PTA Samarinda-2012

1

A. LATAR BELAKANG Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada dibawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam

Undang-

Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing – masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RL/LAKIP 2011/PTA SamarindaSamarinda-2012

2 Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan Pengadilan Tingkat Banding dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. B. MAKSUD DAN TUJUAN Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan,

akuntabilitas,

pengawasan,

efisiensi

dan

efektifitas

serta

profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabiltas ditegaskan kembali dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan demi terciptamya akuntabilitas, transpransi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan. Dan pada LAKIP Tahun 2011 ini mengacu pada Surat Plt. Sekretaris ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RL/LAKIP 2011/PTA SamarindaSamarinda-2012

3 Mahkamah Agung Nomor 553/SEK/01/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian LAKIP 2011. C. TUGAS DAN FUNGSI Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hokum Propinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding; 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya; 3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya; 5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;


4 6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum); 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika penyajian dan penulisan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2011 adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan

Menjelaskan

tentang

latar

belakang, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian; BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menjelaskan mengenai Rencana Stratejik termasuk didalamnya visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama kegiatan pokok, juga Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja;

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja;

Bab IV

Penutup

Menjelaskan

kesimpulan dan

saran-saran;


5

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 20102014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 20102014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. 1. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stakeholder/justitiabelen. Visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut : ”TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA”


6 Visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya dalam melaksanakan aktivitas. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut : a. Menjaga Kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan di Propinsi Kalimantan Timur; c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Penjelasan Makna Misi : Misi pertama “Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama”, maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RL/LAKIP 2011/PTA SamarindaSamarinda-2012

7 pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalahmasalah hukum yang berkembang. Misi kedua, “Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan”, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Misi

ketiga,

“Meningkatkan

Kualitas

Kepemimpinan

Badan

Peradilan Agama”. Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RL/LAKIP 2011/PTA SamarindaSamarinda-2012

8 Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakankebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). Misi keempat, “Meningkatkan Kredebilitas dan Transparansi Badan Peradilan Agama”. Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusanputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.


9 2. Tujuan dan Sasaran Strategis SASARAN STRATEGIS

No 1

Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian perkara a.Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan b.Jumlah sisa perkara yang diselesaikan c. Jumlah sisa perkara

2

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis b.Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap d.Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Jumlah Penyampaian Salinan Putusan/Salinan Penetapan ke KUA dan Para Pihak f. Jumlah Penyitaan dan Eksekusi tepat waktu dan tempat

3

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Jumlah perkara yang berhasil dimediasi

4

Peningkatan Kualitas SDM a. Jumlah pegawai yang dibina melalui DDTK b. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis


10 c. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial 5

Peningkatan kualitas pengawasan a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

7

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Jumlah Penyediaan Dana Prodeo di Peradilan Tingkat Pertama

8

Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran

9

Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis tekhnologi informasi

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah keterbatasan kemampuan para aparatur di dalam menjalankan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Keterbatasan kemampuan aparatur meliputi keterbatasan kuantitas (jumlah) juga keterbatasan kualitas (kemampuan) aparatur peradilan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tidak efektif dan efisien. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RL/LAKIP 2011/PTA SamarindaSamarinda-2012

11 Untuk mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, maka peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penambahan jumlah aparatur menjadi hal yang penting. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan penjenjangan formal dan atau mengikutsertakan aparatur pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, seminar hukum dan lain-lainya. Penyelenggaran peradilan yang bersih dan profesional yang akan dapat diberikan oleh aparatur yang handal dan berpendidikan dan terampil. Hasil dari kesemuanya akan bermuara pada kewibawaan lembaga peradilan. Selain masalah pendidikan dan keterampilan, peningkatan sarana dan prasarana merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaran peradilan. Kondisi lembaga peradilan dari segi sarana dan prasarana menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Masih ada beberapa Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang belum memiliki kendaraan yang cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan. Sarana keuangan peradilan juga perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana yang telah ada.


12

B.

Rencana Kinerja Tahunan 2011 Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2011 sebagai berikut : RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan penyelesaian a.Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang perkara

telah ditetapkan b.Jumlah perkara yang diselesaikan

2

80 pkr 70 pkr

Peningkatan tertib

a. Jumlah berkas perkara yang di daftar/ diregister dan siap disidangkan

administrasi perkara

dan di distribusikan ke Majelis Hakim

80 pkr

b.Jumlah berkas perkara yang diselesaikan/diputus oleh Majelis Hakim

70 pkr

c. Jumlah berkas perkara yang di selesaikan, di minutasi dan di kirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (Pengaju) 3

Target

Peningkatan Kualitas SDM

70 pkr

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

65%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samarinda--2012 RL/LAKIP 2011/PTA Samarinda

13

4

Peningkatan

kualitas a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

pengawasan b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti 5

100% 100%

Peningkatan aksesibilitas Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan masyarakat

terhadap

peradilan (acces to justice)


70%

14 C.

Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai berikut:


15

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Peningkatan

a.Jumlah penyelesaian perkara yang

penyelesaian perkara

diterima sesuai dengan SOP yang

80 pkr

Program/Kegiatan

Anggaran

Penyelesaian Perkara Pengadilan

12.000.000

Tinggi Agama Samarinda

telah ditetapkan

2

Peningkatan administrasi perkara

b.Jumlah perkara yang diselesaikan

70 pkr

c. Jumlah sisa perkara

10 pkr

tertib a. Jumlah berkas perkara yang di daftar/diregister

dan

siap

disidangkan dan di distribusikan ke

Penyelesaian Administrasi 80 pkr

Majelis Hakim b.Jumlah berkas perkara yang diselesaikan/diputus oleh Majelis Hakim c. Jumlah berkas perkara yang di selesaikan, di minutasi dan di kirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (Pengaju)

70 pkr

70 pkr


Perkara Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

12.000.000

16

3

Peningkatan

Kualitas a. Prosentase pegawai yang lulus

SDM

diklat teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

4

Peningkatan

kualitas a. Prosentase pengaduan yang

pengawasan

ditindaklanjuti b.

Prosentase

temuan

yg

ditindaklanjuti 5

Peningkatan aksesibilitas Prosentase masyarakat peradilan

proses

to

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

25.000.000

Yudisial

65%

100%

Peningkatan Pengawasan Ke

Pertama

Peningkatan Transparasi Perkara 90%

justice)


150.000.000

Pengadilan Agama Tingkat

100%

penyelesaian

terhadap perkara yang dapat dipublikasikan (acces

100%

Pengadilan Samarinda

Tinggi

Agama

30.000.000

17

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs.M.Darman Rasyid, S.H., M.H. Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Drs.Yasmidi, S.H. Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan percapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua PTA Samarinda,

Samarinda, 24 Februari 2012 Panitera/Sekretaris PTA Samarinda

Drs.Yasmidi, S.H.

Drs.M.Darman Rasyid, S.H., M.H.


18

A.

PENGUKURAN KINERJA Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Adapun Pengukuran Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, sebagai berikut : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

NO 1

2

SASARAN STRATEGIS Peningkatan penyelesaian perkara

Peningkatan administrasi

tertib perkara

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

a.Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

80 pkr

70 pkr

90


70 pkr

70 pkr

100


10 pkr

10 pkr

100

a. Jumlah berkas perkara yang di daftar/ diregister dan siap disidangkan dan di distribusikan ke Majelis Hakim

80 pkr

70 pkr

90


70 pkr

70 pkr

100


19

3

4

5

B.

Peningkatan SDM

Peningkatan pengawasan

Kualitas

kualitas

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

c. Jumlah berkas perkara yang di selesaikan, di minutasi dan di kirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (Pengaju)

70 pkr

10 pkr

100


100%

100%

100


65%

65%

65

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

100%

100%

100

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

90%

70%

70

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2011, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu jumlah penyelesaian perkara, jumlah sisa perkara yang diselesaikan dan jumlah sisa perkara. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :


20 INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

a.Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

80 pkr

70 pkr

90


70 pkr

70 pkr

100


10 pkr

10 pkr

100

Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 10 pkr telah tercapai 10 pkr artinya perkara yang tersisa pada tahun 2010 telah diselesaikan pada tahun 2011. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu jumlah berkas perkara yang di daftar/diregister dan siap disidangkan dan di distribusikan ke Majelis Hakim, jumlah berkas perkara yang diselesaikan/diputus oleh Majelis Hakim, jumlah berkas perkara yang di selesaikan, di minutasi dan di kirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (Pengaju). Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RL/LAKIP 2011/PTA SamarindaSamarinda-2012

21 INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

a. Jumlah berkas perkara yang di daftar/ diregister dan siap disidangkan dan di distribusikan ke Majelis Hakim

80 pkr

70 pkr

90


70 pkr

70 pkr

100

c. Jumlah berkas perkara yang di selesaikan, di minutasi dan di kirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (Pengaju)

70 pkr

10 pkr

100

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, dan Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:


22 INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%


100%

100%

100


65%

65%

65

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan prosentase temuan yg ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100

b. Prosentase ditindaklanjuti

100%

100%

100

temuan

yg


23

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut INDIKATOR

TARGET

REALISASI

%

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

90%

70%

70


24

A. KESIMPULAN. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan rencana strategik tahun 2010-2014 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2011. Memperhatikan hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi,misi, tujuan sasaran dari Rencana Strategik 2010-2014. Usaha-usaha yang dijalankan semua komponen Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berlandaskan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi cukup meyakinkan, tetapi tidak menutup mata terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada, dan mudah-mudahan segala kelemahan dan kekurangan tersebut dapat teratasi pada tahun kerja 2012 nanti. Pada bab penutup dari LAKIP tahun 2011 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2011 telah dapat dipenuhi oleh Pengadilan Tinggi ditunjukkan dengan tercapainya demikian visi Pengadilan

Agama Samarinda. Hal ini

sasaran stratejik yang ditetapkan dengan

Agama Balikpapan yaitu “ Terwujudnya Badan

Peradilan Agama Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ” dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara maksimal. Di samping itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi tanggapan negatif masyarakat terhadap proses hukum di Negara Indonesia. Sebagaimana yang telah diucapkan dalam laporan kinerja ini seluruhnya sasaran stratejik dapat tercapai secara optimal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RL/LAKIP 2011/PTA SamarindaSamarinda-2012

25 Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan staf

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk

memfokuskan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merupakan rencana kinerja tahun 2012, yaitu sebagai berikut 1. Perencanaan

disusun lebih realitas sesuai dengan sumber daya yang

tersedia. 2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodik apabila diteruskan hasil kegiatan yang kurang optimal. Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengharapkan agar LAKIP tahun 2011 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Samarinda, 24 Februari 2012 Ketua,

Drs.Yasmidi, S.H. NIP. 19490929 197803 1 002


PTA Samarinda-2012

Recommend Documents