PTA

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN ( STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 239/PDT.G/2009/PA.GTLO DAN NOMOR : 06/PDT.G/2010/PTA.GTLO

Fibriyanti Karim

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN ( STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 239/PDT.G/2009/PA.GTLO DAN NOMOR : 06/PDT.G/2010/PTA.GTLO Fibriyanti Karim Jurusan Ilmu Hukum Pembimbing 1 : Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH Pembimbing II : Wenny A. Dungga, SH., MH

ABSTRAK Fibriyanti Karim NIM : 271409053, Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian.

Dalam

Rekonpensi,Putusan

Pengadilan

Agama

Gorontalo,

Penggugat (istri) tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat (suami) Saat diajukan Banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo. Tujuan Penelitian untuk menganalisis Putusan Hakim Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo dan Nomor: 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo,Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam menyikapi putusan dari Pengadilan Agama Gorontalo. Metode Penelitian menggunakan jenis Penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian, Analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam rekonpensi,hakim hanya berpatokan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo berdasarkan Pasal 41 huruf (C) Undang – Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b). Upaya hakim Banding yakni memeriksa dan meneliti kembali putusan Pengadilan Agama. Kesimpulan, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam Rekonpensi

tepat

karena

dalam

hal

ini

Pengadilan

berkas perkara perceraian. Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim, Perceraian

kurang

meneliti

PENDAHULUAN Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sangat bergantung satu sama lain. Hal ini juga tidak luput dari dua insan tuhan yakni laki – laki dan wanita yang telah mencapai usia tertentu atau dewasa yang saling mencintai dan ingin melaksanakan syiar agama yakni perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun diluar pencatatan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami – isteri dan kemudian dengan lahirnya anak – anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbullah hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut. Tetapi kita sebagai manusia hanya bisa berencana, sedangkan Allah SWT yang menentukan bahwa rencana kita bisa terlaksana atau tidak. Tujuan rumah tangga yang di idam – idamkan selama ini sejak mengucapkan ikrar pernikahan kadangkala tidak berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga yang tadinya harmonis berubah menjadi malapetaka didalamnya. Sehingga berujung dengan kata perceraian, yang sebelumnya telah dibicarakan oleh kedua belah pihak atau suami istri tersebut. Perkawinan yang tidak harmonis keadannya,tidak baik dibiarkan berlarut – larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami – isteri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Proses perceraian biasanya dilaksanakan di Pengadilan Agama setempat, dimana tempat suami dan isteri ini melaksanakan pernikahan. Dalam perkara perceraian yang telah diajukan suami isteri di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dalam pernikahan yang telah berlangsung kurang lebih selama 3 ( tiga ) tahun ini, ternyata dalam pernikahan ini telah terjadi masalah keluarga yang membuat kedua pasangan suami isteri ini memilih untuk bercerai. Setelah Pengadilan Agama Kota Gorontalo mempelajari berkas perkara ( Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo), telah mendengar keterangan para pihak, dan memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan maka dalam putusannya, Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam Konpensi menerima Gugatan dari

Pemohon yakni Suami Mohamad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib tersebut untuk dapat bercerai dengan isterinya Fatrah Dai Binti Mohammad Dai, dan dalam Rekonpensi Hakim menolak gugatan Penggugat yakni isteri Fatrah Dai Binti Mohammad Dai dari suami Mohamad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib ini dalam hal nafkah. Setelah putusan dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo tersebut maka Penggugat Fatrah Dai Binti Mohammad Dai tersebut tidak merasa puas dengan putusan hakim dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Nomor perkara

06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo. Seiring berjalannya waktu,

tibalah putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam Konpennsi mengabulkan gugatan dari Pemohon yakni suami untuk bercerai. Tetapi dalam Rekonpensi Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam pembagian nafkah. Dari kedua Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini maka peneliti tertarik ingin meneliti ataupun menganalisis putusan ini, dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian ( Studi Kasus Perkara Nomor : 239/Pdt.G/2009/Pa.Gtlo Dan Nomor : 06/Pdt.G/2010/Pta.Gtlo ). METODE PENULISAN Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus ( The case Approach ). Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan 2 ( dua ) sumber bahan hukum, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum Normatif atau kepustakaan, tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Setelah sumber dan bahan hukum dikumpulkan dan pengolahan data, Tekhnik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni Deskriptif analisis. HASIL DAN PEMBAHASAN Sebagaimana Perkara Perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gorontalo, antara kedua belah pihak yang berperkara ini, tentang duduk perkara

dalam Konpensi, Keinginan suami Mohammad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib ( Pemohon Konpensi ) yang ingin menjatuhkan talak kepada Istrinya Fatrah Dai Binti Mohamad Dai ( Termohon Konpensi ) dan dikabulkan oleh hakim . Kedua belah pihak pun setuju dengan putusan dari hakim tersebut dalam hal ini Ketua Majelis Drs. Ibrahim P. Tamu dan Hakim Anggota yakni Drs. Nur Rohman dan Mawardi S.Ag. Dalam Rekonpensi Perkara Hakim pun menolak permohonan Rekonpensi nafkah yang diajukan sang Istri dalam hal ini disebut ( Penggugat Rekonpensi ) terhadap sang suami dalam hal ini yang disebut Tergugat Rekonpensi. Karena Pihak Istri yang gugatan Rekonpensi yang ditolak maka Istri ini mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding yakni Isteri ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 30 Maret 2010 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabiul Akhir 1431 Hijriah yang dalam memori banding ini keberatan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang putusannya dalam Rekonpensi Perkara, hakim menolak gugatan Penggugat mengenai pembebanan nafkah yang telah dilalaikan oleh Terbanding dalam hal ini suami. Yang hanya karena Penggugat Rekonpensi ( istri ) ini tidak dapat menunjukkan bukti – bukti yang cukup dalam permintaan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi ( suami ). Maka Pembanding ingin Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan seadil – adilnya Perkara perceraian terutama dalam Rekonpensi kelalaian nafkah oleh suami. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian (

perkara Nomor :

239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo dan Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo Dari kedua Putusan Pengadilan tentang perkara Perceraian dari Mohamad s. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib dan Fatrah Dai Binti Mohamad Dai Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo dan Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo maka analisis dari Peneliti sebagai berikut : a.

Dalam Konpensi, Pertimbangan hukum oleh Putusan Majelis

Hakim

Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo dalam perkara Perceraian. Menurut penulis sudah tepat. Dengan Majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah bermusyawarah dan memutuskan

mengabulkan permohonan oleh Pemohon ( MOHAMAD S. THAIB S.Sos BIN SAM THAIB ) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (FATRAH DAI BINTI MOHAMAD DAI ) mengingat kedua belah pihak yang berperkara telah berpisah selama 3 (tiga) tahun. dan sama – sama setuju untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya. dan majelis hakim pun telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Nomot 7 tahun 1989. Dan telah melakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008. b.

Dalam Konpensi, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo dalam perkara Perceraian ini. Menurut Penulis Putusan hakim sudah tepat, karena Majelis telah melihat dasar pertimbangan yang digunakan oleh Pengadilan Tingkat pertama sudah sesuai dengan dasar – dasar hukum yang berlaku khususnya dalam perkara Perceraian.

c.

Menurut Penulis, Dalam Rekonpensi, Putusan Majelis Tingkat pertama yang menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi (FATRAH DAI BINTI MOHAMAD DAI) tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi ( MOHAMAD S. THAIB S.Sos BIN SAM THAIB ) hanya karena tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya belum tepat. karena di dalam salah satu asas hukum Acara Perdata yakni : asas putusan disertai alasan – alasan dan dasar, serta pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan (motievering plicht) belum terpenuhi, diantaranya hakim hanya melihat Penggugat Rekonpensi yang tidak bisa memberikan bukti yang cukup tanpa melihat peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pembebanan nafkah tersebut.

d.

Menurut penulis, Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama gorontalo dalam Rekonpensi sudah tepat, karena majelis hakim menilai pertimbangan Pengadilan Agama mengenai tuntutan nafkah madhiyah keliru dan haruslah

dibatalkan. dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan bahwa Pembanding berhak mendapatkan nafkah dari Terbanding, yakni apabila Pembanding (Istri) dibebani bukti untuk membuktikan tidak diberi nafkah yang sifatnya negatif, tentu sangat sulit diwujudkan sesuatu yang tidak (negatif), ketimbang apabila suami (Terbanding) yang dibebani bukti mengenai kapan, dimana dan berapa nafkah yang telah diberikan kepada isteri, sudah sesuai. karena secara manusiawi yang berhak memberikan nafkah yakni sang suami bukan istri. e.

Menurut

Penulis,

Pengadilan

Tingkat

Pertama

kurang

memberi

kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan bukti – bukti lainnya untuk membuktikan dalil – dalilnya sehingga dalam Rekonpensi Majelis hakim Tingkat Pertama memutuskan bahwa penggugat Rekonpensi (isteri) tidak mendapatkan nafkah, yang dalam hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap Penggugat, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. f.

Menurut Penulis, Putusan hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya juga tidak memperhatikan pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan hak secara ex officio untuk menentukan besarnya kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya berupa mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. yang berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul. b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri slama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

g.

Menurut penulis, dalam putusannya Hakim Pengadilan Agama Gorontalo kurang

memeriksa dan meneliti perkara yang diajukan oleh Pemohon

dalam hal ini (suami ), khususnya dalam Rekonpensi yang di ajukan oleh penggugat ( isteri ) tentang pembagian nafkah. Sehingga salah satu pihak yakni Isteri tidak merasa puas dalam putusan ini dan mengajukan upaya hukum yakni Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. h.

Menurut penulis, Hakim Tingkat pertama kurang memberi kesempatan pada Penggugat Rekonpensi dalam hal ini Terbanding Fatrah Dai Binti Mohamad Dai untuk mengajukan bukti – bukti lainnya untuk membuktikan dalil – dalilnya.

i.

Menurut penulis, tindakan dari Fatrah Dai Binti Mohamad Dai dalam mengajukan Permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang memori bandingnya ingin Pengadilan Tinggi Agama memeriksa kembali perkara perceraiannya khususnya perkara Rekonpensi dalam hal kelalaina dalam pembebanan nafkah dari suami sudah tepat. Karena Fatrah Dai Binti Mohamad Dai merasa kewajiban dari bekas suami ini yakni Mohammad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib dalam pemberian nafkah kepadanya sebagai bekas istri telah dilalaikan.

j.

Menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh bekas suami yakni Mohammad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib setelah bercerai dengan bekas istrinya Fatrah Dai Binti Mohamad Dai yang tidak ingin memberikan sebagian nafkah ke bekas istri ini , adalah tindakan yang kurang tepat dan kurang bertanggung jawab, karena bagaimana pun bekas istri ini pernah menjadi bagian dari hudupnya sebelumnya dan pernah mengisi hari – harinya. Karena suami yang ingin menjatuhkan talak istrinya maka ia diwajibkan harus memberikan pembiayaan nafkah kepada bekas istri.

k.

Menurut penulis, Tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengenai perkara perceraian dari Mohammad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib dan Fatrah Dai Binti Mohamad Dai dalam pemeriksaan kembali memori banding dari Pembanding yakni sangat tepat, karena

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo cepat memeriksa perkara yang memang sesuai dengan prosedur pemeriksaan dalam tingkat Banding. Upaya Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam menyikapi putusan Pengadilan Agama Gorontalo. Menurut Ketua Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Drs. Muhammad Nur, MH dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013 Pkl. 12.30 WITA yakni Perkara Perceraian yang telah didaftarkan oleh Pembanding Fatrah Dai Binti Mohamad Dai tanggal 30 Maret 2010 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabiul Akhir 1431 Hijriah memang mengacu pada Perkara Rekonpensi dalam pembebanan nafkah oleh bekas suami pada kelalaian suami dalam pembebanan nafkah kepada bekas istri yang dahulunya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim maka Pihak Pembanding ini ingin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memeriksa kembali putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tujuan agar Pembanding ini mendapatkan putusan yang seadil – adilnya agar antara kedua belah pihak yang berperkara ini merasa tidak dirugikan satu sama lain. Menurut wawancara kedua dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Drs. H. D. Abdullah, SH tanggal 16 September 2013 Pkl. 14.00 WITA yakni Hakim berpendapat dalam memutuskan perkara perceraian ini antara Pembanding Fatrah Dai Binti Mohamad Dai dan Terbanding Mohammad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib, Pengadilan Agama Gorontalo kurang memeriksa dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini suami untuk bercerai, terutama dalam Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat ( isteri ) dalam hal nafkah. Sehingga isteri ini mengajukan upaya hukum yakni Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Pengadilan Tinggi Agama juga memang diwajibkan untuk memeriksa kembali perkara yang harus diajukan Banding ini khususnya perkara nomor 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo ini karena perkara ini telah didaftarkan oleh Pembanding dan juga Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini tidak berhak menolak perkara yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan yang

telah sesuai dengan syarat formil pengajuan perkara Banding walaupun dengan alasan apapun. a. Upaya awal yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yakni, Pembanding ( Isteri ) Fatrah Dai Binti Mohamad Dai yang telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Pengadilan lebih tepatnya Panitera Drs. Muhammad Nur, MH membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, bahwa Pembanding pada tanggal 30 Maret 2010 telah mengajukan surat permohonan Banding. b. Dalam pengajuan Banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Pembanding Fatrah Dai Binti Mohamad Dai pun telah membayar biaya Register guna untuk digunakan dalam pendaftaran perkara Banding sebesar Rp.150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) kepada Panitera. Kemudian Panitera membuat Penomoran Perkara dan Resume Keadaan Perkara tanda Permohonan Banding diterima dan dapat dilajutkan pada tahap selanjutnya yakni pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Drs.H.A.Dahlan, SH. MH untuk penentuan tindakan selanjutnya. c. Kemudian Panitera memberitahukan Perkara cerai yang telah didaftarkan dengan Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yakni Drs.H.A.Dahlan, SH. MH agar Ketua Pengadilan dapat menentukan dan menetapkan susunan Majelis Hakim yang dapat memeriksa

permohonan Banding yang diajukan oleh Termohon/

Pembanding

Fatrah

Dai

Binti

Mohamad

Dai.

Setelah

Ketua

Drs.H.A.Dahlan, SH. MH menetapkan Majelis Hakim yang memerksa perkara, Kemudian Ketua memerintahkan

Panitera untuk menyerahkan

berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk. Adapun susunan Majelis Hakim yang ditunjuk yakni : Drs. H. Muslimin Simar, SH. MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.Abdullah Berahim, M.HI dan Drs. H. Ahmad Husain, yang masing – masingnya sebagai Hakim Anggota.

d. Perkara Banding cerai ini dapat diperiksa karena Panitera Drs. Muhammad Nur, MH telah memberitahukan permohonan Banding kepada lawannya atau terbanding Mohammad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib dengan sempurna. Dan Pemohon/ Terbanding tidak mengajukan Kontramemori Banding dan memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya. e. Kemudian Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan keberatan – keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding Fatrah Dai Binti Mohamad Dai dalam memori bandingnya, Majelis hakim pun berupaya menghubungkan memori

banding dengan berkas

perkara, putusan

Pengadilan Tingkat pertama dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berkas Perkara agar terciptanya suatu putusan yang menimbulkan

rasa

kepastian,

keadilan,

dan

kemanfaatan

diantara

Pembanding Fatrah Dai Binti Mohamad Dai dan Terbanding Mohammad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib. f. Dalam Rekonpensi khususnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berupaya untuk adilnya putusan Banding, Majelis mengatakan semsestinya pihak Tergugat sebagai suami yang dibebani pembuktian, bukan pihak Penggugat sebagai isteri. Karenanya Tergugat sebagai suami tetap melekat kewajiban untuk memberikan nafkah isteri sepanjang tidak berhasil membuktikan pemberiannya tersebut. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo. g. Majelis Hakim tingkat Banding juga berupaya dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” Pengadilan memberikan hak secara ex officio untuk menentukan besarnya kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya berupa mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

h.

Dalam Rekonpensi, bunyi amar putusan Pengadilan Agama Gorontalo maka Majelis Hakim yang diketuai Drs. H. Muslimin Simar, SH. MH memandang perlu ada perbaikan dari putusan Pengadilan Tingkat pertama ini sebagaimana dalam amar putusan dari Pembanding Fatrah Dai Binti Mohammad Dai sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Gorontalo

Nomor

:

239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo. i.

Dalam pengajuan Banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Pembanding Fatrah Dai Binti Mohamad Dai pun telah membayar biaya Register guna untuk digunakan dalam pendaftaran perkara Banding sebesar Rp.150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) kepada Panitera. Kemudian Panitera membuat Penomoran Perkara dan Resume Keadaan Perkara tanda Permohonan Banding diterima dan dapat dilajutkan pada tahap selanjutnya yakni pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Drs.H.A.Dahlan, SH. MH untuk penentuan tindakan selanjutnya.

j.

Majelis Hakim tingkat Banding juga berupaya dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ” Pengadilan memberikan hak secara ex officio untuk menentukan besarnya kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya berupa mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. dengan pembagiannya berupa : -

Nafkah yang terlalaikan/ nafkah madhiyah selama 36 bulan x Rp. 250.000,- = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah)

-

Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp.500.000,- = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah.

KESIMPULAN Berdasarkan

pada

pembahasan

sebelumnya,

maka

penulis

menarik

kesimpulan sebagai berikut : a. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian yakni,

Putusan Hakim

Pengadilan Agama Gorontalo kurang memeriksa dan meneliti perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini (suami ), khususnya dalam Rekonpensi yang di ajukan oleh penggugat ( isteri ) tentang pembagian nafkah. Sehingga salah satu pihak yakni Isteri tidak merasa puas dalam putusan ini dan mengajukan upaya hukum yakni Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan dalam Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi yang menggugat Tergugat Rekonpensi dalam hal kelalaian pembebanan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi belum tepat, karena Majelis hakim hanya mendengar dalil – dalil dari salah satu pihak yakni pihak Tergugat, dan juga karena Pihak Penggugat tidak bisa memperlihatkan bukti bahwa Tergugat telah lalai dalam pemberian Nafkah. Majelis Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam Rekonpensi yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama gorontalo sudah tepat karena majelis hakim melihat Pertimbangan Pengadilan Agama mengenai tuntutan nafkah madhiyah, yang menolak tuntutan Penggugat karena tidak membuktikan ketidak adanya nafkah yang telah diterima. b. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam Rekonpensi Perkara Perceraian Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo karena pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan Penggugat rekonpensi (istri) tidak mendapatkan nafkah karena tidak dapat menunjukkan bukti – bukti sudah sesuai, karena Majelis hakim Tingkat banding mengumpulkan bukti – bukti yang lebih msialnya slip gaji dan sebagainya, serta Majelis hakim menilai Tergugat/ Terbanding sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Majelis hakim

juga memperhatikan Pasal 41 huruf (c) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ” Sebagaimana juga dimksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul. b. Memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri slama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. SARAN 1. Kepada Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Dalam memutuskan perkara menjadi sebuah putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu adanya bimbingan kepada hakim – hakim agar putusan tersebut bisa diterima oleh para pihak yang berperkara misalnya sering diadakannya Bimbingan Tekhnologi (BIMTEK) yang selalu meningkatkan pengetahuan

hakim

selanjutnya. dan dalam penentuan putusan Majelis hakim perlu mencari lebih lagi apa dalil – dalil yang lebih memperkuat Putusan ini tanpa mendengar Pendapat dari salah satu pihak. 2. Bagi Kedua Belah belah Pihak yang berperkara Perlu adanya rasa saling menghargai dan menghormati terhadap panggilan – panggilan majelis hakim, misalnya dalam pembebanan bukti – bukti yang diperlukan dalam persidangan kedepan sehingga bisa tercapainya putusan yang diinginkan bersama tanpa memberatkan salah satu pihak. Khususnya dalam perkara perceraian ini yang sangat memerlukan kerjasama antara Majelis Hakim dan kedua belah pihak yang berperkara.

3.

Bagi Peneliti Untuk Peneliti selanjutnya, dalam meneliti sebuah perkara khususnya dalam analisis putusan dalam perkara percerian (Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo dan

Nomor

:

06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo)

perlu

lebih

meningkatkan

kemampuan dan semangat lagi guna tercapainya hasil penelitian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA Mr Martiman Prodjohamidjojo, 2011.Hukum Perkawinan Indonesia.Jakarta Selatan. Indonesia Legal Center Publishing. Hlm 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Putusan Pengadilan Agama No.239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo tentang perkara perceraia Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo ( Putusan Banding dari Perkara Perceraian No.239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo )