PTA Bdg

P

SALINAN

U T U S A N

Nomor: 177/Pdt.G/2011/PTA Bdg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING. M E L A W A N Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota

Bekasi,

semula

sebagai

PENGGUGAT,

sekarang

TERBANDING. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca putusan dan berkas perkara bersangkutan; Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 055/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 07 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya’ban 1432 Hijriyah dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 055/Pdt.G/2011/PA Bks, tanggal 13 Juli 2011, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan pernyataan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2011. Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 22 Agustus 2011, akan tetapi kemudian Pembanding telah menyusulkan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Hal.1 dari 7 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Bekasi pada tanggal 06 September 2011 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 07 September 2011 sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 September 2011, dan Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 10 September 2011, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 14 September 2011. Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun Pembanding tidak menggunakan kesempatan inzage tersebut sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 22 Agustus 2011. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa atas Permohonan Pembanding tersebut, dan Pembanding minta Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa, mempertimbangkan ulang pokok perkara yang telah diputus dalam tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi a quo, memori banding dan kontra memori banding dan mencermati Berita Acara Persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut perceraian dengan Tergugat dengan menyatakan bahwa rumah tangganya terjadi percekcokan yang dimulai tahun 1995 dan puncaknya tahun 2010 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang, disebabkan antara lain yaitu: Tergugat tidak memberikan nafkah sejak pernikahan sampai dengan sekarang; Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah batin sejak tiga bulan yang lalu; Tergugat kalau marah suka memaki-maki Penggugat dihadapan orang banyak dengan ucapan sangat menyakitkan hati; Tergugat tidak peduli dan perhatian dengan penggugat;

Hal.2 dari 7 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Menimbang,

bahwa

terhadap

dalil-dalil

gugatan

tersebut

Tergugat

membantahnya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena rumah tangganya masih dapat dibina dengan baik kembali, serta alasan-lasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah alasan–alasan yang tidak sebenarnya. Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban serta replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti tertulis maupun dua orang saksi dari Penggugat serta bukti tertulis maupun seorang saksi dari Tergugat serta bukti-bukti lainya, dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Januari 1990 tercatat di Kantor Urusan Agama Purwokerto Selatan, Banyumas, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nanda Putrikita (lahir tanggal 09 Januarai 1991) dan Dimas Putranegara (tanggal 23 September 2000); Bahwa sampai dengan bulan November 2010 hubungan dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin dengan baik, terbukti antara pihak satu dengan pihak lainnya masih menggunakan panggilan kesayangan misalnya “papa”, dan “mama”; Bahwa pada pertengahan bulan November 2010 Penggugat minta ma’af pada Tergugat karena memberikan informasi yang tidak semestinya sewaktu Penggugat mengirim barang ke Bank Indonesia yang sebenarnya ditemani seorang laki-laki yang bernama Arifin, bukannya Penggugat pergi sendirian, yang menurut Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan dan kesalahan besar dan tidak jujur pada Tergugat; Pada akhir bulan November 2010 Penggugat mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan melepas cincin kawin yang sudah 20 tahun dipakainya, sekaligus minta pisah ranjang serta mengharap agar Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat; Bahwa selanjutnya Penggugat tanpa pernah minta izin dan memberitahukan lagi pada Tergugat kemana ia pergi bahkan sampai malam hari dan menjalin komunikasi melalui handphone sampai pagi hari dengan orang yang tidak diberitahukan kepada Tergugat, yang menurut Tergugat bahwa Penggugat telah menjalin komunikasi dengan pria lain; Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 malam hari, Tergugat menjumpai Penggugat dalam satu mobil dengan pria lain di Lapangan Kantor Walikota Jakarta Timur yang menurut Penggugat hanya sekedar bercurhat saja; Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2011 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kemana tujuannya baik kepada anak maupun kepada Tergugat dan baru pulang keesokan harinya dengan tanpa menyampaikan berita apapun; Bahwa Tergugat sejak menikah sampai dengan sekarang tidak pernah secara langsung memberikan nafkah untuk keperluan keluarga, melainkan semua biaya rumah tangga, pendidikan anak, angsuran pinjaman dan lain-lain dibayarkan dari usaha Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, yang berusaha dibidang Konfeksi dengan modal pinjaman dan agunannya adalah harta bersama, sedangkan Tergugat hanya membantu untuk kelancaran usaha tersebut, serta Penggugat tidak pernah mengetahui berapa penghasilan Tergugat tiap bulannya, demikian pula Tergugat tidak pernah membertahukan berapa penghasilan tiap bulannya kepada Penggugat; Bahwa menurut Tergugat telah ada komitmen dengan Penggugat bahwa biaya kebutuhan hidup rumah tangga akan dibiayai dan di pikul bersama-sama sesuai dengan rizkinya masing-masing; Bahwa sejak terjadinya pisah kamar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak awal tahun 2011 diantara mereka telah saling diammendiamkan dan tidak adanya saling komunikasi satu dengan lainnya yang mengarah kepada terwujudnya rumah tangga yang utuh kembali, meskipun telah diusahan perdamaian baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator yang ditunjuk dan disetujui oleh para pihak dan keluarga masing-masing, namun tetap tidak berhasil; Bahwa menurut Penggugat penghasilan Tergugat hanya untuk keperluan pribadinya, dan Tergugat tidak jujur memberitahukan berapa penghasilannya, bahkan menurut Penggugat bahwa Tergugat sering melecehkan dengan makian dihadap orang lain yang menyakitkan hati Penggugat, dan menurut Tergugat yang sifatnya kalau sedang marah diam saja, bahkan tidak mengucapkan kata sepatahpun. Menimbang bahwa bilamana antara suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi percekcokan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, semua usaha perdamaian yang telah diusahakan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya. Maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah

sesuai pula dengan

Hal.4 dari 7 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 174 K/AG/1994 Tanggal 28 April 1995. Menimbang bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dipertimbangklan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan dan pendapatnya tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan secara sendiri yang pada pokoknya karena Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat yang wajib membuktikannya akan kebenaran dalilnya, dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus menerus dengan Tergugat yang tidak dapat lagi dirukunkan, dan hal ini dikuatkan antara lain dengan menghadirkan dua orang saksi yakni Sri Umiati Binti Prawiro Sumarto dan Siti Fatimah Binti Nurali, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat yang untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya hanya menghadirkan satu orang saksi yang tidak disumpah dan tanpa bukti yang lainnya yakni anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nanda Putrikita Binti Widadi Pramana Sugiarto, maka kesaksiannya tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi dalam persidangan, karena mengucapkan sumpah merupakan kewajiban hukum bagi saksi sesuai Pasal 174 HIR dan Pasal 1911 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan yang sebenarnya” dan tanpa bukti yang lainya, disamping itu bukti keterangan seorang saksi dari Tergugat tersebut tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materiil untuk menjadi saksi, karena (satu saksi bukan saksi/unus testis nullus testis) sesuai Pasal 169 HIR dan Pasal 1911 KUHPerdata, dan oleh karena itu dalil bantahannya Tergugat tersebut harus ditolak karena keterangan seorang saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya bahwa pasal-pasal yang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Banding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 5 alinea 2 putusan ini, dan juga tidak melihat proses uji materil pasal-pasal tersebut pada Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya tidak menghalangi Pengadilan Agama untuk memutus perkara ini. Menimbang, bahwa

untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh/dan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan–undangan, maka putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

-

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 055 /Pdt.G/2011/PA Bks tanggal 7 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya’ban 1432 Hijriyah, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bai’n sughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk Mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Hal.6 dari 7 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Pencatat Nikah ditempat Pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1432 Hijriyyah. Oleh kami Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak. KETUA MAJELIS, Ttd. Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H.

Drs .H. NOORUDDIN ZAKARIA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd. R. JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum. Perincian biaya proses: 1. Biaya ATK ,Pemberkasan dll 2. Redaksi --------------------------3. Materai ---------------------------Jumlah

Rp Rp Rp Rp

139.000,-. 5.000,6.000,150.000,-

Hal.7 dari 7 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.

Hal.8 dari 7 hal. Put. No. 177/Pdt.G/2011/PTA. Bdg