SOSIALISASI PERLUASAN KUR - Manado

LAPORAN WORKSHOP/SOSIALISASI PERLUASAN KUR - Manado [ Rabu, 16 November 2011 16:24:13 Oleh : admin] 800x600 Normal 0

false false false EN-US X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} LAPORAN WORKSHOP/SOSIALISASI PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN KUR Kamis, 4 Agustus 2011 pukul 09.00-selesai

http://www.komite-kur.com

Tanggal : Minggu, 29 Januari 2017 21:59:25 WIB

Aula Bank Indonesia, Jl. Tujuh Belas Agustus, Manado, Provinsi Sulawesi Utara. 1. Kegiatan Koordinasi dan Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2011 pukul 09.00 WIT s.d. selesai, bertempat di Aula Bank Indonesia, Jalan Tujuh Belas Agustus, Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Koordinasi dan Workshop/Sosialisasi Perluasan KUR tersebut dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian Propinsi Sulawesi Utara mewakili Gubernur Sulawesi Utara. Adapun Keynotes Speaker oleh Deputi Bidang Keuangan dan Ekonomi Makro, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Bapak Erlangga Mantik) 2. Kegiatan Workshop/Sosialisisasi Perluasan KUR dihadiri oleh wakil-wakil dari UMKM, Koperasi, Kelompok Pengrajin dan instansi terkait lainnya yaitu: a.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

b.

Kementerian Pertanian;

c.

Kementerian Perindustrian;

d. Kementerian Kelautan dan Perikanan: e. Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Pusat dan Perwakilan Manado; f.

Instansi Pemerintah Daerah, Provinsi Sulawesi Utara;

g.

Walikota Manado/Bupati se Provinsi Sulawesi Utara;

h.

Dinas-dinas terkait Provinsi Sulawesi Utara;

i.

Kantor Pusat dan Cabang Perum Jamkrindo Sulawesi Utara ;

j.

Bank Indonesia Pusat dan Kantor Bank Indonesia Manado;

k.

Kantor Cabang Askrindo Sulawesi Utara;

l. Wakil dari Kantor Pusat BNI dan kantor Cabang Manado m. Kantor cabang Bank Pemberi Kredit yaitu: PT. BRI (Persero) Tbk, PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BTN, dan PT. Bank Syariah Mandiri; dan Bank Sulut. 3.

Agenda koordinasi dan workshop/sosialisasi



tersebut adalah sebagai berikut: a.

Pembukaan

b. Sambutan dan Pengarahan 1. Wakil Pimpinan Bank Indonesia Manado ; 2. Kepala Biro Pengembanagn UMKM, Bank Indonesia Pusat (Bapak Y. Santosa Wibowo) 3. Sambutan Gubernur Sulut disampaikan oleh Kepala Biro Perekonomian propvinsi Sulawesi Utara. 4. Deputi Bidang Keuangan dan Ekonomi Makro, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Bapak Erlangga Mantik). c.

Penanda tangan akad KUR

d. Panel Diskusi Pelaksana Tehnis Komite Kebijakan Program KUR dan Tanya Jawab. e. Dialog Bank Pelaksana dengan UKM calon Debitur KUR (diadakan di Foyer Aula Bank Indonesia ) f.

Penutup

4. Dalam sambutannya, Wakil Pimpinan Bank Indonesia Manado menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Sulawesi Utara secara umum sebagai wilayah pertanian, perkebunan dan kelautan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). b. Realisasi penyaluran KUR di wilayah Sulawesi Utara sampai Juni 2011 baru mencapai sebesar Rp 815,04 milyar atau sebesar 18,87 persen dari total realisasi KUR di Sulawesi Utara . Jumlah tersebut hanya sebesar 1,89 persen dari total realisasi KUR secara nasional. Disamping itu, kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara masih relative kecil yaitu dibawah lima persen.



c. Secara nasional penyaluran KUR tertinggi di sektor perdagangan yang mencapai 63 persen, sementara di sektor pertanian penyerapannya berkisar antara 19 hingga 21 persen. Padahal sektor pertanian mempunyai peran strategis dan dominan dalam perekonomian dan juga sangat penting dalam menunjang pertumbuhan daerah yang berkelanjutan. Penyerapan KUR tahun 2011 sampai dengan bulan 1Juli 2011 sebesar Rp 14.453,7 Milyar atau 72,3% dari target Rp 20 Trilyun dengan jumlah debitur sebanyak 989.157 UMKM. d. Berdasarkan rencana pengembangan, wilayah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan telah berkembang walaupun masih harus mengejar ketinggalan pertumbuhan dari wilayah-wilayah lain khususnya pulau Jawa. Hal ini menunjukkan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah penopang dan pengembangan ekonomi di wilayah Indonesia Bagian Timur dimasa depan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemda Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pemerintah Pusat khususnya dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara 5. Selanjutnya sambutan Kepala Biro Pngembangan UMKN Bank Indonesia (Bapak Y. Santoso Wibowo) menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). b. Realisasi penyaluran KUR di wilayah Sulawesi Utara sampai Juni 2011 baru mencapai sebesar Rp 815,04 milyar atau sebesar 18,87 persen dari total realisasi KUR di Sulawesi Utara . Jumlah tersebut hanya sebesar 1,89 persen dari total realisasi KUR secara nasional. Disamping itu, kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara masih relative kecil yaitu dibawah lima persen. c. Secara nasional penyaluran KUR tertinggi di sektor perdagangan yang mencapai 63 persen, sementara di sektor pertanian penyerapannya berkisar antara 19 hingga 21 persen. Padahal sektor pertanian mempunyai peran strategis dan dominan dalam perekonomian dan juga sangat penting dalam menunjang pertumbuhan daerah yang berkelanjutan. Penyerapan KUR tahun 2011 sampai dengan bulan 1Juli 2011 sebesar Rp 14.453,7 Milyar atau 72,3% dari target Rp 20 Trilyun dengan jumlah debitur sebanyak 989.157 UMKM. d. Berdasarkan rencana pengembangan, wilayah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan telah berkembang walaupun masih harus mengejar ketinggalan pertumbuhan dari wilayah-wilayah lain khususnya pulau Jawa. Hal ini menunjukkan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah penopang dan



pengembangan ekonomi di wilayah Indonesia Bagian Utara Timur Indonesia dimasa depan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemda Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pemerintah Pusat khususnya dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

6. Dalam Sambutan Gubernur Sulawesi Utara dibacakan oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Bapak A.Robert Assah) menyampaikan pegarahan tertulis, Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi dan potensi perekonomian di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan pekerjaan rumah antara lain sbb: a. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagian besar merupakan kepulauan dan dataran yang berbentuk hutan dan laut yang sangat luas bagi suatu wilayah Provinsi dengan penduduk yang relative sedikit sekitar 3-4 juta. Rasio penduduk dan luas wilayah yang relatip kecil ini merupakan suatu potensi yang besar untuk dapat dikembangkan dimasa mendatang. b. Potensi ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara sangat besar, namun terkendala sumberdaya produktif seperti permodalan, tehnologi dan pemasaran. Khusus dalam hal permodalan, sektor perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk mewujudkan bertumbuhnya salah satu bagian dari ekonomi kerakyatan yaitu sektor UMKM yang produktif. c. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang sebagian besar merupakan wilayah lautan yang berada di seluruh kepulauan, maka koordinasi merupakan hal sangat mahal dan perlu peningkatan Sosialisasi KUR di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Utara sehingga dapat meningkatkan pemahaman KUR serta meningkatkan jumlah penyaluran KUR serta distribusinya pada sektor-sektor pertanian, perindustrian, perikanan dan kelautan serta sektor kehutanan. d. Perkembangan penyaluran dan debitur KUR di Provinsi Sulawesi Utara masih relatip kecil namun masih dapat meningkat seiring dengan peningkatan pemahaman dan keikutsertaan BPD Sulawesi Utara sebagai salah satu bank pelaksana KUR. e. Pemda Provinsi Sulawesi Utara akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam program KUR di wilayah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan fasilitasi pembiayaan terhadap UMKMK. f. Terima kasih kepada semua pihak dan mengharapkan melalui upaya sosialisasi dan peningkatan koordinasi secara konsisten mampu mendukung pengembangan UMKM di Sulawesi Utara. Diharapkan pula, melalui upaya



positip ini, dapat berjalan secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu, diharapkan agar perbankan senantiasa dapat mengedepankan penyaluran KUR di Sulawesi Utara, agar lebih efisien dan efektif, pengetahuan perbankan dan SKPD akan program KUR harus dalam satu visi, sehingga eksekusi penyalurannya dapat lebih mengena sasaran dan bermanfaat khususnya dalam rangka peningkatan penyaluran KUR di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara. 7. Dalam Key Notes Speakernya, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan KUR (Bapak Erlanga Mantik) menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut: a. Perkembangan dan Kondisi Perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini yang dilihat dari prespektip pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, investasi, pertumbuhan ekspor dan import serta rencana kedepan melalui Master Plant Pengembangan Ikonomi Indonesia. b. Perlunya pemahaman yang sama atas pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara instansi pemerintah, perbankan dan penjaminan dalam implementasinya dilapangan sehingga diharapkan tidak ada perbedaan persepsi kebijakan KUR. Dalam penyaluran KUR tahun 2010 - 2014 ditargetkan yaitu sebesar Rp 20 trilliun per tahun dengan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp. 2 trilliun setiap tahunnya. Pencapaian target tersebut bukan hal yang mudah sehingga perlu kerjasama semua pihak termasuk kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu, pemerintah mencanangkan agar penyaluran diluar sector perdagangan yaitu sektor pertanian, perindustrian, kelautan dan perikanan serta sektor kehutanan dapat mencapai sebesar 25 % pada akhir tahun 2011. c. Sejak dilakukan perubahan dan relaksasi peraturan pelaksanaan KUR sampai perubahan Addendum III MoU KUR yaitu antara lain: 1. Meningkatkan plafon KUR Mikro yang semula Rp. 5 juta menjadi Rp. 20 juta; 2. Meningkatkan penjaminan Pemerintah untuk sektor pertanian, kelautan,dan perikanan, kehutanan serta industri kecil yang semula 70% menjadi 80%; 3. Memberikan skema KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan penjaminan pemerintah sebesar 80%; 4. Meningkatkan plafon KUR untuk program lingkage executing (penyaluran KUR tidak langsung) dari semula Rp 1 milyar



menjadi Rp 2 milyar; 5. Memberikan jangka waktu kredit/pembiayaan investasi untuk perkebunan tanaman keras langsung 13 tahun d. Disamping itu, kedepan Pemda Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat segera mengimplementasikan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR, yang telah dibentuk sebagai amanah dari Inpres No. 3 Tahun 2010. Dalam Inpres tersebut, antara lain diatur mengenai tugas-tugas pemerintah daerah dan kementerian terkait terutama menyiapkan calon-calon debitur baru yang bisa mendapatkan KUR dan menyusun rencana tindak perluasan KUR pada tahun 2011 - 2012. Berdasarkan hasil rakor Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR tahun 2011-2012 pada tanggal 20 April 2011 di Denpasar, Pemda Sulawesi Utara telah menyusun dan menyerahkan Matrix Rencana Tindak Tahun 2011. e. Dengan kegiatan Koordinasi dan workshop/sosialisasi perluasan KUR ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman berbagai pihak sehingga tidak terjadi adanya salah penafsiran/pemahaman atas pelaksana program perluasan KUR di daerah provinsi Sulawesi Utara. Di samping itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan penyaluran KUR di Propinsi Sulawesi Utara melalui pelaksanaan rencana Tindak Pemda Sulawesi Utara di tahun-tahun mendatang.

8. Dalam acara penyerahan kredit KUR, ditampilkan beberapa orang debitur yang berasal dari masing-masing Bank Pelaksana sebagai wakil-wakil debitur yang mendapatkan kredit dari masing-masing bank pelaksana KUR. Adapun jumlah debitur dari masing-masing bank pelaksana tersebut adalah sebagai berikut: a. PT Bank Rakyat Indonesia menyerahkan kepada 6 debitur dengan plafond kredit Rp. 1.182.000,000,- masing-masing : 1. Paul Lihawa, jumlah kredit Rp 5 juta dan jenis usaha: penangkapan ikan 2. Abrosius S, jumlah Kredit Rp 10 juta dan jenis usaha bengkel; 3. Sunarti Mooduto, jumlah kredit Rp 5 juta dan jenis usaha pengrajin; 4. Satira, jumlah kredit Rp 500 juta dan jeis usaha hasil bumi;



5. Aryanto Lasari, jumlah kredit Rp.312 juta dan usaha meubel; 6. Dani Polli, jumlah kredit Rp 350 juta dan jenis usaha jual beli mobil; b. PT Bank Mandiri menyerahkan kepada 9 debitur dengan plafond kredit Rp. 1.570.000,000,- masing-masing : 1. Intermedia Terang Abadi, jumlah kredit Rp 200 juta dan jenis usaha: industri; 2. Putera El Lugoman, jumlah Kredit Rp 300 juta dan jenis usaha industri; 3. Dikky Polly, jumlah kredit Rp 230 juta dan jenis usaha rumah kost; 4. Nikolas Kandowangko , jumlah kredit Rp 300 juta dan jeis usaha perikanan; 5. Moh Heru, jumlah kredit Rp.500 juta dan usaha perdagangan martabak; 6. Anita Sahabir, jumlah kredit Rp 10 juta dan jenis usaha warung sembako; 7. Chistian Lahay , jumlah kredit Rp 10 juta dan jenis usaha warung sembako; 8. Janet Ley, jumlah kredit Rp 10 juta dan jenis usaha warung makan; 9. Olgy Tumbel, jumlah kredit Rp 10 juta dan jenis usaha kost. c. PT Bank Bukopin menyerahkan kepada 2 debitur dengan plafond kredit Rp. 2.035.000,000,masing-masing : 1. Kelompok Usaha Cipta, jumlah kredit Rp 35 juta dan jenis usaha: jahit menjahit; 2. BPR Cipta Cemerlang Indonesia, jumlah Kredit Rp 2 milyar dan jenis usaha linkage;



d. PT BPD Sulut menyerahkan kepada 8 debitur dengan plafond kredit Rp. 2.00,000,masing-masing : 1. Linda Assa, jumlah kredit Rp 10 juta dan jenis usaha: tanaman hias; 2. Frans Wiston Karundeng, jumlah Kredit Rp 10 juta dan jenis usaha budidaya tanaman Cabe; 3. Steaven Walangitan , jumlah kredit Rp 10 juta dan jenis usaha kios makanan 4. Hassan Wangi, jumlah kredit Rp 115 juta dan jeis usaha perikanan tangkap; 5. Maya Magdalena Ludong, jumlah kredit Rp.20 juta dan usaha pengolahan produk ikan; 6. Samuel Sepang, jumlah kredit Rp 10 juta dan jenis usaha Pengolahan sari Goraka Mebel; 7. Joice Eman, jumlah kredit Rp 10 juta dan jenis usaha rumah makan; 8. James J. Hariawan, jumlah kredit Rp 10 juta dan jenis usaha kost. e. PT BNI menyerahkan kepada 6 debitur dengan plafond kredit Rp. 900.000,000,- masing-masing : 1. Telly Yemi Pontoh , jumlah kredit Rp 150 juta dan jenis usaha: industry makanan 2. Hj. Senen Lagia, jumlah Kredit Rp 250 juta dan jenis usaha perikanan; 3. Decky Ros, jumlah kredit Rp 250 juta dan jenis usaha perikanan; 4. Djen Sanang , jumlah kredit Rp 50 juta dan jeis usaha perikanan; 5. Andri Surentu, jumlah kredit Rp.50 juta dan usaha peternakan ayam; 6. Santoso Kisman Putro, jumlah kredit Rp 150 juta dan jenis usaha pengolahan limbah plastikl;



f. PT Bank Tabungan Negara menyerahkan kepada 3 debitur dengan plafond kredit Rp. 420.000,000,- masing-masing : 1. Marmi Abdullah , jumlah kredit Rp 70 juta dan jenis usaha: rumah makan 2. Melly Datto, jumlah Kredit Rp 100 juta dan jenis usaha Toko Sembako; 3. Gloruy Dodoh, jumlah kredit Rp 250 juta dan jenis usaha catering. 9. Panel Diskusi Pelaksana Teknis Komite Kebijakan Program KUR dengan pembicara: Bapak Djoko Waluyo (Asdep Urusan Pasar Modal, Perbankan dan LKBB) yang didampingi dari wakil Kementerian Teknis yaitu Kementerian Pertanian (Ibu Sumarni), dan wakil Kementerian Kelautan dan Perikanan (Bapak Abirin) serta wakil dari salah satu bank pelaksana KUR yaitu PT BNI (Bapak Edy Awaludin). Sedangkan pelaksanaan diskusi dipandu oleh Bapak Solider (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia) sebagai moderator. 10. Dalam presentasinya, Ibu Sumarni dari Kementerian Pertanian, menjelaskan tentang program-program kementerian dalam rangka peningkatan penyaluran KUR tahun 2011 khususnya yang dapat dikaitkan dengan kegiatan percepatan dan perluasan program KUR oleh Pemda di seluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Perluasan penyaluran KUR di sektor prioritas khususnya sektor pertanian telah menjadi perhatian dan prioritas dari Kementerian Pertanian, sehingga semua kegiatan dan aktivitas Kementerian Pertanian tahun 2011 - 2012 lebih diarahkan dan disenergikan dengan program-program perluasan dan percepatan pemberian kredit program dan KUR yang dilakukan daerah di seluruh Indonesia. 11. Sementara itu, dalam presentasinya, Bapak Edy Awaludin, dari BNI, menjelaskan tentang pengalaman BNI dalam pelaksanaan perluasan KUR melalui program linkage sektor kelautan dan perkebunan di wilayah Sulawesi Utara. Berdasarkan pengalaman BNI tersebut, maka keterlibatan dari dinas-dinas dan instansi terkait dalam menyediakan calon debitur dan pembinaannya sangat penting dan menentukan serta dapat membantu bank pelaksanan dalam menyalurkan KUR sektor tersebut lebih optimal sehingga pada giliranya akan dapat meningkatkan penyaluran KUR tahun 2011 yang dapat dikaitkan dengan program perluasan KUR oleh Pemda di seluruh Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.



12. Asisten Deputi Urusan Pasar Modal, Perbankan dan LKBB ( Bapak Djoko Waluyo) menyampaikan pokok-pokok substansi kebijakan Kredit Usaha Rakyat antara lain: a. Latar belakang KUR dan potensi UMKM b. Pengertian dan Sumber dana KUR c. Ruang lingkup, maksud dan tujuan KUR d. Skema dan pihak-pihak yang terkait KUR e. Struktur dan Sasaran Debitur KUR f. Kriteria debitur dan mekanisme penyaluran KUR g. Pola penyaluran KUR melalui Lembaga Lingkage (Executing dan Channeling) h. Ketentuan Suplesi dan Restrukturisasi KUR i. Relaksasi Pelaksanaan KUR terutama setelah ditandatangani Addendum III Kesepakatan Bersama (Mou) KUR j. Kewajiban Kementerian Teknis k. Peran Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pendukung Pelaksanaan KUR 13.



Disamping itu, dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula mengenai kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Menyusun Rencana Tindak Perluasan KUR tahun 2011-2012 sebagaimana diamanatkan dalam Inpress No. 3 Tahun 2010 yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah. Dalam Inpres tersebut, antara lain diatur mengenai tugas-tugas pemerintah daerah terutama menyiapkan calon-calon debitur baru yang bisa mendapatkan KUR dan menyusun program kerja dinas-dinas terkait dalam rencana tindak perluasan KUR pada tahun 2011 - 2012. Berdasarkan hasil rakor Penyusunan Rencana Tindak Perluasan KUR tahun 2011-2012 pada tanggal 20 April 2011 di Denpasar, Pemda Sulawesi Utara telah menyusun dan menyerahkan Matrix Rencana Tindak Tahun 2010-2011 tinggal melengkapi program kerja yang akan dilakukan oleh Pemda dan dinas-dinas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2011 dan 2012.

14. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab dalam panel diskusi tersebut dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut: a. Pada prinsipnya kegiatan sosialisasi pada instansi terkait dan lembaga di daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman pelaksanaan KUR, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penyerapan KUR di Propinsi Sulawesi Utara; b. Pelaksanaan sosialisasi di Propinsi Sulawesi Utara akan dikembangkan sampai menjangkau seluruh Kota/Kabupaten Dati II di wilayah Propinsi Sulawesi Utara dan Bank Indonesia Manado bersedia memfasilitasi kegiatan tersebut, c. Keterlibatan BPD Propinsi Sulawesi Utara sebagai bank milik Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana KUR harus ditingkatkan dan segera dilakukan upaya-upaya konkrit dalam perluasan penyaluran KUR serta dilakukan sosialisasi di seluruh cabang BPD agar segera dapat meningkatkan pencapaian penyaluran KUR tersebut. d. Agar efektip pelaksanaan penyaluran KUR di daerah Propinsi Sulawesi Utara, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala secara menyeluruh diputar dari wilayah kabupaten/ kotamadya satu ke wilayah kabupaten yang lain. Disamping itu, perlu dipikirkan peningkatan pasar yang dapat mendorong peningkatan pangsa pasar. e. Bagi debitur yang ingin mendapatkan KUR dengan skema linkage program dapat dilayani oleh Bank Sulawesi Utara dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank Sulut.



15. Dialog dengan UKM calon Debitur KUR dengan Bank Pelaksana dipandu oleh Bapak A. Heri Susanto Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pelaksanakan kegiatan dialog ini dilakukan wawancara secara langsung antara calon debitur dengan perbankan berkenaan dengan masalah criteria debitur KUR, syarat-syarat pengambilan KUR, tata cara pinjaman KUR, jangka waktu pinjaman, angsuran, agunan dan lain-lain sesuai permasalahan dari masing-masing debitur. Bank Pelaksana yang menyiapkan stand antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, BSM serta Bank Sulawesi Utara.

dari Kementerian

16. Acara ditutup oleh Pimpinan Banki Indonesia Manado ( Bapak Dr. Ramlan Ginting) yang dalam sambutannya mengingatkan akan pentingnya tujuan dari workshop/sosialisasi ini bagi pemahaman tentang program KUR. Diharapkan para peserta dapat menstranfer pengalaman selama mengikuti workshop ini dan menginformasikan materi workshop ini kepada para pihak yang terkait di masing-masing daerah dan kalau bisa dikembangkan di masing-masing daerah seluruh wilayah propinsi Sulawesi Utara. Bank Indonesia Manado siap membantu memfasilitasi semacam kegiatan ini di masing-masing daerah. 17. Kesimpulan dan tindak lanjut dari hasil workshop/sosialisasi perluasan KUR tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemda dan perbankan akan melakukan koordinasi dalam Tim Monitoring dan Evaluasi KUR secara tersendiri diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara melalui dinas-dinas terkait untuk meningkatkan penyaluran maupun distribusi pada sektor-sektor prioritas yaitu pertanian, perindustrian, perikanan dan kelautan serta kehutanan. b. Diharapkan dengan dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi di daerah terkait penyaluran KUR di Propinsi Maluku secara periodik dan membuat langkah-langkah tindak lanjut dan rencana tindak yang akan dikoordinir Pemda .Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Bank Indonesia Manado akan dapat meningkatkan percepatan perluasan penyaluran KUR di wilayah Propinsi Sulawesi Utara. Jakarta, 8 Agustus 2011.



SOSIALISASI PERLUASAN KUR - Manado

Recommend Documents