GUBERNUR GORONTALO PERATURAN DAEMHPROVINSI GORONTALO NOMOR it TAHUN2013 TENTANG ORGANISASI DAN'TATAKERJASEKRETARIAT DAEMH DANSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMHPROVINSI GORONTALO DENGAN MHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a. bahwauntuk efrsiensidan efeKifitaskelembagaansebagaiupaya mewujudkankepemerintahan yang baik perlu penataanStruKur Organisasi danTataKerjaPerangkat Daerah; D.
bahwa kelembagaanpemerintahandaerah diarahkan untuk menjadi organisasiyang solid dan mampu berperansebagai wadah bagi pelaksanaanfungsi-fungsikebijakanpemerintah sesuai denganvisidanmisi;
c . bahwauntukmelaksanakan ketentuanPasal2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun2007tentangOrganisasi Perangkat
Daerah,perlumembentuk Peraturan DaerahtentangOrganisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerahdan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo; peftimbangan d . bahwaberdasarkan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, hurufb danhurufc perlumenetapkan Peraturan Daerah tentangOrganisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerahdan Mengingat
Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. : 1. Undang-Undang NomorB Tahun 1974 tentangPokok-pokok (Lembaran Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia Tahun197 Nomor169, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3890);sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor43 Tahun1999tentangPerubahan AtasUndang-Undang
Nomor B Tahun 1974 tenlang pokok-pokokKepegawaian (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun197 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3g90); 2. Undang-Undang Nomor38 Tahun2000 tentangpembentukan Provinsi (Lembaran Gorontalo NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4060); 3 . Undang-Undang Nomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2003 Nomor47, 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4287); Undang-Undang Nomor1 Tahun2004tentangperbendaharaan
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 5 . Undang-Undang Nomor32 Tahun2004 tentangpemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor 125, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4437)sebagaimana telah beberapakali diubahterakhirdengan Undang-Undang Nomor12Tahun2008tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2008 Nomor59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4844); 6 . Undang-Undang Nomor33 Tahun2004 tentangPerimbangan
Keuangan Pusatdan Pemerintahan antaraPemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun2004nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); Undang-Undang Nomor12 Tahun2011tentangPembentukan (LembaranNegara Republik PeraturanPerundang-undangan Indonesia Tahun2011Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Pemerintah 8 . Peraturan Nomor16 Tahun1994tentangJabatan Fungsional PegawaiNegeriSipil (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun1994Nomor22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1547),sebagaimana telah diubah Pemerintah denganPeraturan Nomor40 Tahun2010tentang Perubahan Pemerintah atas Peraturan Nomor16 Tahun 1994
tentang.labatanFungsional PegawaiNegeriSipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2010Nomor51, Tambahan q
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); PeraturanPemerintahNomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PegawaiNegeriSipil dalamlabatan StruKural (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2000Nomor197, Tambahan Lembaran NegaraRepubliktndonesia Nomor401g) pemerintah sebagaimana telahdiubahdenganPeraturan Nomor pemerintah 13 Tahun2002tentangPerubahan atas peraturan pegawaiNegeri Nomor100Tahun2000tentangPengangkatan Sipil dalam labatan Struktural(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2002Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4194);
1 0 .Peraturan Pemerintah Nomor58Tahun2005tentangpengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4578); 1 1 .Peraturan Pemerintah Nomor79 Tahun2005tentangPedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesiai Tahun2005Nomor 165, TambahanLembaranNegaraRepubllkIndonesiaNomor 4 q q ?\ '
12. PeraturanPemerintah Nomor38 Tahun2007tentangPembagian
UrusanPemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah (Lembaran Provinsidan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota NegaraRepublikIndonesia Tahun2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); 15.
Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun2007tentangOrganisasi Perangkat Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor89,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 1\omor 4741);
L4. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor57 Tahun2007tentang
Pedoman TeknisOrganisasi Perangkat Daerah.
DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MKYATDAEMHPROVINSI GORONTALO tlol
I
GUBERNUR GORONTALO MEMUTUSMN:
Menetapkan
PERATUMNDAEMH TENTANGORGANISASIDAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAEMH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMHPROVINSI GORONTALO
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Daerah iniyangdimaksud dengan: 1. Daerah Pro,/insi adalah Gorontalo. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Daerah menurut danDPRD asasotonomidantugaspembantuan dengan prinsipotonomiseluas-luasnya dalamsistemdan prinsipNegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun1945. 3 . PemerintahDaerahadalah Gubernurdan PerangkatDaerahsebagaiunsur penyelenggaraan Femerintahan Daerah . Gubernur adalahKepala Daerah Provinsi Gorontalo. 5 . DewanPenvakilan RakyatDaerahyangselanjutnya DPRDadalahDewan disingkat
A ..t.
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 6 . PerangkatDaerahadalahunsur pembantuGubernurdalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerahyang terdiri dari sekretariatDaerah,sekretariatDPRD, pembangunan inspektorat, badanperencanaan Daerah, dinasDaerah, danlembaga teknisDaerah. pimpinan 7 . Sekretariat Daerah adalahunsurpembantu Pemerintah Daerah.
B. Sekretariat DewanPerwakilan RakyatDaerahyangselanjutnya disebutSekretariat DPRD adalahunsurpelayanan terhadap DpRD. 9. StafAhliadalahstafahliGubernur Gorontalo BABII PEMBENTUKAN
Pasal 2 Denganperaturandae:rahini dibentukOrganisasidan Tata KerjaSekretariatDaerahdan Sekretariat DPRD.
BABIII SEKRETARIAT DAEMH BagianKesatu Kedudukan, Tugas,danFungsi Pasal 3 (1) sekretariat Daerah merupakan unsurstafyangdipimpin olehsekretaris Daerah. (2) sekretaris Daerah padaayat(1) berkedudukan sebagaimana dimaksud dibawah dan beftanggungjawab kepadaGubernur. Pasal4 (1) Sekretariat Daerahmempunyai tugasdan kewajiban membantu Gubernurdalam menyusunkebijakandan mengoordinasikan dinas Daerahdan lembagateknis Daerah. (2) Dalammelaksanakan tugasdan kewajiban sebagaimana dimaksudpadaayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kerbijakan Pemerintahan Daerah; pelaksanaan b. pengoordinasian tugasdinasDaerah danlembaga teknisDaerah; pelaksanaan c. pemantauan danevaluasi kebijakn Pemerintahan Daerah; d. pembinaan adrninistrasi danaparatur Pemerintahan Daerah; dan e, pelaKsanaan tugaslainyangdiberikan olehGubernur (3) Ketentuanlebih lanjut mengenairinciantugas dan fungsi sekretariat Daerah padaayat(2) diaturdengan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur.
BagianKedua
Susunan Organisasi Pasal5 (1) Susunan organisas;i sekretriat Daerahterdiridari: a. sekretaris Daerah. pemerintahan b. asisten terdiridari: 1. biropemerintahan terdiridari: a) bagianotonomiDaerah terdiridari: 1)subba{lian fasilitasi danevaluasi kinedapenyelenggaraan pemerintahan daeral'r; 2) subbagian fasilitasi administrasi KepalaDaerah,DPRDdan psrnsk3lsn wilayah;dan 3) subbagian hubungan antarlembaga. b) bagian aclministrasi wilayah terdiridari: penetapan 1)subbagian bataswilayah dantoponimi; 2) subbagian dekonsentrasi dantugaspembantuan;dan pertanahan. 3) subbagian c) bagiankerpendudukan terdiridaril pelaporan 1)subbagian datakependudukan dancatatan sipil; pelayanan 2) subbagian informasi kependudukan; dan 3) subbagian tatausahabiro. 2. birohukumdanorganisasi terdiridari: pe:rundang-undangan a) bagian terdiridarl: pembinaan 1) subbagian dankajianprodukhukumDaerah; produkhukumDaerah;dan 2) subbagian kajianpelaksanaan penyuluhan 3) subbagian hukumdandokumentasi. b) bagian bantuan hukumdanhakasasimanusia terdiridari: 1)subbagian sengketa, advokasi dankerjasama; perlindungan penyidik 2) subbagian hak asasimanusiadan pembinaan pegawai negeri sipil;dan 3) subbagian tatausahabiro. c) bagian organisasi terdiridari: jabatan; 1)subbagian kelembagaan dananalisis 2) subbagian akuntabilitas dantatalaksana;dan pelayanan publik 3) subbagian
c. asiste*perekc,nom;an danpembangunan terdiridari: 1. biropengendalian pembangunan danekonomi terdiridari: a) bagianpengendalian pembangunan terdirjdari: pengendalian 1)subbagian pembangunan dana anggaranpendapatan belanjadaerah; 2) subbagian pengendarian pembangunan danadekonsentrasi dan tuqas pembantuan;dan pengendalian 3) subbagian pembangunan dana anggaranpendapatan belanjadaerahdantugaspembantuan lintaskabupatenlkota. b) bagianperngendalian ekonomi terdiridari; 1)subbagiian sarana ekonomi; produksi 2) subbagrian daerah dansumber dayaalam;dan 3) subbagyian industryperdagangan danjasa. c) bagianadrministrasi biro,terdiridari: 1 I
n
nrnr -Jram;
H.
r-. ,t) suooagtan pengadaan layanan barang/jasa secara elektronik;dan 1\
^.,LL^^:^-
3) subbagian tatausahadankepegawaian biro. 2. biropemberiCayaan perempuan dankesejahteraan rakyatterdiridari: perempuan a) bagianpemberdayaan terdiridari: peningkatan 1)subbagian kualitas hidupperempuan; pengarustamaa 2) subbag'ian n gender;dan 3) subbagian genderdananak. datainformasi perempuan b) bagianperlindungan dananakterdiridari: perlindungan perempuan; 1)subbagian perlindungan 2) subbagian anak;dan 3) subbagian tumbuhkembang anak. c) bagiankesejahteraan rakyatterdiridari: d) subbagian kesejahteraan masyarakat; e) subbagian keagamaan, adatdanbudaya;dan f) subbagian tatausahabiro. d. asisten administrasi umumterdiridari: l. biroumumtr:rdiri dari: a) Dagian administrasi terdiridari: 1) subbagian kepegawaian sekretariat; 2) subbag,ian tatausahapimpinan;dan 3) subbagian tatausahabiro.
b) bagiankeuangan sekretariat Daerahterdiridari: perencanaan; 1) subbagian 2) subbagian verifikasi;dan 3) subbagian akuntansi. c) bagianpelayanan danperlengkapan terdiridari: 1)subbagian rumahtangga; 2) subbagian saranadanprasamna sekretariat daerah;dan pengelolaan 3) subbag danpenatausahaan barang. 2, birohumasdanprotokolterdiridari : a) bagianhumasterdiridari: penjaringan 1)subbagian danpelayanan informasi;dan publikasi 2) subbagian dankemitraan media. 3) Subbag tatausahabiro b) bagianprotokol terdiridari: protokol; 1) subbagian 2) subbagian tamupimpinan; dan penghubung 4)subbagian Makassar e. Kelompok Jabatan Fungsional (2) BaganstruKurorganisasi sekretariat Daerahsebagaimana dimaksudpadaayat (1) tercantumdalam LampiranI yang merupakanbagiantidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini. BABIV DPRD SEKRETARIAT BagianKesatu Kedudukan, Tugas,danFungsi Pasal6 (1) Sekretariat DPRDmerupakan terhadapDPRDyangdipimpinoleh unsurpelayanan seorang sekretaris dewan. (2) SekretarisDewansebagaimana dimaksudpadaayat (1) secarateknisoperasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinanDPRDdan secara administraUf kepadaGubernur beftanggungjawab melaluisekretaris Daerah.
Pasal 7 (1) Sekretariat DPRDmempunyai tugasmenyelenggarakan administrasi keseketariatan, aclministrasi keuangan,mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DpRD,dan menyediakan sertamengoordinasikan tenagaahliyangdiperlukan olehDPRDsesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (2) Dalammelaksanakan tugassebagaimana dimaksudpadaayat(1) sekretariatDpRD menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaran administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapatDPRD;dan d. penyediaan danpengoordinasian tenagaahliyangdiperlukan olehDpRD. (3) Ketentuanlebih lanjut mengenairincian tugas dan fungsi sekretariatDPRD padaayat(2) diaturdenganperaturan sebagaimana dimaksud Gubernur. BagianKedua Susunan Organisas' Pasal8 (1) Susunan organi$$iSekretariat DPRD terdiridari: a. sekretaris DPR.D b. bagianumumterdiridari: 1. subbagian tatausahadankepegawaian 2. subbagian rumahtanggadanperlengkapan;dan 3. subbagian leuangan. c. bagianpersidangan terdiridari: 1. subbagian alatkelengkapan DPRD;dan 2. subbagian rapatdanrisalah. d. bagianhukumdanperundang-undangan terdiridari: pengkajian 1. subbagian hukumdanprodukDPRD;dan pengolahan 2. subbagian datadandokumentasi. e. bagianhumasdanprotokolterdiridari: 1. subbagian frumas daninformasi;dan prrotokol 2. subbagian danpelayanan aspirasi. jabatanFungsional. f. Kelompok (2) BaganstruKurorganisasi Sekretariat DPRDsebagaimana dimaksudpadaayat (1) tercantumdalam LampiranII yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
BABV STAFAHLI Pasal 9 (1) Gubernurdalam melaksanakan tugasnyadapat dibantuoleh staf ahli yanq berkedudukan dibawah danbertanggungjawab kepada Gubernur. (2) staf Ahli sebagaimana dimaksudpadaayat(1) diangkatdan diberhentikan oteh gubernur daripegawai negerisipil. (3) Dalampelaksanaan padaayat(l) stafahlisecara tugasnya sebagalmana dimaksud administratif dikoordi nasikanolehsekretaris Daerah. (4) TugasdanfungsistafahliGubernur ditetapkan olehGubernur diluartugasdanfungsi Perangkat Daerah. (5) Ketentuan lebihlanjutmengenai rinciantugasdan fungsistaf ahli sebagaimana padaayat(4) ditetapkan dimaksud dalamPeraturan Gubernur Pasal 10 Stafahlisebagaimana dimaksud dalampasal10ayat(1)terdiridari: a. stafahlibidanghukumdanpolitik; pemerintahan; b. stafahlibidang c. stafahlibidangpembangunan d. stafahlibidangkemasyarakatan dansumber dayamanusia;dan e. stafahlibidangbiclang ekonomi dankeuangan. BABVi KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (1) Padamasing-masing Perangkat Daerah dapatdibentuk kelompok labatanFungsional yang dibutuhkan keahliandan spesialisasi berdasarkan sesuaidenganPeraturan yangberlaku. Perundang-undangan (2) KelompokJabatanFungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas Pemerintah Daerah sesuai dengankeahlian dankebutuhan. (3) Kelompok yangdiaturdan Jabatan Fungsional terdiridarisejumlah tenagafungsional peraturan perundang-undangan. ditetapkan berdaserrkan (4) Kelompok JabatanFungsional dipimpinolehseorang tenagafungsional senioryang ditunjuk. (5) Jumlah tenagafunrSsional ditentukan berdasarkan kebutuhan danbebankerja.
(6) Jenisdanjenjang, peraturan perundanglababan Fungsional diatursesuai dengan undangan. (7) Ketentuan lebihlanjutmengenai jumlah,jenisdan jenjanglabatanFungsional padaayat(5) danayat(6) diaturdengan sebagaimana dimaksud danperaturan Gubernur. BABViI TATAKERJA Pasal12
Dalammelaksanakan tugasdanfungsinya satuankerjaperangkat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dansimplifi kasl. Pasal 13 (1) Setiappimpinansatuanorganisasidalammelaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional denganinstansi lainyangberkaitan dengan fungsinya. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingansefta petunjuk pelaksanaan tugas. BABVIII KEPEGAWAIAN DANESELON Pasal14 (1) Sekretaris Daerahdiangkat dandiberhentikan olehMenteriDalamNegeriatasusul perundang-undangan. Gubernur sesuai denganperaturan (2) Asisten Sekretaris Daerah, KepalaBiro,KepalaBagiandanKepala SubBagianserta paraPejabat Fungsional di lingkungan Daerah Sekretariat diangkat dandlberhentikan olehGubernur atas,usulSekretaris Daerah. (3) Sekretaris DPRDdiangkatdan diberhentikan oleh Gubernuratas usul Sekretaris Daerah denganpeftimbangan Pimpinan danpersetujuan DPRD. (4) KepalaBagiandarrKepalaSubBagiansertaparaPejabatFungsional di lingkungan Sekretariat DPRDdianqkatdan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah. (5) Pejabat-pejabat lainnyadi lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dandiberhentikan - undangan. perundang sesuai denganperaturan
(6) sekretaris jabatanstruktural Daerahmerupakan aselonIb, Asisten, sekretrisDpRD jabatanstruktural dan staf Ahli merupakan eselonIIa, Kepalabiro meruoaKan jabatanstrukturaleselonIIb, Kepalabagianmerupakanjabatanstrukturaleselon
jabatan IIIa,Kepala subbagian merupakan struKural eselon IVa. (7) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan sekretariat Daerah dansekretariat DPRD peraturan perundang-undangan. dilakukan sesuai BABIX PEMBIAYMN Pasal15 Biayayangdiperlukanuntuk pelaksanaan tugasSekretariatDaerahdan SekretariatDPRD padaanggaranpendapatan dibebankan belanjaDaerah. BABX KETENTUAN PEMLIHAN
Pasal16 jabatanstruktural Pemangku yangadapadasaatdiundangkannya Peraturan Daerahini tetap menjalankan tugas sampaidilakukanpelantikanpejabatbaru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal17 Padasaat PeraturanDaerahini mulai ber[aku,PeraturanDaerahNomor 5 Tahun 2007 tentangOrganisasi dan Tata Sekretariat Daerah,Sekretariat Dewan(LembaranDaerah Provinsi Tahun2007Nomor5, TambahanLembaran Gorontalo DaerahProvinsi Gorontalo Nomor4), dicabutdandinyatakan tidakberlaku.
Pasal18 Peraturan Daerah inimulaiberlaku padatanggal diundangkan. peraturan Agarsetiaporangmelgetahuinya, pengundangan memerintahkan Daerahini penempatann),a dengan dalamLembaran Daerah PrOvinsi Gorontalo. DitetaDkan di Gorontalo padatanggal;1;,
Diundangkan di Goronfalo padatanggalil- u,:to tc-1' SEKRETARIS DAEMH PR
tuLJ
GORONTALO,
MlSNOARFA LEMBAMNDAEMH PROVINSIGORONTALO TAHUN2 0 1 3N O M O R . . . r _
PEN]ELASAN ATAS T'ERATUMN DAEMHPROVINSI GORONTALO NOMORT ]TAHUN2013 TENTANG ORGANISASI DANI-ATAKER]ASEKREIARIATDAEMH DANSEKRETARIAT DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
I. UMUM Sebagaimana tercantumdalamPasal128 ayat(1) Undang-Undang Nomor32 perangkat Tahun2004tentangF,emerintahan Daerahmenyebutkan susunan organisasi Daerahditetapkan dal;rmPeraturan Daerahdenganmemperhatikan faktor-faktor tertentu pad;rperaturan pemerintah. dan berpedoman pelaksanaan Sebagai dari pasalini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun2007tentangOrganisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal2 ayat(1) Peraturan Pemerintah ini,Pembentukan Organisasi Perangkat Daerahditetapkandenganperaturandaerahdenganberpedoman pada peraturan pemerintah ini.. Perangkat Susunan organisasi DaerahProvinsi Daerah Gorontalo dalamPeraturan prinsipefisien,efeKif,danrasional Daerah ini secaraumummengikuti sesuaiketentuan Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun2007,denganpengecualian secaraterbatas. Pengecualian susunanPerangkatDaerah dilakukansecara selektif berdasarkan peftimbangan objektif. Perangkat Secarafaktual,penataan organisasi Daerahmerupakan bagiandari yang baik (good govemance).Tata upaya untuk mewujudkantata pemerintahan pemerintahan yangbaikperlumendapat perhatian karenaselainsudahmenjadi tuntutan juga merupakan masyarakat, kepentingan Pemerintah DaerahProvinsi Gorontalo dalam profesionalisme pegawaidalambekerja.Dalam rangkamenciptakan dan kenyamanan perwujudan yang baik,ke depanorganisasi tata pemerintahan PemerintahDaerah pelayanan publikyang ProvinsiGorontalo diharapkan dapat mendorong terciptanya prima, meningkatkankemampuanPemerintahDaerah dalam memberdayakan prasarana masyarakat, mengembangkan ekonomi,meningkatkan dan sarana,sefta juga mewujudkan tertibanggaran. Di samping itu,penataan Perangkat Daerah organisasi diharapkan dapatmeningkatkan Pemerintah akseptabilitas Daerah.
pemerintah Gubernur dalanrmenyelenggarakan Daerahdibantuoleh perangkat yangterdiridariunsurstafyangmembantu Daerah penyusunan kebijakan dankoordinasi yangdiwadahi dalamsekretariat, unsurpelaksana urusandaerahyangdiwadahi dalam dinasdaerah, unsurpendukung tugaskepala daerah dalampenyusunan danpelaksanaan kebijakan daerahyangbersifatspesifik,diwadahi dalamlembagateknisdaerahsertastaf ahliyangmelaksanakan tugasdanfungsidi luartugasPerangkat Daerah tersebut diatas. organisasi Perangkat Daerahdibentukberdasarkan pertimbangan adanyaurusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah,yangterdiridari urusanwajibdan pemerintah urusanpilihansebagaimana tercantum di dalamPeraturan Nomor3g rahun 2007tentangPembagian UrusanPemerintahan antaraPemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Kabupaten/Kota, namuntidakberartibahwasetiappenanganan urusan pemerintahan harusdibentukke dalamorganisasi tersendirikarenapertimbangan efektivitas, efisiensi, clanrasionalsesuaidengankebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing sertaadanyakoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagairn antarapusatdaerahjugaharusdiperhatikan. Selainitu,dalam penataan implementasi kelembagaan Perangkat DaerahmelaluiPeraturan Daerahini dirasapentinguntuk memperhatikan aspekpsikologis dan dampaknya sehubungan denganadanyapenggrrrangan danpenggabungan satuankerjaPerangkat Daerahsefta jabatanstruktural pengurangan kemungkinan padasatuankerjaperangkat terjadinya Daerah.Untuk itu pemberiankompensasi dengan tetap memberikanhak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnyadalamjabatan strukturalsebelumnya merupakan upayayanglogisdanrealistis. iI. PASAL DEMIPASAI-. PasatI Cukupjelas Pasal2 jelas Cukup Pasal3 jelas Cukup Pasal 4 jelas Cukup
Pasal5 jelas Cukup Pasal 6 jelas Cukup Pasal7 jelas Cukup PasalB jelas Cukup Pasal9 jelas Cukup Pasal 10 jelas Cukup Pasal11 jelas Cukup Pasal12 Yang dimaksuddengan"koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalammenataorganrsasi Perangkat Daerahsesuaidenganlingkup pemerintahan. kewenangann)/a, baiklintasseftormaupun antarstrata Yang dimaksrddengan"integrasi"adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerahyangdilaksanakan secaraterpadudalamsuatuorganisasi Perangkat Daerah. Yang dimaksrfidengan"sinkronisasi" adalahkonsistensi dalam penataan organisasi Perangkat Daerahsesuaidengannorma,prinsip,dan standaryang berlaku. Yang dimaksuddengan "simplitikasi"adalah penyederhanaan penataan yangefisien, Perangkat organisasi Daerah efektif,rasional, danproporsional.
Pasali3 jelas Cukup Pasal14 jelas Cukup Pasal15 jelas Cukup Pasal 16 jelas Cukup Pasal77 jelas Cukup Pasal18 jelas Cukup TAMBAHAN LEMBARAhI DAEMHPROVINSI GORONTALO NOMOR..gn.
N
z ?2.
st ttl *2.
YA
Q < 1 O
a-r r F LU 4 t
=s (6,\ sz 6 F zr-
o o 6 o
l=
lo
ro
i <
l!
a 3
I
n ! 0.)
E
x>.
-o 6l o (D
(9
x=
LL
az LL
c
:E< < a ii: z
< {zle g$E
aa 3 ca-+
:) t
a_\
rgor
Tit
- t g
- O -
- Y l :t ,t* ! c
.q rz
tr'o = c
c o
;'i v o- a!
co o)
i\ rc -o
lo13
:
t------l t | I , o l , o
c o) (o
I I
lt oc .
p E (u o-
!
(
II
o
l
l.ir t
t t
c .9
l
o
I
o
!
l
l
I
1 1 I l o ' ) l
q)
o
t o t-o t-o
I I I
l------r----- |l 1 z. = LIJ
a
z.
.9 (!
3 F LU
a UJ
cn a o.q.l c _a
)<
P f-
S 3C
c;
-t-
x=
6 x < x 2;
Y :
is
(ns 1CJ _r{ d \, )<
{! ! _o l
c
fo lD ol
.lox
c r! crr c : o) CD
. L cJl lD
_o l) J
-o ,o l
a
z 3 f
s
z
z o
LU
o
-lt
I
F
*
p
g
z o ^g = z
E
s>
p
F(9 zd.
5
I
Y Z
e:
=tr
_6J(
o -
b Y
{<
iE
trF
:
E
t
; T
a
cJ
R
P
p
Ia
E R
6
a
fO
- Z : z <
p
isE
p
s
'E
E
3
e
{
P
5H:
!
E F
: a
"!9
*!
I
,
&..
E
E
P:
q
a q E
i!
E
i :
g F 5
s
F ;
a
!
t I
z
I
B
€
E
-E
z o
!
If l.'-
t-
E
!
t
I :
5
E
€
! T E ,i
2
a
E P
!
1
R
;
f,
a z ll
8f
,E 6 a
z t z X F
z
z E
i ;F -iG
6C
I
s
!F 6 '
6 5
3
3
I
: x
!
E
5
E a
t
2
g a
a
s
:
