SOSIALISASI KUR GORONTALO TAHUN 2012

SOSIALISASI KUR GORONTALO TAHUN 2012 [ Jum`at, 7 Desember 2012 10:58:18 Oleh : Administrasi]

Normal 0

false false false EN-US X-NONE X-NONE Gorontalo 14/6, Kegiatan Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 14 Juni 2012 pukul 09.00 s.d selesai, bertempat di Gedung Pertemuan Muzdalifah, Jl. Arif Rachman Hakim, Gorontalo. Kegiatan Workshop/Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Perluasan (KUR) dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai instansi terkait yaitu, Sekda Propinsi Gorontalo, Wakil dari Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM, Bank Indonesia, Wakil dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian, Perwakilan Asisten Deputi Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Wakil dari Direktorat Badan Jasa Keuangan dan Manufaktur, (BPKP), SKPD Pemerintah Daerah Propinsi Gorontalo, SKPD Pemerintah Daerah Tingkat II Propinsi Gorontalo, Bank Pelaksana KUR (Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Sulut), Perusahaan Penjamin KUR (PT. Askrindo (Persero), Perum Jamkrindo), KADIN Propinsi Gorontalo, Koperasi dan UKM Binaan Bank Pelaksana KUR, dan Instansi lain yang terkait. Dalam Sambutannya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Gorontalo (Bapak Wahyu Purnama) menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat, baik melalui pola linkage maupun non linkage. KUR adalah sebagai salah satu usaha untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil dari aspek pembiayaan. Saat ini angka kemiskinan di Propinsi Gorontalo adalah 18,75% dari ± 1 juta penduduk Propinsi Gorontalo yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan PDB Propinsi Gorontalo 18% disumbang dari sektor pertanian sehingga diperlukan pemberdayaan UKM sektor pertanian dengan cara memberikan penguatan permodalan salah satunya

http://www.komite-kur.com

Tanggal : Rabu, 11 Januari 2017 08:33:50 WIB

melalui program KUR. Melalui program KUR diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi UKM yang belum bankable agar menjadi bankable sehingga bisa mandiri dan akhirnya bisa mengakses kredit komersial. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Gorontalo berkisar 7% yang masih didorong oleh sektor konsumtif, dan berdasarkan kredit perbankan masih didominasi sektor konsumtif yang hampir mencapai 60%, kedepan diharapkan kredit disalurkan untuk sektor produktif terutama ke UKM. Jumlah kredit yang disalurkan perbankan di Propinsi Gorontalo melampaui Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk kredit pertanian, kehutanan, dan kelautan baru mencapai 58 miliar yaitu 2% dari total kredit, sedangkan pertanian menyumbang 28% dari pertumbuhan pendapatan, sehingga kedepan harus ada upaya untuk meningkatkan kredit ke sektor pertanian. Dalam mendorong sektor riil dan UKM, BI melakukan penelitian terkait pembiayaan sektor UKM, dan kedepan BI akan melakukan program pembinaan desa untuk perikanan darat. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak khususnya Kemenko Perekonomian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pimpinan Perbankan yang telah berpartisipasi dalam acara Workshop/Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat. Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Bapak Arifin Habibie) mewakili Komite Kebijakan KUR menyampaikan bahwa dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Sulawesi termasuk dalam koridor 4 yang terdiri dari sektor pertanian, perikanan, minyak, dan gas, jika dilihat dari perekonomian Gorontalo maka Gorontalo masuk dalam sektor pertanian. Berdasarkan penjelasan Bank Indonesia kredit sektor pertanian masih sangat kecil sehingga kedepannya harus diperbaiki agar searah dengan tujuan MP3EI. Kalau dilihat program KUR digorontalo baru mencapai ± 33.000 debitur dari ± 1 juta penduduk Gorontalo sehingga baru mencapai 3,3% (data BI) sehingga perlu dipercepat agar dapat mengejar propinsi lainnya. Yang sangat memprihatinkan bagi kita adalah saat ini kita masih mengimpor daging dan susu dari negara tetangga sedangkan pada dasarnya kita mampu, sehingga KUR diharapkan bisa masuk kedalam sektor ini. Diharapkan KUR dapat disinkronkan dengan MP3EI, jangan sampai arah kebijakan KUR berlawanan arah dengan tujuan MP3EI, dan tujuan kita hari ini adalah untuk membedah pemberdayaan UKM dengan mengundang para pelaku baik pemerintah, bank dan UKM itu sendiri. Dalam skala ekonomi Indonesia saat ini mempunyai 4 klaster yaitu, klaster 1 bantuan langsung, klaster 2 bantuan kelompok, klaster 3 KUR, dan klaster 4 fasilitas prasarana murah (rumah, air dll). Diharapkan melalui klaster 3 dapat menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru dan jangan sampai KUR didominasi oleh sektor perdagangan namun bisa mendorong sektor pertanian khususnya di Gorontalo. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh para pelaku usaha dan pemerintah berfungsi sebagai pendukung kelangsungan usaha melalui kebijakan yang diambilnya. Diharapkan seluruh SKPD mampu membuat Gorontalo bisa setara dengan propinsi lain, maju namun dengan cara tidak meminta-minta. Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Gubernur Propinsi Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Gorontalo (Ibu Winarni Manoarfa), dalam sambutannya disampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Gubernur, karena saat ini masih mengadakan pertemuan dengan Bapak Menteri Pertanian dan dengan diwakilinya beliau tidak mengurangi rasa hormat kami selaku Pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi



Gorontalo. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada tahun 2006 adalah 5,6% dan tahun 2012 berdasarkan BPS dan BI mencapai 7,86%. Dari sisi pengangguran terbuka 2011 sebesar 4,6%, dan tantangan kedepan adalah tingginya angka kemiskinan berkisar 18,7%, sehingga persentase kemiskinan di Gorontalo diatas kemiskinan rata-rata nasional 12,6%. Ada 3 (tiga) masalah besar yang dihadapi Propinsi Gorontalo dan diharapkan ada dukungan dari Pemerintah Pusat sehingga KUR di Gorontalo bisa meningkat untuk sektor produktif. 3 (tiga) masalah yang dihadapi adalah: (1) Kemiskinan; (2) Energi; (3) Infrastruktur. Masalah tersebut sudah dibahas dalam pertemuan MP3EI dan telah masuk pada Koridor 4 dan sektor yang disepakati adalah pengembangan pertanian. Perikanan, minyak dan gas. Sektor perdagangan, hotel dan restoran masih mendominasi dalam pertumbuhan perekonomian di Gorontalo, namun sektor pertanian lebih mendorong dalam pembangunan di Propinsi Gorontalo. Visi Propinsi Gorontalo adalah Percepatan pembangunan di semua sektor serta mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan. Sektor ekonomi kerakyatan, ujung tombaknya ada pada Kredit Usaha Rakyat dan UKM, strategi yang ingin dilakukan adalah UKM bisa menjadi Usaha yang mandiri sehingga diharapkan peran dari perbankan. Diharapkan kedepan ada regulasi yang mendukung sektor UKM yang berdasarkan arahan Bapak Presiden di Gorontalo agar persyaratan KUR dipermudah. Diharapkan dari pihak penerima KUR dapat mendukung program Pemerintah daerah (Pemda) propinsi Gorontalo dalam memberdayakan UKM dengan cara mengembangkan usaha yang dimilikinya. Kerjasama antara Pemda Propinsi Gorontalo dengan Bank Indonesia saat ini sangat baik dan sinkron sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah mengadakan festival krawang yang membuat bangga masyarakat untuk memakainya sehingga mendorong industri pakaian krawang. Diharapkan dari pertemuan sosialisasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Gorontalo dalam meningkatkan penyaluran KUR. Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Gorontalo siap mendukung kegiatan sosialisasi seperti ini dan apabila harus ada sharing budget dari APBD kami pun siap mendukung. Kami mewakili Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi Gorontalo dengan membaca Bismillahirrahmanirrahiim menyatakan Sosialisasi KUR dibuka. Panel diskusi mengenai Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimoderatori oleh Asdep Pasar Modal, Perbankan, dan LKBB, Kemenko Perekonomian (Bapak Djoko Waluyo) yang didampingi wakil dari, Kementerian Pertanian (Ibu Sumarmi), Sekertaris Daerah Propinsi Gorontalo (Ibu Winarni Manoarfa), Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo (Bapak Guntoro), Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo (Bapak Dudung C. Setyadi), dan Bank Indonesia Pusat (Ibu Rahmi Artati) . Dalam presentasinya, Ibu Sumarmi dari Kementerian Pertanian menjelaskan mengenai tugas Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pemerintah, Bank Pelaksana, dan Lembaga Penjaminan, Kementerian Pertanian mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Mempersiapkan



Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau klaster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan. b. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha barang dan jasa yang akan menerima kredit/pembiayaan; c. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan; d. Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lain seperti perushaan inti/offtaker. Dukungan dari perbankan diharapkan untuk mendukung pencapaian target peningkatan produksi pertanian tahun 2012 yaitu untuk sasaran produksi padi sebesar 71,4 juta ton GKG (pada tahun 2014 mencapai surplus 10 juta ton beras), sasaran produksi jagung sebesar 24,00 juta ton PK, sasaran produksi kedelai sebesar 1,90 juta ton, sasaran Produksi Gula Hablur sebesar 4,39 juta ton, dan sasaran produksi daging local sebesar 470 ribu ton. Mengenai Kebijakan Pembiayaan Sektor Pertanian yaitu bagi Kelompok yang sudah feasible dan bankable maka fasilitas kreditnya adalah Kredit Komersial, Kelompok yang feasible tetapi belum bankable, fasilitas kreditnya adalah Kredit dengan penjaminan (KUR), Kelompok yang sudah bankable tetapi tidak feasible (dengan bunga komersial) dengan fasilitas kredit subsidi bunga yaitu, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Serta Kelompok yang tidak feasible dan tidak bankable tetapi usahanya potensial untuk berkembang difasilitasi dengan kredit dengan skema Dana BLM (APBN), PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Sementara itu menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Gorontalo (Ibu Winarni Manoarfa) dalam presentasinya menyampaikan upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan dan perluasan penyaluran KUR di Propinsi Gorontalo mengenai pemberdayaan UMKM menuju peningkatan ekonomi kerakyatan di Propinsi Gorontalo yaitu melalui: (1) Peran UMKM. UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta sebagai pemain utama dalam kegiatan diberbagai sektor baik pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kerajinan, dan jasa. Selain itu UMKM berperan sebagai penyedia lapangan kerja dan pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. (2) Maksud dan tujuan pengembangan UMKM. Mempercepat



pengembangan sektor riil yaitu pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri dan pemberdayaan UMKM serta koperasi dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKMK dan koperasi, serta melaksanakan sosialisasi kepada UMKM agar tidak terjadi kesimpang-siuran pengertian dan informasi yang selama ini diterima dari berbagai sumber yang berbeda. (3) Jumlah UMKM di Propinsi Gorontalo pada tahun 2008 berjumlah 51.332, dengan jumlah usaha mikro sebesar 47.810 dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 58.904 dengan jumlah usaha mikro 50.745, atau sebesar 86,06% dari jumlah UMKM secara keseluruhan. (4) Misinya adalah: Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan serta mewujudkan Provinsi Gorontalo yang sejahtera, demokratis dan berkadilan. Sedangkan menurut Bank Rakyat Indonesia (Bapak Guntoro) dalam presentasinya mengenai Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat menyampaikan hal-hal berikut ini: Latar Belakang Kredit Usaha Rakyat: (1) Jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 51,3 juta unit usaha; (2) Usaha Mikro dan Kecil menyerap tenaga kerja sebanyak 90,9 juta pekerja; (3) Kontribusi Usaha Mikro dan Kecil terhadap PDB sebesar 55,6% terhadap PDB; (4) UMKMK cukup strategis dalam membantu perekonomian pada masa krisis; (5) Terbatasnya UMKMK dalam mengakses kredit/ pembiayaan dari Perbankan; (6) Terbatasnya kemampuan UMKM dalam menyediakan agunan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang produktif dan layak namun belum bankable (belum memenuhi persyaratan kredit/pembiayaan Bank) agar dapat mengakses kredit/pembiayaan dari bank serta menjembatani kebutuhan UMKMK dalam mengakses perbankan, Pemerintah menerbitkan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK. KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Usaha layak adalah usaha dari Calon Debitur



KUR yang menguntungkan/ memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/marjin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok KUR dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan Terjamin dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Belum Bankable adalah Calon Debitur KUR yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank. Dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Gorontalo (Bapak Dudung C. Setyadi) dalam paparannya menyampaikan Peranan Bank Indonesia dalam Perluasan KUR mengenai Perkembangan Perbankan di Gorontalo bahwa DPK di Gorontalo mencapai Rp 2,88 trilliun atau tumbuh 22,93%. Penyaluran Kredit mencapai Rp 4,74 trilliun atau tumbuh 22,93%. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Gorontalo telah mencapai 164.38% dengan NPLs berkisar 2,65%. Kredit investasi pada triwulan I Tahun 2012 tercatat sebesar Rp 238 milliar atau tumbuh 49,12%, sementara itu kredit modal kerja menunjukkan peningkatan positif yaitu sebesar Rp 1,41 trilliun atau tumbuh 31,25% (y.o.y). Kredit konsumsi hingga triwulan I-2012 tercatat sebesar Rp 2,36 trilliun dengan pertumbuhan sebesar 11,37% (y.o.y). Kualitas kredit UMKM yang tercermin dari rasio kredit UMKM bermasalah (Non Performing Loans/NPLs) juga masih cukup terjaga, yaitu total sebesar 3,88%. Kualitas kredit skala mikro dan skala kecil tercatat cukup baik sebagaimana tercermin dari rasio NPLs dari kedua jenis kredit tersebut yaitu masing-masing 3,10% dan 2,74%. Sedangkan kredit skala menengah memiliki rasio kredit bermasalah (NPLs) yang relatif lebih tinggi sebesar 6,78%. Bank Indonesia Kantor Pusat (Ibu Rahmi Artati) menambahkan melalui presentasinya mengenai Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan UMKM yang menjelaskan bahwa penyajian statistik kredit UMKM per Januari 2011 yang diterbitkan Bank Indonesia telah menggunakan definisi usaha sesuai dengan UU.No.20/2008 tentang UMKM, kredit UMKM mencakup Kredit Produktif di luar Kredit Konsumsi dan Kartu Kredit. Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (posisi April 2012) jika dilihat dari skala usaha, maka Kredit Usaha Menengah (47%) lebih mendominasi dari pada Kredit Usaha Kecil (32%) dan Kredit Usaha Mikro (21%). Sedangkan jenis penggunaan dan segmentasi kredit (posisi April 2012) Secara segmentasi, Kredit UMKM lebih didominasi oleh Kredit Modal Kerja (78%). Beberapa karakteristik yang melekat pada sebagian besar UMKM dan sekaligus menjadi sumber permasalahan yaitu: (1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja pada sektor UMKM; (2) Rendahnya produktifitas tenaga kerja yang berimbas pada rendahnya upah; (3)



Kualitas barang yang dihasilkan relatif rendah (belum tersertifikasi/standar); (4) Kurangnya inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru dalam produksi; (5) Lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan; (6) Kurangnya akses pemasaran ke pasar yang potensial. Sesi Tanya Jawab: Pertanyaan: Ibu Wilan Antuke (UKM). Kami memiliki beberapa usaha diantaranya adalah usaha peternakan ayam yang bibitnya kami datangkan dari pulau Jawa, selain itu juga memiliki usaha peternakan sapi dan kambing serta usaha pembuatan kue, kue kami cukup laku dalam hal pemesanan, namun yang menjadi kendala usaha kami adalah pembayaran pesanan dilakukan oleh konsumen setelah 3 (tiga) kali memesan baru dibayar sehingga kami terbatas pada modal apakah KUR bisa membantu kami dalam menambah modal usaha kami. Saran kepada Ibu dari Kementerian Pertanian, seharusnya kita tidak mengejar target tapi yang terpenting adalah realisasinya dilapangan bagaimana para petani mengatasi kegagalan panen yang diakibatkan oleh hama adalah dengan cara memutus rantai hama melalui pola tanam yang berganti sebagai contoh, 2 (dua) kali musim tanaman padi baru diganti dengan tanaman jagung. Bapak Agus Fikri (BRI). Kenapa suku bunga KUR Mikro antara Bank yang satu dengan Bank yang lain berbeda, padahal pemerintah telah mendukung suku bunga KUR agar rendah sebagai contoh suku bunga Bank BRI lebih rendah dari pada Bank yang lain. Bapak Puding (Dinas Pertanian Gorontalo Utara). Yang mau saya sampaikan adalah bahwa ada Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang diluncurkan oleh pemerintah pada Tahun 2008 agar pada Tahun 2014 Indonesia bisa swasembada daging sapi. Kami berharap program pemerintah yang telah diluncurkan agar terintegrasi satu dengan yang lainnya supaya tidak terkesan jalan sendiri-sendiri dan susah ketika berhubungan dengan perbankan. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kami membina kelompok peternak sapi dan mencoba mengajukan kredit ke perbankan maka pihak perbankan meminta agar peternak sapi mengelola peternakannya dengan profesional, saya rasa di Gorontalo belum ada peternakan sapi yang dikelola secara profesional oleh pemiliknya, Bagaimana peran Pemda dan Perbankan agar satu kata dalam menjalankan program pemerintah terkait pengembangan usaha peternakan sapi agar para peternak bisa



mengakses kredit dari perbankan. Jawaban: Sekda Propinsi Gorontalo (Ibu Winarni Manoarfa): Saya sangat mengapresiasi Ibu Wilan Antuke yang membuka usaha pembuatan kue yang telah mengikuti pembinaan bersama Dinas Tenaga Kerja Propinsi Gorontalo, Pada dasarnya Pemda telah memberikan skim untuk usaha-usaha kecil agar dapat berkembang, terkait keinginan mengembangkan usaha karena terbentur oleh permodalan maka Ibu bisa mengajukan KUR ke Bank pelaksana KUR mungkin dengan mengajukan proposal terlebih dahulu. Kepada Bapak Puding, untuk pengembangan sektor peternakan dalam rangka membangun kerjasama dengan peternakan sapi di Ciawi saat ini masih terkendala dengan SDM, kalau dilihat dari potensi peternakan sapi di Gorontalo potensinya sangat bagus, sehingga diharapkan kedepan kerjasama dengan peternakan sapi di Ciawi dapat terlaksana. Terkait bantuan, sebenarnya bantuan itu sudah ada namun biasanya peternaknya belum berminat untuk mengakses bantuan tersebut, sehingga harus ada transfer pengetahuan dan pengalaman tadi. Seperti yang Bapak Puding sampaikan bahwa saat ini banyak program dari pemerintah namun sifatnya masih parsial sehingga dengan adanya sosialisasi seperti ini dapat terjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang terkait. Kementerian Pertanian (Ibu Sumarmi): Terkait target produksi pangan khususnya swasembada daging sapi berdasarkan instruksi presiden adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan sedangkan mengenai pola tanam tanaman pangan tergantung pada kondisi dilapangan, contoh ada yang dua kali tanam padi baru ditanami tanaman lain. KUPS diluncurkan pada tahun 2009 bukan 2008, namun dalam perjalanannya masih tersendat-sendat, KUPS merupakan kredit bersubsidi yang diberikan kepada kelompok, artinya kelompok yang sudah mempunyai usaha bukan orang yang berkelompok untuk mendirikan usaha sehingga perbankan terkadang menolaknya dikarenakan usahannya memang belum ada. Bank Indonesia (Ibu Rahmi Artati): Suku Bunga merupakan perhatian bagi Bank Indonesia, Kenapa Suku Bunga KUR antara Bank yang satu dengan yang lain tidak sama pada dasarnya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia bahwa masyarakat tidak menghiraukan berapa besarnya Suku Bunga Bank yang terpenting adalah kemudahan untuk mengakses KUR, dan Suku Bunga KUR Mikro adalah maksimal 13%, tapi tergantung dari Bank pelaksana berapa Cost of Fund yang dikeluarkan untuk menyalurkan KUR dan biasannya juga dilihat dari risiko bisnisnya. Bank Rakyat Indonesia (Bapak Guntoro): Saya akan mencoba menjawab dengan



bahasa yang sederhana bahwa Bank menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan lagi ke masyarakat malalui kredit, jika bunganya rendah biasanya dana yang disalurkan bersumber dari Giro, kalo agak menengah Suku Bunganya biasanya berasal dari tabungan dan deposito, jadi kalo komposisinya lebih besar deposito dari pada tabungan maka Suku Bunga yang diterapkan juga akan tinggi., dan biasanya Bank juga membebankan biaya operasional di situ, itulah yang menyebabkan Suku Bunga antar Bank berbeda. Terkait Ibu Wilan Antuke yang membuka usaha kue, kalau memang usaha ubu prospektif, mungkin ibu bisa datang ke Kantor Unit BRI, tidak usah mengajukan proposal, cukup membawa KTP dan kartu Keluarga, nanti akan dibantu prosesnya. Berapa besarnya kredit yang diterima tergantung kebutuhan usaha IBU, artinya berdasarkan kemampuan usaha ibu untuk mencetak laba. Rekomendasi: Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan dalam Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) propinsi Gorontalo melakukan sosialisasi KUR ke Pemerintah Daerah tingkat II, sehingga ada persamaan pemahaman terkait penyaluran KUR di Gorontalo yang masih rendah; b. Penyaluran KUR di Gorontalo harus di sinkronkan dengan tujuan MP3EI, dimana Sulawesi termasuk dalam koridor 4 yaitu sektor pertanian, peternakan, minyak dan gas, jika melihat potensi ekonomi Gorontalo maka penyaluran KUR harus diorientasikan pada sektor pertanian dan peternakan; c. Untuk mempercepat penyaluran KUR di Gorontalo, diharapkan adanya tambahan Bank pelaksana penyaluran KUR di Gorontalo karena saat ini Bank pelaksana di Gorontalo baru 6 Bank (BRI yaitu, BRI Kota dan BRI Limboto), Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Sulut (Bank Sulut Kota, Limboto, Tilamuta dan Marisa), Bank Syariah Mandiri). d. Perlu dimulai kerjasama antara SKPD dan Perbankan untuk membina wilayah tertentu guna pengembangan komoditas unggulan. Sambutan penutupan Workshop/Sosialisasi Perluasan Kredit Usaha Rakyat dilakukan oleh Sraf Ahli Bidang ketenagakerjaan (Bapak Arifin Habibie) mewakili Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dalam penutupan disampaikan bahwa Kedepan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah bagaimana supaya Negara kita berdaulat di Negara sendiri, tidak dikooptasi oleh Negara lain. KUR adalah kredit yang tepat untuk membangun Negara kita, hanya KUR yang bisa diakses oleh usaha kecil dengan kemudahan persyaratannya, karena jika UKM mengajukan kredit komersial maka akan terbentur dengan segala persyaratannya. Dengan adanya MoU antara Kementerian Pertanian dengan Pemda propinsi Gorontalo diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi di Gorontalo khususnya sektor pertanian dan peternakan. Kombinasikan KUPS dengan



peternakan kambing sehingga di Gorontalo muncul desa sapi/kambing sehingga ada pemetaan terhadap wilayah peternakan di Gorontalo, karena saat ini di timur tengah kebutuhan akan kambing sangat besar. Silahkan Pemda mengkaji wilayah Gorontalo, sehingga ada tempat yang tepat untuk mengembangkan peternakan tersebut. Jumlah uang yang beredar di Gorontalo berdasarkan data Bank Indonesia adalah berkisar antara 6-7 triliun, dan uang tersebut berasal dari dana APBD, artinya belum ada usaha Investasi disitu, sehingga sektor ekonomi hanya terkonsentrasi pada sektor perdagangan saja. Jika ada 1 triliun saja uang investasi masuk ke Gorontalo maka di tahun berikutnya uang tersebut akan berlipat-lipat. Maka, berikanlah usaha kita sebesar-besarnya untuk membantu rakyat kecil, mulailah berhimpun dari usaha kecil, jika dikelola dengan baik usaha-usaha tersebut akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo, sekian dan terima kasih.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}



SOSIALISASI KUR GORONTALO TAHUN 2012

Recommend Documents