GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR95 TAHUN 2012
TENTANG TATACAM PENUGASAN YANGMEMBUTUHKAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DENGAN MHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNUR GORONTALO, Menimbang: a. bahwauntukmelaksanakan pasal9 peraturan Daerah Nomor03Tahun 2006tentangpengeroraan Keuangan Daerahperrudiaturdalamsuatu sistemprosedur; b bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengeroraan Keuanganperrudiatursuatutata carapeq'aranan dinasdi ringkungan pemerintah provinsi Gorontalo; c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daramhuruf peraturan a danhurufb perrumenetapkan Gubernur tenbngTataCara yang Membutuhkan perlalanan Penugasan Dinas Di Lingkungan provinsi Pemerintah Gorontalo; f\4engingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok_pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun19g4Nomor 3041)sebagaimana tetahdiubahdenganUndang-Undang Nomor43 Tahun1999(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun1999Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3g90); 2. Undang-Undang Nomor38 Tahun2o0otentangpembentukan provinsi (Lembaran Gorontaro NegaraRepubrik Indonesia Tahun2000Nomor 246Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor40G0); 3, Undang-Undang Nomor17 Tahun2003 tentangKeuangan Negara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor42g2); I
txt
4
Undang-Undang Nomorl Tahun2004tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun20G4Nomor5, Tambahan Lembaran NeganRepublik Indonesia Nomor4355);
5 , Undang-Undang Nomor15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan dan TanggungJawab KeuanganNegara(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2004Nomor66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); Undang-Undang Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor aA37) sebagaimana telah bebenpakali diubahterakhir denganUndangNomor12Tahun2008tentangPerubahan Undang KeduaAbs UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 7. Undang-Undang Nomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun Perundang-undangan 2004 Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5234); 8 . PeraturanPemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan AnggotaDPRD(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun20O4Nomor90 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4416)sebagaimana telahbeberapa kali diubahterakhirdenganPeraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2007 (Lembaran Negan RepublikIndonesia Tahun2007 Nomor47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712); q
Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005 Nomor LQ, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4578);
1 0 .Peraturan Pemerintah Nomor38Tahun2007tentangPembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsidan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2007Nomor82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4737); 1 t
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telahbeberaOaT kalidiubahterakhirdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor2/ /y
/t / /l
Tahun2011tentangperubahan KeduaAtasperaturan Menteri Dalam pedoman Negeri pengelolaan Nomor13Tahun2006tentang Keuangan Daerah; 12' Peraturan DaerahProvinsi Gorontalo Nomor3 Tahun2006tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Daerahprovinsi Gorontaro Tahun 2006Nomor 03SeriE). MEMUTUSMNI
Menetapkan
PERATURANGUBERNURGORONTALOTENTANG TATA CARA PENUGASANYANG MEMBUTUHKANPER]AI-ANANDINAS Di UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1 DalamPeraturan Gubernuriniyangdimaksud dengan: 1. Tata cara penugasanyang membutuhkan perjalanandinas meliputi kegiatan pendelegasian perencanaan kewenangan, penugasan yang membutuhkan pedalanan penugasan, dinas,persetujuan penerbitan perintah,pengujian hak lagih, pemberian uang muka, pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban, pelaporan,dan evaluasi. 2. Penugasan adalahsuatukegiatanterencana dan terukuruntukmenjalankan urusan pemerintah kewenangan provinsi. yangberwenang 3. Pejabat provinsi adalahpejabatdi lingkungan Pemerintahan Gorontalo yang didelegasikan kewenangan oleh Gubernuruntuk mengusulkan, menyetujui, meneliti keberangkatan, danmeneliti kepulangan suatuperjalanan dinas. 4. Pejabattertentuadalahpejabatnegara,pejabatdaerah,dan pegawainegerisipil daerah. 5, lJnsurlainadalahtokohmasyarakat, tokohadat,tenagaahli/pakar yangmempunyal program keterkaitan pemerlntah dengan provinsi Gorontalo. pejabattertentuadalahorangyangbukanpejabatnegaradan/ataubukan 6. Pengikut pegawai negerisipilkarenaslfatpenugasan dan/atau karenaadanyahak-hak protokoler dari pejabattertentudapatditunjukmendampingi pejabattertentumelaksanakan
penugasan, 7. Kompetensi memadal adalahmemilikikeahlian, kemampuan, dan pengalaman untuk menyelesaikan tugassecara optimal.
B. Modatransportasi adalahkendaraan umummaupunkendaraan dinasyangbergerak di darat,di laut,dandi udara. 9, Tempatatau lokasikeberangkatan adalahkedudukan kantordari pejabattertentu bekerja ataulokasilainyangditetapkan sebagai titikpermulaan keberangkatan. 10, Lokasi tujuanadalahtempatdimanasebagian penugasan besaraktivitas dilakukan. 11. Lokasikembaliadalahkedudukan kantordari pejabattertentubekerjaataulokasilain yangditetapkan sebagai titikakhirkeputangan. 12' JangkawaKupenugasan adalahhariefektifpenyelesaian penugasan ditambah selama,- lamanya (hari) 1 untukkeberangkatan dan1 (satu)hariuntukkepurangan. 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKpDyangselanjutnya disingkatDpA-sKpD adalah yangmemuatpendapaban, dokumen belanjadanpembiayaan yangdigunakan sebagai dasarpelaksanaan anggaran olehpengguna anggaran. 14.Anggaran Pendapatan dan B€lanjaDaerahyang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerahyangdibahas dandisetujuibersama olehpemerintah daerahdanDpRDdanditetapkan denganperaturan daerah. 15. Pertimbangan profesional adalahsuatupertimbangan yangmemperhatikan azasumum perJalanan dinasdankriterlasuatupenugasan yangmembutuhkan perjalanan dinas. pimpinanLembaga 16. PejabatNegaraadalahpreslden, wakil presiden, TinggiNegara, Anggota DPR,Menteri, danKepala Daerah. 17' Kepala provinsi Daerah adalahGubernur atauwakilGubernur Gorontalo. 18' PejabatDaerahadalahanggotaDewanPerwakilan RakyatDaerahbaikyanobertindak pimpinan sebagai maupun sebagal anggota. 19.Anggota DewanPerwakilan RakyatDaerah selanjutnya di singkatAnggota DPRD adalah provinsi Anggota DewanPenryakilan Rakyat Daerah Gorontalo. 20, Pimpinan DewanPeMakilan pimpinan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DpRDadalah
- wakilKetua provinsi Ketua danWakil DPRD Gorontalo. 21. PNs daerahadalahPNsyang gaJinya padaanggaranpendapatan dibebankan dan belanJa padapemerinbh daerahdanbekerja provinsi. 22. PNsPusatadalahPNsyanggajinyadibebankan padaanggaran pendapatan danbelania negara. 23. PerJalanan perJalanan dinasdapatberbentuk dinasdalamdaerah,perjalanan dinasluar daerah, atauperjalanan dinasluarnegeri. 24. satuanKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnya disingkatsKpDadalahperangkat padapemerintah ciaerah daerahselakupengguna anggaran/pengguna barang, penyetuju 25, Pejabat adalah Gubernur, wakilGubernur ataupengguna anggaran. pengusul 26. Pejabat adalahpengguna anggaran ataukuasapengguna anggaran.
peneliti 27,Pejabat keberangkatan adalah sekretaris ataukepala bagian tatausaha/kepala sub.bagian tatausaha.
penatausahaan 28,Pejabat keuangan adalah kepala bagian keuangan, kepala subbagian keuangan dan/atau Kasubag tatausaha, 29' surattugasadalah suratpenugasan untukmelaksanakan tugastertentu. 30. SuratPerintahPerjalanan Dinasselanjutnya disebutdenganSppDadalahsuratperintah
perjalanan untukmelakukan dinas. 31,Lumpsum adalah uangyangdibayarkan yangdigunakan secara harian untukmembiayai keperluan akomodasi padalokasitujuan,transportasi dan konsumsi ke dan dari bandara, service charged danretribusi di terminal keberangkatan/kepulangan, transport umumdi lokasi tujuan,danbiayamodatransportasi danBBMuntukp€rjalanan dalam daerah. 32. Biayariil adalahbiayayangdikeluarkan sesuaidenganbuktipengeluaran yangsan.
33, Uangkonstribusi adalahsebagiandari lumpsumyang ditanggung pihaklain atau dibayarkan secaratersendiri kepadapihaklainsepertibiayamakan,penginapan atau uangsaku.
34,Uang represenhsi adalah tambahan biaya lumpsum harian. 35.BuKiyangsahadalah peftanggungjawaban pelaksanaan yangberupa kegiatan adanya suratperintah tugas,suratperintah perjalanan dinasatasnamayangbersangkutan, dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biayaperjalanan dinasatas namayang bersangkutan. 35.Visumadalah buKipadasPPDsesuai spr berupa tandatangan dan/atau stempel dari pejabat padatempat pelaksanaan tugas. BABII RUANG UNGKUP
Pasal 2 Ruanglingkuppenugasan yangmembutuhkan perJalanan dinasadalah; a, memenuhiundangandari pihak lain yang berkompeten dalamrangkaprotokoler kenegaraan, menlngkatkan kapabilitas, meningkatkan koordinasi, dan penyamaan persepsi; b. mendapatkan yanglebihmendalam informasi langsung darinarasumberyangkurang optimalJlka dilakukan melalui sisteminformasi yangada; dankomunikasi c. dalamkeadaan tertentupadatempatatau lokasituJuanharusmenggunakan sarana akomodasi/penginapan; d. membutuhkan waktutempuhperjalanan normaldaritempatataulokasikeberangkatan, ke lokasltuJuan, dantempatataulokasiharuskemball melebthi 2 (dua)jam perjalanan
normal ataumelaksanakan aKifitas sekurang-kurangnya 4 (empat)jam, e. Ketentuan padahurufd, tidakberlakupadapenugasan sebagaimana dimaksud di Kota Gorontalo,
pasal3
Perjalanan pergerakan dinasadalah fisikyang: penugasan a. memenuhi kriteria yangmembutuhkan perJalanan dinas; perintah b. berdasarkan yangbenrrenang; daripeJabat c. kepadapejabat yangmemiliki tertentu kompetensi memadai; penugasan; d, untukmelaksanakan e. dengan menggunakan satuataubeberapa modatransportasi; f, dengan ditentukan tempatataulokasikeberangkatan, lokasitujuan,danlokasiharus kembali; g, untuksuatu waKupenugasan; Jangka h. telahditetapkan rencana tanggal keberangkatan dantanggal haruskembali; i. karenasifatpenugasan protokoler atauketentuan dapatmenyertakan seorang atau yangbukanPNSD lebihseseorang danmenjadi pengawasannya; tanggungjawab j, biaya-biaya tertentuyangtimbuldariperjalanan tersebutdibebankan oadarinciaan obyekbelanjaperjalanan dinasataubelanjalainyangdiperkenankan;
k, rincianobyekbelanjatersebutmasihtersediadanadan paguanggarannya dalam kegiatanyang berkesesuaian padaDpA-sKpD dengantujuanpenugasan dari ApBD tahunberkenan. Pasal 4 yangmembutuhkan Penugasan perjalanan dinasyangdiaturdalamperaturan gubernur ini meliputi azasumumperjalanan dinas,pendelegasian perencanaan kewenangan, penugasan
yangmembutuhkan perJalanan pejabattertentuataupengikut dinas,hak-hak keuangan pejabattertentuyang melakukanperjalanandinas, pelaksanaan perjalanandinas, pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansl, dantuntutangantirugi. BABIN AZASUMUMPER]AI-ANAN DINAS Pasal5 (1) Perjalanan dinasdilakanakan perundang-undangan, secara tertib,taatpadaperaturan efeKif,efisien, ekonomis, transparan, danbertanggungjawab. (2) secaratertibsebagaimana padaayat (1) adalahbahwapeqalanan dimaksud dinas dilakukan tidakmengganggu pelayanan kelancaran publik,jangkawaktupenugasan yang tidak tumpangtindih denganperjalanan dinasyang lain, serta perjalanan didukung olehbuKi-bukti perjalanan yangdapatdipertanggungjawabkan administrasi dandisampaikan secara teoatwaktu. (3) Taat pada peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksudpada ayat (l) adalahbahwa perjalanan dinas harus berpedoman pada peraturanperundang-
undangan dantidakdilakukan yangbeftentangan untukkegiatan denganperaturan perundang-undangan.
(4) EfeKifsebagaimana dimaksud padaayat(r) adarahbahwapencapaian hasildari perjalanan dinasharusmemberikan yangoptimal manfaat mendukung targetkinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi, serta memperolehklarifikasi
daninformasi yanglebihakurat, (5) Efisiensebagaimana dimaksudpadaayat(1) adatahbahwa:
a, jumlahpeJabat tertentuyangdiperintahkan; b. jumlahnonpegawai negerisipilyangmengikuti pejabat teftentu; c. rute,ragam,danjenisalatangkutan yangdigunaran; d' jangkawaktupenugasan merupakan haryang paringsedikitdan paringsingkat untukmendapatkan manfaat yangoptimal, (6) Ekonomis sebagaimana padaayat(1) adalahbahwauntukmencapai dimaksud manfaat yang optimalatas suatu penugasan maka penunjukkan jumrahpejabattertentu, pengikutpejabattertentu,dan saranatransportasi adalahberdasarkan tarif yanq terendah. (7) Transparansebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah bahwa petaksanaan perjalanan dinasseorangpejabattertentuatau DeBama-sama denganpengikutnya bersifatterbukayang memungkinkan masyarakat mengetahui prosesperencanaan. proses pelaksanaan, danmendapatkan aksesinformasi hasirdariperjaranan dinas. (B) Bertanggungjawab sebagaimana dimaGudpadaayat(1) adarahbahwapejabatyang berwenang dan pejabattertentuyang diperintahkan merakukan perjaranan dinas memiliki kewajiban untuk menyampaikanpertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan, pencapaian hasirpeq'aranan, danpenggunaan perjaranan beranja dinas, BABIV PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENUGASAN
YANG MEMBUTUHKAN PERIAI-,ANAN DINAS pasal6 (1) Gubernur memegang kewenangan menyetujui suatupenugasan yangmembutuhkan perjalanan pemerintah provinsiGorontalo. dinasdi lingkungan
(2) KetuaDPRD memegang kewenangan menyetujui suarupenugasan yangmembutuhkan perjalanan dinasdl lingkungan DpRDprovinsiGorontalo.
PaselT (1) Pejabat penyetuju untukpenugasan keluardaerah, sebagaiberlkut: a. GubernurAilakilGubernur untuk usulan perencanaan penugasanyang memberangkatkan pejabateselonI, pejabateselonII, p€jabat eselonIII dan
pejabat esselon IV;
b. sekretaris perencanaan Daerah penugasan untukusulan yangmemberangkatkan pejabat fungsional, stafdanpengikut di Lingkungan Sekretariat Daerah;
c, EselonII yangmenJabat sebagai kepalaSKpDuntukusulanperencanaan penugasan yangmemberangkatkan pejabatfungsional, stat unsurlain dan pengikut; d. EselonIII yang menjabatsebagaikepalasKpD untuk usulanperencanaan penugasan yang memberangkatkan pejabatfungsional,staf, unsur lain dan
pengikut. (2) Pejabatpenyetujuuntukpenugasan dalamdaerahsebagaiberikut:
a. GubernurflVakil perencanaan Gubernur penugasan untukusulan pejabat eselon I; b, Sekretaris penugasan daerahuntukusulanperencanaan pejabateselonII, dan pejabat esselon III, esselon IV,stafdanpenglkut di lingkungan sekrebriat daerah Provinsi Gorontalo; c. Kepala perencanaan sKPDuntukusulan penugasan yangmemberangkatkan pejabat esselon III, esselon ry, stafdanpengikut di lingkungan SKpD; Pasal 8 yangmenandatangani Pejabat SuratTugas danSPPD sebagai berikut: a. Gubernur/wakil Gubernur untukGubernur, WakllGubernur danpejabat eselon I; b. sekretaris Daerah untukpejabat eselon II danpejabat eselon III yangmenjabat sebagai KepalaSKPD;
c, Asisten Pelayanan Publik atauAsisten Pemberdayaan Maryarakat untukpejabat eselon III, eselon IV,pejabat fungsional, stafdanpenglkut di Lingkungan Sekretariat Daerah; d. Eselon II yangmenjabat sebagai kepalaSKPDuntukpejabat eselonIII, eselonIV, pejabat fungsional, staf,unsurlaindanpengikut ; e. EselonIII yang menjabatsebagaikepalaSKPDuntuk pejabateselonry, pejabat
fungsional, staf,unsur laindanpengikut, Pasal 9 yang membutuhkan perjalanan Penugasan dinasuntuk pimpinandan anggotaDPRD Provinsi Gorontalo diatursecaratersendiri sesuaidenganperaturan DPRDtentangTab TertibDPRD. Pasal10 peneliti Pejabat keberangkatan sebagai berikut; a. KepalaBiroUmumdan Hubungan Masyarakat untukSPPDGubernur, WakilGubernur
danPejabat eselon I; b. Kepala Bagian Administrasi di BiroUmumdanHubungan Masyarakat untukSPPDdi lingkungan Sekretariat Daerah;
lt /
tI t/\
c. sekretaris SKPD atauKepala sub bagian TatausahasKpDberbentuk kantor,untuk SPPD di lingkungan SKpD, Pasal11
penelitikepulangan Pejabat adalahpejabat penatausahaan keuangan. Pasal12 (1) Dalamhal pejabatpenyetujusebagaimana dimaksudpada pasal7 berhalanqan sementara, makadiatur:
a' salah seorang asisten ataupejabat eselon II yangditunjuk pelaksana sebagai harian Sekretaris Daerah; b. wakil kepalasKpDatau sekretaris sKpDatau pejabateselonIII yangditunjuk pelakanahariankepala sebagai SKpD; c. kepalasub bagiantata usahaatau pejabateseronIV yang ditunjuksebagai pelaksana hariankepalakantor. (2) Pejabat sebagaimana padaayat(1) sekaligus dimaksud penandantangan sebagai spr danSPPD. (3) untukpenghubung pejabatpenyetuju Makassar, danpenandatanganan Spr dansppD dilakukan olehKepala BiroUmumdanHumas. BAB V
PERENCANMN PENUGASAN YANG MEMBUTUHKAN PERJAI.ANAN DINAS Bagian Kesatu yang Usulan Perencanaan Penugasan Membutuhkan Perjalanan Dinas Pasal13
Pengguna anggaran ataukuasapengguna perencanaan anggaran mengajukan usulan penugasan yangmembutuhkan perjalanan pejabat penyetuju dinaskepada berdasarkan: a, perintah tertulisataullsandariGubernur, wakilGubernur, atausekretaris Daeran; b. undangan tertulisdari pihaklaintentangsuatukegiatan yangberkesesuaian dengi yangtercantum kegiatan dalamDpA-SKpD; c' rencanaoperasional kegiatanyang proposallengkaptelahdisetujuioleh Sekretaris Daerah dengankeglatan yangtercantum dalamDpA-SKpD. Pasal14 (1) Usulanperencanaan penugasan yangmembutuhkan perJalanan dinasdilakukan tertulis
danditandatangani pengguna pengguna anggaran ataukuasa anggaran dalam suatu telaahstafparipurna pertimbangan dengan profesional pejabatpenyetuju. kepada
(2) Telaahan stafparipurna sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai berikut; a. dasar telaahan danataupertimbangan hukum; b. pemenuhan penugasan kriteria yangmembutuhkan perjalanan dinas; c. alasan utamabahwapenugasan hanyadapatdipenuhi melalui suatuperialanan 0tnas; d. lamanya hariperjalanan yangdirencanakan; dinas e. nama-namapejabat tertentu dan atau pengikut darl pejabat tertentu yang
direncanakan pe4alanan untuk mengikuti dinas; f, alasan pengikut menyertakan daripejabat tertentu; g, totalrencana biayasertalampiran rinciannya. Pasal15 (1) Jumlah hariperjalanan dinasadalah: a, untuk luar daerahsebanyak-banyaknya 6 (enam)hari kalenderuntuk setiao penugasan; b. Untukdalamdaerahsebanyak-banyaknya 3 (tiga)harikalender untuksetiaptujuan kabupaten/kota, (2) Penugasan yang membutuhkan waktu penyelesaian di tempatatau lokasitujuan melebjhi bataswaKuyangditetapkan daiamayat(1) harusmendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah kecuali pelatihan untukkegiatan danpemeriksaan olehInspektorat. Pasal 16 Pejabat tertentu,unsurlaindanpengikut pejabatteftentudiikutsertakan perjalanan dinas dalam h a l: a. pemenuhan penugasan; tuntutan protokoler; b. pemenuhan hak-hak provinsi pemerintahan c. pemenuhan kegiatan daerah Gorontalo. Bagian Kedua Pejabat TeftentuYangBerasal DariInstansipemerintah Di LuarPemerintah Provinsi Gorontalo Pasal17 (1) Dalamhalpenugasan pejabat membutuhkan yang berasal pemerintah dariinstansi dj
luar Pemerintah Provinsi Gorontalo yang benvenang makapejabatpenyetuju mengirimkan surat pemberitahuan kebutuhantersebutkepadapimpinaninstansi pemerintah provinsi di luarPemerintah Gorontalo.
(2) Pimpinan pemerintah instansi di luarPemerintah Provinsi Gorontalo dimintakan untuk membuat surattugasdanSPPD yangdimaksud atasnamapejabat dengan catatan pemerintah provinsi bahwabebanbiayapeialanan dinasditanggung Gorontaro. Bagian Ketiga Pedalanan DinasLuarNegeri Pasal 18 yangmembutuhkan Penugasan perjalanan dinasluarnegerisebelum ditandatangani SPT danSPPD-nya persyaratan harusmemenuhi tambahan sekurang-kurangnya: a. ijin ke luar negeridari pejabatyangbenrvenang di Kementerian DalamNegeriatau Sekretariat peraturan Negara perundang-undangan. sesuai dengan pasport b. penggunaan dinasbagipejabat negara danPNSD danpasport nondinasbagi nonpejabat negara dannonPNSD; c. rencana kegiatan di luarnegeriyangtelahdisampaikan ke Kedutaan atauPerwakilan Negara yangakandikunjungi; Republik Indonesia di negara yangmemberlakukan d. visadarinegara-negara ijinvisasebelum kedatangan; e. ketentuan lainyangdipersyaratkan perundangan. dalamperaturan
BABVI HAK-HAK KEUANGAN PE]ABAT TERTENTU ATAUPENGIKUT PE]ABATTERTENTU YANGMELAKUKAN PER]ALANAN DINAS
Bagian Kesatu HakPejabat Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Pasal19 (1) Setiappejabattertentuyang melakukan perjalanan dinasberhakmendapatbiaya perjalanan dinasdalambentuk: a, penggantian riilbiayamodatransportasi laut,dan/atau darat,dan/atau udarauntuk perjalanan dinasluardaerahdihitung daritempatataulokasikeberangkatan dengap tempatataulokasitujuan; b. lumpsum harian sesuai lumpsum. dengan Ungkatan jabatanstruKural pejabat (2) Pejabat yangmenduduki negara, daerah, danPNSD eselonI daneselonII diberikan tambahan fasilitas dalambentukbiayarepresentasi; (3) bagiPejabatnegaradiberikan tambahan fasilitas dalambentuknaturasesuaihak-hak protokolernya berdasarkan fasilitassaranadan prasaranayang tersediadan Kemampuan Keuangan daerah.
(4) setiappejabat/unsurlain dan pengikutpejabattertentuyang melakukanpedalanan
dinas keluarnegeri akanditanggung pengurusan biaya riilresmi pasport dinas, biaya fiskalatauvisa,danbiayaresmilalnnya, (5) setiap pejabattertentudi luar pemerintahprovinsiGorontaloyang melakukan pefialanan dinasdalamrangka pemenuhan pengisian jabatan kebutuhan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dapatdiberikan bantuan biayapindah. pasal20
(1) Penggantian riilbiayamodatransportasi setinggi-tingginya diaturdalamkelas: a, bisnis untukpejabat pimpinan negara, DpRD danpejabat Eselon I. b. nonbisnis untukpejabat lalnnya, unsurlaindanpenglkut pejabat tertentu. (2) Tarifriilbiayatransportasi tidakdapatmelampaui ketentuan tarifyangditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan untuk kepentingan pemberianuang muka makatarif
perkiraan biayamodatransportasi ditetapkan dalamkeputusan kepaladaerahtentanq satuanstandar hargaperjalanan dinas. Pasal 21 (1) Lumpsum dlbagi dalamtingkatan: a. tingkatan A untukpejabat pejabat negarar daerah, danpejabatEselon I; b. tingkatan I untukPejabat Eselon II ataupNSD Golongan IV/ckeatas; c. tingl€tanC untukPejabat Eselon III, pNSDGolongan IVladanGolongan IV/b; d. tingkatan D untukPejabat Eselon IV, pNSDGolongan III/c danGolongan III/d; e. tingkatan E untukPNSD Golongan III/a danpNSDGolongan III/b; f, tingkatan F untukPNSD Golongan I, danPNSD Golongan II. (2) untukpejabatteftentu,unsurlainnyadan pengikutpejabattertentuadalahsebagai berikut; a. pejabattertentuyangtermasuk dalamForumKoordinasi Pimpinan DaerahProvinsi danpejabatlainyangsetaradenganeselonI di luarpemerintah Provinsi Gorontalo diberikan lumpsum tingkatan B padaayat(1). b, pejabateselonII di luarpemerlntah provinsi Gorontalo danunsurlainnya diberikan \ lumpsum tingkatan C padaayat(1). c. pejabateselonIII di luar pemerintah ProvinsiGorontalodiberikanrumDsum tingkatan D padaayat(1) provinsiGorontalodiberikanIumpsum d. pejabateselonIV di luar pemerintah tingkatan E padaayat(1) e. untukstaf di luar pemerintah provinsiGorontalo dan pengikutpejabatteftentu diberikan lumpsum tingkatan F padaayat(1)
(3) Tariflumpsum setiaptingkatan untukperjalanan dinasdalamdaerah danluardaerah ditelapkan dalamKeputusan Gubernur tentang satuanstandar hargapedalanan dinas.
(4) Tariflumpsum untukperjalanan dinasluarnegeri mengikuti yangdi atur ketentuan olehMenteriKeuangan Republik Indonesia.
Pasal 22 (1) Biayarepresentasi tidakdiberikan untukperjalanan dinasluar negeridan perjalanan dinasdalamdaerahkecualiuntukpejabatnegaradan kegiatanresesbagipejabat daerah. (2) Besaran persentase biayarepresentasi ditetapkan dalamkeputusan Gubernur tentang satuan standar hargaperjalanan dinas.
Pasal 23 Uang muka biaya moda transportasidiberikanberdasarkan tarif yang ditetapkandatam
Keputusan Gubernur, Bagian Kedua Biaya yangDitanggung Kontribusi danBiaya Penyelenggara Pasal24 (1) Perjalanan pejabattertentumembayar dinasyangmewajibkan padasaat kontribusi pelaksanaan penugasan di tempatataulokasi tujuanperjalanan dinasakanmengurangi penerimaan lumpsum hariansebesar 500/o apabila didalam kontribusi tersebut termasuk biavaakomodasi dankonsumsi. jumlahharidariperjalanan (2) Apabila yangmembayar padaayat dinaspejabat kontribusi jumlahharipeqalanan (1) melebihi yangdiatursebagaimana dinassetinggi-tingginya dimaksud dalamPasal15 ayat(1) makalumpsum harlanhanyasebesar 10%dari lumpsum hariansepanjang anggarannya tersedia dalamDPA-SKPD. (3) Perjalanan penyelenggara dinasyang biayaakomodasi dan komsumsi ditanggung hanya diberikan 50%darilumpsum. Bagian Ketiga Pembebanan Belania Pasal 25 padarincianobyekbelanja Pembebanan belanjadari biayaperjalanan dinasdilakukan sebagai berikut: a. lumpsum hariandibebankan dalamrincian obyekbelanjaperjalanan dinasdalamdaerah perjalanan perjalanan atau belanJa dinasluardaerahataubelanja dinasluarnegeri; I ,/f
/l
tfi
V\
b. biayariil transportasi dibebankan dalamrincianobyekbelanjapedalanan dinasluar daerah ataubelanja perlalanan dinasluarnegeri; c. biayariil resmipengurusan pasportdinas,biayafiskalatas visa,dan biayaresmi dibebankan dalamrlncian obyekbelanJa pengurusan dokumentasi; d' biayakontribusidibebankan daramrincian obyekberanja kontribusi. BABVII PEI.AKSANMN PER]ALANAN DINAS Bagian Kesatu pembayaran pasal 26 (1) Kepala Bagian Keuangan atauKepala sub Bagian Tatausahamelakukan pengujian hak tagih antara lain meneriti ulang kebenaranperhitungan,ketepatan pengenaan tarif,
ketersediaan dana,tunggakan pertanggungjawaban perjaranan dinasyangralu,dan ketersediaan paguanggaran berdasarkan surattugas,kebenaran pengetikan, sppD, dandaftar rincian perjalanan biaya dinas. (2) Dalam halsemua dokumen telahlengkap makaKepala Bagian Keuangan atauKepala sub bagianTata usahamemerintahkan pengeruaran Bendahara untukmemouat pembayaran kuitansi perjalanan biaya dinas. (3) Kuitansi pembayaran pedalanan biaya dinasdibuatuntukseuap pejabat tertentu, unsur lainnya maupun pengikut setiap pejabat tertentu. (4) Jumlahuangmukaperjalanan dinasyangdapatdibayarkan setinggi-tingginya 50% dari perhitungan blayaperJalanan dinasyangdibutuhkan di luarbiayakontribusi. Pasal27 Bendahara pengeluaran mencatatdalamregisterpembayaran uangmukaperjalanan dinas
sebagai bahan pelaksanaan untukmemantau perjalanan dinas. Bagian Kedua Realisasi Perjalanan Dinas Pasal23 (1) setiappejabat yangmelaksanakan perjalanan dinasbertanggungjawab atassurattug)s dan ViSUm SPPD,
(2)Visum SPPD dilakukan sekurangnya-kurangnya oteh: a' pejabat eselon III untukperjalanan dinaspejabat pejabat negara, daerah, eselon I, daneselon II. b, pejabat eselon IV untukperyalanan dinaspejabat eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional, ataustaf. (3) Jikalokasiyangdikunjungi pemerintah bukaninstansi makadapatditandatangani I pimpinan perusahaan yangdikunjungr. atauorganisasi ^l /l
/A
U\
Pasal 29 (1) Setiappejabattertentuyangmelakukan perJalanan dinasmenyimpan sebaik-baiknya buKi-bukti asliyangdibayarkan untukpenggunaan modatranspoftasi untukperjalanan dinasluardaerah danluarnegeri. (2) BuKi-buKi aslimodatransportasi adalah: pejabattertentuberikut a. tiketataukarcisatasnamapejabat tertentuataupengikut passuntuktransportasi boarding udaraataunotaBBM; b. jikadalamsituasi tertentunamayangtercantum tidaksamamakaharusdibuatkan yangdisetujui penyetuju. suratpernyataan olehpejabat BABVIII PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Peftanggungjawaban Pelaksanan Perjalanan Dinas Pasal 30 (1) Setiappejabat penalanan pada tertentuyangmelakukan dinassetelah tiba kembali yang ditetapkanberkewajiban tempatatau lokasikepulangan membuatlaporan perjalanan yangberisi hasilpenugasan, (2) Laporanperjalanan dinas dapat dibuat kolektifsepanjang mempunyai tujuan penugasan yangsama. Pasal 31 perjalanan Setiappejabat tertentuyangmelakukan dinasselambat-lambatnya 7 (tujuh)hari yang ditetapkan kalendersetelahtiba kembalipadatempatatau lokasikepulangan pejabat peneliti menyampaikan kepada kepulanganl perjalanan pejabat a. laporan tertentu; dinasyangtelahditandatangani b, SPPDyangtelahdiisidalambagianvisumtentangtanggal tiba,tanggalberangkat, yangmemvisum, yangmemvisum; namajelaspejabat sertajabatandaripejabat c. buKi-buKi modatransportasi; asliyangdibayarkan untukpenggunaan lainnya; d, buktipendukung passport e. khususuntukperjalanan dinasluarnegeriharusdisertaifoto kopihalaman pengurusEn atasvisa yangdiberlkan dari negarayang dikunjungi sertabiaya-biaya dokumen, Bagian Kedua Peftanggungjawaban Keuangan Pasal 32 KepalaBagianKeuangan atau KepalaSub bagianTata Usahasebagaipejabatpenguji penguJi kepulangan danpejabat keabsahan tagihan; penulisan, penulisan a. menelitikebenaran dankoreksi katayangsalah,/ denganmencoret menandatangani, danmenulis katayangbenar;
ft I
tt/
w
b . kelengkapan buKi-bukti, hak-hak yangseharusnya keuangan Jumlah dibebankan
datam
APBD;
sisapembayaran pembayaran. ataukelebihan pasal33
Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPPDyangtelahdisahkan otehpejabatpenguji kepulangan danditetapkan hak-hak keuangan yangseharusnya ditetapkan dalamAPBD membuat : a. perhitungan rampung; b. membayar slsapembayaran dan menagihkelebihan pembayaran. BABIX
AKUNTABILITAS, TMNSPAMNSI, DANTUNTUTAN GANTIRUGI Bagian Kesatu Akuntabilitas Pasal 34 Pengguna anggaran atau kuasapengguna anggaran diwajibkan menyampaikan secara bulanan laporan perjalanan realisasi dinasmenurutSKpD,kegiatan, dan pejabattertentu kepada Gubernur, Pasal 35
Pengguna anggaran ataukuasapengguna anggaran dapatsecara terbukamembuka akses pemantauan parapejabattertentuyangsedangmelakukan perJalanan dinasuntuktindakan pengendalian.
Bagian Kedua Transparansi pasal36 penugasan Proses yangmembutuhkan perjalanan dinasdapatdiotomatisasi untuktujuan transparansi dengansuatusistemaplikasiyangdilakukan secarabertahap.
Bagian Ketiga Tuntutan GantiRugi Pasal 37 Setiappejabatyang menandatangani dokumenperjalanandinas yang tidak benar bertanggungjawab secararentengataskerugian yangdideritaoleh PemerintahProvinsi Gorontalo.
fl / [
l
tA \,/
BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal38
Dengan ditetapkan Peraturan ini makaperaturan Gubernur Gorontalo Nomor0g rahun 2011tentangTata cara penugasan yang Membutuhkan perjalanan DinasDi Lingkungan
Pemerintah provinsi Provinsi Gorontalo (BeritaDaerah Gorontalo Tahun2011Nomor0g), dicabut dandinyatakan tidakberlaku, Pasal39 Peraturan Gubernur inimulaiberlaku padatanggal ditelapkan, Agarsemuaorangmengetahuinya peraturan memerintahkan pengundangan Gubernur ini denganpenempatannya provinsi dalamBeritaDaerah Gorontalo.
Ditetapkan di Gorontalo
padatanggalI
Diundangkan di Gorontalo padatanggal I lrtarot
2012
SEKRETARIS DAERAHPROVINSIGORONTALO,
PEMBINA UTAMA I,4ADYA NIP1 . 9 6 2 1 1 2119 8 5 023o o 1 BERNADAEMHPROVINSI GORONTALO TAHUN2012NOMOR5
2012
