TEORI EKONOMI POLITIK (2)

EKONOMI KELEMBAGAAN (12) 135131142

Dr. Ir. Teguh Kismantoroadji, M.Si. teguhfp.wordpress.com

TEORI EKONOMI POLITIK (2) TEORI PILIHAN PUBLIK: Mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik (SEBAGAI PUSAT KAJIAN) di parlemen, lembaga pemerintahan, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pecinta lingkungan, dll.

EKONOMI KELEMBAGAAN (12) 135131142 T E O R I E K O N O M I P O LI T IK ( 2)

MENDESKRIPSIKAN:

1. Politik sebagai wujud demokrasi, yang memberi ruang gerak pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah, dan birokrat. 2. Masyarakat pemilih sebagai pembeli barang publik (kolektif) – Pemerintah/partai politik sebagai alternatif penyedia kebijakan publik (barang dan jasa). 3. Jangka panjang, bisa meminta dukungan dari pemilih lewat Pemilu.


DITERJEMAHKAN:

1. Aplikasi metode ekonomi terhadap politik, yaitu mengaplikasikan perangkat analisis ekonomi ke dalam proses nonpasar atau politik di bawah formulasi dan implementasi kebijakan publik. 2. Sebagai kritik komprehensif terhadap intervensi negara dalam ekonomi pasar.


ASUMSI:

1. Maksimalisasi kegunaan. 2. Individu sebagai pelaku rasional mencapai keuntungannya sendiri. Di pasar, pengusaha memaksimalkan keuntungan. Politisi dan birokrat memperbesar kekuasaan. 3. Kebijakan yang melindungi industri tertentu, dianggap sebagai keseimbangan rasional, yang memuaskan pejabat pemerintah untuk terus berkuasa, dan memuaskan pengusaha mengejar peningkatan profit.


1. Tindakan manusia dalam pengertian ekonomi dan tidak terkait dengan nilai-nilai yang menuntun keputusan rasional. 2. Capaian-capaian sosial diproduksi melalui kumpulan tindakan individu 3. SUPPLY, (a) pusat kekuasaan yang dipilih/PKD, yaitu badan legislatif dan eksekutif (Pemerintah pusatb dan daerah), dan (b) pusat kekuasaan yang tidak dipilih/PKTD (Lembaga independen, dan Organisasi internasional).


4. PKD merespons setiap permintaan dari pemilih dan sensitif terhadap informasi dari kelompok penekan 5. PKTD hanya sensitif terhadap permintaan dari kelompok kepentingan 6. DEMAND, (a) pemilih, akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan, dan (b) kelompok penekan, akan mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan.


TEORI RENT-SEEKING:

Kegiatan mencari untung dimaknai netral, karena individu/kelompok memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi legal (menyewakan tanah, modal, dll). Pendapatan individu yang diperoleh dari penyewaan setara dengan pendapatan karena menanamkan modal maupun menjual tenaga dan jasa.


ASUMSI:

Setiap kelompok kepentingan berupaya mendapat keuntungan ekonomi yang sebesarbesarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Lobi ditempuh untuk menggapai tujuan. Jika lobi berupa kebijakan, implikasi yang muncul sangat besar.


DEFINISI:

1. Upaya individu/kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. 2. Kelompok bisnis dan perseorangan, mencari rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumberdaya yang dimiliki.


CONTOH:

1. ORBA: persekutuan bisnis besar (yang menikmati fasilitas monopoli maupun lisensi impor) dengan birokrasi pemerintah. 2. Perusahaan swasta sebagian besar dikuasai orang yang memiliki hubungan pribadi khusus dengan elite pemerintah. 3. Dengan fasilitas tersebut, pemilik rente ekonomi memperoleh dua keuntungan (a) mendapatkan laba yang berlebih dan (b) mencegah pesaing masuk dalam pasar.


TEORI REDISTRIBUTIVE COMBINES :

1. Sumber-sumber ekonomi, aset produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang. 2. Di dalam suatu negara korporatis kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulir di lingkungan terbatas – puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mendapat privelege khusus.


BERLAKU KARENA:

1. Sistem politik yang tertutup karena dilindungi sistem hukum yang kabur dan ketiadaan rule of law di bidang ekonomi. 2. Sistem ekonomi bersedia mengabdi pada sistem politik dengan pola redistributive combines. 3. Sistem hukum sengaja dibiarkan kabur dan prosedur penetapannya dikendalikan di tangan kekuasaan eksekutif sehingga produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada penguasa. 4. Kebijakan yang muncul sebagai hasil interaksi antara kelompok kepentingan (ekonomi) dan pemerintah, kerapkali cuma menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Muncul isu ketidakadilan.


TEORI KEADILAN:

1. Setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani, sehingga (a) diekspektasikan secara logis menguntungkan setiap orang, dan (b) dicantumkan posisi dan jabatan yang terbuka bagi setiap orang


KEYAKINAN:

1. Keadilan adalah kepatutan/kepantasan (fairness). 2. Keadilan berdiri di atas bangunan kepatutan shg akan menghasilkan kesepakatan dan negosiasi yang imparsial, yaitu situasi yang didesain untuk memperkuat ketiadaan kepentingan perwakilan yang dibebankan kepada pihak lain. 3. Kebijakan yang mengandaikan adanya relasi antara aktor dan struktur memunculkan ketidakadilan jika mengandung unsur ketidakpatutan (unfairness).


DAMPAK:

1. Pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan 2. Pasar bebas mengizinkan pembagian kekayaan dipengaruhi secara tidak tepat oleh kondisi (alam dan sosial), inilah kesewenang-wenangan. 3. Tiap orang masuk ke pasar dengan bakat dan kemampuan alamiah yang berlainan. 4. Peluang sama yang diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. 5. Pasar justru merupakan pranata yang tidak adil.

TEORI EKONOMI POLITIK (2)

Recommend Documents