Skripsi. Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi. Disusun Oleh:

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG (Studi kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh:

Asep Safaat Hidayat NIM : 107082003442

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh : Asep Safaat Hidayat NIM: 107082003442

Di Bawah Bimbingan Pembimbing I

Pembimbing II

Yahya Hamja, Dr., MM NIP. 19490602 197803 1 00 1

Muhamad Yani, SE., MM

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013

2 i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Selasa, 10 April 2012 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas mahasiswa: 1. Nama

: Asep Safaat Hidayat

2. NIM

: 107082003442

3. Jurusan

: Akuntansi

4. Judul Skripsi

: Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 10 April 2012

1. Herni Ali HT, SE., MM NIDN.0422 1259 02

(___________________) Ketua

2. Fitri Damayanti, SE., M.Si NIP.19810731 200604 2 003

(___________________) Sekretaris

3. Yulianti, SE., M.Si NIP.19820318 201101 2 011

(___________________) Penguji Ahli

3 ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI Hari ini Kamis, 20 Juni 2013 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa: 1. Nama


2. NIM

: 107082003442

3. Jurusan

: Akuntansi

4. Judul Skripsi

: Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010).

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut diatas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Juni 2013 1. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS NIP. 19570617 198503 1002

(__________________) Ketua

2. Hepi Prayudiawan, SE., MM., Ak NIP. 19720516 200901 1 006

(__________________) Sekretaris

3. Afif Sulfa, SE, M.Si, Ak

(__________________) Penguji Ahli

4. Yahya Hamja, Dr., MM NIP. 19490602 197803 1 00 1

(__________________) Pembimbing I

5. Muhammad Yani, SE., MM

(__________________) Pembimbing II

4 iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Mahasiswa : Asep Safaat Hidayat NIM

: 107082003442

Jurusan

: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya : 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan tidak mempertanggungjawabkan. 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain. 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa ijin pemilik karya. 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data. 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini. Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti saya telah melanggar pernyataan diatas, maka saya siap untuk dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 20 Maret 2013

Asep Safaat Hidayat 107082003442 5 iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

DATA PRIBADI Nama


Tempat, tanggal lahir

: Ciamis, 26 Juli 1989

Jenis kelamin

: Laki-laki

Nama Ayah

: Badrun

Nama Ibu

: Rodiah

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

: Islam

Status perkawinanan

: Belum Nikah

Alamat

: Jl. Puskesmas Rt.02/06 No.11 Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara 14240

II.

No. Telepon

: (021) 4514901 / 08999876226

Email

: [email protected]

PENDIDIKAN FORMAL 1995-2001

: SDN 04 Pagi Jakarta Utara

2001-2004

: SMPN 123 Jakarta Utara

2004-2007

: Madrasah Aliyah Sabilil Muttaqien, Kalipucang – Ciamis

2007-2013

: Mahasiswa (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

6 v

ANALYSIS OF RECONCILIATION FISCAL TO THE COMMERCIAL FINANCIAL STATEMENTS IN DETERMINING INCOME TAX PAYABLE (Case Study on PT. Indomix Perkasa for Fiscal Year 2010)

ABSTRACT

The Object of this study was PT. Indomix Perkasa, it produces for ready mix concrete. The purpose of this study was to determine the value of income tax payable by the company, with reconciling commercial financial statements to the fiscal financial statements. By doing reconciliation, company did not need to create two bookkeeping for different purposes. The company just made corrections to items that were not in accordance with the provisions of the tax. Positive correction would increase taxable income, a negative correction would decrease taxable income. This research, analyzed data with descriptive method. It describes the financial statements of the phenomena that was happened by collecting data, calculating income tax, fiscal correction in accordance with UU Number 36 Year 2008. Type of data which used are primary data and secondary data. The result of study concluded that there are differences the value of profit and loss according to the commercial and the fiscal. It occurs because the fiscal correction on the costs and incomes in the commercial financial statements based on tax regulations.

Keywords

: Income Tax, Commercial Financial Statement, Fiscal Financial Statement, Fiscal Correction.

7 vi

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)

ABSTRAK

Objek penelitian ini adalah PT. Indomix Perkasa, sebuah perseroan yang mempersiapkan permintaan atas adukan beton siap pakai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Perusahaan cukup melakukan koreksi terhadap pos-pos yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedang koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, menghitung PPh, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara labarugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

Kata Kunci

: Pajak Penghasilan, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Fiskal.

8 vii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT. Tuhan Yang Maha Mencintai, dengan pancaran cinta yang abadi. Yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia kepada hamba-Nya dengan adil dan sempurna. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Untaian rasa syukur penulis panjatkan karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)” tepat pada waktunya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada : 1. Kedua orang tua yang tercinta Bapak Badrun dan Ibu Rodiah sebagai penyemangat dalam hidupku yang tiada hentinya memberikan motivasi, doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak dapat terlukiskan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rasa syukur yang tiada terhingga atas anugerah yang begitu indah karena aku terlahir dari orang tua terbaik, dibesarkan di lingkungan terbaik dengan didikan yang terbaik.. Semoga bapak dan ibu diberikan kesehatan, kasih sayang serta perlindungan dari Allah SWT. 2. Bapak Yahya Hamja, Dr., MM sebagai dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan mengenai pengembangan judul skripsi ini. Terima kasih pak. 3. Bapak Muhammad Yani, SE., MM sebagai dosen pembimbing II yang memberikan banyak masukan dalam pengembangan skripsi ini. Terima kasih pak.

9 viii

4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Ibu Rahmawati SE, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 6. Segenap jajaran pengajar atau dosen yang telah memberikan ilmu dan motivasi bagi penulis yang sangat bermanfaat sebagai bekal menjalani hidup ke depan. 7. Adik-adikku tersayang, Yuni dan Icha yang memberikanku semangat walaupun kadang gemesin. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada

orang tua. 8. Bibi Desi dan Ana, yang telah memberikan banyak bantuan dan doa hingga selesainya skripsi ini dan dengan sabar mendengarkan banyak permintaan maupun keluhan ku. ”Terima Kasih banyak yaa bii. ..” 9. Sahabat-sahabatku: Jumran, Ibnu, Andry, Al, Icha, Imam, dan Leegonk yang banyak membantu dan membuat perkuliah di kampus menjadi rame dan ngga ngebosenin. ”Thank’s yach bro and sis”, Semoga persahabatan ini tetap terjaga walaupun suatu saat kita akan berpisah. U all are my inspiration. 10. Seluruh teman di kelas Akuntansi C dan kelas konsentrasi Pajak A angkatan 2007, semoga Allah mempertemukan kita bersama kembali di lain waktu. 11. Karyawan PT. Super Wahana Tehno: Bapak Wiewie yang telah memberikanku kesempatan dan pengalaman bekerja dan Bapak Yadi yang membimbingku dengan sabar. ”Terima kasih yaa pak”, teman-temanku: Olla, Asep, Fitriana, Siesil, dan Nesty yang telah banyak membantuku, Thank’s yach all, semoga kita dapat bertemu lagi. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.

10 ix

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan penulisan kedepannya. Akhir kata dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 20 Maret 2013

Penulis

11 x

DAFTAR ISI

Keterangan

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... i LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ......................... ii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .......................................... iii LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .................. iv DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................... v ABSTRACT .................................................................................................. vi ABSTRAK ................................................................................................... vii KATA PENGANTAR ................................................................................. viii DAFTAR ISI ................................................................................................ xi DAFTAR TABEL ....................................................................................... xvi DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xix DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xx

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A.

Latar Belakang Penelitian ............................................................... 1

B.

Perumusan Masalah ....................................................................... 5

C.

Tujuan Penelitian ........................................................................... 5

D.

Manfaat Penelitian ......................................................................... 5

12 xi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 7 A.

Konsep Dasar Akuntansi ................................................................ 7 1. Definisi Akuntansi ................................................................... 7 2. Laporan Keuangan ................................................................... 8 3. Tujuan Laporan Keuangan ....................................................... 10

B.

Konsep Dasar Perpajakan .............................................................. 12 1. Definisi Pajak ........................................................................... 12 2. Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak ................... 14 3. Pembukuan ............................................................................... 15

C.

Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal ...... 19 1. Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal ....................................................................... 19 2. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal .......... 20 3. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal ........... 20 4. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan ... 23 5. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya ............................. 25 6. Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan .............. 32 a. Konsep Penyusutan ............................................................ 32 b. Konsep Nilai Persediaan .................................................... 34 7. Koreksi Fiskal .......................................................................... 35 a. Beda Tetap ......................................................................... 37 b. Beda Waktu ........................................................................ 38

13 xii

8. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal ....................................................................... 38 D.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan ..................................................... 40 1. Komponen Perhitungan PPh Badan ......................................... 40 2. Penguran PPh Badan yang Terutang ......................................... 41 a. PPh Pasal 22 ....................................................................... 41 b. PPh Pasal 23 ....................................................................... 41 c. PPh Pasal 24 ....................................................................... 41 d. PPh Pasal 25 ....................................................................... 42 3. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ............................. 44

E.

Penelitian Sebelumnya ................................................................... 45

F.

Kerangka Pemikiran ....................................................................... 48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................. 49 A.

Ruang Lingkup Penelitian .............................................................. 49

B.

Metode Penentuan Sampel ............................................................. 49

C.

Metode Pengumpulan Data ............................................................ 50

D.

Metode Analisis Data ..................................................................... 50

E.

Operasional Variabel Penelitian ...................................................... 52 1. Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan ..................... 52 2. Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan .............................. 52 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal .................................... 53

14 xiii

4. Beda Tetap dan Beda Waktu .................................................... 53

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH ...................................................... 54 A.

Gambaran Umum PT Indomix Perkasa ......................................... 54 1. Sejarah Singkat Perusahaan ..................................................... 54 2. Bidang Usaha Perusahaan ........................................................ 55 3. Struktur Organisasi Perusahaan ............................................... 56 a. Board of Director ................................................................ 57 b. Head of Operation .............................................................. 57 c. General Manager ................................................................ 58 d. Sales & Marketing Manager ............................................... 58 e. Head of Finance & Admin .................................................. 59 f. Secretary.............................................................................. 59

B.

Laporan Keuangan PT Indomix Perkasa ....................................... 61

C.

Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2010 ................................ 64

D.

Pajak Penghasilan PT Indomix Perkasa ......................................... 96 1. Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 .............................................................................. 96 2. Pajak Penghasilan Terhutang PT Indomix Perkasa Tahun 2010 .......................................................................................... 98 a. PPh Pasal 22 ....................................................................... 98 b. PPh Pasal 23 ....................................................................... 99

15 xiv

c. PPh Pasal 25 ....................................................................... 100 E.

Analisis dan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 .................................................... 102 1. Evaluasi Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 ................................................................. 118 2. Evaluasi Perhitungan PPh Kurang atau Lebih Bayar PT Indomix Perkasa Tahun 2010 .............................................. 119 3. Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 ............................................. 120

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 121 A.

Kesimpulan .................................................................................... 121

B.

Implikasi ......................................................................................... 122

C.

Saran ................................................................................................ 123

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 124 LAMPIRAN - LAMPIRAN ....................................................................... 126

16 xv

DAFTAR TABEL

Nomor

Keterangan

Halaman

2.1

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal ............ 22

2.2

Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan ... 33

2.3

Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi ....................................................................... 34

2.4

Tinjauan Penelitian Sebelumnya ............................................... 45

4.1

Neraca Tahun 2010 ................................................................... 61

4.2

Laporan Laba-Rugi dan Akumulasi Laba Tahun 2010 ............. 63

4.3

Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2010 ........................... 64

4.4

Ringkasan Rekonsiliasi Penyusutan Asset PT Indomix Perkasa Tahun 2010 ............................................. 66

4.5

Rekonsiliasi Penyusutan Land .................................................. 67

4.6

Rekonsiliasi Amortisasi Land Rights ........................................ 68

4.7

Rekonsiliasi Penyusutan Building ............................................. 69

4.8

Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Lainnya ................................. 70

4.9

Rekonsiliasi Penyusutan Machinery ......................................... 70

4.10

Rekonsiliasi Penyusutan Heavy Equipment & Vehicles ........... 71

4.11

Rekonsiliasi Penyusutan Office Equipment .............................. 72

4.12

Rekonsiliasi Penyusutan Tool & Equipment ............................. 72

17 xvi

4.13

Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Asset PT Indomix Perkasa Tahun 2010 ............................................. 73

4.14

Rekonsiliasi Penyisihan Imbalan Pasca Kerja Tahun 2010 ...... 74

4.15

Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang Digunakan Karyawan Tertentu Tahun 2010................................................ 75

4.16

Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang Digunakan Karyawan Tertentu Tahun 2010 ............................ 76

4.17

Rekonsiliasi Biaya Perbaikan dan Perawatan Tahun 2010 ....... 77

4.18

Rekonsiliasi Biaya Travelling, Transport, & Meal Tahun 2010 .............................................................................. 79

4.19

Ringkasan Evaluasi Biaya Travel, Transport, & Meal Tahun 2010 .............................................................................. 81

4.20

Rekonsiliasi Biaya Bahan Bakar Tahun 2010 ........................... 82

4.21

Rekonsiliasi Biaya Parkir dan Toll Tahun 2010 ....................... 83

4.22

Rekonsiliasi Biaya Restore & Rehab Tahun 2010 .................... 84

4.23

Ringkasan Rekonsiliasi Biaya Restore & Rehab ....................... 85

4.24

Rekonsiliasi Biaya Telephone Tahun 2010 ............................... 86

4.25

Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Telephone ..................................... 87

4.26

Rekonsiliasi Biaya Staff Amenities Tahun 2010 ....................... 88

4.27

Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Staff Amenities Tahun 2010 ......... 90

4.28

Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA) Tahun 2010 ........................ 91

4.29

Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA) Tahun 2010 ......... 93

4.30

Rekonsiliasi Motor Vehicles Expense (COGS) Tahun 2010 .... 94

18 xvii

4.31

Evaluasi Rekonsiliasi Motor Vehicles Expense (COGS) Tahun 2010 .............................................................................. 96

4.32

Perhitungan PPh Pasal 22 PT Indomix Perkasa Tahun 2010 .... 98

4.33

Rekapitulasi SSP PPh Pasal 25 Tahun 2010 ............................. 100

4.34

Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 ............................................. 120

19 xviii

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Keterangan

Halaman

2.1

Siklus Akuntansi ....................................................................... 12

2.2

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak ........................................ 43

2.3

Skema Kerangka Pemikiran ...................................................... 48

4.1

Struktur Organisasi PT Indomix Perkasa .................................. 60

20 xix

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Keterangan

Halaman

1

Daftar Pertanyaan Wawancara ............................................ 127

2

SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT Indomix Perkasa Tahun 2010 .......................................................................... 129

3

Laporan Keuangan PT Indomix Perkasa Tahun 2010 ......... 136

21 xx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pebangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undangundang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu official assesment system, self assesment system, dan withholding tax system. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan self assessment system (Thomas Sumarsan, 2013:14). Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan self assessment system maka

22 1

diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Hasil akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan keungan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2007:1.2). Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditunjukan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan atau penurunan aktivitas usaha yang tercermin dari pendapatan (hasil usaha), yang selanjutnya akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya. Dengan mengadakan analisa laporan keuangan dari perusahaan, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari perusahaannya, dimana hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi penyusunan rencana ataupun kebijakan

223

yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk pihak eksternal, dalam hal ini khususnya adalah pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk

menilai

kinerja

manajemen

perusahaan

dalam

menghasilkan

keuntungan, terutama berapa besar deviden yang akan diterima serta untuk memutuskan apakah manajemen perusahaan tetap dipertahankan. Disamping hal tersebut, laporan keuangan sudah pasti akan digunakan untuk memutuskan apakah diperlukan ekspansi usaha pada periode-periode selanjutnya. Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Erly Suandy, 2008:75). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode peyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36

324

Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Erly Suandy, 2008:75). Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penulisan dengan judul: “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)”.

425

B. Perumusan Masalah Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. Indomix Perkasa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan? 2. Berapa jumlah penghasilan kena pajak pada PT. Indomix Perkasa yang sebagai dasar penentuan pajak terhutang tahun pajak 2010?

C. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Mengetahui semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan. 2. Mengetahui jumlah pajak penghasilan PT. Indomix Perkasa tahun 2010 serta penyebab terjadinya kenaikan (penurunan) pajak.

D. Manfaat penelitian 1. Bagi

penulis,

sebagai

sarana

pembelajaran

untuk

meningkatkan

kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis, serta berusaha memecahkan permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.

526

2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pertimbangan atau masukan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh terutang. 3. Bagi aparat pajak/fiskus, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai

kepatuhan

wajib

pajak

dan

masukan-masukan

guna

meningkatkan pendapatan pajak. 4. Bagi civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa penelitian dengan objek peneliti yang sejenis.

627

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Dasar Akuntansi 1. Definisi Akuntansi Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain: Definisi yang diberikan oleh Accounting Principles Board Statement No. 4 (1970) menyatakan sebagai berikut, “ Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada)”. (Hery, 2013:3) Adapun definisi yang diberikan oleh American Accounting Association (AAA) pada tahun 1966 adalah sebagai berikut, “ Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan”. (Hery, 2013:3)

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa: 1. Fungsi (peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang “entitas” ekonomi. 2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap

7

28

dalam akuntansi, yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa system pencatatan, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya, terdapat dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar-dasar lain diantara keduanya merupakan transisi. 2. Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Hery (2013:7) menyatakan sebagai berikut, “ Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu, akurat, dan objektif. Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam

829

pengambilan suatu keputusan, baik di tingkat manajemen maupun di tingkat shareholder/investor terutama yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan ini terbaca bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Keuntungan dengan membaca laporan keuangan ini, pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan yang dimilikinya. Laporan keuangan juga memiliki karakteristik kualitatif yang merupakan cirri khas yang membuat informasi didalamnya dapat lebih bermanfaat bagi tiap pemakainya dalam mengambil keputusan. Waluyo (2008:21) menyebutkan terdapat empat karakteristik , yaitu: 1. Dapat dipahami Laporan keuangan haruslah dapat dipahami oleh pengguna laporan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomis dan bisnis secara jelas. 2. Relevan Informasi haruslah relevan agar memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan.

930

3. Materialitas Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan yang dinilai sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi mempunyai manfaat. 4. Keandalan Informasi haruslah andal (reliable), artinya berkualitas dan tidak menyesatkan. Meskipun prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan handal bagi pengguna laporan keuangan, manajer dapat mempersiapkan laporan tersebut pada beberapa kesempatan. Prinsip-prinsip pelaporan keuangan menekankan konsistensi dari waktu ke waktu dalam sebuah perusahaan, tetapi mereka mengizinkan fleksibilitas yang cukup dalam pemilihan metode dan kebijaksanaan dalam estimasi, terutama ketika informasi tidak dianggap "material", yaitu besarnya cukup untuk mempengaruhi pengguna laporan (Lillian Mills dkk, 2002:8). 3. Tujuan Laporan Keuangan Menurut

PSAK

(2007)

tujuan

laporan

keuangan

adalah

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

10 31

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: asset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Laporan keuangan perusahaan didasarkan pada aturan-aturan dan konvensi-konvensi

akuntansi.

Untuk

mencapai

konsistensi

dan

komparabilitas, pertimbangan-pertimbangan subjektif diminimalkan, tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan kinerjanya di masa depan. Hal ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang subjektif. Jadi, laporan akuntansi tidak mencatat nilai ekonomis. Sebaliknya, laporan-laporan itu memberikan informasi historis kuantitatif dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang digunakan dalam menghitung nilai-nilai ekonomis.

11 32

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

Sumber: data diolah B. Konsep Dasar Perpajakan 1. Definisi Pajak Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam literature-literatur. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain: Definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH, menyatakan sebagai berikut, “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.(Thomas Sumarsan, 2013:3)

12 33

Adapun definisi yang diberikan oleh P. J. A. Andriani adalah sebagai berikut, “ Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.(Gatot S.M Faisal, 2009:12) Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut, “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain: a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. b. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. d. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. e. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan Negara.

13 34

2. Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mardiasmo (2011:1-2) dalam buku Perpajakan: Edisi Revisi, menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu: 1. Fungsi Budgeter Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang social dan ekonomi.. Mardiasmo (2011:2) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Mardiasmo (2011:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut: 1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

14 35

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. 3. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 3. Pembukuan Pasal

13

Undang-Undang

Pajak

Perseroan

Tahun

1995

menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelanggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak. Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersial seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. Waluyo (2008:5) dalam buku Akuntansi Pajak, menuliskan bahwa beberapa buku teks akuntansi mendifinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data transaksi

15 36

keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keungan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

16 37

2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung

penghasilan

neto

dengan

menggunakan

Norma

Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. 6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. 7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

17 38

8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. 10. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. 11. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

18 39

C. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal 1. Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly Suandy, 2008:75). Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan

dapat

menyusun

laporan

keuangan

akuntansi

(komersial) dan laporan keuangan fiscal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan

19 40

menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. 2. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal Menurut Erly Suandy (2008:35), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah: a.

Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.

b.

Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.

c.

Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

3. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang

20 41

digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan-aturan penyusutan, opsi saham, dan konsolidasi (Lillian Mills dkk, 2002:3). Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena. Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif , sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement.

Disamping

perbedaan

acuan

yang

dianut

dalam

penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang understatement

21 42

tersebut tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar menetapkan pajak yang terutang (Mohammad Zain, 2008:118-119).

Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal Akuntansi Komersial

Akuntansi Fiskal

Masa manfaat:

Masa manfaat:

a. Masa manfaat ditentukan asset

a. Ditetapkan berdasarkan keputusan

berdasarkan taksiran umur ekonomis

Menteri Keuangan

maupun umur teknis b. Ditelaah ulang secara periodic

b. Nilai residu tidak diperhitungkan

c. Nilai residu bias diperhitungkan

Harga perolehan:

Harga Perolehan:

a. Untuk pembelian menggunakan

a. Untuk

harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar

transaksi

yang

tidak

mempunyai

hubungan

istimewa

berdasarkan

harga

yang

sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan

istimewa

berdasarkan

harga pasar c. Untuk

transaksi

tukar-menukar

adalah berdasarkan harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran,

pemecahan,

atau

penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi.

Bersambung ke halaman 23,,,

22 43

Akuntansi Komersial

Akuntansi Fiskal

Metode penyusutan:

Metode penyusutan:

a. Garis lurus

a. Untuk asset tetap bangunan adalah

b. Jumlah angka tahun

garis lurus

c. Saldo menurun/menurun ganda

b. Untuk asset tetap bukan bangunan

d. Metode jam jasa

Wajib Pajak dapat memilih garis

e. Unit produksi

lurus atau saldo menurun ganda asal

f.

diterapkan secara taat asas

Anuitas

g. Sistem persediaan Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik. Sistem penyusutan:

Sistem penyusutan:

a. Penyusutan individual

a. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh

b. Penyusutan gabungan/kelompok

secara golongan Saat dimulainya penyusutan:

Saat dimulainya penyusutan:

a. Saat perolehan

a. Saat perolehan.

b. Saat penyelesaian

b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.

Sumber: Erly Suandy, 2008:35-36 4. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan atau Pendapatan Menurut

konsep

akuntansi,

penghasilan

(income)

adalah

penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan

23 44

dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty, dan sewa (Erly Suandy, 2008:115-116). Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu: a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3).

24 45

5. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis neto (net basis of taxation) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (gross income) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang. Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh (Waluyo, 2008:222). Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh social ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan yaitu: 1.

Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.

25 46

2.

Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Waluyo (2008:223) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran

yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi: 1.

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses) Pengeluaran

yang

dapat

dibebankan

sebagai

biaya

adalah

pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 2.

Pengeluaran

yang

tidak

dapat

dibebankan

sebgai

biaya

(nondeductible expenses) Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk

26 47

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi

biaya

untuk

mendapatkan,

menagih,

dan

memelihara

penghasilan, termasuk: a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1) Biaya pembelian bahan; 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3) Bunga, sewa, dan royalty; 4) Biaya perjalanan; 5) Biaya pengolahan limbah; 6) Premi asuransi; 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8) Biaya administtrasi; 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan; b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A

27 48

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan e. Kerugian selisih kurs mata uang asing f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya

perjanjian

tertulis

mengenai

penghapusan

piutang/

pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.

28 49

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu: a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

pemegang saham, sekutu, atau anggota

29 50

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

30 51

f.

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah h. Pajak penghasilan i.

Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya

j.

Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

31 52

6. Perbedaan Konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang dagangan. a. Konsep Penyusutan Perbedaan

utama

antara

akuntansi

dengan

undang-undang

perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran Judgement. Menurut Johar Arifin (2009:132), metode menurut akuntansi komersial mengacu pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2007). Metode penyusutan komersial antara lain: 1) Metode garis lurus (Straight line method) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah. 2) Metode saldo menurun (Diminishing balance method) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset. 3) Metode jumlah unit (Sum of the unit method), yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

32 53

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai berikut: Tabel 2.2 Kelompok Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan penglempokan sebagai berikut:

33 54

Tabel 2.3 Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (2) Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tariff dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi. b. Konsep Nilai Persediaan Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (cost) yang dilakukan dengan metode rata-rata (average) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan firs in first out (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten. Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No. 14 Tahun 2007 yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (weigh average cost method) dan masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang yang lazimnya

34 55

tidak

dapat

digantikan

dengan

barang

lain

(not

ordinary

interchangeable) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. 7. Koreksi Fiskal Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006 : 421) menyatakan sebagai berikut, “ Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan”. Secara keseluruhan tujuan dari suatu akuntansi keuangan adalah melakukan perbandingan yang tetap antara penghasilan dan pengeluaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akunting keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut (Einde Evana dan R. Weddie, 2008:102).

35 56

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Siti Resmi (2009:397) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menuliskan bahwa teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1.

Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

2.

Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah

penghasilan

tersebut

pada

penghasilan

menurut

akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. 3.

Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiscal, rekonsiliasi

dilakukan

dengan

mengurangkan

sejumlah

biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. 4.

Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiscal, rekonsiliasi

dilakukan

dengan

menambahkan

sejumlah

36 57

biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa: a. Beda Tetap Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Erly Suandy (2008:79) menyebutkan bahwa: “ Perbedaan tetap/permanent (permanent differences) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari”. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir (terminated) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahuntahun berikutnya (Setiadi Alim, 2010:26). Beda permanen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Beda permanen positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda permanen negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

37 58

b. Beda Waktu Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan (Erly Suandy, 2008:79). 8. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi.

38 59

Mohammad Zain (2008:222) dalam buku Manajemen Perpajakan, menuliskan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut: a. Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan. c. Susun rekonsiliasi harga pokok produksi. d. Susun rekonsiliasi biaya operasional. e. Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain. f. Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya. Mohammad Zain juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

39 60

D. Pajak Penghasilan (PPh) Badan 1. Komponen Perhitungan PPh Badan Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu: 1. Penghasilan yang menjadi objek pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam berntuk apapun. 2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. 3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. 4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. 5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. 6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. 7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

40 61

2. Pengurang PPh Badan yang Terutang a. PPh Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan

pemungutan

Pajak

Penghasilan

yang

dilakukan

oleh

Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah

dan

lembaga-lembaga

lainnya,

berkenaan

dengan

pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. b. PPh Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Thomas Sumarsan, 2013:295). c. PPh Pasal 24 Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal (Thomas Sumarsan, 2013:214). Konsep Umum: 1) Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan. 2) Syarat untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri:

41 62

(a)

Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar ngeri

(b)

Menyampaikan fotocoy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.

(c)

Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri.

3) Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diakui sebagai kerugian 4) Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode Ordinary Credit Method. d. PPh Pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.(Waluyo, 2008:255) Konsep Umum: 1.

Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

2.

Besarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus: Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan 24, kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

42 63

Gambar 2.2 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Sumber: data diolah

43 64

3. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tariff normal.

44 65

E. Penelitian Sebelumnya Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan koreksi fiskal dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat dilihat didalam table berikut ini: Tabel 2.4 Tinjauan Penelitian Sebelumnya Nama Peneliti Aston L. Situmorang

Judul Analisa Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang (PPh) pada PT. Alamjaya Wirasentosa (Tahun Pajak 2006)

Rumusan Masalah

Metode Penelitian

Apa yang menyebabkan laba komersial dalam laporan komersial jauh lebih besar dibandingkan dengan laba komersial dalam laporan fiskal?

Penelitian deskriptif

Hasil Penelitian Perbedaan tersebut disebabkan adanya sebagian biaya yang diakui oleh ketentuan perpajakan tetapi tidak diakui oleh ketentuan akuntansi. Adapun akun biaya-biaya yang menyebabkan perbedaan laba komersial dan laba fiskal adalah biaya perjalanan, perbaikan dan pemeliharaan, biaya seragam, biaya representasi, dan sumbangan yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Besar Penghasilan kena pajak menurut laporan laba rugi fiskal adalah sebesar Rp4.396.917.623 sedangkan riilnya sebesar Rp1.260.246.560 perbedaan tersebut menyebabkan besar pajak penghasilan terutang riil yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan besar pajak penghasilan terutang menurut laporan laba rugi fiskal peruhaan.


45 66

Nama Peneliti Dewi Yuniarti (2008)

Mindo S. Sianipar (2008)

Judul

Rumusan Masalah

Metode Penelitian

Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung )

Apa perbedaan pendapatan dan biaya menurut Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 dengan SAK? Bagaimana rekonsiliasi fiskal atas laporan komersialnya? Berapa jumlah pajak penghasilan tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung?


Perbedaan laporan komersial dan laporan fiskal terdapat pada pospos sebagai berikut:  Sumbangan/hadiah  Keanggotaan  Biaya seragam  Biaya non operasioanl lainnya  Selisih pembebanan penghapusan aktiva produktif  Bunga tabungan Perbedaan tersebut menyebabkan jumlah laba menurut perhitungan komersial sebesar Rp843.127.403 sedangkan laba menurut perhitungan fiskal sebesar Rp895.131.426,62 yang berarti terdapat selisih sebesar Rp52.004.023,62 Dengan koreksi fiskal ini, dapat diketahui nilai pajak penghasilan tahun 2007 sebesar Rp251.582.085.

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan

Apa penyebab terjadinya perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal? Bagaimana cara melakukan koreksi fiskal untuk membuat laporan keuangan fiskal? Bagaimana menentukan besarnya pajak penghasilan terhutang sesuai undang-undang perpajakan?


Pengakuan pendapatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi maupun Undang-Undang Pajak No.17 Tahun 2000, metode penyusutan yang diterapkan perusahaan sesuai dengan UU Pajak No.17 Tahun 2000, dan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal disebabkan oleh perbedaan tariff penyusutan menurut akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal serta adanya perbedaan pengakuan biaya.

Hasil Penelitian


46 67

Nama Peneliti

Judul

Gindo M. Rekonsiliasi Sigalingging Laporan Keuangan (2010) Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan Analisis Abda Koreksi Darminta Fiskal untuk Siregar Menghitung (2011) Besarnya PPh Terutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Rumusan Masalah

Metode Penelitian

Bagaimanakah pengaruh koreksi fiskal dalam menghitung PPh badan yang terutang?


Secara umum perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa dikurangkan

Bagaimana koreksi fiskal di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan? Apakah ketepatan koreksi fiskal sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku?


Untuk kepentingan pajak, perusahaan membuat koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai dengan UU perpajakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang perusahaan. Perusahaan menemukan perbedaan temporer dan perbedaan tetap dalam hal pengakuan penghasilan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan.

Hasil Penelitian

Sumber: data diolah

47 68

F. Kerangka Pemikiran Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan terutang yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran

48 69

BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini mencakup mengenai rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal guna menghitung besarnya PPh badan yang terhutang menurut peraturan yang berlaku masa pajak tahun 2010. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah SAK 2007, UU PPh No. 36 Tahun 2008, UU KUP No. 28 Tahun 2007, dan peraturanperaturan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun tempat penelitian dilakukan di PT. Indomix Perkasa yang berlokasi di Jl. Mayor Oking Citeureup Bogor. Dan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2011 sampai dengan selesai.

B. Metode Penentuan Sampel Metode yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah

dengan

teknik

pengambilan

sampel

non-probabilitas,

yaitu

pengambilan sampel mudah (convenience sampling). Sampel dipilih karena faktor kondisi, seperti keberadaan sampel pada tempat dan waktu yang tepat. Atau dengan kata lain, responden adalah orang yang kebetulan ditemukan dilapangan ataupun mudah untuk ditemui atau dijangkau (Danang Sunyoto, 2013:76).

49

70

C. Metode Pengumpulan Data 1. Data Primer (Primary Data) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 2. Data Sekunder (Secondary Data) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung (melalui media perantara). Data tersebut dapat berupa literature research, yaitu data-data yang diambil dari literature berupa buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan referensi yang terkait dengan judul penelitian.

D. Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan.(Nyoman Dantes, 2012:51)

50 71

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan. 2. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan. 3. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal 4. Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara komersial. 5. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap. 6. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 7. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2010.

51 72

8. Mengidentifikasi penyebab kenaikan (penurunan) jumlah pajak terhutang tahun 2010.

E. Operasional Variabel Penelitian 1. Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan a. Penghasilan menurut Akuntansi Penghasilan (income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). b. Penghasilan menurut Perpajakan Penghasilan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2. Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan a. Beban menurut Akuntansi Beban adalah penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. b. Beban menurut Perpajakan Beban adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba kena pajak.

52 73

3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal Rekonsiliasi laporan keungan fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan 4. Beda Tetap dan Beda Waktu a. Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. b. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

53 74

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH A. Gambaran Umum PT Indomix Perkasa 1. Sejarah Singkat Perusahaan Pada awal tahun 1992 PT. Indomix Perkasa telah didirikan sebagai anak perusahaan dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) yang mempersiapkan permintaan atas adukan beton siap pakai baik untuk proyek bersama maupun pihak lainnya. Sebenarnya PT. Indomix Perkasa mulai mempersiapkan mengenai beton sejak tahun 1977 dimulai dengan pengembangan proyek semen Fase III PT. ITP, yang dilengkapi dengan penyelesaian Fase VIII. PT Indomix mengembangkan produksinya dari mulai 125 Kg/cm2 sampai dengan 600 Kg/cm2, baik untuk kontraktor asing maupun kontraktor local, seperti : Balfour

Beaty

Sakti,

Jatim

Mustika,

John

Holand,

Murinda

Kontruksitama, Total Bangun Persada, Waskita Karya, Kawasaki Heavy Industries Ltd, dan lainnya dengan total volume 1,500,000 m3. Semakin lama PT. Indomix semakin berpengalaman dalam industri dan selalu siap dengan berbagai macam kelas dari beton maupun jenisnya seperti slipforms, silo semen, tiang pancang, tiang beton untuk gedung bertingkat, bendungan, terminal truck container, precast untuk jalan flyover dan lain-lain. PT. Indomix Perkasa telah mengembangkan wilayahnya sampai ke Pulau Wetar di Maluku untuk melayani proyek tambang emas Henry

75 54

Walker, Ujung Pandang untuk mensuplai proyek pabrik tepung terigu dengan kontraktor PT. Ting Tai Kontruksi Indonesia yang pertama di Surabaya, dan pada saai ini proyek yang masih ditanggani adalah proyek Fase X PT. Indocement Tunggal Prakarsa di Cirebon dengan kontraktor utama Sumitomo – Sumicon Construction Joint Operation, kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan pembangunan proyek Fase XI PT. Indocement di Citeureup, Bogor dengan kontraktor utama Kawasaki Heavy Ltd. Batching Plant PT. Indomix Perkasa saat ini berada di Cirebon, Bandung, Tanjung Priok, Citeureup, Landmark, Semarang, Setia Budi, Surabaya, Gresik, Pasuruan, dan Ujung Pandang. Berbekal

pengalaman

dan

kemampuan

untuk

mensuplai

bermacam-macam kelas beton siap pakai, PT Indomix Perkasa berharap dapat meyakinkan para customer bahwa PT. Indomix dapat memenuhi permintaan dengan servis yang memuaskan.

2. Bidang Usaha Perusahaan Adapun aktivitas perusahaan yang dilakukan dapat diperinci sebagai berikut : 1.

Perusahaan membeli material berupa pasir, split, semen, dari supplier lalu dijual kepada kontraktor seperti PT. Wijaya Karya, Pembangunan

Perumahan

atau

kepada

pihak

lain

yang

membutuhkan.

55 76

2.

Perusahaan menyediakan barang sesuai pesanan dari pelanggan dan perusahaan harus memenuhi mutu beton yang ada di dalam Purchase Order (PO) para pelanggan, baik ukuran, slump, mutu, strength, dan harus sesuai dengan tes kubus beton.

Dalam melakukan aktivitasnya tersebut PT. Indomix Perkasa menjual barangnya kepada kontraktor bangunan berupa PT atau CV, perorangan, semua jenis usaha yang membutuhkan beton ataupun tiang pancang. Adapun jenis barang yang dibeli oleh PT. Indomix Perkasa dalam melakukan aktivitasnya antara lain : spare part kendaraan, truck loader, mixer truck, pasir, split atau batu kerikil beton, semen, obat-obatan seperti : air kimia (HCL), sikamet VZ, pozzolite, daratard concrete pump atau pompa, BBM (solar, oli dan bensin).

3. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi PT. Indomix Perkasa berbentuk bagan dengan type organisasi lini yang menghubungkan langsung secara vertical antara atasan dengan bawahan, dari pemimpin tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah yang masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Tugas dan tanggungjawab setiap jabatan disesuaikan dengan tingkatan dalam struktur organisasi perusahaan.

56 77

a. Board of Director Board of Director merupakan jajaran direksi yang berada di kantor pusat (head office). Board of Director membagi tugasnya pada Head of Operations, Sales & Marketting Manager, Head of Finance & Admin. Adapun tugas Board of Director adalah : 1. Mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak luar baik pihak pemerintah maupun pihak swasta, 2. Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kepentingan kelangsungan jalannya perusahaan sehingga segala aktivitas organisasi menuju tujuan utama perusahaan, 3. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer), 4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. b. Head of Operations Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional dan control terhadap pelaksanaan proyek induk. Tugas dan wewenang Head of Operations adalah : 1. Memimpin semua kegiatan dan perencanaan mengenai aktivitas produksi dan distribusi, 2. Persiapan

perencanaan

dan

design

pekerjaan

yang

akan

dilaksanakan, penyusunan rencana kerja dan pelaksanaannya,

57 78

3. Memberikan keputusan untuk menyelesaikan soal prinsipil dalam bidangnya, 4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. c. General Manager General Manager juga berfungsi sebagai wakil dari pihak pemilik untuk memimpin, bertanggung jawab terhadap kebijakan operasional, dan mengawasi operasional harian perusahaan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya

General

Manager

membentuk

beberapa

divisi

manajemen yaitu Control Operational Planning & Coordination Manager, Maintenance Manager, Transport Manager, Production Manager, Technical Manager, dan Instrumentasi Computer System Manager. d. Sales & Marketting Manager Adapun tugas dan wewenang Sales & Marketting Manager adalah : 1. Mengadakan hubungan dengan pihak pengguna jasa. 2. Menyetujui kontrak pengguna jasa dengan pihak pengguna. 3. Merencanakan,

mengkoordinir

dan

mengawasi

kegiatan

perusahaan dalam bidang pemasaran produk. 4. Menyusun rencana dalam meningkatkan pemasaran dan penjualan.

58 79

e. Head of Finance & Admin Tugas dan tanggungjawabnya adalah bertanggungjawab dalam hal penerimaan dan pengeluaran uang, membantu pengendalian dalam melaksanakan perencanaan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan proyek, dan mengelola tugas-tugas perencanaan teknis dan material. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Head of Finance & Admin membentuk beberapa divisi manajemen yaitu CC Manager, AR Manager, Accounting & Controling Manager, Treasury Manager, HR & GA Manager, dan Purchasing Manager. f. Secretary Adapun tugas dan wewenang Secretary adalah 1. Sumber dan filter informasi bagi pimpinan. 2. Perantara bagi pimpinan dan pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan. 3. Mediator pimpinan dengan bawahan. 4. Penyusunan

jadwal,

persiapan

dan

penyelenggaraan

rapat

perusahaan. 5. Menyusun laporan kegiatan tahunan.

59 80

Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PT INDOMIX PERKASA

60 81

B. Laporan Keuangan PT Indomix Perkasa PT Indomix Perkasa merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan, dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya Neraca dan Laba-Rugi dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.1 Neraca Tahun 2010

PT INDOMIX PERKASA NERACA PER : 31 DESEMBER 2010 Keterangan

Rupiah

AKTIVA Aktiva Lancar : Kas dan Bank

2,870,313,841

Piutang : -

Hubungan Istimewa

16,150,783,075

-

Pihak Ketiga – net

13,266,339,463

Persediaan

1,338,330,265

Aktiva Lancar Lainnya

1,160,788,969

Jumlah Aktiva Lancar

34,786,555,613

Aktiva Tidak Lancar : Aktiva Tetap-nilai buku

3,433,215,945

Pajak Ditangguhkan

1,080,737,412

Investasi saham penyertaan

18,113,917,233

Aktiva tidak lancer lainnya

1,144,930,483

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

TOTAL AKTIVA

23,772,801,073

58,559,356,686

8261

KEWAJIBAN DAN MODAL SAHAM Kewajiban Jangka Pendek : Hutang : -

Hubungan Istimewa

1,466,755,782

-

Pihak Ketiga – net

2,061,611,564

Hutang lainnya

107,205,600

Biaya yang masih harus dibayar

826,154,766

Hutang Pajak Uang muka diterima Finance Lease Jumlah Kewajiban Lancar

98,661,752 448,460,755 5,008,850,219

Kewajiban Jangka Panjang Penyisihan jasa karyawan

3,296,253,859

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

3,296,253,859

Modal Saham : Modal Disetor

107,046,000,000

Keuntungan / Kerugian dari Surat berharga

(67,532,421,474)

Akumulasi Laba

10,740,674,082

Jumlah Modal Saham

50,254,252,608

TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL SAHAM Sumber : PT Indomix Perkasa Tahun 2010

58,559,356,686

62 83

Tabel 4.2 Laporan Laba-Rugi dan Akumulasi Laba Tahun 2010 PT INDOMIX PERKASA LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 Keterangan

( Dalam Rupiah )

Penjualan

72,214,654,901

Harga Pokok Penjualan

82,081,242,292

Laba Kotor

(9,866,587,397)

Biaya Operasi Laba / (Rugi) Operasi

8,495,549,538 (18,362,136,935)

Pendapatan / (Biaya) Lain-lain

3,558,914,044

Laba / (Rugi) Sebelum Pajak

(14,803,222,891)

Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Setelah Pajak Akumulasi Awal Tahun Akumulasi Laba Sumber : PT Indomix Perkasa Tahun 2010

(14,803,222,891) 25,543,896,973 10,740,674,082

63 84

C. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2010 Rekonsiliasi merupakan usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan). Tabel 4.3 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2010 PT INDOMIX PERKASA REKONSILIASI LAPORAN LABA RUGI Yang Berakhir 31 Desember 2010 (dalam rupiah) Keterangan

Saldo Komersial

Koreksi Fiscal Positif

Negatif

Urutan Koreksi Fiskal

Saldo Fiskal

PEREDARAN USAHA Penjualan Conrete

72,214,654,901

72,214,654,901

HARGA POKOK PENJUALAN Direct Material : Cement Fly Ash Crushed Rock Screening B-Sand M-Sand Additives

42,220,313,567 235,196,756 10,028,155,918 8,467,900 14,907,222,819 646,420,800 1,725,401,343

42,220,313,567 235,196,756 10,028,155,918 8,467,900 14,907,222,819 646,420,800 1,725,401,343

Direct Labor

3,849,006,980

Cartages : Fuel Expenses Sparepart, Tyres MV - Fuel, parking & tolls Rent, taxes, trafic fine & Insurance Other External Cartage

398,317,290 287,703,962 14,003,500 235,121,414 4,905,800 3,551,135,573

Manufacturing Overhead : Expenses Sparepart, Tyres Travel - Transport & meal MV - Fuel, parking & tolls

894,446,899 56,458,529 53,553,719

40,919,060

(2a)

3,808,087,920

398,317,290 287,703,962 14,003,500 235,121,414 4,905,800 3,551,135,573

18,316,507 2,315,000

(12b) (3b)

876,130,392 54,143,529 53,553,719

64 85

Third Party Laboratory Handling & Transportation General Restore & rehab provided Health, safety, security, staff amenities Postage, printing, stationary & kurir Rent, taxes, trafic fine & Insurance, Consumable 3rd party production cost Fuel Genset, Loader Light, power, elect, water, telephone

1,624,867,949 8,400,000 458,525 358,178,400 326,621,400 122,589,954

100,822,400 2,140,200

(7b) (9b)

94,546,409 312,001,047 117,745,844 82,081,242,297

9,311,880

7,057,865,294 52,259,484 118,726,260

934,869,943 2,560,350 7,606,914

205,201,812

77,198,750

42,900,725 72,191,932 2,200,000 45,539,080 105,150,000 126,608,150 34,147,798 (708,487,201) 748,215,423 591,089,481 1,941,300 8,495,549,538

14,770,500 27,058,257

(2a) (2b) (3b) (4b),(5b), &(6b) (7b) (9b)

21,587,809

(8b)

(8b)

1,624,867,949 8,400,000 458,525 257,356,000 324,481,200 122,589,954 94,546,409 0 312,001,047 108,433,964 81,907,417,250

BIAYA USAHA LAINNYA : Biaya Pegawai Biaya Perbaikan & Perawatan Travelling - transport & meal MV - Fuel, parking, & tolls Restore & rehab provided Health, safety, security, staff amenities

Training, seminar, subscription Electricity, telephone and water Legal & Profesional fees Postages, printing, stationary & kurir Rental, taxes, traffic line & insurance Biaya Penghapusan Piutang Biaya Penyusutan & amortisasi Site Preparation General

JUMLAH PENGHASILAN DARI USAHA PENGHASILAN DARI LUAR USAHA Gain/ Loss on disposal of assets Interest income Surchage Income BIAYA DARI LUAR USAHA Management Fee Biaya Bank, SKBDN Selisih Kurs Others - net

JUMLAH PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

6,284,717 708,487,201 79,023,377

(10b) (3a) (1a)&(1b)

(18,362,136,934)

240,332,983 65,393,154 5,933,804,839 6,239,530,976

6,122,995,351 49,699,134 111,119,346 128,003,062 28,130,225 45,133,675 2,200,000 23,951,271 105,150,000 126,608,150 27,863,081 0 669,192,046 591,089,481 1,941,300 8,033,076,122 (17,725,838,471)

65,393,154

(11b)

240,332,983 0 5,933,804,839 6,174,137,822

1,000,000,000 95,897,823 56,856,105 1,527,863,004 2,680,616,932

1,000,000,000 95,897,823 56,856,105 1,527,863,004 2,680,616,932

3,558,914,044

3,493,520,890

65 86

JUMLAH PENGHASILAN KOMERSIAL

(14,803,222,890)

Pajak Penghasilan Tahun 2010 25% x Rp _

1,344,785,664

773,880,355

(14,232,317,581)

(Nihil)

Sumber : PT Indomix Perkasa Tahun 2010

Di dalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi terdapat beda waktu berupa : 1a.

Koreksi positif sebesar Rp 102.773.381 atas beban penyusutan aktiva tetap yang disebabkan adanya perbedaan dalam hal penerapan umur ekonomis aktiva tetap dan penerapan harga perolehan yang digunakan, perbedaan perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Ringkasan Rekonsiliasi Penyusutan Asset PT Indomix Perkasa Tahun 2010

Sumber : data diolah Dari tabel 4.4 dijelaskan bahwa jumlah penyusutan aktiva tahun 2010 menurut laporan keuangan komersial adalah sebesar Rp 748.215.421, sedangkan jumlah penyusutan menurut undang-undang perpajakan atau fiskal yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar Rp 645.442.040

66 87

sehingga terjadi selisih perbedaan yang harus dikoreksi dalam laporan keuangan komersial yaitu sebesar Rp 102.773.381. Analisis Penulis : 1)

Land Tabel 4.5 Rekonsiliasi Penyusutan Land Nilai Perolehan

Aktiva

Land - Jati padang Land - Waskita Karya Jumlah

Penyusutan Umur Ekonomis

Komersial

Tarif (%)

Fiskal

Koreksi Fiskal

66,580,000

~

-

-

-

-

198,936,000

~

-

-

-

-

-

-

265,516,000

-

Sumber : data diolah Tanah umumnya memiliki masa manfaaat yang tidak terbatas dan tidak dianggap sebagai suatu aktiva yang dapat disusutkan. Demikian pula dengan ketentuan fiskal, tanah termasuk aktiva yang tidak dapat disusutkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

67 88

2)

Land Rights Tabel 4.6 Rekonsiliasi Amortisasi Land Rights

Aktiva

Land Rights Ciater Jumlah

Nilai Perolehan

114,432,400

Umur Ekonomis

22

114,432,400

Amortisasi Tarif Komersial (%)

5,201,473 5,201,473

5

Fiskal

Koreksi Fiskal

5,721,620 (520,147) 5,721,620 (520,147)

Sumber : data diolah Land Rights – Ciater merupakan harta tak berwujud berupa hak pakai dan hak guna usaha pada suatu tanah yang dimiliki perusahaan. Harta ini diamortisasi karena hak atas penggunaan tanah tersebut memiliki jangka waktu pakai dan pihak manajemen memiliki kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak tidak diperoleh setelah habis masa pakainya sesuai dengan PSAK 47 Paragraf 17 tentang Akuntansi Tanah. Berdasarkan ketentuan fiskal Land Rights digolongkan sebagai harta tak berwujud kelompok 4 yang memiliki masa manfaat 20 tahun dan diamortisasi secara garis lurus dengan tariff sebesar 5% . Dari perhitungan table 4.6, menunjukan koreksi negatif sebesar Rp 520.147 karena nilai penyusutan fiskal lebih besar dari penyusutan komersial.

68 89

3)

Building Tabel 4.7 Rekonsiliasi Penyusutan Building Nilai Perolehan

Aktiva

Office

22,196,726

Workshop

37,066,990

Welfare Building

9,862,493

Storage Open (Ground) Mess + Kantor + Workshop

76,013,881

Jumlah

22,821,400

Umur Ekonomis 10 10 8 30 10

167,961,490

Penyusutan Tarif Komersial (%)

Koreksi Fiskal

Fiskal

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

2,533,796

5

-

5

2,533,796

3,800,694

(1,266,898)

-

-

3,800,694

(1,266,898)

Sumber : data diolah Office, Workshop, dan Welfire Building tidak disusutkan dalam laporan komersial karena nilai bukunya sudah habis namun aktiva

tersebut

masih

ada.

Perusahaan

mengakui

adanya

penyusutan aktiva Storage Open sebesar Rp 2.533.796, namun berdasarkan ketetuan fiskal penyusutan yang dapat diakui adalah sebesar Rp 3.800.694 menggunakan metode garis lurus. Sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 1.266.898. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008.

69 90

4)

Aktiva Lainnya Tabel 4.8 Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Lainnya Nilai Perolehan

Aktiva Rumah Tinggal Jati Padang Rumah Tinggal Jati Padang

32,283,858 46,529,950

Jumlah

Penyusutan Umur Ekonomis 20 20

78,813,808

Komersial

Tarif (%)

Koreksi Fiskal

1,614,193

5

-

1,614,193

2,326,498

5

-

2,326,498

-

3,940,691

Fiskal

3,940,691

Sumber : data diolah Rumah tinggal merupakan aktiva hasil dari sitaan yang dimiliki perusahaan. Menurut ketentuan fiskal aktiva yang dapat disusutkan adalah mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan

untuk

mendapatkan,

menagih,

dan

memelihara

penghasilan serta hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu penulis menyimpulkan untuk melakukan koreksi fiskal positif terhadap aktiva rumah tinggal sebesar Rp 3.940.691. 5)

Machinery Tabel 4.9 Rekonsiliasi Penyusutan Machinery

Aktiva

Nilai Perolehan

Machinery 1

60,355,001

Machinery 2

5,953,682,140

Jumlah

6,014,037,141

Sumber : data diolah

Penyusutan Tarif (%) UE UE

Komersial

Gol

7,872,567

1

270,112,554

2

277,985,122

Tarif (%) 25 12,5

Fiskal

Koreksi Fiskal

7,873,168

(601)

226,871,712

43,240,842

234,744,880

43,240,241

*UE : Umur Ekonomis

70 91

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva machinery sebesar Rp 277.985.122 sedangkan fiskal hanya mengakui sebesar Rp 234.744.880 sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 43.240.241. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal perhitungan penyusutan tersebut, dimana menurut komersial aktiva tetap disusutkan sepanjang masa manfaat atau umur ekonomis. Berbeda dengan fiskal bahwa aktiva disusutkan berdasarkan penggolongan jenis harta sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008. 6)

Heavy Equipment & Vehicles Tabel 4.10 Rekonsiliasi Penyusutan Heavy Equipment & Vehicles

Heavy Equipment

Nilai Perolehan

Aktiva 1

137,198,110

Aktiva 2

18,195,208,674

Jumlah

18,332,406,784

Tarif (%) UE UE

Penyusutan Tarif Komersial Gol (%) 5,762,500

1

359,795,712

2

365,558,212


25 12,5

Koreksi Fiskal

Fiskal -

5,762,500

278,713,887

81,081,825

278,713,887

86,844,325

*UE: Umur Ekonomis

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva Heavy Equipment & Vehicles sebesar Rp 365.558.212 sedangkan fiskal

hanya

mengakui

adanya

penyusutan

sebesar

Rp

278.713.887, sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 86.844.325.

71 92

7)

Office Equipment Tabel 4.11 Rekonsiliasi Penyusutan Office Equipment

Office Equipment

Nilai Perolehan

Aktiva 1

1,018,134,379

Aktiva 2

106,990,000

Jumlah

1,125,124,379

Penyusutan Tarif (%) UE UE

Komersial

Gol

57,931,446

1

22,686,248

2

Tarif (%) 25 12,5

80,617,694


Fiskal

Koreksi Fiskal

57,517,744

413,702

12,082,083

10,604,165

69,599,827

11,017,867

*UE: Umur Ekonomis Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan

penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva Office Equipment sebesar Rp 80.617.694 sedangkan fiskal hanya mengakui sebesar Rp 69.599.827, sehingga menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 11.017.867. 8)

Tools & Equipment Tabel 4.12 Rekonsiliasi Penyusutan Tool & Equipment

Tools & Equipment

Nilai Perolehan

Aktiva 1

300,554,052

Aktiva 2

106,441,000

Jumlah

Tarif (%) UE UE

406,995,052

Sumber : diolah oleh penulis

Penyusutan Tarif Komersial Gol (%) 4,097,180 8,281,250 12,378,430

1

25

2

12,5

Fiskal

Koreksi Fiskal

9,737,500

(5,640,320)

11,018,000

(2,736,750)

20,755,500

(8,377,070)

*UE: Umur Ekonomis

Terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal, dimana menurut komersial penyusutan aktiva Tools & Equipment sebesar Rp 12.378.430 sedangkan fiskal hanya

72 93

mengakui sebesar Rp 20.755.500, sehingga menyebabkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 8.377.070. Tabel 4.13 Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Asset PT Indomix Perkasa Tahun 2010 Aktiva

Penyusutan/Amortisasi

Nilai Perolehan

Komersial

Fiskal

Koreksi Fiskal

Land

265,516,000

-

-

-

Land Rights

114,432,400

5,201,473

5,721,620

(520,147)

Building

167,961,490

2,533,796

3,800,694

(1,266,898)

Aktiva Lainnya

78,813,808

3,940,691

-

3,940,691

Machinery

6,014,037,141

277,985,122

234,744,880

43,240,242

Heavy Equipment & Vehicles

18,332,406,784

365,558,212

278,713,887

86,844,325

Office Equipment

1,125,124,379

80,617,694

69,599,827

11,017,867

Tools & Equipment

406,995,052

12,378,430

20,755,500

(8,377,070)

Jumlah

26,505,287,054

748,215,418

613,336,408

134,879,010


2a.

Koreksi positif sebesar Rp 975.789.000 atas imbalan pasca kerja berdasarkan cadangan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PSAK No. 24 Tahun 2004 menyangkut Akuntansi Imbalan Kerja mensyaratkan tentang penggunaan metode perhitungan aktuaria. Perusahaan menunjuk PT Mercer Indonesia, aktuaris independent, untuk menghitung taksiran kewajiban atas imbalan pasca-kerja dan kewajiban atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian

73 94

hak bagi karyawan tetapnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Tabel 4.14 Rekonsiliasi Penyisihan Imbalan Pasca Kerja Tahun 2010

Sumber : data diolah Koreksi fiskal sebesar Rp 975.789.000 terjadi akibat perusahaan membuat cadangan atau penyisihan imbalan pasca kerja. Menurut ketentuan fiskal pembentukan dana cadangan tidak diakui kecuali yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh No. 6 Tahun 2008. 3a.

Koreksi negatif sebesar Rp 708.487.201 terjadi akibat kelebihan realisasi penghapusan piutang tak tertagih tahun 2010 sebesar Rp 818.487.201 Opening balance

Rp 2.292.968.994

Allowance for Debt Exp 2010

Rp 110.000.000

Ending Balance

Rp 2.402.968.994

Allowance for Doubtful Accounts 31 December 2010

Rp 1.584.481.793

Realization of removal receivables 2010

Rp (818.487.201)

74 95

Di dalam rekonsiliasi Laporan Laba Rugi terdapat beda tetap berupa : 1b.

Koreksi negatif sebesar Rp 23.750.000 atas beban penyusutan aktiva tetap milik perusahaan yang digunakan atau boleh dibawa pulang oleh pegawai sehingga ketentuan penyusutannya menurut fiskal hanya diakui sebesar 50% dari total penyusutan fiskal yang berlaku berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002. Tabel 4.15 Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang Digunakan Karyawan Tertentu Tahun 2010


Menurut penulis beban penyusutan aktiva tetap milik perusahaan yang digunakan atau dibawa pulang pegawai seharusnya dikoreksi positif dan terdapat beberapa aktiva tetap yang belum terhitung. Berikut ini merupakan perhitungan penyusutan aktiva tetap yang digunakan karyawan tertentu menurut penulis :

75 96

Tabel 4.16 Evaluasi Rekonsiliasi Penyusutan Aktiva Tetap yang Digunakan Karyawan Tertentu Tahun 2010 Nilai Perolehan

Aktiva

Category

Penyusutan Tarif Gol (%) Fiskal

80,000,000

Hev-Veh

2

12,5

10,000,000

Suzuki APV Coklat (B8084L)

100,000,000

Hev-Veh

2

12,5

12,500,000


100,000,000

Hev-Veh

2

12,5

12,500,000


100,000,000

Hev-Veh

2

12,5

12,500,000

Laptop for P' S

10,970,000

Off Eqp

1

25

2,742,500

Laptop for P' D H

12,357,055

Off Eqp

1

25

3,089,264

CAMERA SAMSUNG SMO 72569

1,530,000

Off Eqp

1

25

382,500

Notebook u/Pak "H" Lidojaya, 120, 1 Unit Digital Camera Lidojaya, 120, 1 Unit Digital Camera

9,140,000

Off Eqp

1

25

2,285,000

1,650,000

Off Eqp

1

25

412,500

1,650,000

Off Eqp

1

25

412,500

9,600,000

Hev-Mtr

1

25

2,400,000

13,600,000

Hev-Mtr

1

25

3,400,000

10,050,000

Hev-Mtr

1

25

2,512,500

Hyundai Trajet B8962EN

Sepeda Motor Grinsing Sepeda Motor Kawasaki Kaze Sepeda Motor Supra Fit for Bandung

Jumlah

450,547,055

65,136,764

Sumber : data diolah Dari perhitungan tabel 4.16 dijelaskan bahwa jumlah penyusutan fiskal aktiva tetap yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya sebesar Rp 65.136.764, menurut peraturan perpajakan yang dapat diakui hanya sebesar 50% dari total penyusutan fiskal yang berlaku, sehingga harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp 32.568.382.

76 97

2b.

Koreksi positif sebesar Rp 2.560.350 atas biaya perbaikan dan perawatan kendaraan perusahaan yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga ketentuan menurut fiskal hanya diakui sebesar 50% dari total biaya Rp 5.120.699. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. Tabel 4.17 Rekonsiliasi Biaya Perbaikan dan Perawatan Tahun 2010 Komersial

Fiskal

Koreksi Fiskal

Januari

5,751,350

5,736,350

Februari

3,526,150

3,526,150

-

Maret

5,048,500

5,048,500

-

April

4,451,100

4,413,600

Mei

6,168,000

6,168,000

Juni

8,608,500

8,523,500

85,000

Juli

3,655,314

2,897,907

757,407

Agustus

4,689,600

4,557,100

132,500

September

4,903,885

4,509,885

394,000

Oktober

1,130,025

820,012

310,013

November

1,307,000

1,307,000

Desember

3,020,060

2,191,130

52,259,484

49,699,134

Jumlah

15,000

37,500 -

828,930 2,560,350


77 98

Analisis Penulis : Biaya perbaikan dan perawatan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan tekait perbaikan dan perawatan kendaraan dan equipment kantor. Berikut ini adalah elemen-elemen dari biaya perbaikan dan perawatan : Biaya Perbaikan & Perawatan 3525

Exp - Fixed Plant & Equipment

3550

Exp - S Part Loader

3565

Exp - Mobile Plant Trucks

3570

Exp - S Part Genset

3575

Exp - Motor Vehicles

3580

Exp - Office & Comp Equipmen

25,570,300 50,500 256,000 1,938,400 20,834,784 3,609,500 52,259,484

Menurut ketentuan fiskal semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha dapat dibebankan sebagai biaya fiskal kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Fixed plant, sparepart loader, mobile plant trucks, sparepart genset, motor vehicle, dan office equipment merupakan biaya yang berkaitan dan digunakan dalam kegiatan usaha dan dapat diakui sebagai biaya fiskal, namun terdapat biaya motor vehicles yang harus dikoreksi fiskal sebesar Rp 2.560.350 atas biaya perbaikan dan perawatan kendaraan perusahaan yang dibawa pulang oleh pegawai tertentu karena jabatannya.

3b.

Koreksi positif sebesar Rp 9.921.914 atas biaya perjalanan dinas dan transportasi karyawan perusahaan. Koreksi tersebut dikenakan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan.

78 99

Tabel 4.18 Rekonsiliasi Biaya Travelling, Transport, & Meal Tahun 2010 Komersial

Fiskal

Koreksi Fiskal COGS GA

Januari

17,641,012

17,393,512

-

247,500

Februari

21,731,116

20,516,702

-

1,214,414

Maret

59,351,580

59,101,580

-

250,000

April

11,628,300

11,052,800

-

575,500

Mei

9,716,631

9,016,631

-

700,000

Juni

13,240,200

12,550,200

-

690,000

Juli

4,466,550

3,896,550

-

570,000

Agustus

9,628,700

8,913,700

715,000

-

September

4,087,000

1,607,500

700,000

1,779,500

Oktober

9,113,700

7,113,700

900,000

1,100,000

November

9,129,500

9,129,500

-

-

Desember

5,450,500

4,970,500

-

480,000

175,184,789

165,262,875

2,315,000

7,606,914

Jumlah


Analisis Penulis : Travelling, transport, & meal merupakan biaya pegawai yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan dinas di luar kantor atau disebut juga biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas umumnya terdiri dari tiga biaya yaitu biaya transportasi, biaya akomodasi, dan uang saku. Berikut ini adalah elemen dari biaya travelling, transport, & meal :

79 100

Travelling - transport & meal

GA

COGS

3705

Travel - Transport

30,617,328

46,980,000

3710

Travel - Accomodation

81,316,682

6,963,531

3715

Travel - Meals

6,792,250

2,514,998

118,726,260

56,458,529

Travel – transport merupakan komponen pengeluaran untuk membiayai transportasi untuk sampai ke tempat tujuan. Unsur transportasi ini dapat diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk

tiket.

Travel

–

accommodation

merupakan

komponen

pengeluaran untuk membiayai penginapan selama karyawan melakukan perjalanan dinas dan biayanya diberikan dalam bentuk uang ataupun voucher. Biaya yang ketiga adalah travel - meals merupakan penggantian

uang makan selama perjalanan dinas yang direimburst

karyawan. Menurut narasumber perusahaan memberikan biaya perjalanan dinas secara reimbursement. Apabila diberikan secara reimbursement maka perusahaan dapat membebankan biaya perjalanan dinas sebagai biaya fiskal dengan syarat tidak ada mark up, disertai dengan bukti asli, dan diusahakan atas nama perusahaan. Berikut ini adalah ringkasan hasil analisis penulis terhadap rekonsiliasi biaya travel, transport, & meal :

80 101

Tabel 4.19 Ringkasan Evaluasi Biaya Travel, Transport, & Meal Tahun 2010 Deductible Expense COGS GA

Komersial

Koreksi Fiskal COGS GA

Travel - Transport

77,597,328

45,380,000

19,528,000

1,600,000

11,089,328

Travel - Accomodation

88,280,213

6,963,531

81,316,682

-

-

9,307,248

2,514,998

6,673,750

-

118,500

Travel - Meals

175,184,789 54,858,529 107,518,432

Jumlah

1,600,000 11,207,828

Sumber : data diolah Berdasarkan analisis penulis terdapat koreksi fiskal terhadap biaya travel - transport sebesar Rp 12.689.328, merupakan biaya untuk kepentingan dari pegawai tersebut dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, sehingga harus dikoreksi positif. Menurut ketentuan fiskal biaya untuk kepentingan pribadi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008. Biaya meals perjalanan dinas sebesar Rp 118,500 harus dikoreksi karena tidak didukung

oleh

bukti-bukti

bahwa

biaya

tersebut

benar-benar

dikeluarkan.

4b.

Koreksi positif sebesar Rp 51.903.400 atas biaya bahan bakar kendaraan bermotor yang diberikan perusahaan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya diakui sebesar 50% dari jumlah biaya bahan bakar yang dibebankan.

81 102

Tabel 4.20 Rekonsiliasi Biaya Bahan Bakar Tahun 2010

Sumber : data diolah Menurut analisis penulis koreksi fiskal terhadap biaya Motor Vehicles – Fuel sudah benar dan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. 5b.

Koreksi positif sebesar Rp 16.559.850 atas biaya parkir dan toll yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan biaya kendaraan yang diberikan sebagai fasilitas pegawai tertentu karena jabatannya, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya diakui sebesar 50% dari jumlah biaya parkir dan toll yang dibebankan.

82 103

Tabel 4.21 Rekonsiliasi Biaya Parkir dan Toll Tahun 2010

Sumber : data diolah Menurut analisis penulis terdapat kekeliruan perhitungan pada biaya koreksi fiskal bulan November sebesar Rp 383.000 yang belum dikoreksi 50%. Sehingga biaya yang seharusnya dikoreksi untuk bulan November adalah sebesar Rp 191.500 dan total keseluruhan biaya parkir dan toll yang dikoreksi fiskal adalah sebesar Rp 16.368.350. 6b.

Koreksi positif sebesar Rp 8.735.500 atas biaya registrasi kendaraan bermotor. Menurut penulis biaya registrasi kendaraan seharusnya tidak dilakukan koreksi positif dikarenakan biaya tersebut sehubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

83 104

7b.

Koreksi positif sebesar Rp 115.592.900 atas biaya sumbangan dan koordinasi yang tidak berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga biaya tersebut harus dikoreksi seluruhnya dari laporan keuangan komersial. Tabel 4.22 Rekonsiliasi Biaya Restore & Rehab Tahun 2010

Sumber : data diolah Berdasarkan penjelasan tabel 4.22 menunjukan bahwa di dalam laporan komersial mengakui adanya biaya restore & rehab sebesar Rp 401.079.125, namun yang dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (deductible expense) adalah sebesar Rp 285.486.225. Selisih dari biaya tersebut menyebabkan koreksi fiskal positif sebesar Rp 115.592.900. Analisis Penulis : Biaya restore & rehab provided merupakan biaya donasi (koordinasi) dan retribusi yang digunakan untuk kelancaran operasional plant dalam pengiriman ready mix atau beton ke proyek-proyek yang

84 105

dituju dengan memberikan meal atau retribusi kepada aparat, penjabat, dan anggota tertentu. Menurut ketentuan fiskal biaya sumbangan dan koordinasi merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rekonsiliasi biaya restore & rehab menurut penulis : Tabel 4.23 Ringkasan Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Restore & Rehab Komersial COGS GA Jumlah

Fiskal

Koreksi Fiskal

358,178,400

240,243,000

117,935,400

42,900,725

36,649,725

6,251,000

401,079,125

276,892,725

124,186,400

Sumber : data diolah Menurut analisis penulis, biaya restore & rehab yang seharusnya dikoreksi positif adalah sebesar Rp 124.186.400, dengan rincian Rp 124.020.400 merupakan biaya sumbangan dan koordinasi, dan biaya entertaint sebesar Rp 166.000 yang tidak memiliki daftar nominatifnya. Dalam surat edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, yang berkaitan dengan biaya entertainment representasi dan jamuan tamu, wajib pajak harus

membuktikan

bahwa

biaya-biaya

tersebut

benar-benar

berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Biaya fiskal yang dapat dibebankan sebesar Rp 276.892.725, merupakan biaya terkait gaji/upah pegawai harian. Gaji ataupun upah

85 106

adalah obyek PPh Pasal 21 dan merupakan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. 8b.

Koreksi positif sebesar Rp 30.899.689 atas biaya telephone berikut pengisian ulang pulsa, perbaikan telepon seluler dan layanan internet yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Tabel 4.24 Rekonsiliasi Biaya Telephone Tahun 2010

Sumber : data diolah Analisis Penulis : Biaya telephone merupakan elemen dari biaya electricity, telephone, & water. Biaya ini pada dasarnya merupakan biaya overhead yang secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha dan dapat diakui sebagai biaya fiskal, namun peraturan perpajakan mengatur

86 107

lain terhadap biaya telephone yang boleh diakui menurut fiskal . Berikut ini merupakan elemen dari biaya electricity, telephone, & water :

3850

Telephone

3905

Light and Power Electricity

3925

Water Jumlah

COGS

GA

111,493,132

45,539,080

5,480,812

-

771,900

-

117,745,844

45,539,080

Tabel 4.25 Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Telephone

Sumber : data diolah Terdapat

biaya

telephone

(manufacturing)

sebesar

Rp

18.725.796 termasuk pengisian ulang pulsa, perbaikan telepon seluler dan layanan internet yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya

87 108

berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan. Oleh karena itu harus dikoreksi positif atas biaya telephone sebesar Rp 9.362.898. Dan juga biaya telephone (general administration) sebesar Rp 43.073.581 yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, sehingga harus dikoreksi positif atas biaya telephone tersebut sebesar Rp 21.536.791. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. 9b.

Koreksi positif sebesar Rp 29.198.457 atas biaya penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikamatan termasuk makanan dan minuman untuk office, biaya makan siang pegawai, dan minuman untuk tamu. Tabel 4.26 Rekonsiliasi Biaya Staff Amenities Tahun 2010


88 109

Analisis Penulis : Staff Amenities merupakan elemen dari biaya health, safety, security, dan staff amenities. Berikut ini adalah elemen-elemen dari biaya health, safety, security, dan staff amenities : COGS

GA

243,791,600

70,776,432

Securities

54,000,000

-

Health and Safety

28,829,800

1,415,500

Jumlah

326,621,400

72,191,932

3870

Staff Amenities

3875 3880

Dari elemen biaya diatas dapat dijelaskan bahwa Securities adalah biaya keamanan yang dibayarkan perusahaan sehubungan penggunaan tenaga kerja dari outsourcing. Health & safety adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan pembelian perangkat keamanan dan persediaan obat-obatan bagi karyawannya. Kedua biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dikarenakan keamanan, kesehatan,

dan

keselamatan

pegawai

adalah

keharusan

dalam

pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya sesuai dengan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. Staff amenities adalah biaya natura yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sehubungan dengan pekerjaan baik dalam penggantian sejumlah uang maupun kenikmatan konsumsi barang, seperti; uang makan siang, uang makan lembur, dan jamuan tamu.

89 110

Menurut ketentuan fiskal bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikamatan tidak boleh dikurangkan dari besarnya penghasilan kena pajak kecuali hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Berikut ini adalah tabel hasil analisis rekonsiliasi biaya staff amenities menurut penulis : Tabel 4.27 Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Staff Amenities Tahun 2010

Sumber : data diolah Berdasarkan perhitungan tabel 4.27 bahwa biaya staff amenities yang seharusnya dikoreksi fiskal adalah sebesar Rp 301.499.932, karena biaya tersebut merupakan biaya natura, meals, jamuan tamu, dan uang makan bagi karyawan. Uang makan merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan namun berdasarkan hasil wawancara, uang makan

90 111

tersebut tidak dilaporkan sebagai obyek PPh Pasal 21 sehingga penulis menyimpulkan biaya tersebut harus dikoreksi positif dari staff amenities. Dari tabel 4.27 juga menyebutkan biaya staff amenities yang dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (deductible expense) adalah sebesar Rp 13.068.100. Biaya ini merupakan pembelian air minum bagi karyawan. Menurut narasumber, air minum tersebut disediakan untuk seluruh karyawannya oleh karena itu penulis menyimpulkan biaya ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 bahwa pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 10b. Koreksi positif sebesar Rp 6.284.717 atas biaya asuransi sehubungan dengan biaya kendaraan yang diberikan sebagai fasilitas pegawai tertentu oleh perusahaan karena jabatannya. Tabel 4.28 Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA) Tahun 2010


91 112

Analisis Penulis : Biaya asuransi merupakan elemen dari biaya rent, taxes, traffic line & insurance. Berikut ini adalah elemen dari biaya-biaya tersebut:

4215 4221 4225 4230 4235 4245

Rental - Machinery, etc Loader Rental Taxes, Duties & Levies Registration & Road Tax Traffic Fine & Facilitations Insurance - Other Jumlah

COGS 51,388,886 28,406,250 6,543,350 8,207,923

GA 21,641,178 12,506,620

94,546,409

34,147,798

Rental – Machinery & Loader merupakan biaya terkait aktiva yang disewa perusahaan dari pihak lain. Sedangkan Isurance - Other merupakan biaya terkait asuransi kendaraan yang digunakan perusahaan. Taxes, Duties & Levies merupakan biaya terkait pajak, perijinan untuk pengambilan air bawah tanah, dan perijinan bangunan atas asset perusahaan seperti ; PBB, ijin domisili perusahaan, dan perpanjangan IMTA untuk tenaga asing Biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya fiskal karena berhubungan

dengan

mendapatkan,

menagih,

dan

memelihara

penghasilan kecuali biaya asuransi (general administration) yang diatur lain dalam peraturan perpajakan. Berikut ini adalah hasil analisis penulis terhadap rekonsiliasi biaya asuransi :

92 113

Tabel 4.29 Evaluasi Rekonsiliasi Biaya Asuransi (GA) Tahun 2010

Sumber : data diolah Berdasarkan tabel 4.29 laporan komersial mengakui adanya biaya asuransi (general administration) sebesar Rp 12.506.620, namun menurut fiskal terdapat biaya asuransi sebesar Rp 6.557.704 yang harus dikoreksi karena biaya tersebut berhubungan dengan kendaraan perusahaan yang dibawa pulang oleh pegawai tertentu karena jabatannya sehingga hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya yang dibebankan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. Hal ini menyebabkan koreksi fiskal positif atas biaya asuransi sebesar Rp 3.278.852. 11b. Koreksi negatif sebesar Rp 65.393.154 atas penghasilan bunga karena sudah dikenakan PPh Final. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

93 114

12b. Koreksi positif sebesar Rp 18.316.507 atas biaya kendaraan bermotor (manufacturing overhead) yang diberikan sebagai fasilitas untuk digunakan pegawai tertentu karena jabatannya. Tabel 4.30 Rekonsiliasi Motor Vehicles Expense (COGS) Tahun 2010

Sumber : data diolah Analisis Penulis : Motor vehicles expenses merupakan elemen dari biaya sparepart & tyres. Sparepart & tyres expenses dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan plant yang berhubungan dalam aktivitas produksi beton dan pengiriman bahan baku material. Berikut ini adalah elemen-elemen dari biaya sparepart & tyres :

94 115

Manufacturing Overhead 3505 Exp - Batching Plant/Sparepart 3524 Exp - Plant & Equip/Service 3525 Exp - Fixed Plant & Equipment 3549 Exp - Loader/Service 3550 Exp - S Part Loader 3551 Exp - Oil Loader 3560 Exp - Mobile Plant Mixers 3561 Exp - Oil Mixers 3565 Exp - Mobile Plant Trucks 3569 Exp - Vehicles Other/Service 3570 Exp - S Part Genset 3571 Exp - M P Oli Genset 3575 Exp - Motor Vehicles 3580 Exp - Office & Comp Equipmen 3581 Inventaries 3585 Exp - Testing Equipment 3595 Exp - Tools Repair & Maintenance 3605 Exp - Tyres

120,857,888.58 106,910,000.00 145,474,528.70 40,833,333.00 159,458,641.96 148,460,067.28 2,902,240.00 1,219,810.40 5,156,666.67 400,000.00 62,512,320.64 48,091,124.47 36,380,377.48 4,857,400.00 1,902,500.00 170,000.00 8,770,000.00

Jumlah

90,000.00 894,446,899.18

Semua biaya yang timbul yang menyebabkan penurunan manfaat ekonomi dan ekuitas perusaahan dapat disebut biaya dalam akuntansi komersial sedangkan tidak demikian menurut ketentuan perpajakan, biaya yang tidak berkaitan dalam menghasilkan, menjaga, dan memelihara penghasilan tidak diakui biayanya dan biaya-biaya lain yang diatur dalam peraturan perpajakan. Biaya-biaya sparepart & tyres dapat diakui menurut fiskal karena berkaitan dalam aktivitas produksi perusahaan, namun terdapat elemen exp – motor vehicle yang diatur lain oleh peraturan perpajakan. Didalam exp – motor vehicle terdapat biaya perbaikan dan pembelian sparepart kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan tertentu karena jabatannya sebesar Rp 18.316.507, sehingga menurut ketentuan fiskal

95 116

hanya dapat diakui sebesar 50% dari jumlah biaya yaitu sebesar Rp 9.158.253. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002. Tabel 4.31 Evaluasi Rekonsiliasi Motor Vehicles Expense (COGS) Tahun 2010

Sumber : data diolah D. Pajak Penghasilan PT Indomix Perkasa 1. Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 Dalam menghitung pajak penghasilan badan perlu diketahui dahulu penghasilan netto fiskal. Penghasilan netto fiskal merupakan hasil dari laba komersial yang telah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan undangundang perpajakan dan nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung

96 117

pajak penghasilan badan terhutang. Dari pembahasan diatas, maka penghasilan netto fiskal dapat dihitung sebagai berikut : PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL Peredaran Usaha

Rp 72.214.654.901


Rp (82.081.242.297)

Biaya Usaha Lainnya

Rp (8.495.549.538)

Penghasilan Netto dari Usaha

Rp (18.362.136.934)

Penghasilan dari Luar Usaha

Rp

Biaya dari Luar Usaha

Rp (2.680.616.932)

Jumlah Penghasilan Netto Komersial

Rp (14.803.222.890)

6.239.530.976

KOREKSI FISKAL Koreksi Positif : Biaya penyusutan aktiva tetap

Rp 102.773.381

Imbalan pasca kerja

Rp 975.789.000

Biaya perbaikan dan perawatan

Rp

2.560.350

Biaya traveling & transport

Rp

9.921.914

Biaya bahan bakar

Rp 51.903.400

Biaya parkir dan toll

Rp 16.559.850

Biaya registrasi kendaraan

Rp

Biaya sumbangan dan koordinasi

Rp 115.592.900

Biaya telephone

Rp 30.899.689

Staff amenities

Rp 29.198.457

Biaya asuransi

Rp

Biaya kendaraan bermotor

Rp 18.316.507

8.735.500

6.284.717

Jumlah Koreksi Positif

Rp 1.368.535.665

Koreksi Negatif : Biaya penghapusan piutang

Rp 708.487.201

Biaya penyusutan

Rp

Pendapatan bunga

Rp 65.393.154

23.750.000

Jumlah Koreksi Negatif

Rp

(797.630.355)

Jumlah Penghasilan Netto Fiskal

Rp (14.232.317.580)

97 118

2. Pajak Penghasilan Terhutang PT Indomix Perkasa Tahun 2010 Karena pada tahun pajak 2010 PT Indomix Perkasa mengalami kerugian maka tidak dikenai pajak terhutang atau nihil. Dari kerugian yang di derita perusahaan pada tahun 2010 tersebut nantinya dapat dikompensasikan di tahun berikutnya maksimal 5 tahun. a.

PPh Pasal 22 PPh pasal 22 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pembelian bahan baku semen dari PT Indocement Tunggal Prakarsa untuk tahun 2010 sebesar Rp 45.172.444.068 dan pembelian solar dari PT Pertamina sebesar Rp 323.501.666. Atas objek pasal 22 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 bahwa badan usaha industri semen dikenakan pajak sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai dan atas penjualan solar dari Pertamina kepada Non SPBU dikenakan pajak sebesar 0,3% dari penjualan. Perhitungan PPh Pasal 22 PT Indomix Perkasa tahun pajak 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 4.32 Perhitungan PPh Pasal 22 PT Indomix Tahun 2010 Keterangan

Jumlah Transaksi (Rp)

Pembelian solar dari Pertamina Pembelian semen dari PT Indocement

323,501,666 45,172,444,068

Jumlah PPh 22 Yang Dipotong

Tarif PPh 22

PPh 22 yang dipotong

0.30% 0.25%

970,505 112,931,110 113,901,615


98 119

b.

PPh Pasal 23 PPh pasal 23 yang menjadi kredit pajak bagi perusahaan berasal dari pendapatan sewa kendaraan dan penghasilan lain atas penggunaan harta yang disewakan PT Indomix Perkasa kepada PT Pionir Beton Industri selama tahun 2010 sebesar Rp 7.517.875.059. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen). Perhitungan PPh pasal 23 untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut : Rp 7.517.875.059

x

2%

= Rp 150.357.501

99 120

c.

PPh Pasal 25 Tabel 4.33 Rekapitulasi SSP PPh Pasal 25 Tahun 2010 Bulan

Surat Setoran Pajak Tgl setor

tgl lapor

Rp.-

10-Jun-10

19-Feb-10 22,916,616

Kompesasi LB 2008

19-Mar-10 22,916,616

9-Apr-10

20-Apr-10 22,916,616

10-May-10

21-May-07 49,633,047

MEI

9-Jun-10

21-Jun-10 49,633,047

JUNI

9-Jul-10

19-Jul-10 49,633,047

JULI

10-Aug-10

20-Aug-10 49,633,047

AGUSTUS

7-Sep-10

20-Sep-10 49,633,047

SEPTEMBER

8-Oct-10

18-Oct-10 49,633,047

OKTOBER

10-Nov-10

18-Nov-10 49,633,047

NOPEMBER

10-Nov-10

20-Dec-10 49,633,047

DESEMBER

10-Jan-10

20-Jan-10 49,633,047

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL

Jumlah

465,814,224

Sumber : PT Indomix Perkasa Tahun 2010, Berdasarkan tabel 4.33 diatas terdapat kesalahan perhitungan jumlah PPh Pasal 25 yang disetor dikarenakan tidak ikut terhitungnya angsuran PPh Pasal 25 masa Desember sehingga

100 121

menyebabkan jumlah PPh Pasal 25 Bulanan Tahun 2010 kurang sebesar Rp 49.633.047. Setelah semua komponen kredit pajak perusahaan tahun 2010 diperoleh, maka dapat dihitung PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) atau PPh lebih bayar (PPh Pasal 28A) yang dikenakan terhadap PT Indomix Perkasa. Berikut merupakan perhitungan PPh kurang atau lebih bayar PT Indomix Perkasa tahun 2010 : Penghasilan Netto Fiskal

Rp (14.232.317.580)

Penghasilan Kena Pajak

Rp

(Nihil)

PPh Terutang

Rp

(Nihil)

Kredit Pajak : PPh Pasal 22

Rp 113.901.615

PPh Pasal 23

Rp 150.357.501

PPh Pasal 25 Bulanan

Rp 465.814.224

Jumlah Kredit Pajak

Rp

730.073.340

PPh Lebih Bayar (PPh Ps.28A)

Rp

730.073.340

Dari perhitungan diatas menyatakan bahwa perusahaan memiliki pajak lebih bayar sebesar Rp 730.073.340 yang nantinya dapat mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

101 122

E. Analisis dan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun pajak 2010, masih terdapat banyak kesalahan perhitungan dan kekeliruan terhadap biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal oleh perusahaan. Penulis mencoba untuk menganlisis mengenai komponen-komponen dalam laporan rekonsiliasi fiskal tersebut dan melakukan evaluasi untuk mengetahui semua biaya-biaya dan penghasilan telah dilakukan koreksi dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan : 1. Peredaran Usaha Penghasilan menurut komersial meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains) yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam hal ini penghasilan utama perusahaan berasal dari penjualan adukan beton siap pakai, baik secara tunai maupun kredit. Berikut dibawah ini adalah penjualan ready mix concrete selama tahun 2010 : - Concrete sales (credit)

Rp 86.589.292.616

- Uninvoiced concrete sales

Rp (15.656.079.560)

- Concrete sales (cash)

Rp 1.281.441.845

Jumlah Penjualan Ready Mix Concrete

Rp 72.214.654.901

2. Harga Pokok Penjualan Merupakan komponen vital dalam perhitungan pajak, karena tinggi rendahnya pajak penghasilan sangat dipengaruhi oleh Harga Pokok Penjualan (HPP). Untuk nilai penjualan yang sama, jika semakin tinggi HPP nya, maka semakin rendah labanya, dan tentu pajaknyapun semakin rendah. Fiskal

102 123

mengakui adanya biaya bersamaan dengan penghasilan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip matching cost against revenue. Maka menurut penulis terdapat biaya HPP yang seharusnya dikoreksi positif sebesar Rp 4.606.861.519 karena sejalan dengan penghasilan yang belum diakui sebesar Rp 15.656.079.560 atau 5,6126%. a. Direct Material Direct

material

merupakan

bahan

baku

yang

digunakan

perusahaan dalam proses produksi beton. Perusahaan menggunakan bahan baku antara lain ; cement, fly ash, crushed rock, screening, sand, dan additives (bahan tambahan seperti air kimia (HCL), sikamet VZ, dan pozzolite). Direct material merupakan biaya yang dapat dibiayakan menurut fiskal atau deductible expense. Karena biaya ini berhubungan langsung dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

b. Direct Labor Direct labor merupakan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan proses produksi beton. Di bawah ini adalah komponen biaya direct labor tahun 2010 :

103 124

Direct Labor : Wages & salaries – Normal

Rp 2.081.484.179

Wages & salaries – Bonus

Rp

Wages & salaries – Overtime

Rp 1.373.452.312

Wages & salaries – Prov Gratuity & Other Com

Rp

47.990.156

Wages & salaries – Allowance

Rp

2.550.000

Wages & salaries – On Cost Medical

Rp

283.945

Wages & salaries – On Cost Payroll Taxes

Rp

12.271.459

Wages & salaries – On Cost Pen/Soc Sec

Rp

Jumlah

246.644.669

84.330.260

Rp 3.849.006.980

Menurut akuntansi komersial semua pengeluaran yang timbul akibat aktivitas perusahaan merupakan biaya, namun dalam ketentuan fiskal tidak semua biaya tersebut dapat diakui biayanya kecuali biaya yang berhubungan dengan mendapatkan, menjaga, dan memelihara penghasilan. Wages & salaries – normal merupakan gaji pokok karyawan dan menurut ketentuan fiskal gaji pokok dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Wages & salaries – bonus diluar

gaji

pokok.

merupakan tambahan penghasilan

Berdasarkan

hasil

wawancara

perusahaan

membentuk bonus dengan mengaccrue biaya bonus, maka penulis berkesimpulan untuk melakukan koreksi biaya bonus seluruhnya sebesar Rp 246.644.669. Wages & salaries – overtime diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja, atau pada hari libur. Menurut penulis overtime dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena

104 125

merupakan penghasilan tambahan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21. Wages & salaries - Prov Gratuity & Other Com merupakan pembentukan penyisihan terkait imbalan pasca kerja bagi karyawan. Dari biaya tersebut diantaranya sebesar Rp 40.919.060 merupakan biaya

provision for gratuity dan biaya reclaim provision for gratuity sebesar Rp 7.071.096. Menurut penulis biaya provision for gratuity sebesar Rp 40.919.060 harus dikoreksi seluruhnya

karena berdasarkan

ketentuan fiskal biaya pembentukan penyisihan tidak dapat diakui sampai benar-benar biaya tersebut dikeluarkan. Wages & salaries – allowance merupakan tunjangan lain-lain yang diberikan kepada karyawan tertentu seperti membiayai sewa kost bulanan karyawan. Menurut penulis biaya ini boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21. Wages & salaries – On Cost Medical merupakan biaya pengobatan karyawan yang direimburst dan ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21. Wages & salaries – On Cost Payroll Taxes merupakan tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada karyawan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

105 126

Wages & salaries – On Cost Pen/Soc Sec merupakan tunjangan asuransi kecelakaan dan iuran JHT yang ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21. c. Cartage Biaya cartage dikeluarkan sehubungan dengan biaya kendaraan yang digunakan dalam pengiriman material dan produksi. Biaya-biaya ini meliputi perbaikan, bahan bakar, asuransi, sparepart, dan biaya lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kendaraan tersebut. Menurut ketentuan perpajakan semua biaya cartage dapat dibiayakan dikarenakan biaya tersebut berhubungan dengan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. d. Manufacturing Overhead 1) Expenses Sparepart , Tyres Sudah dibahas pada halaman 94-96. 2) Travel – Transport & Meal Sudah dibahas pada halaman 78-81.

106 127

3) MV- Fuel, Parking & Tolls MV – fuel, parking & tolls merupakan biaya kendaraan bermotor yang timbul sehubungan dengan penggunaannya dalam aktivitas pabrik dan semua biaya tersebut dapat dibiayakan menurut fiskal karena secara langsung maupun tidak langsung digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. 4) Third Party Laboratory Third party laboratory merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia kepada pihak ketiga (PT. Bhumi Prasasti). Menurut ketentuan fiskal biaya penelitian dapat diakui sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 5) Handling & Transportation Biaya ini timbul sehubungan dengan ongkos angkut kendaraan untuk menghandle pengiriman barang karena waktu yang mendesak dan tidak ada pilihan alternative kendaraan yang dapat digunakan perusahaan. Berikut ini General Ladger untuk transaksi handling & transportation :

Account No. :

Cost Ctr

3680 - Handling & Transportation

Keterangan

Debit

21/01/2010

130

APIN-103-1

RENCIT, 061-JO.010, Ong.Angkut Loader CLG 842

31/01/2010

131

GLAD-10001013-26

APIN-219 RETATEC, M52379, 52363, Ongkos Angkut AC

Net Change

8,400,000

Transaction

Kredit

7,500,000

0

900,000

0

8,400,000

0

Sumber : General Ladger, PT Indomix Perkasa Tahun 2010

107 128

Biaya handling & transportation dapat dibiayakan menurut fiskal karena biaya tersebut berkaitan dengan asset perusahaan dalam menghasilkan, menjaga, dan memelihara penghasilan. 6) General General merupakan biaya umum lainnya untuk keperluan pabrik yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan namun hanya bersifat sebagai fasilitas penunjang. Contohnya ; batu baterai untuk security. Biaya general dapat dibiayakan menurut fiskal jika perusahaan dapat melengkapi buktibukti dan dokumen transaksi pendukung yang menyatakan biaya ini benar-benar dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 7) Restore & Rehab Provided Sudah dibahas pada halaman 84-86. 8) Health, Sefety, Security, Staff Amenities Sudah dibahas pada halaman 88-91. 9) Postage, Printing, Stationary & Kurir Merupakan biaya pembelian ATK pabrik dan biaya jasa pengiriman dokumen untuk operasional perusahaan. Seluruh biaya ini dapat dibebankan secara fiskal karena berkaitan secara tidak langsung dengan kegiatan usaha.

108 129

10) Rent, Taxes, Traffic line & Insurance, Consumable Sudah dibahas pada halaman 91-93. 11) Fuel Genset, Loader Merupakan biaya bahan bakar yang dikeluarkan perusahaan sehubungan digunakannya genset dan loader dalam proses produksi. Biaya bahan bakar ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dikarenakan berhubungan secara tidak langsung dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 12) Light, Power, Elect, Water, Telephone Sudah dibahas pada halaman 86-88. 3. Biaya Usaha Lainnya a. Biaya Pegawai Biaya ini terkait gaji para staff kantor dan selain biaya tenaga kerja produksi maupun manufacturing. Berikut ini elemen-elemen dari biaya pegawai : 3405

W & S - Normal

3,505,499,752

3410

W & S - Bonuses

422,539,457

3415

W & S - Overtime

3417

Prov. for Gratuity & Other Com

927,798,844

3420

W & S - Allow

248,780,470

3422

Wages & Salaries - Con & Temp

3,437,825

3440

On Costs - Medical

6,771,500

3445

On Costs - Payroll Taxes

157,686,005

3450

On Costs - Pen/Soc Sec

130,050,133

1,655,301,308

Jumlah

7,057,865,294

109 130

Wages & salaries – Normal merupakan gaji pokok karyawan dan menurut ketentuan fiskal gaji pokok dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Wages & salaries – Bonus merupakan tambahan penghasilan diluar

gaji

pokok.

Berdasarkan

hasil

wawancara

perusahaan

membentuk bonus dengan mengaccrue biaya bonus, maka penulis berkesimpulan untuk melakukan koreksi biaya bonus seluruhnya sebesar Rp 422.539.457. Wages & salaries – Overtime diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja, atau pada hari libur. Menurut penulis overtime dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena merupakan penghasilan tambahan bagi karyawan dan merupakan Objek PPh Pasal 21. Wages & salaries - Prov Gratuity & Other Com merupakan pembentukan penyisihan terkait imbalan pasca kerja bagi karyawan. Dari biaya tersebut diantaranya merupakan biaya provision for gratuity sebesar Rp 934.869.940 dan biaya reclaim provision for gratuity sebesar (Rp

7.071.096). Menurut penulis biaya provision for gratuity sebesar Rp 934.869.940 harus dikoreksi seluruhnya karena berdasarkan ketentuan fiskal biaya pembentukan penyisihan tidak dapat diakui sampai benarbenar biaya tersebut dikeluarkan. Wages & salaries – Allow merupakan tunjangan lain-lain yang diberikan kepada karyawan tertentu seperti membiayai sewa kost

110 131

bulanan karyawan dan terdapat honorarium aktuaris (PT Mercer Indonesia) sebesar Rp 203.226.380. Menurut penulis biaya ini boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto karena merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21. Wages & salaries – Con & Temp merupakan upah yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai dan merupakan Obyek PPh Pasal 21. Wages & salaries – On Cost Medical merupakan biaya pengobatan karyawan yang direimburst dan ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21. Wages & salaries – On Cost Payroll Taxes merupakan tunjangan PPh 21 yang diberikan kepada karyawan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21. Wages & salaries – On Cost Pen/Soc Sec merupakan tunjangan asuransi kecelakaan dan iuran JHT yang ditanggung perusahaan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena menjadi tambahan penghasilan bagi karyawan dan merupakan Obyek PPh Pasal 21. b. Biaya Perbaikan & Perawatan Sudah dibahas pada halaman 77-78.

111 132

c. Travelling – Transport & Meal Sudah dibahas pada halaman 78-81. d. MV – Fuel, Parking, & Tolls Merupakan biaya kendaraan bermotor yang timbul sehubungan dengan penggunaannya dalam aktivitas perusahaan dan semua biaya tersebut secara umum dapat dibiayakan menurut fiskal apabila digunakan dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan. Berikut ini adalah elemen biaya MV – Fuel, parking, & tolls : MV - Fuel, parking, & tolls 3720 MV - Fuel 3725 MV - Car Rental 3730 MV - Carpark Rental 3735 Motor Vehicles - Registration 3750 MV - Parking & Tolls Jumlah

149,719,404 442,708 300,000 18,003,900 36,735,800 205,201,812

Fuel, Car Rental, Carpark Rental, Registration, Parking, & Tolls merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena secara langsung maupun tidak langsung digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, namun pada biaya tersebut terdapat biaya yang diatur lain dalam peraturan perpajakan yang telah penulis bahas sebelumnya pada halaman 81-82. e. Restore & Rehab Provided Sudah dibahas pada halaman 84-86. f. Health, Safety, Security, Staff Amenities Sudah dibahas pada halaman 88-91.

112 133

g. Training, Seminar, Subscription Merupakan investasi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan dengan mengikutkan karyawan ke dalam suatu pelatihan atau seminar. Account No. :

Cost Ctr

3/3/2010

601

Keterangan

3855 - Training & Seminars CDHO-8-94 Net Change

2,200,000

Desi M, Workshop SPT PPH Badan di PPA UI (2org) Transaction

Debit 2,200,000 2,200,000

Sumber : General Ladger, PT Indomix Perkasa 2010 Biaya pelatihan karyawan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto (deductible expense) dan harus melampirkan bukti-bukti tekait biaya tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) hurug g Undangundang PPh No. 36 Tahun 2008. h. Electricity, Telephone, & Water Sudah dibahas pada halaman 86-88. i. Legal & Profesional Fees Merupakan biaya terkait jasa untuk konsultasi dan audit. Biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dan digolongkan sebagai honorarium atas imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga ahli. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. j. Postages, Printing, Stationary, & Kurir Merupakan biaya pembelian materai, ATK kantor, dan biaya jasa pengiriman dokumen untuk operasional perusahaan. Seluruh biaya ini

113 134

Kredit 0 0

dapat dibebankan secara fiskal karena berkaitan secara tidak langsung dengan kegiatan usaha. k. Rental, Taxes, Traffic Line, & Insurance Sudah dibahas pada halaman 91-93. l. Biaya Penghapusan Piutang Sama dengan koreksi perusahaan pada halaman 74. m. Biaya Penyusutan & Amortisasi Sudah dibahas pada halaman 66-73. n. Site Preparation Merupakan biaya-biaya terkait pembangunan batching plant yang belum beroprasi atau belum menghasilkan produksi. Biaya ini dapat dimasukan juga sebagai biaya pengembangan usaha oleh karena itu menurut penulis dapat dibiayakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008. o. General Merupakan biaya umum lainnya untuk keperluan office yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan namun hanya bersifat sebagai penunjang fasilitas kantor atau disebut juga sebagai biaya rumah tangga. Contohnya ; batu baterai untuk security, tisu, wipol, dan pencuci piring untuk office. Account No. : 3/3/2010

Cost Ctr

3825 General

601

CDHO-8-60 Net Change

Keterangan

Debit

Tissu, Wipol, Pencuci Piring, dll u/ office

1,982,300

1,982,300

Transaction

1,982,300

Sumber : General Ladger, PT Indomix Perkasa Tahun 2010

114 135

Kredit 0

Biaya general dapat dibiayakan menurut fiskal jika perusahaan dapat melengkapi bukti-bukti dan dokumen transaksi pendukung yang menyatakan biaya ini benar-benar dikeluarkan. 4. Panghasilan dari Luar Usaha a. Gain/Loss on Disposal of Assets Merupakan pendapatan atau kerugian dari hasil penjualan asset perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan tidak bermaksud dan merencanakan untuk menjual asetnya, karena asset dibeli dimaksudkan untuk dipergunakan selama umur ekonomisnya untuk menjaga kelangsungan usaha. Laba/rugi atas penjualan asset adalah obyek pajak PPh Badan, sehingga dalam laporan fiskal akan bernilai positif jika untung, dan bernilai negatif jika rugi dan dimasukan sebagai pendapatan lain-lain. b. Interest Income Merupakan penghasilan dari luar usaha berupa bunga. Penghasilan ini diakui menurut laporan komersial namun telah dikenakan pajak final sehingga tidak termasuk sebagai obyek pajak PPh Badan. Maka penghasilan bunga sebesar Rp 65.393.154 harus dikoreksi negatif seluruhnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

115 136

c. Surchage Income Merupakan penghasilan yang diperoleh dari tenaga kerja (tenaga lapangan) yang dipekerjakan atau yang digunakan oleh perusahaan lain dalam satu afiliasi (PT. Pionir Beton). 5. Biaya dari Luar Usaha a. Management Fee Merupakan biaya manajemen yang dikeluarkan perusahaan terkait pemakaian tenaga kerja dari perusahaan lain dalam satu afiliasi (PT. Pionir Beton). Biaya ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal karena berkaitan dengan kegiatan usaha dalam memperoleh penghasilan. b. Biaya Bank, SKBDN Merupakan biaya sehubungan dengan penggunaan jasa perbankan. Biaya ini dapat dibebankan sebagai biaya fiskal karena berhubungan dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. c. Selisih Kurs Kerugian ini terjadi karena adanya fluktuasi yang terjadi seharihari atau oleh

adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter.

Kerugian yang terjadi akibat selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan pajak tahunan sepanjang wajib pajak menggunakan system pembukuan, berdasarkan bukti dan berkaitan dengan usahanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008.

116 137

d. Others –Net Merupakan biaya terkait selisih kurang atau lebih dari akun lainnya saat tercatatnya atau merupakan adjust dari transaksi-transaksi yang kurang atau lebih dicatat. Misalnya: kelebihan catat pembelian material dari supplier, maka kelebihan catat tersebut perusahaan memasukannya sebagai biaya lainnya. Biaya lainnya dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto apabila biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung oleh bukti-bukti transaksi tersebut.

117 138

1. Evaluasi Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL Peredaran Usaha

Rp 72.214.654.901


Rp (82.081.242.297)

Biaya Usaha Lainnya

Rp (8.495.549.538)

Penghasilan Netto dari Usaha

Rp (18.362.136.934)

Penghasilan dari Luar Usaha

Rp 6.239.530.976

Biaya dari Luar Usaha

Rp (2.680.616.932)

Jumlah Penghasilan Netto Komersial

Rp (14.803.222.890)

KOREKSI FISKAL Koreksi Positif : Imbalan pasca kerja

Rp

975.789.000

Exp – Motor Vehicles

Rp

9.158.253

Travel, transport, & meal

Rp

12.807.828

Restore & rehab provided

Rp

124.186.400

Staff amenities

Rp

301.499.932

Telephone

Rp

30.899.689

Biaya perbaikan & perawatan

Rp

2.560.350

Fuel, parking, & toll

Rp

68.271.750


Rp 4.606.861.519

Biaya asuransi

Rp

Bonus

Rp 669.184.126

Penyusutan aktiva tetap

Rp

3.278.852

167.447.392


Rp 6.971.945.091

Koreksi Negatif : Biaya penghapusan piutang

Rp 708.487.201

Pendapatan bunga

Rp

65.393.154

Jumlah Koreksi Negatif Jumlah Penghasilan Netto Fiskal

Rp

(773.880.355)

Rp (8.605.158.154)

118 139

2. Evaluasi Perhitungan PPh Kurang atau Lebih Bayar PT Indomix Perkasa Tahun 2010 Penghasilan Netto Fiskal

Rp (8.605.158.154)

Penghasilan Kena Pajak

Rp

(Nihil)

PPh Terutang

Rp

(Nihil)

Kredit Pajak : PPh Pasal 22

Rp 113.901.615

PPh Pasal 23

Rp 150.357.501


Rp 515.447.271

Jumlah Kredit Pajak

Rp

779.706.387

PPh Lebih Bayar (PPh Ps. 28A)

Rp

779.706.387

119 140

3. Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 Tabel 4.34 Ringkasan Evaluasi Terhadap Rekonsiliasi Fiskal PT Indomix Perkasa Tahun 2010 Selisih Evaluasi

Keterangan

Menurut WP

Menurut Penulis

Penghasilan Netto Komersial

(14,803,222,890)

(14,803,222,890)


1,368,535,665

6,971,945,091

5,603,409,426

Jumlah Koreksi Negatif

(797,630,355)

(773,880,355)

23,750,000

(14,232,317,580)

(8,605,158,154)

5,627,159,426

-

-

PPh Pasal 22

113,901,615

113,901,615

PPh Pasal 23

150,357,501

150,357,501


465,814,224

515,447,271

49,633,047

Jumlah Kredit Pajak

730,073,340

779,706,387

49,633,047

Penghasilan Netto Fiskal PPh Badan Terutang Kredit Pajak :


120 141

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT Indomix Perkasa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.

Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih tedapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.

2.

Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal PT Indomix Perkasa tahun 2010 terdapat pada pos-pos berikut ini: 

Biaya penyusutan aktiva tetap



Imbalan pasca kerja



Pembentukan cadangan piutang tak tertagih



Biaya perbaikan dan perawatan



Penghasilan bunga



Biaya asuransi



Biaya telephone



Biaya traveling & transport



Biaya bahan bakar, parkir, dan toll



Biaya sumbangan dan koordinasi



Staff aminities

142 121

Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial tersebut. 3.

Dari hasil analisis penulis ditemukan jumlah koreksi positif terlalu rendah sebesar Rp 5.603.409.426, dan juga koreksi negatif terlalu tinggi sebesar Rp 23.750.000.

4.

Perusahaan memiliki pajak yang lebih dibayar, yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 Bulanan. Sehingga perusahaan berhak mendapatkan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.

B. Implikasi 1.

Bagi Perusahaan Adanya penelitian ini bisa memberikan masukan agar jumlah pajak penghasilan terutang yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian akibat sanksi maupun kesalahan-kesalahan koreksi fiskal. Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak terutama mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya pemberian atau sumbangan kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan.

122 143

2.

Bagi Fiskus Penelitian

ini

diharapkan

memberikan

kemudahan

dan

pertimbangan bagi fiskus dalam melakukan pemeriksaan Wajib Pajak. Meminimalisir terjadinya kerugian negara akibat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap biaya dan pendapatan. Menambah pemahaman fiskus dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan pajak.

C. Saran 1.

Rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat digunakan perusahaan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.

2.

Bagi pihak lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.

123 144

DAFTAR PUSTAKA

Alim, Setiadi. Deferred Tax Asset and Defferred Tax Liability: Studi Eksistensinya Ditinjau dari Sudut Teori Akuntansi. Jurnal Bisnis Perspektif (BIP’s) Vol 2 No.1, Januari 2010. Andriyanto, R.Weddie, Einde Evana. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal, Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol. 1 No 2, Maret 2008. Arifin, Johar. 2009. Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Darminta Siregar, Abda, 2011. Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III. Medan: Universitas Sumatera Utara Faisal, Gatot S.M, 2009. How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hery. 2013. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standard Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. L. Situmorang, Aston. Analisa Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang (PPh) pada PT. Alamjaya Wirasentosa (Tahun Pajak 2006). Medan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI. Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mills, Lillian et al. 2002. Trends in Book-Tax Income and Balance Sheet Differences. Tucson: University of Arizona. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Setiawan, Agus, Musri Basri. 2006. Perpajakan Umum. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

124 145

Sianipar, Mindo S. 2008. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan. Medan: Universitas Sumatra Utara. Sigalingging, Gindo M. 2010. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terhutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan. Medan: Universitas Sumatera Utara. Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Suherlan, Heri. 2007. Sanding UU Pajak Penghasilan 2008. Jakarta: Kanwil DJP Jakarta Pusat Suherlan, Heri. 2007. Sandingan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000 dan Tahun 2007. Jakarta: Kanwil DJP Jakarta Pusat. Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks. Sunyoto, Danang. 2013. Metode dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis). Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service) Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Yuniarti, Dewi. 2008. Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi pada Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. BPR Nusamba Ngunut Tulungagung). Malang: Universitas Brawijaya. Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

125 146

LAMPIRAN - LAMPIRAN

126 147

LAMPIRAN 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

127 148

Daftar Pertanyaan Wawancara

1.

Mengapa akun biaya penghapusan piutang pada laporan komersial memiliki saldo negatif?

2.

Bagaimana mekanisme perusahaan dalam membiayai perjalanan dinas karyawannya? Apakah secara lumpsum atau reimbursement? Apakah uang saku yang diterima nantinya dilaporkan sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan tersebut?

3.

Apakah uang makan dan meals pada staff amenities dilaporkan sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan? Adakah biaya natura yang disediakan untuk seluruh karyawan perusahaan?

4.

Apakah semua komponen dalam elemen biaya gaji merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan dan dilaporkan sebagai Objek PPh Pasal 21? Di dalam biaya gaji terdapat komponen elemen bonus, bagaimana system pembentukan biaya bonus tersebut? Secara actual atau akrual?

128 149

LAMPIRAN 2 SPT Tahunan Pajak Penhasilan PT Indomix Perkasa Tahun 2010

129 150

130 151

131 152

132 153

133 154

134 155

135 156

LAMPIRAN 3 Laporan Keuangan PT Indomix Perkasa Tahun 2010

136 157

137 158

138 159

139 160

PT.INDOMIX PERKASA NPWP No. : 01.583.076.3-062.000

PENJELASAN LAPORAN RUGI - LABA Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 Rupiah

11 Penjualan : Merupakan penjualan ready mix concrete tunai dan kredit. 1105 Concrete Sales (Credit) 1106 Uninvoiced Concrete Sales 1120 Concrete Sales (Cash)

72,214,654,901 86,589,292,616 (15,656,079,560) 1,281,441,845

12 Harga Pokok Penjualan : HPP HPP HPP HPP

Direct Material Direct Labor Cartage Manufacturing Overhead

82,081,242,298 69,771,179,103 3,849,006,980 4,491,187,540 3,969,868,675

13 Biaya Operasi : Biaya Pegawai 3405 W & S - Normal 3410 W & S - Bonuses 3415 W & S - Overtime 3417 Prov. for Gratuity & Other Com 3420 W & S - Allow 3422 Wages & Salaries - Con & Temp 3440 On Costs - Medical 3445 On Costs - Payroll Taxes 3450 On Costs - Pen/Soc Sec

Biaya Perbaikan & Perawatan 3525 Exp - Fixed Plant & Equipment 3550 Exp - S Part Loader 3565 Exp - Mobile Plant Trucks 3570 Exp - S Part Genset 3575 Exp - Motor Vehicles 3580 Exp - Office & Comp Equipmen

8,495,549,538 3,505,499,752 422,539,457 1,655,301,308 927,798,844 248,780,470 3,437,825 6,771,500 157,686,005 130,050,133 7,057,865,294

25,570,300 50,500 256,000 1,938,400 20,834,784 3,609,500 52,259,484

140 161

Travelling - transport & meal 3705 Travel - Transport 3710 Travel - Accomodation 3715 Travel - Meals

MV - Fuel, parking, & tolls 3720 MV - Fuel 3725 MV - Car Rental 3730 MV - Carpark Rental 3735 Motor Vehicles - Registration 3750 MV - Parking & Tolls

Restore & rehab provided 3835 Restore & Rehab Provided For

Health, safety, security, staff amenities 3870 Staff Amenities 3880 Health and Safety

Training and seminar 3855 Training and seminar

Electricity, telephone and water 3850 Telephone

Legal & Profesional fees 4020 Audit Fees - Other Auditors 4060 Legal & Prof - Mgt Consulting

Postages, printing & stationary 4105 Postage 4110 Printing 4115 Stationery 4120 Couriers Rental, taxes, traffic line & insurance 4225 Taxes, Duties & Levies 4245 Insurance - Other

30,617,328 81,316,682 6,792,250 118,726,260

149,719,404 442,708 300,000 18,003,900 36,735,800 205,201,812

42,900,725 42,900,725

70,776,432 1,415,500 72,191,932

2,200,000 2,200,000

45,539,080 45,539,080

89,400,000 15,750,000 105,150,000

101,379,200 8,497,250 13,620,100 3,111,600 126,608,150 21,641,178 12,506,620 34,147,798

141 162

Biaya Penghapusan Piutang 4505 Bad Debt Exp - Trade DR's

Site Preparation 3840 Site Preparation

Biaya Penyusutan 4305 Dep - Land Right 4310 Dep - Buildings 4320 Dep - Machinery And Equip 4330 Dep - Furniture And Fixtures 4355 Dep - Mobile Plant - Pumps 4375 Dep - Vehicles 4380 Dep - Tools & Equipment

General 3825

General

(708,487,201) (708,487,201)

591,089,481 591,089,481

7,163,849 8,828,652 280,228,151 75,303,249 3,143,420 347,737,734 25,810,367 748,215,423

1,941,300 1,941,300

14

Pendapatan / (Biaya) Lain-lain : Gain/ Loss on disposal of assets 2505 Profit On Disposal

Interest income 2325 Int Rec - Jasa Giro & PPh

Surchage Expense / Income 2125 Surchage Exp / (Income)

Bank Charges 3810 Bank Charges

Gain/ Loss on Foreign Exchange 2325 Int Rec - Jasa Giro & PPh 2405 Ext FX Gain Realised

3,558,914,044 240,332,983 240,332,983

65,393,154 65,393,154

5,933,804,839 5,933,804,839

(95,897,823) (95,897,823)

(445,962,875) 389,106,770 (56,856,105)

142 163

Management Fee 2115 Management Fee

Others - net 2115 Others - net

(1,000,000,000) (1,000,000,000)

(1,527,863,004) (1,527,863,004)

143 164

Skripsi. Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi. Disusun Oleh:

Recommend Documents