Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
SAMARINDA , 2 jULI 2015
1
POKOK BAHASAN 1
Pengertian, Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan OJK
2
Fungsi , Tugas dan wewenang OJK
3
Governance OJK
4
Pembiayaan (Sumber dana ) OJK
5
Koordinasi dan Kerja Sama OJK dengan Lembaga Lain
6
Edukasi dan Perlindungan Konsumen
2
Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. 3
Latar Belakang Pendirian Otoritas Jasa Keuangan
Perkembangan Sistem Keuangan
Permasalahan di Sektor Keuangan
Konglomerasi bisnis
Moral hazard
Hybrid products
Perlindungan konsumen
Regulatory arbitrage
Koordinasi lintas sektoral
Amanat UndangUndang UU Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan
Perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan 4
MISI: 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
VISI: “Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.” Dalam mencapai tujuannya, OJK mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. OJK juga diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. 5
TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS OJK
Tujuan
Dasar Hukum: UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Bab III) OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat
Fungsi
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
Tugas
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Kewenangan
Terkait dengan tugas pengaturan & pengawasan sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan: a. Mengatur dan mengawasi bank b. Mengatur dan mengawasi kesehatan bank c. Mengatur dan mengawasi aspek kehati-hatian bank d. Memeriksa bank 6
Wewenang OJK Wewenang Pengaturan • Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK; • Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; • Menetapkan peraturan mengenai pengawasan; • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis
Wewenang Pengawasan •
•
•
•
Melakukan pengawasan dan perlindungan Konsumen sektor Perbankan, Pasar Modal & IKNB; Memberikan dan/atau mencabut izin usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; Memberikan perintah tertulis kepada LJK & menunjuk Pengelola Statuter Menetapkan sanksi administratif
7
Wewenang Pengawasan Penyidikan
Tindak Lanjut Penyidikan
• Penyidik PNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP; • Penyidik PNS melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan penyidikan
• Penyidik PNS menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan; • Jaksa menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya hasil penyidikan
8
Perlindungan Konsumen Pencegahan Kerugian
Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan jasa keuangan; • Meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat; • Tindakan lain yang dianggap perlu.
Pelayanan Pengaduan Konsumen
Pembelaan Hukum
Menyiapkan perangkat dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan; • Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan.
Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan; • Mengajukan gugatan: untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan serta untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan. 9
NILAI TAMBAH KEBERADAAN OJK 1. Pengintegrasian pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. • Tujuan: mengurangi dan menghilangkan duplikasi dan pengaturan yang terpisahpisah melalui harmonisasi kebijakan. • Nilai tambah: peningkatan efisiensi dan konsistensi kebijakan; pengurangan arbitrasi sehingga mendorong kesetaraan dalam industri keuangan; pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. • Integrasi akan mengacu pada Arsitektur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, yang mensinergikan berbagai masterplan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam-LK.
2. Edukasi dan Perlindungan Konsumen keuangan • Tujuan utama: (i) Meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan; (ii) Memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien dan transparan. • Dalam jangka panjang, industri keuangan mendapat manfaat positif memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. 10
Governance OJK Ketua Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Kepala Eksekutif • Memimpin pelaksanaan tugas pengawasan Perbankan/Pasar Modal/IKNB (a.l. Pemeriksaan, penyidikan, perintah tertulis, pengelola statuter, mengenakan sanksi, memberi/mencabut izin) • Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner
Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal)
Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas IKNB)
Wakil (Ketua Komite Etik)
Dewan Komisioner OJK • Bersifat kolektif dan kolegial • Memiliki hak suara yang sama • Melaksanakan tugas pengaturan • Mengawasi pelaksanaan tugas kepala eksekutif
Anggota (Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen)
Anggota (Ex Officio BI) Anggota (Ex Officio Kemenkeu)
Anggota (Ketua Dewan Audit)
11
Mekanisme Pemilihan Dewan Komisioner
Presiden membentuk Panitia Seleksi
Panitia Seleksi dan menyampaikan kepada Presiden 3 orang calon untuk setiap DK yang dibutuhkan
Presiden menyeleksi & menyampaikan kepada DPR 2 orang calon untuk setiap anggota DK yang dibutuhkan
Presiden mengangkat dan menetapkan calon terpilih sebagai anggota DK
DPR memilih calon anggota DK sesuai dengan jumlah anggota DK yang dibutuhkan
Catatan: • Dalam penyampaian calon anggota kepada DPR, Presiden mengajukan 2 (dua) orang sebagai calon ketua DK; • DPR memilih salah satu calon sebagai ketua DK, sementara calon yang tidak terpilih diikutsertakan untuk dipilih sebagai anggota DK; • Calon anggota ex officio masingmasing diajukan Menteri Keuangan dan Gubernur BI untuk ditetapkan Presiden.
12
INDEPENDENSI REGULATOR Independensi dalam membuat peraturan
Independensi dalam melakukan pengawasan
Independensi secara institusi
Independensi secara Anggaran (Budget)
APBN Pungutan Transparansi dan Akuntability
Laporan Keuangan
Laporan Kegiatan 13
Akuntabilitas • OJK menyusun Rencana Kerja & Anggaran OJK; • Anggaran diajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
RKA
OJK
Laporan
Transparansi
• OJK menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan; • OJK menyampaikan laporan-laporan kepada Presiden dan DPR.
• Laporan keuangan OJK diaudit BPK atau KAP yang ditunjuk BPK; • OJK mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. 14
Pembiayaan OJK
Bersumber dari APBN &/ pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan
Penetapan besaran pungutan dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan
Pembiayaan dr APBN diperlukan pd saat pungutan dr pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan blm dpt mendanai seluruh kegiatan OJK secara mandiri
Anggaran
OJK 15
RECYCLING PENGGUNAAN PUNGUTAN Otoritas Jasa Keuangan
Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan yang berkelanjutan
Literacy & Kepercayaan Konsumen terhadap Sektor Jasa Keuangan
Pungutan
Program kerja yang bernilai tambah: - Pengaturan &Pengawasan Terintegrasi - Perlindungan Konsumen - Good Governance 16
Koordinasi dan Kerja Sama Lembaga Lain
BI
LPS
- OJK, BI, dan LPS membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi; - OJK, BI, dan LPS berbagi seluruh informasi tentang perbankan (timely basis) dengan menjaga kerahasiaan; - OJK, BI, dan LPS bekerja sama dalam kegiatan pemeriksaan bank; - OJK segera menginformasikan ke BI terhadap bank yang mengalami kesulitas likuiditas atau kondisi memburuk untuk dilakukan langkah-langkah sesuai kewenangan BI (lender of last resort); - OJK, Kemenkeu, BI dan LPS bekerja sama menjaga stabilitas sistem keuangan dan dalam pencegahan serta penanganan krisis; - OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk penegak hukum dalam rangka penyidikan dan perlindungan konsumen - OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain nasional maupun internasional berdasarkan asas timbal balik yang seimbang. 17
TUJUAN OJK HANYA DAPAT TERWUJUD DENGAN KOORDINASI
PEMERINTAH PARLEMEN BANK INDONESIA
OJK LPS
-Media -AKADEMISI -Pengamat -Masyarakat
SEKTOR JASA KEUANGAN
18
Protokol Koordinasi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK): - Menjaga stabilitas sistem keuangan - Anggota: Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Ketua DK LPS; - Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dan suara terbanyak (apabila mufakat tidak tercapai).
Kondisi Normal - Melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan dan pertukaran informasi; - Membuat rekomendasi kepada anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; - Rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan.
Kondisi Tidak Normal - Untuk pencegahan dan penanganan krisi, masing-masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis; - Menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ketentuan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang mengenai Jaring Pengaman Sistem Keuangan
19
20
