PENGERTIAN EKONOMI POLITIK • CAPORASO DAN LEVINE, 1992 :31 INTERELASI DIANTARA ASPEK, PROSES DAN INSTITUSI POLITIK DENGAN KEGIATAN EKONOMI (PRODUKSI, INVESTASI, PENCIPTAAN HARGA, PERDAGANGAN, KONSUMSI DAN LAIN SEBAGAINYA);
MASALAH UTAMA • KETERBATASAN SUMBERDAYA EKONOMI; • BAGAIMANA MENGALOKASIKAN SUMBERDAYA YANG TERBATAS TERSEBUT SECARA EFISIEN SEHINGGA DAPAT MENGHASILKAN OUTPUT YANG OPTIMAL; • MENYUSUN FORMULASI KERJASAMA (CO-OPERATION) ATAUPUN KOMPETISI (COMPETITION) SECARA DETAIL SEHINGGA TIDAK TERJADI KONFLIK) • INSENTIF • BAGAIMANA PEMERINTAH MENYUSUN MEKANISME YANG MEMUNGKINKAN SELURUH PARTISIPAN DI PASAR MAU BERBAGI INFORMASI
KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 1999 - 2012
• Dicanangkan tahun 1999 (Ditjen Perikanan Departemen Pertanian—berlanjut sampai Gus Dur) • Peningkatan ekspor perikanan tahun 2003 sebesar 10 milyar dollar AS (2,64 milyar dollar AS dari perikanan tangkap dan 6,78 milyar dollar AS dari budidaya); Protekan 2003
• Dicanangkan Tahun 2003 (Periode 2000-2005-Megawati Soekarnoputri ) • Target produksi perikanan 9,5 juta ton dan nilai devisa ekspor naik menjadi 10 miliar dolar AS pada tahun 2006;
• Periode 2005-2009 • Dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur Jawa Barat; • Target produksi perikanan 9 juta ton
Gerbang Mina Bahari
Revitalisasi Kelautan dan Perikanan
“KEPENTINGAN ASING LEBIH DOMINAN IKAN BAGUS UNTUK EKSPOR, IKAN JELEK UNTUK KONSUMSI NASIONAL” • November 2009-November 2011 • Target pada tahun 2015 menjadi produsen ikan terbesar di dunia melalui minapolitan; • Peningkatan usaha budidaya hingga 300 persen
Revolusi Biru
• November 2011-2014 • Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan • Udang dan Bandeng (Pantura Jawa), Patin (Sumatera), Rumput Laut (Sulawesi dan NTB), Tuna (5 Pelabuhan Perikanan), Pindang (Jawa), Garam (Jabar, Jateng dan Jatim) • Impor bahan baku ikan asin di legalkan
Industrialisasi Kelautan dan Perikanan
Kondisi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Tangkap Nasional 7.000.000
6.500.000
Ton
6.000.000
5.500.000
Produksi JTB (5,22 Juta Ton Pertahun) Potensi SDI (6,52 Juta Ton Per Tahun) Peran asing di sektor perikanan kembali dibuka oleh Menteri Kelautan (Fadel Muhammad)
Peran asing di sektor perikanan sangat diperketat dan lebih mendorong keterlibatan nelayan, pembudidaya ikan, investor dalam negeri dan pengusaha ikan nasional
5.000.000 Titik Kritis dimana Jumlah Produksi Tahun 2010 ( 5,4 juta on pertahun) diatas Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB), yaitu 5,2 juta ton pertahun
4.500.000
4.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tahun
[email protected]
Perkembangan Izin Usaha Perikanan Tangkap Tahun 2000-2010 Total Izin Usaha Perikanan Tangkap Tahun 2010 diatas 30 GT (Per September 2010)
Total Izin Kapal Tahun 2007 diatas 30 GT
Total Perusahaan
Total Kapal
Total Perusahaan
Total Kapal
2.741
5.436
33
4000-an
Sumber Data : BPS dan KKP (2010)
Perkembangan Persentase Investasi Perikanan Nasional Tahun 2006 - 2014
65,01
99,93
98,62
100,00
99,39
99,89
0,61
0,11 2011
94,79
95,67
100,00
5,21
4,33
2012
2013
2014*
34,99
0,07 2006
1,38 2007
Persentase PMDN
2008
2009
2010
Persentase PMA
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2014
[email protected]
Keterangan : Satuan dalam % * : Triwulan 1; Nilai Kurs : Rp. 9000 Per $ US
Permen KP No 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap (Pasal 51) (1) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri wajib mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri. (2) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri dengan jumlah tonase kapal keseluruhan sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) GT diwajibkan mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.
Perizinan Kapal Ikan Pro Asing Jumlah UPI Yang Dapat Total Izin Usaha Perikanan Tangkap Tahun 2010 diatas 30 Asumsi Ukuran Kapal dibentuk Sesuai Kepmen No 5 Tahun 2008 GT 30 GT 200 GT (Per September 2010) 30 GT 200 GT Jumlah Tonase Total Perusahaan Total Kapal 2,741
5,436
163,080 1,087,200
82
544
Dengan asumsi ukuran kapal 30 GT maka jumlah tonase kapal keseluruhan yang telah mendapat izin adalah 163.080 GT dan 200 GT adalah 1.087.200 GT Rata-Rata Per Perusahaan 2 izin Kapal dengan total tonase antara 60 GT sampai 400 GT untuk menghindari kewajiban mendirikan UPI sesuai Permen KP No 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap
Industri pengolahan nasional terpuruk Sumberdaya Ikan di perairan nasional dikuras dan hasil tangkapannya didaratkan langsung di negara asal investor Paradigma indonesia sebagai penyedia bahan baku bagi negara lain tidak mengalami perubahan
PERKEMBANGAN PERDAGANGAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN PRO ASING
Proyeksi Kebutuhan Ikan Konsumsi Nasional Tahun 2014 Menurut Provinsi
Sumber : Dianalisis dari Data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011 10
Belum efisien dan kompetitifnya sistem logistik
Data PT. Pelindo II (2011) biaya angkutan logistik untuk domestik (antar pulau) jauh lebih besar dibandingkan dengan angkutan ke tujuan luar negeri (ekspor). Misalnya biaya pengapalan kontainer rute Padang – Jakarta butuh 600 dolar AS/kontainer, sementara biaya pengiriman kontainer dari Jakarta – Singapore hanya sebesar 185 dollar AS per kontainer. Bahkan, untuk mendatangkan barang dari China ke Jakarta masih lebih murah ketimbang harus mendatangkan kontainer dari Pontianak
Logistics Performance Index Indonesia 2010 (Sumber : World Bank 2010)
Perkembangan Ekspor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012 (Per September)
1) Pendekatan Kwalitas menjadi utama dalam ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia ke negara tujuan secara sistematis telah berperan dalam meningkatkan pasokan kebutuhan gizi SDM negara-negara tujuan ekspor; 2) Berdasarkan riset penulis (2010) di Bali dan Kalimantan Barat menunjukan bahwa ikan-ikan yang di ekspor adalah ikan-ikan berkwalitas 1 dan 2, sementara untuk konsumsi dalam negeri berkwalitas 3 ke bawah
Perkembangan Impor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia Tahun 2012 (Per September)
1) Pendekatan Volume menjadi ciri khas ikan dan produk ikan yang di impor Indonesia Bukan Pendekatan Kwalitas Ikan dan Produk Perikanan secara sistematis telah berperan dalam menyediakan ikan dan produk perikanan kwalitas rendahan bagi penduduk Dalam Negeri untuk bahan baku Industri Ikan Asin dan olahan lainnya; 2) Volume impor ikan meningkat terjadi pada saat nelayan nasional “panen ikan” (Cuaca baik) ikan hasil tangkapan nelayan tidak terserap karena kalah bersaing dengan ikan impor yang harga murah;
Ironis Bayi Kekurangan Gizi di Sentra Perikanan Nasional • Dokumen BAPPENAS (2010) menunjukan bahwa bayi yang masih kekurangan gizi masih sangat tinggi, terutama di provinsi-provinsi berbasis sektor kelautan dan perikanan. Misalnya Maluku (27,8 %), Maluku Utara (22,8 %), Nusa Tenggara Timur (33,6 %), Nusa Tenggara Barat (24,8 %), Sulawesi Tenggara (27,6 %), Papua (21,2 %), Papua Barat (23,2 %), Gorontalo (25,4 %), Riau (21,4 %), Kalimantan Barat (22,5 %), dan Kalimantan Timur (19,3 %)
15
DUGAAN EKSPOR-IMPOR ILLEGAL
Dugaan Kasus Impor Ikan Illegal Dari China Ke Indonesia Tahun 2010
17
Dugaan Ekspor Ikan Tuna Albacore Illegal Indonesia ke Thailan Tahun 2010 Impor Albacore Frozen Thailand dari Indonesia
Ekspor Albacore Frozen Indonesia Ke Thailand
3.399.979 Kg
2010
1.047.255 Kg Terdapat Selisih sebesar 2.352.724 Kg (69,20 Persen) dengan Nilai 8.326.839 US $
Sumber : Dianalisis dari data UN-Comtrade 2011
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PERIKANAN NASIONAL IKAN UNTUK NEGERI, BUKAN UNTUK ASING
Moratorium Perikanan Tangkap
Hubungan antara upaya (effort) dengan kondisi sumberdaya ikan (harves) Keterangan : (1) E = upaya (effort), (2) Eop = effort optimal, (3) x = kondisi sumberdaya ikan pada saat E=0 dan (4) Xoa = kondisi sumberdaya ikan pada saat Eop
Dari Pertumbuhan Volume ke Pertumbuhan Kwalitas Untuk SDM Nasional • Reorientasi kebijakan ekonomi perikanan dari kepentingan asing ke kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 25B Ayat (2) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang secara tegas menyatakan bahwa pengeluaran hasil produksi usaha perikanan (yang berkwalitas baik) ke luar negeri (ekspor) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. • Perbaikan sistem jaringan pasar ikan antar pulau dan antar wilayah; • Penguatan armada kapal pengangkut ikan antar pulau; • Kembalikan manfaat subsidi perikanan (BBM, Kapal, Pakan Ikan dan Pupuk) untuk rakyat melalui penyediaan ikan berkwalitas baik dengan harga terjangkau; • Tindak tegas para pelaku ekspor dan impor ikan illegal, termasuk penjualan ikan di tengah laut. Data UN-Comtrade (2011) mengindikasikan semakin maraknya ekspor ikan Tuna illegal dari Indonesia ke Thailand. Pada Tahun 2000 tercatat dugaan ekspor ikan tuna Albacore secara illegal mencapai 52 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand, yaitu mencapai 271.419 Kg dengan nilai mencapai 1.070.630 US $. Sementara itu pada Tahun 2010, dugaan ekspor ikan tuna Albacore illegal ke Thailand semakin meningkat sampai 69,20 persen dari total volume ekspor ikan tuna Albacore Indonesia ke Thailand. Volume ekspor ikan tuna Albacore illegal dari Indonesia ke Thailand tahun 2010 diperkirakan mencapai 2.352.724 Kg dengan nilai mencapai 8.326.839 US $
Perlindungan Nelayan dan Pembudiaya Ikan • Perlindungan dari perubahan iklim (Asuransi Kecelakaan Nelayan, dll) • Perlindungan dari ancaman impor ikan illegal ikan impor dilarang masuk ke sentra nelayan dan pasar tradisional; • Perlindungan dari ancaman ekspor ikan illegal ikan harus di daratkan dan diolah di dalam negeri; • Perlindungan dari ancaman lingkungan (Pencemaran air laut, pembabatan hutan mangrove, pengrusakan terumbu karang); • Perlindungan dari perubahan biaya input produksi (kenaikan harga BBM); • Perlindungan dari ancaman alih fungsi lahan tambak jari fungsi lain, misalnya industri , kelapa sawit dan perumahan
