SOSIALISASI KUR SAMARINDA TAHUN 2012

SOSIALISASI KUR SAMARINDA TAHUN 2012 [ Jum`at, 7 Desember 2012 11:02:00 Oleh : Administrasi]

Normal 0

false false false EN-US X-NONE X-NONE Samarinda 10/7, Kegiatan Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 pukul 09.00 s.d selesai, bertempat di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Samarinda, Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Kegiatan Workshop/Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Perluasan (KUR) dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai instansi terkait yaitu, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Propinsi Kalimantan Timur, Wakil dari Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM, Bank Indonesia, Wakil dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Perwakilan Asisten Deputi Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Wakil dari Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur, (BPKP), SKPD Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur, SKPD Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Kalimantan Timur, Bank Pelaksana KUR (Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Kaltim), Perusahaan Penjamin KUR (PT. Askrindo (Persero), Perum Jamkrindo), KADIN Propinsi Kalimantan Timur, Koperasi dan UKM Binaan Bank Pelaksana KUR, dan Instansi lain yang terkait. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Samarinda (Bapak Androecia Darwis) yang menyampaikan ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga dapat berkumpul dalam rangka Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur. Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kehadirannya dalam penyelenggaraan acara Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sosialisasi Lending Model di Kalimantan Timur. Sektor UKM menyumbang porsi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 83% dari total tenaga kerja, sehingga keberadaannya mempunyai kontribusi yang dalam bagi pembangunan Kalimantan Timur. Oleh karena

http://www.komite-kur.com

Tanggal : Rabu, 11 Januari 2017 08:34:10 WIB

itu perhatian dalam bentuk material/inmaterial yang berasal dari instansi terkait maupun perbankan sangat berarti bagi mereka. Bisnis perbankan sebagai pengelola dana masyarakat harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam kondisi harus taat pada aturan serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit ke masyarakat merupakan tantangan tersendiri bagi perbankan. Belum optimalnya kegiatan intermediasi yang dilakukan bukan semata-mata dari sisi penawaran namun juga mencerminkan dari sisi permintaan, artinya masyarakat belum banyak tahu tentang perbankan sehingga permintaan akan kredit masih rendah. Yang menghambat perkembangan sektor riil adalah karena belum adanya iklim investasi yang mendukung. Tidak sedikit pelaku usaha yang usahanya sudah feasible namun secara persyaratannya belum bankable untuk mendapatkan kredit dari perbankan, sehingga dengan adanya KUR ini mampu membantu UKM tersebut agar dapat mengakses perbankan dengan jaminan dari pemerintah. Secara konsep skema KUR merupakan program yang sukses namun, secara praktik masih ditemui beberapa kendala dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan kurang pahamnya instansi terkait maupun bank itu sendiri mengenai pengertian UMKM yang feasible namun belum bankable. Diharapkan, kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua dan mempercepat pemberdayaan masyarakat sesuai slogan Bapak Gubernur Kalimantan Timur "Membangun Kalimantan Timur Untuk Semua" . Dalam sambutan pengarahan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur yang dibacakan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Kalimantan Timur (Bapak Djailani), yang menyampaikan Permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Gubernur dalam acara Sosialisasi Perluasan KUR dikarenakan adanya kunjungan kerja ke wilayah utara yang dimulai dari Samarinda, Bontang, Sangata, Berau, dan akan berakhir di Tarakan. Posisi Kalimantan Timur sangat unik, Ibu Kota berada di Samarinda, namun gerbang masuk perdagangan dan aktifitas berada di Balikpapan. Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur saat ini sedang membangun jalan alternatif yaitu jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda agar menjadi kota yang terintegrasi, dan saat ini terdapat sedikit masalah. Oleh karena itu mohon dukungan kebijakan untuk men-suport Pemerintah Daerah Kalimantan Timur untuk menyelesaikannya agar menunjang pembangunan perekonomian Propinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dengan luas ± 21.000 km dan jumlah penduduk sebesar 3 juta jiwa, memiliki kepadatan penduduk 6 jiwa/km. Tingkat pendapatan regional bruto mencapai 300 triliun/tahun dengan komposisi 50% disumbang sektor migas, 32% sektor industri perdagangan dan koperasi, 5% sektor pertanian, dan 13% sektor lainnya. Kinerja ekspor Kalimantan Timur selalu berada pada posisi 5 besar nasional, tahun ini berada pada posisi 3 besar nasional setelah DKI dan Jawa Timur, namun komposisi ekspor masih didominasi sektor primer bukan sektor yang dapat memberikan nilai tambah sehingga merupakan permasalahan tersendiri bagi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki 2 (dua) klaster industri yaitu Bontang untuk klaster industri berbasis gas dan kondesat dan Maloy untuk klaster industri berbasis oleochemical. Dalam MP3EI Kalimantan Timur ditetapkan sebagai lumbung energi nasaional, namun beberapa kendala yang timbul terkait energi seperti kelangkaan BBM, pemadaman listrik bergilir dan kurangnya pasokan gas bagi industri pupuk dikarenakan bahan baku energi tersebut diekspor. Tahun 2012 Kemendag mengeluarkan aturan yang mengatur komoditas tambang agar tidak bebas diekspor, namun untuk minyak dan gas tidak diatur artinya bebas diekspor, diharapkan hal ini menjadi bahan



catatan untuk didiskusikan di Kemenko Perekonomian. Jika dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi banyak sekali pertumbuhan, seperti Bandara Sepinggan Balikpapan menduduki posisi ke 3 setelah Soetta dan Juanda Surabaya, bersaing dengan Ngurah Rai Bali. Dalam konteks upaya pengembangan UMKM di Kalimantan Timur saat ini mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI) yaitu program KUR yang bank pelaksananya terdiri dari berbagai bank dan untuk mendukung itu sudah ada persetujuan dari DPRD untuk pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) di propinsi Kalimantan Timur. Kedepan, diharapkan Kalimantan Timur tidak lagi mengekspor bahan tambang dalam bentuk mentah namun sudah ada pengolahan terlebih dahulu sehingga mendapatkan nilai tambah. Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Ketenagakerjaan (Bapak Arifien Habibie), dalam sambutannya menyampaikan ucapan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah membukakan rahmatnya sehingga kita semua bisa menghadiri pertemuan penting dalam rangka Sosialisasi Perluasan KUR. Pelaksanaan Sosialisasi Perluasan KUR dirancang untuk mengakselerasi percepatan pembangunan ekonomi klaster 3, yang dalam pembagiannya terdapat 4 klaster, dimana klaster pertama adalah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kalimantan Timur merupakan propinsi yang sangat kaya, baik dipermukaan tanah maupun didalam tanahnya tersimpan cadangan energi yang sangat melimpah sehingga merupakan modal utama bagi pembangunan Kalimantan Timur dengan kekayaan sumber energi tersebut. Fenomena yang terjadi terkait antrian kendaraan menuju SPBU dibutuhkan kajian untuk memecahkannya, jangan sampai BBM yang disubsidi oleh pemerintah diperdagangkan secara illegal, dan digunakan oleh perusahaan pertambangan dan perkebunan sehingga mengalami kelangkaan, karena pada dasarnya kuota BBM tiap propinsi sudah dihitung terlebih dahulu. Diucapkan selamat kepada BPD Kaltim yang tahun lalu bergabung sebagai bank penyalur KUR dan BPD memiliki pengetahuan karakteristik daerah sehingga diharapkan penyalurannya dapat diperluas. Maksud pemerintah dalam menjamin KUR adalah untuk menjaga disparitas antara UKM yang bisa mengakses kredit bank dan UKM yang belum bisa mengakses kredit dari bank. Selama ini sektor hulu kurang mendapat perhatian dari bank sehingga dengan KUR sektor hulu dapat diberdayakan kembali dan untuk wilayah Kalimantan Timur merupakan penyaluran KUR tertinggi diluar pulau Jawa. Seluruh SKPD harus mempunyai gerak yang searah dengan klastering industri yang ada, karena jika bergerak sendiri-sendiri bank akan kurang tertarik untuk membiayai. KUR merupakan salah satu kredit program yang diberikan oleh pemerintah dan jadikan KUR sebagai sarana untuk memberdayakan UKM untuk menopang pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Diharapkan melalui pertemuan hari ini dapat memberikan pemahaman yang sama sehingga hambatan yang timbul dalam penyaluran KUR dapat dihilangkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim maka Sosialisasi KUR di Samarinda Kalimantan Timur dibuka. Panel diskusi mengenai Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimoderatori oleh Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur, BPKP (Bapak Slamet Haryadi) yang didampingi wakil dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Samarinda (Bapak Teguh Setiadi), Bank Indonesia Kantor Pusat (Bapak Miftah Fauzy), Kementerian Perindustrian (Bapak Busharmaidi), Bank Mandiri Cabang Samarinda (Bapak Oemar Topo), Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Kalimantan Timur (Bapak Erwinsyah). Dalam presentasinya,



Bapak Teguh Setiadi dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Samarinda menjelaskan mengenai Fasilitasi Bank Indonesia Untuk Perluasan Kredit UMKM/KUR adalah bahwa Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010, dengan prioritas program Penanggulangan Kemiskinan dengan tindakan perluasan jangkauan KUR. Keluarannya berupa Penyaluran KUR oleh BPD dan Peningkatan Pangsa Penyaluran KUR kepada Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Industri Kecil. Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dengan fokus Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil berupa penyusunan rencana Tindak Perluasan KUR di Tingkat Pemerintah Daerah dengan keluaran berupa Kebijakan untuk Pemda mengenai Rencana Tindak Operasional Perluasan Penyaluran KUR terutama untuk Sektor Perikanan dan Kelautan, Industri, Pertanian, Kehutanan. Realisasi Penyaluran Kredit Program yang masih rendah sementara komitmen Bank-bank Pelaksana masih cukup besar, ditambah alokasi anggaran subsidi bunga belum terserap. Langkah-langkah yang di lakukan Kantor Perwakilan BI Propinsi Kalimantan Timur untuk mendorong KUR di Propinsi Kalimantan Timur: (1) Melakukan pertemuan dengan stakeholder dalam rangka membahas: isu-isu strategis terkait dengan penyaluran Kredit Program; identifikasi permasalahan kredit program dan merumuskan solusinya. (2) Sharing info antara KP dan KBI terkait diseminasi ketentuan, penyamaan persepsi, sinergi program KP dan KBI. (3) Menyusun langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran kredit program: Melakukan pendampingan UMKM; Melakukan sosialisasi dan edukasi; Sinergi program antar para pihak untuk mendukung penyaluran kredit program; Memberikan Bantuan Teknis berupa penyediaan informasi, pelatihan, dan program pengembangan klaster di daerah; Melakukan identifikasi peluang usaha dan calon debitur potensial melalui penyusunan Lending Model dalam rangka penyediaan informasi. Sementara itu menurut Bapak Miftah Fauzy dari Bank Indonesia Kantor Pusat dalam presentasinya menyampaikan mengenai Hasil Penelitian Bank Indonesia (PKPJU dan Lending Model) bahwa Penyajian statistik kredit UMKM per Januari 2011 yang diterbitkan Bank Indonesia telah



menggunakan definisi usaha sesuai dengan UU No.20/2008 tentang UMKM, kredit UMKM mencakup Kredit Produktif di luar Kredit Konsumsi dan Kartu Kredit. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (posisi April 2012) jika dilihat dari skala usaha, maka Kredit Usaha Menengah (47%) lebih mendominasi dari pada Kredit Usaha Kecil (32%) dan Kredit Usaha Mikro (21%). Sedangkan jenis penggunaan dan segmentasi kredit (posisi April 2012) Secara segmentasi, Kredit UMKM lebih didominasi oleh Kredit Modal Kerja (78%). Beberapa karakteristik yang melekat pada sebagian besar UMKM dan sekaligus menjadi sumber permasalahan yaitu: (1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja pada sektor UMKM; (2) Rendahnya produktifitas tenaga kerja yang berimbas pada rendahnya upah; (3) Kualitas barang yang dihasilkan relatif rendah (belum tersertifikasi/standar); (4) Kurangnya inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru dalam produksi; (5) Lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan; (6) Kurangnya akses pemasaran ke pasar yang potensial. Akses kepada sektor keuangan formal masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk UMKM. Survei World Bank (2010) menunjukkan bahwa porsi masyarakat yang mempunyai akses kepada jasa keuangan formal sebanyak 52%. Porsi masyarakat di luar Jawa yang tidak mempunyai akses keuangan lebih besar. Masalah permodalan atau akses kepada sumber pembiayaan menjadi permasalahan utama yang menjadi penghambat perkembangan UMKM. Sensus Ekonomi Nasional (BPS, 2006) menunjukkan bahwa permodalan dan pemasaran menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil (UMK). Permasalahan permodalan atau akses terhadap sumber pembiayaan juga menjadi hambatan untuk ekspansi UMK (50,17%). Sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi bank, maka peran BI dalam pengembangan UMKM lebih ditekankan pada peningkatan intermediasi kepada sektor UMKM. Sedangkan menurut Kementerian Perindustrian (Bapak Busharmaidi) dalam presentasinya mengenai Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berisikan mengenai Program Kementerian Perindustrian Dalam Penyerapan KUR bagi IKM yaitu, Mempersiapkan IKM yang produktif (individu, kelompok, kemitraan, cluster) yang dapat dibiayai dengan KUR. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR. Menyiapkan data IKM calon penerima KUR (Kurable). Melakukan pembinaan dan pendampingan IKM selama masa pengurusan dan pengembalian



kredit/pembiayaan melalui Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL). Memfasilitasi hubungan antara IKM dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha. Menyusun dan memperbanyak buku Pedoman Teknis Skim KUR Sektor Industri Kecil dan Menengah. Lemahnya kemampuan dan pemahaman IKM dalam memenuhi persyaratan KUR. Yang perlu dilakukan untuk mengatasi Faktor Penghambat Serapan KUR Bagi IKM: (1) Internal Kementerian: Sinergi kegiatan penyerapan KUR; Mengusulkan insentif terhadap IKM; Komitmen kuat antar Kementerian. (2) Pemerintah Pusat: Menerbitkan kebijakan insentif KUR bagi IKM; Mendorong bank pelaksana untuk lebih aktif menyalurkan KUR; Menyusun skema kemudahan IKM dalam menerima dana KUR. Dari Bank Mandiri Cabang Samarinda (Bapak Oemar Topo) dalam paparannya menyampaikan Penyaluran KUR Bank Mandiri yaitu bahwa UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang Feasible namun belum Bankable dengan kriteria sebagai berikut: (1) UMKM-K tidak sedang menerima kredit dari perbankan; (2) Tidak sedang menerima Kredit program dari Pemerintah; (3) Dibuktikan dengan hasil SID BI saat pengajuan kredit (Untuk KUR Mikro Maksimal Rp 20 juta tidak wajib SID); (4) UMKM-K yang sedang menerima kredit konsumtif dari perbankan;



(5) Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya diperbolehkan menerima pembiayaan KUR. Pola pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dikelompokan atas dasar 3 kondisi kemampuan usaha, yaitu: (1) UMKM yang potensial feasible namun belum bankable, pola pembiayaan diberikan melalui Program Kemitraan; (2) UMKM yang telah feasible namun belum bankable, pola pembiayaan diberikan dalam bentuk KUR atau pinjaman dengan subsidi bunga oleh Pemerintah seperti KPEN-RP, KKP-E, dan KUPS; (3) UMKM yang feasible dan bankable, diberikan fasilitas kredit komersiil. Bank Mandiri juga memiliki program pembinaan bagi para mahasiswa ataupun alumni perguruan tinggi yang berkeinginan untuk dapat berwirausaha yaitu Program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) yang telah diikuti oleh 6.300 orang dari 321 Universitas di 33 provinsi. Total Jaringan Penyalur KUR di Bank Mandiri seluruh Indonesia sebanyak 2.185 jaringan, terdiri dari jaringan penyalur KUR retail 184 jaringan dan jaringan Penyalur KUR Mikro 2.001 jaringan. Tantangan Penyalur KUR Bank Mandiri: (1) Banyaknya calon debitur "baru akan berusaha" tidak layak/tidak feasible tidak memenuhi ketentuan KUR yaitu feasible namun belum bankable; (2) Calon Debitur KUR umumnya sudah memiliki pinjaman di Bank sedangkan ketentuan KUR diberikan kepada calon debitur yang tidak sedang menikmati kredit dari perbankan (kecuali kredit konsumtif) jadi harus dilunasi terlebih dahulu; (3) Debitur yang sedang menikmati kredit limit di bawah Rp. 500 juta tidak dapat meningkatkan usahanya dengan KUR ketentuan KUR diberikan kepada calon debitur yang tidak sedang menikmati kredit dari perbankan (kecuali kredit konsumtif) jadi harus dilunasi terlebih dahulu; (4) Terdapat persepsi di masyarakat



bahwa KUR adalah hibah dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan pinjamannya; (5) Calon debitur KUR pada umumnya berlokasi jauh dari Kantor Operasional Bank yang terkonsentrasi di Kota Besar, Propinsi ataupun Kabupaten (6) Tantangan untuk penyaluran KUR linkage diantaranya terbatasnya Perusahaan Mitra yang dapat berperan sebagai off taker UMKM untuk pembiayaan KUR di sektor hulu. Dari Dinas Perindagkop dan UKM Propinsi Kalimantan Timur (Bapak Erwinsyah) dalam paparannya menyampaikan Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan dan Perluasan KUR. Dari sejumlah isu-isu strategis pembangunan, dapatlah ditetapkan 5 persoalan mendasar dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah yaitu: a. Kemiskinan; b. Ketenagakerjaan; c. Keinfrastrukturan; d. Ketimpangan Antar Daerah; e. Kualitas SDM. Ada tiga agenda untuk mewujudkan Visi Kaltim Bangkit 2013 yaitu: a. Menciptakan Kaltim yang Aman, Demokratis, dan Damai didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa; b. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat; c. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat. Sesi Tanya Jawab: Pertanyaan sesi I: Bapak Sutarman (Pelaku UKM). Kepada Bapak Umar Topo dari Bank Mandiri, terkait suku bunga KUR, Untuk KUR Ritel adalah 13% dan KUR Mikro 22%, Mengapa untuk bunga KUR Mikro bagi usaha kecil suku bunganya malah lebih besar dari pada KUR Ritel yang biasanya untuk usaha yang sudah mapan?. Abdul Latif (Dekopin Kaltim).



Koperasi merupakan sektor yang berada di ujung tombak dalam pembangunan ekonomi kemasyarakatan karena keberadaannya sampai ke desa-desa, bagaimana caranya agar Koperasi-koperasi tersebut dapat mengakses KUR?. Agar UKM bias mengakses KUR diharapkan memiliki akuntabilitas dan kapabilitas, bagaimana dengan akuntabilitas dan kapabilitas dari perbankan dalam menyalurkan KUR karena terus terang dalam pendampingan koperasi untuk mengakses KUR ternyata sangat sulit sehingga kedepan diharapkan adanya sinkronisasi antara perbankan dengan SKPD terkait agar UKM dan Koperasi mudah dalam mengakses KUR. Bapak Isgiarto (Pendamping Program PNPM Mandiri Perkotaan). PNPM Mandiri Di Kalimantan Timur sudah berjalan 6 (enam) tahun, dan selama pendampingan sudah banyak masyarakat yang sudah mampu dan bersiap untuk mengakses klaster 3 (Program KUR). Apakah masyarakat pendampingan kami bias masuk kedalam kelompok yang bisa memperoleh pinjaman KUR, kalau bisa siapa yang harus dihubungi baik dari Bank Mandiri, Bank BNI, maupun BRI sehingga kami ada kejelasan lebih rinci terkait persyaratan. Kalau memang bisa masyarakat nanti akan kita kumpulkan ditempat yang akan ditentukan guna memperoleh penjelasan lebih lanjut dari perbankan. Jawaban Pertanyaan sesi I: Bapak Oemar Topo (Bank Mandiri Cabang Samarinda). Kalau bias ada kombinasi informasi yang Bapak berikan terkait pendampingan program PNPM Mandiri mengenai KUR, karena kondisi kita seperti ini artinya melalui sosialisasi seperti inilah antara pihak yang terkait pelaksanaan penyaluran KUR dapat berkomunikasi, yang selama ini tekesan berjalan sendiri-sendiri yang mengakibatkan pemahaman dan informasi yang diperoleh menjadi berbeda. Kalau mau mengundang pihak perbankan untuyk memberikan penjelasan mengenai persyaratan untuk mengakses KUR silahkan, agar kita bersama-sama melihat kondisi masyarakat dilapangan. Terkait koperasi, bahwa mayoritas koperasi yang ada di Kalimantan Timur adalah koperasi sawit yang sudah mengikuti program inti plasma, sehingga kita mencoba memberdayakan koperasi diluar koperasi sawit, namun berdasarkan kunjungan kami ke pasar pagi bahwa para pedagang anggota koperasi sewa kiosnya adalah tahunan, sehingga kami perlu berkoordinasi dengan dinas koperasi setempat mengenai kondisi tersebut. Mengenai suku bunga KUR Mikro yang lebih tinggi dari pada KUR Ritel hal ini dikarenakan ongkos dan risiko yang ditanggung oleh bank juga tinggi karena jumlah pinjaman yang kecil-kecil dan aspek kontinuitas usaha sehingga berdasarkan peraturan BI kami wajib mencadangkan risiko tersebut yang kami bebankan kepada bunga pinjaman. Bapak Teguh Setiadi (BI Kantor Perwakilan Samarinda). Suku bunga KUR Mikro 22% adalah maksimal, artinya Bapak bisa mendapatkan dibawah itu tergantung usaha bapak



dalam mencetak keuntungan. Untuk lebih jelasnya saya akan menjawab dari 2 (dua) sisi, yaitu bahwa kredit diberikan berdasarkan segmen usaha dan risiko. Risiko KUR Mikro lebih besar dibanding KUR Ritel sehingga berdasarkan peraturan BI perbankan wajib mencadangkannya, artinya jika risiko besar maka pencadangan akan besar dan jika risiko kecil maka pencadangan akan kecil sehingga berpengaruh terhadap suku bunga yang diberikan. Analoginya seperti kalau kita menjual gula 1 kwintal dengan 1 kontainer, keuntungan yang diperoleh dari 1 kwintal gula tentunya akan lebih kecil dibanding 1 kontainer gula sehingga keuntungan penjualan inilah yang harus dibagi untuk cicilan pengembalian pinjaman. Semakin besar keuntungan maka tingkat pengembalian akan makin lancar sehingga KUR Ritel bunganya lebih kecil daripada KUR Mikro. Pertanyaan sesi II: Ibu Nurhasanah (Pembina UMKM). Kalimantan Timur sangat kaya raya, Kalimantan Timur memiliki segalnya oleh karena itu hari ini kita bersama-sama untuk mencari solusi terkait praktik penyaluran kredit yang belum tepat sasaran. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa untuk KUR Mikro yang nilainya dibawah 20 juta perbankan masih meminta agunan tambahan?. PPL Kota Samarinda (Program Kementerian Perindustrian). Untuk pendampingan KUR, seperti Disperindagkop dan UKM memberikan surat rekomendasi bahwa calon nasabah yang bersangkutan kapabel dalam mengembalikan pinjaman namun belakangan ini kurang sinkron sehingga diharapkan program pendampingan ini lebih ditingkatkan lagi karena banyak industri kecil yang sangat membutuhkan pendampingan tersebut. Bapak Hilmi (Pelaku UKM). Yang perlu diluruskan adalah paradigma bahwa usaha kecil kecenderungannya sulit mengembalikan pinjaman, berdasarkan pengalaman saya sebagai pelaku UKM hal tersebut tidaklah benar, karena dari usaha kecil yang saya jalankan saya bisa memperoleh keuntungan bersi 1 juta-1,5 juta per hari. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana membersihkan nama kita yang tercatat dalam daftar hitam Bank Indonesia yang disebabkan ketidaksengajaan saya menunggak 2 bulan cicilan pengembalian pinjaman dari BRI padahal pinjaman tersebut telah saya lunasi namun daftar tersebut masih ada dan berdasarkan keterangan BI yang bisa membersihkan nama saya adalah bank yang bersangkutan dimana saya mengambil pinjaman, mohon penjelasannya karena hal ini sangat mengganggu saya karena tidak bisa lagi mengakses kredit dari perbankan. Jawaban pertanyaan sesi II: Bapak Erwinsyah (Dinas perindagkop dan UKM): Yang menjadi tantangan kedepan adalah bagaimana melakukan kolaborasi bersama-sama teman dari perbankan dan untuk mempermudah pembinaan diharapkan teman-teman para pelaku usaha membuat



kelompok-kelompok, karena kalau berdiri sendiri-sendiri akan kesulitan melakukan pembinaan. Kita sudah ada kesepakatan dengan Bank BRI dan Bank Mandiri untuk melakukan pembinaan tersebut. Banyak Koperasi sawit di Kalimantan Timur, namun belum ada koperasi yang mempunyai pabrik pengolahan sawit, sehingga ini yang perlu dipikirkan dan untuk mempermudahnya memang dibutuhkan pendampingan dari masing-masing SKPD karena Perbankan juga tidak bisa melakukan hal ini sendiri, butuh rekomendasi dari SKPD terkait untuk menyukseskan penyaluran program kredit ke masyarakat. Bank Indosesia Kantor Pusat (Bapak Miftah Fauzy): BI checking adalah salah satu sistim yang digunakan perbankan berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Pada prinsipnya tidak semua debitur bank adalah baik, diharapkan dengan sisitim ini BI ingin mencegah perilaku buruk debitur tersebut. Terkait Bapak Hilmi sebagai pelaku UKM, untuk membersihkan nama bapak di BI cheking, bapak bisa mendatangi kantor bank yang bersangkutan tempat dimana bapak mengambil pinjaman. Sepanjang pinjaman tersebut sudah lunas bank tidak berhak menolak permintaan bapak untuk membersihkan BI checking tersebut. Harus dipastikan bahwa BI checking tersebut sudah dibersihkan dengan surat keterangan yang diberikan oleh bank kepada bapak, kalau belum ada surat keterangan berarti belum bersih. Terkait masih ada bank pelaksana KUR yang meminta agunan tambahan bagi KUR Mikro pada dasarnya adalah ingin menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengikat calaon debitur, namun bila perbankan sudah mengenal biasanya hal seperti itu tidak diperlukan. Kementerian perindustrian (Bapak Busharmaidi): Terkait UKM yang ingin mendapatkan KUR memang dilapangan ditemukan beberapa kendala, namun untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Perindustrian melalui SKPD di daerah memberikan pendampingan kepada UKM untuk mempersiapkan UKM agar layak mendapatkan KUR. Rekomendasi: Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan dalam Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Propinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang sangat potensial di sektor pertambangan, energi, industri, dan perkebunan sawit perlu dikembangkan upaya hilirisasi sektor tersebut agar kekayaan tersebut dapat mensejahterakan masyarakatnya; b. Program KUR dapat digunakan para petani sawit untuk mengembangkan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur melalui koperasi agar petani juga ikut menikmati nilai tambah yang dihasilkan; c. SKPD terkait KUR diharapkan melakukan pembinaan yang lebih aktif serta melakukan pendampingan kepada UKM agar layak



untuk bisa mengakses KUR dari bank pelaksana KUR; d. Program KUR agar dapat lebih disosialisasikan ke wilayah-wilayah Kabupaten/Kota se wilayah Propinsi Kalimantan Timur sehingga dapat lebih meningkatkan penyaluran dan pemahaman terhadap program KUR yang semakin luas dan dapat menjadi sarana dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM di Kalimantan Timur. Sambutan penutupan Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat dilakukan oleh Staf Ahli Bidang ketenagakerjaan (Bapak Arifin Habibie) mewakili Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bahwa kalau kita dihadapkan pada suatu masalah dan mencoba menyelesaikannya dengan cara yang arif, seberat apapun masalah yang dihadapi, cerna dengan baik-baik dan dekatkan diri kepada allah SWT. Maka kita akan menemukan jawaban yang terbaik. Namun jika kita jauh dari Allah SWT., permasalahan yang kita terima A, masuk ke otak kita menjadi B, dan akhirnya menghasilkan keputusan C sehingga keputusan yang kita ambil menjadi salah. Inilah yang terjadi kebanyakan di negara kita saat ini, tapi kalau kita dekat dengan Allah SWT., masalah yang kita terima A, masuk ke otak tetap A, dan keputusannya menjadi A1, A2, dan A3 tetapi totalitas tetap A dan kita jalankan dengan, A maka Kalimantan Timur yang kaya raya akan semakin meningkat pembangunan ekonominya. Berdasarkan keterangan Bank Mandiri Cabang Samarinda telah terjun ke pembiayaan kelapa sawit, namun berdasarkan penjelasan dari Disperindagkop dan UKM Propinsi Kalimantan Timur bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut berlangsung dengan pihak inti (perusahaan), kalau itu yang terjadi maka plasma akan diperas oleh inti dan akhirnya plasma akan terpinggirkan karena dihadapkan pada 2 (dua) skope, skope yang pertama adalah dihadapkan pada harga hasil pertanian yang murah karena ditentukan oleh inti, yang ke dua adalah harga sarana produksi yang juga diatur oleh mereka sehingga plasmanya terhimpit dan marjin keuntungan menjadi kecil. Namun jika PKS antara bank tersebut dilakukan dengan koperasi maka akan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur terdapat ± 3 juta hektar lahan kelapa sawi dan jika 10% nya dikombinasikan dengan penggemukan sapi maka akan ada 300 ribu ekor sapi per tahun yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia karena selama ini Indonesia mengimpor 700 ribu ekor sapi per tahun dari Australia. Kita tidak ingin menghendaki jika keberhasilan penggemukan sapi di Kalimantan Timur dijual keluar dalam bentuk daging namun harus berbentuk tas, jaket, sepatu dan lainnya yang berbau industri sehingga ada nilai tambah bagi Kalimantan Timur, itulah hilirisasi yang sebenarnya karena uangnya ada, programnya ada tinggal menyatukannya untuk membuat kapasitas building yang kokoh untuk mewujudkannya. Mari bersama-sama kita berdayakan masyarakat melalui koperasi karena kita tidak ingin menjadi konglomerat yang menyengsarakan rakyat, yang kita inginkan adalah rakyat kita berdiri didepan bersatu padu melalui usaha bersama tidak lain adalah gerakan koperasi yang merupakan kekuatan ekonomi rakyat di Indonesia dan mari kita kembalikan itu kepada konsep sebenarnya seperti yang dicetuskan oleh almarhum Bung Hatta. Saya bangga dengan adanya UKM Center yang dibuat oleh Bank Mandiri, jika ini dikembangkan oleh masing-masing perbankan maka dapat menghindarkan masyarakat dari rentenir, silahkan bank untuk berinteraksi dengan binaannya untuk dapat mengembangkannya lebih lanjut. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir dan mohon



maaf atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta semua staf apabila ada kesalahan semoga segala usaha kita diterima Allah SWT.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}



SOSIALISASI KUR SAMARINDA TAHUN 2012

Recommend Documents