SOSIALISASI KUR TERNATE TAHUN 2012

SOSIALISASI KUR TERNATE TAHUN 2012 [ Jum`at, 7 Desember 2012 11:05:01 Oleh : Administrasi]

Normal 0

false false false EN-US X-NONE X-NONE Ternate 26/6, Kegiatan Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 pukul 09.00 s.d selesai, bertempat di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Ternate, Jl. Jos Sudarso, Ternate. Kegiatan Workshop/Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Perluasan (KUR) dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai instansi terkait yaitu, Asisten II Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, Wakil dari Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM, Bank Indonesia, Wakil dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Asisten Deputi Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Sekertariat Kabinet Bidang Ketahanan Pangan, Wakil dari Direktorat Badan Jasa Keuangan dan Manufaktur, (BPKP), SKPD Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara, SKPD Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Maluku Utara, Bank Pelaksana KUR (Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Maluku), Perusahaan Penjamin KUR (PT. Askrindo (Persero), Perum Jamkrindo), KADIN Propinsi Maluku Utara, Koperasi dan UKM Binaan Bank Pelaksana KUR, dan Instansi lain yang terkait. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ternate (Bapak Marlison Hakim) yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya dalam penyelenggaraan acara Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku Utara yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan penyelenggaraan acara Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku Utara adalah untuk mempertemukan semua pihak yang berkepentingan dengan perluasan KUR baik dari Kementerian Pusat, Perbankan, Pemerintah Daerah dan instansi lain yang terkait. Kami berharap terjalin komunikasi yang baik dan masukan dari semua pihak guna mensukseskan pelaksanaan penyaluran KUR di Maluku Utara ini. Penyelenggaraan

http://www.komite-kur.com

Tanggal : Selasa, 31 Januari 2017 05:33:50 WIB

acara ini juga sebagai implementasi kesepakatan bersama antara Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah Daerah mengenai pengembangan komoditas daerah, baik perikanan, pertanian, maupun perkebunan yang merupakan objek dari KUR itu sendiri. Secara umum dalam 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Maluku Utara berkisar antara 6-7% per tahun dengan pertumbuhan perbankan 3% per tahun, dan secara nasional penyaluran KUR Maluku Utara masih berada pada posisi No.2 dari bawah, namun secara pertumbuhan cukup baik berkisar 7% per tahun. Kondisi demografis Maluku Utara yang sangat luas menjadi catatan penting dalam rangka Perluasan Penyaluran KUR di Maluku Utara ini, karena penduduk Maluku Utara tersebar keberbagai pulau dan masih terkendala dengan transportasi. Semoga, melalui pertemuan ini UMKM di Maluku Utara dapat memahami KUR sebagai kredit untuk rakyat bukan kredit rakyat (hibah) sehingga mengetahui ketentuan dalam mengaksesnya. Diharapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) ikut membantu dalam mengembangkan UMKM agar bisa tumbuh dan akhirnya bisa menjadi mitra bank. Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Bapak Arifin Habibie) mewakili Komite Kebijakan KUR menyampaikan ucapan Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah mengaruniai kita semua sehingga bisa hadir dalam acara Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat di Ternate, Maluku Utara ini. Propinsi Maluku Utara secara geografis wilayahnya adalah 70% lautan, sehingga semua pihak harus berfikir bahwa konteks pembangunan di Maluku Utara harus diorientasikan pada sektor kelautan. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diamanatkan bahwa Pemda (Provinsi) lebih berperan dalam perluasan penyaluran KUR terutama untuk sektor pertanian, perikanan & kelautan, kehutanan dan industri kecil. KUR adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank untuk disalurkan kepada rakyat dan diharapkan SKPD mendukung perluasan KUR ini. Penyaluran KUR di Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2007 sampai dengan Mei 2012 sebesar Rp 321 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 16.364. dari ± 1 juta penduduk di Maluku Utara artinya baru 1.6%. Untuk periode Januari - Mei 2012 KUR yang sudah tersalurkan sebesar Rp 38,9 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.849, siapa saja yang menikmati 38 miliar tersebut maka hari ini akan kita bedah. Di Sumatera, daratannya sudah di kapling oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka investasi, dan kita berharap lautan di Maluku Utara tidak terkapling-kapling oleh perusahaan-perusahaan asing sehingga rakyat tidak bisa lagi untuk menikmati hasilnya. Potensi Kelautan di Maluku Utara sangat besar, sehingga kedatangan kita hari ini adalah untuk membedah potensi apa saja di Maluku Utara yang bisa dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat. Kita tidak akan lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, mutlak industrialisasi harus dilakukan di dalam negeri sehingga bangsa kita mendapatkan nilai tambah dari barang yang kita jual, seharusnya industri-industri ini yang berdiri di daerah karena daerah adalah gudang dari bahan baku industri tersebut. Masyarakat kita sangat termarjinalisasi oleh sistim yang kita buat sendiri, maka dengan KUR diharapkan mampu membangkitkan masyarakat untuk berusaha. Industrialisasi di Maluku Utara tidak akan terjadi jika bahan baku tidak tersedia di Maluku Utara. Bersama stakeholder mari kita bersamasama membuat Maluku Utara agar hari esok lebih baik dari pada hari ini.



Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Gubernur Propinsi Gorontalo yang diwakili oleh Asisten II Pemerintah daerah (Pemda) Propinsi Gorontalo (Bapak Muzdalifah Ilyas), dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Gubernur, karena ada tugas ke daerah, sehingga kami menggantikan beliau, namun dengan diwakilinya beliau tidak mengurangi rasa hormat kami para hadirin sekalian. Maluku Utara merupakan propinsi kepulauan dengan 70% dari wilayahnya adalah lautan dan terdiri dari 8.000 pulau baik yang berpenghuni maupun tidak. Potensi ekonomi di Maluku Utara sangat besar, namun dengan tingkat SDM yang rendah merupakan kendala dalam pembangunan di Maluku Utara. Propinsi Maluku Utara telah berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perluasan penyaluran KUR. Kepada Perbankan kami harapkan agar memberikan perhatian yang lebih terhadap penyaluran KUR. Agar penyaluran KUR dapat diperluas, mari bersama-sama membuka diri antara perbankan dan calon nasabah sehingga masyarakat mengetahuai ketentuan KUR dan mudah untuk mengaksesnya. Kepada UMKM agar memanfaatkan KUR ini sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha. Kepada perbankan harus belajar kepada rentenir, kenapa masyarakat bergantung kepada rentenir, sehingga diharapkan peran perbankan untuk memutus rantai ini, jika dari rentenir saja mereka dapat berkembang apalagi kalau pinjaman tersebut dari perbankan. Ini adalah merupakan kerja kita semua untuk mengawal UMKM agara bisa mengakses kredit dari perbankann, namun yang harus diperhatikan juga adalah bukan hanya penyaluran tapi juga pengembaliannya artinya penyaluran harus diperbesar namun pengembaluannya juga harus diperhatikan. Di sektor Kelautan dan Perikanan saat ini sudah dibangun pabrik pengolahan rumput laut, namun terkendala dengan keterbatasan bahan baku dan SDM pengelolanya. Diharapkan Perbankan dan SKPD dapat memfasilitasi agar dapat berjalan. Diharapkan melalui pertemuan hari ini terjalin komunikasi yang baik sehingga hambatan-hambatan yang timbul karena perbedaan pemahaman terkait penyaluran KUR dapat dihilangkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim maka Sosialisasi KUR di Maluku Utara ini dibuka. Panel diskusi mengenai Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimoderatori oleh Kepala Biro Ekonomi Sekertariat Daerah Propinsi Maluku Utara (Bapak Muhamad Selang) yang didampingi wakil dari Bank Indonesia (BI) (Bapak Marlison Hakim), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ibu Amna Yunus), Bank Maluku (Ibu Aleth Da Costa), dan Bappeda propinsi Maluku Utara (Bapak Dheni Tjan). Dalam presentasinya, Bapak Marlison Hakim dari Bank Indonesia Perwakilan Ternate menjelaskan mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui KUR Untuk Pengembangan Sektor Produktif di Maluku Utara. Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara masih ditopang oleh konsumsi masyarakat yaitu sebesar 80,67%, yang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 40,63%, sedangkan potensi sumber daya alam agraris belum tereksplorasi dengan baik. Program Pengembangan UMKM oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara adalah: (1) Pengembangan Komoditi Strategis; (2) Mendorong Intermediasi Perbankan; (3) Pengembangan



Ekonomi Pedesaan; (4) Program Kewirausahaan. Realisasi KUR di Malut tumbuh sebesar 250% dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dan jumlah debitur KUR di Malut tumbuh sebesar 900% dalam kurun waktu 2 tahun, plafon KUR di Maluku Utara pada April 2012 mencapai Rp 335,074 miliar dengan baki debet sebesar Rp 162,606 miliar yang disalurkan kepada 16.601 peminjam. Penyaluran KUR di Malut masih didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar 71% sedangkan sektor produktif seperti Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan baru mendapat porsi sebesar 13%. Penyaluran KUR ke sektor pertanian mulai mengalami pertumbuhan sejak tahun 2011. Dengan tingginya pertumbuhan penyaluran kredit konsumtif serta penyaluran kredit produktif ke sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan peluang penyaluran kredit pada ceruk tersebut jenuh. Namun dengan masih banyaknya usaha pada sektor unggulan daerah yang belum tersentuh pembiayaan, ini berarti penyaluran kredit usaha di Maluku Utara banyak menyimpan potensi yang masih terbuka lebar, khususnya kepada UMKM. Permasalahan Kredit UMKM di Maluku Utara: (1) Struktur kredit perbankan masih didominasi oleh kredit konsumtif. (2) Kurang akuratnya pencatatan serta pelaporan keuangan oleh UMKM khususnya yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan serta sifat usaha di sektor pertanian dan perikanan yang musiman sehingga bank merasa beresiko untuk menyalurkan kredit kepada UMKM di kedua sektor tersebut. (3) Belum banyaknya koperasi yang terakses sebagai mitra bank baik melalui skema channelling atau pola inti plasma. (4) Sebagian besar bank pelaksana terkonsentrasi di Kota Ternate, sehingga ekspansi kredit UMKM tidak optimal mengingat wilayah Maluku Utara berbentuk kepulauan dan jarak tempuh yang jauh. (5) Masih banyaknya UMKM yang memiliki keterbatasan agunan untuk jaminan kredit serta masih minimnya informasi atau database mengenai UMKM. (6) Biaya akta notaris di Maluku Utara merupakan yang tertinggi se Indonesia sehingga dinilai memberatkan nasabah. Informasi dari bank, plafon s/d Rp 50 juta dikenakan biaya notaris Rp 650 ribu, biaya SKMHT Rp 500 ribu, dan bila ada penambahan jaminan (fidusia) dikenakan biaya Rp 1 juta. Bisa dibayangkan jika nasabah kredit mikro dengan komitmen sebesar Rp 5 juta maka harus menanggung biaya pengikatan hingga 15%. (7) Terkait dengan KUR, PT. Askrindo dinilai lamban dalam memproses klaim perbankan dimana rata-rata waktu pengurusan klaim bisa mencapai 3 bulan. (8) Kurangnya SDM yang menangani KUR. Sementara itu menurut Ibu Amna Yunus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam presentasinya menyampaikan Program dan Kegiatan Perluasan KUR sektor Kelautan dan Perikanan yang berisi. Capaian penyaluran KUR untuk Sektor Kelautan dan Perikanan secara nasional pada 2010



mencapai 385 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.237 sedangkan pada tahun 2011 penyalurannya menjadi 725 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 6.029. Pembiayaan yang diusulkan pada tahun 2012 untuk menunjang pengembangan usaha bidang kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil yaitu sebesar Rp 3,276 miliar dengan rincian untuk usaha garam 74,37 juta, pembudidaya 585 juta, penangkapan 2.2 miliar, pengolahan 485 juta, dan LKM pesisir 267 juta. Pembudidayaan meliputi pembenihan, pendederan, dan pembesaran Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Gurame, Ikan Patin, Ikan Lele, Ikan Sidat, Udang Vaname, Udang Windu, Ikan Bandeng, Ikan Kerapu Bebek, Ikan Kerapu Macan, Ikan Kakap Putih, Ikan Bawal Bintang, Kuda Laut, dan Rumput Laut. Penangkapan meliputi Jaring Lingkar, Pukat Tarik, Pukat Hela, Penggaruk, JaringAngkat, Jaring Insang, Perangkap, dan Pancing. Pengolahan meliputi Dendeng Nila, Ebi Kering, Kerupuk Udang, Pengolahan Tuna Loin, Pengolahan Abon Ikan, Pengolahan Ikan Pari Asap, Bandeng Tanpa Duri, Pengolahan Agar manisan Rumput Laut, Pengolahan Dendeng Nila, Berbasis Fish Jeli Produk (Bakso ikan, Otak-otak & kaki naga), Pengolahan Fillet Ikan, Pemindangan Ikan, Pengasapan Ikan Tradisional, Pengasapan ikan Manyung, Pengasapan Ikan Tongkol, Pengasapan Ikan Pari, Kecap Ikan, Pengasapan Bandeng, Krupuk Udang, Pengolahan ikan Lele Asap, Pengolahan Krupuk Ikan Patin, Pengolahan ATC Rumput Laut, Pengolahan Krupuk Kulit Ikan, Pengolahan Fillet Ikan Patin Beku, Pengasinan Teri Nasi, dan Krupuk Siap saji Ikan/udang. Pemasaran meliputi Pengecer Ikan, Pengumpul Ikan, Pemasaran Tanaman Air Hias, Pemasaran Ikan Hias, Kerajinan Kerang-kerangan, Pengolahan Minyak Ikan, Pengolahan Tepung Ikan, dan Pengolahan Silase. Pengembangan garam rakyat meliputi Usaha produksi, pengolahan dan pemasaran garam. Upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan adalah. Meminta kepada seluruh Bank Pelaksana KUR (Bank Umum dan Bank Derah) menyampaikan Laporan bulanan penyerapan KUR sektor Kelautan dan Perikanan secara rutin kepada Koordinator KUR sektor Kelautan dan Perikanan (Ditjen KP3K). Meminta kepada Bank Pelaksana KUR untuk mengalokasikan plafond khusus sektor Kelautan dan Perikanan terutama untuk usaha skala mikro dan kecil dan mensosialisasikannya. Mengusulkan skim khusus sektor Kelautan dan Perikanan dengan integrasi antara skema KUR dan KKP-E (subsidi bunga/bunga rendah dan penjaminan). Mengusulkan revisi addendum III SOP agar tidak mencantumkan agunan tambahan bagi usaha mikro, penurunan suku bunga dan besarnya penjaminan. Penandatanganan MoU dengan Bank Pelaksana KUR dan meminta Bank Pelaksana agar KUR sektor Kelautan dan Perikanan diprioritaskan bagi kelompok PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PUMP dan PUGAR) sesuai dengan klaster penangulangan kemiskinan. Mendorong peran unit kerja di pusat dan Dinas Provinsi/Kab/Kota untuk memfasilitasi calon debitur potensial kepada Bank Pelaksana KUR di daerah serta melakukan pendampingan pelaksanaannya. Mengefektifkan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Tenaga Pendamping KUR (PPTK) dalam mengakses KUR. Mendorong pemanfaatan KUR dengan mekanisme linkage kepada koperasi binaan KKP, Koperasi Perikanan/Pesisir, dan BPR Pesisir. Melaksanakan kegiatan Bazar Intermediasi KUR dengan melibatkan Perbankan, Pemda, dan UMKM-K potensial. Sedangkan menurut Bank Maluku (Ibu Aleth Da Costa) dalam presentasinya mengenai Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Bank Maluku bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak



namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana-dana masyarakat (tabungan, giro, dan deposito). KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable kepada Bank Maluku serta bertujuan untuk tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Dari Bappeda Propinsi Maluku Utara (Bapak Dheni Tjan) dalam paparannya menyampaikan Kebijakan Pemda dalam Peningkatan dan Perluasan KUR di Propinsi Maluku Utara mengenai arah kebijakan umum pembangunan ekonomi daerah bidang koperasi dan UMKM dalam RPJMD 2009-2013 di Maluku utara adalah. Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi pelaku ekonomi skala kecil dan menengah. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UMKM. Menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro. Beberapa Kendala Penyaluran KUR antara lain: (1) Belum adanya pemahaman yang seragam terhadap skim KUR, baik oleh para petugas bank di lapangan maupun masyarakat, sehingga mungkin saja masih ada beberapa penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang KUR, misalnya, tentang ketentuan agunan, persyaratan administrasi, sumber dana KUR, beroperasinya para calo KUR Mikro dan sebagainya; (2) Pemenuhan tenaga pemasaran KUR tidak bisa dilakukan seketika oleh perbankan namun harus dilakukan secara bertahap. Hal ini terjadi karena pemberian KUR harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dalam perbankan sehingga diperlukan kompetensi tenaga kerja yang sesuai; (3) Adanya perubahan kondisi makro-ekonomi, misalnya kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, dan lain-lain yang menyebabkan permintaan kredit menurun. Sesi Tanya Jawab: Pertanyaan: Bapak Gunarean (Dinas Pertanian Maluku Utara). Produk dan Barang yang ada di Maluku Utara sampai saat ini masih di pasok dari Manado yang di bawa oleh pedagang dari Gorontalo, sehingga petani banyak mengeluh karena ketika panen tiba hasil panen harganya murah sekali seperti cengkeh di Singapura harganya tinggi tapi ditingkat petani harganya murah.



Terkait akses KUR ke Perbankan yang katanya mudah diakses, namun kenyataannya belum menyentuh, petani masih susah mengakses, padahal untuk kredit program yang lain petani binaan kami pernah mendapatkan 250 juta untuk pengembangan tanaman pala, tapi kenapa untuk KUR susah padahal tanahnya sangat luas. KUR ada SOP nya, apakah SOP tersebut bisa diubah. Bapak Muhamad Aris (FPIK UNKHAIR). Menurut Bapak Asda II di Maluku Utara ada pabrik pengolahan rumput laut namun dalam pantauan kami hal tersebut belum beroperasi dan terkait ketersediaan bahan baku rumput laut, dari 4 kabupaten yang kami kunjungi malah tidak ada sama sekali. Sehingga di mohon kepada KKP untuk bisa memfasilitasi untuk mendistribusikan rumput laut yang berada di kepulauan Sula dan kepulauan Morotai agar menjadi bahan baku pabrik pengolahan rumput laut di Ternate, karena selama ini tidak ada tempat untuk menampung hasil panen mereka sehingga pabrik pengolahan bisa berproduksi. Bapak Anwar Huzen (Asda II Tidore Kepulauan). Diharapkan kedepan format kegiatannya dirubah karena kita dibiasakan mengukur segala sesuatu dengan tingkat akademik padahal kenyataannya dilapangan tidak seperti itu, faktannya bahwa banyak orang dari luar Maluku Utara yang berusaha di Maluku Utara dari pada orang asli Maluku Utara sendiri sehingga kalau di data jumlah UKM di Maluku Utara tidak realistis. Selamet Pujito (UKM). Usaha saya adalah pembuatan tahu dan tempe, yang bahan bakunya menggunakan kedelai impor dari Amerika Serikat, dan per kontainer biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp 400.000.000,- sehingga sangat memberatkan kami, jadi mohon bantuan kepada pihak terkait, mengenai kesulitan modal yang saya alami yang sampai saat ini kami masih meminjam melalui subkredit perbankan. Di Boal sudah ada bendungan namun belum difungsikan untuk pertanian sehingga sampai saat ini masih terbengkalai apabila ini dimanfaatkan untuk menanam kedelai maka akan sangat membantu para pembuat tahu/tempe. Ibu Siti (UKM). Harga Elpiji ukuran 12 kg di Maluku Utara adalah Rp 150.000,- per tabung, sehingga membuat biaya produksi kue yang saya buat menjadi tinggi, apakah Pemda bisa menetapkan harga Elpiji?. Masalah bahan baku pembuatan kue banyak sekali yang kosong seperti gula, jika ada harganya pun sangat mahal sekali, apakah dari Pemda bisa mengatasi kenaikan harga?. Bapak Yusuf (Nelayan dari Morotai). Apakah bank bisa memberikan fasilitas kredit kepada nelayan di Morotai, terkait usaha yang



dimiliki masih kecil?. Jawaban: Bank Indonesia: Kalau dibilang KUR belum menyentuh petani ya tidak juga dan kalau dibilang sudah menyentuh ya belum juga, namun kita terus berupaya menyalurkan KUR dengan membuat program agar Bank dekat dengan masyarakat karena selama ini Bank masih berrjalan sendiri-sendiri, baru sebatas pada UKM yang kelihatan. Kalau untuk usaha perkebunan memang ada namanya kredit bantuan yaitu KKP-E, kita berharap semua sektor yang unggulan maupun bukan unggulan bisa terlayani semua dengan KUR dan terkait penyaluran kredit ke UKM harus ada pendampingnya dari dinas sehingga program-program kredit bisa berjalan. Bank Maluku (Ibu Aleth Da Costa): Yang perlu disamakan adalah persepsi terkait kalau pemerintah bisa memberikan bantuan tapi kenapa Bank susah, kalau bantuan pemerintah adalah untuk pemberdayaan, tidak wajib dikembalikan namun jika kredit dari bank wajib dikembalikan itulah pemahaman yang harus disamakan. Terkait KUR, persyaratannya adalah usaha harus sudah ada dan layak artinya usaha menghasilkan, jadi ada nilai tambah yang dilihat oleh bank bahwa usaha tersebut mampu mengembalikan pinjaman, mengenai agunan tambahan untuk dibawah 20 juta itu tidak diwajibkan yang penting usaha tersebut layak sedangkan kalau ada itu sebatas tambahan. Mengenai Bapak dari Dinas Pertanian yang menyebutkan bahwa binaannya tanahnya luas namun belum bisa mengakses KUR, terkait hal tersebut harus dibuktikan dengan hak kepemilikan (SHM), karena jika tidak ada buktinya bank juga tidak akan memprosesnya karena terbentur oleh aturan perbankan. Terkait perbankan belum menyentuh masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil hal ini karena banyak kendala yang dihadapi namun untuk mengatasi hal tersebut kami bekerjasama dengan KKMB. Kepada Bapak Pengusaha tahu/tempe, usaha Bapak berada di Maluku Utara seharusnya bisa menikmati kredit di Maluku Utara tidak perlu mengajukan kredit dari luar Ternate, berapa kebutuhan kredit bapak itu bisa diajukan, namun terkadang tidak semua dikabulkan bank karena bisa terjadi overload, biasanya bank akan mengabulkan sesuai dengan kapasitas usaha. Semua Bank berkeinginan kredit untuk usaha produktif bisa meningkat termasuk juga KUR sehingga kami meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan KKMB agar UKM bisa mengakses perbankan. Terkait bantuan pada prinsipnya kami akan membantu kemudahan prosesnya namun yang perlu diingat adalah bahwa dana yang kami salurkan adalah dana masyarakat sehingga perlu



dikembalikan, mengenai wilayah yang jauh, bank juga menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memberikan kredit jangan sampai bank rugi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ibu Amna Yunus): SOP KUR dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua komite Kebijakan KUR, kalau Bapak dari Dinas Pertanian ada usulan bisa disampaikan karena SOP tidak kaku artinya bisa direvisi. Sebenarnya agar para UKM bisa mengakses KUR merupakan salah satu tugas dari SKPD yang ada di daerah untuk mempersiapkan UKM agar layak sehingga bisa mengakses KUR. Terkait ada bantuan untuk perkebunan memang tanpa syarat sepanjang ada perkebunanya namun untuk KUR tidak bisa karena harus tetap mengacu pada SOP. Jadi tugas KKMB, SKPD, dan Sarjana adalah untuk mendampingi UKM agar layak untuk mengakses KUR. Dan yang penting adalah persamaan persepsi terutama dengan Bank terkait UKM yang bisa mengakses KUR. Terkait masalah pemasaran rumput laut nanti akan kami coba bantu, terkait pengolahan rumput laut saya cukup senang karena bisa membuat nilai tambah. Terkait pengajuan kredit dari nelayan diharapkan sebelum mengajukan kredit agar membuat kelompok terlebih dahulu sehingga perbankan bisa memproses. Bappeda (Bapak Dheni Tjan): Irigasi di Boal dibangun oleh Kementerian PU, memang belum difungsikan, nanti akan kami koordinasikan dengan PU terkait kenapa belum difungsikan. Terkait fluktuasi harga, Dinas Perindag dan Pemda selalu melakukan operasi pasar, dan biasanya para pelaku usaha sebelum pemerintah melakukan inspeksi selalu menaikkan harga terlebih dahulu dan kemudian akan diturunkan kembali saat inspeksi, jadi Bapak ibu tidak usah khawatir karena harga selalu dipantau. Rekomendasi: Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan dalam Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Propinsi Maluku Utara sebagai wilayah yang sangat potensial di sektor kelautan dan perkebunan, perlu dikembangkan budidaya hasil laut dan perkebunan seoptimal mungkin; b. Budidaya sektor kelautan seperti pengolahan rumput laut dapat dilakukan melalui sinergi program-program dari Kementerian Kelautan dan Pemda Maluku Utara yang didukung oleh perbankan. Budidaya ini dapat



dioperasikan apabila terdapat lokasi yang jelas, focus dengan pembinaan yang berkelanjutan termasuk pemasaran produk hasil laut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.; c. Program KUR dapat mendukung para nelayan dan petani rumput laut untuk membiayai usaha budidaya rumput laut sebagai produk unggulan dari Maluku Utara. d. Program KUR agar dapat lebih disosialisasikan ke wilayah-wilayah Kabupaten/Kota se wilayah Propinsi Maluku Utara sehingga penyaluranan dan pemahaman terhadap program KUR semakin luas dan menjadi sama dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM. Sambutan penutupan Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat dilakukan oleh Sraf Ahli Bidang ketenagakerjaan (Bapak Arifin Habibie) mewakili Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyampaikan diharapkan di Maluku Utara ada satu program yang digarap ramai-ramai agar tepat sasaran, ada 4 klaster yang harus menjadi perhatian, yaitu klaster 1 BLT, klaster 2 PNPM Mandiri, sebagai batu loncatan untuk mencapai KUR yang berada pada klaster 3 dan kemudian klaster 4 penyediaan fasilitas murah dan tugas utama dari Pemda adalah mengawal agar program tersebut berhasil. Diharapkan Perbankan dan Pemda turun langsung ke bawah untuk bisa melihat potensi kelautan yang ada di Maluku Utara ini seperti rumput laut di Kepulauan Sula. Permasalahan peningkatan akses ke perbankan yang timbul harus dipecahkan oleh pemerintah daerah bersama perbankan itu sendiri karena jika pemerintah pusat yang melakukan akan mengalami kesulitan karena dengan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan yang luas sekali dan jika kita menyalahkan perbankan terkait kendala yang timbul dalam penyaluran KUR itu sangat tidak tepat sekali, karena perbankan tanpa dimintapun jika ada usaha yang bagus pasti akan dibiayai, jadi memang yang harus banyak berperan adalah SKPD dan Pemda itu sendiri dan jangan sampai berjalan sendiri-sendiri karena yang akan menerima imbasnya adalah masyarakat. Sampaikan hasil pertemuan ini ke bawah dan sosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga ada pemahaman yang sama untuk membantu masyarakat agar sejahtera dan meningkatkan taraf kehidupannya. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini bersama-sama berusaha untuk melaksanakan pembangunan seutuhnya dan kita tidak mau lagi dijajah oleh negara asing. Mohon maaf atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan semua staf apabila ada kesalahan semoga segala usaha kita diterima Allah SWT.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99;



mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}



SOSIALISASI KUR TERNATE TAHUN 2012

Recommend Documents