WALIKOTA GORONTALO PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN BACA TULIS HURUF AL-QUR’AN BAGI MASYARAKAT YANG BERAGAMA ISLAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA GORONTALO, Menimbang
: a. bahwa Al-Qur’an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu Rahmat bagi alam semesta yang di dalamnya terkumpul wahyu illahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya; b. bahwa kemampuan baca tulis huruf Al-Qur’an bagi umat islam merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa terhadap masyarakat pada umumnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf AlQur’an Bagi Masyarakat Yang Beragama Islam;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam Dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur’an dalam Kehidupan Sehari-hari. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO dan WALIKOTA GORONTALO MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG KEWAJIBAN BACA TULIS HURUF ALQUR’AN BAGI MASYARAKAT YANG BERAGAMA ISLAM
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan : 1.
Daerah adalah Kota Gorontalo.
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kota Gorontalo adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
6.
Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Gorontalo.
7.
Masyarakat adalah masyarakat Kota Gorontalo.
8.
Al-Qur’an adalah kitab suci umat islam yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Raulullah Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan yang membacanya akan bernilai ibadah.
9.
Pendidikan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an.
10. Tenaga Pendidik baca tulis huruf Al-Qur’an adalah para pengajar baca tulis huruf Al-Qur’an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari lembaga pendidikan baca tulis huruf Al-Qur’an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Pertama Maksud Pasal 2 Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi umat yang beragama islam dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berahlakul karim. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan kewajiban baca tulis huruf Al-Qur’an bagi masyarakat adalah : a. meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis huruf Al-Qur’an serta penghayatan terhadap Al-Qur’an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; dan b. untuk memberikan kemudahan pada masyarakat agar dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur’an. Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran kewajiban baca tulis huruf Al-Qur’an adalah masyarakat yang beragama islam. BAB III KEWAJIBAN Pasal 5 (1)
Setiap masyarakat Kota Gorontalo yang beragama islam wajib pandai baca tulis huruf Al-Qur’an dengan baik dan benar.
(2)
Pandai baca tulis huruf Al-Qur’an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. lancar membaca Al-Qur’an dengan mengenal tajwid dasar dan penulisan yang benar; b. fasih membaca dan menulis Al-Qur’an sesuai dengan ilmu tajwid serta mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.
BAB IV TENAGA PENDIDIK BACA TULIS AL-QUR’AN BAGI MASYARAKAT Pasal 6 (1)
Tenaga Pendidik baca tulis huruf Al-qur’an bagi masyarakat diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)
Tenaga pendidik baca tulis huruf Al-Qur’an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan AlQur’an.
(3)
Tenaga pendidik kewajiban baca tulis huruf Al-Qur’an merupakan tenaga pengajar yang berkualitas yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur’an.
(4)
Tenaga pendidik baca tulis huruf Al-Qur’an dapat berasal dari masyarakat atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
BAB V PENDANAAN Pasal 7 (1)
Pendanaan pendidikan baca tulis huruf Al-Qur’an merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.
(2)
Penyediaan anggaran pendidikan baca tulis huruf Al-Qur’an ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.
(3)
Ketentuan tentang jumlah pendanaan pendidikan baca tulis huruf Al-Qur’an diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota. BAB VI PENGAWASAN Pasal 8
(1)
Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dan Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewajiban baca tulis huruf Al-Qur’an bagi masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi.
BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 9 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
(2)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII SANKSI Pasal 10
(1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa : a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis
(2)
Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2012 WALIKOTA GORONTALO, TTD + CAP ADHAN DAMBEA Diundangkan di Gorontalo pada tanggal
2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, TTD + CAP DARWIS SALIM LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN BACA TULIS HURUF AL- QUR’AN BAGI MASYARAKAT YANG BERAGAMA ISLAM
I. PENJELASAN UMUM Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, dan ini merupakan prinsip otonomi daerah yang dilaksanakan saat ini. Seiring dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut, perlu memperhatikan kultur masyarakat yang ada di daerah sehingga segala kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah senantiasa berorientasi pada upaya kesejahteraan bagi masyarakat dan ini dilakukan dengan peningkatan pendidikan melalui pendidikan formal maupun non formal. Salah satu visi misi Pemerintah Kota Gorontalo adalah menjadikan Kota Gorontalo sebagai Kota Entrepreneur serta mewujudkan masyarakat Kota Gorontalo yang mandiri dan religius, hal ini terimplementasi pada obsesi masyarakat yang ingin menciptakan Kota Gorontalo sebagai Serambi Madinah sehingga menjadi kewajiban setiap umat islam yang tinggal di Kota Gorontalo untuk dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur’an dengan baik dan benar. Berdasarkan uraian tersebut salah satu upaya Pemerintah Kota Gorontalo dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur’an Bagi Masyarakat Yang Beragama Islam.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5
Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR
