SALINAN
PUTUSAN Nomor : 111/Pdt.G/2011/PTA. Bdg
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding; MELAWAN
TERBANDING,
umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ACEP RACHMAT, SH dan 2. BUDI RAMADANUS, SH., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Acep Rachmat, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Komodor Udara Supadio No. 88/72 Bandung 40174, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara permohonan banding tersebut; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 111/Pdt.G/2011/PTA.Bdg. tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya’ban 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -
-
-
Menyatakan, bahwa untuk menentukan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima atau tidak , maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding akan ditentukan setelah selesainya pemeriksaan tambahan seperti yang dimaksudkan dalam putusan sela ini; Menyatakan, bahwa untuk keperluan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama agar membuka kembali persidangan perkara dimaksud untuk melakukan pemeriksaan tambahan seperti yang dimaksudkan putusan sela Pengadilan Tingkat Banding ini; Menyatakan, bahwa untuk keperluan dapat tercapainya maksud dan tujuan putusan sela ini, Majelis Hakim diperkenankan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu; 1
-
Memerintahkan agar setelah selesai pemeriksaan tambahan seperti dimaksudkan diatas, berkas perkara bersama berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan, segera dikirim kepada Pengadilan Tinggi Agama; - Menetapkan untuk menunda tentang pembebanan biaya perkara putusan sela ini, sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud putusan sela tersebut, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan persidangan tambahan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2011, antara lain isinya menyatakan bahwa pada persidangan pembacaan putusan Nomor 2134/Pdt.G/2011/PA.Bdg pada tanggal 10 Maret 2011, Tergugat benar tidak hadir dan terjadinya perbedaan antara Berita Acara Persidangan dengan Putusan akibat adanya salah pengetikan putusan; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 24 Mei 2011 Nomor: W-10A1/2014/HK.0.5/V/2011 menerangkan bahwa sampai dengan Surat Keterangan ini dibuat, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dan baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage terhadap berkas perkara tersebut; Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage), sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding oleh Juru Sita Pengganti tanggal 02 Mei 2011 untuk Terbandin g dan tanggal 05 Mei 2011 untuk Pembanding Nomor 2134/Pdt.G/2010/PA. Bdg.;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai syarat formil untuk permohonan banding ini, maka setelah Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melakukan persidangan tambahan tanggal 10 Agustus 2011, sebagai pelaksanaan dari putusan sela Pengadilan Tingkat Banding tanggal 6 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya’ban 1432 H Nomor 111/Pdt.G/2011/PTA. Bdg., akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa putusan aquo dijatuhkan pada tanggal 10 Maret 2011 dihadapan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, kemudian putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Maret 2011, selanjutnya permohonan banding diajukan pada tanggal 30 Maret 2011, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding 2
sendiri karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan yang berlaku, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya, dalam dupliknya dan dalam kesimpulannya menyatakan menolak semua gugatan Penggugat/Terbanding, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat/Terbanding telah menghadirkan saksi-saksi, dimana saksi Amir bin Said dan saksi Yaya Kusmaya bin Said menerangkan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah rumah kurang lebih empat bulan lamanya, demikian pula saksi-saksi Tergugat/Pembanding yaitu saksi Hendi Rohendi bin Endang S dan saksi Suhendar bin Endang S menerangkan dibawah sumpahnya bahwa mereka pisah rumah kurang lebih sudah lima bulan; Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat/Pembanding dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa dari keterangan saksi yang telah dihadirkan, yang semuanya tidak ada yang mendukung gugatan Penggugat,, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut, baik saksi-saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi Tergugat/ Pembanding adalah bersesuaian dan telah ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu untuk berkata benar dalam memberikan kesaksian di muka persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding tersebut diatas tidak beralasan dan karena itu gugatan Penggugat/Terbanding terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, lagi pula dalam perkara aquo sudah tidak dapat didamaikan lagi baik melalui mediasi, anjuran damai oleh Hakim dalam setiap kali persidangan, dan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tidak sanggup mendamaikan bahkan saksi-saksi Tergugat/Pembanding tidak berhasil mendamaikan mereka serta antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian;
3
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding; Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturanperaturan yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI 1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding secara formal dapat diterima; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2134/Pdt.G/2010/ PA.Bdg tanggal 10 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiuts Tsani 1432 H. , yang dimohonkan banding; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH., Hakim Tinggi 4
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BARHAKIM S., SH dan Drs. H. NIKMAT HADI, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. NAFI’AH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-
Ketua Majelis Ttd. Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH., Hakim Anggota
Hakim Anggota
Ttd.
Ttd.
Drs. BARHAKIM S., SH
Drs. H. NIKMAT HADI, SH Panitera Penggant Ttd. Dra. NAFI’AH
Rincian Biaya Proses : 1. Biaya Materai ………………………………… Rp. 6.000,2. Redaksi …………………………………………... Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan/ATK …………………… Rp 139.000,J u m l a h ………………………………………… Rp.150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyina oleh PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG Ttd.
H. TRI HARYONO, S.H.
5
