TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu/13 Maret 2013 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : A. Pandangan/Pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD RI terkait Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. B. Tanggapan Pemerintah atas Pandangan/Pendapat FraksiFraksi dan DPD RI terkait Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. C. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu: 1. Menteri Dalam Negeri 2. Menteri Hukum dan HAM (Direktur Perundang-undangan) 3. Menteri Keuangan (Dirjen Perimbangan Keuangan) 4. Komite I DPD RI B. 23 dari jumlah 46 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2013 dibuka pukul 11.07 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Direktur Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan serta Komite I DPD RI pada hari ini yakni terkait dengan Pandangan/Pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD RI terkait Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, tanggapan Pemerintah atas Pandangan/Pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD RI terkait Keterangan
Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dan pembentukan Panitia Kerja (Panja). 3. Fraksi-Fraksi di Komisi II DPR RI menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU atas perubahan UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Adapun pandangan masing-masing Fraksi diantaranya sebagai berikut: A. Fraksi Partai Demokrat 1) Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. 2) Mendukung dan siap untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw 3) Untuk pelaksanaan kabupaten baru tersebut menunggu sampai situasi dan kondisi yang kondusif. B. Fraksi Partai Golkar 1) Putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. 2) Mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyayangkan karena terlalu lama dalam mengeksekusi sehingga berpotensi muncul persoalan baru. 3) Keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki landasan hukum yang kuat dan mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai tugas dan wewenangnya. Untuk itu, seyogyanya Pemerintah dan DPR RI menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 4) Memahami dan menyetujui agar RUU Perubahan tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dibahas lebih lanjut. C. Fraksi PDI Perjuangan 1) Menyesalkan ketidaksigapan Pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 127/PUU-VII/2009, mengingat dalam kurun waktu hampir tiga tahun paska putusan MK, Pemerintah telah melakukan pembiaran ketiadaan payung hukum yang mengikat Kabupaten Tambrauw, untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di 5 Distrik, yang menurut Putusan MK menjadi wilayah KabupatenTambrauw, tetapi belum menjadi cakupan wilayah Kab. Tambrauw menurut UU No. 56 Tahun 2008. 2) Substansi materi yang akan dilakukan perubahan harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat hukum adat Tambrauw untuk membentuk Kabupaten Tambrauw, alasan pengajuan permohonan pengujian UU No. 56 Tahun 2008, keadaan Tambrauw setelah UU No. 56 Tahun 2008 diberlakukan dan pendapat MK sebagaimana terungkap melalui Putusan MK No. 127/PUUVII/2009. 3) Agar mempertimbangkan pendapat Gubernur dan DPRD Provinsi Papua Barat, Bupati dan DPRD Kab. Manokwari, Bupati dan DPRD Kab. Sorong, serta Bupati dan DPRD Kab. Tambrauw, dalam rangka mendapatkan masukan dan klarifikasi atas permasalahan yang ada terkait pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 56 Tahun 2008 dan pendapat DPD RI.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
4) Menyetujui agar RUU tentang Perubahan Atas UU No. 56 Tahun 2008 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Fraksi PKS 1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. 2) Untuk melaksanakan/mengimplementasikan Putusan MK tersebut, Fraksi PKS ingin memastikan agar tidak terjadi dampak negative dari putusan MK tersebut. 3) Sebelum dibahas lebih lanjut, Fraksi PKS perlu memperoleh ketegasan sikap pemerintah terhadap Putusan MK. 4) Menyetujui agar RUU tentang Perubahan Atas UU No. 56 Tahun 2008 untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan catatan agar Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap revisi UU tersebut. Fraksi PAN 1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta harus dilaksanakan dengan segera merevisi UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. 2) Diperlukan peninjauan lapangan untuk mengetahui lebih spesifik mengenai berbagai hal yang perlu diketahui diantaranya terkait aspek sosiologis masyarkat dan faktor geografis. 3) Menteri Dalam Negeri perlu untuk memfasilitasi penyelesaian di lingkungan internal pemerintahan yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kab. Manokwari dan Kab. Sorong serta Kab. Tambrauw dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 4) Menyetujui pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dilanjutkan ke tingkat Panja. Fraksi PPP 1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan harus segera ditindaklanjuti dengan segera merevisi UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. 2) F. PPP siap melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat lebih lanjut pada tingkat berikutnya. Fraksi PKB Menyetujui RUU tentang Perubahan UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat berikutnya. Fraksi P. Gerindra F. Gerindra siap membahas RUU tentang Perubahan UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dibahas lebih lanjut bersama rekan-rekan Fraksi lain dan Pemerintah serta mendorong segera untuk dilakukan penetapan. Fraksi P. Hanura. 1) Setuju untuk dilakukan pembahasan terhadap RUU Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.
2) Mendorong Komisi II DPR RI segera membentuk Panja untuk membahas RUU Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Pemerintah sebagai wujud tanggung jawab atas ketersediaan payung hukum yang mengikat bagi pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam menjalankan pemerintahannya. 3) Kiranya RUU Perubahan Atas UU Nomor 56 Tahun 2008 dapat diprioritaskan pembahasannya dan dapat diselesaikan sebelum Masa Persidangan III DPR RI Tahun Sidang 2012-2013 berakhir. 4. Komite I DPD RI menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat diantaranya yakni sebagai berikut: A. Memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan Komisi II DPR RI yang secara aktif memfasilitasi penyelesaian perkara pasca lahirnya Putusan MK dengan melibatkan Komite I DPD RI. B. Mengharapkan agar Komisi II DPR RI dapat memberikan rekomendasi politik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Hal ini diperlukan karena semakin larutnya persoalan ini maka akan berakibat kepada terhambatnya fungsi-fungsi pemerintahan, pelayan publik serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Tambrauw. 5. Menteri Dalam Negeri menyampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi di Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI yang diantaranya sebagai berikut: A. Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja tanggal 7 Maret 2013, pada tanggal 8 Maret 2013 Pemerintah telah mengundang Gubernur Papua Barat untuk hadir dalam pertemuan pada tanggal 13 Maret 2013 guna membahas penyelesaian perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Menteri Dalam Negeri No. 135/1211/Sj tanggal 11 Maret 2013 perihal Tindaklanjut hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 127/PUU-VII/2009 yang intinya bahwa: 1) Putusan MK bersifat final dan mengikat, langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Untuk itu diminta Gubernur Papua Barat melakukan koordinasi guna memberikan pemahaman kepada Bupati Manokwari, Bupati Sorong, dan Bupati Tambrauw. 2) Dalam rangka melaksanakan Putusan MK tersebut, Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, bersama Bupati terkait menjaga situasi dan kondisi keamanan, ketertiban dan sosial politik di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kab. Manokwari, Kab. Sorong dan Kab. Tambrauw agar tetap kondusif. B. Mengharapkan agar dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dapat mencermati pembahasan terkait dengan pengalihan aset dan penyelesaian hibah dari Kabupaten Induk kepada Daerah Otonom Baru. C. Mengharapkan kepada Komisi II DPR RI untuk dapat melakukan sosialisasi bersama dengan Pemerintah dalam rangka mensosialisasikan RUU tentang Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat tersebut.
II. KESIMPULAN 1. Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka menindaklanjuti pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. 2. Rapat Panja akan dimulai pada tanggal 18 Maret 2013. 3. Rapat Kerja dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat I akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2013. 4. Setelah dilakukan pengambilan keputusan Tingkat I terkait RUU tentang Perubahan atas UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, disepakati untuk diagendakan sosialisasi atas hasil pembahasan RUU tersebut ke Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten terkait. Tanggal pelaksanaan sosialisasi dimaksud akan dikoordinasikan oleh Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dengan PemProv Papua Barat dan PemKab terkait dan diharapkan pada tanggal 18 Maret 2013 pada saat Rapat Panja sudah ada keputusan jadwal sosialisasi dimaksud. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 11.40 WIB.
KETUA RAPAT, ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si A-219