BAB II KEBIJAKAN POLITIK PANGAN SBY-BOEDIONO A.Sejarah Perkembangan Kebijakan Politik Pangan di Indonesia

BAB II KEBIJAKAN POLITIK PANGAN SBY-BOEDIONO 2009-2014

A.Sejarah Perkembangan Kebijakan Politik Pangan di Indonesia Kebijakan Pangan adalah kebijakan utama yang harus dimiliki oleh semua negara, karena kebijakan pangan merupakan suatu bentuku keputusan yang dimiiki oleh suatu negara dalam mengatur kebutuhan dan upaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan.Di Indonesia kebijakan pangan mengalami banyak perubahan seiring dengan berjalannya pembangunan di Indonesia.Sejak Indonesia merdeka, yaitu rezim pemerintahan Soekarno Indonesia sudah mengenal kebijakan Kasimo sebagai cikal bakalnya lahirnya kebijakan pangan.Hingga sekarang pada pemerintahan Joko widodo dengan kebijakan pangan yang pro-kerakyatan dan petani. Adapu pada bab ini akan dijelaskan sejarah perkembangan kebijakan politik pangan di Indonesia dan perkembangannya serta secara khusus menjelaskan apa yang menjadi kebijakan pangan pemerintahan SBY-Boediono pada periode 2009-2014. A.1.Indonesia dan Pembangunan Indonesia adalah suatu wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi alam lainnya, hal ini yang menjadi alasan oleh Belanda untuk menamakan kolonialismenya di Indonesia.Kedatangan Belanda ke Nusantara memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peta komoditi tanaman pangan Indonesia.Mereka bangsa Eropa lebih tertarik untuk membeli komoditi berupa

Universitas Sumatera Utara

rempah-rempah yang harganya cukup tinggi di Eropa.Posisi Nusantara (Indonesia) yang cukup strategis bagi para pedagang Eropa menjadi lahan persaingan dengan kongsi dagang lainnya di India dan kawasan Asia bagian Tengah lainnya. Untuk tanaman rempah-rempah, bangsa Portugis lebih condong mencari di Kawasan Indonesia Bagian Timur seperti Maluku, Nusa tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat .Pada masa itu Indonesia berada di posisi yang sangat strategis bagi para pedagangpedagang asing, daerah yang memiliki banyak pantai yang landai sehingga para pedagang dapat berlabuh dan diapit oleh Asia dan Australia. Keuntungan Indonesia bukan hanya posisinya yang sangat startegis Indonesia juga dilintasi oleh garis Khatulistiwa 19 dan sifat tanahnya yang memungkinkan bisa lebih banyak ditanami oleh jenis tanaman lain. Kaya akan sumber daya alam memunculkan keinginan Belanda untuk membentuk kolonialisme di Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan – bahan produksinya, disebabkan kondisi geografis Belanda tidak dapat menghaislkan kebutuhan-kebutuhan pertanian. Kedatangan Belanda dengan konsep dagang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)20 menjadi salah satu indikator masyarakat Indonesia mengenal konsep dagang Modern dan pola pertanian modern. Pemerintahan VOC di Indonesia

19

Khatulistiwa merupakan sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet.Garis khatulistiwa ini membagi Bumi menjadi dua bagian belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis lintang ekuator adalah 0°http://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa 20 VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) adalah sebuah Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagni.


membentuk pembangunan dalam sarana dan prasaran dan mendidik masyarkat dalm mengenal teknologi pertanian. Pada awalnya VOC hanya mengeksplotasi sumber daya alam, dan pertanian namun niat VOC berubah dengan bmenjadikan Indonesia sebagai negara bagian dari Belanda. Proses perjuangan menuju kemerdekaan sangat sulit untuk diperoleh, setelah lepas dari kolonialisme Belanda, Jepang kembali menjajah Indonesia selama tiga tahun enam bulan, yang mengantarkan ide bahwa Jepang adalah saudara jauh, namun pada akhirnya memiliki niatan untuk memonopoli Indonesia sehinggan Jepang memiliki basis kekuatan di Asia tenggara. Namun Kolonialisme yang dilakukan Belanda

menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara agraris, maritim dan

industri yang berpengaruh di dunia internasional, karena Indonesia mengenal industri pertanian modern yang diajarkan oleh Belanda. Dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil bumi dan pernah menjadi salah satu negera pengekspor beras dan minyak kelapa sawit di dunia industri pangan internasional, tak lepas dari pengetahuan yang diperoleh dari kolonialisme Belanda , dan peran para pemimpin bangsa

yang memimpin Indonesia sejak awal

kemerdekaannya hingga sekarang. Pemerintahan Soekarno menjadi Presiden yang membangun fondasi awal sektor pertanian Indonesia, dengan mendirikan lembaga


yang mengontrol ketersediaan pangan dan bahan pangan di Indonesia yang menjadi Perum BULOG (Badan Usaha Logistik) 21 Keberhasilan produksi pangan

Indonesia mendunia seiring dengan

berubahnya pemerintahan, swasembada beras pertama yang merupakan bagian dari pelita IV ( pembangunan lima tahun), yang di canangkan oleh presiden Soeharto dalam kabinet pembangunan IV merupakan indikator kemajuan Indonesia sebagai negara agraris. Pembangunan pertanian memang menjadi fokus utama dalam PELITA IV yang merupakan bagian dari kebijakan Pemerintahan Soeharto. Kebijakan PELITA IV yang berfokus pada pembangunan pertanian ikut membangun ketahanan pangan Indonesia di era pemerintahan Soeharto, pada orde baru kasus krisis pangan jarang terjadi namun pada masa transisi antara orde baru dan reformasi gejolak dan kisruh yang terjadi membuat kondisi keamanan pangan menurun, sehingga harga kebutuhan pokok yang disebabkan kurangnya ketersediaan kebutuhan pangan dan kemampuan pemerintah dalam mengontrol kondisi negara pada masa itu. Reformasi lahir menjadi jawaban yang diharapkan rakyat setelah 30 tahun di pimpin oleh orde baru.Adanya masa transisi antara orde baru menjadi era penyesuaian Indonesia yang sebelumnya di pimpin dengan mekanisme otoriter menjadi Indonesia yang memiliki demokrasi seutuhnya.

21

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras.Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN.http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Urusan_Logistik


Bila melihat era transisi orde baru dan reformasi pemerintah yang masih disibukan dengan fokus perbaikan dan kebangkitan Indonesia dari keterpurukan pasca kisruh dan chaos transisi orde baru ke reformasi, pemerintah lebih mengeluarkan kebijakan yang lebih mengutamakan perbaikan birokrasi dan kebijakan yang berhubungan dengan industri dan produksi dan melupakan jati diri Indonesia sebagai negara agraris. Kebangkitan Indonesia menjadi negara yang demokrasi seutuhnya setelah lepas dari bayangan otorirter era orde baru melahirkan isu kebangiktan pertanian dan ketahanan pangan.Hal ini mulai menjadi isu yang penting bagi calon pemimpin lainya dalam pemilihan umum.Pasca Indonesia dilanda bencana kelaparan pasca kekeringan khususnya daerah Indonesia timur dan Nusa tenggara.presiden SBY yang memerintah sebanyak dua periode mulai memperhatikan masalah krisis pangan yang dinilai tidak sesuai dengan wacana kebijakan ketahanan pangan SBY pada kedua periode kepemimpinan yaitu mencapai swasembada beras. A. 2 Sejarah Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Sejarah lahirnya kebijakan ketahanan pangan sudah ada sejak awal kemerdekaan, presiden Soekarno mengeluarkan program kasimo

22

Program ini

bertujuan untuk pemenuhan swasembada pangan dengan meningkatkan produksi pertanian bila melihat kemasa kolonialisme Belanda, pemerintah Belanda pernah menjalankan kebijakan yang serupa yaitu kebijakan Olie vlek23. Olie vlek adalah

22 23

Leon A Mearss “Kebijakan Pangan” dalam Anne Both.1990Ekonomi orde baru.Jakarta.LP3ES.Hal 39 Ibid hal 39


penyuluhan yang berupa upaya meningkatkan pertanian masyarakat Indonesia menuju yang lebih modern. Program kasimo yang dijalankan oleh presiden soekarno terbilang gagal, karena banyaknya kendala yang dihadapi pada masa itu selain rendahnya tingkat pendidikan pada masyrakat, secara umum kurangnya fasilitas yang mendukung

menyebabkan

gagalnya

program

ini.

Soekarno

kembali

lagi

mengeluarkan kebijakan BIMAS yaitu program (bimbingan masyarakat) yang kembali lagi gagal karena menilai bahwa program bimas sama seperti program kasimo sebelumnya, selain itu masyarakat beranggapan bahwa kebijakan ini lebih mementingkan kepentingan pribadi bila dibandingkan rakyat dan menyebabkan krisis pangan pada tahun 1963, sehingga presiden soekarno mengeluarkan kebijakan jagung sebagai pengganti pangan

24

Pasca berakhirnya pemerintahan Soekarno pada 12

Maret 1967, dan di gantikan oleh Soeharto maka berakhir juga program dan kebijakan ketahanan pangan Presiden Soeharto dan keluarnya kebijakan Soeharto yaitu PELITA25. Pada era Pemerintahan Soeharto upaya pemenuhan kebutuhan pangan sudah menjadi fokus utama seiring dengan keluarnya program pembangunan lima tahun (PELITA) yang di bagi atas empat tahap yaitu I, II, III, IV yang berhasil membawa Indonesia kepada Swasembada beras pada tahun 1984. Dimana ada tiga tahap pembangunan pertanian dan pangan di Indonesia dalam era pemerintahan orde baru 24

Ibid hal 40 Pembangunan Lima Tahun/PELITA, suatu strategi pembangunan pada zaman pemerintahan Soeharto di Indonesia yang diwujudkan dalam Kabinet Pembangunan Ibid Hal 39 25


yaitu, 1967-1978 (fase konsolidasi), 1984 (fase swasembada beras), dan yang terakhir adalah fase yang tidak tercapai diakibatkan gagalnya PELITA tinggal landas menjadi tinggal kandas

26

yang seharusnya

. Upaya presiden Soeharto dalam program

swasembada beras membuahkan penghargaan dari FAO (Food Agriculture Organization) yang menjadi kunci sukses presiden Soeharto dalam menghasilkan swasembada beras pada tahun 1986 adalah kebijakan dan program pertanian nyang secara spesifik didalam pelita IV dalam hal teknologi dan revolusi biologi sehingga menghasilkan bibit unggul dan program dalam mendistribusikan hasil pertaninan sehingga kebutuhan masyarakat akan beras terpenuhi dan berswasembada. Upaya presiden Soeharto dengan IPB (Institut pertanian Bogor ) dalam meningkat kualitas bibit padi dan menghasilkan variets unggul disebut sebagai “Revolusi Hijau”

27

.

Berakhrinya pemerintahan Soeharto 21 Mei 1998 Indonesia memasuki masa transisi yang ememrlukan adanya penyesuaian antara era orde baru dan reformasi. Pada masa transisi dari era orde baru ke reformasi, Indonesia berada di posisi yang fluktatif dengan hadirnya sejumlah tekanan-tekanan dari dalam masyrakat dan demonstrasi yang menuntut adanya pembaharuan, sehingga harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan isu keamanan pangan semakin menambah kekacuan di lingkungan masyrakat.Stabilisasi harga ternyata harus ditebus cukup mahal dengan

26

Bustanul Arifin.2004.Analisis Ekonomi Pertaninan Indonesia.Jakarta.Kompas. Hal 5-12 Istilah Revolusi Hijau di kemukakan oleh salah satu staf USAID, William S.Gaud pada tahun 1968 semula istilah itu digunakan untuk menyambut pemulian bibit varietas unggul gandum dan padi yang dampaknya akan mampu menggoyang “Revolusi Merah” Komunisme Internasional. Francis Wahono. 1994. “Dinamika Ekonomi Desa sesudah 25 tahun Revolusi Hijau.” Dalam Prisma, edisi 3 maret 1994.Jakarta.1994.Prisma hal 3-21 27


meminimalkan peran pemerintah (intervensi), termasuk menanggalkan peran bulog.Penandatanganan Letter of Intent (LoI)28 pada tanggal 21 Oktober 1997 yang di dalamnya berisikan poin penting di bidang kebijakan pertanian.Bulog harus meninggalkan praktik monopoli beras dan peran pengawasan terhadap harga-harga produk pertanian ataupun kebutuhan pokok seperti beras, gula, cengkeh, kedelai, dan lain-lain.Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan kontrol (intervensi) langsung atas harga komoditi-komoditi utama pangan.Pasca kejatuhan presiden Soeharto lahirlah kebijakan baru dari sektor industri pangan yaitu menyerahkan kendali terhadap produksi dan pasar pangan kepada mekanis pasar yang liberal. Sedangkan pada era Reformasi adalah era dimana pemerintahan reformasi melanjutkan kembali sejumlah poin kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam LoI dengan IMF. Melalui UndangUndang No 23 Tahun 1999, dilakukan penghapusan fasilitas pemberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang selama ini melekat pada Bulog. KLBI merupakan fasilitas finansial yang diberikan kepada Bulog untuk membeli kelebihan produksi beras yang dihasilkan oleh petani.Praktis dengan begitu, Indonesia tidak lagi memiliki payung hukum yang jelas mengenai keberadaan kelembagaan lumbung

28

Letter of intent adalah sebuah pernyataan tertulis yang menyatakan keinginan dari pembuatnya untuk masuk ke dalam perjanjian bisnis formal dengan entitas atau orang lain . http://kamusbisnis.com/arti/letter-of-intent/


pangan nasional. 29Presiden Megawati melalui Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003.Pemerintah nampaknya sedikit berhati-hati menetapkan status bulog agar tidak melanggar ketentuan yang digariskan melalui LoI 1998. Melalui peraturan pemerintah tersebut, untuk pertama Bulog ditempatkan sebagai lembaga logistik dengan misi ganda, yaitu misi publik (Public Service Obligation) 30 dan misi komersial atau misi mencari keuntungan. Untuk misi PSO, Bulog diarahkan menjadi pemasok tunggal bagi program beras miskin (raskin) yang diharapkan mampu mempengaruhi harga beras (stabilisasi).Melalui peraturan pemerintah itu pula Bulog ditetapkan status kelembagaannya dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum yang berada di bawah naungan Kementrian BUMN. Pemerintahan SBY-JK adalah era pemerntahan Era kepemimpinan SBY-JK, liberalisasi semakin diperluas di sejumlah komoditas31.Pada prinsipnya, kebijakan tersebut hanya melanjutkan kembali poinpoin kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan reformasi sebelumnya. Tetapi tanpa proteksi penuh dari pemerintah, petani lokal akan sulit bertahan ketika menghadapi pasar bebas. Angka impor komoditi pangan utama terus melonjak,

29

Dikutip dari http://pangan.agroprima.com Selasa 24 Februari 2015 19.23 PSO adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik).http://www.anggaran.depkeu.go.id/PS 31 Komoditas :sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Secara lebih umum, komoditas adalah suatu produk yang diperdagangkan, termasuk valuta asing, instrumen keuangan dan indeks.Sedangkan dikutip dalam http://.wikipedia.org/wiki/Komoditasi.pada hari Rabu 24 Februari 2015 Pukul 18.25 30


bahkan untuk komoditi pangan lainnya selain tanaman pangan utama.Paradigma kebijakan di sektor pertanian dari Presiden Yudhoyono masih meneruskan paradigma usang yang masih bergantung pada komoditi beras, yaitu orientasi untuk mencapai swasembada beras.Presiden Yudhoyono sempat pula memberikan kewenangan monopoli impor beras kepada Bulog di akhir tahun 2007. Tetapi sayangnya, kewenangan tersebut tidak banyak membantu mengatasi dinamika harga beras di dalam negeri yang rawan dengan gejolak harga Adapun sejarah perkembangan kebijakan ketahanan pangan dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini :


Table 2.1 Sejarah Kebijakan Pangan Indonesia Sejak 1952 (Dikelolah sendiri dari Mears 1984, Mears and Moeljono 1981 dan berbagai sumber) Orde Orde lama (Paska kemerdeka an)

Rezim Pemerintahan Soekarno 1952-1956

Soekarno 1956-1964

Kebijakan pangan Swasembada Beras Melalui Program kesejahteraan Kasimo Swasembada Beras Melalui Program Sentra Padi

Pemerintahan Transisi 1965-1967

Orde Baru (Orde Pembangun an)

Soeharto’ Repelita 1 & 2 1969-1979

Swasembada beras

Soeharto’ Repelita 3 & 4 1979-1989

Swasembada Beras

Soeharto’ Repelita 5,6 & 7 1989-1999

Swasembada Beras

Catatan 1950-1952: BAMA (Yayasan Bahan Makanan) 1953-1956: YUBM (Yayasan Urusan Bahan Makanan.) 1956: YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) 1963: Substitution Jagung 1964: PP No. 3 – Food Material Board* 1964: Bimas’ dan “Panca Usaha” Tani 1966: Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS) 1967: Dibubarkannya KOLOGNAS 1967: 14/05, Badan Urusan Logistik (BULOG) didirikan dan berfungsi sebagai pembeli beras tunggal 1969: Tambahan tugas Bulog: Manajemen Stok Penyangga Pangan Nasional – dan penggunaan neraca pangan nasional sebagai standar ketahanan pangan. 1971: Tambahan tugas Bulog sebagai pengimpor gula dan gandum 1973: Lahirnya Serikat Petani Indonesia 1974: Tambahan tugas Bulog: Pengadaan daging untuk DKI Jakarta 1974: Penggunaan Revolusi Hijau untuk mencapai swasembada beras 1977: Tambahan Tugas Bulog: Kontrol impor kacang kedelai. 1978: Penetapan harga dasar jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau 1978: Keppres39/1978, Pengembalian tugas Bulog sebagai kontrol harga untuk gabah, beras, tepung gandum, gula pasir dll. 1984: Medali dari FAO atas tercapainya Swasembada Pangan. 1995: Penganugerahan pegawai Bulog sebagai Pegawai Negeri Sipil 1997: Perubahan fungsi Bulog untuk mengontrol hanya untuk harga beras dan gula pasir. 1998: Penyempitan peran Bulog yang berfungsi sebagai


pengontrol harga beras saja. Reformasi: (Transisi)

Reformasi : (setelah 2000)

Habibi 1998/1999

Swasembada Beras

A. Wahid 1999/2000

Swasembada Beras

Megawati 2000/2004

Swasembada Beras

S. Bambang Yudoyono (SBY) (2004-2009)

Revitalisasi Pertanian

1998/1999: Penjualan Pesawat IPTN yang ditukar dengan Beras Thailand. 2000: Penugasan tugas Bulog untuk management logistic beras (penyediaan, distribus dan control harga) 2003: Privatisasi Bulog 2004: No-Option Strategy Kecuali Swasembada Beras. 2005: “revitalisasi pertanian” – komitment (janji) untuk peningkatan pendapatan pertanian untuk GDP, pembangunan agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dan swasembada beras, jagung serta palawija.

Sumber :Jonatan Lassa, Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1952-2005 hal 6

B. Gambaran deskriptif Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi Indonesia pada pemerintahan SBY-Boediono Kemenangan SBY-Boediono,dalam Pemilu 2009 merupakan celah yang menjadi upaya terbesar Partai demokrat, dan SBY dalam menjalankan Pemerintahan dalam bentuk marathon pembangunan sejak tahun 2004 – 2009 sampai akhir masa jabatan dalam periode kedua. Sebagai pemimpin negara dan pemerintahan presiden memiliki hak untuk membentuk kabinet yang berisikan menteri-menteri yang bertugas dalam membantu presiden dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal memilih siapa-siapa yang memangku jabatan sebagai perpanjangan tangan presiden terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari golongan profesional dan usulan-usulan dari partai anggota koalisi yang berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang


bergabung setelahnya 32. Kabinet yang dibentuk Oleh Presiden SBY pada periode kedua disebut sebagai Kabinet Indonesia Bersatu II.Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya 33. Dalam kurun waktu 2 Tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu II mengalami banyak proses reshuffle dengan berbagai alasan. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet pada tanggal 13 Juni 2012, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Kesehatan dimana pejabat sebelumnya telah meninggal dunia. 34 Bila melihat kembali kenyataan yang terjadi antara masa pemerintahan Soeharto pada dan SBY-Boediono keduanya pernah mengalami fase pasang surut dalam masa memimpin di Indonesia.jika ditinjau dari kebijakan-kebijakan dan rencana dalam sektor pertanian keduanya memiliki rencana dan rancangan untuk melakukan Swasembada dalam sektor pangan, Presiden Soeharto yang telah berhasil

32

Dikutip http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/10/14/brk,20091014-202673,id.html Rabu 3 Maret 2015 pukul 22.40 33 Dikutip pada http://www.presidensby.info/fokus/2009/10/21/4797.html Selasa 3 Maret 2015 pukul 23.02.WIB 34

Dikutip pada http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II.html Rabu 4 Maret 2015 pukul 01.00.WIB


melaksanakan swasembada beras pada puncaknya yaitu Tahun

1984 Presiden

Soeharto ketika itu menerima penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO). 35 B.1. Visi dan Misi Pemerintahan SBY-Boediono Guna melanjutkan pembangunan Indonesia yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya, meneruskan apa-apa yang sudah baik dan melakukan Perubahan yang diperlukan (Change) untuk hal-hal yang belum berhasil dilaksanakan agar mencapai hasil yang lebih baik lagi untuk memajukan Bangsa dan Negara Indonesia dan memberikan Kesejahteraan bagi segenap Rakyat Indonesia. Adapun yang menjadi visi dan misi SBY-Boediono adalah Visi : Terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera 2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Misi : Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera aman dan damai dan meletakan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. 1. 2. 3. 4.

Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.

35

Dalam skripsi: Sri Gusti Ayu.2010.Kebijakan Pemerintahan SBY-JK dalam konteks politik pangan 20042009.Medan:FISIPUSU Hal


5.

Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa 36

Guna mewujudkan visi dan misi pemerintah di Indonesia maka telah dirancang 13 Pokok-pokok Program Kerja sebagai berikut: 1. Melanjutkan Program Pendidikan Nasional. 2. Melanjutkan Program Kesehatan Masyarakat. 3. Melanjutkan Program Pengentasan Kemiskinan. 4. Menciptakan lebih banyak lagi Lapangan Kerja bagi Rakyat Indonesia. 5.Melanjutkan Program Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Indonesia. 6.Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Swasembada Beras, Gula, Jagung, dsb. 7.Menciptakan Ketahanan Energy dalam menghadapi Krisis Energi Dunia. 8. Menciptakan Good Goverment dan Good Corporate Governance. 9. Melanjutkan proses Demokratisasi. 10.Melanjutkan pelaksanaan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi. 11. Pengembangan Teknologi. 12. Perbaikan Lingkungan Hidup. 13. Pengembangan Budaya Bangsa. 37 C. Konsep Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Ketahanan Pangan, yaitu kondisi mensyaratkan terpenuhinya dua sisi secara simultan yaitu (a) sisi ketersediaan, yaitu tersedianya pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dalam jumlah, mutu, keamanan dan keterjangkauannya serta stabilitas ketersediaannya secara lestari dan (b) sisi konsumsi, yaitu adanya kemampuan setiap rumah tangga mengakses pangan yang cukup tinggi bagi masing – masing anggotanya untuk tumbuh, sehat, produktif dan bermanfaat dari waktu kewaktu. Dari

36

Dikutip dari :https://www.academia.edu/9239416/Masa_Pemerintahan_SBY_selama_10_tahun Senin 2 Maret 2015 15.35 37 Dikutip pada http://www.setneg.go.id/kepmen/jurnalnegarawanJumat 3 April 2015


uraian diatas pebulis membedakan konsep ketahanan dan kedaulatan pangan yakni, secara global (umum) dan Indonesia secara khusus C.1 Konsep Global Ketahanan Pangan Ketahanan pangan berasal dari kata food security (:eng), yang memiliki arti yang luas sehingga dapat dinterpretasikan oleh sudut pandang masing-masing, dan diterjemahkan berdasarkan kondisi lingkungan dan zaman. Pada era Perang dunia ke II (World war II) krisis pangan terjadi di semua negara, sehingga interpretasi ketahanan pangan pada masa ini adalah bagaimanaa negara dapat mengatasi kelaparan yang mendunia pasca perang dunia ke II pada tingkat nasional negara masing-masing. Sedangkan pada tahun 1970 kekeringan yang melanda Afrika menyebabkan krisis pangan yang dialami negara-negara Afrika utara dan tengah sehingga mengharuskan dunia internasional meningkatkan interpretasi terhadap ketahanan pangan dengan menyediakan sebagian dari stok pangan untuk mengurangi krisis pangan yang melanda Afrika. Kondisi ini mendapat perhatian dunia sehingga dilegitimasi melalui sebuah Konferens Pangan Dunia tahun 1974 yang d selenggarakan oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) –Food and Agriculture Organization (FAO). Sehingga memunculkan makna ketahanan pangan dalam lingkup internasional yaitu

berupa hak untuk memiliki pangan secara teratur,

permanen dan bisa mendapatkannya secara bebas, baik secara cuma-cuma maupun membeil dengan jumlah dan mutu yang mencukup , serta cocok dengan tradisi


kebudayaan rakyat201416mengkonsums nya. Menjam n pemenuhan hak rakyat untuk menjalan hidup yang bebas dar rasa takut dan bermartabat, baik secara fisik maupun mental, serta secara individu maupun kolektif. 38 Pemahaman ini memberikan deskripsi kepada dunia bahwa ketahanan pamngan hanya pada tingkat indvidu, keterbatasan pemahaman ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan pada tingkat nasional dan global seperti diatas mendapatkan pencerahannya ketika terjadi krisis pangan, yang sekali lagi terjadi di Afrika pada pertengahan tahun 1980-an, dimana secara global ketersediaan pangan cukup untuk memenuh seluruh penduduk dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pangan yang cukup pada tingkat nasional dan global tidak secara otomatis menunjukkan kondisi ketahanan pangan pada tingkat indivdu maupun rumah tangga.Para pakar dan praktis pembangunan kemudian menyadar bahwa kerawanan pangan bisa terjad dalam kondisi dimana ketersediaan pangan cukup tetap kemampuan memperoleh pangannya tidak cukup. 39 Konferensi Pangan Tingkat Tinggi tahun 1996, yang diselenggarakan oleh FAO, dengan memberikan pengertian baru berkenaan dengan ketahanan pangan, yaitu food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food

38 39

Di kutip dari dokumen Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014.Hal 24 Ibid Hal 17


preferences for an active and healthy life.40Yang berarti ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang di seluruh dunia memiliki kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kehidupan yang sehat. C.2 Konsep Pangan, Ketahanan pangan dan Kedaulatan pangan SBYBoediono Pangan adalah pilar utama di dalam kehidupan manusia dalam menjalankan fungsi sebagai bagian terkecil dalam konteks komunitas masyrakat.Guna menjaga stabilitas dalam sektor pangan maka Pemerintah yang di dipimpin oleh Presiden mengunakan

fungsinya

yaitu

dengan

mengeluarkan program-program yang

mendukung dan menjaga stabilitas pangan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pangan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PerlIndungan Lahan PertanIan Pangan Berkelanjutan (PLPPB) mendefinis kan-ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya baik pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,baik jumlah maupun mutunya, aman,merata dan terjangkau. - kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberi kan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.- kemandirian pangan adalah kemampuan produksi

40

Ibid Hal 18


pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang di dukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. 41 Pangan juga menjadi pilar utama bagi pembanguan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu pangan menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan,oleh karena itu posisi pangan dalam

pembangunan antara

lain

sebagai kebutuhan

dasar

manusia

yang

pemenuhannya hak asasi, tidak dapat ditunda dan tidak dapat disubstitusikan, merupakan budaya yang berasal dari adaptasi manusia dengan lingkungan, komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia, dan pilar utama bagi pembanguan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. 42 Adapun yang menjadi kebijakan-kebijakan umum pangan pada masa pemertintahan SBY-Boediono tercantum dalam perecanaan pembangunan dalm sektor pertanian.Yaitu kebijakan umum yang bersifat umum terhadap pertanian dan khusus terhadap pangan. Adapun perencanaan tersebut memainkan peran strategis sebagai lokomotif perekonomian nasional karena kontribusinya yang sangat nyata:

41

Ibid Hal 25 Hal 9

42


      

Penyediaan pangan 245 juta penduduk Penyediaan bahan baku industri Penyumbang PDB Penghasil devisa negara Penyediaan lapangan pekerjaan Peningkatan pendapatan petani, dan Pelestarian lingkungan hidup 43 Yang Secara empiris sebagai katup pengaman saat krisis ekonomi, dan secara

socio-historis sebagai landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan, berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, jaring pengaman sosial, dan pemerataan hasil pembangunan serta andalan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk salah satu andalan penghasil energi terbarukan terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani 44 Kedaulatan adalah istilah baru dalam sektor Pangan yang menjadi Fondasi utama dalam kehidupan manusia. “kedaulatan pangan” selalu muncul bersama-sama dengan “ketahanan pangan” dan “kemandirian pangan”. Ketiga nya selalu muncul bersamaan, tidak pernah sendirian. Kedaulatan pangan di depan, diikuti dua yang lain .Ketiga ini menjadi semangat, metode, juga tujuan dalam sektor pangan di Indonesia. Kedaulatan Pangan adalah hak bangsa dan negara secara mandiri dalam menentukan kebijakan pangan, menjamin hak atas pangan rakyat, dan memberikan hak bagi

43 44

Ibid. Hal 4 Ibid.hal 2


masyarakat untuk menentukan sistem usaha pangannya sesuai dengan potensi sumber daya lokal 45. Sedangkan kemandirian pangan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri,yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 46 Yang menjadi visi dan misi dalam sektor pertanian dan pangan Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani Sedangkan ketahanan pangan adalah Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, dan untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan

47

.

Dibawah ini adalah gambar dari skema sistem ketahanan pangan nasional.

45

Ibid.hal 8 Ibid.hal 11 47 Ibid hal 11

46


Gambar 2.1 Sistem Ketahanan Pangan Nasional

Landasan kerja Ukuran kerja Outcome Sumber :Jurnal.Kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional. Palembang.UNSRI.Pers Dari skema di atas dapat kita menyimpul bahwa kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan menjadi fondasi terbentuknya ketahanan pangan dan membentuk proses yang menghasilkan kestabilan (keamanan pangan) yang bertujuan untuk menjamin kehidupan masyarakat baik perseorangan dan komunitas masyarkat stabil dan tidak mengalami perubahan dan kekurangan. Pemerintahan SBY-Boediono memiliki konsep terbentuknya ketahanan pangan dengan mengeluarkan program dan kebijakan ketahanan pangan nasional melalui departemen pertanian. Sistem

ketahanan

pangan

nasional

dipengaruhi

oleh

keadaan

ekonomi,sosial dan keadaan hasil pertanian sehingga diperlukan kebijakan yang menghubungkan ekonomi,pertanian dan pangan,dan tidak lupa memperhatikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan sistem desentralisasi dengan mengkaitkan


kebijakan-kebijakan pangan dan ekonomi dengan kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) sehinggan terbentuk sistem ketahanan pangan yang telah memperhatikan setiap aspek yang menjadi unsur terbentuknya ketahanan pangan. Adapun sistem ketahanan pangan Indonesia dapat dijelaskan melalui skema di bawah ini. Gambar 2.2 Sistem Ketahanan Pangan Nasional

Sumber :Jurnal Kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional. Palembang.UNSRI.Pers Ketahanan dan keamanan pangan adalah Tujuan utama dari Kebijakan Politik pangan yang dimiliki era pemerintahan SBY – Boediono, guna memperkuat kebijakan pertanian dan sistem ketahan pangan yang lebih bersifat general maka diperlukan kebijakan khusus dalam hal ketahanan dan keamanan pangan.


D. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 adalah kebijakann yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan visi dan misi pemerintahan SBYBoediono yaitu menjaga ketersedian pangan dan guna melanjutkan serta 2014 sebagai penyempurnaan dari KUKP 2004-2009.48Dengan harapan KUKP ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengimlementasikan kebijakan ketahanan pangan agar terciptanya ketersediaan pangan baik dari tingkat rumah tangga hingga nasional. Yang menjadi tujuan KUKP 2010-2014 adalah  Menjadi acuan dan commonplatform bagi para stakeholders ketahanan pangan, mulai dari instansi pemer ntah, sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, petani, nelayan,industri, pengolah, pedagang, penyedia jasa lain dan masyarakat umum dalam peran dan upayanya untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan.  Menjadi acuan dasar bagi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah untuk membangun sinergi , integrasi dan koordinas , sehingga pai ng tidak kedua lembaga dapat saling menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan efektif (good governance),serta secara maksimal dapat mendukung terwujudnya tujuan ketahanan pangan. 49 Sebagai negara Hukum, setiap kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar hukum sebagai fondasi dan akar dari sebuah kebijakan. Dalam menghasilkan KUKP 2010-2014 presiden SBY memiliki dasar hukum agar kebijakan yang dikeluarkan mengikat yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama

48

Op.citHal 1 Ibid.hal 4

49


masyarakat

bertanggungjawab

untuk

mewujudkan ketahanan

pangan,

serta

menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak yang berperandalam mewujudkan ketahanan pangan50 Undang-undang tersebut telah dijabarkandalam beberapa peraturan pemerintah (PP) antara lain: PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengatur tentang ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan kerjasama internasional. PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan di bidang label dan klan pangan dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab dan PP Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan serta peran serta masyarakat mengenai hal-hal di bidang mutu dan gizi pangan. 51 Serta Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang perikanan yang terkait dengan Ketahanan Pangan52, Undang-undang Nomor 18 tahun 200953, dan Undang-undang

51

Ibid. Hal 5 Undang-Undang NO 45 THN 2004 adalah mengenai wilayah penangkapan dan pembudidayaan ikan yang berfungsi sebagai potensi sumberdaya pangan.

52


Nomor 41 Tahun 2009

54

Di samping mengacu pada berbagai dokumen hukum

nasional tersebut,pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada komitmen bangsa Indonesia dalam berbagai kesepakatan dunia. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB berkomitmen untuk melaksanakan aksi-aksi mengatasi kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Komitmen tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi World Food Summit 1996 dan ditegaskan kembail dalam Worldfood Summit: five years later 2002, serta Millenium Development Goals tahun 2000,untuk mengurang angka kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan dunia sampai setengahnya ditahun 2015 55 Sedangkanruang lingkup KUKP 2010-2014 mencakup tiga pilar utama yaitu ketersediaan, distribusi , dan konsumsi pangan. 56Pada pilar distribus dan konsumsi merupakan penjabaran dari aksesbiltas masyarakat terhadap pangan.Jika salah satu pilar tersebut tidak dipenuh maka suatu negara belum dapat di katakan mempunya ketahanan pangan yang baik.Walaupun pangan tersedia cukup ditingkat nasional dan regional, tetap jika akses individu untuk memenuh kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.Akses terhadap pangan,

53

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 adalah tentang pengelolaan hewan ternak Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan 55 KUKP. Op.cit Hal 6 56 Ibid. Hal 7 54


ketersediaan pangan dan resiko terhadap akses dan ketersediaan pangan tersebut merupakan determinan yang esensial dalam ketahanan pangan. 57 Dimulai dengan strategi awal membangun fondasi dasar ketahanan pangan dengan

pendekatan jalur ganda

(twin-track

approach)

yaitu

memprioritas

pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan, serta memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri 58. Selain hanya membangun fondasi ketahan pangan, ketersediaan pangan dan cara mengelola (distribusi) adalah hal yang diperhatikan oleh SBYBoediono. Secara

umum tujuan

pembangunan ketahanan pangan adalah untuk

membangun ketahanan dan kemandirian pangan baik ditingkat makro (nasional) maupun ditingkat mikro (rumahtangga/individu).Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dirumuskan secara terpadu dan serasi.Dalam RPJMN(Rencana pembangunan jangka menegah nasional) 2010-2014, pembangunan ketahanan pangan menjad program prioritas ke-5 untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadap oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

57 58

Ibid.Hal 25 Suryana Op.cit .hal 25


Arah pembangunan ketahanan pangan dalam RPJMN 2010-2014 adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan, melalu pen ngkatan produksi dan produkt vitas, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakat untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisas kan secara penuh target MDGs Nomor 1 dan WFS 1996, yaitu mengurang penduduk kelaparan. Dengan demikian, mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT Pangan tersebut, arah kei jakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2010-2014 adalah untuk

meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan,

meningkatkan sistem distribusi danstabilisas harga pangan dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan. 59. Demi mendukung KUKP pemerintahan SBY-Boediono juga mengeluarkan kebijakan Operasional. Kebijakan operasional adalah bagian utama dalam kebijakan ketahan pangan, kebijakan-kebijakan yang termasuk di dalam adalah kebijakan ketersediaan pangan. Adapun kebijakan ketersedian pangan yaitu : 

Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan swasembada jagung, kedele, gula, daging sapi pada tahun 2014 antara lain: 1. rehabilitasi irigasi dan pencetakan sawah 2. subsidi input (pupuk, benih) 3. jaminan harga output (HPP)

59

KUKP.Op.cit hal 80


4. perlindungan dari gagal panen 5. diseminasi teknologi dan revitalisasi penyuluhan Impor pangan pokok dilakukan bila produksi domestik dan cadangan pangan tidak memenuhi (the last resort) Penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi sumberdaya dan budaya lokal dengan pendekatan efisiensi dan proteksi : 1. kebijakan promosi dan proteksi 2. pemberdayaan petani dan pelaku usaha sepanjang rantai nilai (value chain) Menyediakan cadangan beras nasional yang cukup untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga.  cadangan beras pemerintah yang memadai sekitar 2 juta ton  cadangan beras dan pangan lain Pemda Prop, Kab/Kota  lumbung pangan masyarakat 60

 



Berikut ini adalah tabel target swasembada pangan sesuai dengan kebijakan ketahanan pangan Pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014 Tabel 2.4 Sasaran Rata-rata Pertumbuhan/Tahun ()

Komoditas 2010

2011

Padi

66,47

65,72

67,82

72,06

76,57

3,64

Jagung

18,33

17,61

18,86

19,83

20,82

3,33

Kedelai

0,91

0,84

1,10

2,00

2,70

35,02

Gula

2,69

2,23

2,66

2,82

3,10

4,53

Daging Sapi

0,42

0,45

0,52

0,55

0,58

8,48

60

2012 6)

2013 6)

2014 6)

6)

Ibid Hal 27


KET : 1) GKG, 2) Pipilan Kering (PK), 3) Biji Kering, 4) Karkas 5) Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun (2010-2014) 6) Angka produksi padi tahun 2011 – 2014 mengalami penyesuaian sesuai Direktif Presiden Sumber : Jurnal Kebijakan pangan dan ketahanan pangan nasional. Palembang.UNSRI.Pers Kebijakan kedua adalah kebijakan keterjangkuan pangan, yaitu kebijakan yang menyasar siapa-siapa saja yang menjadi bagian dari kebijakan ketahann pangan, pendistribusian serta menjamin keamanan dan stabilitas harga dan stabiltas kebutuhan masyrakat. Adapun yang menjadi bagian dari kebijakan tersebut adalah :  Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu (Ramadan, Lebaran, Natal, Tahun Baru). :  Pembelian domestik  Operasi pasar  Penyaluran pangan dengan sasaran penerima tertentu (temporer).  Kebijakan impor/ekspor  Kebijakan fiskal.  Memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah Nusantara (konektivitas, pengembangan jaringan, dan sistem transportasi).  Melaksanakan penyaluran pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis/warga miskin:  saat ini berupa program Raskin (ke depan perlu diperluas menjadi Pangkin)  Pemberian bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan transien akibat bencana alam, sosial, dan ekonomi 61

61

Ibid.Hal 29-30


Dan kebijakan terakhir adalah kebijakan pangan dan gizi, kebijakan yang mengatur dan mengontrol kualitas pangan dan tingkat kebutuhan gizi masyarkat Indonesia,agar tingkat kekurangan gizi menurun dan masyarakat memperoleh gizi yang cukup. Dan yang menjadi poin penting dalam kebijakan ini adalah      

Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan : Perubahan pola pikir ke arah pola konsumsi B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman), Optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan / KRPL (kawasan rumah pangan lestari), Penguatan UKM (usaha kecil mikro) dalam bisnis pangan olahan berbasis tepung-tepungan, Perbaikan gizi keluarga dan kelompok khusus (bumil, busui, balita, kelompok khusus rawan pangan) Pengembangan, pengawasan, dan penanganan keamanan pangan olahan dan segar. 62

Dan yang menjadi butir-butir penting di dalam kebijakan ketahan pangan presiden SBY adalah : A. Meningkatkan Ketersedian pangan 1) Menata pertanahan dan tataruang wilayah. : yaitu dengan menyusun ulang dan menata pembagian tanah dan wilayah yang dipergunakan sebagai wilayah pertanian dan dipergunakan dalam menghasilkan komoditi pangan berdasarkan UU No 5/1960 Tentang pokok agraria, dan UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 27/2009 tentang Lahan Pertan an Pangan Berkelanjutan.

62

Ibid. Hal 31


2) Antisipasi perubahaniklim: adaptasi dan mitigasi : yaitu Upaya adaptas dan mitigas perubahan iklim dalam pembangunan pangan nasional di maksudkan

guna

mengembangkan

pertanian

yang

tahan

(resilience)terhadap variabilitas iklim saat ini dan mendatang. Mitigasi dapat dilakukan di sektor energi , sektor pertanian dan kehutanan, serta disektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kemampuan sumberdaya pertanian, kehutanan dan lahan didaerah pesisir pantai untuk menyerap karbon sehingga mengurang efek gas rumah kaca. 3) Meningkatkan produksi domestik: proteksi dan promosi yaitu : 1. Subsidi Pemasaran lakukan untuk meredam kena kan harga pupuk yang sering terjad pada masa tanam dan untuk mencegah kelangkaan pupuk. Harga pupuk yang terjangkau oleh petani akan memungkinkan petani dapat menggunakan pupuk berimbang yang tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah 2. Subsidi Modal Kerja 3. Peningkatan

pembiayaan

kelembagaan

petani/nelayan

melalui

pengembangan skim permodalan yang kondusif bagi petani dan nelayan. Kegiatan ini meliput upaya-upaya untuk mengatas hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan dari Perlindungan Pasar Domestik Dalam menghadap eraperdagangan global, perlindungan pasar dalam negeri atau domestik perlu dilakukanuntuk mengamankan


produsen/konsumen dari praktek perdagangan internasional yang tidak adil. 4. Akselerasi adopsi Teknologi : 

perakitan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul spesifik lokasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan



perbaikan teknologi budidaya untuk menekan kesenjangan hasil antara tingkat penelitian dan tingkat petani , meningkatkan efisiensi ke arah zero waste, memperbaiki mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan petani

B. Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan 4) Memperlancar sistem distribusi pangan untuk pemerataan pasokan, stabilisasi harga dan peningkatan akses pangan untuk mengantisipasi perubahan ekonom global dan perubahan iklim global, dilakukan melalui : 1. Menjamin stabilitas pasokan antar wilayah dan antar waktu melalui pengembangan sistem distribusi pangan yang efektif : 

pengembangan teknologi pengolahan dan penyimpanan produk hasil panen agar tahan lama dan tidak cepat rusak



pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi sepert jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pendaratan, serta sistem angkutan umum


yang

menjangkau

daerah-daerah

terpencil

dan

rawan

gangguan

bencana,dan pembangunan pada segmen-segmen yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta dan memfasilitasi peran swasta untuk mengembangkan segmenyang menguntungkan; 

penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan yang meliputi penetapan aturan penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, penelaahan terhadap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan membatalkannya bila masih ada



pemberian subsidi transportasi bagi daerah sangat rawan dan daerah terpencil antara lain dapat berupa penyediaan pelayanan transportasi bersubsid oleh pemerintah

2. Mengembangkan sistem distribusi untuk meningkatkan perdagangan antar wilayahdan atau antar negara 5) Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah danmasyarakat. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dititikberatkan pada fasilitasi pengembangan cadangan pemerintah propinsi , kabupaten dan desa agar setiap jenjang pemerintahan mampu mengatas masalah kerawanan pangan sesuai kewenangan dan tanggung jawab otonominya. 6) Menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan yaitu Untuk menghadap fluktuasi harga pangan yang dapat mempengaruh pendapatan


produsen dan daya beli konsumen, pemerintah harus secara aktif melakukan upaya-upaya stabilisasi harga pangan melalu koordinasi dengan pengambil kebijakan dan para pelaku usaha untuk mengamankan pasokan terutama pada saat terjadi gejolak harga, seperit pada saat panen raya, pada hari besar keagamaan nasional. 7) Meningkatkan aksesilibitas atas pangan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat melalu pemberdayaan masyarakat didaerah miskin dan rawan pangan yang meliputi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memaham peluang dan mendayagunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga serta penciptaan lapangan pekerjaan 8) Menangani kerawanan pangan kronis dan ransien 

Subsidi/bantuan, dapat dilakukan melalui pemberian bantuan dalam bentuk food for work, pemberian bantuan dalam bentuk bantuan sosial untuk daerah rawan pangan ang mengalami bencana alam, peningkatan efektivitas program Raskin dengan memperbaiki metoda penentuan kelompok sasaran menggunakan informasi terkini, melibatkan masyarakat desa untuk menajamkan proses seleksi kelompok sasaran, memantau dan


mengawasi proses penyaluran dan memberikan saran/umpan balik terhadap efektivitas korban Raskin. 

Mempercepat pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat atau bentru agar dapat mapu untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan yang dihadapinya dengan kemampuan sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah atau orang lain disekitarnya , serta mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan masing-masing.



Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi (SKPG) yaitu terdiri dari peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat khususnya di kabupaten terhadap manfaat sistem isyarat dini serta memf silitasi penerapanya sesuai kondisi setempat. antara lain terdiri dari penyuluhan, bimbingan dilakukan adalah



Pemanfaatan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatuntuk penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi. Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah berupa cadangan beras pemerintah dapat digunakan atas dasar permintaan Gubernur/Bupati /Walikota,


C. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan, dilakukan melalui: 9) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan melalui peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi seimbang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan keamanan bidang pangan, dan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi, pengembangan teknologi pangan yang meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologikearifan lokal dibidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi , daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokas ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi , cadangan, distribusi , dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat; dan diversifikasi usahatani dan pengembangan pangan lokal dengan memfasilitasi kelompok masyarakat melalu pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalu pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat danbergizi , serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri.


10) Mendorong perilaku konsumsi pangan yang dapat dilakukan melalu sosialisasi dan promosi melalui berbagai media massa cetak dan elektronik, serta sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kampanye nasional diversifikasi konsumsi pangan, dan memasukkan materi tentang pangan beragam, bergizi dan seimbang dalam kurikulum sekolah. 11) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan difokuskan pada komoditas sayur dan buah segar serta pangan segar lainnya dan diarahkan pada penyusunan kebijakan dan implementasinya, peningkatan kesadaran produsen dan konsumen dalam memproduksi, mengedarkan, perdagangan, dan mengkonsumsi pangan yang aman ,

peningkatan

pemahaman dan pengetahuan petugas daerah yang menangan ketahanan pangan monitoring, pengawasan dan pengujian keamanan pangan segar, penguatan dan pembinaan lembaga yang melakukan Otoritas Kompetens Keamanan Pangan (OKKPD),dan promosi keamanan pangan segar serta pengkajian, pengembangan, koordinasi, pemberdayaan, dan kerjasama kelembagaan keamanan pangan segar. 12) Memfasilitasi pengembangan industri pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) difokuskan pada UKM yang memiliki karakteristik yaitu berbasis sumberdaya lokal sehingga dapat memanfaatkanpotensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian, dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat


lokal,

menerapkan

teknolog

lokali

(indigenious) sehingga

dapat

dikembangkan oleh masyarakat lokal dan tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan yang efektif. D. Membangun Sistem Pendukung Ketahanan Pangan yang Kondusif 13) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan sangat kompleks karena terdiri dari berbaga sektor yang saling terkait, untuk itu diperlukan adanya kerjasama yang sinergis dari seluruh stakeholder ketahanan pangan terutama masyarakat dan swasta. Peningkatan peran swasta dan masyarakat dapat dilaksanakan melalu peningkatan kerjasama antara pemerintahdan swasta melalu CSR (Corporate Social Responsibility) terkait dengan pemberdayaan masyarakat didaerah rawan pangan, meningkatkan

keterlibatan

masyarakat

secara

partisipatif

dalam

penanganan kerawanan pangan, dan mewujudkan ketahanan pangan didaerahnya masing-masing sesuai dengan budaya setempat 14) Mendorong adanya kebijakan makro dan perdagangan yang kondusif yaitu melalui 

Kebijakan Fiskal yang Memberikan Insentif bagi Usaha Pertanian. Hal ini dilakukan dengan pemberian keringanan pajak bagipara pelaku usaha


dibidang

pertanian

dan

pengolahan

pangan

untuk

mendorong

pertumbuhan investasi usaha berbasis pertanian dan pangan. 

Alokasii APBN dan APBD yang memadai untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Pangan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan pemberian pemahaman serta umpan balik kepada lembaga pemerintah yang berkompeten termasuk lembaga legislatif, untuk memberikan anggaran memadai bagi sektor pertanian dan pangan



Melaksanakan koordinasi strategis pada tingkat nasional, regional dan global untuk meningkatkan kepemerintahan, memperbaiki alokasi sumberdaya, memperbaik duplikas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta bantuan kerawanan pangan, dan mengidentifikasi senjang dalam melakukan respons terhadap permasalahan.



Menjamin peran penting dari sistem multilateral melalu peningkatan efisiensi , koordinasi , kemampuan merespon, dan efektivitas institusi multilateral secara berkelanjutan.



Menjamin dipenuhinya komitmen berkelanjutan bagi para mitra untuk melakukan investas di sektor pertanian, ketahanan pangan dan gizi, melalu penyediaan sumberdaya yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan cara yang handal, melalu perencanaan dan program multi-year




Melakukan investasi yang terencana dimasing-masing negara, yang diarahkan untuk menyalurkan sumberdaya pada program yang di disain secara baik dan program yang berorientasi kepada output, serta melakukan kemitraan global

15. Menguatkan kelembagaan ketahanan pangan dan koordinasi antar daerah dapat dilakukan dengan: mendorong terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan ditingkat daerah propinsi dan kabupaten/kota sebaga mana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007dan kesepakatan gubernur dan bupati /walikota dalam Sidang Dewan Ketahanan Pangan tahun 2009dan meningkatkan peran Dewan Ketahanan Pangan dalam ketahanan pangan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi , dan masyarakat. 16. Peningkatan peran pimpinanformal dan nonformal dalam pembangunan ketahanan pangan Seiring dengan proses otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Otonom Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000, peran daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan diwilayahnya menjadi semakin meningkat. Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonom daerah, pemerintah provins dan pemerintah kabupaten/ kota dapat


berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan diwilayah kerjanya. 17. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan 

Alokasi anggaran yang memada untuk penelitian dan pengembangan. Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian berbagai lembaga terkait dalam pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasiikan anggaran memadai untuk peneliti an dan pengembangan untuk menghasilkan

teknologi

,informasi,

peralatan

yang

menunjang

terwujudnya ketahanan pangan dan gizi. 

Peningkatan kerjasama kemitraan antar lembaga penelitian. Kegiatan ini adalah mengkoordinasikan substansi dan memadukan sumberdaya penelitian untukmenjamin efisiensi dan efektivitas penelitian, serta terlayaninya kebutuhan masyarakat yang beragam oleh sumberdaya penelitian yang terbatas.



Meningkatkan peran

serta

masyarakat. Hal

inidilakukan dengan

menerapkan sistem penghargaan tingkat nasional kepada mereka yang telah memberikan kontribus yang signifikan terhadap pembangunan dibidang pangan dan gizi , untuk memotivas dan memperluas peranserta lembaga-lembaga pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa.




Meningkatkan kualitas data dan informasi ketahanan pangan, melalu perbaikan metodologi pengumpulan dan pengolahan data terkait dengan ketahanan pangan, penyempurnaan dalam penyajian data, peningkatan kerjasama antar instansi dalam peningkatan kualitas data ketahanan pangan, dan penyebaran informas ketahanan pangan secara transparan baik di media cetak maupun elektronik, baik untuk instansipemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan.

18. Melaksanakan kerjasama internasional 

Penggalangan kerjasama internasional dalam melawan kelaparan dan kemiskinan. Kegiatan ini dimulai dengan membangun Aliansi Nasional MelawanKelaparan(ANMK),

yaitu

untuk

membangun

kepedulian,

memperkuat komitmen dan mendorong aksi-aksi nyata mencegah dan mengatasi masalah kelaparan, membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi pemerintah, pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kreativtas mengatasi masalah dan melakukan pertukaran informasi pengalaman berharga dari masing-masing lembaga. 

Perbaikan kinerja diplomasiekonomi , politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kegiatan ini meliputi pembekalan terhadap situasi dan peluang kerjasama dengan berbaga negara dan


lembaga-lembaga internasional untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, dan berdasarkan informasi tersebut meningkatkan intensitas diplomasi dengan fokus yang spesifik dan efektif.

D.3 Sasaran Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2009-2014 Setiap kebijakan pasti memiliki sasaran (target) yang harus dipenuhi, sebagai hasil (output) dari kebijakan tersebut. Demikan dengan KUKP Pemerintahan SBYBoediono yang memiliki target yaitu mencapai pemenuhan ketersedian pangan pada akhir masa periode menjabat, dan berkurangnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengalami krisis pangan dan gizi buruk. Hal tersebut dijelaskan dalam bentuk upayaupaya sebagai berikut : 1. Dipertahankannya ketersediaan energ perikapita minimal 2.200 kkal/hari , dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari 2. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari. 3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) minimal 1,7 persen per tahun ( dijelaskan pada tabel 3.1)


Tabel 3.1 Sasaran skor PPH 2010-2014 Tahun Skor PPH 2010 86,4 2011 88,1 2012 89,8 2013 91,5 2014 93,3 Sumber : Kementrian Pertanian diolah dewan BKP 4. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan kronIs (yang mengkonsums < 70persen AKG, termasuk balita dan ibu hamil kurang gizi) dan penduduk miskin minimal 0,5 persen per tahun (dijelaskan pada table 3.2) Tabel 3.2 Sasaran Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan 2010-2014 Tahun

Jumlah penduduk sangat Persentase (%) Rawan Pangan (<70% AKG) 2010 23.525.330 10,05 2011 22.591.984 9,53 2012 21.626.739 9,02 2013 20.629.772 8,51 2014 19.601.736 8,00 Sumber : Kementrian Pertanian (Diolah BKP) 5. Tercapainya

kemandirian

pangan

melalui

pencapaian

swasembada

berkelanjutan untuk beras, jagung dan gula konsumsi, dan pencapaian swasembada kedelai dan daging sapi pada tahun 2014 6. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah.


7. Membaiknya akses rumahtangga golongan miskin terhadap pangan. 8. Tercapainya peningkatan

cadangan pangan baik cadangan pang an milik

pemerintah pusat dan daerah maupun cadangan pangan masyarakat 9. Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan 10. Berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan yang ada di masyarakat secara partisipatif sebagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian

masyarakatdalam

menangan

kerawanan

pangan

dan

meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.


BAB II KEBIJAKAN POLITIK PANGAN SBY-BOEDIONO A.Sejarah Perkembangan Kebijakan Politik Pangan di Indonesia

Recommend Documents