TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis/17 Januari 2013 Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : Audiensi terkait Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran) dan Penyelenggaraan Pemilukada di Tegal Jawa Tengah. Ketua Rapat : Drs.Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP.,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu: 1. Ketua DPRD Kota Tegal 2. Anggota Komisi I dan III DPRD Kota Tegal 3. Panitia Pemekaran Prov. Papua Barat Daya 4. Panitia Pembentukan Kab. Tayan-Prov. Kalbar 5. Tim Penggerak Percepatan Pemekaran Kab. Tanimbar Utara Prov. Maluku 6. Forum Percepatan Pemekaran Kab. Morowali Utara B. 11 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI I. PENDAHULUAN 1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 dibuka pukul 15.45 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua DPRD Kota Tegal, Anggota Komisi I dan III DPRD Kota Tegal, Panitia Pemekaran Prov. Papua Barat Daya, Panitia Pembentukan Kab. Tayan Prov. Kalbar, Tim Penggerak Percepatan Pemekaran Kab. Tanimbar Utara Prov. Maluku pada hari ini yakni terkait dengan audiensi tentang pembentukan daerah otonomo baru dan penyelenggaraan pemilukada di Tegal, Jawa Tengah. 3. DPRD Kota Tegal menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: A. Terdapat perbedaan data jumlah penduduk yang akan dijadikan dasar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal dan untuk Pemilihan Umum Legislatif yang akan dijadikan dasar penentuan jumlah kursi legislatif dan Daerah Pemilihan (Dapil) tahun 2014.
B. Terkait dengan perbedaan data jumlah penduduk yang akan dijadikan dasar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut serta Pemilihan Umum Legislatif, maka DPRD Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah meminta kepada Komisi II DPR RI untuk dapat menyampaikan masalah tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri agar terdapat solusi yang terbaik dalam penentuan data jumlah penduduk di Kota Tegal. C. DPRD Kota Tegal juga menanyakan informasi terkait dengan bagaimanakah proses pemilukada yang harus dilakukan yang mempunyai masa jabatan berakhir pada tahun 2014, mengingat pada tahun 2014 akan dilakukan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. DPRD Kota Tegal menanyakan terkait dengan peraturan manakah yang sebaiknya dipergunakan untuk mengakomodir permasalahan tersebut. 4. Tim Pembentukan calon DOB Kabupaten Morowali Utara menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: A. Masyarakat pendukung pembentukan calon Kabupaten Morowali Utara Morowali mengungkapkan kekecewaannya terkait dengan belum disahkannya Kabupaten Morowali Utara menjadi kabupaten baru, yang berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI pada tanggal 17 Desember 2012 lalu, dimana calon Kabupaten Morowali Utara belum dapat disahkan. B. Aspirasi pembentukan calon Kabupaten Morowali Utara menjadi kabupaten baru merupakan keinginan dari sebagian besar masyarakat di Kabupaten Morowali seperti Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dan beberapa Forum Komunikasi Kelurahan yang telah menyatakan setuju dan siap ingin bergabung dengan calon Kabupaten Morowali Utara. C. Mengharapkan kepada Komisi II DPR RI agar pemekaran Morowali Utara dibahas pada tahap ketiga nanti di tahun 2013 ini, mengingat berdasarkan laporan dari Kemendagri dan DPR RI, Morowali Utara masuk dalam tahap ketiga sedangkan untuk pemekaran yang dilakukan pada tahap tahap pertama dan kedua kemarin diprioritaskan daerah-daerah yang berada diperbatasan negara dan daerah tertinggal. D. Seluruh jajaran Tim Pembentukan calon Kabupaten Morowali Utara bersama masyarakat menyatakan siap menjadi calon daerah otonom baru dan akan terus menunggu proses selanjutnya. 5. Tim Pembentukan calon Kabupaten Tayyan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: A. Pada tanggal 13 Desember 2012 telah menyerahkan seluruh berkas kelengkapan persyaratan pembentukan calon calon Kabupaten Tayan ke Sekretariat Komisi II DPR RI serta melakukan ekspose ke Kemendgari. Terkait hal ini Wakil Bupati Sanggau pun telah menyatakan mendukung aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran Kabupaten Sanggau menjadi calon Kabupaten Tayan. B. Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Surat Nomor: 135/93/TP-B tanggal 14 Januari 2010 lalu telah menyampaikan surat dan berkas usulan pembentukan calon Kabupaten Tayan ke Gubernur Kalimantan Barat. Dan saat itu sesuai Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor :125.3/0879/pem-c tanggal 18 Maret 2010, dikatakan bahwa masih perlu adanya masukan untuk klarifikasi data hasil kajian daerah.
C. Telah dilakukan kajian teknis dan fisik kewilayahan terhadap calon Kabupaten Tayan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura Pontianak. Adapun proses pemekaran calon Kabupaten Tayan tersebut telah memenuhi tiga kriteria persyaratan yang telah ditentukan oleh PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan fisik kewilayahan. Dalam kajian teknis terhadap 4 (empat) faktor dominan, yaitu kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan dengan menggunakan data yang up to date yaitu termasuk data hasil sensus penduduk 2010. D. Terkait dengan sumber daya alam, Calon kabupaten Tayan ini terkenal dengan mempunyai tambang Bauksit dan perkebunan Kelapa Sawit. Terkait hal ini Bupati dan Wakil Bupati Sanggau selaku kepala daerah sangat mendukung usulan pemekaran wilayah Kabupaten Sanggau untuk calon Kabupaten Tayan. E. Mengharapkan kepada Komisi II DPR RI agar pada Kunker Masa Sidang III ini dapat dijadwalkan untuk mengunjungi calon Kabupaten Tayan di Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. 6. Tim Panitia Pembentukan calon Kabupaten Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Provinsi Maluku menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: A. Tim mengungkapkan kekecewaannya terkait dengan belum diakomodirnya usulan pembentukan calon Kabupaten Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), mengingat usulan tersebut telah disampaikan ke Komisi II DPR RI sejak tahun 2008. B. Pada tahun 2008, Tim telah menyerahkan dokumen-dokumen resmi persyaratan pembentukan calon Kabupaten Tanimbar Utara ke DPR RI, DPD RI dan juga ke Kementerian Dalam Negeri namun hingga saat ini tidak terdapat tindaklanjutnya. Adapun Kecamatan Tanimbar Utara ini merupakan kecamatan yang tertua, namun hingga kini tidak mengalami perubahan. Kecamatan Tanimbar Utara dari segi admintrasif sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah Kabupaten karena memiliki lima Kecamatan. C. Dengan dimekarkannya Kecamatan Tanimbar Utara yang terpisah dari Kabupaten MTB, diharapkan akan memperpendek rentang kendali, baik transportasi maupun lainnya, meningat selama ini masyarakat yang berada di kecamatan Tanimbar Utara harus menungu selama berhari-hari untuk sampai di Kota Saumlaki yang merupakan Ibu Kota Kabupaten MTB. Disamping itu, jalur transportasi masih menggunakan jalur angkutan laut, karena jalan trans Yamdena hingga kini belum juga selesai, dan terkadang masyarakat menjadi korban akibat laut yang kurang bersahabat. D. Dengan dimekarkannya Kecamatan Tanimbar Utara menjadi Kabupaten, maka sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) akan lebih ditingkatkan. Mengingat selama ini sumberdaya alam yang berada di kecamatan ini tidak dikelola dengan baik, dan justru dijadikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang secara otomatis tidak mendatangkan keuntungan kepada masyarakat.
E. Tim mengharapkan kepada seluruh komponen legislatif dan eksekutif (DPR, DPD dan Kemendagri) agar memperhatikan aspirasi ini dan segera mewujudkan Kecamatan Tanimbar Utara menjadi Kabupaten Tanimbar Utara, dan seluruh wakil rakyat MTB telah berupaya dengan keras untuk dapat memperjuangkan hal ini, karena dengan adanya pemekaran kecamatan ini menjadi sebuah kabupaten, maka taraf hidup masyarakat di cakupan wilayah calon Kabupaten Tanimbar Utara dapat ditingkatkan serta menikmati hasil pembangunan. 7. Tim Panitia Pembentukan calon Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: A. Terkait dengan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini segala proses dan persyaratan telah dilalui prosesnya selama kurang lebih 5 tahun, sehingga sudah selayaknya warga yang tergabung dalam Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini segera punya pemerintahan daerah sendiri. Warga yang tergabung dalam Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya adalah gabungan dari 6 (enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambraw dan Maybrat. Dan nantinya Ibukota Provinsi Papua Barat Daya terdapat di Kota Sorong. B. Pihak Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura juga telah sepakat terhadap usulan pembentukan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Usulan tersebut telah disampaikan ke Sekretariat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia di Jakarta pada bulan Juni 2012 lalu. Surat itu bernomor: 127/102/MRP/2012, perihal rekomendasi usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. C. Tim Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan bahwa: 1) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khsusus bagi Provinsi Papua pasal 20 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa MRP mempunyai tugas dan wewenang memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesainnya. 2) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khsusus bagi Provinsi Papua pasal 76 menyatakan bahwa pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguhsungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan dimasa mendatang. D. Pihak Majelis Rakyat Papua telah menerima aspirasi masyarakat yang berasal dari wilayah Papua Barat Daya atau wilayah adat Bomberay yang menghendaki Pemekeraan Provinsi Papua Barat dengan pembentukan daerah otonom baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Beranjak dari perihal ini, Majelis Rakyat Papua menilai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dimana wilayah calon Provinsinya terdiri dari satu wilayah adat yaitu wilayah adat Bomberay. E. Tim Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya meminta kepada DPR RI untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Papua Barat Daya ini dan memohon untuk meneruskan aspirasi ini ke Mendagri dan Presiden RI, sehingga pada tahun ini Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat terlaksana.
II.
KESIMPULAN Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan bahwa Komisi II DPR RI mengapresiasi masukan/aspirasi yang disampaikan Panitia Pemekaran Prov. Papua Barat Daya, Panitia Pembentukan Kab. Tayan Prov. Kalbar, Tim Penggerak Percepatan Pemekaran Kab. Tanimbar Utara Prov. Maluku. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Kiranya dalam membentuk daerah Otonom Baru tersebut harus disesuaikan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang sudah ditentukan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah selama ini, seperti PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. 2. Terhadap aspirasi dan usulan empat calon daerah otonom baru tersebut akan disampaikan ke seluruh anggota Komisi II DPR RI yang lain dan dapat disampaikan bahwa Komisi II DPR RI tidak pernah menghambat maupun tidak menyetujui aspirasi masyarakat di daerah yang ingin memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraannya melalui upaya pembentukan daerah otonom baru, selama mengikuti ketentuan yang diberlakukan. Hal ini berlaku bagi semua usulan yang telah disampaikan ke Komisi II DPR RI, baik usulan yang periode lalu maupun usulanusulan baru. Komisi II DPR RI sepakat menuntaskan semuanya meskipun waktu penuntasannya belum tentu dilakukan pada masa sidang ini maupun tahun ini. 3. Terkait dengan wilayah Papua, kemungkinan akan menjadi agenda prioritas dan yang dinilai sudah memenuhi persyaratan PP Nomor 78 Tahun 2007 akan dapat diprioritaskan dalam masa sidang ini untuk menjadi usul inisiatif DPR RI . Dan di dalam usulan yang telah disampaikan ke Komisi II DPR RI saat ini, terdapat 85 daerah dan paling banyak masih diwilayah Papua. 4. Komisi II DPR RI mengapresiasi masukan/aspirasi yang disampaikan DPRD Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah terkait dengan perbedaan data jumlah penduduk di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. Komisi II DPR RI selanjutnya akan mengagendakan rapat dengan pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan informasi yang konkrit akan permasalahan data penduduk tersebut
III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 15.15 WIB. KETUA RAPAT, ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si A-219
