GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMORg7: TAHUN2OT2 TENTANG MEKANISME PENYALUMN DANABANTUAN OPERASIONAL SEKOU\H PROVINSI TAHUN GORONTALO ANGGAMN 2012 DENGANMHMAT TUHANYANGMAHAESA
GUBERNUR GORONTALO, Menimbang : a. bahwadalamrangkaefeKifitaspenyalunan BantuanOperasional Sekolah guna mendukungprogramwajib belajarsembilantahun, maka perlu penyaluran disusunmekanisme dana dari kas umum da,erahProvinsi Gorontalo ke masing-masing satuanpendidikan dasarkabupaten/kota seProvinsi Gorontalo; pertimbangan bahwaberdasarkan sebagaimana dimaksud dalamhurufa perlu menetapkan PeraturanGubernurGorontalotentang Mekanisme Penyaluran DanaBantuanOperasional SekolahProvinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2012; Mengingat: 1. Undang-Undang provinsi Nomor38 Tahun2000tentangpembentukan (Lembaran Gorontalo NegaraRepublik Irulonesia Tahun2000Nomor25g, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomora060); Undang-undang Nomor L7 Tahun 20t13tentang KeuanganNegara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2003Nomor47,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4?.gz 3 . Undang-Undang Nomor1 Tahun20a4tentangperbendaharraan Negara (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahunzo04Nomorli, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomora355); 4. undang-undang Nomor32 Tahun 2004tentangpemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tafrun2004Nomor1215, Tambahan
Nomror 2008tentangPerubahan KeduaAtasUndang-Undang 32 Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepulllik Indonesia Tahun2008Nomor59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4844); 5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara PemerintahanPusat dan PemerintahanDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor L26, TambahanLembaranNegaraRepublik.lndonesia Nomor4438); Nomor12 Tahun2011tentangPembentukan Undang-Undang Peraturan (Lembaran Perundang-undangan NegaraRepublik Indonesiar Tahun20M Nomor82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia lrlomor5?3'il; 7. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraFl,epublik IndonesiaTahun 2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun21007 tentangPembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah,PemerintahanDaerah Provinsi, PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2007Nomor82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4737); 9. PeraturanPemerintahNomor 48 Tal'run2008 tentang Pendanaan (Lembaran Pendidikan Negara Republik Indonesia Tahun2008Nomor91, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4829,); 1 0 .Peraturan MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentilngPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagairnana telahdiubahlrcberapakali terakhirdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor21 Tahun2011 tentangPerubahan KeduaPeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2011Nomor310); 1 1 . Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor51 Tahun2011 tentangPetunjukTeknisPenggunaan DanaBantuanOperasiional Sekolah (Bos) dan LaporanKeuanganBantuanoperasionalselKolahrahun Anggaran 20L2; 12,PeraturanDaerahProvinsiGorontaloNomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah(LembaranDaerahProvinsiGorontalo Tahun2006Nomor03 SeriE); 1 3 .PeraturanDaerahProvinsiGorontalollomor 6 Tahun 20Lt tentang AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahprovinsiGorontaloTahun Anggaran 20L2;
tentilngPedoman Nomor201/PMK.07l20IL MenteriKeuangan 15. peraturan Sekolah(BOS) Tahun Umum dan AlokasiBantuanOperasional 20t2; Anggaran : MEMUTUSI(AN PENYALUMN MEKANISME TENTANG GORONTALO GUBERNUR : PERATURAN Menetapkan TAHUN GORONTALO SEKOIAHPROVINSI OPERASIONAL DANABANTUAN 2012 ANGGARAN
BABI UMUM KETENTUAN Pasal1 dengan: iniyangdimaksud Gubernur DalamPeraturan dan BelanjaDaerahyang selanjutnyadisingkatAPBDadalah 1. AnggaranPendapatan daerahyang dibahasdan disetujuibersama tahunanpemerintahan rencanakeuangan daeralr. denganperaturan danditetapkan daerahdanDPRD, olehpemerintah Gorontalo. adalahGubernur 2. Gubernur disingkatPPKDadalahkepala KeuanganDaerahyang selanjutnya 3. PejabatPengelola Gorontalo. daerahPropinsi badankeuangan yang selanjutnya disingkatKPAadalahpejabatyangdiberi 4. KuasaPengguna Anggaran kuasa untuk melaksanakansebagian kewenanganpenggunadflgg?rdn dalam melaksanakan sebagian tugasdanfungsiSKPD. adalah disingkatPPK-SKPD Keuangan SKPDyang selanjutnya 5. PejabatPenatausahaan padaSKPD. pejabatyangmelaksanakan fungsitatausahakeuangan disingkatBUDadalahPPKDyangbeftindak UmumDaerahyangselanjutnya 6. Bendahara sebagai dalamkapasitas hndaharaumumdaerah. Pejabat 7. KuasaBendahara UmumDaerahyangselanjutnya disingkatKuasaBUDardalah yangdiberikuasauntukmelaksanakan tugasdariBUD. sebagian yang selanjutnya MembayarLangsung, disingkatSPP-LS 8. Surat PerintahPembayaran adalahsurat perintahmembayaryang dikeluarkan'olehPenggunaAnggaran/Kuasa pengeluaran. Pengguna Anggaran kepadapihakketigaabu bendahara yang Danayangselanjutnya 9. SuratPerintahPencairan disingkatSP2Dadalahdlokumen sebagai digunakan dasarpencairan danayangditerbitkan olehBUDberdasarkan SPM. 10. BantuanOperasional Sekolahselanjutnya disingkatBOSadalahmerupakarn bagiandari pendapatan pusatdalamAnggaran dana transferprovinsidari pemerintah Pendapatan danBelanjaDaerah TahunAnggaran 20L2.
dasaradalahSekolahDasar/ 11. SekolahPenerimaBOSyang disebutsatuanpendidikan Menengah Menengah Pertama/Sekollah DasarLuarBiasa(SD/SDLB) danSekolah Sekolah termasuk Pertama Terbuka(SMP/SMPLB/SMPD, Menengah PertamaLuarBiasa/Sekolah SD/SMPSatu Atap (SATAP)dan Tempat KegiatanBelajarMandiriCI'KBM)yang Gorontalo. masyarakat, baiknegerimaupunswastadi seluruhProvinsi diselenggarakan kekhususan untuk menerapkan BOSadalahpemberian Keuangan 12. Pola Pengelolaan pengelolaan dariketentuan dikecualikan keuangan teftentuyangrJapat dalambatas-batas pengelolaankeuangandaerah yang berlaku umum untuk menjamrinefeKifitas program penggunaan wajibbelajarsembilan tahun. BOSdalammendukung BABII RUANG UNGKUP Pasal2 RuanglingkupPeraturanGubernurini meliputialokasianggaran,pengajuandan penyalurandanaBOSdari rekeningkasurnumdaerahsampaike rekening mekanisme satuanpendidikan bankmasing-masing dasarKabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. BABIII ALOIGSIANGGAMN Pasal3 (1) AlokasidanaBOSTahunAnggaran 20L2pemerintah Prrovinsi Gorontalo adalahsebesar (SeratusDua PuluhSatuMilyarEnamRatusTiga PuluhJuta Rp121.630.890.000,00 Delapan RatusSembilan PuluhRibuRupiah). (2) Alokasidana BOSsebagaimana dimaksudpada ayat (1) oleh Pemerintah Pusat ke rekening ditransfer kasumum daerahPemerintah Provinsi Gorontalo setiaptriwulan. (3) Rincian padaayat(1) untuksatuanFendidikan alokasidanaBOSsebagaimana dasar Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo ditetapkan denganKeputusan Gubernur. BABIV MEKANISME PENYALUMN DANA Pasal4 (1) Penyaluran danaBOSoleh pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan melaluirekening Kas Umum Daerahke rekeningbank masing-masing satuan pendidikandasar Kabupaten/Kob. (2) Penyaluran dana BOSberdasarkan daftar rincianpenerimadan jumlah BOSpada masing-masing satuanpendidikan yangtelahditetapkan dasarKabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur. (3) Penyalurandana BOS sebagaimana dimaKud pada ayat (1) dilakr"rkan dengan pembayaran mekanisme langsungdari rekeningkas umumdaerahke rckeningbank
Pasal5 (1) Penyaluran DanaBos dari rekeningKas UmumDaenahProvinsike rekeningbank 7 (tujuh)hari kerja dilakukan dasarKabupaten/Kota satuanpendidikan masing-masing KasUmumDaerahProv'insi. hibahdanaBOS,padarekening setelahditerimanya pr:ncairan dan melakukan bertanggungjawab (2) Tlm Manajemen BOSProvinsiGorontalo penyaluran danaBOStepatwaKu sesuaidenganalokasidanayangtelahditetapkan pemerintah. Pasal6 pencairan pelaksaanaan dan,aBOS,PPKD dan penyaluran (1) Untukmenunjang kelancaran TeknisKegiatan KuasaPenggunaAnggaran(KPA),PejabatPelaksana menetapkan (PPK),danBendahara Pengeluarcn. (PPTK), Keuangan PejabatPenatausahaan pada dimaksud sebagaimana danaBOS,Pejabat (2) UntukefisiendanefeKifnyapenyaluran menyiaplcan dokumen BOSProvinsisecarabersama-sama ayat(1) danTim Manajemen yangdibutuhkan. (3) Dokumen dimaKudpadaayat(2) adalah: sebagaimana danaBOSuntukmasing-masing tentangdaftarrincianpenerima Gubernur a. Keputusan dasar; satuanpendidikan pendidikan satuanr dasar; rekening bankmasing-masing b. daftarlampiran Perjanjian HibahBOS. c. Naskah yangtelahditandatangani dasardan oleh satuanpendidikan d. kwitansibermeterai satuanpendidikan dasar; atauyangmewakili (SPP-15 Langsung Pembayaran e. SuratPermintaan ); (SPM); f . SuratPerinbhMembayar dan perundang-undangan. peraturan pendukung g. dokumen lainnya sesuai (4) Penyaluran danaBOSdapatdilakukan dengancara; langsung dasaryangdilengkapi dengan dariPPKDke satuanpendidikan a. penyaluran masing-masing SPPdan SPM,sesuaidenganjumllahrekeningsatuanpendidikan dasar; langsung dari PPKDke satuanpendidikan dasaryangdilengkapi dengan b. penyaluran masing-masing dengan SPP dan SPM sesuaidenganjumlah kabupaten/kota, melampirkan rekening satuanpendidikan bankmasing-masing dasar. Pasal7 (1) Penyaluran danaBOSsebagaimana dimakud dalamPasal6 ayat (4) hurufa sudah harusselesai disiapkan setiaptriwulanyaitu: a. TriwulanI palinglambat5 (lima)harikerjaawalbulanjanuaritahunberjalan untuk kwitansimasing-masing satuanpendidikan dasar,selanjutnya SPPdanSPM3 (tiga) harikerjasetelahdanaBOSdi transferke rekeninq daerahProvinsi Gorontalo;
b. TriwulanII palinglambatakhirbulanmarettahunlrerjalanuntuk.kwitansimasinglambat5 (lima) SPPdan SPMpalinrg dasar,selanjutnya masingsatuanpendidikan Gorontalo; daerahProvinsi kerjasetelahdanaBOSdi transferke rekening c. TriwulanIII palinglambatakhirbulanjuni tahuntrcrjalanuntukkwitansimasingSPPdan SPMpalinglambat5 (lima) dasar,selanjutnya masingsatuanpendidikan Gorontalo; daerahProvinsi kerjasetelahdanaBOSdi transferke rekening d. TriwulanIV palinglambatakhir bulanseptembertahun berjalanuntuk kwitansi SPPdanSPlvlpalinglambat5 dasar,selanjutnya satuanpendidikan masing-masing Gorontalo. daerahProvinsi (lima)harikerjasetelahdanaBOSdi transferke rekening (2) Penyaluran dalamPasal6 ayalt(4) hurufa yangtelahselesai danaBOSsebagaimana Pencairan Dana SuratPermohonan diproses dan diajukanuntukdibuatkan disiapkan, (SP2D)ke Bendahara Bendaham UmumDaerahProvinsiuntuk UmumDaerah/Kuasa da*r kahupaten/kota satuanpendidikan ke rekeningbankmasing-masing disalurkan jumlahrekening satuanpendidikan dasar, sesuai dengan (3) Penyaluran dimaksud dalamPasal6 ayat (4) hurufb sudah danaBOSsebagaimana yaitu: setiaptriwulanan harusselesai disiapkan ke rekening a. TriwulanI palinglambat5 (lima)harikerjasetelahdanaBOSdi triansfer daerahProvinsi Gorontalo; danaBOSdi b. TriwulanII palinglambat 5 (lima)hari kerjaawalbulanaprilsellelah transferke rekening daerahProvinsi Gorontalo; c. TriwulanIII palinglambat5 (lima)hari kerjaawalbulanjuli setelahdanaBOSdi transferke rekening daerahProvinsi Gorontalo; d. TriwulanIV palinglambat5 (lima)harikerjaawalbuilan oKoberselLelah dana BOSdi transferke rekening daerahProvinsi Gorontalo. (4) Penyaluran danaBOSsebagaimana dalamPasal6 ayat(4) hurufb yangtelahselesai Pencairan disiapkan, diprosesdan diajukanuntukdibuatkanSuratPermohonan Dana (SP2D)ke Bendahara Bendahara UmumDaerah/Kuasa UmumDaerchPnovinsi untuk ke rekeningbankmasing-masing disalurkan satuanpendidikan dasilrkalbupaten/kota rekening denganmelampirkan satuanpendidikan bankmasing-masing dasar. (5) KuasaBUD menyampaikan SP2Dsatuan pendidikankabupaten/Nlota sebagaimana padaayat(2) dan ayat(4) ke banksebagaidasarpenyaluran dimaksud rJanaBOSke rekening bankmasing-masing satuanpendidikan dasarfGbupaten/Kota. Pasal8 Semuadokumenpenyaluran danahibahBOSdari rekeninE kas umumdaerahsampaike rekening bank masing-masingsatuan pendidikandasar kabuperten/kota, dalam pelaksanaannya pola pengelolaan melaluiprosesmekanisme APBDsefta memperhatikan danaBOS.
Pasal9 penVdluran SP2Ddari BUD/Kuasa BUDyangtelahmelaluiprors€s olehbankrnenjadibuKi transfer dana BOS ke rekening bank masing-masing satuan pendidikandasar Kabupaten/Kota. BABV KETENTUAN PEI\IUTUP Pasal10 Peraturan Gubernur ini mulaiberlakupadatanggalrlitetapkan. Agar setiaporangmengetahuinya pengundangan memerintahkanr Peraturan Gubernurini denganpenempatannya dalamBeritaDaerahProvirrsi Gorontalo.
lDitetapkan di Gorontalo padatanggal ! llaret
Diundangkan di Gorontalo padatanggal t lterct
20L2
SEKRETARIS DAEMH
GORONTALO,
PEMBINA UTAMAMADYA NrP.19621121 198503 2001 BERITADAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUNZ0t2 NOMORt
