PRISMATIC POLICY MENUJU EQUILIBRIUM POLITIK: ANALISIS EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA Oleh: Dr. Moh. Muzakki, MSi
Abstrak Sejak pemilu pertama pada tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2014, Indonesia telah melakukan 11 kali pemilu dengan dua kali eksperimen politik yang berbeda melalui kebijakan yang bersifat uji coba (Trial and error). Hasilnya tercatat delapan kali pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup kemudian mengalami krisis ekonomi dan politik yang berujung pada reformasi tahun 1998. Disusul kemudian, sejak tahun 2004 sudah tiga kali pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Hasilnya belum juga memuaskan semua pihak karena praktik politik uang (Money Politics) semakin tidak terkendali. Kini menjelang pemilu tahun 2019, muncul wacana dari pemerintah untuk mengkombinasikan kedua sistem pemilu tersebut menjadi sistem proporsional campuran dengan menggabungkan pendekatan atas dan bawah (Top down and Bottom up) sekaligus. Dari sisi kebijakan publik, sistem proporsional campuran ini menyerupai model kebijakan inkremental sebagaimana umumnya berlaku di negara-negara berkembang. Sedangkan dari sisi analisis ekonomi politik kebijakan, pemilu dengan sistem proporsional campuran yang menjadi usulan pemerintah lebih menyerupai model kebijakan prismatik (Prismatic policy) dimana perilaku politik masyarakat bersifat memusat (Sentralistik) sedangkan perilaku ekonominya menyebar (Desentralistik). Jika kebijakan ini tidak tuntas dalam perumusannya, maka bukan mustahil implementasi dari sistem proporsional campuran ini hanya akan menambah deret ukur ketidakpercayaan masyarakat dalam sejarah pemilu kita. Poin terpenting dari sistem proporsional campuran ini, sebenarnya bukan pada penggabungan teknis dan prosedur dalam sistem pemilu, akan tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin substansi demokrasi yang lebih luber dan jurdil melalui kebijakan prismatik untuk mencapai titik keseimbangan (Equilibrium) politik bagi semua kelompok kepentingan (Stakeholders) yang ada. Kata kunci: Kebijakan prismatik, sistem pemilu, equilibrium politik administrasi dan kebijakan yang ada
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar
Belakang
Formulasi
Kebijakan
Masalah:
di suatu negara yang masyarakatnya
Prismatic
bersifat prismatik.1 Model kebijakan demikian lazim terjadi dalam sistem
Policy Kebijakan (Prismatic
Policy)
prismatic
administrasi publik di negara-negara
merupakan
kebijakan yang bersifat tumpangtindih (Overlapping) dan cenderung mencampuradukkan
1
Lihat Fred W Riggs dalam Administration in Developing Countries. The Theory of Prismatic Society (1964)
model 51
berkembang2, termasuk Indonesia.
bersifat dilematis karena berhadapan
Hasil penelitian Fred W Riggs di
dengan kekuatan politik lama yang
Thailand
1970
belum habis pengaruh tradisionalnya
fenomena
sambil menghadapi kekuatan politik
pada
membuktikan
tahun
bahwa
demikian belakangan juga terjadi di
baru
Indonesia.
kekuasaan gaya modern.
Oleh
karena
mau
Berdasarkan
fenomena
di
yang
mulai
negara
menancapkan
tidak
atas, maka penulis melihat bahwa
berspekulasi mengambil kebijakan
kebijakan
yang
prismatik
dalam
berisiko,
maka
pembuat
masyarakat yang sedang mengalami
kebijakan mengambil posisi aman
masa transisi demokrasi seperti di
dengan memilih jalan tengah sebagai
Indonesia menjadi sebuah model
bentuk kompromi politik.
pilihan
kebijakan
moderat
yang
untuk
bersifat
Atas
pertimbangan-
mengatasi
pertimbangan itu, maka pembuat
yang ada.
kebijakan cenderung memilih model
Ketidakpastian politik terjadi karena
kebijakan yang relatif sudah teruji
adanya tarik-menarik kepentingan
pada
antara
menyerap
ketidakpastian politik
kekuatan
lama
dengan
masa
sebelumnya sedikit
aspirasi
generasi
tradisional
masyarakat
perubahan fundamental. Masalahnya
modern. Ketidakpastian politik bisa
adalah jika negara mempertahankan
juga terjadi karena adanya tarik
kekuatan
menarik
melakukan
kepentingan,
antara
yang
dari
kekuatan baru, antara masyarakat dengan
baru
sambil
politik
menuntut
lama
perbaikan
untuk secara
kepentingan generasi tua yang pro
evolusioner, maka tekanan baru yang
status
menuntut
quo
dengan
kepentingan
generasi muda yang pro perubahan. Dalam
akan
datang
secara bertubi-tubi. Sebaliknya, jika
demikian,
negara melakukan perubahan drastis
kebijakan
yang bersifat revolusioner, maka
menghadapi alternatif pilihan yang
tekanan dari kekuatan lama yang
maka
kondisi
revolusi
pembuat
belum habis akar tradisi pengaruh ekonomi politiknya bisa menjadi
2
Baca Susilo Zauhar dalam Adminsitrasi Publik. Malang: Universitas Negeri Malang.
52
hambatan
bagi
jalannya
ekonomi politik yang belakangan
pemerintahan.
dikenal seperti briberi atau suap,
Di sinilah model kebijakan
gratifikasi,
politik
uang,
mafia
prismatik sebagaimana rekomendasi
hukum, sampai pada korupsi yang
teori dari Fred W. Riggs menjadi
terjadi
sebuah alternatif pilihan, karena
negara.
kebijakan
prismatik
dalam
berbagai
proyek
memiliki
Pertanyaan kritisnya adalah
semangat dasar untuk melakukan
apakah kebijakan prismatik terkait
kompromi
politik
sistem
membagi
kepatuhan
berbagai
kepentingan
dengan
cara
terhadap yang
pemilu
implementasinya
ada
efektif?
dalam benar-benar
Tidak
ada
yang
dapat
sekaligus untuk memberi kepastian
menjamin sebagaimana sifat politik
baru dari ketidakpastian politik lama
itu sendiri yang memang sangat
yang sedang berkecamuk.
dinamis
Bagi
Riggs,
dan
penuh
dengan
masyarakat
ketidakpastian yang menjadi ciri
prismatik dan elit prismatik dicirikan
dasar dari ilmu sosial yang secara
oleh perilaku politik yang memusat
terus-menerus
dan
yang
perkembangan. Salah satu contoh
memencar. Hasrat politiknya lebih
paling baru dari kebijakan prismatik
besar
ini adalah munculnya wacana sistem
perilaku
ekonomi
ketimbang
kemampuan
ekonominya. Akibatnya, masalah-
pemilu
masalah politik diselesaikan melalui
pelaksanaan
ekonomi.3
cara-cara
Manusia
yang
campuran Pemilu
menyebabkan
Wacana baru tentang sistem pemilu
hukum
menggabungkan
dan
Legislatif
Presiden (Pilpres) tahun 2019.
pola hubungan dalam negara berlaku ekonomi
menjelang
(Pileg) tahun 2018 dan Pilihan
menjadi mahluk ekonomi (Homo economicus)
mengalami
bersifat
tersebut semua
adalah sistem
transaksional. Dari sini kemudian
pemilu yang pernah ada di Indonesia,
muncul
yaitu sistem pemilu proporsional
banyak
kasus
transaksi
tertutup
3
Baca juga Fred W Riggs dalam Adminisitrasi Negara-negara Berkembang. Teori Masyarakat Prismatik. Jakarta, CV Rajawali.
dengan
proporsional 53
sistem
terbuka.
pemilu Adalah
Menteri
Dalam
Negeri
Tjahyo
banyak kekurangan sehingga perlu perbaikan.5
Kumolo yang kemudian melempar wacana perlunya sistem gabungan
Salah satu contoh masalah
yaitu sistem pemilu proporsional
dari kelemahan menonjol kedua
campuran
semangat
sistem tersebut adalah sistem pemilu
pemilu
proporsional tertutup mendapat kritik
proporsional tertutup dengan sistem
sebagai adanya praktik monopoli
terbuka.4
politik oleh partai politik yang
dengan
menggabungkan
sistem
pemilu
proporsional
Wacana
menggabungkan
mengakibatkan
eksisnya
pemilu proporsional tertutup dengan
politik
politik
sistem pemilu proporsional terbuka
(Nepotisme). Model ini mendapat
lebih merupakan keinginan kuat dari
stigma
pemerintah untuk mengambil model
Sedangkan
terbaik sebagai hasil evaluasi dari
terbuka mendapat kritik sebagai
kelemahan-kelemahan sistem yang
liberalisasi
politik
ada sebelumnya, karena masing-
mengakibatkan
suburnya
masing sistem pemilu yang pernah
politik uang (Money politic) yang
berjalan
memiliki
berujung pada tragedi korupsi oleh
kelebihan dan kelemahan masing-
para elit politik di negeri ini. Model
masing. Faktanya berbagai peraturan
ini
dan perundangan beserta turunannya
sebagai
tentang pemilu masih menunjukkan
Kelemahan-kelemahan inilah yang
di
Indonesia
sistem
atau
sebagai
kemudian
keluarga
tirani
sistem
dinasti
minoritas. proporsional
yang
mendapat
diktator
praktik
stigma
mayoritas.
pernah menjadi pemicu terjadinya reformasi pada tahun 1998 untuk memberangus praktik Kolusi, Korupi dan Nepotisme
(KKN).
Sebagai
4
Lihat Okezone.News: Pemerintah Usulkan Opsi Sistem Kombinasi dalam Draft RUU Pemilu (22 Agustus 2016). Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan: pemerintah memasukkan sistem pemilihan kombinasi sebagai salah satu pilihan. Dua sistem lainnya, yakni tertutup dan terbuka tetap dicantumkan. “Ada opsi yang kami sampaikan, terbuka, tertutup, dan kombinasi,” katanya di kantornya Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).
contoh, selama reformasi berjalan 5
Perbaikan atas berbagai aturan main ini tidak bisa ditangani hanya oleh satu lembaga, tetapi melibatkan berbagai instansi seperti presiden, Mendagri, KPUD dan sebagainya. (Baca Muhammad Asfar dalam Mendesain Managemen Pilkada. Panduan bagi Stakeholders. Surabaya: Pustaka Eureka tahun 2006 hal.105-106)
54
tidak kurang dari 150 kepala daerah
pemilu mulai dari pemilu tahun
terlibat kasus korupsi baik bupati,
1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,
walikota, gubernur maupun menteri.
1997, 1999, 2004, 2009 hingga
Berdasarkan
fakta
empiris
pemilu tahun 2014 Indonesia telah
dan kajian teoritis di atas, maka
menerapkan
muncul
tentang sistem pemilu.
pertanyaan
utama
yaitu
mengapa reformasi yang sudah 18 tahun pada
kenyataannya
berbagai
kebijakan
Sejak pemilu pertama sampai
masih
pemilu setelah reformasi tahun 1998
berjalan di tempat (Stagnan) ?
Indonesia sebagai negara demokrasi
Berangkat dari premis itulah, maka
telah menerapkan kebijakan pemilu
penulis memandang perlu untuk
dengan sistem proporsional tertutup
melakukan
terhadap
dan sistem proporsional terbuka.
ekonomi politik kebijakan pemilu di
Pada pemilu pertama tahun 1955
Indonesia melalui jurnal ini. Dari
sampai pemilu 1999 pemilu di
analisis ini, penulis berharap akan
Indonesia
tercipta
proporsional
analisis
keseimbangan
politik
menggunakan tertutup.
sistem
Sedangkan
(Equilibrium politik) dari kebijakan
sejak tahun 2004 sampai pemilu
prismatik (Prismatic Policy) melalui
2014
revisi paket UU pemilihan umum
menggunakan sistem proporsional
yang
terbuka.
akan
memasuki
tahap
pemilu
pembahasan di DPR RI yaitu : UU
Kedua
di
sistem
Indonesia
pemilu ini
Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu
memiliki kelebihan dan kelemahan
Legislatif, UU nomor 42 tahun 2008
masing-masing.
tentang Pemilu Presiden dan wakil
membatasi ruang lingkup analisis
presiden, dan UU Nomor 15 tahun
ekonomi
2014 tentang Penyelenggara Pemilu
pemilu
yang saat ini masuk prolegnas tahun
diselenggarakan setiap lima tahun
2016.
sekali.
1.2 Implementasi Pemilu di Indonesia Dalam
berbagai
politik pasca
1.2.1 Sistem
bentuk
Tertutup
implementasinya, selama 11 kali 55
Tulisan
kebijakan reformasi
ini
pada yang
Proporsional
Sistem tertutup
proporsional
evaluasi menyusul berlakunya
dasarnya
sistem proporsional terbuka di
pada
memiliki beberapa kelebihan.
era reformasi.
Pertama, pemegang hak suara
1.2.2 Sistem Proporsional Terbuka
hanya bisa memilih parpol.
Sistem
proporsional
Kedua, penentuan caleg yang
terbuka pada intinya memiliki
menempati kursi perwakilan
beberapa kelebihan. Pertama,
rakyat
pemegang hak suara dapat
murni
kewenangan
menjadi
partai
dengan
memilih partai
politik dan
memperhatikan besaran jatah
calon anggota legislatif secara
kursi yang mereka peroleh
bebas. Kedua, penentuan caleg
dalam
pemilu.
yang meraih kursi di lembaga
transaksi
politik
secara
tertutup
Ketiga, terlokalisir di
legislatif
internal
ditentukan
oleh
besaran suara yang diperoleh
partai politik. Keempat, konflik
saat pemungutan suara.
politik terjadi secara terbatas di
Sedangkan
internal partai politik (Konfik
dari
vertikal).
terbuka antara lain: Pertama,
Sedangkan kelemahan dari
sistem
sistem
kelemahan
pemilih
proporsional
parpol
proporsional
memilih dan
nama
caleg
kertas
suara,
tertutup antara lain: Pertama,
tercantum
pemilih hanya memilih tanda
namun nomor urut caleg tidak
gambar parpol tanpa daftar
memiliki
caleg.
keterpilihan.. Kedua, sistem ini
Kedua,
cenderung aspirasi
ini
mengakomodasi
partai
mengabaikan
sistem
politik
cenderung
dan
aspirasi
aspirasi
di
gambar
pengaruh
mengakomodasi masyarakat
dan
mengabaikan aspirasi
partai
masyarakat. Dengan berbagai
politik.
kelebihan dan kelemahannya,
politik meluas secara terbuka
sistem proporsional tertutup ini
melibatkan
kemudian
dengan masyarakat pemilih.
mendapatkan 56
Ketiga,
partai
transaksi
politik
Keempat,
konflik
melibatkan
politik
internal
Sedangkan
partai
dari
sistem
kelemahan proporsional
politik dan masyarakat pemilih
campuran antara lain: Pertama,
(Konflik horisontal). Dengan
caleg
berbagai
belum tentu sesuai dengan
kelebihan
dan
kelemahannya, proporsional
sistem terbuka
kemudian
pilihan
kepentingan
ini
Kedua,
mendapatkan
masyarakat
partai
aspirasi
politik.
masyarakat
pada akhirnya ditentukan oleh
evaluasi dan menyusul akan
kewenangan
berlakunya sistem proporsional
Beberapa
campuran pada pemilu tahun
kelemahan sistem proporsional
2019.
campuran pembahasan
1.2.3 Sistem
partai
politik.
kelebihan
ini,
dan
kini
dalam
intensif
antara
pemerintah dengan DPR.
Proporsional
Campuran Sistem campuran
proporsional
pada
prinsipnya
memiliki beberapa kelebihan.
II. ANALISIS
EKONOMI
POLITIK
Pertama, pemegang hak suara
KEBIJAKAN SISTEM PEMILU DI
dapat memilih parpol atau
INDONESIA
caleg yang diajukan namun
Berdasarkan uraian data dan fakta
parpol memiliki kewenangan
di atas, maka sistem pemilu di Indonesia
memilih
akan
cenderung bersifat uji coba (Trial and
lembaga
error) dari berbagai model kebijakan
perwakilan tanpa harus terpaku
yang telah ada. Jika merujuk kepada
pada perolehan suara caleg.
teori analisis kebijakan, maka model
Kedua, sistem ini cenderung
kebijakan seperti ini cenderung bersifat
mengakomodasi
aspirasi
inkremental sebagaima menjadi ciri
masyarakat dan aspirasi partai
umum model kebijakan di negara-negara
politik.
berkembang
caleg
ditempatkan
yang di
lain
seperti
Thailand,
Vietnam dan negara-negara di Afrika 57
Selatan. Model kebijakan inkremental
kelompok
kepentingan
yang
yang bersumber dari teorinya Charles E
sehingga
memerlukan
improvisasi
Lindblom ini pada intinya adalah sebuah
kebijakan
dalam
model
melanjutkan
Konflik yang ada cenderung bertahan
sebelumnya
dalam waktu yang cukup lama. Untuk
dengan melakukan perubahan sedikit
mengatasinya, perlu adanya pendekatan-
demi sedikit.6 Artinya kebijakan yang
pendekatan politik khususnya kepada
lama menjadi dasar bagi para perumus
kelompok-kelompok
kebijakan untuk membuat kebijakan
kebijakan. Keberhasilan suatu kebjakan
kebijakan
kebijakan
baru.
7
yang
pemerintah
Kebijakan model ini dengan
tergantung
demikian bersifat tambal-sulam.
ini
dari
dominan
menjadi
koordinasi.10
kebijakan
di
bagi
negara
implementasinya 9.
penentang
saling
pengertian
diantara kelompok kepentingan yang
Ada tiga kendala sehingga model pilihan
ada
pembuat
melalui
komunikasi
Dalam
dan
praktiknya
berkembang.
implementasi kebijakan pemilu juga
Pertama, pembuat kebijakan berhadapan
mengalami perbaikan-perbaikan dengan
dengan
mencoba
keterbatasan
waktu.
Kedua,
pembuat kebijakan berhadapan dengan
mengurangi
kelemahan-
kelemahan yang ada.
ketersedian informasi. Ketiga pembuat kebijakan berhadapan dengan kecukupan dana.
Ketiga
kendala
ini
2.1 Analisis
menjadi
Tertutup
pembuat kebijakan untuk melakukan
Secara
evaluasi kebijakan secara menyeluruh.8
kebijakan
implementasinya inkremental
Politik
Kebijakan Sistem Proporsional
pertimbangan yang menyulitkan bagi
Dalam
Ekonomi
sistem
model
teoritis
proporsional
memungkinkan
bagi
kebijakan tertutup terciptanya
mengalami
stabilitas politik di suatu negara.
banyak masalah di lapangan. Antara
Akan tetapi pada kenyataannya,
lain, terjadi tarik-menarik di antara
sistem
6
9
Lihat William N Dunn (terj) dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta, Gajahmada University Press tahun 1999. 7 Baca juga Irfan Islamy dalam Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara tahun 2004 hal 35. 8 Lihat Irfan Islamy.
ini
lebih
banyak
Lihat George C. Edwards III dalam Implementing Public Policy. Amerika, Congressional Quarterly Press. 1980 hal 12-14. 10 Baca Solichin Abdul Wahab dalam Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta, Bumi Aksara. 1997 hal 118-119.
58
menguntungkan
para
petinggi
bahwa
politik
sebagai
arena
partai politik saja. Misalnya dalam
permainan
yang
bersifat
hal penentuan nomor urut calon
transaksional.
Pertama,
sebagai
legislatif maka para petinggi partai
arena permainan, politik menjadi
khususnya ketua dan sekretaris
komoditas melalui jenis transaksi
partai politik memiliki posisi tawar
komoditas berupa barang atau jasa.
yang
Kedua,
tinggi,
memiliki
karena
kewenangan
mereka untuk
alat
transaksinya
menggunakan suara. Ketiga, jenis
menyusun dan menentukan nomor
pertukarannya
urut jadi bagi para anggotanya yang
menggunakan politik sebagai alat
menjadi calon anggota legislatif.
pertukaran.
Kondisi demikian memungkinkan
demikian,
bagi para calon untuk melakukan
bergantung dari adanya permintaan
transaksi ekonomi politik untuk
dan penawaran (Supply demand).
mendapatkan nomor urut jadi dari
Bertindak
petinggi
partai
yang
(Produsen) adalah politisi, partai
sekaligus
memiliki
kewenangan
politik, birokrat, dan pemerintah.
untuk
memberikan
rekomendasi
Sedangkan
bagi
calon
politik
presiden,
calon
maka
konteks
hasil
sebagai
politik
supplier
pemilih
(voters), sebagai
demander (Konsumen).12
walikota dalam pemilihan presiden
Fenomena
dan pemilihan kepala daerah.11 demikian
Dalam
dengan
masyarakat/publik
gubernur, calon bupati dan calon
Realitas
adalah
kenyataannya
sesuai
demikian
pada
sangat
tidak
menguntungkan secara
perkembangan
dengan teori dari James Buchanan
demokrasi
substansial,
yang pada intinya mengandaikan
karena pemilu lebih mengutamakan aspek-aspek yang bersifat teknis
11
Lihat Kacung Marijan dalam Demokratisasi di Daerah (Pelajaran dari Pilkada secara Langsung). Surabaya: Pustaka Eureka tahun 2006 hal. 100-101. Di dalam literatur ekonomi politik, posisi incumbent di dalam kontestasi Pemilu, termasuk di dalamnya adalah Pilkada secara langsung, sangat menguntungkan. Calon yang dimaksud mempertahankan posisinya itu disebut sebagai ‘opportunitic’ atau ‘office-motivated’ (Drazen, 2000: 220).
prosedural. Akibatnya tidak sedikit 12
Baca Moh. Muzakki dalam slide materi Mata Kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. Pasuruan: Universitas Yudharta. 2016. (Lihat silabi dalam RPKPS sebagai dokumen penyusunan tugas Pekerti Kopertis VII Kemenristek Dikti tahun 2016)
59
muncul
caleg
yang
tumbangnya rezim Orde Baru. Pada
rent
masa itu Indonesia telah mengalami
seeking,13 sebagian caleg lainnya
dua kali kegagalan sekaligus, yaitu
selain menjadi pemburu rente juga
gagal secara ekonomi karena terjadi
terang-terangan menjadi free rider
krisis ekonomi dan gagal pula
yang eksis sebagai penumpang
secara politik karena terjadi krisis
gratis
politik
melakukan
di
karbitan
praktik-praktik
partai-partai
besar
pemenang pemilu tanpa perlu jerih
yang
berujung
pada
pergantian kepemimpinan nasional.
payah di lapangan. Di sinilah, hak konstitusi
2.2 Analisis
Ekonomi
Politik
masyarakat seringkali terabaikan
Kebijakan Sistem Proporsional
dengan adanya kasus-kasus drop-
Terbuka
dropan caleg, manipulasi daftar pemilih
tetap
(DPT),
Belajar
dari
kelemahan-
jual-beli
kelemahan rezim Orde Baru, maka
nomor urut bagi caleg atau jual beli
lahirlah paket kebijakan undang-
rekomendasi bagi calon presiden,
undang pemilu
calon gubernur, dan calon bupati
dengan
atau walikota. Kerugian berikutnya
pemilihan langsung oleh rakyat
bagi
untuk memilih anggota legislatif
perkembangan
demokrasi
yang
sistem
serba
bersifat
dan
hasil
reformasi
berlakunya
sistem
memilih
presiden.
Secara
terbatas dan terpimpin ini adalah
teoritis, Indonesia di era reformasi
sirkulasi politik akhirnya terpusat
telah memasuki tahap liberalisasi
hanya di lingkaran elit tertentu
politik dengan perubahan skema
dengan bukti semakin eksisnya
demokrasi secara langsung dan
dinasti politik. Kondisi demikian
bebas dengan sistem one man one
berakhir dengan adanya reformasi
vote. Akibat dari euphoria politik
di
demokrasi liberal seperti ini, maka
segala
berbangsa
sendi dan
kehidupan
bernegara
di
tidak
Indonesia pada tahun 1998 dengan
hanya
pilkades
yang
kemudian bersifat transaksional, tetapi juga pilihan kepala daerah
13
Lihat Didik J. Rachbini dalam Ekonomi Politik. Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia tahun 2002. Hal 116-118.
sampai pilihan presiden menjadi 60
arena transaksi politik secara lebih
sebagai komoditas bisnis untuk
terbuka dan meluas di akar rumput.
mengembangkan industri politik di
Undang-undang
tidak
berbagai bidang (Dari hulu sampai
sanggup menghentikan praktik jual
hilir) melalui politik pencitraan di
beli suara melalui politik uang
media sosial. Perkembangan yang
(Money politics) dalam berbagai
cepat dari industri politik ini tidak
bentuknya. Undang-undang Nomor
terkejar oleh berbagai kebijakan
22 tahun 2007 dan Undang-undang
pemilu
Nomor 15 tahun 2011 tentang
beserta turunannya.
penyelenggara
pada
praktik politik uang dalam berbagai
kenyataannya tidak efektif berjalan
bentuknya justru semakin terbuka
di
dan berimbas ke lapisan masyarakat
pemilu
pemilu
lapangan
karena
adanya
keterbatasan kewenangan KPU dan Bawaslu
dalam
seperti
undang-undang Akibatnya
bawah.
memberantas
Kerugian berikutnya adalah
politik uang di masyarakat.
hak
konstitusi
pemilih
dalam
Suburnya praktik politik uang
bentuk surat suara dalam pemilihan
menjadi salah satu indikasi nyata
umum menjadi alat tukar yang
telah terjadi kapitalisasi politik
serba
dalam pemilu yang menjadi ajang
Banyaknya kasus pemilih tidak
pertarungan para pemilik modal.
masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
Media massa sebagai pilar keempat
(DPT) di DKI, Jawa Timur, Jawa
dari
Barat,
demokrasi
fungsi
kontrol
yang
memiliki
dan
transaksional.
Jawa
Tengah
pada
mempertegas bukti-bukti adanya
atas
kecurangan dalam pemilu. Dalam
bentuk
konteks inilah ilmu ekonomi politik
pelanggaran dan penyelewengan
dapat menjadi instrumen untuk
dalam pemilu karena para petinggi
memahami masalah-masalah yang
partai
terjadi
kenyataannya terjadinya
politik
sosial
bersifat
tumpul berbagai
adalah
sekaligus
dimana
pemilih
lebih
sebagai konglomerat pemilik media
memilih
penyelesaian
masalah-
massa itu sendiri. Demokrasi pada
masalah
politik
melalui
era reformasi kemudian tercatat
pendekatan-pendekatan 61
ekonomi
dengan
yang rasional dan komprehensif.14
sembako, tukar suara dengan uang,
Rasionalitas dalam hal pencalonan
tukar suara dengan jabatan, tukar
misalnya,
suara dengan pembagian wilayah
rasional dalam sistem proporsional
bisnis dan sebagainya. Singkatnya
campuran
peluang untuk mendapatkan jabatan
calon presiden, calon gubernur,
politik kemudian menjadi monopoli
calon bupati dan calon walikota
bagi para pemilik modal yang
merupakan usulan langsung dari
berdiri di belakang para calon.
masyarakat yang terjaring secara
seperti
tukar
suara
akan
jika
langsung dari 2.3 Analisis
Ekonomi
sistem
Politik
distrik
menjadi
calon
lebih
legislatif,
bawah
layaknya
murni.
Dengan
Kebijakan Sistem Proporsional
demikian, budaya rekom calon
Campuran
yang selama ini menjadi monopoli
Belajar dari kedua sistem
dari partai politik tidak lagi relevan.
pemilu baik sistem proporsional
Idealnya
tertutup
sistem
proporsional campuran ini mestinya
proporsional terbuka di atas, maka
partai politik bukan lagi sebagai
yang menjadi fokus kajian dalam
pengusung
analisis
sebagai
kebijakan
maupun
dari
ekonomi
sistem
politik
proporsional
melalui
calon,
pendukung
sistem
akan
tetapi
calon
dari
usulan masyarakat.
campuran ini adalah bukan pada
Dalam konteks ini, maka
teknis dan prosedur dari hasil
KPU sebagai penyelenggara teknis
rekrutmen
dapat
politik
melalui
memfasilitasi
mekanisme
pemilihan umum akan tetapi jauh
pencalonan
lebih penting adalah bagaimana
masyarakat
cara negara menjamin substansi
melakat Bawaslu. Kecuali itu, perlu
proses demokrasi yang akan terjadi
pula mendapat penegasan bahwa
pada
dalam
pemilu
2018
atau
2019
menjadi benar-benar luber dan
14
hal
langsung dengan
dari
pengawasan
calon jika
terbukti
Lihat Arend Lijphart dalam Democracies. Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. London, Yale University Press. 1984 hal 207. Baca juga proportional representation in electoral system hal 200-2001.
jurdil dengan membuat kebijakan
62
terlibat politik uang baik langsung maupun tidak langsung, maka KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk
mendiskualifikasi
calon
III. PENUTUP
tersebut. Selama ini calon sebagai
Dalam sejarah kepemiluan di
peserta pemilu termasuk partai
Indonesia, sistem proporsional tertutup
politik tidak tersentuh oleh sanksi
dan
diskualifikasi jika mereka terbukti
memiliki
melakukan praktik politik uang.
masing-masing.
Artinya
proporsional
dari
berbagai
lembaga
sistem
proporsional
kelebihan
dan
terbuka kelemahan
Model
kebijakan
campuran
yang
kini
politik yang ada apakah dari unsur
menjadi usulan dari pemerintah kepada
pemerintah, penyelenggara, peserta
DPR, perlu mengedepankan kelebihan-
dan masyarakat sebagai pemilih
kelebihan yang ada dengan memperkecil
dalam pemilu dapat menjadi aktor
kelemahan-kelemahannya.
pendorong balance demokrasi prismatik
sistem
dalam
check
and
Sistem
mengembangkan
melalui menuju
campuran
sebagai salah satu bentuk kebijakan
kebijakan
prismatik dalam rangka untuk mencapai
equilibrium
equilibrium politik perlu mendapatkan
politik.
apresiasi secara mendalam, mengingat
Kebijakan prismatik untuk mencapai
proporsional
equilibrium
sistem
proporsional
merupakan
dengan demikian dapat tercapai jika
kombinasi
kepentingan
sistem
terjadi pula keseimbangan peran-
proporsional
tertutup
sistem
peran politik bagi semua kelompok
proporsional terbuka. Poin terpenting
kepentingan (Stakeholders) tanpa
dari sistem proporsional campuran ini
kecuali dalam hal merencanakan
adalah tidak sekedar menggabungkan
(Formulation),
sistem proporsional tertutup dan sistem
(Implementation) penilaian
sampai
(Evaluation)
kompromi
ini
politik
melaksanakan
titik
campuran
dan
dari
pada
proporsional terbuka dari sisi teknis dan
suatu
prosedur dari hasil pemilu saja. Akan
kebijakan pemilu secara terpadu
tetapi,
dan berkelanjutan.
menggabungkan 63
jauh
lebih
penting
adalah
substansi
dari
kombinasi
kebaikan-kebaikan
Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Amerika: Congressional Quarterly Press. Islamy, Irfan. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Lijphart, Arend. 1984. Democracies. Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. London: Yale University Press. Marijan, Kacung. 2006. Demokratisasi di Daerah (Pelajaran dari Pilkada secara Langsung). Surabaya: Pustaka Eureka. Muzakki, Moh. 2016. Slide materi Mata Kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. Pasuruan: Universitas Yudharta. 2016. Riggs, Fred W. 1964. Administration in Developing Countries. The Theory of Prismatic Society. Boston: Houghton Miffin Company. -------------------. 1985. Adminisitrasi Negara-negara Berkembang. Teori Masyarakat Prismatik. Jakarta: CV Rajawali. Rachbini, Didik J. 2002. Ekonomi Politik. Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia. Zauhar, Susilo. Adminsitrasi Publik. Malang: Universitas Negeri Malang.
sistem
tersebut dalam hal proses pemilunya secara lebih luber dan jurdil melalui sistem
check
and
balance
secara
seimbang. Untuk mencapai tujuan ideal dari kebijakan prismatik menuju equilibrium politik
melalui
sistem
proporsional
campuran ini tidak lain adalah dengan memperluas
partisipasi
politik
dari
seluruh kelompok kepentingan melalui pembagian peran secara seimbang mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan sampai dengan penilaian atau monitoring dan evaluasi (Monev) dari kebijakan pemilu yang ada. Dengan demikian dalam implementasinya akan tercipta mekanisme demokrasi yang seimbang (Equilibrium).
Daftar Pustaka Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. Asfar, Muhammad. 2006. Mendesain Managemen Pilkada. Panduan bagi Stakeholders. Surabaya: Pustaka Eureka. Dunn, William N (terj). 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Media Sosial: Okezone.News: Pemerintah Usulkan Opsi Sistem Kombinasi dalam Draft RUU Pemilu (22 Agustus 2016). http://sumselone.com/artikel-1687-initiga-sistem-pemilu-2019-yangdiusulkan- mendagri.html.
64
