Teknik Analisis Ekonomi Politik

Teknik Analisis Ekonomi Politik Prof. Dr. Bustanul Arifin [email protected]

Hand-out No.2

Outline Pertemuan 1. Kerangka Analisis Ekonomi Politik – Mengapa ekonomi politik? – Klasifikasi aktor, barang-jasa dan koordinasi provisi – Aplikasi ekonomi politik: Hierarki kebijakan publik

2. Aplikasi Ekonomi Politik dalam Kebijakan Harga – Fondasi Kebijakan Stabilisasi Harga – Format Intervensi Negara

How do we account for the persistence of poverty in the midst of plenty? If we knew the source of plenty, why don’t poor countries simply adopt policies that make for plenty? … We must create incentives for people to invest in more efficient technology, increase their skills and organize efficient markets. Such incentives are embodied in institutions. Douglass North (2000) – Nobel Laureate 1993 What we are dealing with is a complex interrelated structure... The institutional structure of the economy may be explained by the relative costs of different institutional arrangements, combined with parties' efforts to keep total costs at a minimum. Alongside price formation, the formation of the institutional structure is regarded as an integral step in the process of resource distribution. Ronald Coase (1998) – Nobel Laureate 1991

Kerangka Analisis Ekonomi Politik • Linkages antara “kebekerjaan” sistem ekonomi dan proses pengambilan keputusan politik. • Pendekatan: peran para aktor dalam proses tsb: – – – –

Pemerintah Swasta Civil society Partai politik?

• Upaya konvergensi (cross fertilization) ilmu ekonomi dan ilmu politik, karena masing-masing telah semakin jauh dari basis ilmu sosial.

Mengapa Ekonomi Politik? • Keterkaitan antara kebekerjaan sistem ekonomi dan prosesproses politik itu dapat didekati dari setting kebijakan publik. • Eksplorasi mendalam terhadap pola interaksi antarpelaku (aktor) ekonomi politik: masyarakat politik, masyarakat bisnis, dan masyarakat madani; • Major questions: – – – – –

What is happening?—Basic stocktaking of the facts of the matters Why?—Analysis of causal factors: the forces, people, or institutions Who gains? Who loses?—Careful study of how the actors are affected Does it matter?—Introduce more explicitly evaluative considerations If so, what can be done and by whom?—Status quo is not an option

Four Themes in Modern Political Economy Themes

Analytical Influence

Economy-nature

Environmentalism, Henry Biological sciences, George geography

Economy-technology Thorstein Veblen, Andre Gorz, post-Fordism

Interdisciplinary links

Industrial relations, engineering

Economy-society

Karl Marx, class analysis, Sociology, history, feminism, ethnicity cultural studies

Economy-state

John M Keynes, radical reformism

Source: Stilwell, 2006

Political science

Klasifikasi dan karakter aktor Business Society

Civil Society Perusahaan, Perseroan, CV, Pers. keluarga

Asosiasi, Kadin, Serikat Koperasi

BUMN,BUMD Perum, Perseroan

LSM, Orgnasisasi Kemasyarakatan, Kelompok tani, Himpunan profesi

Universitas, Yayasan!

Lembaga negara Kementerian/Lembaga, Dinas-Dinas di Daerah

Political society

Karakteristik Barang dan Jasa Eksludibilitas • Penyedia barang&jasa berhak mengecualikan yg tidak bayar • Eksludibilitas tinggi, pasar dapat bekerja dengan baik; • Eksludibilitas rendah, pasar sulit bekerja dengan baik karena persoalan “penumpang gelap” (free rider)

Rivalitas • Suatu kondisi, apabila satu orang mengkonsumsi barang & jasa, maka ketersediaannya untuk orang lain berkurang. • Rivalitas tinggi, konsumsi individual; • Rivalitas rendah, konsumsi bersama menjadi mungkin.

Taksonomi Sederhana Barang & Jasa Eksludibilitas

Tinggi

Rendah

Rendah

Barang Tol

Barang Publik

Tinggi

Barang Privat

Barang Milik Bersama

Mekanisme Koordinasi Provisi Pasar - Koordinasi dengan pertukaran - Sukarela, one-on-one exchange dua pihak Hierarki - Koordinasi dengan perintah dan kontrol - Otoritas dan kewenangan, one-on-many dari atas ke bawah Kegiatan Kolektif - Koordinasi dengan kesamaan kepentingan - Sekelompok orang, many on many, secara bersama untuk mencapai tujuan memenuhi kepentingan bersama

Mekanisme Koordinasi Provisi Eksludibilitas Tinggi

Rendah

Rendah

Barang Tol

Barang Publik

Tinggi

Barang Privat

Barang Milik Bersama

Pasar

Kegiatan kolektif

Sintesis: Relevansi Kerangka Analisis • Basis konstitusi dan institusi untuk mem-balance sekian macam kepentingan keputusan yang berbeda. • Mekanisme koordinasi provisi disesuaikan dengan tingkat eksludibilitas dan rivalitas barang dan jasa. • Untuk barang publik dan barang milik bersama, kegiatan kolektif ditempuh untuk mengurangi free-rider; bukan pengawasan eksesif yang sangat mahal. • Untuk barang dengan rivalitas rendah (barang tol dan publik) hierarki jadi lebih penting, terutama karena pertimbangan skala ekonomi.

Hierarki Proses Kebijakan Publik Tingkat Politis (Lembaga Tinggi Negara: DPR, dsb) Aransemen Kelembagaan Tingkat Organisasi (Kementerian Lembaga/Non-KL) Aransemen Kelembagaan Tingkat Operasional (Individu: Petani, Perusahaan, dsb) Bentuk dan Pola Interaksi Hasil Akhir/Akibat (Kegiatan/Pekerjaan) Evaluasi (Assessment)

Quiz: Pendalaman Analisis Ekonomi Politik 1. Tuliskan tema ekonomi politik, ambil satu kasus kebijakan ekonomi yang menjadi pusat perhatian Anda paling utama; 2. Tuliskan apa (saja) fakta yang terjadi (sebaiknya disertai data dan informasi). Sebutkan kebijakan yang melingkupinya! 3. Mohon petakan kausalitas yang Anda pahami: siapa saja (aktor) yang terlibat, kekuatan apa yang mendorong terjadinya fakta itu, dan kelembagaan yang melingkupi fakta & fenomena tersebut? 4. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kebijakan tersebut? Berapa besar? (Hitungan detail perlu waktu & energi) 5. Menurut Anda, apakah kerugian dan keuntungan tersebut berpengaruh pada perekonomian atau stabilitas pemerintahan? 6. Perubahan kebijakan apa saja (yang) akan Anda sarankan?

Aplikasi: Kebijakan Stabiliasi Harga 1. Instrumen kebijakan perdagangan –

Pajak impor (subsidi impor), larangan impor, kuota tarif dan pajak ekspor (subsidi ekspor, tapi jarang)

2. Instrumen kebijakan nilai tukar –

Nilai tukar rendah (semakin banyak Rupiah diperlukan untuk membeli mata uang asing), dan nilai tukar tinggi sebaliknya

3. Instrumen pajak dan subsidi –

Pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak dan retribusi daerah, subsidi harga (misalnya: Program Raskin)

4. Instrumen intervensi langsung –

Pembelian langsung oleh negara (pada harga dan tataniaga ditentukan), harga referensi (HPP), harga atap (dulu, saat ini tercakup dalam Raskin), lembaga parastatal (Perum Bulog).

Fondasi Kebijakan Stabilisasi Harga Beras • Harga dasar (sekarang HPP) ditetapkan di atas harga pasar • Pemerintah membeli kelebihan suplai dan digunakan untuk mengisi stok • Harga atap (sekarang operasi pasar) ditetapkan di bawah harga pasar.

• Pemerintah melaksanakan kebijakan stabilisasi dengan harga disubsidi. P

D

S

pf

ES

p0

Harga Dasar

E

pc

0

Harga Atap

q1

q0

q2

q3

Q

Harga Beras Domestik Masih Lebih Mahal

Sumber: BPS

Kenaikan Harga Eceran Beras Amat Nyata

Sumber: BPS

Kesejahteraan Petani Justeru Menurun

Sumber: BPS

Evolusi Intervensi Negara dalam Harga Beras Sebelum 1998

•

Sepenuhnya merupakam lembaga parastatal (LPND) bidang logistik

1998 - 2001

•

Masa transisi yang paling sulit, terutama setelah era otonomi daerah

•

Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik

•

Menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak

•

Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin, rawan pangan, serta untuk keadaan darurat. Menjaga stabilitas harga beras dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah.

2001- 2003 PP 7/2003

Inpres 2/2005

•

Inpres 3/2007

•

Mirip Inpres 2/2005, plus harga pembelian pemerintah (HPP) beras

Inpres 1/2008

•

Mirip Inpres 3/2007, plus harga pembelian pemerintah (HPP) beras

Inpres 7/2009

•

Mirip Inpres 1/2008, plus harga pembelian pemerintah (HPP) beras

Inpres 8/2011

•

Lebih general, Rafaksi HPP gabah dan beras diatur dgn Permentan

Inpres 3/2012

•

Tereduksi menjadi sekadar urusan pengadaan, HPP gabah & beras

Inpres 5/2015

•

Mirip Inpres 3/2012, sekadar urusan pengadaan, HPP gabah & beras

Impor Beras Jokowi: 2,74 juta ton, Rp 15,7 T Tahun 2014 Triwulan 4 2015 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 2016 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 2017 Jan-Mei Total Impor Sumber: BPS LBDSE, Juli 2017

Volume (kg) 503.324.559 861.601.001 66.562.915 127.866.410 35.181.781 631.989.895 1.283.178.527 981.992.734 91.720.535 72.605.748 136.859.510 94.691.338 2.742.795.425

Nilai (US$ ) 239.439.407 351.602.090 29.213.209 55.705.088 14.964.060 251.719.733 531.841.557 401.346.706 40.012.930 31.181.924 59.299.997 49.750.610 1.172.633.664

Rekomendasi Perubahan Kebijakan • Pemerintah memfasilitasi perkembangan skala usaha industri penggilingan, untuk mampu mencapai tingkat efisiensi • Pemerintah menjadi promotor dan fasilitator kemitraan penggilingan padi kecil dengan menengah dan besar, misalnya dengan memperjelas spesifikasi jenis beras yang dihasilkan. • Revisi Inpres 5/2015 yang tidak hanya fokus pada stabilisasi harga beras saja, tetapi juga mampu mengembangkan sistem rantai nilai beras yang lebih maju dan beradab. • Sudah waktunya Indonesia untuk memiliki harga acuan beras multi-kualitas, setidaknya meliputi dua atau tiga kualitas: premium, medium 1 dan medium 2.