'
r-:
-
t .
..
,
.
.
'.1....-;l-
.. :,::,-..
GORONTALCI GUBERNUR GORONTALO PERATUMNGUBERNUR NOMORE+ TAHUN2Ot2 TENTANG DANPERTANGGUNGJAWABAN TATACARAPEMBERIAN SUBSIDI,HIBAH,BANTUANSOSIALDANBANTUANKEUANGAN DENGANMHMAT TUHANYANGMAHAESA
GORONTALO, GUBERNUR MenteriDalam Pasal133ayat(3) Peraturan ketentuan Menimbang: a. bahwaberdasarkan telah beberapakali diubah NegeriNomor13 Tahun2006 sebagairnana DalamNegerillomor21lahun 2011dan Menteri terakhirdenganPeraturan mengacupadaPeraturanMenteriDalarnNegeriNomor3,2Tahun20Lt, subsidi, perlu mengaturtata cara pem@rianrlan Peritanggungjawaban yang bersumberdari hibah, bantuansosial dan bantuankeuangarn Gorontalo; danBelanjaDaerahProvinsi Pendapatan Anggaran bahwa pengaturantersebut dimaksudkanguna tertill administrasi, hibah,bantuansosial pengelolaan subs;idi, dan transparansi akuntabilitas keuangan; danbantuan dimaksuddalamhuruf a pertimbangan seba,gaimana bahwaberdasarkan tentangTataCaraPemberian Gubernur Peraturan danb, perlumenetapkan Subsidi,Hibah,BantuanSosialdan Bantuan dan Pertanggungjawaban dan BelanjaDaerah Penderpatan yangbersumber dariAnggaran Keuangan Gorontalo. Provinsi Provinsi Nomor38 Tahun 2000 tentangPembentukan Mengingat: 1. Undang-Undang Tahun2(100Nomor258, Lndonesiil (Lembaran NegaraRepublik Gorontalo Nomor4060); Inrdonesia NegaraRepublik Lembaran Tambahan Kemasyarakan Nomor8 Tahun1985tentangOrganisasii 2. Undang-undang Tahun1985Nomor44, Tambahan (Lembaga NegaraRepublikIndonesia Nomor3298); Indonesia Republik Negara Lembaran Nomor L7 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara 3. Undang-Undang
Negara Nomor1 Tahun2OO4tentangPerbendahiaraan 4. Undang-undang Tiahun2004Nomor5, Tambahan Indonesia NegaraRepublik (Lembaran Nomor4355); Indonesia Republik Negara Lembaran Pengelolaan Nomor15 Tahunzoo4tentangPemeriksaan 5. Undang-undang dan Tanggungjawab KeuanganNegara(LembaranNe1;araRepublik NegaraRepublik Lembaran TahunZO04Nomor66, Tambahan Indonesia Nomor4400); Indonesia Daerah Nomor32 Tahun2004 tentangPemerintahan 6. Undang,undang Tahun2004Nomor125,Tambahan Indonesia NegaraRepublik (Lembaran telah NegaraRepublikIndonesial,lomor4437)sebalSaimana Lembaran Nornor12 Tahun kali diubahterakhirdenganUlndang-Undang beberapa Nornor32 Tahun KeduaAtasUndang-Undang 2008tentangPerubahan Indonesia NegaraRepublik Daerah(Lenrbaran 2004tentangpemerintahan Indonesia NegaraRepublik Lembaran Tahun2008Nomor59, Tambahan Nomor4844); Keuangan Nomor33 Tahun2004tentangPerimbangan 7. Undang-undang Negara Daerah(Lembaran Pusatdan Pemerintahan antarapemerintah Negara Lernbaran Nomor:126,Tambahan Tahun2OO4 Indonesia Republik Nomor4438); Indonesia Republik g. Undang-Undang Nomor40 Tahun200,+tentangSistim.laminanSosial Tahun2004Nomor150, Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nasional Nomor+4!i6); Indonesaia Republik Negara Lembaran Tambahan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan 9. Undang-undang Tahun2009NomorL2,Tambahan Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomora967); Indonesia NegaraRepublik Lembaran Peraturan tentangPembentukan Nomor12 Tahun20L2:,. 10. Undang-Undang Tahun2011 perundang-undangan Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomor5?3fl; Indonesia Republik Negara Lembaran Nomor82,Tambahan Nomor24 Tahun2005tentangStandarAkuntansi Pemerintah 11. peraturan pemerintah Tahun2005Nomor49, Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomor450,3); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Perimbangan Nomor55 Tahun2005tentangDanra Pemerintah 12. peraturan 2005Nomor137,Tambahan T'ahun Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomor4575); Indonesia NegaraRepublik Lembaran 13. peraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentarrgPengelolaan NegaraRepublikIndonesiaTahun 2005 Daerah(Lembaran Keuangan
Urusan pemerintah Nomor38 Tahun,2007tentangPemtlagian 14. peraturan DaerahProvinsidan pemerintahan Pemerintahan Antara Pemerintah, (LembaranNegara Republik PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota NegaraRepublik Lembaran Nomor82, Tambahan Tahun2OO7 Indonesia Nomor4737); Indonesia Perangkat pemerintah tentangOrganisasi Nomor4L Tahun2t007 15. peraturan Nomor89, Tahun 20|(17 Daerah(LembaranNegaraRepublikInclonesia Nomor47a\; Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan pemerintah Nomor71 Tahun2010tentangStandarAkuntansi 16. peraturan Tahun2010Nomor123, pemerintah lindonesia Republik Negara (Lembaran Nomor5165); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Pengadaan tentangTataCiara Nomor10Tahun21011 Pemerintah 17. peraturan NegaraRepublik pinjaman l-libah(Lembaran LuarNegeridan Penerimaan NegaraRepublik Lembaran Tahun2011Nomor23, Tamtrahan Indonesia Nomor5202); Indonesia Barang/lasa tentangPengadaan Nomor54 Tahun20110 Presiden 1g. peraturan Pemerintah; MenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006terrtangPedoman 19. peraturan kali diubah pengelolaan telah beberapa Daerahsebagairnana Keuangan MenteriDalamNegeriNomor2:1Tahun2011 terakhirdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor13 KeduaatasPeraturan tentangPerubahan Daerah; Keuangan Pengelolaan Tahun2006tentangPedoman MenteriDalamNegeriNomor32 Tahun2011tentangPedoman 20. peraturan pemberian dari Anggaran Hibahdan BantuanSosialyang bersumber Daerah; danBelanja Pendapatan Pengelolaan Nomor03 Tahun2006tentangPokok-Pokok Daerah 21. peraturan 2006Nomor Tahrun Gorontalo Provinsi (Lembaran Daerah Daerah Keuangan 03 SeriE); : MEMUTUSIGN SUBSIDI,HIBAH, DAN PERTANGGUNGIAWABAN : TATA CAftAPEMBERIAN Menetapkan KEUANGAI\. DANBANTUAN BANTUAN SOSIAL BABI UMUM KETENTUAN Pasal1 dengan: Gubernuriniyangdimaksud DalamPeraturan unsurpenyelenggara daerahsebagai dan perangkat Daerahadalahgubernur 1. Pemerintah
dan perangkatdilerahsebagai adalahBupatiArualikolta 3. pemerintahDaerahKabupaten/Kota
pemerintahan daerah. unsurpenyelenggara Gorontalo di wilayahProvinsi adalahBupatiAffalikota 4. Bupati/walikota Gorontalo. DaerahProvinsi DaerahadalahSekretaris 5 . Sekretaris daerahdalamrangkapenyelenggaraan Daerahadalahsemuahakdankewajiban 6 . Keuangan segalabentuk didalamnya pemerintahan daerahyangdapatdinilaidenganuangtermasuk dlaerah. denganhakdankewajiban yangberhubungan kekayaan PPKD adalahkepalasatuan disirngkat daerahyangselanjutnya pengelola keuangan 7 . pejabat penrplolaan APBD tugasmelaksanakan daerahyangmempunyai keuangan kerjapengelola umumdaerah. bendahara sebagai danbertindak disingkatSKPKDadalah B . SatuanKerja pengelolaKeuanganDaerahyang selarrjutnya pengelolaan I\PBD. daerahyangmelaksanakan perangkat daerahpadapemerintah daerah disingkltSKPDadalahperiangkat Daerahyangselanjutnya 9 . SatuanKerjaperangkat anggaran/bllrang. padapemerintahan daerahselakupengguna TAPDadetlahtim yang dlisingkat Daerahyang selanjutnya 1 0 .Tim AnggaranPemerintah daerahyang kepaladaerah dan dipimpinoleh sekretaris dibentukdengankeputusan kepaladaerahdalamrangka kebijtlkan seftamelaksanakan tugasmenyiapkan mempunyai PPKDdan daereth, terdiridari pejabatperencana APBDyang anggotanya menyusun
kebutuhan. pejabat sesuai dengan lainya adalahrencana disingkatRKA-PPKD SKPDyangselanjutnya KerjadanAnggaran 11. Rencana UmumDaerah. Bendaharawan Selaku badan/dinas/biro kerjaanggaran adalah LZ. RencanaKerja dan AnggaranSKPDyang selanjutnyadisingkatRKA-SKPD SKPD. kegiatan dananggaratn yangberisiprogram, perencanaan danpengganggaran merupakan DPA-PPKD disingkat PPKDyangselanjutnya Anggaran Pelaksanaan 13. Dokumen UmumDaerah selakuBendaharawan pelaksanaan Badan/dinas/biro anggaran dokumen merupakan DPA-SK|PD disingkat Anggaran SKPDyangselanjutnyia Pelaksanaan L4. Dokumen sebagai dan belanjasetiapSKPDyang digurnakan dokumenyang memuatpendapatan anggaran. olehpengguna dasarpelaksanaan disingkat SP2Dadalahdokumenyang Danayangselanjutnya 15. SuratPerintahPencairan Umum oleh Bendaharawan danayang diterbitkan sebagaidasarpencairan digunakan Membayar. SuratPerintah Daerahberdasarkan disebutDPRDadalahlembaga RakyatDaerahyang selanjutnya 16. DewanPerwakilan pemerintahan daerah. perwakilan unsurpenyelenggara rakyatdaerahsebagai untukbantuanlbiayaproduksi daerarh uangdari pemerintah 17. Subsidiadalahpemberian yangdiihasilkan dapat teftentuagarhargajual produksifiasa kepadaperusahaan/lembaga banyak. terjangkau olehmasyarakat daerah dari Demerintah bantuanberupauanlg/barang Sosialadalahpemberian 18. Bantuan yangsifatnyatidaksecaraterus kelompok dan/ataumasyarakat kepadaindividu,keluarga,
poternsi terjadinya 1g. Resikososialadalahkejadianatau peristiwayangdapatmenimbulkan dan/ataumasyarakat kelompok olehindividu,keluarga, sosialyangditanggung kerentanan bencana sebagaidampakkrisissosial,krisisekonomi,krisispolitik,fenomenaalamdan terpurukdantidakdapathidup sosialakansemakin bantuan alamyangjikatidakdiberikan wajar' dalamkondisi kepada 20. Hibah adalah pemberianuang/barangatau jasa dari pemerintahdaerah pemerintahatau pemerintahdaerah lainnya,perusahaandaerah, masyarakatdan yang secaraspesifiktelah ditetapkanperuntukanya,bersifat kemasyarakatan, organisasi tidakwajibdan tidak mengikat,seftatidak secaraterus;menerusyangbertujuanuntuk daerah. penyelenggaraan urusanpemerintah menunjang disingkatNPHDadalahnaslah perjanjian 21. NaskahperjanjianHibahDaerahselanjutnya dan BelanjaDaerahantarapemerintah Pendapatan dariAnggaran hibahyangbersumber hibah. daerahdenganPenerima 22. BantuanKeuanganadalahpemberianberupauang dari pemerintahdiaerahkepada Kabupaten/ provinsli kepadapemerinErh pemerintah daerahlainyaataudari pemerintah keuanganr. kernampuan dan/ataupeningkatan Kotadalamrangkapemerataan kelurahandan desaadalah kecamatan, Khususkepadapemerintah 23. BantuanKeuangan kinerjaclaerah. yangdiberikan dalambentuktunjangan bantuan yang ditentuk oleh anggolamasyarakat adalahorganisasi kemasyarakatan 24. Organisasi profesi, kegiatan, atasclasarkesamaan secarasukarela Indonesia wargaNegaraRepublik terhadapTuhanYangMahaEsa,untukberperansefta fungsi,agama,dan kepercayaan dalamrangkamencapaitujuan nasionaldalamwadahNegara dalampembangunan Pancasilatermasukorganisasinon KesatuanRepublikIndonesiayang berdasarkan perundangketentuarn pemerintahyang bersifatnasionalyang dibentukberdasarkan undangan. disebutAPBD,adalahrencana Pendapatan danBelanjaDaerahyangselanjutnya 25. Anggaran rdaerah. daerahyangditebpkandenganperaturcn tahunanpemerintahan keuangan disingkatKPAadalahpejabatyang diberi Anggaranyang selanjutnya 26. KuasaPengguna kuasa untuk melaksanakansebagian kewenanganpengguna anggaran dalam Gubernur tugasdanfungsiSKPDsesuaiSuratKeputusan sebagian melaksanakan yangselanjutnya disingkatPPTKadalahpejabatunit TeknisKegiatan 27. PejabatPelaksana sesuai kegiatandari suatuF,rogram satuatau beberapa kerjaSKPDyangmelaksanakan Gubernur. sesuaiKeputusan denganbidangtugasnya 28. SKPDTeknisadalahsatuankerja perangkatdaerahyang tugas pokokdan fungsinya belanjasubsidi,hibah,bantuan secarateknisterhadappelaksanaan bertanggungjawab
BABIi LII.IGKUP RUANG Pasal2
dan pelaksanaan Ruang lingkup peraturanGubernurini meliputi pen,lgan$garan, pennberian danevaluas! seftarnonitoring pelaporan danpertanggungjawaban penatausahaan, dar!r{PBDProvinsi yangbersurnber subsidi,hibah,bantuansosia!dan bantuankeuangan Gorontalo Pasal3 2 berupauang. dalamPasa! dimaksud (1) Subsidi sebagaimana jasa. atatu dalamPasal2 dapatberupauang,barang, dimaksud (2) Hibahsebagaimana barang. 2 dapatberupauangataru dalamPasal dimaksud sebagaimana (3) Bantuan Sosiat i! berupauang. dalamPasal dimaksud sebagaimana (4) Bantuan Keuangan BABIII SUBSIDI BagianKesatu Provinsi Pemerintah Subsidi Pemberian RuangLingkup Pasal4 kemampuan subsidisesuati dapatmemberikan (1) pemerintah daerahprovinsiGorontalo daerah. keuangan dimaksudpadaayat (1) ditujukanuntukmembantu (2) pemberian subsidisebagaimanan agar tersediadan yang dihasilkanoleh perusalhaan/lembaga hargajual produksi/jasa olehmasYarakat. dapatdijangkau dimaksudpada ayat (1) dapat dibtlrikankepada (3) Pemberian subsidisebagaimana perusahaan/lembaga dalam rangka kegiatan yanll menunjangpenyelenggaraan Gorontalo. pemerintah di wilayahProvinsi danpembangunan Pasal5 hukum. teftentuyangberbadetn (1) Subsidi kepadaPerusahaan/Lembaga dapatdiberikan SKPD gubr:rnurmelaluirekornendasi (2) Subsidihanyadapatdiberikanatas persetujuan Teknis. pada ayat (1) adalah yang climalcsud tertentusebagaimana (3) Perusahaan/lembaga produkataujasa pelayanan umumyangdapat perusahaan lembagayangmenghasilkan kepadamasyarakat. diberikan BagianKedua Pengganggaran Pasal6 rincian,telaahandan sesuaiproposal Gubernur (1) SKPDProvinsi ataspersetujuan Gorontalo pemberian subsidikepadaperusahaan/ keuangan daerahdapatmengusulkan kemampuan Gorontalo. masyarakat di Provinsi kebutuhan lembaga tertentudalamrangkamembantu
dimarcudpada a'yat (1) maka oleh TAPDProvinsi (2) Atas persetujuansebagaimana APBD subsididalamrancangan alokasianggaran menjadidasarpencantuman Gorontalo APBD. atauPerubahan anggaran padaayat(2) adetlah dimaksud sebagaimana alokasianggaran (3) pencantuman berupauang. Pasal7 padaRKA-PPKD subsididicantumkan Pengganggaran Pasal8 dalamkelompok dalamPasal6 ayat (13)dianggarkan dimaksud (1) Subsidisebagaimana jenisbelanjasubsidi, obyekdanrincianobyekbelanjaberkenaan belanjatidaklangsung, padaPPKD. lembaga (2) Rincianobyekbelanjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) dicantunrkan penerima subsidi. danbesaran Ketiga Bagian danPenatausahaan Pelaksanaan Pasal9 peraturan daerahtentangAPBDai[auPerubahan setelahpenetapan (1) Subsididilaksanakan APBD. atasDFA-PPKD. subsidiuangberdasarkan (2) Pelaksanaan anggaran Pasal10 dalamkontraklierja samaantaraGubernurdan (1) Setiappemberian subsididituangkan penerima subsidi. perusahaan/lembaga mengenai: (2) Kontrakkerjasamapalingsedikitmemuatketentuan subsidi; danPenerima a. pemberi subsidi; b. tujuanpemberian perusahaan/lembaga; yangakanditeririna penggunaan subsidi c. besaran/rincian d. hakdankewajiban; subsidi; e. tatacarapenyaluran/penyerahan Bank f. nomorrekening untukmrenandatangani (3) Gubernurmenunjukpejabat daerahyang diberikewenangan kerjasama. Teknisyangmelakukan SKPD (4) Pejabat dimaKudpadaayat(3) adalahKepala sebagaimana penerima produk dan jam yang akan kerjasamadengan perusahaan/lembaga
Fasaiii uang'iang:rkandisubsidi bcscr*cbesai'an pci.usahaan/lembaga menetapkan (1) Guber-nui, peraturandaerahtenl.ang;\PBDProvinsi kepaladaerahberdasarkan dengankeputusan APBD. Goroniaio/Pei'ubahan padaa';at (1) rnenjadidasai' dinnaksurd sebagaimana per.usahaan/lennbaga (2) pene+apan subsidi' keqasama pelaksanaan penandatanganan sutlsididilakukan daerahkepadapenerima subsididaripemerintah (3) pernberianlpen.r,erahan nankerjasama. setelahpenandatanga Pasali2 proses;rencairan danasetelahmenerima (1) KpAdanppTKbelanjasubsididapatmelakukan PPKD. Teknisat;lspersetujuan pencairan permohonan danasubsididariSKPD pencairan danadernadministrasi kuitansi diawalidenganpenandatangan (2) prosespencairan pencairan. yangdigunakan dalamproses lainnya dengankontrakke{a samayang ayat(1) dilengkapi dimaksud (3) pencairan sebagaimana olehkeduabelahpihak. telahditandatangani pembayaran langsung(LS) dari Kas (4) pencairan subsididilakukandenganmekanisme penerima danataudari subsidi,, ke Perusahaan/lembaga Gorontalo Provinsi UmumDaerah pengeluaran terkait. SKPD ke bendahara KasUmumDaerah padaayat(4) dari ]Gs UmumDaerahke Bendahara dimaksud (5) Pencairan sebagaimana yang pengetuaran tertuangdalamkontrakkerjasama apabila hanyadapatdilakukan SKPD telahditandatangani. padaayat(4) dan ayat(5) tersebutdapatdilakukan dimaksud (6) Pencairan sebagaimana PPKD. aLaspertimbangan bertahap BagianKetiga Pelaporan danpertanggungjawaban Pasal13 laporan peftanggungjawaban penerima subsidi menyampaikan Perusahaan/lembaga pengelola selakukoordinator Daerah penggunaan CqSekretaris kepada Gubernur danasubsidi palinglambat30 hari yangmelaksanakan kerjasama, melaluikepalaSKPD keuangan dan/atau SP2D. setelahtanggalpenerbitan Pasal14 jenisbelanjia subsidipada realisasi dicatatsebagai uangkepadaPerusahaan/lembaga Subsidi berkenaan. PPKD dalamtahunanggaran Pasal15
oleh kepalaSKPDdan pihakyang yang telah ditandatangani a. perjanjiankerjasama kerjasama. melakukan penerima perusahaan/lembaga penetapan Gubernur b. suratKeputusan bukuanrekening subsidi/pemindah c. BuKitransferuangataspemberian kedua pencairan Danadan kwitansipendukung 16ngtelahditandatangani d. permohonan belahpihak. Pasal16 secaraformaldan materialterhadappenggunaan (1) penerima subsidibertanggungjawab perjanjian kerjasama. subsidiyangditerimaberdasarkan penhitungan atas buKi-bultiperbandingan meliputi penerima subsidi (2) pertanggungjawaban lainnyasesuai produkatau jasa yang akan disubsididan pengeluaran-pengeluaran peraturan Perundang-undangan. dan dipergunakan padaayat(2) disimpan dimaksud sebagaimana (3) peftanggungjawaban selakuobyekpemeriksaan. subsidi olehpenerima dananyamelaluilbendaharawan subsidiyang prosespencairan (4) pertanggungjawaban dan yangben;angkutan perda SKPD disimpan pengeluaran buKi-buKipengeluaran SKPD, menjadiobyekPemeriksaan. Pasal17 pemerintah daerahProvinsiGorontalo padalaporankeuangan subsididicantumkan Realisasi berkenaan. dalamtahunanggaran BABIV HIBAH BagianKesatu Provinsi HibahPemerintah Pemberian RuangLingkup Pasal18 keuangan daerah. kemampuan hibahsesuai (1) Gubernur dapatmemberikan memprioritaskan padaayat(1) rJilakukan setelah dimaksud (2) pemberian hibahsebagaimana pemenuhan wajib. urusan belanja (3) Pemberian dimaKudpadaayat (1) ditujukanuntuk menunjang hibahsebagaimana daerahdenganrnemperhatikan pencapaian sasaranprogramdan kegiatanpemerintalr rasionalitas, danmanfaatuntukmasyarakat. kepatutan, asaskeadilan, padaayat(1) rnemenuhi kriteriapalingsedikit: (4) Pemberian dimaksud hibahsebagaimana telahditetapkan; secaraspesifik a. peruntukannya kecuali b. tidakwajib,tidak mengikatdan tidakterusmenerussetiaptahunanggaran,
Pasal19 kePada: Hibahdapatdiberikan a. b. c. d. e. f. g.
Pemerintah; pemerintah daerahlainnYa; perusahaan daerah; semiPemerintah; organisasi veftikal; lembaga/instansi dan/atau masyarakaU kemasYarakatan. organisasi Pasal20
dimaKuddallamPasal19 huruf a diberikan sebagaimana (1) Hibahkepadapemerintah yangwilayah pemerintah nonkementerian kepadasatuankerjadarikementerian/lembaga beradadi daerahprovinsi kerjanya /kabupaten/kota. dalamPasal19 hurufb dimaksud daerahlainnyasebagaimana (2) Hibahkepadapemerintah diamanatkan daerahsebagaimania kepadadaerahotonombaruhasilpemekaran diberikan perundang-undangan. peraturan dimaksuddalam Pasarl19 huruf c daerahsebagaimana (3) Hibah kepadaperusahaan penerusan hibahyangditerima kepadaBadanUsahaMilikDaerahdalamranglka diberikan perundangperaturarn sesuaidenganl<etentuan pemerintahdaerahdari Pemerintah undangan. dimaKuddalamPasal19 hurufd sebagaimana (4) Hibahkepadaorganisasi semipemerintah dimaKud. organisasi kegiatan dalamrangkaoperasional diberikan dalamPasal19 hurufe dimaksud vertikalsebagaimana (5) Hibahkepadalembaga/instansi padainstansi programdan kegiatan-kegiatan dalamrangkapelaksanaan dapatdiberikan anggarannya. vertikalyangtidaktersedia dimaksuddalamPasal19 huruf f diberikan (6) Hibahkepadamasyarakat sebagaimana kepadakelompokorangyang memilikikegiatantefterntudalambidangperekonomian, nonpendidikan,kesehatan,keagamaan, kesenian,adat istiadat,dan keolahragaan profesional. dimaKuddalamPasal19 hurufI sebagaimana kemasyarakatan (7) Hibahkepada organisasi peraturan yang dibentukberdasarkan diberikankepadaorganisasikemasyarakatan perundang-undangan. Pasal21 20 ayat(4) dalamParsal (1) Hibahkepadaorganisasi sebagaimana dimaksud semipemerintah palingsedikit: denganpersyaratan diberikan
Pasal20 ayat(5) diberikan dimaksud veftikalsebagaimana (2) Hibahkepadalembaga/instansi palingsedikit: denganpersyaratan kePanitiaan; a. SuratKePutusan Gorontalo di wilayahProvinsi b. dilaksanakan dimaKuddaliamPasal20 ayat (6) diberikan sebagaimana (3) Hibahkepadamasyarakat palingsedikit: denganpersyaratan yangjelas;dan kepengurusan a. memiliki Gorontalo Provinsi dalamwilayahPemerintah b. berkedudukan dalamPa:nl20 ayat(7) climaksud sebagaimana kemasyarakatan (4) Hibahkepadaorganisasi palingsedikit: denganpersyaratan diberikan .3(tiga)tahun, sekurang-kurangnya daerahsetempat a. telahterdaftarpadapemerintah perundang-undlangan; lainolehperaturan ditentukan kecuali Provinsi Gorontalo. dalamwilayahpemerintah b. berkedudukan tetaP. c. memilikisekretariat BagianKedua Penganggaran Pasal22 semipemerintah' perusahaan daerah,organisasi pemerintah daerahlainnya, (1) Pemerintah, hibahsecara usulanr dapatmenyampaikan kemasyarakatan dan organisasi masyarakat teftuliskepadaGubernur. (2) GubernurmenunjukPPKDatau SKPDTeknis untuk melakukanerraluasiusulan padaayat(1). sebagaimana dimaksud hasil dimaKudpadaayat(2) menyampaikan Teknissebagaimana (3) PPKD atauKepalaSKPD '[APD. kepada Gubernurmelalui beruparekomendasi evaluasi padaayat(3) dimaksudl pertimbangan sebagaimana atasrekomendasi (4) TAPDmemberikan keuangan daerah. dankemampuan sesuai denganprioritas Pasal23 terhadapprosespengajuan (1) GubernurmenunjukSKPDterkaituntuk beftanggungjawab TAPD. rekomendasi hibahberdasarkan anggaran (2) Daftarpenerimahibahyang telah dievaluasiPPKDatau SKPDTeknisdisahkanoleh sekretaris daerahselakuketuaTAPD. Pasal24 TAPD)sebagaimana (1) Rekomendasi PPKDatau kepalaSKPDTeknisdan peftimbangan dimaksuddalamPasal22 ayat (3) dan ayat (4), Pasal23 ayat (2) menjadidasar
paciaayat(i), meiiputianqgaran ciimaksuci sebagaimana anqgaran (2) pencanruman aiokasi jasa. cjaniaiau hibahberupauang,baranq, Pasal 25
RIG-PPKD' ciaiam (i) Hibahberupauanqdicantumkan ciaiamR|G-!;KPD' (2) Hibahberupabarangatauiasaciicantumkan dimaksudpadaayat (1) dan avat (2) meniadi sebagaimana (3) RKA-PpKD dan RKA-SKPD sesuaiperaturanperundangAPIBD hibahdalamAPBD/Perubahan dasarpenganggaran undangan. Pasal26
belaniatidaklangsung, ienisbelanja dalamkelompok (1) Hibahberupauangdianggarkan padaPPKD. hibah,obyek,danrincianobyekbelaniaberkenaan yang dalamkelompokbelanialiangsung (2) Hibahberupabarangatau jasa dianggarkan kedalamprogramdan kegiatan,yang diuraikankedalamjenis belania diformulasikan barangdan jasa, obyek belaniahibah barangdan jasa berkenaankepadapihak dan rincianobyek belanjahibah barangatau iasa kepadapihak ketiga/masyarakat, padaSKPD. berkenaan ketiga/masyarakat (3) Rincianobyekbelanjasebagaimana dimaksudpadaayat (1) dan ayat (2) dicantumkan hibah. danbesaran namapenerima BagianKetiga danPenatausahaan Pelaksanaan Pasr,l27 Perubahan peraturandaerahtentangAPBDa1!au (1) Hibahdilaksanakan setelahpenetapan APBDdisetujui. atasDPA-PPKD. (2) Pelaksanaan hibahberupauangberdasarkan anggaran atasDPII-SKPD. (3) Pelaksanaan hibahberupabarangataujasaberdasarkan anggaran Pasal28 yang HibahDaerah(NPHD) Perjanjian (1) Setiappemberian dalamNaskah hibahdituangkan daerahdan/ataukepalaSKPDatas Sekretaris bersamaoleh Gubernur, ditandatangani hibah. namaGubernur danpenerima padaayat(1) palingsedik,it mengenai: memuatketentuatn (2) NPHDsebagaimana dimaksud hibah; a. pemberi danpenerima hibah; b. tujuanpemberian penggunaan hibahyangakanditerirna; c. besaran/rincian d. hakdankewajiban;
Pasal29 uangataujenisbarangatau hibahbesertabesaran daftarpenerima menetapkan (1) Gubernur peraturandaerah Gubernurberdasarkan denganKeputusan jasa yangakandihibahkan APBD dan PeraturanrGubernurtentang penjabaran tentang ApBDiperubahan APBD. APBD/Perubahan dimaksudpada ayat (1) menjadi dasar (2) Daftar penerimahibah sebagaimana hibah. penyal uran/PenYerahan hibahdilakukan daerahkepadapenerima hibahdari pemerintah (3) penyaluran/penyerahan penanciatanganan NPHD. setelah Gubernur, hillahsesuaiKeputu:;an (4) Hibahyangtidaktermasukdalamdaftarpenerima proposal dari calonpenerimahibahatau hibahdiiakukanberdasarkan prosespemberian Gubernurdan Sekretaris telaahanSKpDteknisyang ditujukankepadaGubernur/Wakil Daerah. sesuai olehPPKD padaayat(4) apabiladisetujui dimaksud hibahsebagaimana (5) Terhadap kemampuankeuanganciaerah,penentuanjumiah besaranyang alcandiberikan Daerah. danSekretaris Gubernur denganGubernurAffakil dikonsultasikan dimaksudpadaayat (4) yang belumtercantum hibahsebagaimana (6) Untukpemberian pada dapatdituangkan cianselanjuntya akanditampung Gubernur, dalamKeputusan padaperubahan APBD. Gubernur Keputusan atashibah APBD,pertanggungjawaban sesudahperubahan (7) Dalamhai hibahdiberikan padaiaporan realisasi anggaran. dilaporkan dimaksud Pasal30 prosespencairan danasetelahmenerima (1) KpAdanPPTKbeianjahibahdapatmelakukan hibah hibahdari penerima pencairan permohonan danahibahdan rincianpenggunaan PPKD. ataspersetujuan pencairan danadilnadministrasi kuitan:;i (2) prosespencairan diawalidenganpenandatangan pencairan. yangdigunakan dalamproses iainnya foto prosespencairan danahibahKPAcjianPPTKdapatmemintakan (3) Untukkelancaran diripenerima. danidentitas copyrekening denganNPI{Dyangtelah (4) Pencairan dimaKudpadaayat (1) dilengkapi sebagaimana olehkeduabeiahpihak. ditanciatangani secara (5) Pencairan hibahdalambentukuang dalamjumlahtertentudapatdil,akukan pembayaran iangsung(LS) ke PPKD denganmekanisme bertahapatas pertimbangan pengeluaran SKPD bankbendahara hibahdanatauke rekening rekening bankpenerima terkait. Pasal31 pada peraturan Pengadaan barang dan jasa dalam rangkahibah harus berpedoman
BagianKeemPat danPertanggungjawatban Pelaporan Pasal32 Gubernur penggunaan hibahkep,ada laporan (1) penerima hibahberupauangmenyampaikan terkait. SKPD tembusan PPKD dengan melalui hibah laporanpenggunaan (Z\ penerimahibahberupabarangatau jasa menyampaikan terkait. kepalaSKPD melalui Gubernur kepada Pasal33 jenisbelaniahibahpadaPPKDdalamtahun realisasi (1) Hibahberupauangdicatatsebagai berkenaan. anggaran obyekbelanjahitlahpadajenis (2) Hibahberupabarangataujasa dicatatsebagairealisas;i padaSKPD terkait. belanjabarangdanjasadalamprogramdankegiatan Pasal34 TeknisKegiatan (KPA)danPejabatPelaksana Anggaran KuasaPengguna Pertanggungjawaban (PPTK) hibahmeliputi: ataspemberian WakilGubernur; Gubernur, hibahkepada a. usulandaricalonpenerima hibah; daftarpenerima kepaladaerahtentangpenetapan b. keputusan c. NPHD; bahwahibahyangditerimaakan hibahyangmenyatakanr d. suratpernyataandari penerima sesuai denganNPHD(bermaterai); digunakan hibahberupauangalaubuKiserahterirnabarang/jasa e. buKitransferuangataspemberian hibahberupabarangfasa; ataspemberian yangtelah ditandatangani kedua Pencairan danadan kwitansipendukung f. Permohonan belahpihak. Pasal35 hibah (1) Penerima secaraformaldan materialataspenqgunaan hibahbeftanggungjawab yangditerimanya. penerima (2) Peftanggungjawaban : hibahmeliputi penggunaan hibah; a. laporan jawabyangmenyatakan bahwahibahyang diterimatelah tanggung b. suratpernyataan NPHD; sesuai dan digunakan perunclang-undangan yanglengkap pengeluaran dansahsesuaiperaturan c. buKi-bukti bagi bagipenerimahibahberupauangatau salinanbuKi serahterimabarang/jasa
dimaksudpada a'yat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana (3) Pertanggungjawaban palinglambattanggal10 bulanJanuaritahunanggaran kepadaGubernur disampaikan sebelumnya laporanpertanggungjawaban dansecaraberkalamenyampaikan berikutnya, kepadaPPKDkecualiditentukanlain prosestahapanpembayaran ketikamengajukan perundang-undangan. peraturan sesuai dimaksudpada ayat (2) huruf c disimpandan sebagaimana (4) pertanggungjawaban hibahselakuobyekpemeriksaan. olehpenerima dipergunakan hibah yang prosespencairandananyamelalui lbendaharawan (5) pertanggungjawaban sebagai disimpanpadaSKPDbersangkutan pengeluaran SKPD,buKi-buKipengeluaran obyekpemeriksaan. Pasal36 dalam pernerintah Gorontalo Provinsi padalaporan keuangan (1) Realisasi hibahdicantumkan berkenaan, tahunanggaran penerima denganakhir hibahsampari kepada (2) Hibahberupabarangyangbelumdiserahkan persediaan dalamneraca. sebagai dilaporkan berkenaan tahunanggaran Pasal37 sesuaistandarakuntansi Realisasihibah berupa barang dan/ataujasa dikonversikan padacatatanataslaporan padalaporanrealisasi anggarandan diungkapkan pemerintahan pemerintah Gorontalo. Provinsi laporankeuangan dalampenyusunan keuangan BABV BANTUAN SOSIAL BagianKesatu Provinsi SosialPemerintah Bantuan RuangLingkupPemberian Pasal38 masyarakat sesuai (1) Gubernur bantuansosialkepadaanggota/kelompok dapatmemberikan keuangan daerah. kemampuan (2) Pemberian dimaksudpradaayat (1) dilakukansetelah bantuansosialsebagaimana pemenuhan memperhatikan asaskeadilan, belanjaurusanwajibdeng;an memprioritaskan rasionalitas danmanfaatuntukmasyarakat. kepatutan, Pasal39 masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal38 ayat(1) meliputi: Anggota/kelompok yang mengalami keadaanyang tidak stabil a. individu,keluarga,dan/ataumasyarakat politik,bencana, ailamagardapat ataufenomena sebaqai akibatdarikrisissosial,ekonomi,
dan bidanglainyangberperan keagamaan, bidangpendidikan, b. lembaganon pemerintahan terjadinya untuk melindungiindividu,kelompokdan/ataumasyarakatdari kemungkinan resikososial. Pasal40
dimaKuddalamPasal38 ayat(.1)memenuhi sosialsebagaimana (1) pemberian bantuan palingsedikit: kriteria a. seleKif; penerima persyaratan bantuan; b. memenuhi dan tidak terus menerus,kecualidalamkeadaantertentudapat c. bersifatsementara berkelanjutan;
tujuan d. sesuai Penggunaan' dimaksudpadaayat (1) ihurufa diartikanbahwabantuan (2) Kriteriasele6if sebagaimana sosial hanya diberikankepadacalon penerimayang ditujukan untuk nrelindungidari resikososial. kemungkinan
padaayat(1) hurufb climaksud penerima bantuansebagaimana (3) Kriteriapersyaratan meliputi: yangjelas;dan identitas a. memiliki Gorontalo. dalamwilayahProvinsi b. berdomisili padaayat(1) dimaksudl sebagaimana dantidakterusmenerus (4) Kriteriabersifatsementara wajibdantidakharusdiberikan bantuansosialtidat< bahwapemberian hurufc diartikan setiaptahunanggaran. padaayat (1) huruf c climaksud sebagaimana (5) Keadaanteftentudapat berkelanjutan sampaipenerima setiaptiahun anggaran diaftikanbahwabantuansosialdapatdiberikan telahlepasdariresikososial. bantuan dimak;udpadaayat(1) lhurufd bahwa (6) Kriteriasesuaitujuanpenggunaan sebagaimana sosialmeliputi: bantuan tujuanpemberian sosial; a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan kemiskinan; dan e. penanggulangan f. penanggulangan bencana. Pasal41 untuk (1) Rehabilitasi dalamPasal40 ayat(5) hurufa clitujukan dimaksud sosialsebagaimana yang mengtlamidisfungsi kemampuan seseorang memulihkan dan mengembangkan
dalamPasal40 ayat (6) hurufb ditujukan dimaksud sosialsebagaimana (2) Perlindungan sosialseseorang' dankerentanan resikodariguncangan danmenangani untukmencegah dapat dipenuhisesuai hridupnya agar kelangsungan keluarga,kelompokmasyarakat dasarminimal. dengankebutuhan dalamPasal40 ayat(6) hunlf c ditujukan dimaksud sosialsebagaimana (3) pemberdayaan sosial rnasalah yangmengalami masyarakat. ataukelompok seseorang untukmenjadikan dasarnya. kebutuhan mampumemenuhi daya,sehingga mempunyai skema dalamPasal40 ayat(6) hurufd merupakan dimaksud sosialsebagaimana (4) Jaminan kebutuhan penerima bantuanagardapatmementrhi yangmelembaga untukmenjamin dasarhidupnya Yanglayak. dalamPasal40 ayat (6) hurufe dimaksud sebagaimana kemiskinan (5) penanggulangan keluarga, terhadaporiEng, program,dan kegiatanyangdilakukan kebijakan, merupakan sumbermatapencaharian ataumempunyai yangtidakmempunyai masyarakat kelompok yanglayakbagikemanusiaan. kebutuhan dantidakdapatmemenuhi dimaksuddalamPasal40 ayat (6) huruf f (6) penanggulangan bencanasebagaimana untukrehabilitasi. upayayangditujukan serangkaian merupakan Pasal42 olehpenerima (1) Bantuansosialdapatberupauangataubarangyangditerimalangsung sosial. bantuan padaayat (1) adalahuangyang dimaksud (Z\ Bantuansosialberupauangsebagaimana bagianakmiskin,yayasan sepeftibeasiswa diberikansecaralangsungkepadapenerima lanjutusia,terlantar,cacatberatdan yatimpiatu,nelayanmiskin,masyarakat pengelola yangtidakmampu. putraputripahlawan kesehatan tunjangan padaayat(1) adalahbarangyang dimaksud (3) Bantuan sosialberupabarangsebagaimana untuk operasional sepertibantuankendaraan kepadapenerima secaralangsung diberikan tidakmampu,bantuanperahuuntuknelayan sekolahluarbiasaswastadan masyarakat kepadayatimpiatu/tunasosial,ternakbagikelompok miskin,bantuanmakanan/pakaian kurangmampu. masyarakat BagianKedua Penganggaran Pasal43 kepada Gubernur. usulanterftulis menyampaikan (1) Anggota/kelompok masyarakat pada rdimaksud usulantertulissebagaimana (Z) Gubernur, evaluasi melaluiPPKDmelakukan ayat(1). hasil evaluasiberupa (3) PPKDsebagaimana dimaksudpada ayat (2) menyampaikan TAPD. kepada rekomendasi Gubernurmelalui
Pasal44 terhadapprosespengajuan SKPDTeknisuntukbertanggungjarruab rnenunjuk (1) Gubernur TAPD. rekomendasi bantuansosiatberdasarkan anggaran PPKDatauSKPDTeknisdisahkan (2) Daftarpenerlmabantuansosialyangtelahdievaluasi DaerahselakuKeiuaTAPD. olehSekretaris 45 Pasal dalamPasal43 ayat ppKDdanpertimbangan dimaksud TAPDsebagaimana ( 1 ) Rekomendasi bantuan alokasiangqaran (3) danayat(4), pasal44 ayat(2)menjadidasarpencantuman APIBD. DaerahtentangAPBDatauPerubahan Peraturan Sosialdalamrancangan anggaran padaayat(2), meliiputi dimaksud sebagaimana anggaran alokasi (2) pencantuman barang. sosialberupauangdan/atau bantuan Pasal46 dalamRKA-PPIO. ( 1 ) Bantuan sosialberupauangdicantumkan dalamRKA-SKPD. (2) Bantuan sosiatberupabarangdicantumkan dimaKudpadaayat (1) dan ayat (2) menjadi sebagaimana (3) RKA-ppKD dan RI(A-SKPD APBD. sosialdalamAPBD/Perubahan bantuan dasarpenganggaran Pasr,l47 Pasal45 ayat(f) dianggarkan daliam dimaksud (1) Bantuan sosialberupauangsebagaimana jenisbelanjallantuansosial,obyrek, danrincian belanjatidaklangsung, dalamkelompok obyekbelanjaberkenaanpadaPPKD. dimaksuddalam Pasal45 ayat (2) (2) Bantuansosial berupabarangsebagaimana program dan yangdiformulasikan kedalarn belanjalangsung dalamkelompok dianggarkan bantuan jenisbelanjabarangdanjasa,obyekbrelanja yangdiuraikankedalam kegiatan, dan yang akan diserahkan kepadapihakketiga/masyarakat, sosialbarangberkenaan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkanpihak padaSKPD. berkenaan ketiga/masyarakat dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) (3) Dalamrincianobyek belanjasebagaimana sosi,al. danbesaranbantuan namapenerima dicantumkan BagianKetiga danPenatausahiaan Pelaksanaan Pasal48 (1) BantuanSosialdilaksanakan setelahpenetapanperaturandaerahtentangAPBD APBD. Perubahan
Pasal49 sosialdengankeputusan dan besaranbientuan daftarpenerima menetapkan (1) Gubernur APBDdan peraturandaerahtentang APBD/Perubahan kepaladaerah berdasarkan APBD' APBD/Perubahan tentangpenjabaran peraturan Gubernur padardaftarpenerimatnntuansosial bantuansosiatdidasarkan (2) penyaluran/penyerahan padaayat(1). dimaksud daerahsebagairnana kepala yangtercantum dalamkeputusan (3) Setiappenerimabantuansosialharusmemilikirekeningbank atas namakelompok perorangan. maupun (4) Bantuansosialyang tidak termasukdalam daftar penerimabantuansosialsesuai proposaldari calon KeputusanGubernur,prosespemberiandilakukanberdasarkan penerima bantuan sosial atau telaahan SKPD teknis yang ditujukan kepada Daerah. danSekretaris Gubernur GubernurArVakil padaa)'at(4) apabiladisetujuiolehPPKD dimaksud (S) Terhadap bantuansosiatsebagaimana jumlahbesaranyangakandiberikan daerah,penentuan keuangan sesuaikemampuan Daerah. danSekretaris Gubernur denganGubernurAffakil dikonsultasikan dimaksudpadaayat (4) yang belum (6) Untukpemberian bantuansosialsebagaimana dapatdituangkan danselanjuntya akanditampung Gubernur, dalamKeputusan tercantum padaperubahan APBD. padaKeputusan Gubernur atasbantuan perubahan APBD,peftanggungjawaban (Z) Dalamhal hibahdiberikansesudah padalaporan anggaran. realisasi dilaporkan sosialdimaksud Pasal50 prosespencairan danasetelah (1) KPAdan PPTKbelanjabantuansosial dapatmelakukan dana rincianpenggunaan pencairan permohonan danabantuansosial,proposal menerima PPKD. ataspersetujuan bantuansosialdaripenerima (2) Proposal dimaKudayat(1) adalah: sebagaimana atauyayasanharusdiketahuiolehrKepalaDesa/ Sosia/Masyarakat a. untukOrganisasi LurahatauCamat. Sekolah/ReKor. olehKepala diketahui denganpendidikan b. untukyangberhubungan kwitansi pencairandana dan (3) Prosespencairanditandai dengan penandatangan yangdigunakan dalamprosespencairan. lainnya administrasi foto copy prosespencairan dana,KPAdan PPTKdapatmemintakan (4) Gunamemperlancar penerima sosial. bantuan rekening danidentitas (lS) langsung dengancarapembayaran (5) Pencairan bantuansosialberupauangdilakukan sosial. bantuan ke rekening bankpenerima (lima (6) Dalamhalbantuan denganRp5.0t10.000,00 sosialberupauangdengannilaisanrpai juta rupiah)pencairannya tambahuangfIU) melalui melaluimekanisme dapatdilakukan
(limajuta nupiah)dapat bantuansosiallebih dari Rp5.000.000,00 (7) Untukpencairan PPKD. ataspertimbangan secarabertahap dilakukan dimaksud bantuansosialsebagaimana (g) penyaluran danabantuansosialkepadapenerima uangbantffinsosi?l. buKipenerimaan padaayat(4) dilengkapi dengankuitansi Pasal51 padaperaturan pengadaan barangdanjasadalamrangkabantuansosialharusberpedoman perundang-undangan. Keempat Bagian danPertanggungjawaban Pelaporan Pasal52 penggunaan sosial bantuan laporan sosialberupauangmenyampaikan (1) penerima bantuan terkait. kepalaSKPD dengantembusan kepada GubernurmelaluiPPKD bantuan laporanpenggunaan (Z\ Penerimabantuansosialberupabarangmenyampaikan terkait. kepala SKPD melalui Gubernur sosialkepada Pasal53 jenisbelanjabantuian sosialpada (1) Bantuan sosialberupauangdicatatsebagairealisasi berkenaan. PPKD dalamtahunanggaran sosialpada obyekbelanjabanturan (2) Bantuan sosialberupabarangdicatatsebagairealisasi padaSKPD terketit. jenisbelanjabarangdanjasadalamprogramdankegiatan Pasal54 bantuansosialmeliputi: KPAdanPPTK ataspemberian Pertanggungjawaban dansekretaris WakilGubernur sosialkepada Gubernur, bantuan a. usulandaricalonpenerima daerah; bantuansosial; daftarpenerrima kepaladaerahtentangpenetapan c. keputusan bahwab;antuansosial dari penerimabantuansosialyangmenyatakan d. SuratPernyataan yangditandatangani yangditerimaakandigunakan diatas sesuaidenganperuntukannya meterai. bantuansosialberupauangatau buKi uangatas pemberian e. buktitransfer/penyerahan bantuansosialberupabarang. serahterimabarangataspemberian yangtelahditandartangani pencairan kedua f. Permohonan danadan kwitansipendukung belahpihak. Pasal55 (1) Penerima secarafornnal dan materialatilspenggunaan bantuansosialbeftanggungjawab sosialyangditerimanya. bantuan
sosial; barrtuan sosialolehpenerima penggunaan bantuan a. laporan yang menyatakanbahwa bantuansosialyang b. surat pernyataantanggungjawab dan denganusulan; sesuai telahdigunakan diterima perundiang-undangan yanglengkap dansahsesuaiperaturan c. buKi-buKipengeluaran bantuansosialberupauangatausalinanbuktiserahterirnabarangbagi bagipenerima penerima sosialberupabarang. bantuan dimaksudpada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana (3) Pertanggungjawaban palinglambattanggal10 bulanJanuaritahunanggaran kepadaGubernur disampaikan perundang-undangan. lainsesuaiperaturan kecualiditentukan berikutnya, dimaKud pada ayat (2) huruf c disimpandan sebagaimana (4) peftanggungjawaban sosialselakuobyellpemeriksaan. bantuan olehpenerima dipergunakan Pasal 56 (1) RealisasibantuanSosialdicantumkanpada laporankeuanganpemerintahProvinsi berkenaan. dalamtahunanggaran Gorontalo Sosial kepadapenerimalbantuan (2) Bantuansosialberupabarangyangbelumdiserahkan dalam sebagaiper:sediaan dilaporkan berkenaan sampaidenganakhirtahunanggaran neraca. Pasal57 pemerintahan sesuaistandarakuntansi Realisasi bantuansosialberupabarangdikonversikan dalam padacatatanataslaporankeuangan dandiungkapkan padalaporanrealisasi anggaran pemerintah Provinsi Gorontalp. penyusunan laporankeuangan BABVI KEUANGAN BANTUAN Provinsi Pemerintah Keuangan Bantuan RuangLingkupPemberian Pasal58 sesuai kepadakabupaten/kota provinsidapatmemberikan bantuankeuangan (1) Pemerintah pemerintah lebupaten/kota kewenangan keuangan daerahdan merupakan kemampuan perundang-undangan. yangdiaturdalamperaturan sebagaimana dalamrangkapemerataan manaAyat(1) ditujukan (2) Pemberian sebagai keuangan bantuan programdan kegiatan keuangan untukmenunjang kemampuan dan atau peningkatan rnaupun kelurahan/desa. pemeri kecamatan di kabupaten/kota, ntahProvinsi ke Provinsi olehpemerintah (3) Pemberian sebagaimana ayat(1) diberikan bantuankeuangan pemerintah kabupaten/kota dalambentuk: yangbersifat umum;dan keuangan a. bantuan
Pasal59 dimaKudpadaPasal58 ayat(3) hurufa arjalahbantuan sebagaimana keuangan (1) Bantuan kepada diserahkansepenurhnya keuangandimana peruntukandan penggunaannya penerima bantuan' pemerintah Kabupaten/Kota padaPasal58 ayat(3) hurufb adalahbantuan dimaksud sebagaimana keuangan (2,)Bantuan olrrhpemerintah diarahkan/ditentukan danpenggunaannya dimanaperuntukan keuangan bantuan. daerahPemberi BagianKedua Pengganggaran Pasal60 us;ulanbantuankeuangansecara dapat menyampaikan (1) pemerintahkabupatenlkota Gubernur. tertuliskePada (2) GubernurmenunjukSKPDTeknis untuk melakukanevaluasiusulansebagaimana padaaYat(1). dimaksud hasilevaluasi padaayat(2) menyampaikanr dimaksud (3) KepalaSKPDTeknissebagaimana melaluiTAPD. kepadaGubernur beruparekomendasi dimaKudpadaayat(3) sebagaimana pertimbangan atasrekomendasi (4) TApDmemberikan daerah. keuangan dankemampuan sesuai denganprioritas Pasal61 dimaKuddalamPasal TAPDsebagaimana (1) Rekomendasi kepalaSKPDdan pertimbangan bantuankeuangan anggaran alrokasi 60 ayat(3) danayat(4) menjadidasarpencantuman APBD. tentangAPBDmaupunPerubahan Daerah Peraturan dalamrancangan dimaksudpadaayat (1) yang meliputi (2) Pencantuman alokasianggaransebagaimana yanglbersifat khusus yangbersifatumummaupunbantuankeuangan bantuankeuangan dalamRKA-PPKD. dicantumkan anggarannya bantuan dasarpenganggaran (3) RKA-PPKD dimaKudpadaayat (2) men;iadi sebagaimana perundang-undangan. APBDsesuaiperaturan keuangan dalamAPBD/Perubahan Pasal62 keuanganyang tlersifatkhusus (1) Bantuankeuanganyang bersifatumumdan bantuanr jenis belanjabanl.uan keuangan belanjatidak langsung, dalamkelompok dianggarkan padaPPKD. rincianobyekberkenaan kepadakabupaten/kota nama (2) Rincianobyek belanjasebagaimana dimaksudpada ayat (1) dicantumkan penerima bantuankeuangannya. kabupaten/kota danbesaran
BagianKetiga danPenatausahaian Pelaksanaan Pasal63 peraturan daerahtentangAPBDatau setelahpenetapan dilaksanakan (1) Bantuankeuangan APBD. Perubahan DPA-PPKD' berdasarkan kepadakabupaten/kota bantuankeuangan anggaran (2) pelaksanaan Pasal64 SurartPernyataan (1) Bantuankeuanganyang bersifat umum harus mencantumkan dan olehBupatiAA/alikota yangditandatangani pencantuman dalamAPBDKabupaten/Kota penerima. Kabupaten/Kota KetuaDPRD surat (2) Bantuankeuanganyang bersifat khusus disampinrgharus mencantumkan pernyataansebagaimanadimaksudpada ayat (1), ditambah SurartPernyaban yangditandatangani olehBupati/ pemanfaatan yangtelahditetapkan sesuaiperuntukan penerima. danKetuaDPRDKabupaten/Kota Walikota dimaKudpadaal/at (2) adalah yang bersifatkhusussebagaimana (3) Bantuankeuangan bantuanyang prosespencairandananyamelaluikas umum daerahkabupaten/kota penerima. rlan desayang kecamatan yangbersifatkhususkepadapemerintah (4) Bantuankeuangan melaluikas umum provinsi,pencairannya penggunaannya ditetapkanoleh pemerintah pengeluaran teknis. SKPD bendahara daerahke rekening Pasal65 bersifat pengelolaan, besarananggaranuntukbantuankeuangan (1) Gubernurmenetapkan yangbersifat sertaprogramdankegiatanuntukbantuankeuangarn umum,dananggaran Gubernur. khusus dalamKeputusan daerahK.abupaten/Kota (2) Penyaluran/penyerahan bantuankeuangankepadapemerintah maksrud dalamPasal sebagaiamana suratpernyataan setelahditandatanganinya dilakukan 64 ayat(1) dan/atauayat(2). Pasal66 prosespencairetn danasetelah dapatmelakukan (1) KPAdanPPTKbelanjabantuankeuangan pencairan maupunSKPDteknis kabupaten/kota, permohonan danapemerintah menerima pemerinrtah kecamabn yangbeftanggungjawab bantuankeuangan terhadappelaksanaan PPKD. dandesaataspersetujuan kwitansi pencainandana dan (2) Prosespencairanditandai dengan penandatangan
dengan yang bersifatumumdan/ataukhususdilakukan (3) Pencairan bantuankeuangan langsung(tS) melaluirekeningkas daerahkabupaten/kota mekanismepembayaran penerima. dan kecamatan yang bersifatkhususkepadapemerintah (4) Pencairan bantuankeuangan pembayaran langsung(lS) melaluirekeningkas desa dilakukandenganmekanisme pengeluaran teknis. SKPD yangakandilaturlebihlanjutdalamKeputusan (5) Pencairan secarabertahap dapatdilakukan Gubernur. Pasal67 p,adaketentuan berpedoman Barangdan Jasadalamrangkabantuankeuangan Pengadaan perundang-undangan. peraturan BagianKeempat Pelaporan danPeftanggungjawaban Pasal68 penggunaannya yangbersifatumummenyampaikan laporan (1) Penerima keuangan bantuan PPKD. melalui kepada Gubernur yangbersifatkhususmen'yampaikan laporanpenggunaanya (2) Penerima bantuankeuangan kepadaGubernurmelaluiSKPDteknisyang terkaitdenganprogramkegiatandengan PPKD. tembusan (3) SKPDteknisyang bertanggungjawab terhadapbantuankeuangankepadapemerintah dan befanggungjawab laporankepada Gubernur kecamatan dan desa,menyampaikan pengelolaan tersebut. terhadap bantuankeuangan Pasal69 - Bantuankeuangandicatat sebagairealisasijenis belanja bantuan keuangankepada berkenaan. dalamtahunanggaran kecamatan kabupaten/kota, dandesapadaPPKD Pasal70 KPAdanPPTK bantuankeuangan adalah: Peftanggungjawaban ataspemberian yangbersifat anggaran untukbantuankeuangan Gubernurtentangpenetapan a. Keputusan
umum ; yangtnrsifatkhusus; untukbantuankeuangan b. petunjuktekhnisprogrammaupunkegiatan yangdibiayaioleh bantuankeuangan yangbevsifatumumyangditandatangani c. proposal penerima bantuan; olehbupati/walikota APBDoleh kabupaten/kota d. surat pernyataanpencantuman dalam APBD/Perubahan penerimaBantuankeuanganbersifatkhususmaupunbantuankeuanganr yang bersifat umum,yangditandatangani olehBupatiAtralikota daerahpenerima ;
Pemerintah dariKasUmumDaerahFrovinsike KasUmurm t. bu6i transfer/pemindahbukuan teknis pengeluaretn SKPD danbendahara Khusus Keuangan untukBantuan Kabupaten/Kota yangbersifatumum. seftabantuankeuangan telahditandatilngani. pendukungnya'yang pencairan danadankuitansi g. permohonan Pasal71 secara formal dan materialatas (1) penerimabantuan keuanganbertanggungjawab yangditerima,baikyangbersifatumummaupunyang penggunaan bantuankeuangan bersifatkhususyangditerimanya. penerima meliputi; (2) Pertanggungjawaban a. Laporan Penggunaan perundang-undangan' yanglengkap dansahsesuaiperaturan b. bukti-buKipengeluaran kepada dimaksudpadaayat(2) hurufa disam,paikan sebagaimana (3) pertanggungjawaban kecuali gubernurpalinglambattanggal10 bulanjanuaritahunanggaranberikutnya, perundang-undangan. lainsesuaiperaturan ditentukan dimaksudpada ayat (2) huruf b disimpandan sebagaimana (4) pertanggungjawaban selakuobyekpemeriksaan. olehpenerima dipergunakan yangprosespencairan dananyamelaluiSKPDTeknisbuKi(5) Terhadap bantuankeuangan selakuobyek disimpandan digunakanoleh SKPDbersangkutan bu6i pengeluaranya pemeriksaan. Pasal72 provinsi pemerintah rJaerah padalaporankeuangan dicantumkan Realisasi bantuankeuangan berkenaan. dalamtahunanggaran BABVII DANEVALUASI MONITORING Pasal73 hibah,bantuan subsidi, ataspemberian monitoring danevaluasi (1) SKPD Teknismelakukan sosialdanbantuankeuangan. padaayat(1) disampaikan kepada dimaksud sebagaimana (21 Hasilmonitoring danevaluasi Gubernurdengan tembusankepada SKPD yang mempunyaitugas dan fungsi pengawasn. Pasal74 dimaKuddalamPasal73 ayat (2) dan evaluasisebagaimana Dalamhal hasilmonitoring yangtidak danasubsidi,hibah,bantuansosialdan bantuankeuangan terdapatpenggunaan penerima subsidi,hibah,bantuansosialdanbantuankeuangan sesuaidenganperuntukannya,
Negara Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 4. Undang-Undang (LernbaranNegaraRepubtikIndormia Tahun 2Ag4Nornor5, Tarnbahan RepubtikIndonesiaNomor4355); F{egara Lernbaran Peraturan 5. UndangUndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan perundangrundangan (LembaranNegaraRepubtikIndonesiaTahun 2W4 4389); Indonesiat\fiornor R.epublik Nornor24,TambahanLembaranNegrara Pengelolaan Nomor15 Tahun2004tentangPemeriksaan 6. Undang-tlndang dan Tanggungjawab KeuanganNegara (LembaranNegara Republik Negara Republik Lembaran Tahun2004Nomor66, Tambahan Indonesia Nomor4400); Indonesia Daerah Nomor32 Tahun 2OO4tentangPemerintahan 7. Undang-Undang Tahun20A4Nomor1.25,Tambahan Indonesia NegaraRepublik (Lembaran telah LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4437)sebargaimana Nomor12 Tahun beberapakali diubahterakhirdenganl.lndang-Undang 2008 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Nomora$+l); Indonesia NegaraRepublik Lembaran Tambahan Keuangan Nomor33 Tahun2004tentangPerimbarrgan B. Undang-Undang Negara Daerah(Lennbaran antara PemerintahPusatdan Pemerintahan Negara Lembaran Tahun2004Nomor126,Tambahan Indonesia Republik Nomor4438); Indonesia Republik Nomor40 Tahun 2004 tentangSistimlaminanSosial 9. Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2A04Nomor150, Nasional Nomor44!j6); Indonesaia NegaraRepublik Lembaran Tambahan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 10. Undang-undang 2009Nomor12,Tambahan Indonesia'lahun (Lembaran NegaraRepublik Nomor4967); Indonesia NegaraRepublik Lembaran Peraturan Nomor12 Tahun2AL2.tentangPembentukan 11. Undang-Undang Tahun2011 (Lembaran NegaraRepublikIndonesria Perundang-undangan NomorS?Jil; Indonesia NegaraR.epublik Lembaran Nomor82,Tambahan Nomor24 Tahun2005tentangStandarAkuntansi Pemerintah 12. Peraturan Tahun2,005Nomor49, (Lembaran Indonesia NegaraRepublik Pemerintah Nomor4503f); Indonesia NegaraRepublik Lembaran Tambahan Nomor55 Tahun2005tentangDanaPerimbangan Pemerintah 13. Peraturan Tahun2005Nomor137,Tambahan (Lembaran Indonesia NegaraRepublik 4575); Nonnor Indonesia NegaraRepublik Lembaran
Urusan Nomor38 Tahun2'0A7tentangPembiagian Pemerintah 14. Peraturan DaerahProvinsidan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan (LembaranNegara Republik Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Republik Neg;ara Lembaran Tahun2AO7Nomor82, Tambahan Indonesia Nomor4737); Indonesia Perangkat Organisiasi Nomor41 Tahun20tJ7tenLang Pemerintah 1 5 .peraturan Tahun2A0'/Nomor89, NegaraRepublikIndonesia Daerah(Lembaran Nomor474L),: Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Akuntansi tentangStanclar Nomor71 Tahun21010 Pemerintah 16. Peraturan pemerintah Nomor123, Tahun20111 Inrdonesia Republik (Lembaran Negara Nomor5165); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor10Tahun20t1 tentangTataCanaPengadaan Pemerintah 17. peraturan pinjaman NerlaraRepublik Hibah(Lembaran LuarNegeridan Penerimaan NeqaraRepublik Lembaran Tahun2011Nomor23, Tambahan Indonesia Nomor5202); Indonesia Barangflasa Nomor54 Tahun2010tentangPengadaan Presiden 18. Peraturan Pemerintah; MenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006tentangPedoman 19. Peraturan kali diubah telah beberapia Daerahsebagaimana Keuangan Pengelolaan MenteriDalanrNegeriNomor21 Tahun2011 terakhirdenganPeraturan Nomor13 MenteriDalamNegieri KeduaatasPeraturan tentangPerubahan Daerah; Keuangan Pengelolaan Tahun2006tentangPedoman MenteriDalamNegeriNomor32 Tahun2011tentangPedoman 20. Peraturan dari Anggaran Hibahdan BantuanSosialyang bersumber Pemberian Daerah; Pendapatan danBelanja Pengelolaan DaerahNomor03 Tahun2006tentangPokok-Pokok 21. Peraturan (Lembaran Tahun2006Nomor Provinsi Daerah Gorontalo Daerah Keuangan 03 SeriE); : MEMUTUSI(AN DAN PERTANGGL|NGJAWABAN SUBISIDI,HIBAH, Menetapkan: TATA CARA PEMBERIAN KEUANGAN. BANTUAN SOSIALDANBANTUAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 DalamPeraturan Gubernurini yangdimaksuddengan: 1. Pemerintah Daerahadalahgubernurdan perangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggara
BABVIII LAIN.I-AIN Pasal75
Menteri selainyangdiaturdalamPeraturan sosialdaripemerintah Untukhibahdanbantuan padaketentuan perundang-undangan yang Dalam Negeri Nomor 32Tahun2011berpedoman jenishibahdanbantuan mengatur sosial dimaksud. BABD( PENUTUP KETENTUAN Pasal 76 yangtelah Denganditetapkannya Peraturan Gubernurini makasemuaPeraturan Gubernrur yang mengaturtentangpemberiansubsidi,hibah, bantuansosialdan ada sebelumnya keuangan lagi. bantuan dinyatakan dicabut dantidakberlaku Pasr,l77 padatanggalditetapkan. Peraturan ini mulaiberlaku Gubernur pengundangan Agarsetiaporangdapatmengetahuinya memerintahkan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalamBeritaDaerahProvinsi Gorontalo.
Ditetapkan di Gorontalo padatanggal
ffuaenruun
Diundangkan di Gorontalo padatanggall9 JeruarL 20Lz
PEMBINA UTAMAMADYA NIP.19621121 1985032001 BERITADAEMH PROVINSIGORONTALO TAHUN20tZ NOMOR4,
2012
