SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL (DNIKS)
Nomor:5/261 /SLL/2007 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
Menimbang:
1.
Bahwa untuk mendorong kepedulian sosial dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial perlu dimasyarakatkan pemberian Piagam Penghargaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kepada perorangan, lembaga atau organisasi di bidang kesejahteraan sosial.
2.
Bahwa untuk pemberian Piagam Penghargaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kepada pihak yang berjasa di bidang kesejahteraan sosiat perlu ditetapkan kategori dan tingkatan penghargaan dan kriteria penerima. Bahwa untuk ketetapan kategori dan tingkatan penghargaan serta kriteria penerima PPKS dan tata cara pemberian penghargaan, perlu disusun pedoman dengan ketentuan-ketentuan melalui Surat Keputusan Ketua Umum DNIKS.
3.
Mengingat: 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DNIKS yang diperbami berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional Tahun 2005 di Bukittinggi. Program Kerja Pengurus Dewan Nasional Indonesia untuk
Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Tahun 2005-2009.
Memutuskan
Menetapkan Pedornan Pemberian Piagam Penghargaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1. Kategori Penerima Piagam Penghargaan Kesejahteraan Sosial (TPKS) terdiri atas: a. Penerima Penghargaan Perorangan yang telah berjasa dalam memimpin Organisasi Sosial atau Organisasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional, Prapinsi dan Kabupaten/Kota, baik yang berbentuk Koordinasi, Federasi, maupun Fungsional Sosial yang disebut Manggala Wira Karya Kesejahteraan Sosial disingkat Manggala Wira Karya Kesos. b. Penerima Penghargaan Perorangan, Lembaga atau Organisasi yang menemukan cara pendekatan, sistem atau inovasi baru dalarn pemberdayaan sosial yang disebut sebagai Manggala Cipta Karya Kesejahteraan Sosial atau disingkat Manggala Cipta Karya Kesos. c. Penghargaan kepada Perorangan yang aktif terjun di masyarakat atau melakukan gerakan di lapangan dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan sosial termasuk penanganan bencana yang disebut sebagai Manggala Krida Karya Kesejahteraan Sosial disingkat Manggala Krida Karya Kesos. d. Penerirna Penghargaan Perorangan, Lembaga atau Organisasi yang rnemberikan bantuan atau sumbangan yang sangat berarti dalam upaya Pernbangunan dan Kesejahtraan Sosial yang disebut sebagai Manggala Dharma Bakti Kesejahteraan Sosial atau disingkat Manggala Dharma Bakti Kesos. Pasal 2. Tingkatan dari kategori penerima Piagam Penghargaan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang ditetapkan dalam pasal 1 dibedakan atas tingkat nasional, regional atau propinsi dan lokal atau kabupaten/kota. Pasal 3. Kriteria Umum untuk menetapkan penerima Piagam Penghargaan Kesejahteraan Sosial masing-masing kategori dan tingkatan diaturdengan ketentuan sebagai berikut: I. Manggala Wira Karya Kesos A. Tingkat Nasional: 1).
Menjabat atau pernah menjabat sebagai ketua/pimpinan organisasi sosial bersifat koordinasi, federasi maupun fungsional tingkat nasional minimal dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih.
2). Selama menjabat sebagai ketua/ pimpinan lembaga / organisasi menunjukkan kepemimpinan yang bisa diteladani dengan prestasi yang diakui masyarakat organisasi sosial nasional. 3). Organisasi yang dipimpin menunjukkan sebagai organisasi yang sehat, memiliki karya nyata dan selama periode kepemimpinannya memperoleh dukungan positif secara luas. B. Tingkat Regional: 1) Menjabat atau pernah menjabat sebagai ketua/pimpinan organisasi sosial bersifat koordinasi, federasi maupun fungsional tingkat propinsi dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih. 2). Selama menjabat sebagai ketua/
pimpinan lembaga/organisasi menunjukkan kepemimpinan yang bisa diteladani dengan prestasi yang diakui masyarakat organisasi sosial propinsi. 3).
Organisasi yang dipimpin menunjukan sebagai organisasi yang sehat, tnemiliki karya nyata dan selama periode kepemimpinannya memperoleh dukungan positif secara luas.
C. Tingkat Lokal: 1). Menjabat atau pernah menjabat sebagai ketua/pimpinan organisasi sosial bersifat koordinasi, federasi maupun fungsional tingkat Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih. 2). Selama menjabat sebagai ketua/ pimpinan lembaga/organisasi menunjukkan kepemimpinan yang bisa diteladani dengan prestasi yang diakui masyarakat organisasi sosial lokal. 3). Organisasi yang dipimpin menunjukkan sebagai organisasi yang sehat, memiliki karya nyata dan selama periode kepemimpinan memperoleh dukungan positif secara luas. Pasal 4 Manggala Cipta Karya Kesos. A. Tingkat Nasional: 1). Menciptakan sistem, pendekatan dan inovasi baru yang menjadi kebanggaan dan dapat diterapkan secara nasional. 2). Hasil ciptaan yang ditemukan atau sistem yang dikembangkan dapat
membantu mengatasi masalah dan dirasakan manfaatnya pada tingkat nasional.
3). Hasil ciptaan yang ditemukan asli dan pantas menjadi menjadi model yang berlaku pada tingkat nasional. B.Tingkat Regional: 1). Menciptakan sistem, pendekatan dan inovasi baru yang menjadi kebanggaan dan dapat diterapkan secara regional. 2). Hasil ciptaan yang ditemukan atau sistem yang dikembangkan dapat membantu mengatasi rnasalah dan dirasakan manfaatnya pada tingkat regional. 3). Hasil ciptaan yang ditemukan asli dan pantas menjadi model yang berlaku pada tingkat regional. C. Tingkat Lokal: 1). Menciptakan sistem, pendekatan dan inovasi baru yang tnenjadi kebanggaan dan dapat diterapkan pada tingkat lokal. 2). Hasi! ciptaan yang ditemukan atau sistem yang dikembangkan dapat membantu mengatasi masalah dan dirasakan manfaatnya pada tingkat lokal. 3). Hasil ciptaan yang ditemukan asli dan pantas menjadi tnodel yang berlaku pada tingkat lokal.
Pasal 5.
I. Manggala Bakti Katya Kesos: A. Tingkat Nasional: 1). Terjun langsung atau menggerakkan kepedulian sosial diperbagai Propinsi dan Kabupaten/kota dan dikenal luas di tingkat nasional.
2). Gerakan yang dilakukan memiliki dampak yang sangat berarti dalam mewujudkan kepedulian dan pembangunan kesejahteraan sosial tingkat nasional. 3). Gerakan yang dilakukan mendorong munculnya relawan baru yang mau berbuat untuk pembangunan kesejahteraan sosial tingkat nasional. B. Tingkat Regional: 1). Terjun langsung atau mengerakkan kepedulian sosial diperbagai Kabupaten dan dikenal luas ditingkat propinsi. 2). Gerakan yang dilakukan memiliki dampak yang sangat berarti dalam mewujudkan kepedulian dan pembangunan kesejahteraan sosial tingkat propinsi/regional. 3). Gerakan yang dilakukan mendorong munculnya relawan baru yang mau berbuat untuk pembangunan kesejahteraan sosial tingkat regional/propinsi.
C.Tingkat Lokal: 1). Terjun langsung atau mengerakkan kepedulian sosial diperbagai Kecamatan dan dikenal luas di tingkat Kabupaten/Kota. 2). Gerakan yang dilakukan memiliki dampak yang sangat berarti dalam fnewujudkan kepedulian dan pembangunan kesejahteraan sosial tingkat Kabupaten/Kota. 3). Gerakan yang dilakukan mendorong munculnya relawan baru yang mau berbuat untuk pembangunan kesejahteraan sosial tingkat lokal. Pasal 6 IV. Manggata Dharma Bakti Kesos A.Tingkat Nasional: 1). Menjadi donatur tetap atau memberikan bantuan yang sangat berarti bagi organisasi sosial tingkat nasional secara kontinue selama 3 tahun atau lebih. 2). Bantuan yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan diluar masalah pembangunan kesejahteraan sosial sumbangan. 3). Bantuan yang diberikan tidak ditujukan untuk memperolah imbalan langsung dari organisasi sosial yang dibantu. B. Tingkat Regional: 1). Menjadi donatur tetap atau memberikan bantuan yang
sangat berarti bagi organisasi sosial tingkat Propinsi secara kontinue selama 3 tahun atau lebih. 2). Bantuan yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan diluar masalah pembangunan kesejahteraan sosial
3). Bantuan yang diberikan tidak ditujukan untuk memperolah imbalan langsung dari organisasi sosial yang dibantu. C.Tingkat Lokal: 1).
Menjadi donatur tetap atau memberikan bantuan yang sangat berarti bagi organisasi sosial tingkat Kabupaten/Kota secara kontinue selama 3 tahun atau lebih.
2)-
Bantuan yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan diluar masalah pembangunan kesejahteraan sosial
3).
Bantuan yang diberikan tidak ditujukan untuk memperolah imbalan langsung dari organisasi sosial yang dibantu.
Pasal 7 Tata Cara Pemberian Penghargaan
Untuk penetapan penerima Piagam Penghargaan Kesejahteraan Sosial masing-masing kategorti dan tingkatan, Ketua Umum dibantu oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut: A.Tingkat Nasional 1.
Untuk penetapan penerima Piagam Penghargaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional dibentuk Panitia
Pemilihan Penerima Penghargaan Tingkat Nasional atau disingkat Panitia Nasional. 2.
Panitia Nasional terdiri dari 5 (lima) orang anggota, yaitu dari Pengurus DNIKS atau bersama Orsosnas.
3.
Panitia Nasional terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.
4.
Panitia Pemilihan Nasional ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Umum DNIKS.
5.
Panitia Pemilihan memilih calon penerima berdasarkan usulan yang masuk dari berbagai sumber termasuk organ DNIKS dan Orsosnas atau lainnya.
6.
Calon penerima penghargaan setelah diseleksi oleh Panitia Nasional sesuai kriteria diusulkan kepada Ketua Umum untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DNIKS.
7.
Upacara penerimaan dapat dilakukan dalam Acara Tingkat Nasional dan Penyematan Piagam Penghargaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri atau Ketua Umum DNIKS.
B.Tingkat Regional atau Propinsi 1.
Untuk penetapan penerima Piagam Penghargaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tingkat regional dibentuk Panitia Pemilihan Penerima Penghargaan Tingkat Propinsi atau disingkat Panitia Propinsi.
2.
Panitia Propinsi terdiri 5 (lima) orang anggota, yaitut dari Pengurus BK3S dan Orsos Propinsi.
3.
Susunan Panitia Propinsi terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 {tiga} orang Anggota.
4.
Panitia Pemilihan Propinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DNIKS.
5.
Panitia Pemilihan memilih calon berdasarkan usulan yang masuk dari berbagai sumber termasuk organ BK3S dan
Orsos Propinsi atau lainnya. Calon Penerima penghargaan setelah diseleksi sesuai kriteria oleh Panita Propinsi diusulkan kepada Ketua Umum DNIKS untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DNIKS atau Ketua Organisasi yang ditunjuk Upacara penerimaan dapat dilakukan dalam Acara Tingkat Propinsi dan Penyematan Piagam Penghargaan dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua Umum DNIKS atau pejabat lain yang ditunjuk.
C.Tingkat Loka! atau Kabupaten/Kota. 1.
Untuk penetapan Penerima Tanda Penghargaan tingkat lokal dibentuk Panitia Pemilihan Penerima Piagam Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota disingkat Panitia Kabupaten /Kota.
2.
Panitia Kabupaten/Kota terdiri 5 (lima) orang anggota yaitu dari Pengurus K3S dan dari Orsos Kabupaten/Kota.
3.
Susunan Panitia Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.
4.
Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Umum DNIKS.
5.
Panitia Pemilihan memilih calon berdasarkan usulan yang masuk dari berbagai sumber terrnasuk organ K3S dan Orsos Kabupaten/Kota atau lainnya.
6.
Calon penerima penghargaan setelah diseleksi sesuai kriteria, diusulkan oleh Panilia Kabupaten/Kota kepada Ketua Umum DNIKS untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DNIKS atau Ketua Organisasi yang ditunjuk. .
7.
Upacara penerimaan dapat dilakukan dalamAcaraTingkat Kabupaten /Kota dan Penyematan Tanda Penghargaan dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Walikota atau Ketua Umum DNIKS atau Ketua Umum K3S atau pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal 8 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta Tanggal 8 Agustus 2007. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteeaan Sosial.
Prof. Dr. Haryono Suyono
Ketua Umum
Tembusan Yth: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Presiden Rl Wakil Presiden Rl Menko Kesra Rl Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia Menteri Sosial Rl Para Gubernur Ketua Badan Pertirnbangan DNIKS
8. Ketua Lembaga/Organisasi Mitra DNIKS
