TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI NEGERA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SENIN, 29 NOVEMBER 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke Sifat Jenis Rapat Dengan
: : : : : :
Hari/Tanggal Pukul Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara
: : : : : :
Kehadiran
:
2010-2011 II -Terbuka Rapat Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Senin, 29 November 2010 14.00 WIB - selesai Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Drs Riyadi Santoso, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI 1. Membahas Proses Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer 2. Membahas Progress Penyelesaian RPP terkait dengan Tenaga Honorer. 32 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI 16 orang izin
HADIR : Ganjar Pranowo Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Muslim, SH Drs. H. Djufri Dr. H. Subiyakto, SH.,MH.,MH Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Rusminiati, SH Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Kasma Bauty, SE.,MM Drs. H. Abdul Gafar Patappe Nurul Arifin S.IP.,M.Si Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd IZIN : H. Chairuman Harahap, SH.,MH Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Drs. H. Amrun Daulay, MM Ignatius Mulyono Drs. Taufiq Hidayat, M.Si H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Arif Wibowo
Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Dr. M. Idrus Marham Vanda Sarundajang Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH Drs. Soewarno Drs. Almuzzamil Yusuf TB. Soemandjaja.SD H.M Gamari Sutrisno Aus Hidayat Nur H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH Dr. AW. Thalib, M.Si Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I Dra. Hj. Ida Fauziyah Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Mestariany Habie, SH Drs. Akbar Faizal, M.Si Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Alexander Litaay Agus Purnomo, S.IP Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Nu man Abdul Hakim H. M. Izzul Islam Abdul Malik Haramain, M.Si Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara dibuka pukul 14.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Perkembangan Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Tenaga Honorer - Telah dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer untuk melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer ke seluruh instansi pusat dan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala BKN yang beranggotakan unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian Negara. - Proses Tim Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer dilakukan secara bertahap baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota yang dimulai pada tahap pertama dari tanggal 11 Oktober s.d. 20 oktober 2010 di 11 Provinsi, tahap kedua dari tanggal 25 oktober s.d 2 November 2010 di 14 Provinsi, dan tahap ketiga tanggal 22 November 2010 s.d. 1 Desember 2010 di 6 Provinsi. - Selanjutnya sebagai pedoman, ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer. - Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan pada pemerintah daerah sekaligus instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah tersebut. 2. Perkembangan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Tenaga Honorer - Secara prinsip Presiden RI memberikan persetujuan dan untuk itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diminta untuk memaparkan Draft RPP tentang Penyelesaian Tenaga Honorer dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas kepada Presiden, dan saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menunggu alokasi waktu untuk paparan. - Selama menunggu alokasi waktu paparan, juga telah dilakukan finalisasi dengan instansi terkait (Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kemendiknas, Kemenag, Kemendagri, Kemenkes, BKN serta beberapa pemerintah daerah khususnya Jabodetabek), agar tidak menimbulkan kendala dikemudian hari dalam impelementasinya. - Juga hasil tersebut telah ditampung dan dijadikan penyempurnaan RPP, dan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi dari segi aspek hukum dan peraturan perundang-undangan. - Pemerintah juga menyiapkan RPP tentang Pegawai Tidak Tetap, mengingat anggaran belanja pegawai untuk memenuhi kebutuhan instansi sangat terbatas, maka selain penyediaan pegawai negeri, perlu juga disediakan Pegawai Tidak tetap, dan hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Kebijakan Formasi dan Pengadaan/rekrutmen PNS tahun 2010 Kebijakan Tambahan Formasi pengadaan ditetapkan melalui Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1654/M.PAN-RB/7/2010, sejumlah 300.000 (75.000 instansi pusat dan 225.000 untuk formasi pelamar umum dan honorer), dengan penetapan kebijakan prioritas. Pelaksanaan rekrutmen dikoordinasikan oleh Gubernur, dan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri di wilayahnya masingmasing. Jadwal waktu pelaksanaan diserahkan kepada kesiapan masingmasing pejabat pembina kepegawaian dengan batas akhir bulan Desember 2010. 4. Mengenai masalah aktual lainnya, terkait dengan Reformasi Birokrasi dan Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI, yakni - Perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada 2010 terdapat 11 kementerian/lembaga (dengan status job grading-job pricing selesai, dan ijin prinsip kementerian keuangan serta rancangan perpres tunjangan kinerja masih ada yang yang dalam proses dan juga ada yang telah selesai secara keseluruhan) yang merupakan target penyelesaian yakni Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, Kepolisian RI, TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian PAN & RB, KemenKum&HAM, Kejaksaan Agung, Kemenko Bid. Kesejahteraan Rakyat, dan Kemenko Bid.Politik Hukum dan Keamanan dan telah terdapat 17 Kementerian/Lembaga diluar 11 Kementerian/Lembaga yang menjadi Prioritas 2010, yang telah mengajukan dokumen usulan reformasi birokrasi tetapi belum diproses lebih lanjut, menunggu Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014. - Dalam mendukung upaya reformasi birokrasi, pemerintah telah membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (melalui Keppres). Juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk upaya penyamaan pemahaman mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah yang dihadiri Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia Wilayah Barat, pada 2-3 November 2010 di Pekanbaru dan Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat nasional, pada 23-24 November 2010 (dengan arahan Wakil Presiden sebagai ketua komite pengarah reformasi birokrasi nasional, dan dibuka oleh Menpan dan RB selaku ketua Tim RB Nasional, serta dihadiri Sekjen dan Irjen K/L, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BKD, dan Kepala Biro Organisasi seluruh Provinsi/Kab/Kota. - Sehubungan dengan regulasi yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, juga sedang dalam proses penyelesaian rancangan perpres GDRB Tahun 2010-2025 dan Rancangan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014. - Mengenai seleksi Calon Anggota Ombudsman RI, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI, telah ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi sebagai Ketua Panitia Seleksi. Proses seleksi, dimulai
pada awal bulan Juli 2010, dan saat ini telah dilakukan penyelesaian 5 tahapan pelaksanaan seleksi yakni Pengumuman Pendaftaran dan Pendaftaran Calon (12 Juli s.d.16 Agustus 2010), Seleksi Administrasi (5 s.d 9 Agustus 2010), Seleksi Makalah ( (1 s.d 4 September 2010), Profile Assesment (1 s.d 2 Oktober 2010, dan Seleksi Wawancara (2 s.d 4 November 2010). Ditetapkan 18 nama calon anggota Ombudsman RI dan telah disampaikan kepada Presiden RI, yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan guna menyaring menjadi 9 (sembilan) anggota terpilih. III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara untuk menyampaikan paparannya serta Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah khusus untuk mengakomodir masalah Honorer (antara lain : Dianulir, Guru Bantu, Tenaga Dinas Lapangan, Honorer di Kementerian Keuangan) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 serta sesuai dengan hasil Panja Gabungan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR RI. 2. Sejalan dengan rencana Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara dalam Grand Design Reformasi Birokrasi maka Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS agar kedepan pengangkatan PNS dapat berjalan sesuai dengan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. 3. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melakukan Reformasi Birokrasi harus memasukan prinsip Konvensi PBB dalam melawan Korupsi yang telah diratifikasi pada Tahun 2006 illicid enrichment (kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan). 4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar mengawasi pelaksanaan rekruitmen CPNS di daerah-daerah dan memastikan bahwa proses rekruitmen tersebut telah berjalan sesuai prinsip obyektif, transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, dan tidak diskriminatif serta tidak dipungut biaya apapun. 5. Komisi II DPR RI akan membentuk Tim Kecil untuk dikonsultasikan dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap.
6. Komisi II DPR RI dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersepakat mendukung penerapan sistem komputerisasi seleksi CPNS dan seleksi pejabat untuk segera diterapkan pada Tahun 2011 di Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai realisasi program unggulan Reformasi Birokrasi. Rapat ditutup pukul 18.30 WIB. Jakarta, 29 November 2010 PIMPINAN KOMISI II DPR RI WAKIL KETUA, ttd
Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si A-126
