\
GORONTALO GUBERNUR GORONTALO GUBERNUR PERATURAN NOMOR02 TAHUN2O1O TENTANG KEWENANGAN PELIMPAHAN GORONTALO PROVINSI PEMERINTAH KEUANGAN PENGELOTAAN KEPADA DAERAH,BENDAHAMUMUMDAEMH' KEUANGAN PENGELOI-AAN KOORDINATOR PEIABATPENGELoI-AKEUANGANDAERAH,DANKEPA|-A DAERAH KERJAPERANGKAT SATUAN GORONTAI-O' GUBERNUR Menimbang
:4.
Pasal9 ayat (5) PeraturanDaerah bahwauntuk melaksanakan KeuanganDaerah, Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
untukmelaksanakan pelimpahan kewenangan perludilakukan keuangan; tugaspengelolaan dalamPasal9 Peraturan mengacu wewenang b . bahwapelimpahan Nomor60 Tahun2008tentangSistemPengendalian Pemerintah yaknidiberikankepadapegawaiyangtepat InternPemerintah, dan memahami sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya diberikan; dantanggungjawab'yang wewenang wewenang diberikanagartujuanorganisasi bahwapelimpahan secarahemat,etisien,efektifbersifatdinamisdari dapattercapai umum dan waktu ke waktu sesuai dengan pengendalian pengendalian aplikasi; pertimbangan dalam sebagaimana dimaksud d . bahwaberdasarkan Peraturan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Gubernur tentang PelimpahanKewenanganPengelolaan ProvinsiGorontaloKepadaKoordinator KeuanganPemerintah Pengelolaan KeuanganDaerah,BendaharaUmum Daerah, fraerah,dan KepalaSatuanKerja PejabatPengelola Keuangan Daerah; Perangkat
Mengingat
l.Undang-UndangNomor38Tahun2000tentangPembentu Tahun Indonesia NegaraRepubtik (Lembaran Gorontalo Provinsi
2000Nomor25S,TambahanLembaranNegaraRepub Nomor4060); Indonesia Nomor1 Tahun2004tentangPerbendaharaan 2. Undang-undang Tahun2004Nomor Indonesia Republik Negara (Lembaran Negara Nomor4355); Indonesia Republik Negara Lembaran 5, Tambahan Nomor10 Tahun2004tentangPembentukan 3. Undang-Undang (LembaranNegaraRepublik PeraturanPerundang-undangan Negara Lembaran Tahun2004Nomor24, Tambahan Indonesia 4389); Nomor Indonesia Republik Nomor15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan 4. Undang-Undang Negara(Lembaran jawabKeuangan danTanggung Pengelolaan Tahun2004Nomor66, Tambahan NegaraRepublikIndonesia LembaranNegaraRepub|ikIndonesiaNomor4400); Nomor32 Tahun2A04tentangPemerintahan 5. Undang-Undang Tahun2044Nomor Indonesia Republik Negara (Lembaran Daerah L25,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor telahdiubahterakhirdenganUndang-Undang 4437)sebagaimana KeduaatasUndangNomor12 Tahun2008tentangPerubahan Daerah UndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Tahun2008 Nomor59, Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomoragail; Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor33 Tahun2004 tentangPerimbangan 6. Undang-Undang Keuanganantara PemerintahanPusat dan Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor L26, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4438); PemerintahNomor24 Tahun2005tentangStandar 7. Peraturan (LembaranNegaraRepublikIndonesia AkuntansiPemerintah NegaraRepublik Lembaran Tahun2005 Nomor49, Tambahan 4503); Nomor Indonesia Nomor58Tahun2005tentangPengelolaan Pemerintah B, Peraturan KeuanganDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesia NegaraRepublik Lembaran Tahun2005Nomor140,Tambahan Nomor4578); Indonesia
Nomor38 Tahun2007tentangPembagian g. Peraturan Pemerintah Daerah pemerintah,pemerintahan UrusanpemerintahAntara (Lembaran DaerahKabupaten/Kota provinsidan Pemerintahan
NegaraRepubliklndonesiaTahun200TNomor32,Tambah Nomora737); Indonesia Republik Negara Lembaran Nomor41 Tahun2007tentangorganisasi Pemerintah 10. peraturan Tahun IndOnesia NegaraRepublik perangkat Daerah(Lembaran Indonesia Republik Negara Lembaran 2007Nomor89,Tambahan Nomor474I); Nomor60 Tahun2008 tentangSistem Pemerintah 1 1 . Peraturan (LembaranNegaraRepublik Intern Pemerintah Pengendalian Negara Lembaran Tahun2008NomorL27,Tambahan Indonesia Nomor4890); Indonesia Republik DaerahNomor03 Tahun2006tentangPengelolaan t2. Peraturan Tahun Gorontalo DaerahProvinsi Daerah(Lembaran Keuangan 2006Nomor03 SeriE); DaerahNomor05 Tahun2007tentangPembentukan 13. Peraturan organisasidan Tata Kerja sekretariatDaerahdan sekretariat (Lembaran Gorontalo RakyatDaerahProvinsi DewanPerwakilan Tahun2007Nomor4); Gorontalo Provinsi Daerah DaerahNomor06 Tahun2007tentangPembentukan L4. Peraturan Gorontalo DaerahProvinsi danTataKerjaDinas-Dinas Organisasi Tahun2007Nomor5); Gorontalo Provinsi Daerah (Lembaran DaerahNomor07 Tahun2007tentangPembentukan 15. Peraturan TeknisDaerah dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Organisasi Tahun2007Nomor6); Gorontalo Provinsi (Lembaran Daerah : MEMUTUSKAN KEWENANGAN TENTANGPELIMPAHAN Menetapkan : PEMTURANGUBERNUR PROVINSIGORONTALO PEMERINTAH KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGANDAEMH, PENGELOI.AAN KEPADAKOORDINATOR KEUANGAN BENDAHAMUMUM DAEMH, PUABAT PENGELOI.A DAERAH KERIAPEMNGKAT SATUAN DANKEPAI.A DAERAH,
BABI UMUM KETENTUAN Pasal1 dengan: Gubernuriniyangdimaksud DalamPeraturan 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusn Daerahdan DewanPerwakilan oleh Pemerintah pemerintahan RakyatDaerah menurutazasotonomidan tugas pembantuan dalamsistemdan prinsip denganprinsipotonomiseluas-luasnya dimaKuddalam sebagaimana Indonesia Republik Kesatuan Negara Tahun1945' Indonesia Republik DasarNegara undang-Undang Bupatiatau Walikota,dan DaerahadalahGubernur, 2. Pemerintah pemerintahan perangkatdaerahsebagaiunsur penyelenggara daerah. RakyatDaerahatau DPRDadalahlembaga 3. DewanPenruakilan unsurpenyelenggara sebagai Gorontalo rakyatProvinsi perwakilan pemerintahan daerah. Gorontalo. adalahGubernur Daerah 4. Kepala yang 5. PeraturanDaerahadalahperaturanperundang-undangan dibentukoleh DPRDProvinsiGorontalodengan persetujuan Daerah. KePala bersama dan BelanjaDaerahyang selanjutnya 6. AnggaranPendapatan TahunanPemerintah Keuangan disingkatAPBDadalahRencana Daerah yang dibahasdan disetujuibersamaoleh Pemerintah daerah. denganperaturan danditetapkan danDPRD, Daerah disebutdengan Daerahatau selanjutnya Keuangan 7. Pengelolaan kegiatanyang meliputiperencanaan PKD adalahkeseluruhan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, keuangan daerah' pertanggungjawaban, danpengawasan azasumumdanstrukturAPBD; PKDmeliputipenegakan B. Kekuasaan dan APBD,penyusunan penyusunan APBD,penetapan rancangan APBD;penerimaan, penetapanperubahanAPBD;pelaksanaan pencatatan, kas; penyimpanan, pembayaran, dan pendayagunaan penatausahaan keuangandaerah;akuntansikeuangandaerah; pelaksanaanAPBD, pembinaan dan pertanggungjawaban pengawasanpengelolaankeuanganSKPD, pencegahandan BLUD,dan keuanoan
fungsidan untuk menjalankan g. Kewenangan adalahkekuasaan tugasPokokYangdibebankan' PKDadalahKepalaDaerahyang karena Kekuasaan 10.Pemegang PKD' penyelenggaraan seluruh kewenangan jabatannya mempunyai kewenangan sebagian adalahpelimpahan kekuasaan ll.Pelimpahan fungsidantugas kepadapejabattertentuagardapatmenjalankan kepadapejabattersebutserta yangdibebankan pokokkedinasan n' kedinasa n tanggungjawab menimbulkan tuntuta mengkoordinasikan PKDadalahpejabatyangberfungsi 12.Koordinator PKDoleh PejabatPKD, dalammenjalankan berbagai kebijakan Pejabat Perencana,Pejabat Pengawasserta dalam rangka pembahasan denganDPRD. 13.Satuan Kerja PengelolaKeuanganDaerahyang selanjutnya disingkatSKPKDadalahBadanKeuanganDaerahPemerintah pengelolaan APBDdan ProvinsiGorontaloyang melaksanakan UmumDaerah. Bendaraha sebagai bertindak SKPD disingkat Daerahyangselanjutnya 14.SatuanKerjaPerangkat daerahselakupengguna daerahpadapemerintah adalahperangkat barang. anggaran/pengguna disingkat Daerahyangselanjutnya Keuangan 15.PejabatPengelolaan PPKD adalahkepalaSKPKD. BUDadalah disingkat UmumDaerahyangselanjutnya 16.Bendahara umum sebagaibendahara PPKDyang bertindakdalamkapasitas yaitu pejabatyang diberitugas untuk dan atas namadaerah uangatau menyimpan, dan membayar/menyerahkan menerima, daerah. ataubarang-barang suratberharga 17.PenggunaAnggaran atau PA adalah pejabat pemegang tugas anggaranuntuk melaksanakan melaksanakan kewenangan yangdipimpinnya. pokokdanfungsidariSKPD yangselanjutnya TAPD Daerah disingkat Pemerintah 18.TimAnggaran KepalaDaerahdan adalahtim yangdibentukdengankeputusan dipimpin oleh SekretarisDaerah yang mempunyaitugas kebijakankepaladaerahdalam menyiapkan sefta melaksanakan APBDyang anggotanya terdiridari pejabat rangkapenyusunan perencanadaerah,PPKDdan pejabatlainnyasesuaidengan kebutuhan.
atau KPAadalahpejabatyangdiberi Anggaran lg.KuasaPengguna sebagiankewenanganpengguna kuasa untuk melaksanakan
anggaranda|amme|akukantindakanyangmengakibatka ikatan/perjanjian atas bebanbelanja,mengadakan pengeluaran denganpihaklain dalambatasanggaranyang telah kerjasama danmeminta swakelola, Secara kegiatan melaksanakan ditetapkan, yangdikelolanya' pembayaran atasbebanDPA-SKPD Kuasa disingkat UmumDaerahyangselanjutnya Bendahara 20.Kuasa BUD adalah pejabatyang diberi kuasa untuk melaksanakan tugasBUD. sebagian disingkat yangselanjutnya SKPD Keuangan 2l.PejabatPenatausahaan fungsitata usaha adalahpejabatyang melaksanakan PPK-SKPD keuangan PadaSKPD; 2l.Pejabat Penguji pejabat yang diberikanwewenanguntuk mengenai melakukanpengujianatas permintaanpembayaran haktagih. dankeabsahan kelengkapan, anggaran, ketersediaan pembayaran adalahpejabatyang Perintah 23.PejabatPenandatangan pembayaran atasbebanAPBD. memerintahkan PPTK yangselanjutnya disingkat TeknisKegiatan Pelaksana 24.Pejabat tugas adalahpejabatpada unit kerja SKPDyang menjalankan Anggaran. KuasaPengguna yang ditunjuk adalahpejabatfungsional Penerimaan 25.Bendahara dan menatausahakan, menyetorkan, menyimpan, Untukmenerima, daerahdalamrangka uangpendapatan mempeftanggungjawabkan pelaksanaan APBDPadaSKPD. yang ditunjuk adalahpejabatfungsional Pengeluaran 26.Bendahara dan menatausahakan, menerima,menyimpan,membayarkan, belanjadaerah uanguntukkeperluan mempeftanggungjawabkan APBDpadaSKPD. dalamrangkapelaksanaan disingkatKUAadalah UmumAPBDyang selanjutnya 27.Kebijakan dan yangmemuatkebijakan belanja, bidangpendapatan, dokumen pembiayaan untuk periode1 sefta asumsiyang mendasarinya (satu)tahun. 28.Prioritasdan Plafon AnggaranSementarayang selanjutnya programprioritasdan patokan disingkatPPASadalahrancangan yangdiberikan kepada SKPDuntuksetiap anggaran batasmaksimal
denganDPRD' disePakati
RKAdisingkat sKPDyangselanjutnya KerjadanAnggaran 29.Rencana yangberisi danpenganggaran perencanaan SKPDadalahdokumen SKPD belanjaprogramdankegiatan rencana pendapatan, rencana APBD' dasarpenyusunan pembiayaan sebagai seftarencana olehsatu adalahbagiandari programyangdilaksanakan 30.Kegiatan atau lebihunit kerjapadasKPDsebagaibagiandari pencapaian terukurpadasuatuprogramdan terdiridari sekumpulan sasaran sumberdaya baik yang berupapersonil tindakanpengerahan dan (sumberdaya manusia),barangmodaltermasukperalatan jenis ataukesemua daribeberapa dana,ataukombinasi teknologi, (input)untukmenghasilkan masukan sebagai sumberdayatersebut bentukbarang/jasa. (outpuQdalam keluaran yang uangdaerah tempatpenyimpanan adalah 31.KasUmumDaerah ditentukanoleh kepala daerah untuk menampungseluruh penerimaan daerahdan digunakanuntuk membayarseluruh pengeluaran daerah. tempatpenyimpanan KasUmumDaerahadalahrekening 32.Rekening uang daerah yang ditentukanoleh kepala daerah untuk untuk daerahdan digunakan seluruhpenerimaan menampung daerahpadabankyangditetapkan. seluruhpengeluaran membayar yangdibukaolehBendahara adalahrekening Penerimaan 33.Rekening dalambataswaffiu Sementara UmumDaerahuntukmenampung daerahtertentu yang akandisetorkanke teftentu pendapatan kasumumdaerah. rekening yangdibukaolehBendahara adalahrekening Pengeluaran 34.Rekening padapihakke-III pembayaran UmumDaerahuntukmelancarkan nihilpadabataswaKutertentu. danbersaldo disingkat Anggaran SKPDyangselanjutnya Pelaksanaan 35.Dokumen yangmemuatpendapatan, belanjadan DPA-SKPD adalahdokumen pembiayaan yangdigunakan anggaran sebagai dasarpelaksanaan anggaran. olehpengguna yangselanjutnya Perubahan Anggaran SKPD Pelaksanaan 36.Dokumen adalahdokumenyang memuatperubahan disingkatDPPA-SKPD yang digunakansebagai pendapatan, belanjadan pembiayaan perubahan anggaran. anggaran olehpengguna dasarpelaksanaan
arus kas masukyang Kas adalahdokumenperkiraan 3T.Anggaran aruskas keluaruntuk dan perkiraan dari penerimaan bersumber mengatur ketersediaandana yang cukup guna mendanai dalamsetiapperiode' kegiatan pelaksanaan disingkatSPDadalah Danayang selanjutnya 38.SuratPenyediaan danauntukmelaksanakan tersedianya yangmenyatakan dokumen SPP' dasarpenerbitan sebagai kegiatan disingkatSPP yang selanjutnya Pembayaran 39.SuratPermintaan olehpejabatyangbeftanggung adalahdokumenyangditerbitkan pengeluaran untuk kegiatan/bendahara jawab atas pelaksanaan pembayaran' permintaan mengajukan adalah disingkatSPP-UP yang selanjutnya 40.SPPUangPersediaan untuk dokumenyang diajukanoleh bendaharapengeluaran permintaanuang muka kerja yang bersifatpengisiankembali (revolving)yang tidak dapat dilakukandengan pembayaran langsung. yang selanjutnya disingkatSPP-GU 41.SPPGantiUangPersediaan pengeluaran untuk yangdiajukan olehbendahara adalahdokumen yangtidakdapatdilakukan pengganti uangpersediaan permintaan pembayaran langsung. dengan yangselaniutnya SPP-TU disingkat UangPersediaan Tambahan 42.SPP pengeluaran untuk yangdiajukan olehbendahara adalahdokumen permintaantambahanuang persediaanguna melaksanakan dantidakdapatdigunakan kegiatan SKPDyangbersifatmendesak langsung danuangpersediaan. untukpembayaran yangselanjutnya SPP-ISadalahdokumen disingkat Langsung 43.SPP untuk permintaan yang diajukanoleh bendaharapengeluaran pembayaran langsungkepadapihakketigaatasdasarperjanjian gaji danpembayaran keqalainnya kontrakkerjaatausuratperintah dan waKu pembayaran denganjumlah,penerima,peruntukan, disiapkan olehPPTK. teftentuyangdokumennya yangselanjutnya SPMadalah disingkat 44.SuratPerintahMembayar dokumen yang digunakan/diterbitkanoleh pengguna pengguna SP2Datas anggaran untukpenerbitan anggaran/kuasa DPA-SKPD. bebanpengeluaran
yang selanjutnya 45.SuratPerintahMembayaruang Persediaan olehpengguna yangditerbitkan adalahdokumen SPM-UP disingkat sP2Datas untukpenerbitan pengguna anggaran anggaran/kuasa sebagaiuang yang dipergunakan DPA-SKPD bebanpengeluaran kegiatan' persediaan untukmendanai yangselanjutnya GantiUangPersediaan Membayar 46.SuratPerintah olehpengguna yangditerbitkan adalahdokumen SPMGU disingkat sP2Datas untukpenerbitan pengguna anggaran anggaran/kuasa untuk yangdananyadipergunakan DPA-SKPD bebanpengeluaran yangtelahdibelanjakan' uangpersediaan mengganti yang 47.Surat PerintahMembayarTambahanUang Persediaan adalahdokumenyang diterbitkan disingkatSPM-TU selanjutnya penggunaanggaranuntuk oleh penggunaanggaran/kuasa karena DPA-SKPD, penerbitanSP2Datas beban pengeluaran kebutuhandananyamelebihidari jumlah batas pagu uang denganketentuan. sesuai yangtelahditetapkan persediaan yang selanjutnya disingkat Langsung 48.SuratPerintahMembayar SPM-LSadalah dokumen yang diterbitkanoleh pengguna SP2Datas pengguna untukpenerbitan anggaran anggaran/kuasa pihakketiga. kepada DPA-SKPD bebanpengeluaran disingkatSP2D Danayang selanjutnya 49.SuratPerintahPencairan dana sebagaidasarpencairan adalahdokumenyang digunakan SPM. yangditerbitkan olehBUDberdasarkan BABII KEWENANGAN PELIMPAHAN Pasal2 PKD melimpahkan KepalaDaerahselaku PemegangKekuasaan yaitu: Daerah Keuangan Pengelola kepada kewenangannya sebagian Keuangan a. SekretarisDaerahsebagaiKoordinatorPengelolaan Daerah; Daerah; Keuangan Pengelolaan Pejabat sebagai SKPKD b. Kepala Pengguna Anggaran. sebagai c. Kepala SKPD
BABIII DAERAH KEUANGAN PENGELOLA KOORDINATOR Pasal3 Koordinator fungsidantugaspokoksebagai (1) Untukmelaksanakan untuk; kewenangan dilimpahkan Daerah PKDmakasekretaris TAPD; danmemimPin a. menetaPkan anggaran Daerahdalamprosespembahasan Kepala b. mewakili denganDPRD; APBD umumpengelolaan usulankebijakan c. memformulasikan barang; danPengelolaan penyusunan anggaran' kinerjatahunan, kebijakan d. menetapkan pelaksanaan APBD,tata cara pengadaanbarangfiasa barang daerah, akuntansidan pemerintah,pengelolaan pelaksanaan APBD' pelaporan kinerja,pengawasan pelaporan, monitoringdan evaluasipembangunan,serta pemberian PNS. insentifkesejahteraan APBDKabupaten/Kota, raperda hasilevaluasi e. menetapkan dalamDPA-1. yangdapatdilanjutkan kegiatan f . menetapkan atasobjekbelanjadalam anggaran g. menyetujuipergeseran dalamsatukegiatan. danatauantarjenis belanja dalamdan pergeseran atasobjekbelanja anggaran h. menyetujui yangtelahdiverifikasi atauantarjenis belanjaantarkegiatan PPKDuntukdisetujuiolehDPRDataupejabatyangdiberikan olehDPRD; kewenangan kegiatanberdasarkan i. menyetujuiperubahan/penyesuaian Pengawas, dan Pejabat Kinerja, Perencana usulandariPejabat yangdapatmenimbulkan keuangan; hakdankewajiban PPKD j. menandatangani dan perkembangan laporanpelaksanaan kepadapemerintah DAU,DAK,ataudanatransferpemerintah dengan daerahlainnyaataudokumenlainnyayangberkenan haltersebut sebagai dasarpenagihan. (2) Sekretaris Daerah Pengelola Keuangan Daerah selakuKoordinator mempunyaitugas pokok untuk kewenangannya berdasarkan mengkoordinasi: kinerjatahunandalamsuatuKeputusan kebijakan a. penyusunan usulan Gubernurberdasarkan Gubernur dan atau Peraturan
b.penyusunanrancanganPerubahanAPBDPerubahanta berjalan serta rancanganPeraturanGubernurtentang APBD rancangan penjabaran APBDtahunberjalan; Perubahan Tahuntentang Gubernur sertaPeraturan Tahunmendatang usulandari berdasarkan APBDTahunmendatang Penjabaran PPKD; APBDdan dan pelaksanaan anggaran keb'rjakan penyusunan Barang; pengelolaan anggaran; perubahan/pergeseran d . penyusunan hasilevaluasiatas raperdaAPBDdan raperkada e. penetapan olehPPKD; penjabaran APBD Gorontalo Provinsi Pemerintah Keuangan Laporan f. penyusunan Provinsi InterimPemerintah Keuangan TahunlaludanLaporan Keuangan Tahunberjalanoleh PejabatPengelola Gorontalo Daerahdan PenggunaAnggaransatuan Kerja Perangkat Daerah; atas LaporanKeuangan pemeriksaan keuangan g. pelaksanaan PemerintahProvinsi Gorontalooleh Badan Pemeriksa Indonesia. RePublik Keuangan insentif pembinaan terhadapPKDdan pemberian h. melakukan PNSdanTenagaHonorer. kepada danremunerasi 4 Pasal juga Daerah Keuangan Pengelola selakuKoordinator Daerah Sekretaris kewenangannya sebagaiKetuaTAPDdan berdasarkan berkedudukan bertugas: DaerahsebagaiKoordinator a. menunjukKepalaBadanKeuangan Pembangunan TAPDdan KepalaBadanPerencanaan Keuangan Kinerja; Koordinator sebagai Daerah Kepala Daerah; susunan uraiantugasTAPDkepada b. mengusulkan paneldiskusiproyeksi kondisimakrodaerahdari nara c. memimpin pihakyangterkait; sumber danberbagai d. menetapkanrancanganKebijakanUmum Anggaran (KUA) Kerja kebijakan Daerah, umumRencana arahanKepala berdasarkan (RKPD), makrodaerah; kondisi Daerah sertaproyeksi Pemerintah (PPAS) prioritasdan plafonanggaran sementara e. menetapkan
dan f. memimpinTAPDdan KepalaSKPDmembahasrancanganKUA PPASdenganPanitiaAnggaranDPRD; penyusunanRancanganPeraturanDaerahAPBD g. mengkoordinasi APBD; dan Perubahan Peraturan Rancangan h. memimpinTAPDdan KepalaSKPDmembahas denganPanitiaAnggaranDPRD; DaerahAPBD/APBD-P i. menetapkanrancanganperubahanKUA dan atau rancangan perubahan APBD; perubahan PPASdalamrangkapenyusunan persetujuanpengesahanDokumenPelaksanaan j. menandatangani Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA-SKPD),DPA yangtelahdisahkanoleh dan DPAPerubahan-SKPD Lanjutan-SKPD, PPKD. BABIV DAEMH KEUANGAN PENGELOI.A PE]ABAT Pasal5 Badan KeuanganDaerahPemerintahProvinsiGorontaloditetapkan pengelolaan APBDdan sebagaiSKPKDyang bertugasmelaksanakan beftindaksebagaiBUD. Pasal6 KepalaSKPKDditetapkansebagai PPKDdan juga beftindaksebagai
fungsianggaran, APBDdan melaksanakan BUDyang mengelola perbendaharaan umum, dan pelaporanpeftanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal7 (1) Untukmelaksanakan tugas selakuPPKDmaka kepalaSKPKD kewenangan untuk: dilimpahkan penyusunan anggaran kebijakan a. menyusundan mengajukan penggunaan barang; tahunan danrencana penyusunan KUA rancangan danmengajukan b. mengkoordinasi RKPDkepada TAPD; dan PPASberdasarkan penyusunan Rencana kebijakan c. menyusun dan mengajukan KerjaAnggaran SKPD; rancangan Daerah dan Peraturan d. menyusun dan mengajukan APBD dan rancangandan PeraturanGubernurtentang Peniabaran APBDberserta NotaKeuanqannya
APBD; kebijakanpelaksanaan dan mengajukan e. menyusun f. menyusun dan mengajukan kebijakan penghapusan
barang/inventaris; g. menyusun dan mengajukan kebijakan Pengelolaan barang/inventaris; antarrincianobjekbelanja pergeseran anggaran h. menyetujui dansatukegiatan; dalamsatuobjekbelanja kebijakanpertanggungjawaban i. menyusundan mengajukan pelaksanaan APBD; dan membina APBDKabupaten/Kota j. mengevaluasi Raperda pemerintah Kabupaten/Kota; pengelolaan keuangan SKPD barang/inventaris danpengelolaan keuangan k. membina dANBLUD; l. mewakili Kepala Daerah dalam investasidaerah dan lainnya' yangdipisahkan negara kekayaan kepemilikan APBDmaka tugasBUDdalampengelolaan (2) Untukmelaksanakan menyimpan, untuk menerima, kewenangan PPKDdilimpahkan uang atau kekayaanmilik daerahlainnya dan mengeluarkan KasDaerah. melalui Pasal8 DaerahselakuPPKDdansesuaidengan (1) KepalaBadanKeuangan tugas: mempunyai kewenangannya KUAdanPPAS; a. menerbitkan DaerahtentangAPBDdan Peraturan rancangan b. menerbitkan DaerahtentangPerubahanAPBD,sertaPeraturan Peraturan Daerah tentang APBD dan PeraturanDaerah tentang APBDdanNotaKeuangan. Perubahan APBD Peraturan GubernurtentangPenjabaran c. menerbitkan Perubahan APBD; tentangPenjabaran Gubernur danPeraturan AnalisaStandard Pedoman Penyusunan Anggaran, d. menyusun Belanja,Satuan StandarHarga, Tata Cara Penerimaan AtasBebanAPBD, TataCaraPembayaran Pendapatan Daerah, Pedoman Perjalanan Dinas, Pedoman Pemberian Keuangan/Hibah, Pedoman Tunjangan Subsidi/Sosial/Bantuan Kinerja/Beban Kerja Daerah,PedomanPemberianBenefit
Akuntansi,KebijakanPelaporandanPenyusunanLapor TataCara BarangDaerah, TataCara Pengelo|aan Keuangan, danTata Daerah, HabisPakaidanBarang Barang Inventarisasi CaraPenghapusanbarang/inventarisMi|ikDaerah; kegiatan dalampelaksanaan Keuangan Koordinator e. membantu TAPD; DPALDPAP-SKPD, DPA-SKPD, f. menelitidan mengesahkan Daerah; Sekretaris untukdisetujui SKPD anggaran setiapusulanpergeseran g. meneliti danmemverifikasi sesuaiketentuan; pencatatanrealisasi anggaran per h. menyelenggarakan kegiatan; pemerintahan sesuai pencatatan akuntansi i. menyelenggarakan akuntansi standar Pemerintah; fisik; dengan antarcatatankeuangan j. melakukan rekonsiliasi interimdantahunan' keuangan laporan k. menyajikan DaerahselakuBUDdan sesuaidengan (2) KepalaBadanKeuangan tugas: memPunyai kewenangannya atas dan Pengeluaran Penerimaan Bendahara a. menetapkan Daerah; namaKepala atauKuasaBUD UmumDaerah KuasaBendahara b. menetapkan Daerah; atasnamaKePala c. menetapkanpejabat yang menetapkanjumlah pajak daerahyang terutangyang harusdibayar daerah/retribusi pungutatasnamaBUD; wajibpajalVwajib selakuKasDaerah bankumummilikpemerintah d. menetapkan Daerah; atasnamaKepala kasdaerahdanatautempatpenyimpanan rekening e. membuka UmumDaerahatas lainnyaatas namajabatanBendahara Kuasa Bendahara UmumDaerah; penagihan, pengumpulan, pemungutan, dan f. melaksanakan penyetoranpendapatan daerahsesuaidenganyang telah dalamPerdaAPBD; ditetapkan g. menetapkan uang kas dari bank yang akan menampung Pengeluaran; Penerimaan danBendahara Bendahara h. memverifikasi kelengkapan SPMU;
sPl-GU dan GU-NIHIL seda SPJ-TUPuntuk i. mengesahkan beberapakegiatandan atauSKPDteftentu; sPl pada huruf i di j. menetapkanpejabatyang mengesahkan
atas; dana proyeksi aruskasdan menginvestasikan k. menetapkan yang dalambentukinvestasi belumdigunakan yangsementara likuid; seftabersifat aman,menghasilkan, sPD,dansP2D; KasDaerah, Anggaran Rencana b. menyiapkan kas pada BendaharaPengeluarandan c. mengendalikan Penerimaan; Bendahara jangkapendek; investasi d. membuka affiiva danbufti kepemilikan uang,suratberharga, e. menyimpan tetaplainnYa. Kesatu Bagian UmumDaerah KuasaBendahara Pasal 9 atas satuataulebih pejabatKuasaBUDyangbeftindak BUDmenunjuk untuk: namanya Provinsi Gorontalo; aruskasPemerintah a. menyusun SPMU; kelengkaPan b. memverifikasi SPMU; SP2Dberdasarkan c. menandatangani bukti transfergiro, cheque,atau dokumenlain d. menandatangani yangmembebani kasdaerah; yangsejenis rekening pemerintah pajak-pajak e. memungut,menyetor,dan melaporkan Pusat; penyetoranpendapatandaerah atas transfer f. mengendalikan penerimaan; pusatatausetoran pemerintah daribendahara g. membuat rekonsiliasi berkala; banksecara posisikassecara berkala; h. melaporkan penempatan i. mengusulkan danamenganggur; j. menandatangani pembukaan dan penutupan depositoatausuratlainnya; suratberharga DAU, DAK,dan dana transfer k. menyusunlaporanpelaksanaan pemerintah pemerintah kepada daerahlainnya; l. menyusun laporanpenerbitan SP2D,buKi transfer,dan cheque qtr.are
m. melakukan pembinaan terhadap Bendahara Penerimaan, BLUD; danBendahara Pengeluaran, Bendahara pencatatan aruskasmasukdanaruskaskeluar' n. menyelenggarakan Kedua Bagian Penerima/Pengeluaran Bendahara Pasal10 sebagaiPengguna kewenangan PadasetiapSKPDyangdilimpahkan dan Pengeluaran Anggaranditunjukseorangatau lebih Bendahara ditunjukseorang sumberpendapatan padasetiapSKPDyangmemiliki Penerima. ataulebihBendahara Pasal11 BUD menunjukBendaharaPenerimapada setiap SKPDsesuai untuk: yangbertindak atasnamanya kebutuhan pendapatan bukti penerimaan a. menerimadan menandatangani daerahdariwajibpajal(pungut/setor; kasdaerahyangtelah padahariyangsamake rekening b. menyetor denganbuKisetor; ditetapkan dan penyetoran c. membuat laporan penerimaan/pemungutan pendapatan daerah. 12 Pasal pada setiapSKPDsesuai Pengeluaran BUD menunjukBendahara yangbertindak untuk: atasnamanya kebutuhan uangpersediaan buktipenerimaan danmenandatangani a. menerima (TUP)untuk kepentingan (UP) dan tambahanuang persediaan SP2DdariBUD; berdasarkan SKPD b. menyerahkansebagianUP kepada bendaharapengeluaran penyelesaian/pertanggungjawaban. pembantu danmemantau cashon handdalambrankassesuaidengan c. menyimpan UPfl-UP jumlahyangdiperkenankan; UPfl-UP dalamdan dari rekening dan mengeluarkan d. menyimpan bank pemerintahyang telah ditentukanatas nama jabatan Bendahara Pengeluaran SKPD; pengujianulangkelengkapan e. melakukan dan membayar uang PerintahPembayaran mukakerjaberdasarkan UangMukaKerja yang Memerintahkan dari Kepala Bagian Keuangan/Pejabat
yangMemerintahkan KepalaBagianKeuangan/Pejabat f. membantu uang muka pertanggungjawaban mengendalikan Pembayaran kerja; lainyang Verifikasi/Pejabat Anggaran/Kasubag Kasubag g. membantu di lingkunganBagian ditunjuk selaku PejabatPenatausahaan uang muka kerja peftanggungjawaban Keuanganmenyiapkan SPM; SPPdanmenyiapkan memverifikasi BagianKeuangan Anggaran/Kepala h. membantuKuasaPengguna yang TUPsesuaidenganketentuan analisakebutuhan menyiapkan berlaku; saldoTUPdanatausaldoUPpadaakhirtahunanggaran i. menyetor BUD; kasdaerahBUDsesuaikebijakan ke rekening (GUP), j. menyampaikan sPM TUP Nihil,Gantiuang Persedianan Anggaradan Kepala Pengguna yangtelahditandatangani SPM-LS ke BUD; Keuangan Bagian pencatatan aruskasmasukdanaruskaskeluar; k. menyelenggarakan Pengeluaran dan l. membuatlaporanposisikas bulananBendahara tanggal10 bulan ke BUDselambat-lambatnya menyampaikannya berikutnya. Ketiga Bagian Pembantu Pengeluaran Bendahara Pasal 13 (1) BUD atas permintaanPimpinanSKPD dapat menetapkan Pembantupada setiap UPT yang BendaharaPengeluaran Pengeluaran. setaradenganBendahara beftindak pembantuberdasarkan (2) Tugas-tugasbendaharapengeluaran ketentuan dalamPasal12. Bagian Keempat Pemegang UangMuka Pasal14 (1) Untukkegiatanswakelola diluar atau kegiatanyang lokasinya kedudukanBendaharaPengeluaran dapat diangkatseorang pemeganguang muka berdasarkankeputusanPengguna Anggaran. penuh kepada (2) Pemeganguang muka beftanggungjawab
BABV ANGGARAN PENGGUNA PEJABAT Pasal15 Anggarandan bertindak selaku Pengguna KepalaSKPDditetapkan kinerja pelaksana pencapaian sebagaipejabat penanggungjawab danpelaporan' penatausahaan, program/dan kegiatan, Pasal16 Kepala SKPD selaku pejabat penggunaanggarandilimpahkan untuk; SKPD di lingkungan kewenangan Daerah; atasnamaKepala anggaran kuasapengguna a. menetapkan kegiatan; teknispelaksanaan keb'rjakan b. menetapkan pengikatankomitmendan pembayaranyang c. mengendalikan APBD; membebani d. menetapkan usulan rencana dan perubahan anggaran pendapatan/belanja; pelaksanaan jadwaldan kebijakan operasional/teknis e. menetapkan program/kegiatan; yang pemerintah barang/jasa tata cara pengadaan f. menetapkan yangberlaku; dipilihsesuaiketentuan keuangan; g. menyampaikan realisasi informasi yang pekerjaan untukkegiatan konseplaporankemajuan h. membuat pusatlainnya dariDAKataudanatransferdaripemerintah dibiayai yangdisampaikan ke PPKD; pelaksana pelaksana dari swakelola danataurekanan i. menetapkan program/kegiatan serta pengadaankebutuhan barang/jasa pemerintah; j. menjalankan kewajibanlain yang ditentukanoleh peraturan perundangan. Pasal17 KepalaSKPDselakuPejabatPengguna Anggaran sebagaimana sesuai dengankewenangannya mempunyai tugas: a. menetapkanKuasaPenggunaAnggarandari setiap kegiatan yangdibiayai maupunnonkegiatan daribelanjalangsung maupun tidaklangsung danmelaporkan kepada kepaladaerah;
b. mengusulkanBendaharaPenerimaandan atau Bendahara BUD; sesuaipermintaan Pengeluaran pemegang uangmukacabang; c. menetapkan KUAdanPPA; berdasarkan RKA-SKPD d. menyusun berdasarkanPerda APBD/PerdaAPBD e. menyusunDPA-SKPD Perubahan; SKPD; Keuangan LaPoran f. menyusun pemerintah; panitiapengadaan baranEfiasa g. membentuk seftapanitiapemeriksa panitiapenerima barang/jasa h. membentuk barangfiasa; i. mengetahuisetiap perikatanyang dibuat dan pembebanan yangakandilakukan; pembayaran bukanpajak; pemungutan retribusi/penerimaan j. melaksanakan daerahyang menjadi k. mengelolabarangmilik daerah/kekayaan yangdipimpinnya; jawabSKPD tanggung jawabSKPD utangdanpiutangyangmenjaditanggung l. mengelola yangdipimpinnya; yangdipimpinnya; pelaksanaan SKPD anggaran m. mengawasi pengguna barang anggaran/pengguna tugas-tugas n. melaksanakan daerah; olehkepala kuasayangdilimpahkan lainnya berdasarkan jawab atas pelaksanaan tugasnyakepadaKepala o. bertanggung Daerah. melalui Daerah Sekretaris BagianKesatu Anggaran KuasaPengguna Pasal18 pelaksanaan (1) Sebagaitindak pengendalian dan k:elancaran AnggarandenganmenunjukKuasa kegiatanmaka Pengguna tugas kompentensi Anggaran denganmemperhatikan Pengguna pokokseftapeftimbangan obyeKiflainnya. yangdapatdiusulkan (2) Pejabat Anggaran KuasaPengguna sebagai adalahpejabatyang mendudukijabatan setingkatdibawah Anggaran. Pengguna (3) Dalamhal bebankerjaterlalubesardapatditunjukpejabatlain yangcakapmelaksanakan anggaran. tugaskuasapengguna (4) PadaSKPDyang berbentukKantor/Balai tidak terdapat Kuasa
Pasal19 Anggaran atasnamaPengguna bertindak Anggaran KuasaPengguna kewenangan; untukmenjalankan a. menjalankankegiatansesuai dengan kebijakanteknis dan pencapaian targetkinerja; b. menetapkanspesifikasikebutuhanbarang/jasaserta harga perkiraan sendiri(HPS); Daerahuntukmembuatperikatan/perjanjian c. mewakiliPemerintah yang telah denganpihaklain dalambatasanggaran kerjasama ditetapkan; d. menetapkanprestasikerja yang telah diserahkanrekanan komitmen; berdasarkan kegiatansesuaidengantujuan dan sasaranyang e. menjalankan dimuatdalamAPBD; yang sesuaidenganprestasi pembebanan DPA-SKPD f . menetapkan perjanjian/perikatan; danberdasarkan olehrekanan diberikan kas; buKipengeluaran g. menandatangani/mengesahkan swakelola; secara kegiatan h. melaksanakan i. menjaga keamanandan penguasaanasset dari kegiatan dikuasainya; j. menetapkan PPTK yang akan menjalankan sebagian dan beftanggungjawab atasnamanya, bertindak kewenangannya, jikarentangkendali terlaluluas. kegiatan untuknya Pasal20 menjalankan kewenangannya Anggaran berdasarkan KuasaPengguna tugas: a. menunjukPPTKsesuaidenganrentangkendalikegiatanyang kepadanya; dikuasakan b. membuat RancanganAnggaran Kas (RAK) untuk setiap kegiatannya; UPkepadaPPKusulanuangmukakerjapenggunaan c. mengajukan SKPD; untukdilaksanakan d. membuatdokumenusulanpengadaan/barang Pengadaan BaranglJasa; olehPanitia
e. menyetujuiusulan perjalanandinas mengenaipejabatyang perjalanan melakukan dinas,tujuan,danlamahariuntukdiberikan perintah yangberwenang menandatangani surattugas olehpejabat perjalanan yangberlaku; dinassesuaiketentuan dansuratperintah perikatan/perjanjian kerjadenganrekanan/pihak f. menandatangani Pengadaan Barang/Jasa; ke-IIIyangditetapkan olehPanitia prestasikerjadari rekanan g. membuatdokumenbuKi penerimaan berdasarkan hasil pemeriksaan barang/jasa dari
Tim
Penerima/Pemeriksa Barang danJasa; h. membuatpernyataan-pernyataan ketentuan ataskepatuhan dalam pengajuan permintaan pembayaran; i. melakukan konsultasihukumperikatan Daerah denganSekretaris melaluiKepala BiroHukum; j. menandatangani persetujuan Pembayaran; SuratPermintaan k. membuatBeritaAcara SerahTerimaasset kepadaBendahara Barang; l. membuat KartuKendali Kegiatan; m. membuatLaporanKinerjaPelaksanaan Keuangan dan Realisasi Kegiatan. Pasal 21 KuasaPengguna Anggaran dalammenunjukPPTK memperhatikan yaitumemperhatikan rentangkendali kegiatan : jabatan; a. pertimbangan kompetensi b. besaran anggaran kegiatan; c. bebankerja,lokasi; d. peftimbangan objektiflainnya. Bagian Kedua Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Pasal22 PPTK melaksanakan tugas: a. memimpin danmelaksanakan kegiatan; b. menyiapkan seluruhdokumenyang harus dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran; c. meneliti ketersediaan anggaran; d. membuat rincian obyek belanja yang akan diajukan
e. menelitikelengkapan dokumenpembayaran; f . menelitipermintaan uangmukakerja; g. menyiapkandan menandatangani usulanSPP-LS,SPP-TUP, dan SPP-TUP Nihil; h. menyampaikanpertanggungjawaban penggunaanUP kepada Bendahara melaluiPPK-SKPD; i. mengarsipkan seluruhbukti-buktipelaksanaan kegiatanbaik fisik maupunkeuangan. BagianKetiga PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal23 (1) Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah mr:mpunyai kewenanganuntuk menetapkanrekananyang terpercayadan penerimaan yangdibutuhkan. barang/jasa sesuaispesifikasi (2) Tata cara pengadaan pemerintahan barang/jasa dilakukansesuai ketentuanyangberlaku. BagianKeempat PanitiaPemeriksaan BarangfasaPemerintah Pasal24 Panitiapemeriksaan pemerintahmempunyaikewenangan barangfiasa prestasiyang telah diberikanrekanan/pihak untuk menetapkan ke-III sesuaiperjanjianperikatan/komitmen. BABVI PE]ABAT PENATAUSAHMN KEUANGAN SKPD Pasal25 KepalaBagianKeuangan, dan atau KepalaBagianTata Usaha/Kepala sekretariatpada SKPDyang belum mempunyaiBagianKeuangan, KasubagTata usaha pada Kantor, ditetapkan dan dirimpahkan kewenangan sebagaiPPK-SKPD sekaligussebagaipejabatpengujidan pejabatpenandatangan perintahpembayaran. Pasal26 PPK-SKPD dilimpahkankewenangan sebagaiberikut; a. menguji tagihan lumpsumpihak ketiga mengenaihak tagih,
b. menguji tagihan uang persediaandari Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK; c. memerintahkan Bendahara Pengeluaran membayarkan uangmuka kerja; d, mengujipeftanggungjawaban uangmukakerya; pembayaran e. memerintahkan atasbebanAPBD; f. memerintahkan Bendahara Pengeluaran mengajukan GantiUang Persediaan berdasarkan SPTB; g. mengujikebutuhanTambahanUang Persediaan yang diajukan KuasaPengguna Anggaran; penyampaian h. mengkoordinasi RAKuntukpenerbitan SPD; pertimbangan i. memberikan keuangankepadaKuasaPenggunan Anggaran; j. melakukan pemeriksaan kas padaBendahara Pengeluaran secara berkala; k. menyelenggarakan catatankeuangan. Pasal27 Berdasarkan kewenangannya PPK-SKPD bertugas: a. mengajukan RAKke BUDuntukditerbitkan SpD; pergeseran b. mengajukan anggarandalamDPA-SKPD kepadappKD sesuaipermintaan Kuasa Pengguna Anggaran; c. menolak ataumenerbitkan SPM; d. menandatangani SPM; e. mengajukan sPM besertakelengkapan dokumenkepadaBUD melalui Bendahara Pengeluaran; f . menerbitkan danmenandatangani SpTB; g. mengarsipkan seluruhdokumenpembayaran untuk kepentingan pengawasan danpengendalian; h. membuat buku-buku catatan akuntan sesuai kebijakan akuntansi; i. membuatberitaAcaraHasilpemeriksaan Kas dan melaporkan kepada BUDdanPengguna Anggaran.
