DPLS 13 Rev. 0
Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL)
Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 4 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 – Indonesia Tel. : 62 21 5747043, 5747044 Fax. : 62 21 57902948, 5747045 Email :
[email protected] atau
[email protected] Website : http://www.bsn.or.id
Dokumen ini tidak dikendalikan jika di-download/Uncontrolled when downloaded
Bagian: DPLS 13
Revisi: 0
Tanggal: 25 Agustus 2009
LEMBAR PERSETUJUAN
Diperiksa oleh
:
Disetujui oleh :
Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi (K A N)
Bagian: DPLS 13
Revisi: 0
Tanggal: 25 Agustus 2009
Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
1. PENDAHULUAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak, dinyatakan bahwa pelaksanaan akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari (LP PHPL) dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Oleh sebab itu dalam menjalankan akreditasi
terhadap
LP
PHPL,
KAN
memiliki
persyaratan-persyaratan
dan
aturan/prosedur yang harus dipenuhi oleh LP PHPL. Selain harus memenuhi DPUM 01 tentang Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian, LP PHPL harus memenuhi dokumen ini. Dokumen ini menjelaskan syarat dan aturan tambahan dalam proses akreditasi LP PHPL.
2. PERSYARATAN UMUM Dalam melaksanakan fungsinya, LP PHPL harus: •
Memenuhi ISO/IEC 17021-2006: Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.
•
Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.
•
Memahami dan mematuhi regulasi teknis yang terkait dengan ruang lingkup akreditasinya.
3. PERSYARATAN SKEMA SERTIFIKASI LP PHPL harus mengembangkan skema sertifikasinya yang mencakup semua tahapan sertifikasi. Skema sertifikasi minimal mencakup:
1 dari 3
Bagian: DPLS 13 3.1
Revisi: 0
Tanggal: 25 Agustus 2009
Persiapan. LP PHPL harus mempertimbangkan kondisi unit manajemen yang akan disertifikasi seperti luas, lokasi, kondisi lingkungan, dll, dalam menentukan jumlah auditor yang akan ditugaskan untuk penilaian lapangan. LP PHPL harus meminta unit manajemen menyampaikan data dan informasi baik administrasi maupun teknis. Data dan informasi administrasi minimal meliputi: •
Izin (IUPHHK)
•
Lokasi Izin, dan
•
Penanggung jawab
Data dan informasi teknis minimal meliputi:
3.2
•
RKU, dan
•
RKT
LP PHPL harus melakukan kegiatan audit tahap 1 dan tahap 2 untuk penilaian awal.
3.2.1 Audit tahap 1 dapat tidak dilakukan untuk pelaksanaan re-sertifikasi bagi unit manajemen yang mempunyai kinerja baik sesuai ISO/IEC 17021. 3.2.2 Audit tahap 2 minimal harus mencakup: a. LP PHPL harus melakukan konsultasi publik. b. LP PHPL harus memiliki prosedur sampling. Sampling yang dilakukan harus mewakili semua kondisi wilayah hutan berdasarkan pada indikator yang diatur dalam P.6. c. LP PHPL harus melakukan survei tegakan minimal 0,1 % dari luas areal yang di cruising (khusus hutan alam). 3.2.3 LP PHPL harus mempunyai prosedur permintaan tindakan perbaikan kepada PHPL jika ditemukan nilai buruk dari pelaksanaan audit dan/atau komplain yang diterima dari LPI, serta menetapkan batasan waktu perbaikan yang diperlukan. 3.2.4 LP PHPL harus memastikan kompetensi dan independensi personel yang terlibat dalam proses audit. 3.3
Keputusan Sertifikasi. a. LP PHPL harus mengembangan sistem pengambilan keputusan sertifikasi sesuai dengan aturan Departemen Kehutanan.
2 dari 3
Bagian: DPLS 13
Revisi: 0
Tanggal: 25 Agustus 2009
b. LP PHPL harus mempublikasikan kesimpulan hasil audit melalui website Departemen Kehutanan, dengan memperhatikan aspek informasi yang bersifat rahasia. c. Sertifikasi dapat diberikan setelah hasil penilaian dipublikasikan dan tidak ada keberatan terhadap kesimpulan hasil audit dari LPI. d. LP PHPL harus memastikan kompetensi dan independensi personel yang terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk personel/komite yang memberikan pertimbangan teknis, jika diperlukan. 3.4
Survailen. LP PHPL harus memiliki prosedur survailen yang sesuai dengan ISO/IEC 17021 dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.38/Menhut-II/2009.
3.5
Re-sertifikasi. LP PHPL harus memiliki prosedur re-sertifikasi yang sesuai dengan ISO/IEC 17021 dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.38/Menhut-II/2009.
3.6
Audit khusus. LP PHPL harus memiliki prosedur untuk pelaksanaan audit perluasan ruang lingkup dan Audit tiba-tiba (short notice) yang sesuai dengan ISO/IEC 17021.
4. PERSYARATAN PERSONEL LP PHPL harus mempunyai SDM yang kompeten untuk setiap fungsi yang dilaksanakannya yang terkait dengan proses sertifikasi, seperti auditor, reviewer dan pengambil keputusan, manajer teknis dan lainnya. LP PHPL harus mempertimbangkan tim auditor memiliki kompetensi penilaian prasyarat, produksi, ekologi, dan sosial. Panitia teknis sebagai unsur pendukung pengambil keputusan harus memenuhi kompetensi aspek produksi, ekologi, dan sosial. Penetapan kompetensi auditor untuk LP PHPL mengacu ketentuan pada SNI/ISO 19011. Pengetahuan dan ketrampilan khusus di bidang PHPL sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.
3 dari 3
