GUBERNUR GORONTALO PERATUMN GUBERNUR GORONITALO NOMOR05 TAHUN2011 TENTANG PEMBERDAYMN KEPALARUMAHTANGGAMISKIN/K:EPALA KELUARGA MISKIN MEI.ALUI PENCIPTMN WIRAUSAHABARUPROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN MHMATTUHAN YANG M,AHA ESA Menimbang
:4.
GUBERNUR GORONTALO, bahwa dalam rangka pengurangan angka kemiskinandan penumbuhan, pengembangan Mikro Kecildan Menengah Usaher perkuatan membutuhkan dukungan modalusahamelaluibantuan sosialkemasyarakatan/hibah bagiKepalaKeluargaMiskinpada program penciptaan wirausaha; bahwa program penciptaanwirausaha baru merupakan pemberdayaan usahamikro,kecildanmenengah; peftimbangan bahwaberdasarkan :sebagaimana dimaksud dalam peraturan hurufa danhurufb makaperlumelnetapkan Gubernur Gorontalotentang Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Miskin/Kepala Keluarga Miskinmelalrui Penciptaan wira UsahaBaru Provinsi Gorontalo TahunAnggaran 12011;
Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor38 Tahun2000 tentangpembentukan (Lembaran Provinsi Gorontalo Negerra Republik Indonesia Tahun 2000Nomor258,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2003 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
Nomor1 Tahun2004tentangPerbendaharaan 3. Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun2A04Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 4 . Undang-Undang Nomor32 Tahun2004 tentangPemerintahan
(Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor 125,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4437)sebagaimana telahbeberapa kali diubahterakhirdengan Nomor12 Tahun2008tentangPerubahan Undang-undang atas Nomor32 Tahun2004 tentangPemerintahan Undang-undang (Lembaran Daerah Negara Republikl Indonesia Tahun2008Nomor Lembaran 59,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomora9afl; 5 . Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentangPerimbangan
Keuangan Pusatdan Pemerintahan antaraPemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438). 6. Undang-Undang Nomor20 Tahun21008 tentangUsahaMikroKecil
(Lembaran danMenengah Negara tlepublik Indonesia Tahun2008 Nomor 93, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4866); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor38 Tilhun2007tentangPembagian
UrusanPemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan (Lembaran DaerahKabupaten/Kota NegaraRepublikIndonesia Tahun2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor4737); 8 . Peraturan Presiden Nomor54 Tahun2005tentangTim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan; 9 . Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor4 Tahun2007tentang RencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah Provinsi (Lembaran Gorontalo Tahun2007-2012 Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor4, TambahanLembaranDaerahprovinsi Gorontalo Nomor3); 1 0 .Peraturan DaerahNomor6 Tahun2007tentangpembentukan organisasi danTataKerjaDinas-Dinas DaerahProvinsi Gorontalo (LembaranDaerahProvinsiGorontaloTahun 2007 Nomor6, Tambahan Lembaran Daerah Provin:si Gorontalo Nomor5);
11.PeraturanDaerahNomor3 Tahun 2010 tentangAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah ProvinsiGorontaloTahun Anggaran 2011(Lembaran DaerahtProvinsi Gorontalo Tahun2010 Nomor3), Mernperhatikan : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor304/05/XI12007 tentangTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo. MEMUTUSKAN : Ment-'tapkan : PERATUMNGUBERNURGORONTALC} TENTANGPEMBERDAYMN KEPAI-A RUMAH TANGGA MISKIN/IKEPALA KELUARGAMISKIN MELATUIPENCIPTMNWIRA USAHAI3ARUPROVINSIGORONTALO TAHUNANGGAMN 2011. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 1 . WiraUsaha yangmempunyai adalahseseorang semangat, sikap,
perilakudan kemampuan dalam menangani usaha agar memperoleh manfaat/keuntu ngan. 2 . WiraUsaha Baruadalah seseorang mempunyai yang kegiatan usaha sebelumnya belum menangani userha/mengelola usahanamun produktif,
3 . UsahaMikro adalahusaha produKif milik orang perorangan dan/ataubadanusahaperorangan y'angmemenuhi kriteriausaha mikrosebagaimana diaturdalamundang-undang. 4 . UsahaKeciladalahusahaekonomi prroduKifyangberdirisendiri,
yang dilakukan oleh orangp€ror?ogdfl atau badanusahayang bukanmerupakan anakperusahaan ataubukancabangperusahaan yangdimiliki, dikuasai, ataumenjadi bagianbaiklangsung maupun tidak langsungdari usahameneng;ah atau usahabesaryang memenuhi kriteriausahakecilsebagaimana diaturdalamundangundang. 5 . usahaMenengah adalahusahaekonomiproduKifyang berdiri sendiri,yangdilakukan oleh perorarrgan atau badanusahayang bukanmerupakan anakperusahaan ataucabangperusahaan yang
kekayaan bersihatauhasilpenjualan tahunansebagaimana diatur dalamundang-undang. 6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah,duniausahadan masyarakat secarasinergis iklim dan pengembangan dalam bentuk penumbuhan usaha terhadapusahamikro,kecil dan menengah sehinggamampu yangtangguh tumbuhdanberkembang menjadi usaha danmandiri. 7. Pengembangan adalah upaya y'ang dilakukanpemerintah, pemerintahdaerah, dunia usaha dan masyarakatuntuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengahmelalui pemberianfasilitas bimbinganp,endampingan dan bantuan perkuatan untukmenumbuhkan danmeningkatkan kemampuan dan dayasaingusahamikro,kecildanmenengah. 8. KepalaKeluargaMiskinadalahkepalakeluargayang termasuk yang dikeluarkan dalamdata basekemiskinan oleh BadanPusat StatistikProvinsi Gorontalo atauBadanPemberdayaan Masyarakat DesadanPenanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo. 9. ModalUsaha adalah danayangdimiliki untukmembiayai usahanya. 10.Dinas Provinsi adalah Dinas Koperasi Perindustriandan Perdagangan Provinsi Gorontalo. 11.KepalaDinasadalahKepalaDinas;KoperasiPerindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. BABII MAKSUD, TUJUAN DANSASAFUqN Pasal 2 (1) MaksudPemberdayaan KepalaKeluarga Miskinmelaluipenciptaan wirausahabaruadalah: a. kepalaKeluarga Miskinmempuny'ai usahayangproduKifyang dapatmeningkatkan tarafhidupnya; b. pengembangan usahanyadapat dikategorikan dalam usaha mikro,kecildanmenengah. (2) Tujuandilaksanakan pemberdayaan l(epalaKeluarga Miskinmelalui penciptaan wirausahabaruadalah: pendapatan a. peningkatan Kepala Keluarga Miskin; b. peningkatan kualitas hidupRumah Tangga Miskin;
Pasal3 sasaranpemberdayaan KepalaKeluargaMiskinmelaluipenciptaan wirausaha baruuntuk: a. masyarakat yangtergolong dalamKepala Keluarga Miskin; b. kepalaKeluarga yangprodukif; Miskin c, kepalaKeluargaMiskinyang terdaprat dalamkecamatan Indeks Pembangunan Manusia (IpM) terendahdi provinsiGorontalo dan merupakan wilayah/kecamatan yangbasispengembangan UMKM. BABIII MEKANISME PEIAKSANMN KEGI,ATAN Pasal 4 Mekanisme pemberdayaan Kepala Ketuarga Miskin adalah: a. penyediaan Danayangbersumber darit\pBDdanApBN; program b. sosialisasi pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin; c. identifikasi KepalaKeluarga Miskinyangdilakukan oleh kecamatan yangmenjadi program; sasaran pemberdayaan d. seleksi dariDinasyangmembidangi usahaMikroKecil dan Menengah (UMKM)sekaligus mengusulkan nama-nama yang prioritas menjadi pemberdayaan; e. verifikasiKepalaKeluargaMiskincatonpenerimaBantuanModal usaha oleh pejabat/aparat Dinas Koperasiperindustrian dan Perdagangan ProvinsiGorontalobersamaaparatkecamatan/desa yangmenjadi sasaran; f. penetapan Penerima Bantuan ModalUsaha olehKepala Dinas; g. bimbingan teknisbagiKepala Keluarga yangtelahditetapkan; tvtiskin h. proses penyaluranmodar usaha berrupahibah/bantuan sosial langsung ke rekeningpenerima melaluisurat Keputusan Gubernur Gorontalo; i, pemanfaatan Danaoleh KepalaKeluarga MiskinsesuaiKeputusan Gubernur Gorontalo; i. monitoringdan Evaluasidirakukanoleh camat, Dinas yang membidangi UMKM Kab/Kota danDinasprovinsi.
BAB IV SUMBER DANA Pasal5
(1) sumberDanaberasar dari APBDpnovinsi Gorontaro yangakan dihibahkan kepadakepalakeluarga miskinmelalui Keputusan GubernurGorontalotentang pemberianhibah pada program Penciptaan lklim usahaKecilMenengah yangkondusifdan APBN yangberkenaan. (2) Jumlahdanabantuanmodarusahauntuksetiapanggota Kepara Keluarga Miskin tidakmelebihi Rp.5.000.000,(limajutarupiah) BABV KRITERIA KEPALA KELUARGA MIS;KIN PENERIMA BANTUAN MODAL USI\HA Pasal6 Penerima BantuanModalterhadapanggotaKepalaKeluargaMiskin dapatdi verifikasi dengan kriteria: a. kepalaKeluarga Miskinyang masukdalamdatabasekemiskinan yangbersumber dari BadanPusatStatistik Provinsi Gorontalo atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo; b. kepalaKeluargaMiskinyang memililri Mahyani(RumahLayak Huni); c. kepalaKeluarga Miskinyangmendapat jatah raskin,askeskin dan lain-lain bantuan sejenis; d. kepalaKeluargaMiskinyang memilikisemangatberusaha yang produKifberusaha. tergolong BABVI PROSES PENYALURAN Pasal7 (1) KepafaKefuarga Miskinyangtefahditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing ke Bankterdekat. (2) Penyaluran danaditransfer ke rekening masing,masing melalui Bank provinsiGorontalo terdekatolehPemerintah c.q. BadanKeuangan
(3) Pengadaan barang/kebutuhan modalursaha dilakukan olehpenerima bantuanusahayangdiawasioleh pemerintah Kecamatan, Dinas yangmembidangi UMKM Kabupaten/Kota danDinasprovinsi. BABVII PEMANFMTAN DANA Pasaf B (1) sesuaitujuannya, dana bantuanmodalusahadiberikanuntuk penumbuhan wira usahabaru dan kelangsungan usahayang dimiliki, (2) Bantuanmodal usahadapat memberikan nilai tambah
bagi
kelangsungan hidupmasyarakat Kepalar Keluarga Miskin. BABVIII BIMBINGAN TEKNIK / PE].ATIHIIN Pasal 9 Kepala Keluarga Miskinyangtelahditetapkan menerima bantuanmodal usahawajibmengi kutibimbingan teknily'pelatihan kewirausahaan dalam mengefola danadanusahanya. BABIX MONITORING DANEVALUASI Pasal 10 (1) Monitoringterhadapkerangsungan usaha masyarakatKepala KeluargaMiskindapatdiraksanakan secaraberkalaoleh aparat kecamatan. (2) Evaluasisetiap3 (tiga) burandilaksanakan oleh KepalaDinas Koperasi Perindustrian danperdagangan Kabupaten/Kota. (3) Evaluasi kegiatan dilaksanakan setelah6 (enam)bulanmenerima perindustrian danadari DinasKoperasi provinsi dan perdagangan Gorontalo denganmenyatakan bahwat(epalaKeluarga Miskintelah menjadiwira usahabarudan dapatdikategorikan sebagaiusaha mikro,kecildanmenengah. Pasal 11 BagiKepala Keluarga Miskinyangmenyalafrgunakan dana/modal usaha yangdibuKikan denganhasilevaluasi dariDinasKoperasi, Perindustrian
BABX PENUTUP Pasal12 Peraturan Gubernur ini berlakupadatang,gal ditetapkan. Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya daramBeritaDaerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan cliGorontalo bnrari
Diundangkan di Gorontalo padatanggal $ Febnrari
ZOLI
SEKRETARIS DAEMHPROVINSI GORONTALO,
PEMBINA UTAMA NIP.19540810197104100 BERITADAEMH PROVINSIGORONTALO TAHUN2011 NOIVIOR
2011