EKONOMI POLITIK DALAM BISNIS

EKONOMI POLITIK DALAM BISNIS Oleh: HERIYONO Dosen Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon

ABTRAKSI Tonggak pemikiran ekonomi politik klasik memang merupakan babak paling penting sampai perkembangan dimasa kini. Dalam pandangan ekonomi klasik dinyatakan bahwa tujuan kehidupan manusia sebanding dengan tujuan keberadaan pasar. Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin,yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik Dalam melihat demokrasi, bisnis menjadi ukuran bagaimana penerapan demokrasi yang dijalankan melalui kebijakan publik yang dibuat oleh Negara. Begitu pula dalam melihat sektor bisnis, masing-masing memiliki ciri yang berbeda-beda dalam menempatkan posisi pilar demokrasi, walau dapat ditarik kesamaan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. KATA KUNCI: Ekonomi, Politik dan Bisnis PENDAHULUAN Wacana ekonomi politik dapat diajukan sebagai salah satu bahan dasar perbincangan tentang bisnis dan demokrasi. Dalam berbagai perdebatannya, wacana ekonomi politik sendiri lahir dari asumsi kompromis antara ilmu politik dalam satu perspektip dan ilmu ekonomi dalam perspektip lainnya. Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani yaitu polis yaitu sebuah kota atau unit politik dan oikonomike yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. Kalaborasi kedua ini yang dikawinkan yang kemudian melahirkan istilah ekonomi politik. Kaitan kedua istilah ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan faktor-faktor produksi, keuangan

Halaman | 97 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169

Vol. 1 No. 2 Januari-April 2013

dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah dibidang moneter, fiskal dan komersial. Namun istilah ekonomi politik sebenarnya pada dasarnya interaksi antara kedua bidang ekonomi dan politik, yang pada awalnya lebih fokus kepada ilmu untuk mengelola perekonomian dengan ilmu untuk mengelola pemerintahan. Tapi menurut penulis pada intinya di dalam nilai atau aspek ekonomi ada kepentingan politik. Biasanya kepentingan atau daya magnet politik cenderung lebih kuat dari pada magnet ekonomi. Dalam ilmu ekonomi masih mengadopsi pendekatan ilmu eksaks yang biasanya mengunakan teknikal analisis. Ekonomi dan politik berada ditengah-tengahnya yang biasanya mengunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Ketika kita berbicara ekonomi maka, istilah yang sering muncul atau kata-kata yang tidak lepas dari unsur, komsumsi, investasi, fiskal, moneter, ekspor dan impor semua yang ditulis di atas adalah bahasa atau istilah yang akrab ditemukan dalam diskusi atau berbicara ekonomi itu sendiri, yang tentu berbeda dengan politik, istilah yang akan kita temukan adalah negara, idiologi, kelompok dan elit. Adapun yang menjadi pertanyaan oleh kita kemudian adalah, kenapa muncul istilah ekonomi politik? dua hal yang berbeda tapi terjadi perkawinan dua ilmu yang berbeda, ekonomi lebih kepada kuantitatif sementara politik lebih cenderung kepada kualitatif, tapi apa sebenarnya motif dari ekonomi politik itu sendiri? Menurut penulis bahwa didalam motif ekonomi selalu ada yang namannya motif politik yang tidak bisa di pungkiri. Namun yang jelas, ekonomi politik pada hakikatnya adalah melihat hubungan timbal balik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, namun setelah kita melihat indikator perbedaan antara ekonomi dan politik tentu juga ada persamaan antara dua ilmu ini, yaitu sama-sama untuk mencapai kepuasan, ketika orang sudah kaya atau sudah bosan dengan kekayaan tersebut maka mereka mencoba merubah kebosanan dengan masuk atau terjun ke ranah politik. Maka tidak heran sekarang, lebih dari 60% yang ada di parlemen kita sekarang berasal dari pengusaha, dan tidak heran juga kenapa banyak calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada, sumbangan mengalir banyak dari para pengusaha, sehingga ketika calon kepala daerah ini terpilih akan Halaman | 98 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


memudahkan akses ekonomi bisnis proyek para pengusaha, sekali lagi motif ekonomi dan politik dua hal yang berbeda tetapi sulit untuk dipisahkan karena ilmu ini selalu akan terjadi interaksi karena kepentingan itu tadi. Dalam perbincangan ekonomi politik ini Caporaso dan Levine (1992), Theories of political economy, menyatakan salah satu hal yang jarang disampaikan adalah bahwa ide ekonomi politik itu sendiri sebenarnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dengan ilmu ekonom. Artinya jika keduanya disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak lagi bias dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda. Dalam kontek seperti inilah masalah keduanya sering dibuat rancu dengan menyatakan bahwa politik dan ekonomi memiliki hubungan organik satu sama lain atau pernyataan yang menyatakan hubungan samar atau tidak jelas. Dengan pengertian demikian, sebetulnya politik tidak betul-betul terpisah dengan ekonomi, dan sebaliknya. Dapat dengan mudah dijumpai adanya distribusi barang dan jasa dalam jalur politik , dan sebaliknya adanya adanya faktor-faktor politik dalam mekanisme dan kelembagaan ekonomi. Ilmu ekonomi dan ilmu politik berbeda dan terpisah satu sama lain dalam konteks analisis dan pendekatan yang melekat di dalam keduanya. Hubungan teoritis diantara keduanya terkadang sudah ada dengan sendiri tergantung pokok masalah yang dikemukakan. Fleksibilitas semacam ini pada akhirnya justru memberikan kontribusi kepada masing-masing perspektif untuk memperkaya diri dalam pendekatanya Bisnis dan demokrasi adalah contoh topik makro yang bias dikaji melalui pendekatan ekonomi dan politik. Demokrasi dalam kajian terkini umumnya memasukan masalah-masalah ekonomi, bahkan dalam kontek mikro ekonomi sekalipun, sebagai bahan yang berperan besar mempengaruhi perkembangan suatu masyarakat. Demokrasi yang secara umum dikenal sebagai konsep pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dalam perspektif represantasi politik pemerintahan, dalam kesadaran terkini menjadikan ekonomi dan bisnis sebagai bagian utama yang berpengaruh besar. Dalam kajian demokrasi, bisnis bahkan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur ( dan bahkan pilar) berhasil tidaknya penerapan demokrasi di suatu Negara. Dalam melihat demokrasi, bisnis menjadi ukuran bagaimana penerapan demokrasi yang dijalankan melalui kebijakan publik yang dibuat oleh Negara. Begitu pula dalam melihat sektor bisnis, masing-masing memiliki ciri yang berbeda-


ISSN: 2302-7169


beda dalam menempatkan posisi pilar demokrasi , walau dapat ditarik kesamaan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan mengakomodasi analisis seperti ini akan menjauhkan diri dari keterjebakan pemahaman yang parsial. Analisa politik tidak dilakukan secara membabi-buta dengan mengabaikan dimensi-dimensi lainya yang secara nyata memberikan pengaruh besar. Begitu pula dengan analisis ekonomi, tidak bisa bekerja dengan mengabaikan faktor-faktor politik yang terjadi. IDENTIFIKASI Dengan mempelajari cara pandang individu terhadap ekonomi, akan diketahui bagaimana cara pandang dan idiologi sebuah negara memperlakukan hubungan antara ekonomi politik TINJAUAN PUSTAKA Ilmu Ekonomi Politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu, yakni politik dan ekonomi. Rachbini, Didick J: 2002, Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin,yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik. Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi (Rothschild, 1989). Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik ; yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak – berusaha untuk mempertemukan titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji, hal ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik. Halaman | 100 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorentasi pasar (ekonomi liberal) dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis). Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara. Tingkat Kelimpahan Dan Faktor-Faktor Politik Mas’oed, Muktar: 2002, Tema Pembangunan politik cukup banyak mendapat perhatian dalam ilmu politik komparatif (comparative Politics), namun ada masalah dalam perjalanan perkembangannya kerena ilmu politik masih belum memiliki konsep pembangunan politik, sejelas pembangunan ekonomi yang dapat diukur dengan angka-angka, yang dapat diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan keseluruhan output atau perekonomian atau pendapatan masyarakat, upaya pengantian konsepsi perubahan politik yang multidimensional dengan konsep spesifik pembangunan politik sampai sekarang belum jelas, karena konsep pembangunan politik masih diliputi ketidakjelasan, bahkan keberadaan konsepnya juga masih diperdebatkan Studi Komperatif Sistem Sistem Politik Seymour Martin Lipset dalam sebuah artikel yang terkenalnya diterbitkan pada tahun 1959 yang kemudian dibahas mendalam dalam politics and markets (1977). Intinya Lipset mempertanyakan keberadaan antara organisasi demokratis dari suatu rezim dari keseluruhan sistem, pada ekonomi dalam masyarakat, namun ada sesuatu yang mengunggulinya yaitu sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi serba terencana, memang tidak sukar untuk melihat negara yang menggunakan sistem ekonomi terencana, dimana alokasi ada ditangan pemerintah dan negara mana saja yang menyerahkan ekonomi mekanisme ke pasar. Namun yang menjadi masalah kemudian adalah, akan sulit kemudian negara yang mengunakan sistem ekonomi campuran, Artinya adalah pasar dengan pemerintah sama mengelola perekonomian nasional. Runtuhnya


ISSN: 2302-7169


komonisme di Negara-Negara Eropa Timur sejak tahun 1989 turut mengaburkan pemilahan antara sosialisme dan kapitalisme.

Faktor-Faktor Ekonomi Politik Tidak jarang kita pernah mendengar besarnya pengaruh politik dalam ekonomi, baik dalam institusi politik maupun kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan publik pemerintah dibidang industri sangat besar pengaruhnya terhadap perintisan terhadap perkembangan yang biasa disebut Rostow, tahap tinggal landas, hasil tesis Olson mengatakan bahwa kepolitikan nasional (Institusioanl sclerosis) di suatu negara menyebabkan merosotnya rata-rata pertumbuhan ekonomi negara itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan oleh penulis adalah bagaimana dengan sistem ekonomi yang di bangun di negeri ini? Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya tapi rakyatnya jauh dari kemapanan, padahal kekayaan negara dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, dimana letak kesalahan sistem yang kita bangun? Relatif sulit semua yang di kelola pemerintah maju, hampir rata-rata perusahan badan usaha negara rugi dan sulit untuk berkembang, PLN dan pertamina, krakatau still. Nasionalisasi perusahaan tidak mampu menjadikan kita menjadi bangsa yang mandiri, hampir relatif sedikit sekali badan usaha negara kita yang bisa bertahan lama, entah kapan atau bisa jadi basok gulung tikar, ini sangat bahaya ketika ini diambil oleh pasar, maka pengalaman kita ketika menjual indosat, terbukti sekarang pulsa menjadi mahal, karena harga telah didominasi oleh swasta, negara seakan tidak berdaya dalam menghadapi ini semua. Kalau kita komperatifkan dengan Cina misalnya, sampai sekarang masih banyak perusaahan negara yang bertahan, dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Indonesia kalau kita lihat secara sepintas sedang menuju neo liberalisme yang tidak lagi terkontrol, Perguruan tinggi juga tidak terlepas dari produk neo-liberalisme. Sekedar mencontohkan kepentingan atau magnet politik lebih kuat dari magnet ekonomi itu sendiri, artinya ekonomi kerakyatan tersandera oleh politik. Yang membuat RUU migas misalnya di buat oleh Usaid atau bulebule asing bersama LSM, dari pihak asing dititipkan kata-kata dibeli untuk Halaman | 102 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


kepentingan usaha atau bisnis mereka, berkembangnya perusahaan asing di Indonesia tentu akan merugikan dan berbahaya terhadap migas di negeri ini. Kenapa ini semua bisa terjadi, karena politisi kita di legislatif telah menjual negara ini ke asing, ketika peran negara dibatasi, paling tidak ini analisis penulis tentang kajian ekonomi dan politik. Kita masih banyak belajar dengan Cina, sampai sekarang masih banyak perusahan Negara mereka yang maju, sampai kareta api sekarang di Cina masih murah, dan dikelo dengan baik, tapi bagaimana dengan Indonesia yang perusahaan negara selalu rugi. Kenapa? Pendekatan dalam Ekonomi Politik Pendekatan Pilihan Publik Pilihan publik adalah suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional. Dalam ekonomi politik, analisisnya tertuju pada aktor. Aktor dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis, yang menempatkan sikap rasional idividu di dalam institusi non-pasar. Namun karena sifatnya yang longitudinal, maka hasil yang dimunculkan oleh modelmodel pilihan publik berbeda-beda pada satu negara ke negara lainnya. Pendekatan Neo-Marxis Nurcahyo, Hendra (2006) Pendekatan neo-marxis dalam ekononomi politik, menekankan pada sifat holistik yakni analisis secara menyeluruh, mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit. Pendekatan ini lebih fokus atau menyeluruh dan menekankan pada aspek-aspek makro dari sistem ekonomi dan sistem politik, kita tentu masih ingat dengan teori ketergantungan misalnya (dependenct theory) ada yang mengatakan bahwa model ekonomi politik Neo-Marxis yang mengacu kepada konsepsi dunia itu sangat lemah karena tidak didukung oleh dunia emperis bahkan sulit untuk diuji, jika ini benar berarti Neo Marxis telah mampu memacu berkembangnya cabang di bidang studi ekonomi dan politik, yaitu pendekatan komperatif terhadap perbedaan unsur ekonomi dan politik dari suatu negara dibandingkan dengan yang ada di dalam negara-negara lain. Halaman | 103 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


Pendekatan ini juga menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan antar-negara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kelas sosial di masyarakat. Pendekatan Ekonomi Politik Terdapat cukup banyak jenis pendekatan atau studi mengenai interaksi antara ekonomi dan politik, yang kemudian semuanya mendapat label ”ekonomi politik moderen”. Antara lain pendekatan marxis, pendekatan teori sistem, pendekatan institusional atau tradisional, hingga pendekatan pilihan publik. Ada juga yang berpendapat bahwa ekonomi politik moderen itu pada dasarnya penerapan dari suatu metode pokok, yakni model ekonomi mengenai preferensi. Namun pendekatan ekonomi politik moderen lebih cenderung pada pola hubungan timbal balik atau resiprositas antara politik dan ekonomi dalam pengertian yang seluas-luasnya Sesudah perang dunia II kita melihat gejala bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia, menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh Unesco dalam tahun 1949, untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan. Oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.,(probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organinizations advocated by influential proponents). 1. KONSEP POLITIK Banyak pandangan yang sudah dikemukakan para ahli mengenai konsep ilmu politik. Tidak ada satu pandangan mutlak yang diterima secara umum sebab masing-masing memiliki keunggulan sekaligus kelemahan teoritis didalamnya. Politik dimaknai sebagai siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (Laswell, 1937), pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan (margenthau 1948), seni dan ilmu dari pemerintah atau sosialisasi konflik (schanttschneider, 1960), konflik murni yaitu antara sini melawan sana (schmit, 1976). Dengan kata lain, kekuasan, kewenangan, kehidupan politik, pemerintahan, konflik dan resolusi politik semuanya merupakan bagian dari dimensi politik dan ilmu politik. Surbakti (1999), Ringkasan yang dikemukakan, sekurang-kurangnya terdapat lima pandangan untuk menjelaskan ilmu politik: Halaman | 104 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


a. Politik merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. b. Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintah. c. Politik sebagai segala kekuatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasan dalam masyarakat. d. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik. e. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. 2. KONSEP EKONOMI Nurcahyo , Hendra (2006) Sebagaimana juga politik, ekonomi juga tidak memiliki makna tunggal. Dalam penggunaanya hingga masa kini, ekonomi memiliki banyak makna kendatipun setiap makna itu masih bisa ditemukan faktor kesaling terkaitannya. Setidaknya ada tiga makna ekonomi: a. Istilah ekonomi yang merujuk pada cara melakukan tindakan , seperti pada kata economically yang berarti bertindak dengan ekonomis atau hemat. Dalam pengertian ekonomi berarti efisiensi, yakni pengarahan upaya minimal dengan target hasil maksimal. b. Ekonomi sering digunakan sebagai rujukan untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan/dibutuhkan. Makna ini berkonotasi pada produksi misalnya pengadaan barang dan jasa. c. Makna ekonomi pada intitusi-intitusi pasar. Pasar merupakan perwujudan paling mencolok dalam upaya pencapaian efisiensi dalam kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa. Dalam pengertian di atas bisnis merupakan bagian utama dimensi ekonomi dapat dipraktekkan, bisnis lebih condong diterapkan sebagai tingkah laku nyata yang memerankan semua aspek ekonomi. Sadono Sukirno (2001) Kenyataan bahwa sudah sejak lama negara – negara maju terus menerus mengalami peningkatan dalam taraf hidup masyarakat, sedangkan sampai perang dunia kedua kebanyakan negara – negara berkembang merupakan negara – negara yang tarap hidup penduduknya relatif masih sangat rendah, meninbulkan satu pertanyaan yang sangat fundamental. Prinsif ekonomi kalkulasi adalah pendekatan yang memandang bagaimana seseorang bisa memanfaatkan apa yang tersedia yang bersifat terbatas demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Weber bahkan Halaman | 105 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


menyebut bahwa pendekatan kalkulasi ekonomi sebagai pendekatan ‘rasionalitas instrumental’ yakni penggunaan ratia/nalar untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini menjadi ciri khas ekonomi modern. Karena manusia modern melihat lingkungan sekitarnya dalam bentuk kalkulasi, maka yang ia pikirkan bagaimana memanfatkannya dengan pengorbanan yang kecil untuk keuntungan yang maksimal. Dalam konteks pembahasan bisnis dan demokrasi, upaya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang kecil pada akhirnya juga dihadapkan dengan tuntutan lain dari publik. Sampai sejauh mana biayabiaya itu dipertimbangkan agar bisnis tetap bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan di satu sisi, dan dan sejauh mana pula kebijaksanaan publik dalam negara demokrasi memberikan ruang yang menguntungkan bagi tumbuh kembangnya bisnis tersebut. Dalam pendekatan terakhir, ekonomi dipandang sebagai institusi –intitusi pasar atau perekonomian secara lebih luas. Pendekatan ini memilih masyarakat menjadi dua bidang, yakni ekonomi perekonomian (the economy) dan bidang politik (polity). Ide utamanya adalah bahwa ekonomi memiliki intitusi yang bersifat sosial dan historis. Dengan kata lain adanya asumsi bahwa ada ada sebuah fenomena tertentu yang berdiri sendiri bukan fenomena ekonomi yang bersifat umum. Memiliki tempat tersendiri dan bisa jadi berbentuk pasar . Dapat dilihat makna ekonomi sebagaimana dinyatakan Adam Smith, tujuan perekonomian adalah untuk mengakumulasi capital. Smith meyakini bahwa akumulasi capital adalah pembenaran bagi pasar untuk meregulasi dirinya sendiri. Keuntungan individu dalam pasar akan memotivasi individu lainnya untuk melakukan akumulasi capital dan keuntungan. Keyakinan seperti inilah yang menjadi sasaran kritik dari Karl Marx dalam communitast Manifestonya. 3. KONSEP EKONOMI POLITIK Caporaso dan Levine (1999) menyatakan ekonomi politik sebagai manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara. Konsep ekonomi politik muncul pada abad ke-18. Konsep ekonomi politik lahir sebagai bentuk pemahaman atas gejala-gejala dan perkembangan sosial yang tidak bisa semata-mata hanya didekati dengan konsep politik atau ekonomi semata. Para pakar ekonomi klasik abad ke-18 dan 19 adalah yang pertama kalinya menggunakan istilah ekonomi politik (political economy). Ada pula yang menyatakan periode pemikiran ekonomi politik klasik dimulai dari munculnya pemikiran kaum fiokrat pada pertengan abad ke-18 sampai kematian Karl Marx (1883). Marx diyakini sebagai pemikir ekonomi politik Halaman | 106 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


klasik yang paling penting bahkan dipandang sebagai orang pertama yang menggunakan istilah ekonomi politi klasik. Tonggak pemikiran ekonomi politik klasik memang merupakan babak paling penting sampai perkembangan dimasa kini. Dalam pandangan ekonomi klasik dinyatakan bahwa tujuan kehidupan manusia sebanding dengan tujuan keberadaan pasar. Dengan mempelajari cara pandang individu terhadap ekonomi, akan diketahui bagaimana cara pandang dan idiologi sebuah negara memperlakukan hubungan antara ekonomi politik ini. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi sebagai kalkulasi, maka politik pada prinsifnya bisa dipersamakan dengan ekonomi. Politik menjadi salah satu bidang diantara sekian banyak bidang yang bisa dikalkulasi secara ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kalkulasi ekonomi maka bisa dipastikan ekonomi akan jauh lebih dominan daripada politik. Dalam pendekatan terakhir, yakni ekonomi sebagai perekonomian menekankan bahwa ekonomi memiliki wilayah tersendiri yang terpisah dengan wilayah lain. Pendekatan ini memfokuskan pada hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam urusan ekonomi. Dalam pemahaman ini, ekonomi dilihat sebagai bidang sosial dan bukan melulu kegiatan material yang berkaitan dengan produksi semata, dan juga bukan semata-mata kalkulasi individu atas untung rugi. 4. BISNIS DAN DEMOKRASI Mas’oed, Muktar (2002), Pandangan mengenai ekonomi, politik, ekonomi politik, dan ekonomi politik baru. Bagaimana keduanya berhubungan , apakah saling melengkapi atau merugikan, sedikit banyak bisa didasarkan pada bagaimana secara umum ideologi dan kebijaksanaan negara berperan. Sebagai contoh, pada saat orde baru ketika negara begitu kuat dan demokrasi tidak dijalankan sungguh-sungguh, bisnis juga terasa ikut mendorong semangat tersebut. Pada saat reformasi ketika demokrasi mulai direvaliasi kembali maknanya, bisnis juga mulai mempertimbangkan nilainilai yang diemban oleh demokrasi dalam berbagai tindakannya. Kajian ekonomi politik dalam perbincangan tema bisnis dan demokrasi ini penting dikemukakan karena dari sini bisa dikembangkan proposi-proposi (hipotesis) mengenai kemungkinan hasil akhir dari proses pertukaran sumbersumber baik yang bersifat non ekonomi ( sosial politik ) maupun yang bersifat ekonomi, Dengan landasan konsep demikian maka akan dapat diterangkan secara rasional berbagai hal tidak saja mengenai bagaimana sistem-sistem ekonomi politik tertentu bekerja, melainkan juga yang jauh lebih penting adalah Halaman | 107 JURNAL EKONOMI

ISSN: 2302-7169


bagaimana sistem-sistem tersebut bisa diperbaiki dan disempurnakan kinerjanya untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat. Gamble (1995) menyatakan bahwa semenjak dulu hingga sekarang persoalan yang menjadi pusat perhatian kajian ekonomi politik adalah penilaian terhadap sistem-sistem politik dan ekonomi serta analisis yang cermat mengenai keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugiannya, atas pertimbangan tersebut lalu disusun lembaga-lembaga dan struktur politik yang dirasakan paling sesuai untuk mencapai tujuan sebuah negara. PENUTUP Dengan kesimpulan sementara, dapat dinyatakan hubungan bisnis dan demokrasi sampai kini masih belum menemukan format yang edial dalam hal bagaimana seharusnya demokrasi memberikan sumbangsih bagi dunia bisnis agar mampu melahirkan kesejahteraqan umum, dan sebaliknya dunia bisnis melihat demokratisasi politik sebagai faktor positif yang harus didukung guna terciptanya persaingan yang sehat. Demokrasi politik sangat membutuhkan sokongan demokrasi ekonomi, taraf hidup akan meningkat bila pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh masyarakat pengalaman Orde Baru sudah jelas menggambarkan pengalaman bahwa adanya laporan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai angka kelaparan yang tinggi merupakan bumerang. Demokrasi politik harus menjamin setiap individua gar memperoleh akses sama dalam kegiatan ekonomi. Demokrasi ekonomi menjamin adanya kegiatan ekonomi tanpa diskriminasi dan menghilangkan peran serta politik yang merugikan rakyat. Ada keyakinan publik jika selama ini peran politik dalam ekonomi belum tegas membela siapa, selain perannya untuk segolongan kelompok tertentu saja. Negarapun gagal menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali dan mediator yang membantu rakyat miskin keluar dari kemiskinan. Banyak faktor penyebabnya, salah satunya adalah kesungguhan menerapkan demokrasi substansial yang masih terus menghadapi kendala dari para elitnya sendiri juga ketidakjelasan pemihakan serta spirit idiologi negara, apakah masih kukuh terhadap pancasila dan UUD’1945 yang mengharapkan agar negara berada di balik pengelolaan aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau justru terseret dalam arus besar neo-liberalisme dalam kawasan kehidupan.


ISSN: 2302-7169


DAFTAR PUSTAKA Adnan, Rcardi,S., 2006, Potret Suram Bangsaku, Gugatan dan Alternatif Desain Pembangunan, Jakarta;Fisip-UI Press. Gamble, Andrew, 1995, The New Political Economy, dan Political Studies, XLIII,516. Komperatif Ekonomi dan Politik”Tingkat Kelimpahan dan Faktor-Faktor Politik XVIII. Mas’oed, Muktar 2002, New Politcal Economy dan Perburuan Rente, Bahan kuliah ekonomi politik. Malang Unibraw Nurcahyo , Hendra, 2006, Filsafat Demokrasi, Jakarta; Bumi Aksara Racbini,J,Dididk,1996, Ekonomi Politik, Paradigma, Teori dan Perpektif Baru, Jakarta;Cides. _______________ 2002,. Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. Ronald H.Chilcote, Bab I dan Komperatif Ekonomi Politik Bab I diterjemahkan Pangi Syarwi. Sadono Sukirno,2001, Ilmu Ekonomi Pembangunan, Jakarta, Bumi aksara. Wahab Solichin Abdul, 1999, Ekonomi Politik Pembangunan, Bisnis Indonesia Orde Baru dan ditengah crisis moneter, Malang Danar Wijaya.


ISSN: 2302-7169


EKONOMI POLITIK DALAM BISNIS

Recommend Documents