GUB[R\LR GORONTALO PEMTUMNDAEMHPROVINSI GORONTALO NOMOR." TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO DENGAN MHMATTUHAN YANGMAHAESA GUBERNUR GORONTALO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangijumlah pendudukmiskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyatsebagaimana diamanatkan daram Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyatadalampenanggulangan kemiskinan; b. bahwakemiskinan yangbersifatmultidimensi,multi adarahmasalah sektorclengan beragam karaKeristik yangharussegeradiatasikarena menyangkut harkatdanmartabat manusia; c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana padahurufa dimaksud dan huruf b, perlu membentukperaturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di provinsi Gorontalo; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun Gorontalo 2000Nomor258,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 'r; Nomor4060 2. Undang-Undang Nomor25 Tahun2004tentangSistemperencanaan Pembangunarr (Lembaran Nasional NegaraRepublikIndonesia Tahun 2004Nomor104,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421); 3. Undang-Undang Nomor32 Tahun2004tentangpemerintahan Daerah (Lembaranllegara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubahterakhirdenganUndangUndang Nomor12Tahun2008tentangperubahan KeduaatasUndangUndangNomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor48,14);
4 . Undang-Undang Nomor33 Tahun2004tentangperimbangan Keuangan pemerintahan AntaraPemerintah Pusatdan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438); 5 . Undang-Undang Nomor40 Tahun2004tentangSistemlaminanSosial (Lembaran Nasional NegaraRepublik Indonesia Tahun2004Nomor150, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4456); 6 . Undang-Undang Nomor11 Tahun2009tentangKesejahteraan Sosial (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967); 7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayananpublik (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038); B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2011Nomor82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia N o m o5r 2 3 5 ) ; 9 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2011 Nomor83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5232); 1 0 .PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan SosialBagi Faklr Miskin(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun1981Nomor59,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3206); 1 1 .PeraturanPemerintah Nomor 5B Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 1')
Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun2012tentangPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Lembaran NegeraRepublik Indonesia Tahun2012 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5294); PeraturanPresidenNomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan danPenyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
t 4 . PeraturanPresidenNomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. ..t,
persetujuan Dengan Bersama DEWAN PERWAKILAN MKYATDAEMHPROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAEMH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO BABI KETENTUAN UMUN4 Pasal1
DalamPeraturan Daerahini,yangdimaksud dengan: 1. DaerahadalahProvinsi Gorontalo. 2. Pemerintah DaerahadalahGubernur, BupatiatauWalikota danperangkat daerahsebagal unsurpenyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalahGubernur Gorontalo. 4. DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnya disingkatdengan DPRDadalahDPRDProvinsi Gorontalo. 5. Miskin adalah kondisidimana seseorangtidak mampu memenuhi kebutuhan standarhiduppanganminimaldenganindikatoryangtelah ditetapkan, diantaranya pangan,sandang, kebutuhan papan,pendidikan yang ditandaidengankartu identitaskeluarqamiskin dan kesehatan Provinsi Gorontalo. 6. Kemiskinanadalah suatu kondlsi sosial ekonomi seseorangatau sekelompokorang yang tidak terpenuhihak-hak dasarnyauntuk mempeftahankan danmengembangkan yangbermartabat. kehidupan 7. Keluarga adalahsuami,istri,anak-anak yangbelumkawintermasuk anak tiri, anak angkat,orangtua/metua,kakek,nenek,dan merekayang secarakemasyarakatan menjaditanggungjawab kepalakeluarga yang tinggalsaturumah. B. Wargamiskinadalahorangmiskinsesuaikriteriayangtelahditentukan danberdomisili di Gorontaloseta memiliki fip dan/atauKartuKeluarqa Provinsi Gorontalo. 9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalahsuatuupayayangdilakukan olehpemerintah daerahuntukmengatasi/menanggulangi kemiskinan. --\.,/1
10'strategipenangurangan Kemiskinan yangseranjutnya Daerah disingkat SPKD adalahDokumen rimatahunan yangberisistrategi danKebijakan yang dapat mempercepatpencapaiantujuan dan sasaran penan99utangan kemiskinan di provinsi Gorontalo. perangkat 11'satuanKeqa Daerah yangseranjutnya disingkat sKpDadarah perangkat daerahdi lingkungan pemerintah daerahsebagaiunsur pembantu gubernur dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah. penanggurangan 12'Tim Koordinasi provinsiGorontaro Kemiskinan yang provinsi selanjutnya disingkat rKpK Gorontalo adalah forumlintaspelaku di ProvinsiGorontalosebagaiwadah koordinasipenanggulangan kemiskinan yangdipimpin olehWakilGubernur danbetanggung jawab kepada Gubernur. 13.PemangkuKepentingan adalah kelompokatau individu yang dukungannya diperlukan demikesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat. BABII AZAS, TUJUAN, VIS],I'4ISIDANRUANG LINGKUP Bagian Kesatu AzasdanTuiuan Pasal 2 Penanggulangan kemiskinan di provinsi Gorontalo berdasarkan azasadildan merata,partisipatitdemoktratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, percaya saling yangmenciptakan rasaamandankeberlaniutan. Pasal 3 Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk: a. menjamln perlindungan danpemenuhan hak-hak dasarwarqamiskin: b. mencegah kebodohan; c. mencegah keterbelakangan kualitas sumber dayamanusia; penurunan d. mempercepat jumlahwargamiskin; e. meningkatkan partisipasi masyarakaU dan f. menjaminkonsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergipemerintah Provinsi, Pusat, danKabupaten/Kota dalampenanggulangan kemiskinan.
4
Bagian Kedua VisidanMisi Pasal 4 (1) Visi dari penanggulangan kemiskinan adalahpercepatan penurunan provinsi angkakemiskinan di wilayah Gorontalo. (2) Misipenanggulangan kemiskinan adalah sebagat berikut : a. mewujudkankesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan perhatian utamapadatenruujudnya peningkatan kebutuhan dasar yaitupangan, papan, sandang, pendidikan dankesehatan; b. mendorongwarga miskin untuk berperanserta aktif dalam pemDan9unan dan memberikankesempatan berusahaseta dukungan permodalan; c, melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensisumber kesejahteraan sosial, bantuan danrehabilitasi sosialsertarehabilitasi sosiarsertaperrindungan dan jaminansosiaruntukmewujudkan kesejahteraan yang memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi jasmani, kebutuhan rohani dansosial sebaik-baiknya; d. meningkatkan ekonomiwarga miskindenganmengembangkan ekonomi kerakyataan merarui usahaekonomi merarui usahaekonomi produktif,pemanfaatan teknologitepat guna, peningkatan pemDercayaan usahamikro,kecildan menengah yangditunjang denganpenguatan peranlembaga keuangan mikrodan lembaga perkreditan desa yang bertumpupada mekanisme pasaryang berkeadilan, padaagribisnis berbasis dansumber dayamanusia yang produktif,mandiritanpa ketergantungan pada pihak lain dan pemerlntah. Bagian Ketiga R u a nLgi n g k u p Pasal 5 R u a nlgi n g k uppe n a n g g u l a nkgeamni s k i nm an eliputi: a. identifikasi wargamiskin; b. indikator kemiskinan; c. penyusunan strategi danprogram; d. pelaksanaan danpengawasan; dan e. peransertamasvarakat.
BABIII IDENTIFIKASI WARGA N4ISKIN Pasal6 Identifikasi wargamiskindilakukan melaluipendataan oan penerapan warga provinsi miskin oleh pemerintah Gorontalodan/atau dirakukanoreh pemerintah daerahkabupaten/kota.
Pasal 7 (1) Pendataan wargamiskindilakukan berdasarkan kriteria yangmengacu padaindikator kemiskinan secara menyeluruh yangdilaksanakan setiap3 ( t i g at)a h u n . (2) Kriteria wargamiskinsebagaimana padaayat(1) ditetapkan dlmaksud dengan Peraturan Gubernur. (3) Jangka waktusebagaimana padaayat(1) dikecualikan dimaksud apabila terjadisituasi dankondisi teftentuyangsecara langsung maupun tidak tangsung mempengaruhi datakemiskinan melalui verifikasi danvalidasi ulangdi bawahkoordinasi TKPK. (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), sebelum ditetapkan padatempatpengumuman diumumkan di masing-masing desa/kelurahan untukmemperoleh masukan darimasvararat. (5) Hasilpendataan padaayat(4)ditetapkan sebagaimana dimaksud dengan KeputusanGubernurdan ditempatkandalam sistem informasi p e n a n g g u l a nkgeamni s k i n a n . (6) Penetapan wargamiskinsebagaimana padaayat(6) menjadi dimaksud dasarpenyusunan penanggulangan strategi danprogram kemiskinan. P a s aBl (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalampasal6, dilaksanakan oleh SKPDyang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. (2) Hasilpendataan padaayat (1) harus tepat, sebagaimana dimaksud akurat, independen, danakuntabel. (3) Pemerlntah daerahmelaluiSKPDterkaltdapat melakukankerjasama denganperguruantinggi,lembagaswadayamasyarakat, dan instansi lainnya.
BABIV INDIKATOR KEMISKINAN Pasal 9 Indikatorkemiskinan darampenanggurangan kemiskinan adarahberbasis kearifan lokalGorontalo dengan indikator sebagai berikut: a. luaslantaibangunan tempat tinggal kurang dariB m2perorang; jenis b. rantaibangunan tempattinggar terbuatdarirantaitanah/bambu/ kayumurahan; c. jenisdinding tempattinggal terbuatdaribambu/rumbia/kayu berkualitas rencan; d. tidakmemiliki fasiritas buangair besar/bersama-sama denqanrumah t i n g g al al i n ; e. sumber penerangan tidakmengunakan listrik; f. sumber airminumberasar darisumur/mataairtidakterrindungi/ sungai/ a i rh u j a n ; 9. nanyamengkomsumsi daging/ susu/ayamsatukalidalamseminggu; h. hanyamembeli satustelpakaian barudalamsetahun; r. nanyasanggup makan satu/duakalisehari; j. tidaksanggupmembayar biayapengobatan poliklinik dl puskesmas/ pemerintah; k. sumberpenghasilan rumahtanggaadarah petanidengan ruasrahan0,5 ha, buruhtani, nelayan, buruhbangunan, buruhperkebunan, atau pekerjaan lainnya pendapatan dengan dibawah Rp300.0OO-perburan dan ataumemiliki pendapatan gariskemiskinan; di bawah l. pendidikan tertinggi kepala rumahtangga tidaksekolah/ tidaktamatSD/ hanyaSD; m. Tidakmemiliki tabungan/ yangmudahdijuardengan barang niraiminimal Rp 500.000sepertisepedamotor,emas,ternak,kapalmotor,atau barang modallainnya; n. Karakteristik wirayahaksesperayanan adarahperkotaan, perdesaan/ pesisir. Pasal10 Warga masyarakatyang telah ditetapkansebagai keluarga miskin sebagaimana dimaksuddarampasar6 dan terahsesuaidenganindikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalampasalB akandimasukkan dalam databasependuduk miskinprovinsi Gorontalo.
BABV PENYUSUNAN STMTEGI DANPROGMM PENANGGULANGAN KEMISKINAN P a s a1l1 (1) Pemerintah daerahwajibmenyusun Dokumen strategipenanggurangan Kemiskinan. (2) SPKDmerupakan dokumen yangberisistrategi dankebijakan serama 5 ( l i m at)a h u n . (3) Penyusunan penanggulangan Strategi Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan denganseluruhpemanqku kepentingan. (4) strategipenanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi pedomanpenyusunan programpenanggutangan kemiskinanpada setiap Satuan Kerja perangkatDaerahyang pelaksanaannya dikoordinasrkan denganpemerintah pusat/kementerian danlembaga, dankabupaten/kota seprovinsi Gorontalo. BABVI PELAKSANMN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu penanggulangan Strategis Kemiskinan Pasal 12 (1) Strategispenanggulangan kemiskinanmerupakanupaya untuk nreningkatkan kemampuan diri sendiri,secarasosialdan ekonomi masyarakat miskinyangdituangkan penanggulangan dalamStrategis Kemiskinan Daerah. (2) Upayauntukmeningkatkan kemampuan diri sendiriyangdituangkan penanggulangan dalam Strategis KemiskinanDaerah harus memperti mbangkan danmemperhati kanisukesetaraan gender. (3) strategisPenanggurangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandenganpendekatan kebutuhandasar, ketenaga kerjaan, ekonomi rakyat, daninfrastruktur melalui : a. bantuan produksi sarana danpangan; b, bantuan penunjang biayapendidikan;
c. d. e. f. g.
Dantuan penunjang biayakesehatan dankeluarga berencana; perumahan; bantuan akses airbersih dansanitasi; penerangan/ akses listrik; peningkatan bantuan ketrampilan; h. bantuan modalusaha produktif; ekonomi r. bantuan perlindungan rasaaman;dan kematian; J. santunan k. bantuan akses informasi. (4) Pemberian bantuan rangsung kepada wargamiskinharusterkoordinasi, dan terkendali serta dlpertanggungjawabkan oleh pelaksana tugas dengan caraberbentuk raporan terturis danbukti-bukti tandapenerimaan dariwargamiskin ataspenyerahan bantuan. (5) uukti-bukti penyerahan bantuan harusdilaporkan dandiserahkan kepada c;ubernur atau pejabatyang ditunjuksebagaibagiandari laporan pertanggungjawaban Gubernur. (6) Dalamhaldipandang perruGubernur pejabat merarui yangditunjuk dan disetaipihakpenegak hukumdapatmerakukan pengecekan atasraporan yangditerima secara langsung kepada wargayangmenerima bantuan.
Bagian Kedua Bantuan Sarana Produksi danpangan Pasal 13 (1) Program bantuan saranaproduksi dan pangansebagaimana dlmaksud dalamPasal 12ayat(3) hurufa dapatdilaksanakan melalui : a. pemberian pembelian subsidi yangaman,sehat,utuh bahanpangan d a nh i g i e n i s ; b. pemberian langsung yangdibelidariprodusen bahanpangan resmi dengan hargastandar di pasaran danterjamin kualitas barangnya. (2) Pemberian produksi bantuan sarana danpangan sebagaimana dimaksud p a d aa y a t( 1 )d i b e r i k apna l i nsge d i k1i t( s a t uk) a l di a l a m 1 ( s a t ut)a h u n . (3) Tatacaradanpersyaratan pelaksanaan program bantuan produksi sarana dan pangansebagaimana dimaksudpada ayat (1) diaturdengan Peraturan Gubernur.
Bagian Ketiga Bantuan Dendidikan Pasal14 (1) Programbantuanpendidikan sebagaimana dimaksuddalam pasal12 ayat(3) hurufb adalahupayapemberian bantuanbiayapendidikan bagi anak keluargamiskinyang menempuhpendidikan dari tingkattaman kanak-kanak sampaiperguruan tinggidanataubantuanoperasional bagi lembaga pendidikan yangmenampung anakkeluarga miskin. (2) Tata carapersyaratan pelaksananan programbantuanbiayapendidikan bagiwargamiskindiaturtersendiri dalamperaturan daerah. Bagian Keempat Bantuan Kesehatan danKeluarga Berencana
)asal15 (1) Programbantuankesehatan dan keluargaberencana sebagaimana dimaksud dalamPasal12 ayat(3) hurufc adalahupayapemberian pelayanan bantuan kesehatan danpengobatan bagikeluarga miskin -lata (2) pelaksananan carapersyaratan program pelayanan kesehatan bagi wargamiskin diaturtersendiri dalamperaturan daerah. Bagian Kelima Bantuan Perumahan pasal16 (1) Program bantuanperumahan sebagaimana dimaksud dalampasal12 a y a (t 3 ) h u r u f db e r u p a : a. penyediaanperumahan; perbaikan b, bantuan rumah; dan ,:. bantuan pemukiman. sarana danprasarana (2) Tatacaradan persyaratan pelaksanaan programbantuanperumahan sebagaimana padaayat(1)diaturdengan peraturan dimaksud gubernur.
10
Bagian Keenam Bantuan AirBersih danSanitasi Pasal 17 (1) Program pemberian aksesair bersih dansanitasi sebagaimana dimaksud dalamPasal12ayat3 hurufe berupa penyediaan rayanan air bersih dan sanitasi. (2) Tatacaradanpersyaratan peraksanaan program penyediaan rayanan air bersihdansanitasi sebagaimana dimaksud padaayat(1) diaturdengan peraruran gubern ur. Bagian ketujuh penerangan Bantuan Akses Listrik Pasal 1B (1) Programbantuanpenerangan ristriksebagaimana dimaksuddaram Pasal 11ayat3 huruff berupa pemasangan sambungan listrikkerumah_ rumahtangga miskin. (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pemasangan sambungan ristriksebagaimana padaayat(1) diaturdengan dimaksud peraturan guDernur. Bagian Kedelapan peningkatan Bantuan Ketrampilan Pasal 19 (1) Program peningkatan bantuan ketrampilan sebagaimana dimaksud daram Pasal 12ayat3 hurufg meliputi: a. bantuanpelatihan keterampilan jenisdanjenjang dalamberbagai p e l a t i h adna; n b. bantuan pengelolaan/manajemen bimbingan usaha. (2) Setiap wargamiskin hanya diperbolehkan mengikuti minimal 2 (dua)jenis pelatihan dansetiap keikutsertaan pelatihan diberikan pelatihan. sertifikat (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana padaayat(2) dimaksud diberikan sampai trampil danmandiri. (4) Pemerintah daerahmemfasilitasi pengembangan keterampilan dan usananya.
11
(5) Program bantuanpeningkatan keterampilan wajibdilaksanakan secara periodik. (6) Tatacaradan persyaratan peraksanaan program peningkatan bantuan keterampilan sebagaimana padaayat(1),ayat(2) danayat(3) dimaksud diaturdengan peraturan gubernur. Bagian Kesembilan Bantuan Modal Usaha Pasal 20 (1) Program bantuan modarusahasebagaimana dimaksud darampasar12 ayat(3) hurufh diselenggarakan dalamrangka memberikan kemudahan bagiwargamiskindan/atau kelompok wargamiskinuntukmendapatkan modal bagi kegiatanusahanyasehinggadapat meningkatkan penghasilannya. (2) Bantuan modalusahasebagaimana padaayat(1) diberikan dimaksud dalambentuk: a . b a n t u adna n a ; b. pinjaman danabergulir; c. bantuan kemudahan akses kreditdi lembaga keuangan; dan prasarana d. sarana usaha. (3) Pemerintah daerahmemprioritaskan pemberian bantuanmodalusaha bagi warga miskin yang telah mengikutipelatihanketrampilan sebagaimana dimaksud dalampasal19. (4) Tatacaradanpersyaratan pelaksanaan program bantuan modalusaha sebagaimana padaayat(2)diaturdengan dimaksud peraturan gubernur. Bagian Kesepuluh Bantuan Perlindunqan RasaAman p a s a2l 1 (1) Bantuanperlindungan rasaamansebagaimana dimaksud dalampasal12 ayat(3) hurufi diselenggarakan dalamrangkamemberikan kemudahan bagiwargamiskinataspemenuhan hakrasaamar,, (2) Pemberian bantuanperlindungan rasaamansebagaimana pada dimaksud ayat(1) diberikan dalambentukbantuan:
t2
a. pelayanan administrasi kependudukan; b, penyelesaian konfliksosial; c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anaK;oan d. fasilitasi bantuanhukum, (3) Tata caradan persyaratan peraksanaan programbantuanperrindungan rasaamansebagaimana padaayat(2) diaturdenganperaturan dimaksud gubernu r.
Bagian Kesebelas Santunan Kematian pasal22 (1) Bantuan santunan kematian bagiwargamiskinsebagaimana dimaksud dalamPasal 12ayat(3) hurufjdiselenggarakan dalamrangka membantu penyelengga raan/pem ulasa ran jenazah. (2) Pemerintah daerahmemberikan santunan kematian bagiwargamiskin sesuaidata yang dltetapkan oleh keputusan gubernursebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat(6). (3) Tata cara persyaratan dan besarnya santunan akan diaturdengan peraturan guDernur. Bagian Keduabelas Bantuan Akses Informasi pasal23 (1) Bantuan aksesinformasi sebagaimana dlmaksud dalampasal12 ayat3 huruf k diselenggarakan dalamrangkamemberikan aksesinformasi penanggulangan untukmempercepat kemiskinan. (2) Tatacarapelaksanaan pemberian bantuan aksesinformasi akandiatur peraturan gubernur, dengan
IJ
Bagian Ketigabelas pelaksanaan Pasal24 (1) Pelaksanaan penanggurangan kemiskinan dilaksanakan secarabertahao. terpadu,dan konsisten sesuaiskalaprioritas denganmempertimbangkan kemampuan sumberdaya pemerintah Daerahdan kebutuhanwarqa miskin. (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan olehSKpDyang mempunyai kewenangan melaksanakan tugaspokokdan fungsisesuai programsebagaimana dimaksud dalampasal12. (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan olehTKpK. (4) Pemerintah daerah,masyarakat dan keluargaberkewajiban turut serta jawabterhadap bertanggung pemenuhan hakwargamiskinsebagaimana dimaksud dalamPasal12. (5) Pemerlntahdaerah berkewajiban menanggulangi kemiskinansecara berkelanjutan. (6) Masyarakatberkewajibanuntuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dankepedulian terhadap wargamiskindi llngkungannya. (7) Keluargaberkewajiban terhadappemenuhankebutuhandasar dan peningkatankesejahteraan anggota keluarganya. BABVII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI GORONTALO Pasal 25 (1) TKPKdibentukdalamrangkaefektivitas dan efisiensipenanggulangan kemiskinan gubernur. dengankeputusan (2) TKPKsebagaimana dimaksudpadaayat (1) terdiridari SKPDterkait, dunia usaha,perguruantinggi,Organisasi (ORNOp) Non Pemerintah seta pemangku kepentingan lainnya. (3) TKPK mempunyaitugas melakukanlangkah-langkah konkrit untuk pengurangan jumlahpendudukmiskinmelaluikoordinasi mempercepat penyusunan dan sinkronisasi penajamankebijakan dan pelaksanaan p e n a n g g u l a n gk a en miskinan.
t4
(4) Untukmelaksanakan tugassebagaimana dimaksud padaayat(3),TKPK menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dansinkronisasi penyusunan danperaksanaan penaiaman kebijakan penanggulangan kemiskinan; D. pemantauanpelaksanaan penanggulangan kemiskinansesuai karakteristik danpotensi daerah; dan c. evaluasi danlaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
BABVIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
)asal26 Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, pemerintahdaerah membangunsistem monitoringdan evaluasiyang rerpa0u.
vasatI / Tim Koordinasi provinsiGorontalo Penanggulangan Kemiskinan melakukan koordinasi pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan, pengawasan, monitoring dan
evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan p e n a n g g u l a n gk a en miskinan.
pasal28 TKPK menyampaikanLaporan Tahunan pelaksanaanprogram Penanggulangan Kemiskinan percepatan kepada Gubernur danTim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNp2K) melalui Menteri Dalam Neqeri.
If
BABIX PEMBIAYMN Pasal 29 Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari pusat; a. Pemerintah provinsi; b. Pemerintah c. Pemerintah daerah kabupaten/kota; d. Kewajiban tanggungjawabsosial Perusahaan/Corporate Social (CSR)swastamaupunBUMN/BUMDyang berusaha Responslbility di daerah;
e. masyarakat; dan/atau f. Sumberdanalainnya yangsahdantidakmengikat. BABX PERANSERTAN4ASYARAKAT
pasal 30 (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untukberperan aktif dalampenanggulangan kemiskinan pemerintah baikyangdilaksanakan pusat,pemerintah provinsi, pemerintah daerahmaupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaKsanaan/ pengawasan, monitoring danevaluasi. (2) lvlasyarakat sebagaimana padaayat(1) meliputj dimaksud perorangan, keluarga,kelompok, organisasl sosial,yayasan,lembagaswadaya masyarakat,organlsasi profesi, pengusaha,dan organisasi kemasyarakatan. (3) Duniausahadanduniaindustri berperan sertadalampenyediaan dana dan/ atau barangdan/ ataujasa untukpenanggulangan kemiskinan peruvujudan jawabsosial. sebagai daritanggung (4) Program penanggulangan yangdilakukan kemlskinan olehmasyarakat, d u n i au s a h da a nd u n i ai n d u s tsr ei b a g a i m adni m a a k s upda d aa y a (t 1 )d a n ayat
(3)
wajib
diselaraskan dengan strategi dan
program
penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi denganTKPK.
.-i IO
BABXI KETENTUAN PENUTUP p a s a3l 1 Peraturan Daerahini muiaiberlakupadatanggaldiundangkan, Agarsetiaporangmengetahuinya, peraturan memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah provinsi Gorontalo.
Ditetapkan di G padatanggal
dGUBE
USLIHABIBIE
Diundangkan dj GoIOnt_alo ^_'l_
t__^^^l
P O U O L O rr g g d l
-_i
.i _-
SEKRETARIS DAERAHPRO
PEN4BINA UTAMA N I P .1 9 6 2 1 1 2119 8 5 0 23 0 0 1 LEIvIBAMN DAEMHPROVINSI GORONTALO TAHUN 2013NOMOR :.;
t7
PENJELASAN ATAS PEMTURAN DAEMHPROPINSI GORONTALO NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO I. UT\4UM Kemlskinanmerupakanpermasarahan bangsa yang mendesakdan memerlukan langkah-langkah penanganan danpendekatan yangsistemik, terpaou dan menyeluruh. Dalamrangkamemenuhi hak-hakdasarwarganegarasecara layak,diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif danaplikatif. Kemiskinan terjadikarenakemampuan masyarakat pelakuekonomitidak sama,sehingga terdapat yangtidakdapatikutsedadalamprosespembangunan masyarakat atau menikmati pembangunan. hasil-hasil Kemiskinan menjadl salahsatuukuranterpenting untukmengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.Sebagaisuatu ukuranagregat,tingkat kemiskinan di suatuwilayah lazimdigunakan untukmengukur tingkatkesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salahsatutemautama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalanpembangunan acapkalidiukur perubahan berdasarkan padatingkat kemiskinan. Untukmelakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputipenetapan sasaran,perancangan dan keterpaouan pr0gram/m0nitoring dan evaluasi, sertaefektifitas perludilakukan anggaran, penguatan kelembagaan di tingkatdaerahyang menangani penanggulangan kemiskina n. peraturan presiden Dengantelahdiberlakukannya Nomor15 Tahun2010 peraturan tentangPercepatan Penanggulangan Kemiskinan dan lvlenteri Dalam penanggulangan Negeri Nomor42 Tahun2010tentang Tim Koordinasl Kemiskinan presiden peraturan Provinsi danKabupaten/Kota, makaPeraturan dan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagiDaerah penanggulangan dalammenangani kemiskinan. Dalamrangkamemberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandangperlu membentukperaturanDaerah tentanq Penanggulangan Kemisklnan di Provinsi Gorontalo. Adapunasas yang dlgunakansebagaldasar dalam penanggulangan kemiskinan meliDuti : a. asasadil dan merata; l.
-^^^--!:^:--!:r. u. o>o) pdrusrpdL ,
c. asasdemokratis; d. asaskoordinatif/keterpaduan;
18
e. asastetib hukum; f. asassallngpercaya yangmenciptakan rasaaman; g. asasmanfaat; dan h. asaskeberlanjutan. Sedangkan tujuanpenanggulangan kemiskinan di daerahantaralain: perlindungan a. menjamin danpemenuhan hak-hak dasarwargamiskin; b. meningkatkankapasitasdan mengembangkan kemampuandasar serta kemampuan berusaha wargamiskin; c, memperkuat peranwargamiskindalampengambilan keputusan publik kebijakan yangmenjamin penghargaan, perlindungan, danpemenuhan hak-hak dasar; d. mewujudkankondisi dan lingkunganekonomi, politik dan sosiar yang memungkinkan warga mlskindapat memperoleh kesempatan seluas-luasnyi pemenuhan dalam hak-hak dasar dan peningkatantaraf hidup secara berkelanjutan; dan penurunan jumlahwargamiskin. e. mempercepat II. PASAL DEMIPASAL Pasal1 Cukupjelas Pasal2 Yangdimaksud dengan"adildan merata"adalahpenanggulangan kemiskinan diselenggarakan sebagaiusahabersamaharus meratadi semualapisan masyarakat dandiseluruh daerahterkait,dimanasetiapmasyarakat di daerah berhak memperolehkesempatan berperandan menikmatihasil-hasilnya secara adil. Yang dimaksud dengan "partisipatif"adalah masyarakatbisa ikut menyampaikan berupagagasan, idedansaransecaralangsung maupuntidak yangberkaitan langsung penaggulangan dengankebijakan kemiskinan. Yang dimaksuddengan"demokratis"adalah kebijakanpenanggulangan kemiskinandilakukandengan semangatkekeluargaan yang bercerikan gotong-royong, kebersamaan/ persatuan dan kesatuanmelaluimusyawarah untukmencapai mufakat. Yang dimaksud dengan "koordinatif/keterpaduan" adalah upaya penanggulangan kemiskinanharus ada koordinatif/keterpaduan antara pemerintah indlvidu, masyarakat, daerah. Yang dimaksud dengan "tedib hukum" adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan setiapmasyarakat dan pemerintah harustaat padahukumyangberintikan keadilan dan kebenaran, sertamenegakkan dan m e n i a m ikne D a s t i ah nu k u m .
19
Yangdimaksud "salingpercaya dengan danmenciptakan rasaaman"adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengansemangat percaya saling dankebersamaan untukmenciptakan rasaaman. Yang dlmaksuddengan "manfaat"adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemisklnan harus memberimanfaatbagi peningkatan kualltas hidupwargamiskin. Yangdimaksud dengan"keberlanjutan" adalahdalammenyelenggarakan penanggulangan kemiskinandilaksanakan secara berkesina mbungan, sehingga tercapai kemandirian. Pasal 3 jelas Cukup Pasal 4 C u k ujpe l a s Pasal 5 jelas Cukup Pasal 6 C u k ujpe l a s Pasal 7 C u k ujpe l a s Pasal B C u k ujpe l a s Pasal 9 jelas Cukup P a s a1l0 jelas Cukup P a s a1l1 jelas Cukup Pasal 12 jelas Cukup P a s a1l3 jelas Cukup Pasal 14 jelas Cukup Pasal 15 jelas Cukup 20
Pasal 16 jelas Cukup Pasal 17 jelas Cukup Pasal 1B jelas Cukup Pasal 19 jelas Cukup Pasal 20 jelas Cukup Pasal 21 jelas Cukup Pasal 22 C u k ujpe l a s Pasal 23 jelas Cukup Pasal 24 jelas Cukup Pasal 25 jelas Cukup Pasal 26 jelas Cukup Pasal27 C u k ujpe l a s Pasal 28 jelas Cukup Pasal 29 jelas Cukup Pasal 30 jelas Cukup Pasal 31 jelas Cukup TAMBAHAN LEMBAMNDAEMH PROVINSIGORONTALO NOIV]OR.
21 .--,
