STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR DOKUMEN : SOP-RESTRO TNG KOTA-

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESORT METRO TANGERANG KOTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR DOKUMEN : SOP-RESTRO TNG KOTA- /III/2013 Tentang PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

Tangerang,

Maret 2013

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA DAERAH METRO JAYA RESORT METRO TANGERANG KOTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN RESERSE NARKOBA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP NARKOBA NO. DOKUMEN SOP-RESTRO TNG KOTA-

1.

NO. REVISI 00 TANGGAL TERBIT : MARET 2013

HALAMAN 1/ 5

Paraf KASAT RESNARKOBA

Paraf KAPOLRES METRO TANGERANG KOTA

Paraf KABIDKUM POLDA METRO JAYA

Paraf KASETUM POLDA METRO JAYA

Paraf WAKAPOLDA METRO JAYA

Paraf KAPOLDA METRO JAYA

ARSDO E SIMATUPANG, SIK AKBP NRP. 73010689

Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil KOMBES POL NRP. 69090291

IMAM SAYUTI, SH, MH, MBL KOMBES POL NRP 65100561.

DJUBLINA M RATU AKBP NRP 60050311

Drs. SUJARNO BRIGADIR JENDRAL POLISI

Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, SH INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tujuan Tujuan dari penyusunan buku ini yang pertama adalah agar adanya kesatuan visi, misi dan persepsi seluruh pimpinan dan anggota Sat Res Narkoba Polres Metro Tangerang Kota dalam melakukan tindakan pelayanan terhadap masyarakat di bidang transparansi penyidikan, memberikan kepastian atas tindakan yang harus dilakukan, prosedur tindakan, tindakan dalam menyelesaikan perkara, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan di bidang penyidikan secara transparan, profesional, proporsional, akuntabel, cepat dan tepat, bentuk tanggung jawab Polri khususnya Sat Res Narkoba Polres Metro Tangerang Kota dalam mengemban fungsi penyidikan yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dirasakan Iangsung oleh masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum di tingkat penyidikan.

2. Pedoman / Acuan 2.1 Undang-undang RI Nomor 2 Tabun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Pasal 14 huruf c, d, e, g, dan k, Pasal 15 huruf a, b, g, h, l dan j, Pasal 16 dan Pasal 17; 2.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 2.3 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Polri;


Dibuat oleh KASAT RESNARKOBA

ARSDO EVER SIMATUPANG, SIK AKBP NRP. 73010689

1.

NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT : MARET 2013 Diperiks oleh KAPOLRESMETRO TANGERANG KOTA

Drs. WAHYU WIDADA, M.Phil KOMBES POL NRP. 69090291

HALAMAN 1/5

Disahkan oleh KAPOLDA METRO JAYA

Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, SH INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tujuan Tujuan dari penyusunan buku ini yang pertama adalah agar adanya kesatuan visi, misi dan persepsi seluruh pimpinan dan anggota Sat Res Narkoba Polres Metro Tangerang Kota dalam melakukan tindakan pelayanan terhadap masyarakat di bidang transparansi penyidikan, memberikan kepastian atas tindakan yang harus dilakukan, prosedur tindakan, tindakan dalam menyelesaikan perkara, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan di bidang penyidikan secara transparan, profesional, proporsional, akuntabel, cepat dan tepat, bentuk tanggung jawab Polri khususnya Sat Res Narkoba Polres Metro Tangerang Kota dalam mengemban fungsi penyidikan yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dirasakan Iangsung oleh masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum di tingkat penyidikan.

2.

Pedoman / Acuan 2.1 Undang-undang RI Nomor 2 Tabun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Pasal 14 huruf c, d, e, g, dan k, Pasal 15 huruf a, b, g, h, l dan j, Pasal 16 dan Pasal 17; 2.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 2.3 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Polri;


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

HALAMAN 2/5

MARET 2013

2.4 Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/37/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri Profesional dan Dipercaya Masyarakat; 2.5 Surat Telegram Kapolri No.Pol.: ST / 112 / II / 2009, tanggal 16 Pebruari 2009 tentang Aksi Tindak Lanjut Kontrak Kerja tentang Program Reformasi Birokrasi Polri. 2.6 Penandatanganan Kontrak Kerja tentang Program Reformasi Birokrasi Polri oleh para Kapolda diketahui oleh Kapolri pada acara Peluncuran Program Reformasi Birokrasi Polri yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 20 Januari 2009; 2.7 Peluncuran Program Reformasi Birokrasi Polri oleh Presiden RI pada tanggal 30 Januari 2009. 3.

Pengertian 3.1

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

3.2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta bmengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

3.3

Penyelidikan dan Penyidikan perkara Narkotika adalah suatu upaya memberikan kepastian hukurn terhadap perkara yang ditangani Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna mendukung percepatan pencapaian membangun kepercayaan masyarakat;


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

3.4

HALAMAN 3/5

MARET 2013

Unde Cover Buy : 3.4.1

Melakukan pendekatan pada sasaran yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung dapat melalui orang lain atau contact person yang dapat membantu;

3.4.2

Setelah berhasil contact dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan cerita samaran dilingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati sasaran baik langsung maupun tidak langsung;

3.4.3

Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan Under Cover telah berada dan berhasil diterima dilingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati.

4.

Alat 4.1

Alat Komunikasi (HP, alat perekam/Handycam);

4.2

Uang;

4.3

Borgo;

4.4

Senpi;

4.5

Kendaraan;

4.6

Informan;

4.7

Lap Top;


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

5.

HALAMAN 4/5

MARET 2013

4.8

Test kit (Multi Drug Panels);

4.9

Test Barang – bukti ( Cocaine Test, Amphetamines Test, M&H Test).

Prosedur 5.1

Mekanisme Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba; 5.1.1

5.1.2

Membuat rencana penyelidikan meliputi : 5.1.1.1

Waktu;

5.1.1.2

Tempat;

5.1.1.3

Personel;

5.1.1.4

Anggaran;

5.1.1.5

Sasaran;

5.1.1.6

Obyek / pelaku / tersangka;

5.1.1.7

Cara bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku);

5.1.1.8

Ungkap secara tepat, cepat dan profesional.

Mengevaluasi kebenaran informasi meliputi : 5.1.2.1

mertajam/memperjelas informasi;

5.1.2.2

memastikan sasaran .

5.1.3 Melakukan upaya paksa denga prosedur yang benar terhadap para pelaku; 5.1.4 Membuat laporan hasil penyelidikan.


NO. REVISI 00

TANGGAL TERBIT :

5.2

HALAMAN 5/5

MARET 2013

Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Narkoba : 5.2.1

Membuat rencana penyidikan, melakukan pemeriksaan para saksi, tersangka dan registrasi barang bukti;

5.2.2

Membuat kelengkapan administrasi penyidikan;

5.2.3

Memeriksakan kesehatan tersangka ke Poliklinik Bhayangkari;

5.2.4

Polres Metro Tangerang Kota sebelum tersangka dimasukan ke Rutan;

5.2.5

Koordinasi dengan instansi terkait guna proses percepatan / kelengkapan berkas perkara;

5.2.6

Menyelesaikan / menyerahkan Berkas Perkara (Tahap I) dan menyerahkan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) ke Jaksa Penuntut Umum.

6.

Mekanisme

REN LIDIK -

WAKTU TEMPAT PERSONIL ANGGARAN SASARAN

PELAKSANAAN LIDIK - INFORMAN - UNDER COVER - SURVAILAINCE

TAHAP I TAHAP II KIRIM TERSANGKA DAN BB KE JPU

KIRIM BERKAS PERKARA KE JPU

TANGKAP PELAKU

LAKUKAN PEMERIKSAAN / SIDIK - PERIKSA SAKSI - PERIKSA TERSANGKA - SITA BB - MELENGKAPI ADMINISTRASI - AJUKAN JPU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR DOKUMEN : SOP-RESTRO TNG KOTA-

Recommend Documents