GORONTALO GUBERNUR GORONTALO GUBERNUR PERATURAN 2O1O NOMOR11TAHUN TENTANG SEWA DINASOPEMSIONAL KENDARMN 2O1O TAHUNANGGARAN PROVINSI GORONTALO PEMERINTAH DI LINGKUNGAN GORONTALO, GUBERNUR
Menimbang : a. bahwa untuk menunjangkelancaranpelalsanaantugas bagi pejabaVaparatur olehsaranaantaralainkendaraan harusdidukung dinasoperasional; milik Pemerintah kendaraan dinasoperasional karenaterbatasnya dinasoperasional tambahankendaraan Daerahmaka diperlukan proses sewa; melalui pertimbangan dimaksuddalam sebagaimana bahwaberdasarkan tentang Gubernur Peraturan hurufa danhurufb, perlumenetapkan Pemerintah Sewa di Lingkungan KendaraanDinas Operasional 20L0; TahunAnggaran Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Mengingat : 1. Undang-Undang (Lembaran Tahun1984 NegaraRepublikIndonesia Kepegawaian Nomor 55, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia telahdiubahdenganUndang Tahun1984Nomor3041)sebagaimana - UndangNomor43 Tahun 1999 (LembaranNegaraRepublik Negara Lembaran Indonesia Tahun1999Nomor169,Tambahan Republik Indonesia Nomor3890); Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 2. Undang-Undang (Lembaran Tahun2000 Negara Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor 246 TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4060);
Negara Nomor17 Tahun2003tentangKeuangan 3. Undang-undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor47, Nomor4282); Indonesia NegaraRepublik Lembaran Tambahan Nomor 1 Tahun 2,0a4tentang Perbendahraraan 4. Undang-undang Tahun2004Nomor5, Indonesia NegaraRepublik Negara(Lembaran Nomor4355); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 5. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-Undangan IndonesiaTahun zOM Nomor53, TambahanLembaranl'legara IndonesiaNomor4389); Republik dan Nomor15 Tahun2004tentangPemeriksaan 6. Undang-undang NegaraRepublik Negara(Lembaran TanggungJawabKeuangan IndonesiaTahun 2004 Nomor66, TambahanLembaranltlegara Nomor4389); Indonesia Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 7. Undang-Undang Tahun2004Nomor NegaraRepublikIndonesia Daerah(Lembaran Nomor4F,37) Indonesia NegaraRepublik Lembaran 125,Tambahan kali diubahterakhirdenganUndangtelahbeberapa sebagaimana Keduaatas UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Undang-Undang Daerah(LembaranNegaraTahun 2008 Nomor 59, Tannbahan IndonesiaNomor4844); NegaraRepublik Lembaran Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimloangan 8. Undang-Undang Daerah Keuanganantara PemerintahPusat dan Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004 NomqrL26, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor4438); RepublikIndonesiaNomor58 Tahun2005 Pemerintah 9. Peraturan NegaraRepublik Daerah(Lembaran Keuangan tentangPengelolaan Negara Lembaran Tahun2005 Nomor140,Tambahan Indonesia Nomor4578); Republik Indonesia Nomor6 Tahun2006 tentangPengelolaan 10.PeraturanPemerintah (Lembaran NegaraRepublikInrdonesia BarangMilikNegara/Daerah Tahun 2006 Nomor 23 TambahanLembaranNegaraRepublik Nomor46L2); Indonesia
Pedoman 11.KeputusanPresidenNomor 80 Tahun 2003 tentang Negara (Lembaran Pemerintah Barang/jasa Pengadaan Pelaksanaan Lembaran Tahun2003Nomor120,Tambahan Indonesia Republik telahdiubah Nomor4330)sebagaimana Indonesia NegaraRepublik Nomor95 Tahun Presiden kaliterakhirdenganPeraturan beberapa Nomor80 Presiden ketujuhatasKeputusan 2007tentangperubahan Barang lJasaPemerintah; Pelaksanaan Tahun2003tentangPedoman MenteriDalamNegeriNomor7 Tahun2006Standarisasi 12.Peraturan Daerah sebagaimana Kerja Pemerintahan saranadan Prasarana MenteriDalamNegeriNomor11 telah diubahdenganPeraturan Saranadan PrasaranaKerja Tahun 2007 tentang Standarisasi Pemerintahan; Nomor3 Tahun2006tentang DaerahProvinsiGorontalo 13.Peraturan Gorontalo DaerahProvinsi Daerah(Lembaran Keuangan Pengelolaan Tahun2006Nomor03 SeriE); Nomor09 Tahun2009tentang Gorontalo DaerahProvinsi 14.peraturan Tahun pendapatan Gorontalo dan BelanjaDaerahProvinsi Anggaran Tahun2009 DaerahProvinsiGorontalo Anggaran2010 (Lembaran Nomor09). MEMUTUSKAN: TENTANGKENDARMNDINASOPERASIONAL GUBERNUR Menetapkan : PERATURAN TAHUN PROVINSIGORONTALO PEMERINTAH SEWADI UNGKUNGAN 2010. ANGGAMN BABI UMUM KETENTUAN Pasal1 dengan: Gubernuriniyangdimaksud DalamPeraturan daerahyang milik pemerintah Dinasadalahkendaraan 1. Kendaraan dinasterdiriatas kenderaan hanyauntukkepentingan dipergunakan dinas perorangandinas, kendaraandinas operasional/kendaraan jabatandankendaraan dinaskhusus/lapangan.
disebutdengan Sewayangselanjutnya DinasOperasional 2. Kendaraan untukmenunjang sewayangdipergunakan KDO-Sadalahkendaraan tidaktermasukkendaraan tugaspokokdanfungsiSK:PD, pelaksanaan bakterbuka, operasional kendaraan kebakaran, seperti,bus,pemadam mobilPatrolidansejenisnYa' 3. satuan Kerja PerangkatDaerahyang selanjutnyadisingkatSKPD Daerahselakupengguna daerahpadaPemerintah adalahperangkat barang. danPengguna anggaran Daerahyangselanjutnya BarangDaerahadalahSekretaris 4. Pengelola untuk Barangadalahpejabatyangdiberiwewenang disebutPengelola barangdaerahdan melakukan kebijakanpengelolaan menentukan pengelolaan barangdaerah. pembinaan ataupelaksanaan disebutDPASKPDyangselanjutnya Anggaran Pelaksanaan 5. Dokumen dan belanja dokumenyang memuatpendapatan SKPDmerupakan oleh setiap SKPD yang digunakansebagaidasar pelaksanaan pengguna anggaran. BABII PENGGUNMN ASASDANTUJUAN Pasal2 meliPuti: KDO-S Asaspenggunaan tepatsasaran dinasoperasonal kendaraan a. hemat,berartipenggunaan padakegiatan SKPD; dantepatgunauntukdimanfaatkan dandapat KDO-S sesuaidengankebutuhan b. efeKif,beraftipenggunaan yangditetapkan; hasilsesuaidengansasaran memberikan danayangsehematKDO-Smenggunakan c. efisien,berartipenggunaan hematnyauntuk mencapaissaran yang ditetapkandan dapat bkan; dipertanggungjawa hubungan KDO-Stidak mengutamakan d. keadilan,beraftipenggunaan pertemanan, atau kedekatanmelainkanharusadil dan kekerabatan, yangsebenarnya. padakebutuhan berdasarkan Pasal3 tugas,fungsi dalammelaksanakan saranapendukung TujuanKDOsebagai yanghendakdicapaisebagaimana dalamkontrak ditetapkan dan sasaran kinerjaSKPD.
BABIII DANPEMANFAATAN KEBUTUHAN BagianKesatu Kebutuhan 4 Pasal usulan penggunabarangmengajukan (1) Padaawal tahun anggaran, dalam sesuaidenganbebantugasyangakandilaksanakan kebutuhan pengelola barang. kepada tahunberjalan yang dimaksudpada ayat (1) (2) Usulankebutuhansebagaimana barang. olehPengelola dievaluasi Pasal5 (1) SetiapKantor/ Sekretariat / Bidang/ Bagian/ SubDinasI UWDI Dinasminimal1300cc. Kendaraan diberikan UPTB (2) BagiKantor/ Sekretariat / Bidang/ Bagian/ SubDinas/ UPID/ UPTB KDo-s. dapatdiberikan Dinas, Kendaran yangbelummemiliki selainsebagaimana kepadaSKPDdanPejabat (3) KDO-S dapatdiberikan dimaksudpada ayat (2) yang mempunyaibeban kerja yang bersifatstrategisdan atauyangbersitatumumsetelahmendapatkan usulandan pertimbangan pengelola persetujuan barangberdasarkan pengguna barang. (4) KDO-Ssebagaimana dimaksudpada ayat (3) ditetapkandengan Gubernur. Keputusan Kedua Bagian Pemanfaatan Pasal 6 SKPD; kegiatan untukmenunjang (1) KDO-S sepenuhnya dimanfaatkan untukkegiatan SKPDdapatdipinjamkan (2) KDO-Spadamasing-masing Provinsi. yangdilaksanakan olehPemerintah dari satuSKPDke SKPDlain (3) Pemutasian KDO-Stidak diperbolehkan selamamasakontrak. (4) Pengelola dapatmenarikseluruhatausebagian barangsewaKu-waKu dibutuhkan. KDO-S apabila
BABIV TATACARADANSPESIFIKASI PENYEWMN Pasal 7 (1) Pemberian KDO-S sebagaimana dimaksud dalamPasal5 ayat(2) dan ayat(3) dilaksanakan apabila telahtersedia anggaran dalamDPASKPD tahun2010. (2) KDO-Sdisewa dari pihak ketiga yang berbadanhukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barangdan jasa pemerintah. instansi (3) KDO-Syang akan disewadidasarkanpada manfaatkegunaannya yaitu yang bersifatMulti PurposeVehicle(MPV)dengankapasitas penumpang7 (tujuh)orang. Pasal8 (1) Kendaraan yang disewaadalahkendaraan yang pembelian Tahun 2008,Tahun2009danTahun2010yangdibuktikan denganBPKB. (2) Kendaraan yangdisewasebagaimana padaayat(1) adalah dimaksud yang sejak pembelianmenggunakan kendaraan plat nomor DM (BBNr). (3) Apabilakendaraan yangakandisewakan padasaatpembetian tidak platnomorDM,makapenyewa menggunakan menyerahkan kontribusi sebesar BBNI. (4) Apabilakendaraan yangakandisewamasihmenggunakan selainplat nomor DM maka terlebih dahulu diubah menggunakan plat nomorDM. (5) Kendaraan yangdisewasebagaimana padaayat(2) dikecualikan untuk KantorPerwakilan Jakartadanpenghubung Makasar. Pasal9 (1) MasasewaKDo-suntukjangkawaKupalinglamasatutahun. (2) Masasewa KDo-s sebagaimana dimaKudayat (1) palinglambat akhirbulanFebruari 2011. (3) Nilai sewa KDo sebagaimana dimaksuddalam pasal g sebagai berikut: yangdibelitahun2010maksimal a. Kendaraan Rp. 72.000.000./tahun; yangdibelitahun2009 maksimal b. Kendaraan Rp. 66.000.000./tahun;
dimaKud pada ayat (3) cara (4) Nilai sewa KDO-Ssebagaimana 2 (dua)kali,masing-masing sebanyak pembayaran bertahap dilakukan dibayarkan dari nilaikontrakpadaawalkontrakdan selebihnya 50o/o padapertengahan masakontrak. Pasal10 KDO-Syang disewatermasukfasilitasasuransiall risk (semuaresiko), olehpihak sukucadangditanggung pemeliharaan umumdan perawatan yangmenyewakan. 11 Pasal secaraberkala, pemeliharaan umumdan perawatan (1) Untukkeperluan kepadapihakyangmenyewakan. KDO-S yangdisewadiserahkan umum, perawatansecaraberkaladan (2) PadawaKu pemeliharaan KDO-S wajib menyediakan kerusakan,pihak yang menyewakan Pengganti. Pasal12 sewa dalamperjanjian (1) Persyaratan tambahanlaindapatdicantumkan denganketentuandalam menyewasepanjangtidak beftentangan 9, Pasal10,danPasal11. B, Pasal Pasal7, Pasal sewa: yangdilampirkan dalamperjanjian (2) BuKi-buKi (BPKB); Bermotor Kendaraan a. FotocopyBuKiPemilikan (S[NK); b. FotocopySuratTandaNomorKendaraan c. FotocopyNoticePajak; d. FotocopyAsuransi. e. BuKi setoran konstribusisebagaimanadimabud dalam Pasal8 ayat(3) Pasal13 (1) Untuk kebutuhan setiapKDO-SdiberikanBBMsesuai operasional satuanharga. standar dengan harian PNS/tenaga (2) Untukmengoperasikan KDO-S dapatmenggunakan SKPD. lepasyangadadi lingkungan
BABV PENGENDALIAN DANPENGAWAS;AN Pasal14 (1) Pimpinan SKPD bertanggungjawabterhadap pengendaliandan pengawasan penggunaan KDO-S.
(2) PenggunaKDo-s bertanggungjawab kepadapimpinansKpD atas operasionalisasi KDo-syang dituangkan dan ditandatangani dalam suratpernyataan olehpengguna KDO-S. (3) ApabilapenggunaKDo-s tugas keluar daerahdan cuti maka kendaraantersebutdiserahkan kepadapimpinansKpD untuk digunakan dalammendukung tugasSKPD. (4) untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya KDo-s akanditempelkan identitas. BABVI KETENTUAN SANKSI Pasal15 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan darampasal6 ayat(1), pasal7 ayat (3),danPasal14ayat(4) makaakandikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana padaayat(1) terdiridari: dimaksud a. SanKiRingan berupa: 1. teguranlisan; 2. teguran tertulis; 3. tidakdiberikan biayaBBMpatinglama1 (satu)bulan; b. SanksiSedang: 1. tidakdiberikan biayaBBMpalinglama3 (tiga)bulan; pembayaran 2. penundaan kontrak tahapke 2 (dua)palinglambat bulandesember 2010 c. Sanksi Berat: 1, penarikan kendaraan sewayangdilakukan orehpimpinan sKpD; pembayaran 2. pengembalian sewadan pembatalan pembayaran padatahapberikutnya. (3) Sanksisebagaimana dimaKudpadaayat (2) diberikanberdasarkan hasilpemeriksaan.
BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasal16 Denganberlakunya Peraturan Gubernurini maka Peraturan Gubernur Nomor04 Tahun2009tentangKendaraan Dinasoperasional sewa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo TahunAnggaran 2009(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun2009Nomor04),dicabutdandinyatakan tidakberlaku. Pasal17 Peraturan padatanggal Gubernur ini mulaiberlaku ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan memerintahkan Peraturan Gubernurini denganpenempatannya dalamBeritaDaerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo
Diundangkan di Gorontalo padatanggal18 Januari 2010 SEKRETARIS DAEMHPROVINSI GORONTALO,
PEMBINAUTAMA
NrP.195408101971041001 BERITADAEMHPROVINSI GORONTALO TAHUN2010NOMOR U
