GUBERNUR GORONTALO PEMTURANGUBERNUR GORONTALO NOMOR59 TAHUN2010 TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA MUTATISMUTANDISPEMTURANMENTERIDALAMNEGERI NOMOR25 TAHUN2O1O TENTANG PENGHTruNGAN DASARPENGENMN PA]AK KENDARMNBERIVIOTOR DANBEABAUKNAMAKftNDARMNBERTVIOTOR
GUBERNUR GORONTALO, Menimbang : a. bahwadalamrangkapelaksanaan Pasal17 Ayat 1 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan DasarPengenaan PajakKendaraan Bermotor dan BeaBalikNamaKendaraan Bermotor, makauntukefeKifitasnya perlu memberlakukan secara mutatis mutandis peraturan MenteriDalamNegeriNomor25 tahun2AL0; pertimbangan b. bahwaberdasarkan pada sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkanperaturanGubernurtentang peraturan Pemberlakuan se@raMutatisMutandis MenteriDalam NegeriNomor25 Tahun 2010 tentangpenghitungan Dasar Pengenaan PajakKendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun2010. Mengingat
1. undang-undang Nomor38 Tahunr2000tentangpembentukan ProvinsiGorontalo(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2000,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4060); 2. undang-undang Nomor32 Tahun2oo4tentangpemerintahan Daerah,(LembaranNegaraRepubrikIndonesiaTahun za04 Nomor125,TambahanLembaranr NegaraRepublikIndonesia Nomor4437)sebagaimana terahtleberapa kalidiubahterakhir dengan undang-Undang Nomor L2 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatasundang-undang Nomor32 Tahun2oM tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik 'tnnO
3. undang-undang Nomor22Tahun2009tentangLaruLintasdan Angkutan Jalan(Lembaran Negana Repubrik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5025) ; 4. Undang-undang Nomor28 Tahun2009tentangpajakDaerah dan RetribusiDaerah(LembaranNegaraRupublikIndonesia Tahun2009Nomor130,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor50a9); 5. Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2oo7 tentang Pembagian Urusan pemerinllah Antara pemerintah, PemerintahanDaerah provinsi dan pemerintahanDaerah Kabupaten/Kob(Lembaran NegaraRepubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahanl-embaranNegara Republik Indonesia NomoraB\; 6. PeraturanDaerahprovinsiGorontaloNomor1g Tahun zoo2 tentangPajakKendaraan Bermotorr dan Kendaraan di AtasAir (LembaranDaerahprovinsiGororrtalo Tahun 2002Nomor01 SeriB ); 7. PeraturanDaerahprovinsiGorontaloNomor19 Tahun 2oo2 tentangBeaBalikNamaKendaraan Bermotor danKendaraan di Atas Air (LembaranDaerahprov'insiGorontaloTahun zo02 Nomor02 SeriB ); 8. Peraturan MenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor25 Tahun 2010 tentang penghitungan Dasarpengenaanpajak Kendaraan BermotordanBeaBaliklNama Kendaraan Bermotor. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GoRoNTALoTENTANGpEMBERI-AKUAN SECAMMUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DATAMNEGERI NOMOR25 TAHUN 2O1O TENTANGPENGHTruNC'AN DASAR PENGENMN PAJAKKENDARMN BERT\IOIOR DANBEABAuK NAMA KENDERMN BERMOTOR BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
1. KendaraanBermotoradalahsemua kendaraanberodabeserta gandengannya yang digunakandisemuajenis jalan darat dan digerakkanoleh peralatanteknik trerupamotor atau peralatan lainnyayangberfungsi untukmengulnhsuatusumberdayaenergi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraanbermotor yang bersangkutan, termasukalat-alatberat dan alat-alatbesaryang dalam operasinyamenggunakanroda dan motor dan tidak melekat secara permanenserta Kendaraanbermotor yang dioperasikan di air. 2. Kendaraan BermotorAngkutanumum adalahsetiapkendaraan yang digunakanuntuk angkutanbarangdan/atauorangdengan dipungut bayaran. pKB,adalah 3. PajakKendaraan yangselanjutnya Bermotor, disingkat pajakataskepemilikan dan/ataupenguasaan Kendaraan bermotor. 4. BeaBalikNamaKendaraan Bermotor,yang selanjutnya disingkat BBN-KB,adalah pajak atas penyerahanhak milik Kendaraan bermotorsebagaiakibat perjanjiandua pihak atau perbuatan sepihakatau keadaaanyang terjadi karenajual beli, tukar menukar,hibah,warisa n,ataupemasukan kedalam badanusaha. 5. Kendaraan bermotorubahbentukadalahKendaraan yang bermotor mengalami perubaha n teknisdan/ataur sertapenggunaanya. 6. Alat-alathrat dan alat-alatbesaryang bergerakadafahalat-alat berat dan alat-alatbesaryang dalamoperasinya menggunakan rodadanmotordantidakmelekatseclrapermanen. 7. NilaiJual Kendaraan Bermotor,yang selanjutnya disingkatNJKB, adalahHargaPasaran umumatassuatuKendaraan bermotor. 8. HargaPasaranUmum,yang seranjutnya disingkatHpu, adalah hargarata-ratayang diperolehdari berbagaisumberdata yang akurat. 9. TahunPembuatan adafahtahun per,akitan dan/atautahun yang ditetapkanberdasarkanregistrasictan identifikasioleh pihak berwenang. 10.umur rangkalbdyadarahumur kenctaraan bermotordi air yang dihitungdaritahunpembuatan rangka/ body. ll.umur Motoradalahumur motorkendaraan bermotordi air yang dihitungdaritahunpembuatan.
BABII PENGHTruNGAN DANPENETAPAN DASARPENGENMNPKBDANBEIN-KB
Pasal2 Penetapan Perhitungan PajakKendaraan dasarpengenaan Bermotor danBeaBalikNamaKendaraan Bermotor JenisRodaDuayangdirubah bentukataudirakitsedemikian rupa,maliabesarnya nilaijualditambah sebagai berikut: a. Tahunpembuatan 2010sebesar Rp.2!.500.000,b. Tahunpembuatan 2009sebesar Rp.11.000.000,c. Tahunpembuatan 2008sebesar Rp.1..500.000,d. Tahunpembuatan 2007ke bawahsetresar Rp.1.000.000,Pasal3 pajak kendaraanbermotordan bea balik nama Dasarpenggenaan kendaraanbermotorterhadapjenis, rnerekdan tipe yang belum tercantumdalamlampirandan tambahanlampiranPeaturanMenteri DalamNegeriNomor25Tahun2010ditetapkan : a. Untuktahun pembuatanterbarunilai jualnyaditetapkan10 o/o dibawahharga kosong(otr the road) atau ZL,s o/o dibawah perkiraan hargaisi(onthe road). b. untuk tahun pembuatan yang lebih tua nilai juarnyaditetapkan berdasarkan HPUataudenganmembandingkan jenis,merek,tipe, isi,silinder, dantahunpembuatan yangsama. darinegaraprodusen Pasal4 Dasarpengenaanpajak kendaraanberrmotor dan bea balik nama kendaraanbermotorterhadapjenis, rnerek,dan tipe yang telah tercantumdalamlampirandan tambahanlampiranperaturanMenteri DalamNegeriNomor25Tahun2010ditetapkan : a. untuktahunpembuatan lebihbarunilaijualnyaditetapkan dengan o/o penambahan (limapersen)setiaptahundari nilaijual tahun 5 sebelumnya; b. untuk tahun pembuatanlebih tura nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatanterakhirsebagaimana ditetapkandalam lampiran peratunanMenteri Dalam Negeri tersebutdenganpenurunan 5 o/o(limapersen)setiaptahundengan maKimalpenurunan 5 tingkatataudisesuaikan denganHpUyang
Pasal 5 yanglakukanperubahan Untukkendaraan mesinataugantimesin penentuan dasarpengenaan padamerek, PKBdanBllN-KB didasarkan type,mesindantahunpembuatan yangberlaku; terbaru sesuai NJKB Pasal 6 Menugaskan KepalaBadanKeuangan DaerahProvinsi Gorontalo untuk melaksanakan Peraturan ini danmelaporkan hasilnya kepadaGubernur Gorontalo BABIII KETENTUAN PENUTUP Pasal7 Padasaat Peraturan Gubernurini mulaiberlaku,peraturanGubernur pajak Nomor31 Tahun2009tentangPenghiturngan Dasarpengenaan Kendaraan Bermotordan BeaBalikNamaKendaraan BermotorTahun 2009,dicabutdandinyatakan tidakberlakru; Pasal8 Peraturan Gubernur ini mulaiberlaku padatanggar diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernurini denganpenempatannya dalamBeritaDaerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo tanggpl27 lpril
GUSIVAR
Diundangkan di Gorontalo padatanggal 27 April
2010
SEKRFTARIS DAEMHPROVINSIGORONTALO,
PEMBIDfi LFTAMA NIP.195408101971041001 BERITADAEMH PROVINSIGORONTALO TAHUN2O1ONOIVIOR59
2010
