DOKUMEN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

DOKUMEN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

JUDUL

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN

PENDAFTARAN ULANG

AREA STKIP BIMA

No. REVISI : 01 TANGGAL

Tujuan: Untuk memperoleh data mahasiswa setiap semester dengan jelas dan akurat. Definisi: Proses administrasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mengikuti masa perkuliahan di semester berikutnya. Ruang Lingkup: Membayar SPP, mendaftar ulang, sampai dengan regeistrasi Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Ketua STKIP Bima / Ka. BAAK / Ka. Prodi / BANK Dokumen/Material Terkait: 1. Manual Organisasi STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Membayar SPP pada Bank, dan mendapatkan slip/bukti pembayaran dari Bank 2. Mendaftar ulang dan meminta bukti terdaftar dari BAAK dengan syarat menyerahkan 1 lembar slip/bukti pembayaran SPP (bagi pembayaran melalui Debet Rekening, namanya dapat dilihat pada daftar yang dikeluarkan Bank). 3. Mendaftar/registrasi ulang di Bagian Akademik Institusi, dengan menyerahkan bukti terdaftar dari BAAK dan bukti bebas pustaka ( asli +1 lembar fotokopi). 4. Mendaftar ulang tingkat prodi dan mendapatkan bukti terdaftar, dengan syarat memperlihatkan bukti terdaftar yang telah dicap terdaftar oleh BAAK dan menyerahkan 1 lembar foto kopiannya (pelaksanaannya tergantung prodi masingmasing). 5. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa yang masa studi telah lebih dari batas maksimum (7 tahun) dan pernah istirahat kuliah dengan izin Ketua STKIP, maka

dapat dilakukan dengan membawa surat dari BAAK yang. menyatakan masa studi yang bersangkutan dapat diperpanjang. KETENTUAN: 1. Pendaftaran ulang dilakukan pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, kecuali hari Jum’at pukul 09.00 s/d 11.30 WIT 2. Mahasiswa yang terlambat melaksanakan registrasi ulang dari jadwal yang telah ditentukan, tidak akan dilayani dan dinyatakan TIDAK TERDAFTAR sebagai mahasiswa STKIP Bima pada semester berikutnya. 3. Mahasiswa wajib menyimpan Bukti Terdaftar yang asli di arsip pribadi mahasiswa yang bersangkutan untuk pengurusan proses akademik selanjutnya antara lain : pengambilan KHS, perubahan nilai, KRS, absensi perkuliahan, rekap mata kuliah, kartu peserta ujian, wisuda dll. 4. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak mendaftar ulang kembali maka dapat mengajukan surat istirahat di Institusi.


JUDUL PEMBUATAN KARTU RENCANA STUDI AREA STKIP BIMA

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN No. REVISI : 01 TANGGAL

Tujuan: Memberikan beban studi sesuai kemampuan mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik Definisi: Beban studi yang dinyatakan dengan sistem kredit semester (SKS) Ruang Lingkup: Mulai dari pengambila blanko, pembingan oleh PA, penyerahan ke admin prodi. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Prodi 2. Pembimbing Akademik 3. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Kwitansi Pembayaran/Pengadaan 2. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Mengambil KRS di bagian administrasi prodi dengan syarat memperlihatkan Bukti Terdaftar yang telah dicap terdaftar pada semester yang sedang berjalan oleh BAAK dan Prodi (asli), dan menyerahkan 1 (satu) kopiannya. 2. Menghadap/menemui Pembimbing Akademik (PA) untuk mendapatkan persetujuan dengan membawa: a. KRS semester yang akan dijalankan.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

b. KHS semester sebelumnya. Mengisi Blanko KRS dengan jelas dan lengkap a. Mata kuliah yang diambil berdasarkan jadwal kuliah semester yang akan dijalankan. b. Jumlah SKS yang diambil berdasarkan IP semester terakhir (maksimum SKS dan hanya boleh tambah 1 SKS). c. Mata kuliah diambil tidak boleh lebih dari satu dalam satu shift perkuliahan. Memfoto kopi kertas KRS yang telah diisi dan disetujui PA sebanyak rangkap 4 (empat) untuk : a. Prodi b. Dosen PA c. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk diperlihatkan bila diperlukan nantinya). Menyerahkan map yang berisi 1 lembar foto kopi KRS yang telah disahkan PA + 1 lembar KHS asli dan blangko bukti terdaftar ke bagian administrasi prodi dan mendapatkan bukti terdaftar. PA menyerahkan KRS asli yang telah ditandatangani Ka. Prodi. Prodi menyerahkan berkas registrasi (KRS asli) ke Bagian Akademik. Bagian Akademik prodi menyerahkan berkas registrasi ke BAAK.

KETENTUAN: 1. Mengambil KRS pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB kecuali hari Jum’at pukul 09.00 s/d 11.30 WIT. 2. Ketua kelas dapat mengambil Map Registrasi secara kolektif dengan membawa daftar nama dan bukti terdaftar dari BAAK. 3. Mahasiswa yang tidak dapat memproses KRS sampai pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan istirahat atau terputus pada semester berikutnya. 4. Beban studi yang dikeluarkan pada semester I dan II adalah berupa paket, dan semester selanjutnya berdasarkan maksimum SKS yang diperoleh mahasiswa pada setiap semester ( hanya boleh lebih 1 SKS).


JUDUL PERBAIKAN KARTU RENCANA STUDI AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar dan terarah Definisi: Pengisian kembali KRS yang bertujuan untuk memperbaiki perubahan jadwal kuliah Ruang Lingkup: Mulai dari Pengembalian, pengambilan ulang, pembimbingan oleh PA, penyerahan ke admin prodi. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Prodi 2. Pembimbing Akademik 3. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Kwitansi Pembayaran 2. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Mengambil kartu perbaikan KRS di bagian administrasi prodi atau Akademik Institusi dengan syarat memperlihatkan Bukti Terdaftar yang telah dicap terdaftar pada semester yang sedang berjalan oleh BAAK dan prodi (asli), dan menyerahkan 1 (satu) kopiannya. 2. Menghadap/menemui Pembimbing Akademik (PA) untuk mendapatkan persetujuan dengan membawa: a. Foto kopi KRS semester yang sedang berjalan.

b. Foto kopi KRS semester yang sedang berjalan 5 (lima) lembar. c. KHS asli semester terakhir dengan jumlah SKS yang disetujui berdasarkan KHS terakhir (maksimum SKS dan hanya boleh tambah 1 SKS). 3. Pembimbing Akademik menyerahkan Perbaikan KRS rangkap 3 (tiga) ke Prodi. 4. Prodi menyerahkan Perbaikan KRS rangkap 2 (dua) ke Bagian Pendidikan / Akademik. KETENTUAN: 1. Mengambil KRS pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB kecuali hari Jum’at pukul 09.00 s/d 11.30 WIT. 3. Ketua kelas dapat mengambil Map Registrasi secara kolektif dengan membawa daftar nama dan bukti terdaftar dari BAAK. 4. Mahasiswa yang tidak dapat memproses KRS sampai pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan istirahat atau terputus pada semester berikutnya. 5. Beban studi yang dikeluarkan pada semester I dan II adalah berupa paket, dan semester selanjutnya berdasarkan maksimum SKS yang diperoleh mahasiswa pada setiap semester ( hanya boleh lebih 1 SKS).


JUDUL PEMBUATAN REKAPITULASI MATA KULIAH AREA STKIP BIMA

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN


Tujuan: Untuk mengetahui jumlah SKS yang akan diambil oleh mahasiswa Definisi: Proses rekapitulasi seluruh mata kuliah beserta jumlah SKSnya dan jumlah mahasiswa yang mengikuti setiap mata kuliah Ruang Lingkup: Mulai dari Rekap, Cek, penyerahan ke admin prodi. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Prodi 2. Admin Pordi/Operator PUSKOM 3. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Ka. Prodi dan tim mencek rekap mata kuliah (mencoret/menghilangkan) mata kuliah atau SKS yang diambil mahasiswa jika lebih dari maksimum SKS (boleh lebih hanya 1 SKS) yang telah ditentukan. 2. Mahasiswa mengecek daftar rekap mata kuliah yang dikeluarkan oleh Operator PUSKOM ke bagian administrasi prodi, dan bagi yang tidak cocok membawa: a. Foto kopi KRS/PKRS semester yang sedang berjalan. b. KHS asli semester terakhir dengan jumlah SKS yang disetujui tetap berdasarkan KHS terakhir (maksimum SKS dan hanya boleh tambah 1 SKS).

3. Prodi menyerahkan hasil revisi Rekap Mata Kuliah rangkap 2 (dua) ke Bagian Pendidikan/Akademik. KETENTUAN: 1. Ka. Prodi, Sek. Prodi, Dosen PA atau tim, mencek Rekap Mata Kuliah di bagian administrasi Prodi, pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, kecuali hari Jum’at pukul 09.00 s/d 11.30 WIB. 2. Mahasiswa yang tidak mempergunakan kesempatan ini sampai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka kesalahan yang tercantum pada Kartu Peserta Ujian, Absensi UAS & KHS, tidak akan dilayani dan dinyatakan bahwa data yang dikeluarkan Operator PUSKOM STKIP Bima adalah benar.


JUDUL PENGAMBILAN KARTU PESERTA UJIAN AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Untuk mengetahui dengan jelas bahwa mahasiswa tersebut adalah peserta ujian Definisi: Kartu yang dikeluarkan oleh Bagian Akademik sebagai tanda pengenal mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian Ruang Lingkup: Mulai dari Pengajuan, sampai dengan Cetak. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Prodi 2. Admin Pordi/Operator PUSKOM 3. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Mengambil Kartu Peserta Ujian di bagian administrasi Prodi dengan memperlihatkan: a. Bukti Terdaftar Institusi ( asli ) b. Bukti Pembayaran (asli). 2. Mahasiswa yang bersangkutan mencek mata kuliah yang tercantum pada Kartu Peserta Ujian dan bagi yang bermasalah (tidak sesuai mata kuliah yang diambil dengan yang tercantum pada Kartu Peserta Ujian), agar segera memprosesnya dengan memperlihatkan KRS Asli, 3. Menempel pas foto ukuran 2 x 3 cm pada Kartu Peserta Ujian bila mata kuliah yang tercantum tidak lagi bermasalah. 4. Mendapatkan stempel Prodi.

KETENTUAN: 1. Pengambilan Kartu Peserta Ujian pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, kecuali hari Jum’at pukul 09.00 s/d 11.30 WIB 2. Apabila mahasiwa tidak dapat memperlihatkan Kartu Peserta Ujian maka tidak dibenarkan mengikuti ujian. 3. Bagi Mahasiwa yang mata kuliahnya tidak tercantum pada Kartu Peserta Ujian maka namanya tidak tercantum pada Daftar Absen Peserta dan Nilai Ujian Akhir Semester 4. Ketua Kelas dapat mengambil Kartu Peserta Ujian secara kolektif dengan membawa daftar nama dan Bukti Terdaftar Prodi serta Bukti Pembayaran. 5. Mahasiswa wajib membawa Kartu Peserta Ujian dan bagi yang tidak dapat memperlihatkan Kartu Peserta Ujian selama kegiatan Ujian Akhir Semester berlangsung maka tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester tersebut


JUDUL

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN

PENGAMBILAN KARTU HASIL STUDI (KHS)

AREA STKIP BIMA


Tujuan: Untuk mengetahui kemampuan akademik mahasiswa di setiap semester Definisi: Hasil rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Ruang Lingkup: Mulai dari Pengambilan, sampai pengarsipan oleh Institusi/prodi. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Prodi 2. Admin Pordi/Operator PUSKOM 3. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Mengambil Kartu Hasil Studi di Bagian Administrasi Prodi dengan memperlihatkan Bukti Pembayaran (asli). 2. Mahasiswa mencek KHS yang diterima, jika terdapat nilai BL, kosong atau salah maka mahasiswa yang bersangkutan langsung ke Prodi untuk mendapatkan surat pengantar ke Dosen pengampuh mata kuliah rangkap 3 (tiga). 3. Dosen pengampuh mata kuliah menyerahkan nilai BL, kosong atau salah ke prodi rangkap 3 (tiga). 4. Prodi menyerahkan nilai BL, kosong atau salah ke Bagian Akademik prodi rangkap 2 (dua). 5. Bagian Akademik Prodi mencetak ulang KHS ke Operator PUSKOM.

KETENTUAN: 1. Pengambilan KHS pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, kecuali hari Jum’at pukul 09.00 s/d 11.30 WIT 2. Mahasiswa yang tidak dapat memproses nilai BL, kosong atau salah sampai pada jadwal yang telah ditentukan (2 minggu setelah nilai diumumkan), maka sesuai peraturan akademik nilai mata kuliah tersebut dinyatakan GAGAL ( E ). 3. Tidak ada perpanjangan jadwal pengambilan Kartu Hasil Studi & proses nilai BL atau kosong. 4. Mahasiswa yang bersangkutan wajib menyimpan seluruh KHS asli yang telah dicetak dan tidak ada pencetakan ulang oleh Operator PUSKOM.


JUDUL

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN

PELAKSANAAN WISUDA

AREA STKIP BIMA


Tujuan: Menetapkan status predikat akademik Definisi: Suatu proses kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan diberikan bukti kelulusan berupa ijazah.

Ruang Lingkup: Mulai dari Pendaftaran, Penyerahan berkas persyaratan, sampai pengukuhan. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Ketua STKIP 2. BAAK 4. Admin Pordi/Operator PUSKOM 5. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Surat Keputusan Ketua STKIP Bima 2. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: I.

Memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut: 1. Terdaftar sebagai mahasiswa STKIP Bima pada semester yang sedang berjalan (bukti pembayaran SPP 3 rangkap). 2. Menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dengan bukti transkrip sementara yang ditandatangani oleh mahasiswa dan diketahui oleh Ketua Prodi.

3. Membuat abstrak (Tugas Akhir) yang disetujui oleh pembimbing dalam bentuk cetak, dan dalam bentuk CD dan dirangkum oleh Prodi dalam 1 (satu) CD/Prodi). II. Memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: 1. Mendaftar di Bagian Akademik sesuai jadwal. 2. Mengisi/menyerahkan formulir data alumni, pernyataan pengisian data dan surat keterangan pengambilan ijazah (blanko diambil di Prodi & diisi sebelum TA), diketik rapih oleh yang bersangkutan (3 rangkap). 3. Menyerahkan pas foto terbaru dan tidak berkaca mata, memakai jas Almamater dengan ukuran foto: 3 x 4 = 4 lembar ; 4 x 6 = 6 lembar, ditambah 2 lembar untuk lulusan terbaik serta berpredikat dengan pujian. 4. Menyerahkan foto kopi Ijazah terakhir (3 rangkap). 5. Membayar uang wisuda ( bukti setoran 3 rangkap ). 6. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan Akademik dan persyaratan Administrasi diatas serta mendaftar pada Bagian Akademik Institusi akan diberi toga, dan didaftarkan sebagai peserta wisuda pada tanggal yang telah ditentukan KETENTUAN: Tidak ada perpanjangan jadwal pendaftaran (sesuai pengumuman).


JUDUL

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN

PELAKSANAAN UJIAN TENGAH & AKHIR SEMESTER

AREA STKIP BIMA


Tujuan: Untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.

Definisi: Merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi matakuliah dan menyelesaikan suatu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas, sesuai peraturan yang berlaku

Ruang Lingkup: Mulai dari pengisisan identitas peserta, pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil ujian Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Prodi 2. Dosen/Staf pengawas 3. Panitia Ujian 4. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Surat Keputusan Ketua STKIP Bima 2. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Peserta ujian harus menunjukkan kelengkapan ujian sebagai berikut: a. Memakai pakaian bersih dan rapi (bersepatu, baju kemeja putih dan celana/rok hitam), bagi yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

b. Menunjukkan Kartu Peserta Ujian, lengkap dengan pas foto dan stempel Prodi, bagi yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. c. Nama peserta ujian harus tercantum dalam Daftar Absensi Ujian yang diikuti, bagi yang tidak tercantum namanya, tidak diperbolehkan mengikuti ujian. d. Membawa alat-alat sendiri yang diperlukan, kecuali ditentukan lain oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan dan selama ujian berlangsung tidak diperkenankan pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator, dan lain-lain. Bagi yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. e. Tidak boleh mempergunakan HP/dimatikan selama kegiatan ujian. 2. Peserta ujian harus menunjukkan disiplin ujian sebagai berikut: a. Masuk ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai, dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan/sesuai dengan arahan pengawas, bagi yang terlambat 30 menit setelah ujian dimulai maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. b. Selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan keluar ruangan, pindah atau tukar tempat duduk tanpa seizin pengawas, bagi yang keluar dari ruangan dianggap telah selesai mengikuti ujian dan lembar jawabannya dikumpulkan oleh pengawas. c. Meletakkan tas, buku atau catatan-catatan ditempat yang telah ditetapkan oleh pengawas kecuali jika ujian bersifat open book. d. Menandatangani Daftar Absensi Ujian rangkap 3 yang disaksikan oleh pengawas. e. Mengerjakan soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan oleh Prodi dan mencantumkan nama, nomor Mahasiswa serta ditandatangani sendiri. f. Menyerahkan lembar jawaban pada pengawas atau ditinggalkan pada tempat duduk masing-masing (sesuai dengan arahan pengawas), jika ujian telah selesai. 3. Selama ujian berlangsung peserta ujian tidak diperbolehkan berbuat curang seperti: a. Melihat buku atau catatan selama ujian berlangsung, kecuali jika ujian bersifat open book. b. Bekerja sama baik secara lisan maupun tertulis dengan peserta ujian lainnya. c. Menggantikan orang lain atau menyuruh orang lain menggantikan dirinya. d. Melakukan kerja sama dengan pengawas ujian. e. Melakukan pembocoran soal ujian. f. Mengganti hasil ujian sebelum diperiksa/dinilai oleh dosen pengampuh mata kuliah yang bersangkutan. Bagi yang melanggar point 3a-3f di atas dikenakan sanksi sebagai berikut: Setiap kedapatan berbuat curang, peserta ujian digagalkan matakuliah yang sedang diikutinya (TIDAK LULUS).


JUDUL

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

AREA STKIP BIMA


Tujuan: Untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tugas akhir.

Definisi: Merupakan salah satu syarat akademik yang harus ditempuh oleh mahasiswa STKIP Bima dalam menyelesaikan studi dengan melakukukan pengajuan judul karya ilmiah.

Ruang Lingkup: Mulai dari pemenuhan syarat, pengisisan identitas, pengajuan, sampai dengan penentuan judul. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Prodi 2. BAAK 3. Perpustakaan 4. Dosen/tim verifikasi 5. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Mahasiswa harus menunjukkan kelengkapan administrasi dan akademik sebagai berikut: a. Mahasiswa wajib membuat surat bebas administrasi, perpustakaan, dan bebas matakuliah (120sks) serta matakuliah pra syarat sesuai dengan prodi masingmasing. b. Mahasiswa diwajibkan mengajukan rancangan judul skripsi dalam tiga judul.

c. Judul yang dinyatakan lolos oleh tim verifikasi harus disahkan oleh ka. Prodi. d. Ka. Prodi menunjuk melalui SK masing-masing dosen pembimbing. e. Mahasiswa dapat melihat judul yang dinyatakan lolos beserta dosen pembimbing pada papan pengumuman prodi dalam tempo 3 hari setelah pengajuan judul. f. Mahasiswa yang dinyatakan lolos judul skripsinya dapat langsung melaksanakan pembimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing sesuai dengan pengumuman, dengan menyertakan kartu kendali bimbingan.


JUDUL PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI AREA STKIP BIMA

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN


Tujuan: Untuk mendata dan menilai kesiapan, kelayakan proposal skripsi yang telah melalui proses pembimbingan. Definisi: Merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa STKIP Bima sebelum melaksanakan penelitian. Ruang Lingkup: Mulai dari pemenuhan syarat, pengisisan identitas, pengajuan, sampai dengan pelaksanaan seminar. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Prodi 2. BAAK 3. Dosen 4. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan seminar kepada ka. Prodi melalui BAAK setelah mendapat persetujuan 2 orang dosen pembimbing. 2. Ka. BAAK menyampaikan surat permohonan tersebut untuk disetujui ka. Prodi. 3. BAAK mengeluarkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa yang bersangkutan sekaligus mengisi form pengajuan pelaksanaan seminar yang terlampir.

4. 2 (dua) orang dosen pembimbing meyetujui form pengajuan seminar. 5. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan dosen pembanding seminar proposal langsung kepada dosen yang diinginkan. 6. Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan dosen pembanding megajukan permohonan jadwal seminar proposal kepada ka. Prodi. 7. Ka. Prodi mengeluarkan jadwal seminar melalui BAAK yang ditujukan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pengajuan/permohonan. 8. Mahasiswa melaksanakan seminar proposal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.


JUDUL

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN

PENGAMBILAN TRANSKRIP NILAI WISUDAWAN

AREA STKIP BIMA


Tujuan: Untuk mengtahui dan menginformasikan kemampuan akademik mahasiswa dari seluruh semester.

Definisi: Hasil rekaman prestasi akademik mahasiswa dari seluruh semester yang dibuat dalam satu lembar form daftar nilai sebanyak 2 (dua) halaman yang ditandatangani oleh ketua STKIP Bima.

Ruang Lingkup: Mulai dari Pengambilan, sampai pengarsipan oleh Institusi/prodi. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Ketua STKIP Bima 2. BAAK 3. Admin Pordi/Operator PUSKOM 4. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Mengambil Transkrip nilai di Bagian Administrasi Prodi dengan memperlihatkan Bukti Pembayaran (asli) pada seluruh semester. 2. Mahasiswa mencek daftar transkrip nilai yang diterima, jika terdapat nilai salah maka mahasiswa yang bersangkutan langsung ke Prodi untuk mendapatkan surat pengantar ke Dosen pengampuh mata kuliah rangkap 3 (tiga).

3. Dosen pengampuh mata kuliah menyerahkan nilai salah ke prodi rangkap 3 (tiga) setelah diperbaiki. 4. Prodi menyerahkan nilai yang telah diperbaiki ke Bagian Akademik rangkap 2 (dua). 5. Bagian Akademik mencetak ulang transkrip ke Operator PUSKOM. KETENTUAN: 1. Pengambilan transkrip nilai pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, kecuali hari Jum’at pukul 09.00 s/d 11.30 WIT 2. Mahasiswa yang tidak dapat memproses salah sampai pada jadwal yang telah ditentukan (2 minggu setelah nilai diumumkan), maka sesuai peraturan akademik nilai mata kuliah tersebut dinyatakan sesuai dengan data yang ada pada bagian akademik, sehingga transkrip nilai dapat dikeluarkan. 3. Mahasiswa yang bersangkutan wajib menyimpan transkrip nilai yang telah dicetak.


JUDUL

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN

PENGAMBILAN IJAZAH DAN AKTA IV

AREA STKIP BIMA


Tujuan: Untuk memberikan cara-cara dan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil ijazah yang dikeluarkan oleh STKIP Bima. Definisi: Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh STKIP Bima bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya.

Ruang Lingkup: Mulai dari Pengambilan, sampai pengarsipan oleh Institusi/prodi. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Program Studi 2. Bagian Keuangan 3. Perpustakaan 4. BAAK 5. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Buku tanda terima ijazah 2. Transkip nilai Akhir dari BAAK 3. Surat Keterangan bebas Pustaka 4. Surat Keterangan penyerahan skripsi 5. Surat Keterangan bebas keuangan 6. Surat keterangan bebas peminjaman lainnya 7. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS.

Prosedur Kerja: 1. Mahasiswa menunjukkan surat bebas pustaka dari perpustakaan, surat keterangan penyerahan skripsi dari subag akademik, surat bebas keuangan dari subag Keuangan surat pinjaman lainnya dari subag umum STKIP Bima, dan dapat menunjukkan transkrip asli. 2. Mahasiswa dapat menerima Ijazah dan AKTA IV dari BAAK.


KODE

TANGGAL DIKELUARKAN JUDUL LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI No. REVISI : 01 AREA STKIP BIMA TANGGAL Tujuan: 1. Tertibnya mekanisme layanan penyerahan ijazah dan Transkrip Nilai mulai dari pemeriksaan Fotocopy ijazah dan Transkrip Nilai yang akan dilegalisir dengan Ijazah dan Transkrip Nilai Asli atau arsip yang ada di BAAK sampai pada penyerahan legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai kepada alumni. 2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan penyerahan legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai kepada alumni. 3. Terkontrolnya proses penyerahan legalisir ijazah dan Transkrip Nilai sesuai dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal Institusi. Definisi: Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai merupakan pengesahan fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Ketua STKIP Bima/Wakil ketua I bidang Akademik atau pejabat yang berwenang. Ruang Lingkup: Mulai dari pengajuan, Pengambilan, sampai pengarsipan oleh Institusi/prodi. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Ketua/Wakil Ketua I 2. Subag 3. Ka. BAAK

Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS.

Prosedur Kerja: 1. Alumni membawa Fotocopy Ijazah dan atau Transkrip Nilai yang akan dilegalisir beserta ijazah dan atau Transkrip Nilai asli untuk diserahkan ke BAAK. 2. BAAK memeriksa fotocopy Ijazah dan atau Transkrip Nilai sesuai dengan aslinya Jika sesuai lembaran fotocopy tadi dicap legalisir untuk diminta tanda tangan Ketua STKIP Bima atau pejabat yang berwenang, jika tidak sesuai maka lembaran fotocopy tadi ditahan di BAAK untuk diproses lebih lanjut, karena sudah terjadi pemalsuan pada fotocopy ijazah atau transkrip nilai. 3. Jika persyaratan sudah dipenuhi, maka dilakukan pendataan dibuku pengambilan ijazah. 4. Ijazah asli diserahkan kepada alumni, alumni menandatangani Bukti penerimaan ijazah asli di BAAK, BAAK menyimpan arsip ijazah yang bersangkutan.


JUDUL PENGISIAN FORMULIR BIODATA ALUMNI AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Untuk memudahkan penyajian data alumni dan mempermudah komunikasi dengan alumni Definisi: Data yang memuat biodata alumni secara rinci. Ruang Lingkup: Pencatatan biodata sampai pengarsipan Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. BAAK Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. 2. Buku Pencatatan biodata Prosedur Kerja: 1. Bagian Kemahasiswaan megkopi file data wisuda tiap semester pada Bagian Akademik. 2. File yang telah dikopi dipindahkan ke komputer Bagian Kemahasiswaan. 3. Staf Kemahasiswaan memindahkan data wisuda ke data alumni yang telah ada sebelumnya, baik data alumni secara keseluruhan maupun data alumni per prodi. 4. Data alumni direkap sesuai dengan jenis kelamin dan prodi masing-masing alumni. 5. Bagian Kemahasiswaan membuat IPK alumni per lima tahun terakhir. 6. Bagian Kemahasiswaan memasukkan data alumni terakhir ke grafik yang telah ada. 7. Setelah selesai dimasukkan secara keseluruhan, maka data base akan dipindahkan ke website agar dapat dilihat oleh alumni melalui www. STKIPBIMA.ac.id.

8. Bagian Kemahasiswaan memperbaharui data alumni secara berkala.


JUDUL PELAYANAN BEASISWA AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: 1. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan proses pengelolaan beasiswa. 2. Meningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan beasiswa. 3. Memperlancar proses pelaksanaan pengajuan beasiswa bagi mahasiswa STKIP Bima. Definisi: Dana bantuan untuk meringankan biaya pendidikan baik untuk mahasiswa yang kurang mampu maupun berprestasi dan dikeluarkan oleh pihak penyandang dana/sponsor eksternal. Ruang Lingkup: Pengajuan, pendataan, peyeleksian, sampai dengan pengiriman bahan lolos seleksi. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Ketua STKIP Bima 2. Wakil ketua II dan III 3. Kabag Keuangan 4. BAAK 5. Mahasiswa Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. 2. Arsip pengajuan Prosedur Kerja:

1. Institusi menerima tawaran beasiswa dari penyandang dana/ pihak sponsor. 2. Bagian Kemahasiswaan menerima tawaran beasiswa dari Wakil Ketua II. 3. Kabag Kemahasiswaan mengkonfirmasi ulang tawaran beasiswa dari penyandang dana, termasuk persyaratannya. 4. Kabag Kemahasiswaan memberikan pengarahan kepada masing-masing prodi untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyandang dana. 5. Ka. BAAK mempelajari, menganalisa surat tawaran beasiswa kemudian mengkonsep surat tawaran beasiswa untuk dikirim ke seluruh prodi. 6. Ka. BAAK menunjuk salah seorang staf (sesuai dengan rincian tugas masing-masing) untuk memproses surat tawaran beasiswa. 7. Ka. BAAK melalui Wakil ketua III mengirim surat undangan rapat penetapan kuota beasiswa dan surat tawaran beasiswa ke seluruh prodi. 8. Penetapan kuota penerima beasiswa untuk masing-masing prodi oleh rapat yang dihadiri Wakil Ketua II dan III, Ka. BAAK, dan Kabag Keuangan berdasarkan pertimbangan prioritas/ ratio jumlah mahasiswa dan ketetapan lain yang mengikat dari penyandang dana, dan dibuat berita acara keputusannya.


JUDUL PENYUSUSNAN JADWAL KULIAH AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Petunjuk kerja proses penyususnan jadwal kuliah tiap semester Definisi: Merupakan kegiatan rapat yang dilakukan oleh institusi pada masing-masing prodi untuk menetapkan jadwal perkuliahan dalam satu semester. Ruang Lingkup: Mulai dari undangan rapat, sampai dengan penetapan jadwal semester. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Wakil ketua I dan III 2. Prodi 3. BAAK Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. 2. Kalender Akademik. Prosedur Kerja: 1. Ka. Prodi menyampaikan undangan rapat kepada seluruh dosen pengampu matakuliah. 2. Koordinator matakuliah menyusun MKU dan MKDU sebelum MKK. 3. Ka. Prodi berkoordinasi dengan prodi lain untuk matakuliah pendidikan. 4. Koordinator berkoordinasi dengan ka. BAU untuk menentukan jumlah ruangan. 5. Koordinator membuat draf jadwal kuliah untuk ditinjau oleh ka. Prodi. 6. Ka. Prodi mensahkan draf pengajuan jadwal kuliah oleh koordinator matakuliah.


JUDUL DOSEN/PEGAWAI BERMASALAH AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Petunjuk kerja proses penyususnan jadwal kuliah tiap semester Definisi: Merupakan kegiatan rapat yang dilakukan oleh institusi pada masing-masing prodi untuk menetapkan jadwal perkuliahan dalam satu semester. Ruang Lingkup: Mulai dari pendiktesian, sampai dengan pembinaan atau pemecatan. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Ketua STKIP Bima 2. Wakil ketua I dan II 3. Prodi 4. BAAK Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. Prosedur Kerja: 1. Ka. Prodi atau atasan unit memanggil dan mempertanyakan atas pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan. 2. Dosen/pegawai yang terbukti melanggar tugas serta etika yang telah ditetapkan akan diajukan oleh ketua prodi atau atasan unit untuk diberikan sanksi oleh wakil ketua II bagi pegawai yang melanggar, dan wakil ketua I memberikan masukan kepada wakil ketua II bagi dosen yang melanggar. 3. Wakil ketua II mengundang Wakil ketua I, LPM serta unit-unit yang terkait untuk melakukan pendalaman dan investigasi internal atas pelanggaran yang diperbuat.

4. Hasil pendalaman akan dilanjutkan dengan keputusan sanksi berupa: a. Pemecatan dengan SK ketua STKIP Bima jika pelanggaran berat. b. Sanksi administrasi atau pembinaan melalui SK wakil ketua II. 5. Pemulihan nama baik jika yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.


JUDUL PENELITIAN DOSEN AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Menjamin proses pengajuan penelitian mandiri atau kelompok oleh dosen dalam rangka peningkatan mutu penelitian serta pemenuhan regulasi BAN PT. Prosedur ini sebagai acuan bagi unit terkait dalam proses penelitian. Definisi: Merupakan kegiatan penelitian dosen STKIP Bima baik secara individu, tim, maupun bersama mahasiswa yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPM) STKIP Bima. Ruang Lingkup: Mulai dari pengajuan proposal, sampai dengan pelaksanaan. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Prodi 2. LPPM 3. Kabag Keuangan Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. 2. Buku pedoman penelitian LPPM dan DIKTI Prosedur Kerja: 1. Calon peneliti (mandiri atau kelompok) mengajukan usulan penelitian kepada Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan mengisi formulir usulan penelitian dan menyerahkan proposal penelitian.

2. Kepala Bagian Penelitian mencatat usulan penelitian yang masuk ke dalam registrasi usulan penelitian dan melakukan evaluasi proposal tersebut dengan tim. 3. Penilaian berdasarkan pada kriteria usulan penelitian. Hasil penyeleksian proposal usulan penelitian dapat berupa: a. menyetujui usulan penelitian tanpa revisi b. merekomendasikan usulan penelitian untuk di revisi c. tidak menyetujui usulan penelitian 4. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengumumkan semua usulan penelitian yang disetujui tanpa revisi. 5. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan calon peneliti menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian. 6. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengembalikan usulan penelitian kepada calon peneliti untuk usulan yang disetujui dengan revisi guna diperbaiki oleh calon peneliti yang bersangkutan. 7. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengembalikan usulan penelitian yang tidak disetujui kepala pengusul serta menyarankan pengajuan usulan baru. 8. Berdasarkan kepada Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memberikan rekomendasi pencairan dana penelitian kepada calon peneliti. Pencairan dana diberikan berdasarkan kemajuan laporan penelitian dengan rincian sebagai berikut: a. 50 % dari anggaran yang disetujui diberikan setelah diterbitkannya Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian. b. 30% dari anggaran yang disetujui diberikan setelah peneliti selesai menyusun laporan kemajuan. c. 20 % dari anggaran yang disetujui diberikan setelah laporan akhir selesai dibuat. 9. Peneliti melakukan pencairan dana kepada Bagian Keuangan berdasarkan rekomendasi pencairan dana penelitian yang diberikan Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 10. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menerima laporan kemajuan penelitian dari peneliti. 11. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyiapkan jadwal dan berita acara pelaksanaan seminar hasil penelitian. 12. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menerima hasil laporan akhir penelitian yang telah diseminarkan dan direvisi (jika memerlukan revisi) untuk mendapatkan pengesahan. 13. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memberikan rekomendasi pencairan dana penelitian tahap akhir kepada peneliti. 14. Dokumen hasil penelitian baik hardcopy mapun softcopy diarsipkan di Bagian LPPM, dan hardcopy digandakan untuk didistribusikan kepada perpustakaan dan program studi dimana peneliti berdomisili.


JUDUL PERANCANGAN PANDUAN AKADEMIK AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Menjamin proses pengajuan penelitian mandiri atau kelompok oleh dosen dalam rangka peningkatan mutu penelitian serta pemenuhan regulasi BAN PT. Prosedur ini sebagai acuan bagi unit terkait dalam proses penelitian. Definisi: Merupakan kegiatan penelitian dosen STKIP Bima baik secara individu, tim, maupun bersama mahasiswa yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPM) STKIP Bima. Ruang Lingkup: Mulai dari pengajuan proposal, sampai dengan pelaksanaan. Dasar Hukum: 10. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 11. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 13. Statuta STKIP Bima. 14. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 15. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 16. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 17. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 18. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 4. Prodi 5. LPPM 6. Kabag Keuangan Dokumen/Material Terkait: 3. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS. 4. Buku pedoman penelitian LPPM dan DIKTI Prosedur Kerja: 15. Calon peneliti (mandiri atau kelompok) mengajukan usulan penelitian kepada Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan mengisi formulir usulan penelitian dan menyerahkan proposal penelitian.

16. Kepala Bagian Penelitian mencatat usulan penelitian yang masuk ke dalam registrasi usulan penelitian dan melakukan evaluasi proposal tersebut dengan tim. 17. Penilaian berdasarkan pada kriteria usulan penelitian. Hasil penyeleksian proposal usulan penelitian dapat berupa: d. menyetujui usulan penelitian tanpa revisi e. merekomendasikan usulan penelitian untuk di revisi f. tidak menyetujui usulan penelitian 18. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengumumkan semua usulan penelitian yang disetujui tanpa revisi. 19. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan calon peneliti menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian. 20. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengembalikan usulan penelitian kepada calon peneliti untuk usulan yang disetujui dengan revisi guna diperbaiki oleh calon peneliti yang bersangkutan. 21. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengembalikan usulan penelitian yang tidak disetujui kepala pengusul serta menyarankan pengajuan usulan baru. 22. Berdasarkan kepada Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memberikan rekomendasi pencairan dana penelitian kepada calon peneliti. Pencairan dana diberikan berdasarkan kemajuan laporan penelitian dengan rincian sebagai berikut: d. 50 % dari anggaran yang disetujui diberikan setelah diterbitkannya Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian. e. 30% dari anggaran yang disetujui diberikan setelah peneliti selesai menyusun laporan kemajuan. f. 20 % dari anggaran yang disetujui diberikan setelah laporan akhir selesai dibuat. 23. Peneliti melakukan pencairan dana kepada Bagian Keuangan berdasarkan rekomendasi pencairan dana penelitian yang diberikan Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 24. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menerima laporan kemajuan penelitian dari peneliti. 25. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyiapkan jadwal dan berita acara pelaksanaan seminar hasil penelitian. 26. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menerima hasil laporan akhir penelitian yang telah diseminarkan dan direvisi (jika memerlukan revisi) untuk mendapatkan pengesahan. 27. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memberikan rekomendasi pencairan dana penelitian tahap akhir kepada peneliti. 28. Dokumen hasil penelitian baik hardcopy mapun softcopy diarsipkan di Bagian LPPM, dan hardcopy digandakan untuk didistribusikan kepada perpustakaan dan program studi dimana peneliti berdomisili.


JUDUL ADMINISTRASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN AREA STKIP BIMA

KODE

TANGGAL DIKELUARKAN


Tujuan: 1. Tertibnya mekanisme pelayanan administrasi maupun kegiatan kemahasiswaan di STKIP Bima. 2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan kegiatan kemahasiswaan. 3. Tersedianya dokumen yang lengkap untuk layanan informasi bagi kepentingan evaluasi dan pengembangan institusi, misalnya untuk akreditasi dan audit internal maupun eksternal, maupun hibah. Definisi: Pelayanan administrasi dilakukan oleh staff Wakil Ketua III untuk memproses berbagai macam permohonan mahasiswa yang terkait dengan kepentingan kegiatan kemahasiswaan. Ruang Lingkup: Mulai dari persiapan, proses, sampai dengan pelaksanaan dan laporan. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Wakil Ketua III 2. Ka. Prodi/Sekretaris 3. BAU 4. UKM 5. Kabag Keuangan Dokumen/Material Terkait: 1. Buku Pedoman Akademik STKIP Bima, POS.

2. ADRT UKM Prosedur Kerja: 1) Pementasan Musik dan Seni a) Panitia/EO mengajukan proposal kepada Ketua/Wakil Ketua III STKIP Bima. b) Panitia/EO mengajukan surat peminjaman tempat, tempat yang bisa digunakan adalah: Aula, Panggung Teater, dan halaman Parkir. c) Panitia/EO harus mengurus surat perijinan dan pemberitahuan ke: Penduduk setempat. d) Pentas Musik hanya diijinkan pada hari Sabtu dan Minggu. e) Pentas Jumat untuk check Sound mulai jam 17.00 (karena masih ada jam kuliah). f) Keamanan tanggung jawab Panitia atau EO, Pihak Satuan Pengamanan (SATPAM) Kampus mengamankan sarana dan prasarana kampus. g) Pentas musik maksimal sampai jam 23.00. h) Panitia/EO bertanggung jawab terhadap kebersihan. 2) Seminar/Diskusi/musyawarah a) Panitia mengajukan proposal kepada Ketua/Wakil Ketua III STKIP Bima. b) Mengajukan surat peminjaman tempat, tempat yang bisa dipakai adalah: ruang AULA adapun pengajuan surat Peminjaman Aula ditujukan kepada kepala Biro Administrasi umum. (surat permohonan harus mendapat persetujuan dari pihak pejabat yang terkait Ketua/Wakil Ketua III STKIP Bima/Prodi) 1. Waktu pelaksanaan maksimal sampai jam 21.00, bila lebih dari jam tersebut harus mengajukan surat ijin dari Ketua STKIP Bima. 2. Panitia harus menjaga kebersihan dan menata seperti semula 3) Ijin Menginap a. Panitia mengajukan surat ijin menginap kepada Wakil Ketua STKIP Bima III b. Surat ijin dilampiri daftar yang menginap c. Menginap hanya untuk kegiatan kepanitiaan (persiapan/membereskan) d. Panitia harus koordinasi dengan Kepala BAU/Satpam e. Waktu pengajuan ijin menginap minimal 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan 4) Pengajuan Proposal a. Syarat utama pengajuan proposal adalah Unit organisasi kemahasiswaan/UKM/ komunitas tidak memiliki tanggungan LPJ kegiatan-kegiatan sebelumnya. b. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sangat tidak disarankan dalam waktu yang bersamaan dengan kegiatan lain dari unit yang bersangkutan untuk menjamin efektifitas tercapainya tujuan kegiatan. c. Proposal dicek apakah masuk dalam kegiatan di dalam RAB dan sesuai dengan waktu pelaksanaan. Kalau tidak ada, secara prinsip kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. d. Proposal harus dicek apakah sesuai dengan anggaran dan apakah rencana pembelian sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. e. Proposal yang bersifat partisipasi (lomba, kerjasama kegiatan, dsb.) wajib dilampiri surat permohonan/ pemberitahuan.

f. Bila sudah Acc Wakil Ketua III, Sekretariat Wakil Ketua III akan membuatkan surat pengambilan dana di Bagian Keuangan. g. Pengajuan proposal lebih dari nominal satu juta rupiah wajib memesan satu hari sebelum pengambilan. Pemesanan ini bisa dilakukan oleh salah satu panitia. h. Proposal wajib mencantumkan nama penanggung jawab kegiatan dan nomor telpon yang aktif dan bisa dihubungi. 2. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat 2 minggu setelah kegiatan dilaksanakan b. Kelengkapan laporan LPJ wajib dicek oleh BEM dan Wakil Ketua III: i. Perincian uang masuk dan uang keluar, ii. Bukti pemasukan: Sponsor, Swadaya, Institusi iii. Bukti pengeluaran: Kwitansi, nota, nota pengganti (harus ada Acc dari yang menggunakan dan yang bertanggungjawab) iv. Saldo pengeluaran (saldo di kembalikan) v. Anggaran minus/defisit tidak diganti (oleh karenanya dimohon berhati-hati mengelola dana). c. Dibuat rangkap 4:  1 eks asli dan 1 eks foto copy untuk Wakil Ketua III  1 eks foto copy untuk BEM  1 eks foto copy untuk organisasi mahasiswa yang bersangkutan d. Lihat format rekap LPJ PENGAJUAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN (RKA)

Dasar Pengajuan Anggaran Mengingat anggaran kemahasiswaan yang terbatas, berikut ini adalah kriteria yang penting untuk dipertimbangkan: 1. Unit kegiatan mampu memprioritaskan kegiatan mana yang akan dilaksanakan. 2. Tujuan kegiatan (arah) harus jelas 3. Kegiatan berbasis sponsorship, tidak bisa semata-mata mengandalkan dana dari STKIP Bima. 4. Ada alokasi dana yang bersumber pada iuran anggota/ peserta 5. Agar kegiatan bisa sinergis, unit kegiatan tertentu bisa berkolaborasi dengan unit kegiatan lain 6. Kegiatan berbasis outward looking: kegiatan difokuskan eksternal sebagai sumbangan kepada civitas atau masyarakat 7. Kegiatan melibatkan cukup banyak anggota unit kegiatan atau peserta baik dari dalam maupun dari luar STKIP Bima 8. Kuantitas kegiatan tidak boleh terlalu banyak: satu semester melaksanakan satu atau dua kegiatan sebenarnya sudah cukup.

9. Kegiatan organisasi kemahasiswaan dilaksanakan dengan penjadwalan (tanggal dan bulan) yang jelas sehingga kegiatan tidak akan menumpuk pada waktu atau semester tertentu yang tentu akan menyulitkan proses LPJ. 10. Pembuatan plaform anggaran yang nominalnya diketahui dan disetujui secara bersama. Misalnya: makan, minum, transportasi, anggaran komunikasi, dsb. 11. RAB diajukan setiap tahun (kira-kira pertengahan November) dan dibahas di BEM Dana yang dianggarkan dalam RAB: Kegiatan yang dianggarkan dalam RAB dibagi menjadi beberapa judul sebagai berikut: a. Kegiatan rutin (internal) b. Kegiatan unggulan (eksternal) c. Gaji pelatih (jika memang ada pelatih, maksimal 3 x dalam seminggu). d. Investasi (jika memerlukan pembelian barang/ fasilitas) Sebagai catatan: mengingat keterbatasan anggaran sebagaimana sudah disebut di atas, anggaran untuk setiap unit kegiatan tidak akan bisa melebihi anggaran tahun sebelumnya. Seandainya bisa lebih pun tidak akan sampai 20%. Beberapa unit kegiatan tertentu bahkan mungkin akan dikurangi anggarannya dengan pertimbangan evaluasi dari beberapa pihak (BEM, Wakil Ketua III, Wakil Ketua II, pejabat terkait, masukan dari mahasiswa) misalnya: ketepatan waktu menyerahkan LPJ, kejujuran dalam pembuatan LPJ, keaktifan berkegiatan, dsb.


JUDUL PERJALANAN DINAS AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: 1. Memudahkan dosen untuk mendapatkan dokumen perjalanan dinas 2. Memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen perjalanan dinas Definisi: 1. Keberangkatan dinas pimpinan/dosen/pegawai di lingkungan STKIP Bima dalam rangka tugas belajar, kunjungan singkat, seminar dan lain sebagainya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Keberangkatan harus mendapatkan ijin dari unit terendah (Departemen atau Pusat) tempat bekerja di STKIP Bima/DIKTI/kopertis wilayah VIII/DEPDIKNAS atau Kementrian luar negeri untuk perjalanan dinas ke luar negeri untuk memperoleh pasport 3. Dinas ke luar negeri untuk kunjungan singkat dapat menggunakan paspor hijau atau passport dinas (biru) namun lebih diutamakan menggunakan paspor dinas, sedangkan untuk kunjungan dalam jangka waktu lama (> 90 hari) harus menggunakan passport dinas Ruang Lingkup: Mulai dari persiapan, keberangkatan, sampai dengan kembali dan pelaporan. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. 10. Peraturan Presiden 12/1961 tentang Pemberian Tugas Belajar Pihak Terkait: 1. Ketua/Wakil Ketua STKIP Bima 2. BAU STKIP Bima 3. Kabag Keuangan STKIP Bima

4. 5. 6. 7.

BAU DIKTI atau DIKNAS BAU SEKNEG BAU DEPLU Kdutaan negara tujuan

Dokumen/Material Terkait: 1. 2. 3. 4.

Surat Pengajuan keberangkatan Surat ijin/rekomendasi Formulir isian Surat Pengantar

Prosedur Kerja: 1. Dosen/staf membuat surat usul keberangkatan yang ditujukan kepada pimpinan unit masing-masing, oleh ketua/kepala unit diteruskan ke Ketua/Wakil Ketua II. 2. Setelah memperoleh persetujuan oleh ketua/Wakil ketua II maka yang bersangkutan akan diberikan Ijin dan rekomendasi dari Unit Kerja. 3. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas diberikan kepada BAU, ka. BAU memeriksa kelengkapan persyaratan. 4. Wakil ketua atas nama Ketua STKIP Bima membuat pengantar ke KOPERTIS Wil VII dan atau DIKTI (untuk masa tugas lebih dari 3 bln, tembusan ke Dir. SDM sbg pembertahuan) 5. DIKTI melalui Direktur P2TK KPTMengeluarkan surat persetujuan. 6. Sekjen. Dept. DIKNAS melalui biro KLN dan Humas membuat surat pengantar ke SEKNEG. 7. SEKNEG mengeluarkan surat ijin ke Luar negeri (1 berkas copy ijin ke Dir. SDM IPB unt masa tugas > 3 bln). 8. DEPLU mengeluarkan passpor, exit permit dan rekomendasi. 9. Kedutaan Besar Negara Tujuan mengeluarkan Visa.


JUDUL ANALISIS BEBAN KERJA AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Sebagai pedomaan pengelolaan aktifitas sehingga mempermudah seluruh pimpinan pada masing-masing unit kerja dalam melaksanakan analisis terhadap personel yang ada pada lingkup tugasnya. Definisi: Analisis Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja yang digunakan untuk merampungkan tugas dalam waktu tertentu baik secara individu maupun dengan jumlah personalia dan jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seseorang. Ruang Lingkup: Mulai dari analisis sampai dengan laporan hasil. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Seluruh pimpinan unit kerja STKIP Bima Dokumen/Material Terkait: 1. Data Base Kepegawaian Prosedur Kerja: 1. Setiap Satuan tugas mengirim data beserta konsep analisis jabatan ke Subag Kepegawaian, subag kepegawaian meneruskan ke wakil ketua II.

2. Wakil ketua II mempelajari atau menganalisis konsep serta memberikan disposisi kepada subag kepegawaian. 3. Ka. Subag kepegawaian selanjutnya memberikan masukan atau koreksi bila diperlukan. 4. BAU menerima seluruh dokumen draf dari subag kepegawaian untuk dihimpun dan diproses berdasarkan urutan analisis beban kerja dari masing-masing satuan tugas. 5. Ka. BAU menyampaikan draf yang telah dihimpun dan diproses kepada ka. Subag kepegawaian untuk diperiksa, selanjutnya ka. Subag kepegawaian akan menyerahkan kepada wakil ketua II bila telah dinyatakan baik. 6. Wakil ketua II memeriksa seluruh draf sebelum di sahkan, apabila telah disahkan oleh wakil ketua II maka draf tersebut dapat dijilid dan diberikan ke seluruh satuan tugas.


JUDUL PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Untuk mempermudah seluruh civitas akademika pada satuan tugas maupun kepanitiaan di lingkungan STKIP Bima dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Definisi: Laporan akuntanbilitas kinerja merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian dan penggunaan anggaran di lingkungan STKIP Bima yang dibuat oleh seluruh civitas pada satuan tugas maupun kepanitian yang dibuat dalam bentuk tulisan dan dijilid beserta lampiran-lampiran pendukung. Ruang Lingkup: Mulai dari pembuatan sampai dengan penilaian laporan. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5.

Ketua STKIP Bima. Wakil Ketua I, II, III BAU Subag kepegawaian dan keuangan BAAK

Dokumen/Material Terkait: 1. Statuta

Prosedur Kerja: a. Laporan akuntanbilitas internal 1. Ka. BAU menyiapkan surat permintaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja ke setiap unit kerja. 2. Ka. BAU meminta paraf koreksi serta persetujuan dari Wakil ketua II. 3. Ka. BAU menyampaikan surat permintaan Laporan Akuntanbilitas Kinerja ke seluruh unit kerja. 4. Unit kerja membuat laporan kinerja dan dikirimkan kepada ketua STKIP Bima melalau ka. BAU. b. Laporan akuntanbilitas eksternal 1. LPM STKIP Bima membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Institusi (LAKI). 2. Tim penyusun Laporan Kinerja Institusi (LAKI) menyusun laporan. 3. Ka. LPM meminta tanda tangan ketua STKIP Bima setelah diperiksa kembali oleh tim penyusun beserta seluruh pimpinan satuan tugas STKIP Bima. 4. Subag keuangan menggandakan laporan LAKI 5. LPM STKIP Bima mengirimkan LAKI ke kopertis maupun dikti.


JUDUL MICROTEACHING AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Untuk mempermudah seluruh civitas akademika pada satuan tugas maupun kepanitiaan di lingkungan STKIP Bima dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Definisi: Laporan akuntanbilitas kinerja merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian dan penggunaan anggaran di lingkungan STKIP Bima yang dibuat oleh seluruh civitas pada satuan tugas maupun kepanitian yang dibuat dalam bentuk tulisan dan dijilid beserta lampiran-lampiran pendukung. Ruang Lingkup: Mulai dari pembuatan sampai dengan penilaian laporan. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ketua STKIP Bima. Wakil Ketua I. Ka. Prodi dan staf BAK dan staf Ka. PPL dan staf Ka. Sekolah Guru pamong Mahasiswa

Dokumen/Material Terkait: 1. 2. 3. 4.

Panduan akdemik Kwitansi pembayaran KHS KTM

Prosedur Kerja: 1. Mahasiswa mendaftarkan diri pada masing-masing program studi untuk mengikuti microteaching sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik STKIP Bima. 2. TU prodi Memverifikasi, mendata dan menginput Calon Peserta Microteaching. 3. TU prodi mencetak dan melaporkan Data Peserta microteaching kepada unit PPL. 4. Sekretaris PPL Memvalidasi Data Peserta microteching, selanjutnya ka. PPL memerintahkan membuat Surat Pengajuan Calon Dosen Pembimbing. 5. Sekretaris PPL membuat Surat Pengajuan Calon Dosen Pembimbing dan meminta validasi kepada ka. PPL. 6. Staf PPL mencetak Surat Pengajuan Dosen Pembimbing Microteaching beserta Lampiran tervalidasi. 7. Sekretari PPL Menyampaikan surat pengajuan calon dosen pembimbing kepada ka. Prodi. 8. Ka. Prodi mengajukan calon dosen pembimbing microteaching kepada ka. PPL. 9. Ka. PPL melalui sekretarisnya membuat SK penunjukan dosen pembimbig pada masing-masing prodi. 10. Ka. PPL menandatangani SK penunjukan dosen pembimbing pada masing-masing prodi. 11. Staf unit PPL menggandakan SK penunjukan dosen pembimbing yang selanjutnya diberikan kepada masing-masing dosen melalui prodi. 12. Unit PPL turut memonitor pelaksanaan microteaching.


JUDUL PENGAJUAN USULAN PENELITIAN DOSEN AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Mendorong seluruh dosen dilingkungan STKIP Bima untuk memenuhi salah satu tugas tri dharma perguruan tinggi, dan sebagai bahan pemenuhan standar kopetensi dosen. Definisi: Suatu kegiatan yang dilakukan oleh dosen-dosen di STKIP Bima untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang penelitian sekaligus sebagai bentuk pemenuhan salah satu tri dharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ruang Lingkup: Mulai pengajuan rencana kegiatan sampai dengan pelaporan kegiatan. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Ketua STKIP Bima 2. LPPM 3. BAU.

Dokumen/Material Terkait: 1. Satuta STKIP Bima 2. Proposal penelitian

Prosedur Kerja: 1. Pengajuan Proposal Penelitian a. Informasi tawaran penelitian dari LPPM ke setiap prodi pada bulan Juli. b. Peneliti mengajukan usulan penelitian ke prodi sesuai dengan panduan (format usulan penelitian) yang telah ditentukan. c. Usulan penelitian dipresentasikan di AULA untuk diberikan masukan/perbaikan dari peserta. Peserta seminar terdiri dari dosen dan mahasiswa. d. Berita Acara Presentasi di tingkat prodi menjadi acuan ketua STKIP Bima untuk pengesahan usulan penelitian. e. Ketua STKIP Bima menandatangani usulan penelitian yang telah dipresentasikan. f. Usulan penelitian diajukan ke LPPM sebanyak 2 rangkap. 2. Penerimaan Usulan Penelitian a. Kepala LPPM mencatat usulan penelitian (form registrasi). b. Sekretaris LPPM memeriksa usulan penelitian mengenai kesesuaian format usulan penelitian. c. Usulan penelitian yang tidak sesuai dengan format usulan penelitian dikembalikan ke prodi. d. Usulan penelitian yang telah disesuaikan dengan format usulan penelitian (perbaikan) didaftarkan kembali ke LPPM untuk diperiksa kembali. e. Usulan penelitian yang sudah sesuai dengan format usulan penelitian akan diusulkan dalam seminar usulan penelitian. 3. Pelaksanaan seminar usulan penelitian a. Ka. LPPM menunjuk tim penilai (reviewer) untuk melakukan penyeleksian usulan penelitian. b. Setiap usulan penelitian dinilai oleh 2 orang reviewer sesuai dengan prodi asal pengusul. c. Ka. LPPM membuat surat pemberitahuan pelaksanaan seminar usulan penelitian. d. LPPM mengadakan seminar untuk mengkaji usulan penelitian. e. Ka. LPPM bersama tim reviewer melakukan desk evaluation hasil seminar untuk menentukan usulan penelitian yang layak dibiayai. f. Sekretaris LPPM membuat berita acara desk evaluation g. Hasil penyeleksian usulan penelitian dapat berupa : - menyetujui usulan penelitian tanpa revisi - merekomendasikan usulan penelitian untuk direvisi - tidak menyetujui usulan penelitian 4. Penandatanganan kontrak dan penyaluran dana penelitian a. Kontrak ditandatangani oleh Ka. LPPM dan ketua peneliti b. Penandatanganan kontrak dan pencairan dana sebagai tanda dimulainya kegiatan penelitian. c. Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan segera setelah penandatanganan kontrak d. Pencairan dana dilakukan 2 tahap, masing-masing 50% saat penandatanganan kontrak dan 50 % setelah laporan hasil penelitian diserahkan ke LPPM.


JUDUL MONEV DAN PELAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN AREA STKIP BIMA

KODE


Tujuan: Untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil penelitian dosen Definisi: Suatu bentuk tulisan ilmiah dari hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan oleh peneliti Ruang Lingkup: Mulai pengajuan rencana kegiatan sampai dengan pelaporan kegiatan. Dasar Hukum: 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Statuta STKIP Bima. 5. Kebijakan Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 6. Standar Akademik STKIP Bima Tahun 2013. 7. Perangkat Sistem Penjamin Mutu Akademik STKIP Bima. 8. Pedoman Akademik STKIP Bima Tahun 2012. 9. Renstra STKIP Bima. Pihak Terkait: 1. Ketua STKIP Bima 2. LPPM 3. BAU.

Dokumen/Material Terkait: 1. Panduan penelitian LPPM 2. Laporan penelitian

Prosedur Kerja: 1. Laporan Kemajuan Penelitian a. Laporan kemajuan penelitian diserahkan kepada LPPM di paruh waktu pelaksanaan penelitian b. Laporan kemajuan penelitian berisi capaian hasil kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. 2. Laporan Akhir Penelitian Laporan akhir penelitian disusun setelah penelitian selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani 3. Pelaporan Hasil Penelitian Pelaporan hasil penelitian: a. Draft laporan akhir penelitian dibuat oleh tim peneliti dan diserahkan ke LPPM sebanyak 2 eksemplar b. LPPM menetapkan jadwal seminar hasil penelitian c. Laporan akhir yang telah mendapat perbaikan dan sesuai dengan format dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy, terdiri dari laporan penelitian dan artikel. d. Laporan hardcopy dicetak sebanyak 5 eksemplar: 1 eksemplar untuk fakultas; 1 eksemplar untuk peneliti; 1 eksemplar untuk perpustakaan; 2 eksemplar untuk LPPM. e. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah f. Laporan akhir penelitian beserta produk lainnya diserahkan ke LPPM paling lambat 2 minggu setelah seminar hasil penelitian

DOKUMEN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Recommend Documents