\ > , i
t
GORONTALO GUBERNUR PERATURAN GOROI{TAO GUBERNUR NOMOR64 TAHUN2010 TENTANG DAERAHPROVINSIGORONTALO TUGASDANFUNGSIBADANKEUANGAN
: a. Menimbang
GORONTALO, GUBERNUR ketentuanPasal6 PeraturanDaerah bahwauntuk melaksanakan Organisasi dan Tata Nomor7 Tahun 2007 tentangPembentukan Kerja Lembaga-Lembaga TeknisDaerahProvinsiGorontalo,maka perluadanyaaturanpelaksanaan; untukmelaksanakannya
b.
bahwa penjabarantugas dan fungsi Badan,Sekretaris,Bagian, Bidang,Sub bagiandan Sub BidangpadaBadanKeuangan Daerah ProvinsiGorontaloyang telah dibentu( perlu ditetapkandengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkanpeftimbangansebagaimana dimaksudpada hurufa dan hurufb, perlumenetapkan Peraturan Gubernur tentang TugasdanFungsiBadanKeuangan DaerahProvinsi Gorontalo;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor I Tahun L974 tentang Pokok-Pokok (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun L974 Kepegawaian Nomor55, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 3041)sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang Nomor43 Tahun 1999 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3890); Undang-UndangNomor 38 Tahun 2000 tentang Pemhntukan (Lembaran Provinsi Gorontalo NegaraRepublik Indonesia Tahun2000 Nomor 258, TambahanLembaranNqara RepublikIndonesia Nomora060);
3.
Undang-Undang Nomor17 Tahun2.003tentangKeuangan Negara (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003 Nomor 47,
4.
Undang-UndangNomor 1 Tahun 2AA4tentangPerbendaharaan Tahun2044 Nomor5, Indonesia NegaraRepublik Negara(Lembaran Indonesia Nomor4355); NegaraRepublik Tambahan Lembaran Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun20A4Nomor 53, TambahanLembaranNegara Nomor4389); Republik Indonesia
6.
Daerah Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Undang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor t25, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4437) Nomor sebagaimana telahdiubahterakhir denganUndang-Undang LZ Tahun 2008 tentang PerubahanKeduaAtas Undang-Undang Daerah(Lembaran Nomor32 Tahun 2A04tentangPemerintahan NegaraRepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor59, Tambahan IndonesiaNomoraBAQ; Lembaran NegaraRepublik
7.
Undang-UndangNomor 33 Tahun 20M tentang Perimbangan KeuanganAntara PemerintahPusilt dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2A04Nomor L26, Tambahan Lembaran NegaraRepublik:Indonesia Nomor+a3$;
8.
PeraturanPemerintahNomor9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan Pegawai dan Pemberhentian NegeriSipil (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4263);
9.
PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Perimbangan Nomor L37, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4575);
10. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor138, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4576); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun2005tentangPengelolaan
Keuangan Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005 Nomor L40, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4578);
Nomor38 TaFrun2007 tentangPembagian t2. PeraturanPemerintah Daerah Pemerintahan Antara Pemerrintah, Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota Provinsi,dan Pemerintahan NegaraRepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Nomor4737); Indonesia NegaraRepublik Lembaran Nomor41 Tahun 2007 tentangOrganisasi 1 3 , PeraturanPemerintah Tahun2007 Indonesia NegaraRepublik Daerah(Lembaran Perangkat Nomor 85, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor47a$; Nomor7 Tahun2007tentang DaerahProvinsiGorontalo 14. Peraturan Teknis dan Tata KerjaLembaga-Lembaga Organisasi Pembentukan DaerahProvinsiGorontalo(LembaranDaerahProvinsiGorontalo DaerahNomor6). Lembaran Tahun20A7Nomor7, Tambahan : MEMUTUSKAN TENTANGTUGAS DAN FUNGSI GUBERNURGORONTALO Menetapkan: PERATURAN GORONTALO DAEMH PROVINSI BADANKEUANGAN
BABI UMUM KETENTUAN Pasal1 dengan: iniyangdimaksud Gubernur DalamPeraturan Provinsi Gorontalo. 1. DaerahadalahDaerahO,tonom urusanpemerintahan 2. Pemerintahan daerahadalahPenyelenggaraan daerahdan DPRDmenurutasasotonomidan tugas oleh pemerintah pembantuan dalamsistemdan denganprinsipotonomiseluas-luasnya prinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaKud Tahun1945. Indonesia DasarNegaraRepublik dalamUndang-Undang 3. Pemerintahdaerah adalah Gubernur,Bupati, atau Walikob dan pemerintahan daerah. Perangkat unsurpenyelenggara daerahsebagai Gorontalo. 4. KepalaDaerahadalahGubernur RakyatDaerahyang selanjutnyadisebutDPRD 5. DewanPerwakilan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DaerahProvinsi 6. BadanadalahBadanKeuangan Gorontalo. TeknisBadanselanjutnya 7. Unit Pelaksana disingkatUPTBadalahunit
adalah penyerahanwewenangPemerintahan oleh 8. Desentralisasi kepadaDaerahOtonomuntuk mengaturdan mengurus Pemerintah urusan pemerintahandalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia. adalah pelimpahanwewenangpemerinbhanoleh 9. Dekonsentrasi pemerintahkepadaGubernursebagaiwakil pemerintahdan/atau tertent,u. vertikaldiwilayah kepadainstansi BABII BADAN DANKEWENANGAN TUGAS,FUNGSI Pasal2 otonomidaerah kewenangan Badanmempunyaitugas melaksanakan dibidangKeuangan dan dekonsentrasi dalamrangkatugasdesentralisasi Daerah. Pasal3 fungsi: Badanmen'yelenggarakan tugasnya, Dalammelaksanakan pengelolaan daerah; keuangan kebijakan danmelaksanakan a. menyusun perubahan APBD; APBDdanrancangan rancangan b. menyusun APBD; pembinaan ataspelaksanaan danpengendalian c. melaksanakan pendapatan pemungutan daerahyangtelahditetapkan d. melaksanakan Daerah; denganPeraturan e. menyusun laporan keuangan daerah pertanggungjawa APBD; banpelaksanaan
dalam
rangka
pembinaan APBDkabupaten/kota; danevaluasi f. melaksanakan g. melaksanakan tentangretribusidan pajak evaluasiperaturandaer,ah daerahkabupaten/kota; pembinaan kekayaan daerah; danpengendalian h. melalsanakan fungsiBUD. i. melaksanakan BABIII TUGAS DANFUNGSI PENJABARAN BagianKesatu KepalaBadan Pasal4 sebagiantugas kepala Kepalabadanmempunyai tugas melaksrnakan keuangan daerahdibidang daerah.
Pasal5 Dalammelaksanakan tugasnya, kepalabadanmenyelenggarakan fungsi: a. pejabatpengelola keuangan daerahselanjutnya disebutppKD; b. bendahara umumdaerahselanjutnya disebutBUD; c. kepalasatuankerjaperangkat daerah; BagianKedua Sekretaris Pasal6 Sekretarismempunyai pelayanan tugas memberikan teknisadministrasi badandanUPTB. Pasal7 Dalammelaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. mengkoordinasikan rencana kegiatan badan; b. mengkoordinasikan penyusunan peraturandibidang dan memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah; c. menyelenggarakan pengelolaan urusanorganisasi danketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, barangmilikdaerahsertapembinaan jabatan fungsional; penyusunan d. mengkoordinasikan Rencana strategik,Rencana Kerjadan laporanbadan; e. mengkoordinasikan dan memantautindak lanjut hasil pemeriksaan aparatpengawasan fungsional; f . pelaksanaan tatausaha,kearsipan, dokumenbsi danperpustakaan; Pasal8 Sekretariat terdiridari: a. subbagianprogram; b. subumumdankepegawaian. Pasal9 sub bagianprogrammempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana, program, monitoring, evaluasi,laporanpelaksanaan kegiatan BadandanUPTB.
Pasal10 programmenyelenggarakan tugasnya,sub bagianr Dalammelaksanakan fungsi: subbagianprogram danprogramkegiatan rencana a. menyusun programkerja; penyusunan bahandanmelaksanakan b. menyiapkan penyusunan rencanaanggaranbadan dan melaksanakan c. menyiapkan danUPTB; penyusunan Strategik' Rencana bahandan melaksanakan d. menyiapkan KerjaseftalaporanbadandanUPTB; Rencana pemantauan tindak dan melaksanakan bahankoordinasi e. menyiapkan fungsional; aparatpengawasan lanjuthasilpemeriksaan pelaporan. bahanevaluasi danmenyusun f. menyiapkan Pasal11 tugas inventarisasi melaksanakan Sub bagianumum dan kepegawaian pengendalian/pemeliharaan barangmilik daerahbadandan UPTBsefta badandanUPTB. kepegawaian administrasi mengelola Pasal12 tugasnya,Sub BagianUmumdan Kepegawaian Dalammelaksanakan fungsi: menyelenggarakan subbagian; danprogramkegiatan rencana a. menyusun dankearsipan; urusansurat-menyurat b. melaksanakan penatausahaan dan danmelaksanakan rencanakebutuhan c. menyusun barangmilikdaerahbadandanUPTB; sertapemeliharaan kearsipan administrasi dan menyiapkan kegiatankeprotokoleran d. melaksanakan perjalanan dinas; pengelolaan e. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan perpustakaan; kepegawaian; administrasi f . menyiapkan datadanpengolahan g. memproses hukumpegawai,upayapeningkatan tentangkedudukan pegawai; pegawai kompetensi dankesejahteraan pelaksanaan sosialisasi dibidang h. menyiapkan bahandan memfasilitasi keuangan daerah; kepegawaian. dataadministrasi i. menyusun danmemelihara
BagianKetiga DanPembinaan Anggaran Bidang Daerah Keuangan Pasal13 kebijakan tugasmerumuskan mempunyai danpembinaan anggaran Bidang pembinaan APBD,melaksanakan penganggaran, rancangan menyiapkan APBDKabupaten/Kota. penganggaran seftaevaluasi SKPD danevaluasi Pasal14 tugasnya,Bidang anggarandan pembinaan Dalam melaksanakan fungsi: daerahmenyelenggarakan keuangan Bidang; renctnadanprogramkegiatan a. menyusun penganggaran; perumusan kebijakan dibidanE b. penyiapan penganggaran; kebijakan dibidang c. melaksanaan penganggaran; pedoman dibidang danprosedur standard, d. merumuskan penyusunan APBD; APBDdanperubahan e. melaksanakan penganggaran; teknisdibidang f. memberikan bimbingan g. melaksanakan APBDkabupatenlkota. evaluasi Pasal15 keuangan daerahterdiridari : danpembinaan Bidanganggaran daerah; APBDdanbinaanggaran a. subbidangpenyusunan Kab/Kota; keuangan b. subbidangbinadanevaluasi kinerjakeuangan. c. subbidanganalisis Pasal16 APBDdan BinaAnggaranDaerahmelaksanakan SubBidangPenyusunan AFBD,peraturandaerahtentang tugas menyiapkan bahanpenyusunan APBD. kepaladaerahtentangpenjabaran APBD, dan peraturan Pasal17 APBDdan Bina tugasnya,Sub BidangPenyusunan Dalammelaksanakan fungsi: Anggaran Daerahmenyelenggarakan rencana subbidang; a. menyusun danprogramkegiatan pedomanpenyusunan b. menyiapkanbahan perumusankeb'iljakan, danperubahan anggaran anggaran ; verifikasi c. melaksanakan RKA-SKPD danpengimputan
peraturan daerahtentang penerbitan konseprancangan e. menyiapkan penjabaran APBD; tentang daerah kepala APBD danperaturan penerbitanDPA-SKPD dan rencanaaruskasSKPD; f. menyiapkan
pergeserananggaranserta g. menyiapkansaran dan peftimbanganr yangberlaku. atasketentuan ketaatan anggaran Pasal18 melaksanakan Kabupaten/Kota Sub BidangBinadan EvaluasiKeuangan pemerintahdan pemerintah anggaran keb'ljakan tugasmendesiminasikan APBDkabupaten/kota' provinsi bahanevaluasi seftamenyiapkan Pasal19 Keuangan tugasnya,SubBidangBinadan Evaluasi Dalammelaksanakan fungsi: mneyelenggarakan Kab/Kota subbidang; danprogramkegiatan rencana a. menyusun tentang @oman penganggaran kebijakan desiminasi b. melaksanakan pemerintah si:;tempenganggaran dan pengembangan dari pemerintah propinsi; pusatdanpemerintah pemerintah penyebaran keb'ljakan c. melaksanakan propinsi yang mempengaruhisistem penganggaranpemerintah kabupaten/kota; rancanganperaturandaerah tentang d. meneliti dan memverifikasi APBD/APBDP dan rancanganperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/APBDP dari pemerintah kabupaten/kotadan lainnya; dokumen e. menyiapkankonsephasil evaluasiatas rencanaperaturandaerah tentang APBD dan rencana peraturan kepala daerah tentang penjabaran Kabupaten/Kota; APBDdariPemerintah pelaksanaan rencanadan realisasi lapran perkembangan f. menyiapkan Kabupaten/Kota. APBDdariPemerintah Pasal20 tugas membantu Sub BidangAnalisisKinerjaKeuanganrnelaksanakan plafondanprioritas penyusunan makrokeb'ljakan analisis umumanggaran, rencana kerjapemenintah berdasarkan daerah. anggaran
Pasal21 tugasnya,Sub BidangAnalisisKinerjaKeuangan Dalammelaksanakan fungsi: menyelenggarakan subbidang; rencana danprogramkegiatan a. menyusun yang makroekonomi danprognosa mako ekonomi analisis b. menyiapkan APBD; statistikperkembangan berhubungan c. menyiapkanpenyusunankonsep ketrijakanumum anggarandan perubahan umumanggaran; kebijakan plafondan umumanggaran, konsepkebijakan d. menyiapkan renyusunan prioritasanggaransementaraserta perubahanplafondan prioritas sementara; anggaran keb$akanumum anggaran,plafon konsepkesepakatan e. menyiapkan dan prioritas,peraturandaerahtentang APBDantara Pemerintah DPRD; dengan konsepnotakeuangan; f. menyusun g. menyiapkan belanja; standard konsepanalisis konsepsatuanbiayauntukbelanjapegawaidan belanja h. menyiapkan barang/jasa. BagianKeempat BidangPerbendaharaan Pasal22 konsepkeb'ljakan mempunyai tugasmerumuskan BidangPerbendaharaan pelaksanaan verifikasi,penatausahaan dan pelaporan, APBD,pembinaan, dantugaspembantuan. laporandanadekonsentrasi seftamembuat Pasal23 Dalam
melaksanakan tugasnya,
Bidang
Perbendaharaan
menyelenggarakan fungsi: rencana bidang; danprogramkegiatan a. menyusun pelaksanaan dan bimbingan teknispenatausahaan b. mengkoordinasikan akuntansi SKPD; pelaksanaan verifikasi anggaran; c. melakukan danpenatausahaan d. menerbitkan SP2D; pmbinaanteknisdanpengendalian e. melakukan sistemakuntansi SKPD; pemerintah f. menyusunlaporankeuangan daerah,danadekonsentrasi dantuqaspembantuan;
peraturandaerahtentangpertanggungjawaban g. menyusunrancangan pelaksanaan APBD; dan tugas laporankeuangandanadekonsentrasi h. mengkoordinasikan terkait. pembantuan denganinstansi Pasal24 terdiridari: Perbendaharaan Bidang SKPD; a. subbidangbinaakuntansi daerah; keuilngan daninformasi b. subbidangakuntansi dan tugas c. sub bidangakuntansidan informasirdanadekonsentrasi pembantuan. Pasal25 tugas membantu Sub Bidang Bina AkuntansiSKPD melaksanakan pelaksanaanpembinaanakuntansi pada SKPD dan pengendalian pelaksanaan APBDsefta menyusunpedomanteknis atas pelaksanaan APBD. Pasal26 tugasnya,Sub tlidang Bina AkuntansiSKPD Dalam melaksanakan fungsi : menyelenggarakan subbidang; rencana danprogramkegiatan a. menyusun kelengkapan SPMpadaSKPD; verifikasi b. melaksanakan padaSKPD; penatausahaan akuntansi sistemteknisprosedur c. menyusun akuntansi bimbinganteknis prosedurpenatausahaan d. melaksanakan padaSKPD; sistem danevaluasi atasimplementasi e. menyiapkan bahanpemantauan penatausahaan akuntansi SKPD; danprosedur petunjukpenyusunan Keuangan Laporan SKPD; f . memberikan g. melakukan Keuangan DaerahpadaSKPD; asistensi SistemInformasi BUDtenbngpengangkatan h. menyiapkan konsepkeputusan bendahara. Pasr,l27 Sub BidangAkuntansidan InformasiKeuanganDaerahmelaksanakan pedomankebijakanakuntasi,pengendalian tugasmembantupenyusunan sistim informasikeuangandaerahdan penyusunan laporankeuangan daerah.
Pasal28 tugasnya,Sub BidangAkuntansidan Informasi Dalammelaksanakan fungsi: Daerahmenyelanggarakan Keuangan subbidang; rencana danprogramkegiatan a. menyusun SPMpadaSKPD; kelengkapan verifikasi b. melaksanakan pedoman penyusunan keb'ljakan bahandan melaksanakan c. menyiapkan akuntansi; konsepPerdadan Pergubtentang bahanpenyusunan d. menyiapkan pertanggungjawaban APBD; Daerah; Keuangan Laporan e. menyusun Pasal29 dan Tugas Sub BidangAkuntansidan InformasiDana Dekonsentrasi laporanKeuangan konsolidasi tugasmembantu melaksanakan Pembantuan secaraberkala. danTugasPembantuan Dekonsentrasi Pasal30 danInformasiDana tugasnya, SubBidangAkuntansi Dalammelaksanakan fungsi: menyelanggarakan Dekonsentrasi danTugasPembantuan subbidang; rencana danprogramkegiatan a. menyusun kelengkapan SPMpadaSKPD; verifikasi b. melaksanakan laporankeuangan danaDekonsentrasi c. Menyiapkan bahankonsolidasi dantugaspembantuan; terkait; konsultasi denganinstan:;i d. Melaksanakan Internal antarc LaporanKeuangandengan e. melakukanrekonsiliasi Laporan Barang. Bagian Kelima Pembiayaan BidangPendapatan danPenerimaan Pasal 31 mempunyaitugas Bidang Pendapatandan PenerimaanPembiayaan merencanakan,melaksanakandan mengendalikanpemungutan pendapatan perimbangan aslidaerah,dana danpembiayaan. Pasal32 Dalam melaksanakan tugasnya,BidangPendapatan dan Penerimaan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:
perumusnkebijakanteknisdibidangpendapatan b. mengkoordinasikan daerah; peraturandaerahtentangpajak dan retribusidaerah c. mengevaluasi kabupaten/kota; pendapatan pelayanan pembinaan dibidangpemungutan d. melaksanakan daerah; pengendalian pelaksanaan, dan pelaporandana e. mengkoordinasikan terkait; perimbangan denganinstansi pemungutan dan pelaporanpajak daerahpada f, mengkoordinasikan UPTB. Pasal33 terdiridari: Pembiayaan danPenerimaan BidangPendapatan PAD; Pengelolaan a. SubBidang danPembiayaan. DanaPerimbangan Pengelolaan b. SubBidang Pasal34 menyusun PADmelalsanakantugasmembantu SubBidangPengelolaan pendapatan aslidaerah. teknisdibidang kebijakan Pasal35 Dalam melaksanakantugasnya, Sub Bidang PengelolaanPAD fungsi: menyelenggarakan subbidang; rencana danprogramkegiatan a. menyusunan kebijakan teknisdibidangpendapatan bahanpenyusunan b. Menyiapkan aslidaerah; c. menyiapkan bahankoordinasidenganInstansiterkait dalamusaha PAD; ekstensifikasi penerimaan bahanlaporandan evaluasiperkembangan d. menyiapkan PAD; pajakdaerah; sosialisasi e. menyiapkan bahandanmelaksanakan f. menyiapkanbahan evaluasiperaturandaerahtentang pajak dan retribusidaerahkabupaten/kota; Pasal36 Sub Bidang PengelolaanDana Penimbangandan Pembiayaan melaksanakan tugas membantumenyusunkebijakanteknis dibidang Pengelolaan DanaPerimbangan danPembiayaan.
Pasal37 Dalam melabanakantugasnya, Sub Bidang PengelolaanDana Perimbangan danPembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana danprogramkegiatan subbidang; b. menyiapkan data potensidana perimbangan dan alternatifsumbersumberpembiayaan; c. memantau danrekonsiliasi ataspenerimaan DanaPerimbangan; d. menyiapkan bahanpelaksanaan Rakorev DanaPerimbangan. Bagian Keenam BidangPembinaan Kekayaan Pemerintah Daerah Pasal38 BidangPembinaan Kekayaan Pemerintah Daerahmelaksanakan tugas : pembinaan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan Kekayaan Daerah. Pasal39 pemerintah Dalammelaksanakan tugasnya,BidangPernbinaan Kekayaan Daerahmenyelenggarakan fungsi: a. menyusunan rencana danprogramkegiatan bidang; b. mengkoordinasikanpenyusunan keDijakan, pembinaan dan pengendalian kekayaan daerah; pengelolaan c. mengkoordinasikan barangmilikdaerahdenganSKpDdan pihaklain; pembinaanpengelolaan d. melaksanakan keuanganpada BLUD,dana bergulir danBUMD. Pasal40 BidangPembinaan Kekayaan Pemerintah Daerah terdiridari: a. subbidangpengendalian asset; b. subbidangbinaBLUD dandanabergulir; c. subbidangbinaBUMD. Pasal41 sub Bidang PengendalianAsset melaksanakantugas membantu menyiapkan bahanpenyusunan pengelolaan kebijakan barangmilikdaerah daerah.
Pasal42 Dalam melaksanakantugasnya, Sub Bidang PengendalianAsset fungsi: menyelenggarakan subbidang; rencana danprogramkegiatan a. menyusun b. menyiapkanbahan dan melaksanakanpenyusunankeb'tjakan pengelolaan barangmilikdaerahdaerah,; laporan barangmilikdaerah; c. membuat buKi suratkepemilikan dan men'yimpan datainventarisasi d. menyiapkan barangmilikdaerahpadaSKPD; tentangstatuspengguna Gubernur konsepsuratkeputusan e. menyusun barangmilikdaerah; barangmilikdaerah; f. menyiapkan datapenghapusan pemindahtanganan g. memfasilitasi barangmilikdaerah; kompilasirencanaanalisiskebutuhanbarangmilik h. melaksanakan daerahdi SKPD; st5ndarsatuanhargabarang; i. menyiapkan bahanpenyusunan j. melaksanakan barangmilikdaerah; monitoring danpengendalian laporan k. membuat barangmilikdaerah; barangmilik l. melaksanakan rekonsiliasi dan kebijakaninventarisasi daerah; pengelolaan kebijakan m. melaksanakan sosialisasi barangmilikdaerah. Pasal43 tugasmembantu SubBidangBinaBLUDdan DanaBergulirmelaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan BLUDdan menyusun dan pengendalian DanaBergulir. Pasal44 Dalammelaksanakan tugasnya, SubBidangBinaBLUDdan DanaBergulir menyelenggarakan fungsi: rencana a. menyusun danprqram kegiatan subbidang; pengeloilaan b. menyiapkan keuangan bahanpembinaan BLUDdan Dana bergulir; c. menyiapkan datapenetapan statusBLUD. Pasal45 Sub BidangBina BUMDmelaksanakantugas membantumemfasilitasi
Pasal46 Dalammelaksanakan tugasnya, sub BidangBinaBUMDmenyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana danprogramkegiatan subbidang; b. menyiapkan pengelolaan bilhanpembinaan keuangan BUMD; c. menyusun bahananalisis kinerjakeuangan BUMD; d. menyusun lagrran. BABIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIOIIAL Pasal47 Dalammelaksanakan tugasnyaKepalaBadanKeuanganDaerahselain dibantuoleh Kepala-kepala Bidang,juga dibantuoleh Kelompok Jabatan Fungsional. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal48 Peraturan ini muleri berlakupadatanggalditetapkan. Agar setiaporang mengetahuinya, pengundangan memerintahkan PeraturanGubernurini denganpenempabnnya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkandi Gorontalo
2010
Diundangkan di Gorontalo padatanggal 2 Juni
20110
SEKRETARIS DAEMH PROVINSI GORONTALO,
NIP.1952+0810 1971041001
BERITADAEMHPROVINSI GORONTALO TAHUN2O1O NOMCIR 64
