PERKEMBANGAN PEMIKIRAN (TEORI) EKONOMI POLITIK
PENDAHULUAN
Ilmu Sosial/ Humaniora
•Mengamati bagaimana kehidupan manusia secara umum dari berbagai aspek
FILSAFAT
Ilmu Eksakta
Mengamati gejala alam/ fisik: Hakekatnya, implikasinya, sistematikanya dan perkembangannya
LANJUTAN
Ilmu Sosial / Humaniora
Berkambang sesuai dengan perkembangan manusia Terdiri dari berbagai bidang ilmu Terbentuk spesialisasi pengamatan: ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, dll. Tetapi sebagai objek utama tidak bergeser yakni mengenai kehidupan manusia. Semua terkait dengan kehidupan manusia. Filusuf terkenal sejak Plato, Aristoteles, dan lain-lain menjadi peletak dasar perkembangan ilmu sosial
MIRRIAM BUDIARDJO (2003: 23) Pada masa yang silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri, yang dikenal sebagai ekonomipolitik (political economy), yaitu pemikiran dan analisa kebijaksanaan yang hendak digunakan guna memajukan kekuatan kesejahteraan negara….pada abad 18 dan 19. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap tingkah laku manusia yang berbeda-beda.
STANILAND (1985: 11) In ancient Greece (or at least in Aristotele’s Politics), economics was subsumed under the study of politics, itself part of a broad ethical and philosophical inquiry….As the mercantilist James Stewart put it, economy was “the art of providing for all the wants of family, with prudence and frugality. What economy is in family, political economy is in a state.” Thus the role of the statesman was, “like the good father of the family, to provide everything necessary for supplying the wants of the society and its member and to regulate…..
DEFINISI EKONOMI-POLITIK (RACHBINI: 1986, 9) 1.
2.
3.
Ekonomi Politik biasanya diartikan sebagai analisa terhadap proses-proses politik yang berkaitan dengan bidang ekonomi-politik. Batasan lainnya mengatakan bahwa ekonomipolitik merupakan telaah sistematis terhadap hubungan antara proses ekonomi dan proses politik. Banyak lagi makna yang bisa diberlakukan terhadap antusiasme para ahli untuk mengembangkan analisa ekonomi-politik terhadap suatu fenomena masyarakat yang sebenarnya berada dalam satu wilayah (kesatuan) tetapi terpisahkan oleh kotak-kotak disiplin ilmu, katakanlah disiplin ekonomi dan politik itu sendiri.
ILMU POLITIK
Walaupun dibedakan antara pendekatan tradisional dan behavioral, Menurut Mirriam Budiardjo (2003), Ilmu Politik setidak-tidaknya mempelajari Negara, Kekuasaan, Pengambilan Keputusan (decision making), Kebijakan (policy), pembagian (distribution) atau Alokasi (allocation) nilai-nilai dalam masyarakat.
LANJUTAN CAPORASO
DAN
LEVINE (1992)
Politik memiliki tiga lingkup pengertian: (1) government; (2) kebijakan publik; dan (3) alokasi nilai-nilai; sedangkan Ekonomi memiliki lingkup makna yang terdiri dari: (1) ekonomis ---efisien dan tidak banyak upaya; (2) upaya menyediakan barangbarang kebutuhan –produksi; dan (3) lembaga pasar. Namun kedua istilah ternyata tidak dapat 100% dipisahkan karena karakternya saling pengaruh satu sama lain.
“Distinguishing politics from economics does not mean that they are completely separate, isolated from each other, or indifferent to each other. It does not mean that politics and economics do not influence each other or occur within the same concrete structure….So when we say that economics and politics are separate, we mean only that they are analytically distinct.”
TUMBUH-KEMBANGNYA EKONOMI-POLITIK (CAPORASO DAN LEVINE; 1992) Era
Pemikiran filosofis sampai abad 1819 dimana studinya masih dibawah ilmu Politik Era pemikiran politik tradisional dan Ekonomi klasik (Adam Smith) Era perkembangan pemikiran Marxist Era Neo-klasik Era Keynes Neo-Marxist Ekonomi-Politik Baru ---Public Choice
PERKEMBANGAN EKONOMI POLITIK (DELIARNOV: 2005) Liberal klasik Marksisme (sosialisme) Neoklasik Radikal: strukturalisme dan dependensia Kelembagaan Ekonomi-politik baru (public choice) Neo liberal
LANJUTAN Dalam konteks atau isu tertentu, Deliarnov menyebutkan dua ekonomi politik yang menjadi contoh penting yang bersifat aktual: (1) Ekonomi politik campur tangan IMF dan Bank dunia (2) Ekonomi politik globalisasi
I. EKONOMI KLASIK
1.
2. 3. 4. 5.
Pandangan tentang Kekayaan Teori pembagian kerja Khuluk manusia Mekanisme pasar Liberalisme
1. PANDANGAN TENTANG KEKAYAAN Kekayaan
adalah kemakmuran atau kesejahteraan, kaum merkantilis biasa mengukur dengan uang. Untuk memproduksinya diperlukan sumberdaya manusia, kapital, dan alam. Distribusi ditentukan oleh tata nilai yang berlaku
2. TEORI PEMBAGIAN KERJA Pembagian kerja dilakukan agar memperoleh hasil (kekayaan) lebih efisien dan efektif (lebih baik) Keinginan pribadi sekalipun membutuhkan pembagian kerja Bisa diterapkan baik dalam tugas tertentu maupun antar sektor dan antar negara.
3. KHULUK MANUSIA Manusia adalah makhluk rasional Berusaha memilih alternatif terbaik dari sekian banyak alternatif untuk kepentingannya Dia berusaha memaksimalkan kepuasannya Homo economicus
4. MEKANISME PASAR Motor penggerak kesejahteraan Fungsinya mengalokasikan sumberdaya yang langka secara rasional Invisible hand Bertemunya supply and demand Koordinasi melalui mekanisme harga
5. LIBERALISME Agar pasar efektif dan efisien, mesti ada kebebasan Masing-masing idnividu mencari yang terbaik bagi dirinya, maka secara keseluruhan akan menjadi baik Minimal campur tangan negara
II. MARXIAN Ada beberapa klaim Marxian tentang Interest: 1. Interest arise within the structure of production. 2. Private (or self) interest can be understood if we first understand the class to which the individual belongs 3. These interests of classes stand opposed 4. Class interest arising within production become political involved in the struggle over state power
III. NEO-KLASIK 1.
2.
3.
Munculnya Neo-klasik: dua generasi, yakni generasi pertama menjadi dua kelompok ekonom Austria dan Cambridge, dan generasi kedua masa 30-an dipelopori oleh Pierro Srafa. Perburuan Rente oleh Pengusaha dan Penguasa. Karena menciptakan laba perlu persaingan, banyak pihak menciptakan barriers to entry dalam pasar. Kong kalikong pengusaha dan penguasa terjadi. Makin luasnya campur tangan pemerintah. Akibat depresi, keynes mengkritik pendekatan klasik.
LANJUTAN 4. Perspektif (a) teori pertukaran dan teori perilaku birokratis (b) adanya kebutuhan analisis menyatunya ekonomi dan politik (c) penerapan ekonomi mikro dalam politik 5. Teori-teori (a) pendekatan terpusat kepada masyarakat (b) pendekatan terpusat kepada negara © model power seeking politician (d) model rent seeking bureaucracies (bureaucrats) (e) model predatory states
IV. JAWABAN ATAS DEPRESI AS: KEYNES---BAGIAN DARI NEOKLASIK The Keynesian approach advance a critique of claims for market self regulation common among classical and neo-classical thinkers. The Keynesian critique questions the claim that an unregulated market system will fully exploit society‟s productive potential. Keynesian approach focuses on the instability of the process of reproduction and growth in capitalist economy. The circularity of the economic flow has the important implication that change the level of output will tend to be self-reinforcing or cumulative…this tendency toward cumulative movement makes the economic process unstable.” Ide menguatkan sisi demand adalah pemikiran Keynes yang mengemuka melalui intervensi pemerintah.
V DAN VII PERKEMBANGAN SINTESA (LANJUTAN) Sebetulnya pemikiran ekonomi dan politik setelah itu, adalah jawaban dari kaum markis dalam neo-marksisme: Radikal dan Ketergantungan, disamping teori kelembagaan. Sehingga akhirnya menghasilkan ekonomi politik baru (EPB). Setelah EPB, Neo Lib muncul yang kini masih menghangat dan kembali ditantang oleh KRISIS INTERNASIONAL.
VI. EKONOMI POLITIK BARU: PUBLIC CHOICE At the broadest level, public choice theory involve the application of economic methods to politics. (It) takes the tools and methods that have been developed to quite sophisticated analytical levels in economic theory and applies these tools and methods to the political or government sector, to politics, to the public economy (Buchanan; 1984: 13). Ada dua kelompok teoritisi „public choice‟: (1) normative public choice; (..deals with the analysis of desirable properties of political system) dan (2) positive public choice (…attempts to devise explanation for these rule, choice process, and their consequences).
EKONOMI POLITIK SEBAGAI ISI DAN METODE
Substansi
Methods
Economics
Politics
Economics
(1) traditional economic theory; maximizing behavior in market setting, price tehory, allocative efficiency
(2) application of economic method of politics: PUBLIC CHOICE
Politics
(3) application of political methods to economics; Power distributional analysis within market settings
(4) traditional political science; Power distributional analysis within political arena
CAPORASO DAN LEVINE (1992) POLITICAL ECONOMY HAS BEEN LESS ABOUT THE INTERRELATION BETWEEN ECONOMICS AND POLITICS UNERSTOOD AS SEPARATE ENDEAVORS, MORE ABOUT THE SUBORDINATION OF THE POLITICAL TO THE ECONOMIC.
ORDESHOOK (1990: 9-10) That political and economic process cannot be separated seems self evident. Markets are regulated by the coercive institutions of the state, and the state dictates the supply of the most efficient accounting of exchange –money….Nevertheless, an emerging intellectual synergism promises to blur boundaries altogether. Some scholar view this synergism as a manifestation of the imperialism of economic theory.”
ORDESHOOK (1990: 51) Ada tiga postulat dalam ekonomi politik rational choice: 1. The individual actor is the basic unit of analysis 2. Individuals including politicians, are rational 3. Politics is relatively autonomous, institutions create incentives for politicians
KONTEKS ILMU ADMINISTRASI PUBLIK SYARAT: 1. KESADARAN PENTINGNYA PERAN NEGARA 2. KEPERCAYAAN TERHADAP NEGARA 3. KESADARAN AKAN pentingnya kekuatan bersama secara ekonomi-politik dan budaya untuk kemajuan bangsa.
NEGARA DENGAN ADMINISTRASI PUBLIK YANG EFEKTIF
Implikasi: 1. Design Konstitusi dan hukum. 2. Arah idiologi. 3. Pemerintahan yang efektif: (a) design pemerintahan dan proses politik; (b) proses pengambilan keputusan dan manajemen: © kapasitas institusi administrasi; (d) civil servants.
