GORONTALO GUBERNUR GORONTALO DAEMHPROVINSI PERATURAN NOMORlt TAHUN2013 TENTANG USAHADAEMH PRODUKSI RETRIBUSIPENJUALAN MHMATTUHANYANGMAHAESA DENGAN GORONTALO, GUBERNUR
Nomor28 Tahun : a. bahwasesuaiPasal156ayat(1) Undang-Undang Menimbang 2009 ten[angPajakDaerahdan Retribusidaerahbahwaretribusi Daerah; denganPeraturan ditetapkan asli salahsatusumberpendapatan merupakan Daerah b . bahwaretribusi perkembangan otonomidaerah daerahyangpentinggunamendukung dalampenyelenggaraan yangnyata,dinamisdan beftanggungjawab pelaksanaan Gorontalo; pemerintahan di Provinsi dimaksuddalam peftimbangan sebagaimana bahwaberdasarkan Daerahtentang Peraturan hurufa dan huruf b, perlumenetapkan Daerah. Retribusi ' Mengingat
l
')
Tahun1945Pasal Indonesia DasarNegaraRepublik Undang-Undang 18ayat(6); Nomor12 Tahun 1992tentangSistemBudidaya Undang-Undang Tahun1992Nomor Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Tanaman Nomor3478); Indonesia Republik Negara Lembaran 46,Tambahan Provinsi Nomor38Tahun2000tentangPembentukan Undang-Undang Tahun2000Nomor Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Gorontalo Nomor4060); Indonesia Republik Negara Lembaran 258,Tambahan Nomor 1B Tahun 2004 tentang Perkebunan Undang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 85, Nomor 4411); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan
Peraturan Nomor19Tahun2004tentangPenetapan 5 . Undang-Undang Nomor1 Tahun2004tentang Undang-Undang Pengganti Pemerintah
Nomor41 Tahun 1999 tentang Atas Undang-Undang Perubahan (LembaranNegaraRepublik KehutananMenjadiUndang-Undang IndonesiaTahun 2004 Nomor84, TambahanLembaranNegara Nomor4412); Daerah Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan 6 . Undang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4437) telah diubahbeberapakali terakhirdenganUndangsebagaimana KeduaAtas UndangNomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Daerah Nomor32Tahun2004tentangPemerintahan Undang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Nomor4844); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor28 Tahun2009tentangPajakDaerahdan 7 . Undang-Undang Tahun2009 Indonesia NegaraRepublik Daerah(Lembaran Retribusi Nomor Indonesia NegaraRepublik Lembaran Nomor130,Tambahan s049); UndangNomor45 tahun2009tentangPerubahan B. Undang-Undang (Lembaran Negara UndangNomor31 tahun2004tentangPerikanan Tahun 2004 Nomor 154, TambahanLembaranNegaraRepublik Nomor5073); Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang n (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-Undanga IndonesiaTahun 2011 Nomor82, TambahanLembaranNegara Nomor 5234); Indonesia Republik Nomor44 Tahun1995tentangPembenihan Pemerintah 10.Peraturan Tahun1995Nomor, lndonesia (Lembaran NegaraRepublik Tanaman Nomor); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor54 tahun2002tentangUsahaPerikanan Pemerintah 11.Peraturan (LembaranNegaraRepublikindonesiatahun 2002 Nomor 100, Nomor4230); Negara Lembaran Tambahan Nomor58 Tahun2005tentangPengelolaan Pemerintah 12.Peraturan Tahun2005 Indonesia NegaraRepublik Daerah(Lembaran Keuangan Nomor 140, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia 4578); Nomor
13.Peraturan Pemerintah Nomor69 Tahun2010tentangTata Cara PajakDaerahdan Pemberian InsentifPemungutan dan Pemanfaatan RetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor119,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5161); 14. PeraturanDaerahProvinsiGorontaloNomor06 Tahun2007 tentang Pembentukan DaerahProvinsi Organisasi dan Tata KerjaDinas-Dinas Tahun2007Nomor6, DaerahProvinsi Gorontalo(Lembaran Gorontalo Nomor6). TambahanLembaran DaerahProvinsi Gorontalo DenganPersetujuan Bersanra DEWANPERWAKILAN MKYAT DAEMHPROVINSI GORONTALO dan GORONTALO GUBERNUR : MEMUTUSKAN PRODUKSI DAEMH TENTANGRETRiBUSIPENJUALAN MenetApkan:PERATURAN USAHA DAEMH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Daerahini yangdimaksuddengan: DalamPeraturan 1. DaerahadalahProvinsi Gorontaio. 2. PemerintahDaerah adalah Gubernur beserta PerangkatDaerah Pemerintahan Daerah. otonomyanglainsebagaiunsurpenyelenggara 3. KeoalaDaerahadalahGubernurGorontalo. 4. DewanPerwakilan RakyatDaerah,yang selanjutnyadisingkatDPRD RakyatDaerahProvinsiGorontalo sebagai adalahLembagaPerwakilan unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah. disebut 5. RetribusiPenjualanProduksiUsahaDaerahyang selanjutnya Retribusiadalah pembayaranatas penjualanhasil produksiusaha Pemerlntah Daerah.
ProduksiUsahaDaerahadalahpenjualanhasilproduksi Penjualan Daerah,antaraIain, bibit/benihtanaman,bibit usahaPemerintah penjualan produksi usaha ikan,tidaktermasuk ternak,danbibit/benih BadanUsahaMilikNegara,BadanUsahaMilikDaerahdan pihak swasta. WajibRetribusi adalahorangatau badanyang menurutperaturan perundang-undangan diwajibkanuntuk melakukanpembayaran pemungutan retribusi tertentu ataupemotongan retribusi termasuk 8 . Pejabatyang ditunjukadalahpegawaiyang diberitugastertentu yang dibidangretribusi sesuai peraturanperundang-undangan berlaku. 9 . Badanadalahsuatubentukbadanusahayang meliputiPerseroan
Perseroan lainnya, BadanUsahaMilik Komanditer, Terbatas, Perseroan dengannamadanbentukataupun,persekutuan, Negara atauDaerah yang yayasan, perkumpulan, atauorganisasi firma,kongsi,koperasi, sejenis,lembaga,dana pensiun,bentukusahatetap sertabentuk badanusahalainnya. disebutretribusiadalahpungutan Daerahyangselanjutnya 1 0 .Retribusi jasaatau pemberian izintertentuyang daerahsebagaipembayaran Daerahuntuk olehPemerintah danataudiberikan khususdisediakan orangpribadiataubadan. kepentingan disingkatSKRD Daerahyangselanjutnya Retribusi 11.SuratKetetapan pokok besarnya retribusiyangmenentukan adalahSuratKetetapan retribusi. disingkatSTRD 12.SuratTagihanRetribusiDaerahyang selanjutnya tagihanretribusidan atau sanksi adalahsurat untuk melakukan berupabungadanataudenda. administrasi 13.Surat KetetapanRetribusiDaerahLebih Bayaryang selanjutnya yangmenentukan retribusi SKRDLB adalahSuratKetetapan disingkat jumlahkelebihan pembayaran retribusikarenajumlahkreditretribusi retribusiyangterhutangatautidakseharusnya lebihbesardaripada terhutang. yangharus kewajiban Retribusi Daerahadalahbesarnya 14.Pembayaran dipenuhiolehwajibretribusisesuaidenganSKRDdanSTRDke Kas
Daerahatauke tempatlainyangditunjukdenganbataswaKuyang telahditentukan. 15.UtangRetribusi Daerahadalahsisautangretribusiatasnamawajib retribusiyang tercantumpada STRDyang belumdaluwarsadan yangmasihterhutang. retribusi lainnya Provinsi 16.KasDaerah Gorontalo. adalahKasDaerah yangselanjutnya 17.Benihtanaman disebutbenih,adalahtanamanatau bagiannyayang digunakan untuk memperbanyakdan/atau mengembangbiakkan tanaman. 18.EntresataudisebutjugaMatatempeladalahtunasatautitik tumbuh tanamanatau bagiannyayang digunakanuntuk memperbanyak tanamanyang diambildari bagian dan/ataumengembangbiakkan rantingataucabang tanaman. jenisbuah-buahan, rimpang sayuran, 19.Hortikultura adalahtanaman hias. dantanaman atauobat-obatan varietas,baik 20. BenihPadiadalahbenihtanamanpadidari berbagai lokal. nasional maupun unggul unggul pertama BDadalahketurunan disingkat 21.BenihDasaryangselanjutnya yangmemenuhi standarmutukelasbenihdasar, daribenihpenjenis putih. benihinidiberilabelberwarna pertama BPadalahketurunan disingkat 22. BenihPokokyangselanjutnya yangmemenuhi standarmutu dari BenihDasaratauBenihPenjenis ungu' kelasbenihpokok,benihinidiberilabelberwarna 23. Benih Sebar (tanaman)yang selanjutnyadisingkatBR adalah keturunanpertamaBenihPokok,BenihDasaratau BenihPenjenis yangmemenuhi standarmutukelasbenihsebar,benihini diberilabel berwarna biru. (ikan)adalah dariindukpokok. benihyangdihasilkan 24.BenihSebar 25.Benuradalahudangkecilyangberumur10 - 15 hari yangmampu lingkungan budidaya. terhadap beradapiasi (GreatGrandParentStock)adalahindukikan 26. IndukIkan Penjenis penyelenggara yang dihasilkanoleh dan di bawah pengawasan Demulia.
27.InciukDasar(GranaParentStock)aciaiahinciur ikan keturunan penjenis yangmemenr-rhi kelasinorrk standarmr.rtr-r dariindLrk nertama Cesar. dariitidi-ri.. unarrpertarlra 26. ir-rduk Pokok(FarerriSfuc-,{) ariaiahikaiii.,eiut yangmemenuni standarmutu kelasinduK dasaratau Indukpen]enls dasar. 29. NcncraCrlahbcnih ikan bandcngy'angbaru ditctJskJn;anak il.an i0 - 30 nriirrieter. denganpa{rjijrlg baciarr banderig Pemulia adalaft pegawail D€neliti vang beltugas 30. Penvelen-qgara mplakrrkan kpnratan nomcliharan nFnoAWAcAnrian nroduks! tnduk
ikan. pengeioiaan uniuk Teknisaciaiah saranadanprdsarana 3i. UnitPeiaksana memDroduksi benih, mala tempel/entristanamanhoftikulturavang .1t ha\.1r2h.irn rq ,rnrt marr tiriak tcrgisahkan Inrk:n kcri: lvi dafi DinaS ' s,ve,\ r\L, Jv vei , i,r r r ili vP u'1vr r t-6
l/z^]-^t^_hr-
n^-^_-
rtrr rdl|td|l udr I Nclollolro! | ror rgoll.
32. Unir ProciuksiBenihPadiacjaiahsaranacian prasaranapengeloiaan benihpaciiyang merupakanunit kerja di bawah untuk memproduksi . t a n I tt :i ir. tj c1r L , , fi cai r ^ r c a h i /l 'r\ ne i : , UCi
iiJJi
.\ ji!:t ri i
i
De!'flnlan
n i n ai Lcj J i/i;
Tinlrnan
D znnan I s YU
.v !s er n '
n u t U t \ u t L UI d ,
peiabat incjonesia atauPeiaDat Republik Polisi Neqara aciaian 3J. PenyioiK Pegawai Negeri Sifiil yang cjiheri tl,gas wewenang khtrstrs oleh untukmelakukanpen'yiCikan. Undeng-UnCang
BABIi RETRIBTJSI I!AI,4A, OBIEK,DANSUB]EK rc5-i
i
Denqannama RetribusiPentualanProduksiusaha Daerahoipunqut usahaDaerah. retribr.rsi ataspenjtlalanhasilprodttkst setlagaipembayaran
rdSdl
J
PenjuaianProduksiUsahaDaerahaciaiahpenjuaian (1) ObjekR.eiribusi Daerah. usahaPemerintah hasilproduksi
(2) Dikecualikan dimaksudpadaayat dari objek Retribusisebagaimana produksioleh Pemerintah, (1) adalahpenjualan BUMN,BUMD,dan Dihakswasta.
Pasal 4 Produksi Penjualan UsahaDaerahadalahorangpribadi SubjekRetribusi jasa usahayang pelayanan atau badanyang menggunakan/menikmati bersangkutan.
BABIII RETRIBUSI GOLONGAN Pasal5 sebagaiRetribusi RetribusiPenjualanProduksiUsahaDaerahdigolongkan lasa Usaha. BABIV ]ASA PENGGUNMN TINGKAT CARAMENGUKUR Pasal6 jasa atas RetribusiPenjualan PoduksiUsahaDaerah Tingkatpenggunaan jenisdanjumlahproduksi. diukurberdasarkan BABV STRUKTUR PRINS]PDANSASAMNDALAMPENETAPAN TARIF DANBESARNYA Pasal7 (1) Prinsip dan sasarandalam penetapanbesarnyatariff Retribusi PenjualanProduksiUsahaDaerahdidasarkanpada tujuan untuk yanglayak. keuntungan memperoleh yanglayaksebagaimana (2) Keuntungan dimaksudpadaayat (1) adalah jasa usahatersebut keuntunganyang diperolehapabilapelayanan padahargapasar. secaraefisiendan berorientasi dilakukan
BABVI TARIFRETRIBUSI DANBESARNYA STRUKTUR Pasal B jenis,volume,mutu berdasarkan (1) Strukturtarif retribusi digolongkan danukuranhasilproduksi. hargapasaryang berdasarkan (2) Besarnya tarif retribusiditetapkan Daerah atausekitarnya. berlaku di wilayah padaayat(1) danayat dimaksud (2) Rincian sebagaimana tarif retribusi yangmerupakan bagiantidak (2) diaturdalamlampiran tarifretribusi ini. Daerah dariPeraturan terpisahkan Pasal 9
(2)
palinglama3 (tiga)tahunsekali. ditinjaukembali Tarifretribusi dimaksudpada ayat (1) tarif retribusisebagaimana Peninjauan
(3)
indekshargadan perkembangan denganmemperhatikan dilakukan Derekonomian. dimaksudpada ayat (2) tarif retribusisebagaimana Perubahan
(1)
Gubernur' denganPeraturan ditetapkan BABVII PEMUNGUTAN WILAYAH 10 Pasal Produki UsahaDaerahdipungutdiwilayahtempat RetribusiPenjualan produksi penjualan usahadaerahdiberikan. BABVIII MASARETRIBUSI Pasal11 ProduksiUsahaDaerahadalahjangkawaktuyang MasaRetribusiPenjualan 1 (satu)bulan. lamanya
BABIX TATACARAPEMUNGUTAN Pasal12 lain SKRDataudokumen (1) Retribusi denganmenggunakan dipungut yangdipersamakan. padaayat dimaksud sebagaimana (2) Dokumen lainyangdipersamakan (1) dapatberupakarcis,kupon,dankartulangganan. pemungutan Retribusiditetapkandengan (3) Tata cara pelaksanaan Peraturan Gubernur. BABX PEMBAYAMN, PEMBAYARAN PENENTUAN , TEMPAT PEMBAYAMN ANGSUMN,DANPENUNDMN Pasal13 (1) Pembayaran Retribusiyang terulangharusdilunasisekaligusdimuka untuksatukalimasaretribusipembayaran. 15 (lima belas) (2) Retribusiyang terutangdilunasiselambat-lambatnya SKRDataudokumenlainyangdipersamakan' harisejakditerbitkan (3) Tata cara pembayaranReiribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Pasal14 ProduksiUsahaDaerahdilakukanoleh RetribusiPenjualan Pembayaran Tekhnisatauunitkerjayangditunjukoleh kepadaInstansi WajibRetribusi pemungut Retribusi' danpengelola sebagai Gubernur Pasal15 permohonan kepadaGubernur (1) Wajib Retribusidapat mengajukan pembayaran retribusi. ataumenunda untukmengangsur (2) Gubernuratas permohonanwajib retribusidapat memberikan retribusi persetujuan atau menundapembayaran untukmengangsur persyaralan yangditentukan. setelah memenuhi
pembayaran retribusi (3) Tatacarauntukmengangsur ataumenunda Peraturan Gubernur. diaturdenqan BABXI ADMIN]STRASI SANKSI Pasal16 Dalamhal wajib retribusitertentutidak membayartepat pada waKunya atau kurang membayar,dikenakansanksi administratifberupa bunga sebesar2 o/o(dua persen)setiapbulandari retribusiterutangyang tidak STRD. ataukurangdibayardanditagihdenganmenggunakan BABXII YANGTERUTANG RETRIBUSI PENAGIHAN n---l
l.7
ro>ot L/
STRD dan didahului (1) Penagihanretribusiterutang menggunakan denganSuratTeguran. (2) Pengeluaransurat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihanretribusidikeluarkan 7 (tujuh) hari sejaksaatjatuh tempo pembayaran. (3) Dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari setelahtanggalsurat teguran wajibretribusiharusmelunasiretribusiterutang. disampaikan padaayat(1) dikeluarkan oleh dimaksud (4) Suratterguransebagaimana Gubernurataupejabatlainyangditunjuk.
BABXIII KEBERATAN 1B Pasal hanyakepada keberatan (1) Wajibretribusitertentudapatmengajukan Gubernur atau pejabatyangditunjukatasSKRDataudokumenlain yangdipersamakan.
dengan (2) Keberatan diajukansecaratertulisdalamBahasaindonesia yangjelas. disertai alasan-alasan (3) Keberatan harusdiajukandalamjangkawaktupalinglama3 (tiga) kecualijika wajib retribusi bulansejaktanggalSKRDditerbitkan, bahwajangkawaktu itu tidak dapat teftentudapatmenunjukkan diluarkekuasaannya' karenakeadaa dipenuhi padaayat (3) dimaksud sebagaimana (4) Keadaan diluarkekuasaannya atau kekuasaan yangterjadidiluarkehendak adalahsuatukeadaan wajibretribusi. retibusi membayar (5) Pengajuan tidak menundakewajiban keberatan penagihan retribusi' danpelaksanaan Pasal19 (1) KepalaDaerah dalamjangkawaktupalinglama6 (enam)bulansejak tanggalsurat keberatanditerimaharusmemberikeputusanatas Surat Keputusan keberatanyang diajukandenganmenerbitkan Keberatan. dimaksudpada ayat (1) adalah untuk (2) Ketentuansebagaimana bahwakeberatan hukumbagiwajibretribusi, kepastian memberikan Daerah. olehKepala yangdiajukan harusdiberikeputusan dapatberupamenerima (3) Keputusan KepalaDaerahatas keberatan seluruhnyaatau sebagian,menolak,atau menambahbesarnya yangterutan9. retribusi dimaksudpadaayat (1) telah (4) Apabilajangkawaktusebagaimana suatu Keputusan, lewat dan KepalaDaerahtidak memberikan dikabulkan' yangdiajukan dianggap tersebut keberatan Pasal20 (1) Jika pengajuankeberatandikabulkansebagianatau seluruhnya, dengan ditambah kelebihanpembayaranretribusidikembalikan 2 o/o(duapersen)sebulanuntukpalinglama imbalanbungasebesar 12 (dua belas)bulan.
padaayat(1) dihitungsejak (2) Imbalanbungasebagaimana dimaksud sampai SKRDLB. bulanpelunasan dengan diterbitkannya BABXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21 (1) Atas kelebihanpembayaranretribusi, wajib retribusi dapat permohonan pengembalian kepada kepala daerah. mengajukan (2) Kepala Daerah dalamjangkawaktupalinglama6 (enam)bulan,sejak kelebihanpembayaran diterimanyapermohonanpengembalian retribusisebagaimana dimaksudpada ayat (1), harus memberi keputusan. (3) Apabilajangkawaktusebagaimana dimaksudpadaayat (2) telah suatukeputusan, dilampauidan KepalaDaerahtidak memberikan pembayaran permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan harusditerbitkan dalamjangkawaktu palinglama 1 dan SKRDLB (satu)bulan. (4) Apabilawajibretribusimempunyai utangretribusilainnya,kelebihan padaayat(1) langsung pembayaran dimaksud sebagaimana retribusi untuk melunasiterlebih dahulu utang retribusi diperhitungkan tersebut. pembayaran (5) Pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud kelebihan jangka padaayat(1)dilakukan lama2 (dua)bulan waktupaling dalam SKRDLB. sejakditerbitkannya pembayaran setelah (6) Jikapengembalian retribsuidilakukan kelebihan imbalanbunga lewat 2 (dua) bulan,KepalaDaerahmemberikan pembayaran sebesar 2 o/o(dua persen)sebulanatasketerlambatan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran (7) Tatacarapengembalian retribusi sebagaimana kelebihan padaayat(1) diaturdenganPeraturan Gubernur. dimaksud
BABXV RETRIBUSI DANPEMBEBASAN KERINGANAN PENGUMNGAN,
Pasal22 pengurangan, dan keringanan (1) KepalaDaerahdapat memberikan pembebasan retribusi. (2) Pemberianpengurangan atau keringananretribusisebagaimana wajib kemampuan dimaksudpadaayat (1) denganmemperhatikan caramengangsur' dengan retribusi, antaralaindapatdiberikan (3) Pembebasan dimaksudpadaayat (1) antara retribusisebagaimana yangditimpabencana alamdan kepadawajibretribusi laindiberikan kerusuhan. retribusi (4) Tata cara pengurangan, keringanandan pembebasan Daerah. ditetapkan olehKepala BABXVI PENAGiHAN KEDALUWARSA Pasal23 (1) Hak untuk melakukanpenagihanretribusimenjadikedaluwarsa setelahmelampauiwaKu 3 (tiga) tahun terhitungsejak saat tindak retribusi,kecualijika wajib retribusimelakukan terutangnya pidanadibidang retribusi daerah. padaayat(1) penagihan dimaksud (2) Kedaluwarsa retribusi sebagaimana tertangguhjika : atau SuratTeguran; a. diterbitkan baiklangsung dariwajibretribusi, utangretribusi b. adapengakuan maupun tidaklangsung. padaayat dimaksud (3) Dalamhalditerbiikan sebagaimana SuratTeguran penagihan sejaktanggal diterimanya (2) hurufa, kedaluwarsa dihitung tersebut. SuratTeguran dimaksud (4) Pengakuan utangretribusisecaralangsungsebagaimana padaayat(2) hurufb, adalahWajibRetribusi dengankesadarannya menyalakanmasih mempunyaiutang Retribusidan belum Daerah. kepada Pemerintah melunasinya
sebagalmana (5) Pengakuanutang retribusisecaratidak langsung dari pengaluan dimaksudpada ayat (2) huruf b dapatdiketahui danpermohonan pembayaran ataupenundaan permohonan angsuran olehWajibRetribusi keberatan 24 Pasal yangtidakmungkinditagihlagi karenahak untuk (1) PiutangRetribusi dapatdihapuskan' penagihan sudahkedaluwarsa melakukan yang Retribusi Piutang Penghapusan Keputusan menetapkan (2) Gubernur dimaKudpadaayat(1)' sebagaimana sudahkedaluwarsa piutangretribusiyang sudahkedaluwarsa (3) Tata cara penghapusan Gubernur' diaturdenganPeraturan BABXVII PEMUNGUTAN INSENTIF Pasal25
dapatdiberikan pemungutan retribusi (1) Instansiyangmelaksanakan tertentu' kinerja insentif atasdasarpencapaian dimaksudpada ayat (1) diietapkan (2) Pemberianinsentifsebagaimana dan BelanjaDaerah' melaluiAnggaranPendapatan dimaksud insentifsebagaimana dan pemanfaatan (3) Tatacarapemberian
ayat(1)diaturdenganPeraturanGubernurberdasarkanp perundan9-undangan. BABXVIII PENYIDIKAN Pasal26 (1) Pejabat PegawaiNegeri Sipil teftentu di lingkunganPemerintah Daerahdiberi wewenangkhusussebagaipenyidikuntuk melakukan penyidikantindak pidanadi bidang retribusidaerah,sebagaimana HukumAcaraPidana' dalamUndang-Undang dimaksud dimaKudpadaayat(1) adalahpejabatpegawai (2) Penyidik sebagaimana negerisipilteftentudi lingkunganPemerinlahDaerahyang diangkat
oleh pejabatyang beruenangsesuaidenganketentuanperundangunoangan. padaayat(1) adalah; (3) Wewenang sebagaimana dimaksud Penyidik atau keterangan danmeneliti mengumpulkan, mencari, a. menerima, dengantindak pidanadi bidangRetribusi laporanberkenaan atau laporantersebutmenjadilebih Daerahagar keterangan danjelas; lengkap keteranganmengenai b, meneliti,mencari,dan mengumpulkan orang pribadiatau Badantentang kebenaranperbuatanyang dengantindakpidanabidangRetribusi sehubungan dilakukan Daerah; dan barangbuKi dari orangpribadiatau c. memintaketerangan tindakpidanadi bidangRetribusi; dengan Badansehubungan dengan buku.catatan,dan dokumenlain berkenaan d. memeriksa Daerah; tindakpidanadi bidangRetribusi bahan bukti untuk mendapatkan e. melakukanpenggeledahan pencatatan, pembukuan/ dan dokumenlain, serta melakukan penyitaan barangbuktitersebut; terhadap tugas f. memintabantuantenagaahli dalamrangkapelaksanaan Daerah; penyidikan tindakpidanadi bidangRetribusi meninggalkan seseorang g. menyuruhberhentidan/ataumelarang sedangberlangsung ruangan atautempatpadasaatpemeriksaan identitas orang,benda,dan/ataudokumenyang dan memeriksa dibawa; yang berkaitandengantindak pidanadi h. memotretseseorang Daerah; bidangRetribusi dan diperiksa oranguntukdldengarketerangannya i. memanggil atausaksi; tersangka sebagai j. menghentikan penyidikan) danlatau penyidikan tindakanlainyangperluuntukkelancaran k, melakukan Daerah sesuai denganketentuan tindakpidanadi bidangRetribusi perundang-undangan. peraturan (4) Penyidiksebagaimana dimaksudpada ayat (1) memberitahukan kepada penyidikan hasilpenyidikannya danmenyampaikan dimulainya
PenuntutUmum melaluiPenyidikpejabatPolisiNegaraRepublik Indonesia,sesuaidenganketentuanyang diatur dalam UndangUndang Hukum AcaraPidana. BABXIX KETENTUAN PIDANA Pasal27 (1) Wajib Retribusiyang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga pidanakurungan merugikan palinglama3 keuangan daerahdiancam (tiga) bulanatau pidanadendapalingbanyak3 (tiga) kalijumlah yangtidakataukurangdibayar. retribusi terutang (2) Tindak Pidanasebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Dendasebagimana penerimaan dimakudpadaayat (1) merupakan Negara. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 padatanggaldiundangkan. Peraturan Daerah ini mulaiberlaku pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerahini denganpenempatannya dalamLembaranDaerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di padatanggal GUBERNUR
Diundanokan di Gorontalo
z
USLIHABIBIE
padatanggal20 OlitoLie Z U I . J NSIGORONTALO, SEKRETARIS
TAHUN2013 NOMORTO LEMBAMNDAEMH PROVINSIGORONTALO
z vr J
PEN]EI.ASAN ATAS PERATURAN DAEMHPROVINSI GORONTALO NOMOR]9, TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSIPEN]UALAN PRODUKSI USAHADAEMH
I, UMUM Nomor32 Tahun Semangat OtonomiDaerahyangdiaturdalamUndang-Undang 2004tentangPemerintahan Daerahtelahmembawa dampakyangsangatbesarbagi pendapatan Daerahuntuk meningkatkan daerahsalah satunyamelaluiRetribusi PenjualanProduksiUsahaDaerahyang diharapkanmenjadisalah satu sumber pemerintahan pembiayaan penyelenggaraan daerah. danpembangunan Nomor28 Tahun2009tentangPajakDaerah Dengan berlakunya Undang-Undang hokumbagi daerahuntuk meningkatkan dan RetribusiDaerahmenjadilandadsan RetribusiDaerahguna membangun Asli Daerahmelaluipemungutan Pendapatan dalamkerangka otonomiyanglebihluas,nyatadanbertanggungjawab. kemandirian padaUndang-Undang Nomor28 Tahun2009tentangPajak Denganberpedoman Pemerintah Daerah untuk kewenangan kepada Daerah memberikan Daerah danRetribusi yang Penjualan Produksi UsahaDaerah Peraturan Daerah tentangRetribusi membentuk lasaUsaha. salahsatujenisRetribusi merupakan PASAL DEMIPASAL. Pasal1 jelas. Cukup Pasal2 jelas Cukup Pasal3 jelas Cukup 4 Pasal Cukupjelas
Pasal 5 Retribusi lasa Usaha ataudiberikan adalahRetribusi atasjasayangdisediakan Daerah dankemanfaatan umumsefta olehPemerintah untuktujuankepentingan pribadi dinikmati olehOrang ataubadan. Pasal6 Cukupjelas Pasal7
jelas Cukup Pasal B Cukupjelas Pasal9
Cukup Jelas Pasal 10 CukupJelas Pasal 11 Jelas Cukup Pasal72 jelas Cukup Pasall 13 Cukupjelas Pasal14 Cukupjelas Pasal 15 jelas Cukup Pasal16 wajlbretribusi dalam untukmendidik dimaksudkan Pengenaan sanksiadministrasi kewajibannya tepatwaktu. melaksanakan Pasal17 jelas Cukup Pasal18 Cukupje!as Pasal19 jelas Cukup Pasal 20
jelas Cukup Pasal 21 jelas Cukup Pasal22 jelas Cukup Pasal23 Cukupje{as Pasal24 jelas Cukup Pasal25 jelas Cukup Pasal26 jelas Cukup Pasal27 jelas Cukup Pasal28 jelas Cukup NOMOR....C8. LEMBAMNDAEMHPROVINSI GORONTALO TAMBAHAN
GORONTALO DAEMH PROVINSI LAMPIMNPERATURAN NOMOR
: 10 TAHUN2013
TANGGAL : 2C ot;tober
2013
DAEMH PRODUKSI USAHA PENJUALAN TENTANG : RETRIBUSI
I.
KOMODITIPERTANIAN JENIS
KETERANGAN
TARIF
A. PenjualanProduksiBenih BenihPadi 1. Penjualan a. BenihPadiKelasBenihDasar(BD) b. BenihPadiKelasBenihPokok(BP) c. BenihPadiKelasBenihSebar(BR) EksBenih d. Konsumsi e. Konsumsi BenihJagungKomposit 2. Penjualan KelasBenihDasar(BD) a. Benihjaguig komposit KelasBenihPokok(BP) b. BenihjagungKomposit KelasBenihSebar(BR) c. BenihJagungkomposit EksBenih d. Konsumsi e. Konsumsi BenihKedelai 3. Penjualan KelasBenihDasar(BD) a. BenihKedelai KelasBenihPokok(BP) b. BenihKedelai KelasBenihSebar(BR) c. BenihKedelai
Rp.
9.000
perkg
Rp.
6.000
Rp.
5.500
perkg per K9
80 % darihargapasar 80 % darihargapasar
14.000
Perkg
Rp.
4.500
Perkg
4.000 Rp. 8Ao/odarihargapasar 80% darihargapasar
perkg
Rp.
15.000
Perkg
Rp.
7.000
Perkg perkg
EksBenih d. Konsumsi e. Konsumsi
80 % darihargapasar
h
d
TanahKelasBenihPokok(BP) BenihKacang TanahKelasBEnihSebar(BR) BenihKacang
Perkg
Rp,
Rp. 6.500 80 o/odarihargapasar
Tanah BenihKacang 4. Penjualan 2 TanahKelasBenihDasar(BD) BenihKacang
Perkg
perkg perkg
perkg perkg
Rp.
15.000
Perkg
Rp.
4.000
Perkg perkg
Konsumsi EksBenih
Rp. 3.500 80 o/odarihargapasar
Konsumsi
80 % darihargapasar
perkg perkg
Penjualan BenihKacang Hijau a. EenihKacangHUauKelasBenihDasar(BD) b. BenihKacang HijauKelasBenihPokok(BP) c. BenihKacangHljauKelasBenihSebar(BR) d. Konsumsi EksBenih e. Konsumsi
Rp.
15.000
Perkg
Rp.
4.000
Perkg perkg
Rp. 3.s00 B0o/odarlhargapasar 80 % darihargapasar
per Kg perkg
Penjualan BenihUbilalar a. BenihUbilalar KelasBenihDasar(BD)
Perstek
b. BenihUbiJalarKelasBenihPokok(BP) c. Benihubijalarkelasbenihsebar(BR) d. Konsumsi
Perstek PerStek 80 % darihargapasar
PerKg
Penjualan BenihUbiKayu a. BenihUbiKayuKelasBenihDasar(BD)
Perstek
b. BenihUbiKayuKelasBenihPokok(BP)
Perstek
c. BenihUbiKayuKelasBenihSebar(BR) d. Konsumsi
80 % darihargapasar
Perstek PerKg
B, PenjualanProduksiBibit 1. Penjualan BibitRambutan a. BenihRambutan KelasBenihDasar(BD) b. BenihRambutan KelasBenihSebar(BR)
Perbibit Perbibit
2. Penjualan BibitMangga a. BenihMangga KelasBenihDasar(BD)
Perbibit
b. BenihMangga VarietasbMerah KelasBenih Sebar(BR)
Perbibit
Varietas NonMerahKelasBenih c. EenihMangga Sebar(BR)
Perbibit
3. Penjualan BibitDurian a. BenihDurianKelasBenihDasar(BD) b. BenihDurianKelasBenihSebar(BR)
Perbibit Perbibit
4. Penjualan BibitAlvokad a . BenihAlvokad KelasBenihDasar(BD) 0 . BenihAlvokad KelasBenihSebar(BR)
Perbibit Perbibit
Penjualan BibitManggis KelasBenihDasar(BD) a. BenihManggis
Perbibit
b. BenihManggisKelasBenihSebar(BR)
Perbibit
(Batarng Bawah) c. Manggis
Perbibit
Penjualan BibitLengkeng KelasBenihDasar(BD) a. BenihLengkeng KelasBenihSebar(BR) b. BenihLengkeng
Perbibit Perbibit
BibitBelimbing Penjualan KelasBenihDasar(BD) a. BenihBelimbing KelasBenihSebar(BR) b. BenihBelimbing
Perbibit Perbibit
BibitJambuBiji Penjualan a. BenihJambuBijiKelasBenihDasar(BD) b. BenihjambuBijiKelasBenihSebar(BR)
Perbibit
Penjulan Bibitleruk a. BenihlerukKelasBenihDasar(BD) b. BenihJerukKelasBenihSebar(BR)
Per bibit
Perbibit
Perbibit
KulturJaringan Penjulan BibitPisang KelasBenih KulturJaringan a. BenihPisang Dasar(BD)
Perplanlet
KelasBenihSebar KulturJaringan b. BenihPisang (BR)
Perplanlet
BenihCabeMalitaFM Penlualan a. BenihCabeMalitaFMKelasBenihDasar(BD) b. BenihCabeMalitaFMKelasBenihPokok(BP) c. BenihCabeMalitaFMKelasBenihSebar(BR) CabeMalitaFM d. Konsumsi Buah-buahan Penjualan Produksi EntresTanaman (BF) Tanaman Rambutan a. Entres (BPMT) Tanaman Rambutan b. Entres (BF) Tanaman Mangga c. Entres (BPMT) Tanaman Mangga d. Entres
Pergram Pergram Pergram PerKg
Perpucuk Perpucuk Perpucuk Perpucuk
e. Entres Tanaman Durian(BF)
Rp.
500
Perpucuk
f. Entres Tanaman Durian(BPMT)
Rp.
400
(BF) Entres Tanaman Alvokad (BPMT) n . EntresTanaman Atvokad
Rp. Rp.
500 400
Perpucuk Perpucuk
(BF) i . EntresTanaman Manggis
Rp,
500
Perpucuk
j. Entres (BPMT) tanaman Manggis
Rp.
400
(BF) k, Entres tanaman Lengkeng
Rp. Rp.
500 400
Perpucuk Perpucuk Perpucuk
J'
(BPMT) L EntresTanaman Lengkeng
II.
Perpucuk
(BF) m EntresTanaman Belimbing (BPMT) n. Entres Tanaman Belimbing
Rp,
500
Perpucuk
Rp.
400
Perpucuk
o. MataTempel Tanaman JambuBiji(BF)
Rp.
500
Perpucuk
p. Entres tanaman lambiBiji (BPMT) q. EntresTanaman Jeruk(BF)
Rp.
400
Rp.
r. Entres Tanaman Jeruk(BPMT)
Rp.
500 400
Perpucuk Perpucuk Perpucuk
KOMODITIPERKEBUNAN JENIS
Penjualan Benih 1. Kelapa 2. Kelapa Sawit 3. Kakao 4. Cengkeh 5. Pala
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Bibit Penjualan 1. Kelapa 2. Kelapa Sawit 3. Kakao 4, Cengkeh 5. Pala
Rp. 6.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 7.500
Perpohon Perpohon Perpohon Perpohon Perpohon
6. Nilam 7. Tebu
Rp, 1.000 Rp. 12.000
Perstek Perbos/paket
2.000 5.000 500 500 1.000
Perbiji Perbiji Perbiji Perbiji Perbiji
Produksi Konsumsi 1, Kelapa
Perbiji
2. Kelapa Sawit 3. Kakao 4. Cengkeh 5. Pala 6. Nilam 7. Tebu
III.
Rp.
1.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000 50.000 50.000 19.000 200.000
Perkg Perkg Perkg Perkg Perkg PerKwintal
KOMODITIPETERNAKAN JENIS
TARIF
KETERANGAN
1 . Bibit Sapi (pedet) ; a. SapiBali Jantan
Rp.7.500.000
Betina
Rp.6.500.000
Ekor Ekor
Rp,7.500,000 Rp.6.500.000
Ekor Ekor
Rp 7.500,000
Ekor
Rp 6.s00.000
Ekor
Rp 7.500.000 Rp 6.500.000
Ekor Ekor
Rp. 750,000 Rp.3.500.000
Ekor
b. SapiPO
Jantan Betina c. SapiBrahman
lantan Betina d. SapiLokal Jantan Betina (Anak);(Jantan BibitKambing danBetina) Kacang a. Kambing b. Kambing Etawa BibitAyam a. AyamKampung b. AyamPedaging c, AyamRasPetelur
Ekor
Rp
6,000
Rp
5.000
Rp
s.000
Ekor Ekor Ekor
Rp Rp
9.000 9.000
Ekor Ekor
Rp
9.000
Ekor
4. BibirIrik
a. Itik Lokal b. Itik Alabio c. Itik Marila
TelurBibit a. TelurBibitAyamKampung b. TelurBibitAyamRasPetelur c. TelurBibitItik Lokal d. TelurBibitltik Alabio e. TelurBibitItik Manila
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3.s00 3.500 4.000 4.000 4.404
tsKOr
Ekor Ekor Ekor Ekor
TV. KOMODITI PERIKANANDAN KELAUTAN KETEMNGAN
1 . Komoditi Perikanan AirTawar A, Penjualan Benih 1. IkanMas a.3-5cm b,5-8cm 2. IkanNila a.3-5cm b.5-Bcm 3. IkanLele a. 3-5cm b.5-Bcm 4. IkanPatin a.3-5cm b.5-8cm 5. IkanMasKoi a.3-5cm b. 5-Bcrn 6. IkanGrasscarp a,3-5cm b.5-Bcm
Rp.200 Rp.300
Perekor Perekor
Rp.150 Rp.200
Perekor Perekor
Rp.250 Rp.400
Perekor Perekor
Rp.250 Rp,350
Perekor Perekor
Rp.500 Rp.1000
Perekor Perekor
Rp.250 Rp.400
Perekor Perekor
Rp. 75.000 Rp.6.000.000 Rp.1.s00.000
PerKg Perpaket
B. Penjualan CalonInduk 1. lkan Mas 2. IkanNila 3. Ikan Lele
Perpaket
ikanPatin IkanMasKoi IkanGrasscarp C. Penjualan Induk 1. Ikanmas 2. IkanGrasscarp 3. lkanNila 4. IkanmasKoi 5. IkanPatin 6. IkanLele D. IkanAfkir
Rp, 50.000 Rp. 100.000 Rp. 50.000
Perekor Perekor Perekor
Rp. 150.000 Rp. 75,000 Rp. 6.000.000 Rp. 400.000 Rp. 75.004 Rp. 2.000.000 Rp. 25.000
PerKg PerKg
2. Komoditi Perikanan Air Laut A. Penjualan Benih 1. IkanKerapu likus 2. IkanKerapu Macan 3. BenurUdang Vannamei F1 4. BenurUdangVannamei F2 5. UdangVannamai Nusantara 6. Tongkolarr Vannamei Udang 7. NenerIkanBandeng IkanBandeng 8. Tongkolan B. Pakan Alami (AlgaCoklat) 1. Skeletonema (Plankton) 2. Chlorella 3. Rotifera
PerPaket PerEkor Per Kg
PerPaket PerKg
Perekor/cm Perekor/ cm PostLarvalPL PostLarva/PL PostLarva/PL PostLarva/PL Perekor Perekor
10.000
s0.000 15,000
[eueenruu
Perliter Per1000liter Perliter
