SINERGITAS KEWENANGAN MEMPERKOKOH. Sewindu KY Berkiprah MENGUKUHKAN MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN LAPORAN KHUSUS MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI

LAPORAN KHUSUS | MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI

MAJALAH

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

EDISI JULI - AGUSTUS 2013

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat Telp : 021 390 6215, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685 e-mail : [email protected] website : www.komisiyudisial.go.id

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

Sewindu KY Berkiprah

MENGUKUHKAN

SINERGITAS MEMPERKOKOH KEWENANGAN

DAFTAR ISI EDISI JULI - AGUSTUS 2013

LAPORAN KHUSUS MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini kedalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

03

30

LAPORAN UTAMA MENGUKUHKAN SINERGITAS MEMPERKOKOH KEWENANGAN Tanpa terasa pada 13 Agustus 2013 ini (2004-2013) Komisi Yudisial sudah genap berusia sembilan tahun, namun secara operasional KY telah berkiprah delapan tahun, yaitu sejak 2005. Dalam usia muda, lembaga yang lahir dari rahim reformasi ini, sanggup merespon harapan masyarakat memperbaiki dunia peradilan yang tercemar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

16 | PERSPEKTIF

27

Aziz Syamsuddin Sinergitas Kerjasama Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Menciptakan Kewibawaan Lilik Mulyadi Fungsi Hukum Pidana Internasional

27 | POTRET

34 | LEBIH DEKAT

Pengadilan Negeri Sukoharjo

Suparman Marzuki

Pimpinan Adalah Panutan

Biaya Membangun Hukum Masih Ngadat

34

39 | TEKNOLOGI

42 | KATA YUSTISIA

48 | SELINTAS

Sistem Informasi Manajemen Seleksi Calon Hakim Agung

KY dan MA gelar MKH, Hakim A Menggugat

Ragam kegiatan internal maupun eksternal Komisi Yudisial. Sosialisasi, seminar, audiensi dan lain-lain.

Akuntabilitas dalam Menjaga Amanah Konstitusi

45 | SUDUT HUKUM

57 | RELUNG

Perintah Jabatan

Kisah Sumpit Sepanjang Meja


1

DARI REDAKSI

Meneguhkan Semangat Keadilan Pembina Anggota Komisi Yudisial Penanggung Jawab Andi Djalal Latief Redaktur Roejito Editor M. Yasin Titik Ariyati Winahyu Dewan Redaksi & Sekretariat Arif Budiman Adnan Faisal Panji A.J Day Afifi Arnis Duwita Festy Rahma Hery Sanjaya M. Ilham M. Purwadi Sri Djuwati Yuli Lestari Desain Grafis & Ilustrasi Ahmad Wahyudi Dinal Fedrian Widya Eka Putra Sirkulasi & Distribusi Biro Umum

Assalamualaikum. wr. wb

T

idak terasa Komisi Yudisial sudah berkiprah selama 8 tahun lebih, dalam kurun waktu itu ternyata banyak ekspektasi yang belum tercapai. Harapan masyarakat akan lahirnya sebuah lembaga yang bisa mewadahi aspirasi mereka tentang keringnya keadilan di negeri ini masih jauh panggang dari api. Tak ada aral yang tak dapat ditembus, perlahan namun pasti Komisi Yudisial mencairkan berbagai kebekuan yang terbentuk akibat kurang ditempuhnya jalan-jalan komunikasi yang kondusif yang didasarkan atas satu pengertian bersama Mahkamah Agung dan lembaga mitra lainnya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Saya jadi teringat cerita rakyat, di Tiongkok pernah hidup seorang hakim yg sangat dihormati karena tegas dan jujur. Suatu hari, dua orang menghadap sang hakim. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3 x 7.Yang satu mengatakan hasilnya 21, yang lain bersikukuh mengatakan hasilnya 27.

Ternyata sang hakim memvonis cambuk 10 kali bagi orang yang menjawab 21. Spontan si terhukum memprotes. Sang hakim menjawab, “Hukuman ini Bukan untuk hasil hitungan mu tetapi untuk kebodohan mu yang mau-maunya berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3 x 7 adalah 21,”. Tentu saja itu hanya cerita rekaan. Tetapi ada hikmah dari cerita ini adalah bahwa jika kita sibuk memperdebatkan sesuatu yang tak berguna, berarti kita juga sama salahnya atau bahkan lebih salah dari pada orang yang memulai perdebatan. Sebab dangan sadar kita membuang waktu dan energi untuk hal yang tidak perlu. Bukankah kita sering mengalaminya? Bisa terjadi dengan pasangan hidup, tetangga, atau kolega kerja. Selamat hari jadi Komisi Yudisial, terus rentangkan sayap-sayap keadilanmu hingga membahana ke seluruh Indonesia Raya. Wassalam Selamat Membaca.

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 6215, Fax: (021) 390 6215 E-mail: [email protected], Website: www.komisiyudisial.go.id

2


LAPORAN UTAMA

Sewindu KY Berkiprah

Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan M. Purwadi

Tanpa terasa pada 13 Agustus 2013 ini (2004-2013) Komisi Yudisial sudah genap berusia sembilan tahun, namun secara operasional KY telah berkiprah delapan tahun, yaitu sejak 2005. Dalam usia muda, lembaga yang lahir dari rahim reformasi ini, sanggup merespon harapan masyarakat memperbaiki dunia peradilan yang tercemar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. EDISI JULI - AGUSTUS 2013

3

LAPORAN UTAMA

K

lembaga peradilan paling senior di negeri ini, sekaligus partner kerjanya, Mahkamah Agung. Artinya, ini merupakan satu gebrakan yang luar biasa.

ehadiran Komisi Yudisial (KY) dipandang mampu menjawab beberapa masalah internal yang dihadapi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi hingga tingkat bawah. Bahkan, keberadaan KY sanggup melompat jauh di jagat penegakan hukum, khususnya pengawasan terhadap perilaku hakim.

Namun, apakah yang diraih KY sudah dapat dikatakan cukup. Apakah masih ada yang harus dibenahi mengingat banyaknya serangkaian kejadian yang

Bahkan kewenangan KY tidak hanya itu, bisa merekomendasikan pemecatan hakim. Peringatan sewindu ini seharusnya dijadikan momentum melihat KY secara kritis. KY tak hanya tengah memasuki fase krusial, tetapi juga tengah diuji kesiapan dan kemampuannya menjaga visi sebagai lembaga pengawas yang bertanggung

Secara sempit wewenang ini dapat digambarkan sebagai wewenang pengawasan hakim terutama perilaku hakim. Wewenang tersebut masih sangat besar jika dibandingkan dengan kedudukan kelembagaan KY yang hanya ada di Jakarta sebagai ibukota negara. Namun wewenang dan tugasnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia. KY yang lahir pasca reformasi berhasil melaju dan meninggalkan lembaga lain yang hadir dalam generasi yang hampir bersamaan. Dalam sewindu berkiprah, kehadiran KY sudah sanggup menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pengawasan terhadap perilaku hakim. Bahkan, KY yang masih relatif muda, sudah bisa seiring dengan

4


DOC. HJUMAS DPR RI

Pada awal kehadirannya, tidak banyak yang memperkirakan KY ini akan mampu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Mengingat, kewenangan ini mempunyai arti yang sangat luas.

Rapat Pengesahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di DPR.

menimpanya? Misalnya, ketika pukulan telak lain dipangkasnya fungsi pengawasan KY terhadap hakim oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya, lembaga pengawas hakim tersebut tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap hakim. Sekarang, DPR sudah mengembalikan fungsi pengawasan dan pemeriksaan KY.

jawab, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada periode pertama kehadirannya, KY berusaha meletakan pondasi sebagai lembaga pengawas perilaku hakim. Sebagai lembaga baru, KY dituntut berjuang keras

membangun eksistensinya di dunia nyata. Artinya, kehadiran lembaga baru ini merupakan harapan masyarakat untuk sanggup memperbaiki dunia peradilan yang tercemar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hanya saja, untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat ke

sebuah lembaga negara baru yang bernama KY. Mengutip peryataan Ketua KY Suparman Marzuki, proses penguatan internal sebenarnya telah dengan susah payah dibangun oleh KY era pimpinan Busyro Muqoddas. Selanjutnya, tambah dia, yang harus dilakukan oleh KY Jilid II adalah

Sebagai lembaga baru, Komisi Yudisial dituntut berjuang keras membangun eksistensinya di dunia nyata. Artinya, kehadiran lembaga baru ini merupakan harapan masyarakat untuk sanggup memperbaiki dunia peradilan yang tercemar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

dunia nyata tidak segampang yang diucapkan. Jadi, apabila salah melangkah pada awal kehadirannya, eksistensi KY tidak seperti sekarang. Pekerjaan berat dalam lima tahun pertama tak hanya sebatas membangun lembaga, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat bahwa telah hadir

mempertajam capaian KY Jilid I. Dalam kepemimpinan Eman Suparman, Ketua KY jilid kedua periode pertama, banyak keberhasilan-keberhasilan yang dicapai. Dia berjanji akan meneruskan keberhasilan yang dicapai Eman sebelumnya. Dia menilai banyak kemajuan

positif di masa kepemimpinan Eman. “Yang belum berhasil kami dorong lebih berhasil lagi. Tetapi yang paling penting saya dan teman-teman berhasrat dan berkeinginan menjadikan KY ini dalam arus utama reformasi peradilan,” ujarnya. Dia mencontohkan beberapa capaian yang berhasil diselesaikan KY di antaranya, mengawal RUU KY sampai disahkan menjadi UU oleh DPR. Bisa dikatakan, UU baru ini justru lebih banyak memberikan amunisi bagi KY untuk menegakkan etika hakim, salah satunya KY berhak melakukan penyadapan kepada hakim, dengan cara meminta bantuan dari penegak hukum lain seperti Polri. Mengingat, KY tidak punya alatnya. Termasuk dapat memeriksa hakim dan merekomendasikan pemecatan lewat sidang etik Majelis Kehormatan Hakim (MKH). KY juga berhasil menyepakati empat peraturan bersama dengan Mahkamah Agung (MA). Keempat peraturan bersama adalah: Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Tata Cara Pemeriksaan Bersama; Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH); dan Seleksi Pengangkatan Hakim. Peraturan bersama pertama menyangkut pedoman perilaku dan kode etik hakim. Ini merupakan penjabaran tentang


5

LAPORAN UTAMA

Peraturan bersama ini merupakan hal yang penting karena selama ini terjadi perbedaan perspektif antara MA dan KY menyangkut beberapa butir dimana MA mengatakan pelanggaran hukum acara merupakan ranah teknis yudisial, tapi KY justru mengatakan ranah kode etik. Kedua, peraturan bersama tentang pemeriksaan bersama ini merupkan jalan keluar jika ada perbedaan pendapat antara MA dan KY terkait rekomendasi lembaga pengawas hakim tersebut. Selama ini, jika ada rekomendasi dari KY yang disampaikan ke MA, tapi pihak MA menolak, maka tidak ada penyelesaian. Namun, dengan adanya peraturan bersama, tindak lanjut dari adanya UU baru, MA harus melaksanakan rekomendasi KY. Persoalan seperti itu, jalan keluarnya dengan pemeriksaan bersama. Tidak mustahil, pemeriksaan bersama juga bisa dilakukan jika ada permintaan dari kedua lembaga tersebut. Ketiga, peraturan bersama tentang seleksi hakim agung, yang mana mengamanatkan tentang seleksi pengangkatan hakim. Selama ini seleksi pengangkatan hakim dilaksanakan oleh MA tanpa melibatkan KY.

6


MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ WEP

bagaimana melaksanakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Penandatanganan Peraturan Bersama KY-MA.

Dengan adanya UU baru, proses pengangkatan hakim harus dilaksanakan dengan KY. Sebenarnya, amanat pengangkatan hakim secara bersama-sama sudah lama diamanatkan oleh UU. Hanya saja, regulasinya belum diatur oleh presiden. Apalagi, status hakim bukan lagi sebagai pegawai negeri sipil, tapi masuk kategori pejabat negara yang mendapatkan sejumlah fasilitas. Keempat. menyangkut tata cara pembentukan tata kerja dan tata cara pemgambilan keputusan MKH. Peraturan bersama ini merupakan penyempurnaan dari keputusan bersama antara KY dan MA tentang tata cara pengambilan keputusan. Sebelumnya sudah pernah dibuat aturan pengambilan keputusan MKH. Hanya saja, kesepakatan bersama tersebut

sifatnya sementara karena hanya untuk mengejar MKH untuk menyidangkan ketua Pengadilan Banjarmasin. Selain itu, KY juga berhasil memperjuangkan kenaikan gaji dan tunjangan untuk para hakim. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 94 tahun 2012 tentang gaji dan tunjangan untuk para hakim. Selain kenaikan gaji, hakim juga mendapat fasilitas sebagai pejabat negara dan mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan. Di antaranya, tunjangan kendaraan, tunjangan kemahalan berdasarkan zona, jatah pensiun dan tunjangan perumahan. Besar gaji masing-masing hakim ditentukan oleh tiga ketentuan yaitu, berdasarkan

peradilan. Tindak-tanduk hakim akan lebih terpantau meskipun berada di lokasi terpencil sekalipun.

Capaian KY lainnya, membentuk kantor penghubung di enam kota besar di Indonesia, yakni Medan, Surabaya, Semarang, Mataram, Makasar, dan Samarinda. Keberadaan kantor penghubung ini, dinilai cukup efektif untuk menjadi perpanjangan tangan KY dalam menerima laporan masyarakat.

Saat ini KY sudah menjalin kerjasama dengan KY di beberapa negara. Capaian lain yang tidak kalah pentingnya adalah, KY berhasil membuat database hakim untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim dan seleksi hakim agung, termasuk database calon hakim agung non karier.

Sementara prioritas eksternal di antaranya membangun komunikasi intensif dengan civil society; lembaga-lembaga Negara, khususnya MA; Pemerintah, khususnya Bappenas, Kementerian Keuangan, Menpan; Komisi-Komisi Negara; serta Media. Sementara, Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri juga mengemukakan sejumlah program prioritas lainnya. Dia mencontohkan terkait putusan hasil laporan masyarakat. Jika selama ini, pelapor hanya mendapatkan petikan putusan, kedepannya akan diberikan secara lengkap.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ ADNAN

jenjang karir, wilayah, dan kelas pengadilan. Ketiga ketentuan inilah yang membedakan gaji masing-masing hakim.

Suasana Rapat KY dengan Penghubung Daerah.

Selain itu, tim penghubung juga melakukan pemantauan persidangan serta mengadakan sosialisasi kode etik dan kelembagaan KY. Peran lainnya, mencari info awal rekam jejak para calon hakim agung. Artinya, keberadaan kantor penghubung ini akan meminimalisir pelanggaranpelanggaran di lembaga

Dalam kepemimpinannya, ada dua prioritas utama yang harus segera diselesaikan, yakni prioritas internal dan eksternal. Internal melingkupi, percepatan pengisian Sekjen yang telah 3 bulan PLT menyusul pensiunnya Sekjen sebelumnya. Kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia KY. Ketiga, menyusun Renstra 2015-2019.

Dalam putusan itu melingkupi duduk perkara dan pertimbangan komisioner. Dia juga menginginkan agar putusan hasil pemeriksaan laporan masyarakat bisa terpublikasikan setiap bulan. Hanya saja, masih ada pertentangan antar komisioner. Harapan lainnya, setiap ada promosi ketua pengadilan bisa meminta pertimbangan dari KY. Sehingga, mereka tidak merasa berhutang budi dengan pimpinan MA karena ada pertimbangan lembaga lain. Seharusnya, kata dia, ini menjadi putusan mengikat. Diharapkan juga, ruang sidang etik KY bukan berbentuk ruang rapat, tapi benar-benar mirip seperti ruang sidang pada umumnya.


7

LAPORAN UTAMA

Anggota KY/Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri.

“Saya sudah minta kepada biro persidangan, dan sudah mulai di pertimbangkan,” kata dia. Selanjutnya, mengumumkan hasil putusan majelis hakim yang terbaik. Artinya, putusan yang dijatuhkan aspiratif, solutif, dan bisa dijadikan teladan. Misalnya, sidang di Pengadilan Negeri Purwokerto, dilakukan dengan cara teleconference dengan laptop. Saksi tunggal yang juga korban pemerkosaan tidak bisa hadir karena kondisinya yang parah. Dengan begitu, meskipun saksi tidak bisa dihadirkan, tetap bisa memberikan kesaksian dan hakim bisa memutuskan. Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Choky Risda Ramadhan menyebutkan, capaian KY yang perlu dicatat adalah adanya kesepakatan bersama dengan MA terkait kode etik dan perilaku hakim.

8




record dan kompetensi yang dibutuhkan.

Anggota Komisi III DPR Yahdil Abdi Harahap.

Dengan itu, KY lebih leluasa menindak hakim-hakim yang awalnya terjadi resistensi di MA untuk hakimnya diperiksa di KY. Hasilnya, banyak hakim yang berhasil diperiksa dan diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melakukan pelanggaran etik. KY sekarang berbeda dengan sebelumnya, banyak kewenangan baru yang diamanahkan UU. Misalnya, dilibatkan dalam proses seleksi calon hakim (Cakim). Perlu diatur dengan jelas metode dan formulasi untuk keterlibatan KY dalam seleksi cakim. Minimal, harus ada pembahasan intensif antara MA dan KY. Terkait soal seleksi calon hakim agung, KY cukup memilih hakim agung berdasarkan kebutuhan kamar yang diminta MA. Calon hakim agung harus benar-benar disaring ketat berdasarkan track

“Jangan sampai KY meloloskan calon-calon yang publik sudah beri masukan ke KY tidak layak untuk diloloskan namun tetap diloloskan. Dulu koalisi pernah usul Gayus dan Daming untuk tidak diloloskan, tapi KY tetap loloskan,” kata Choky. Pasca terpilihnya hakim agung, KY diharapkan tidak lepas tangan. Artinya, lembaga pengawas hakim ini tetap memantau kinerja para hakim agung pilihannya, terutama dari perilakunya. Dengan begitu, hasil pengamatan yang dilakukan bisa dijadikan masukan untuk proses seleksi hakim agung kedepannya. Anggota Komisi III DPR Yahdil Abdi Harahap menyakini, saat ini masyarakat menaruh harapan besar kepada KY selaku lembaga pengawas hakim. Lembaga ini diharapkan menjadi pendekar hukum di mata masyarakat, artinya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Dengan begitu, peran KY kedepan akan semakin diperhitungkan keberadaannya. “KY sama menakutkannya dengan KPK. Kami sangat berharap agar KY bisa maksimal dan di bawah kepemimpinan ketua baru. Mudah-mudahan bisa terbangun lembaga yang lebih ideal kedepan,” kata Yahdil.

Pasang Surut Hubungan KY dan MA M. Purwadi

Hubungan antara MA dan KY mengalami pasang surut sejak KY efektif berdiri pada 2005 silam. Seperti saat KY mengusulkan upaya kocok ulang seluruh hakim agung. Lantas disusul dengan penghapusan sepihak nota kesepahaman MA-KY soal kode etik hakim.

DOC. PRI

hakim agung usi tempat 31 kamah Konstit Tahun 2004. Gedung Mah atas UU No. 22 judicial review

yang menga

S

etelah ditandatangani nota kesepahaman baru, keduanya tampak mesra saat bahu-membahu mengungkap skandal pemalsuan pembatalan vonis mati Hengki Gunawan. Hakim Agung Ahmad Yamani pun terjungkal.

jukan


9


LAPORAN UTAMA

Suasana Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Jika meminjam istilah Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, hubungan antara KY dan MA dikatakan makin produktif. Kini, hubungan mesra kedua lembaga bentukan UUD 1945 retak lagi terkait kasus Daming Sunusi. Pemicunya adalah bentuk sanksi atas pernyataan Daming ‘pemerkosaan dan korban saling menikmati’, apakah harus dipecat atau tetap menjadi hakim. Jika ditilik ke belakang, hubungan antara MA dan KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bisa dibilang tidak terlalu harmonis. Karena karakter kepemimpinan yang ada di MA dan KY terlalu mengedepankan ego bahwa salah satu merasa lebih superior dari pada

10


yang lain. Karenanya, untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara keduanya dapat dilakukan dengan membangun komunikasi intensif antara keduanya. Misalnya, hubungan kedua lembaga ini terlihat mesra saat adanya kesepakatan empat peraturan bersama KY-MA terkait rekrutmen hakim, pemeriksaan bersama, majelis kehormatan hakim dan panduan penegakan KE-PPH (Kode Etik-Pedoman Perilaku Hakim). Bahkan, anggota Komisioner KY Imam Anshori Saleh menyebut tahun 2012 sebagai tahun yang harmonis antar lembaga. “Sekarang sudah seperti mitra,” kata Imam. Jika meminjam istilah Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, hubungan antara KY dan MA dikatakan makin produktif. Dia mencontohkan, komisinya telah menandatangani beberapa peraturan bersama yang memuat beberapa

kesepakatan penting dalam menjalankan kewenangan masing-masing yang terkait pengawasan; mulai intensif bekerja bersama pelatihan-pelatihan hakim; melakukan investigasi calon hakim ad hoc, dan beberapa kegiatan produktif lainnya. Harapannya, dalam jangka pendek, kedua lembaga akan menyusun langkah-langkah bersama menentukan mekanisme rekrutmen hakim tingkat pertama menyusul ditegaskannya hakim sebagai pejabat negara. Dalam jangka panjang, ingin MA fokus dan professional sebagai pengadil dan melepaskan urusan-urusan administratif, seperti antara lain rekrutmen hakim dan promosi mutasi hakim. Suparman melanjutkan komunikasi dengan MA harus dibangun lebih baik lagi. Selain itu, dia berharap MA lebih menerima kehadiran KY di masa-masa yang akan datang

Artinya, KY sebagai pengawas hakim tidak boleh terlalu dekat dengan lembaga yang diawasi. KY harus tetap menjaga jarak dengan MA. Namun, dia juga tidak merekomendasikan adanya

konfrontasi karena semua yang diawasi berada di bawah MA. Misalnya kasusnya hakim Daming, MA mogok tidak mau melanjutkan rekomendasi KY. “Kita banyak komunikasi dengan MA. Termasuk soal pemeriksaan hakim juga bersama-sama,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali berharap KY dan MA bisa bersinergi dengan baik. Selama ini, kedua lembaga telah menjalin kerja sama untuk menjaga dan mengawasi perilaku para hakim di seluruh Indonesia. “Semoga bisa tetap bersinergi dengan baik,” ujarnya. Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari melihat,

hubungan kinerja Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki hubungan yang unik, yaitu saling ketergantungan dalam keberadaan keduanya yang saling independen. Kinerja Komisi Yudisial dalam situasi ketergantungan kepada MA, output/outcome kerja Komisi Yudisial tergantung inputnya, yaitu komitmen politik dari MA dalam bekerjasama maupun merespon permintaanpermintaan KY. Di saat yang sama, performance indicators dari Komisi Yudisial (adanya peradilan yg berintegritas, independen, kredibel) adalah sekaligus indicator performance dari MA. Sepatutnya mereka seperti dua


karena saat ini dia mengakui ada atau jurang antara kedua lembaga hukum tersebut. “Tetapi jurangnya menurut saya makin menipis, makin menyempit karena kerjasama yang sudah kami bangun dan peraturan bersama sudah kami buat itu menjadi penghubung di dalam kedua lembaga makin harmonis,” terangnya. Beda halnya dengan pandangan anggota komisioner Taufiqurahman Syahuri yang berpandangan bahwa hubungan antara KY dan MA lebih pada kemitraan proporsional.

Ketua KY Suparman Marzuki menyerahkan 12 Nama Calon Hakim Agung ke DPR.


11

LAPORAN UTAMA sisi dari satu mata uang. Tapi sayangnya hubungan keduanya seperti tom and jerry, berantem tapi tidak terpisah tapi tidak selalu sejalan. Jadi hambatan kinerja KY tidak akan optimal sepanjang MA tidak mendukung KY sepenuhnya terutama terhadap fungsi pengawasan hakim agung karena MA pasang badan.

Tampaknya, Komisi Yudisial juga harus mempertimbangkan problem struktural kelembagaan MA yang merupakan faktor signifikan yaitu soal integritas para staf kesekjenan terutama para panitera. Harus dipastikan bahwa mereka juga target reformasi (sehingga perlu diawasi) sehingga menjadi alat pendukung/supporting system yang efektif. Komisi Yudisial harus memikirkan strategy secara cerdas, bagaimana dengan size yang sekarang ada berdampak efektif. “Untuk sementara fokus aja ke MA sebagai gerbang akhir keadilan. Jika MA beres, ke bawah beres,” terang Politisi dari PDIP tersebut.

DOC. ISTANA NEGARA

Jadi, tantangan ke depan justru di komitmen politik MA untuk serius melakukan kerjasama di bidang pengawasan hakim agung agar MA bisa dipercaya publik karena mampu mendeliver keadilan karena para hakim agung yang berintegritas. Artinya, kode etik yang bagus tapi tanpa disertai sistem yang menyertai tidak akan efektif. Jika wewenang Komisi Yudisial tidak cukup, tidak ada akses dan kontrol terhadap internal MA, tidak boleh ‘nyadap’ (saat

ini hanya pasif mengandalkan pengaduan masyarakat) maka penegakkan kode etik ini tidak maksimal.

Pengambilan sumpah Anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015 di hadapan Presiden di Istana Negara.

12


Komisi Yudisial harus memikirkan strategy secara cerdas, bagaimana dengan size yang sekarang ada berdampak efektif. “Untuk sementara fokus aja ke MA sebagai gerbang akhir keadilan. Jika MA beres, ke bawah beres,” terang Politisi dari PDIP tersebut.

Suparman Marzuki Ketua Komisi Yudisial)

TUGAS KY MENJAGA KEHORMATAN HAKIM Adnan Faisal Panji

Dari waktu ke waktu, kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial (KY) semakin kuat. Hal itu menunjukan harapan masyarakat terhadap lembaga pengawas hakim ini semakin besar. Terutama untuk memperbaiki dunia peradilan yang tercemar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

P

engakuan ini, bukan berarti tugas dan kinerja KY semakin ringan. Sebaliknya, pengakuan ini justru memberikan tantangan besar untuk menjawab ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Dalam perjalanannya, upaya KY menegakkan peradilan bersih tentunya bukan pekerjaan gampang. Banyak sekali tantangan dan cobaan yang harus dilewati. Kendati banyak rintangan, dukungan dan apresiasi yang luas juga dilihatkan dari masyarakat dan pencari keadilan. Hal itu terlihat dari semakin meningkatnya jumlah laporan pengaduan masyarakat dari waktu ke waktu. Laporan terbanyak ditujukan kepada para hakim yang dinilai telah berperilaku melanggar kode etik, tidak profesional dan melanggar prinsip imparsialitas dalam


13

LAPORAN UTAMA menjalankan tugasnya kepada KY. Di kiprahnya yang ke delapan, KY tak hanya tengah memasuki fase krusial, tetapi juga tengah diuji kesiapan dan kemampuannya menjaga visi sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hanya saja, untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat ke dunia nyata tidak segampang yang diucapkan. Untuk mengetahui, program-program prioritas apa yang sudah dipersiapkan KY untuk mewujudkan harapan masyarakat. Termasuk, bagaimana KY mencari solusi atas tantangan-tantangan yang akan dihadapi itu. Berikut petikan wawancara Majalah Yudisial dengan Ketua KY Suparman Marzuki. Apa yang menjadi prioritas Anda sebagai Ketua KY yang baru? Ada dua prioritas, Internal: pertama, mempercepat pengisian Sekjen yang telah 3 bulan PLT menyusul pensiunnya Sekjen sebelumnya; kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia KY; ketiga, menyusun Renstra 2015-2019. Prioritas eksternal: membangun komunikasi intensif dengan: Pertama, civil society; kedua,

14


Apa yang perlu dilakukan?

Diusianya yang ke delapan, Komisi Yudisial tak hanya tengah memasuki fase krusial, tetapi juga tengah diuji kesiapan dan kemampuannya menjaga visi sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. lembaga-lembaga negara, khususnya MA; ketiga, Pemerintah, khususnya Bappenas, Kementerian Keuangan, Menpan; keempat, Komisi-Komisi Negara; kelima, media. Bagaimana Anda melihat hubungan KY dan MA sejauh ini? Hubungan KY dan MA makin produktif. Kita telah menandatangani beberapa peraturan bersama yang memuat beberapa kesepakatan penting dalam menjalankan kewenangan masing-masing yang terkait pengawasan; mulai intensif bekerja bersama pelatihan-pelatihan hakim; melakukan investigasi calon hakim ad hoc.

Dalam jangka pendek menyusun langkah-langkah bersama menentukan mekanisme rekrutmen hakim tingkat pertama menyusul ditegaskannya hakim sebagai pejabat negara. Dalam jangka panjang, kami ingin MA fokus dan profesional sebagai pengadil dan melepaskan urusan-urusan administratif, seperti antara lain rekrutmen hakim dan promosi mutasi hakim. KY sudah sewindu, apa capaian-capaian yang menurut Anda layak dicatat sebagai ‘sejarah’ penting KY? Setidaknya, ada beberapa capaian di antaranya: pertama, KY telah mampu membenamkan kesadaran baru kepada hakim dan masyarakat tentang KY sebagai bagian penting dari kelangsungan kehormatan martabat kehakiman; kedua, berhasil meningkatkan pendapatan (gaji dll) hakim sehingga mereka bisa menjalani profesi terhormat itu lebih layak; ketiga, mampu mengisi “ruang kosong” kebutuhan hakim, yaitu alternatif tempat mengadu dan meningkatkan kapasitas mereka. Apa tantangan yang akan dihadapi ke depan? KY pada dasarnya lembaga negara yang besar; tidak saja karena kehadiran dan wewenangnya berdasarkan

UUD, tetapi juga lembaga yang seharusnya aktif dan responsif menterjemahkan kewenangannya ke dalam disain program yang besar sebagai interpretasi atas wewenang menseleksi hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Tantangan dalam konteks itu adalah meyakinkan pemerintah dan DPR terkait kebutuhan program, SDM dan anggaran yang besar. Mayoritas hakim agung yang ada di MA sekarang adalah hasil seleksi KY. Lalu, apa maknanya bagi KY dan apa yang harus dilakukan lembaga ini untuk menjaga agar hakim-hakim agung pilihannya sesuai harapan awal KY? KY tidak salah doa, cita-cita, harapan dan mekanisme rekrutmen untuk mencari, memilih dan menempatkan hakim agung yang memiliki keagungan jiwa dan akal sehat. Bahwa apakah mereka akan mewujud menjadi pengadil yang terhormat, bermartabat dan dicatat sejarah sepanjang masa sebagai hakim yang patut dikenang “kemuliaannya”; 90% tergantung diri mereka sendiri. Institusi KY, MA dan masyarakat hanya punya 10% untuk membuatnya mulia. Apakah kehadiran mereka bisa mengikis perkara, minimal mengurangi beban perkara di MA?

Salah satu masalah besar pengadilan kita adalah jumlah perkara yang tinggi karena tidak ada pembatasan perkara. Semua jenis perkara bisa dilakukan upaya hukum ke MA. Penambahan hakim agung baru tidak akan mengurangi tumpukan perkara secara siqnifikan. Karena itu harus ada politik hukum penyelesaian perkara.

Salah satu masalah besar pengadilan kita adalah jumlah perkara yang tinggi karena tidak ada pembatasan perkara. Semua jenis perkara bisa dilakukan upaya hukum ke MA. Penambahan hakim agung baru tidak akan mengurangi tumpukan perkara secara siqnifikan. Karena itu harus ada politik hukum penyelesaian perkara. Dalam posisi itu, kehadiran hakim agung baru kami harapkan mengurangi dan syukur menghilangkan ketidakpercayaan publik pada MA. Ini jauh lebih substansial ketimbang mengecilkan tumpukan perkara. Laporan masyarakat terkait hakim nakal makin hari makin meningkat, apakah karena makin banyaknya hakim nakal? Hakim bermasalah, sebagaimana korupsi di negeri ini adalah produk dari sistem penyelenggaraan Negara yang

salah urus dan dibiarkan. Jadi kalau bermunculan hakim bermasalah, lebih karena institusi pengungkap kejahatan itu bekerja. Bagaimana anda menjaga harmonisasi antar komisioner? Saya bersyukur diberi kesempatan menjadi bagian dari anggota KY yang memiliki integritas. Solidaritas yang terbangun selama ini, lebih karena kami memiliki standar perilaku baik yang sama dalam menjalankan kewenangan. Itu modal dasar kami untuk harmonis. Warisan apa yang akan anda tinggalkan untuk KY? Lebih tepat warisan kami semua anggota KY, yaitu meletakkan konsepsi besar untuk peran besar KY membangun pengadilan yang terhormat, berwibawa dan dipercaya.


15

PERSPEKTIF

SINERGITAS KERJASAMA KOMISI YUDISIAL DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCIPTAKAN KEWIBAWAAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA: Perspektif dan Manfaat Strategis Dr. H. M. Aziz Syamsuddin, S.H.

Pembicara adalah Pimpinan Komisi III DPR RI (Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia) dari Fraksi Partai Golongan Karya (FPG).

I. Pendahuluan

1

2

16


“… One could point to many examples to show that we are living in an era of confused values, what some have called an ethical crisis. New situations arise in all areas of society that require constant reexamination of ethical constraints. The judiciary is not immune to this process. Judges need to continually discuss and evaluate their role and conduct1 … the best check on the excesses of litigation is not the rules of the profession or even judicial oversight but the values and character of individual lawyers…2 “

Howard T. Markey, “A Need for Continuing Education in Judicial Ethics” (1993-94), 28 Valparaiso University Law Review 647 at 651. Joseph G Allgretti pada http://www. legalethicsandreform.com/hm_quo03. html

S

ebuah kalimat dan kutipan tersebut yang dapat memberi kita gambaran dan opini bahwa keberadaan pengawasan moral dan etika daripada sistem pemerintahan dan negara dalam pelayanan masyarakat perlu dilakukan terus-menerus dan transparan, tidak terkecuali terhadap sistem yudisial yang perlu mendapat pengembangan dan perbaikan, terutama pada integrasi prinsip moral dan etikanya. Inilah latar belakang lahirnya ide mengenai perlunya sebuah perbaikan atau update pada sistem hukum yang cenderung bersifat konvensional. Hal yang juga menjadi cerminan dalam upaya merealisasikan agenda reformasi penegakan hukum di Indonesia, yang memerlukan sifat akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme dari para penegak hukumnya, tak terkecuali, bagi para “wakil Tuhan” yang dalam dunia hukum adalah

seorang hakim. Morat-marit dibidang hukum yang salah satunya adalah mafia di peradilan, menjadi agenda dan tuntutan yang meminta level perhatian yang tinggi.3 Melihat dinamika historis dari perjalanan reformasi hukum dalam dunia peradilan di Indonesia, maka telah dibentuk Komisi Yudisial (KY) yang bertujuan untuk membentuk dan mengawasi pelaksanaan daripada sebuah pedoman perilaku hakim, yang seterusnya digunakan untuk menjaga kewibawaan daripada hakim dan institusinya. Telah banyak kasus-kasus yang dapat kita ketahui dari berbagai media mengenai kesalahan dan penyimpangan dari tugas dan peran para penegak hukum khususnya dari sejumlah hakim di Indonesia, yang tidak mencerminkan kewibawaan dan kehormatan yang seharusnya melekat pada diri hakim, seperti terlibat dalam mafia hukum dan menerima suap.4 Pada periode 2005-2012, KY telah mencatat sebanyak 3.356 laporan masyarakat yang teregistrasi terkait perilaku hakim, 3

4

Joko Riskiyono, “KY sebagai Pengawas Kehakiman”, shnews (3 Juli 2013) pada http://www.shnews.co/detile-21553komisi-yudisial-sebagai-pengawaskehakiman.html (diakses 27 Juli 2013). Fahmi Firdaus, “Suap Hakim Bukti Bobroknya Sistem Peradilan”, Okezone (27 Juli 2013) pada http://news.okezone.com/ read/2013/07/27/339/843422/ suap-hakim-bukti-bobroknyasistem-peradilan (diakses pada 27 Juli 2013) dan Joko Riskiyono, “Jejaring Pengawasan Hakim”, Medan Bisnis (10 Juni 2013) pada http:// www.medanbisnisdaily.com/news/ read/2013/06/10/33748/jejaring_ pengawasan_hakim/#.UfQcoFNSaFA (diakses pada 27 Juli 2013)

yang kemudian tercatat 618 hakim diperiksa, 161 hakim yang dilaporkan dan terkena sanksi.5 Oleh sebab itu peran dari sebuah KY akan membantu dalam menjaga citra dan kehormatan institusi hakim dengan posisi sebagai “watchdog” atau pengawas dari perilaku hakim, tanpa melakukan intervensi terhadap independensi dari tugas dan kewenangan hakim dalam suatu proses penegakan hukum di peradilan. Tetapi lebih diutamakan guna menutup kelemahan yang ada pada pengawasan internal di Mahkamah Agung.6 Perlu diakui dan diapresiasi tinggi terhadap kinerja dan keberhasilan-keberhasilan yang telah dilakukan oleh KY dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dalam tugas dan kewenangannya. Akan tetapi kesuksesan tersebut tentu belumlah cukup dan tentu akan menjadi lebih sempurna jika adanya bantuan nyata dari berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, seperti pemerintah daerah atau penegak hukum di daerah. Sama halnya, pembentukan jaringan di daerah telah dilakukan oleh KY dan tetap perlu dikembangkan dan diperluas. 5

6

Laskus, “Dominan Kesalahan Hakim, Skandal Seks, dan Suap”, Laksus News (Padang, 7 Mei 2013) pada http:// www.laksus.com/berita/198/dominankesalahan-hakim-skandal-seks-dansuap.html (Diakses pada 27 Juli 2013). Rmol, “Suap Sulit Dibabat Meski Gaji Hakim Tinggi”, Rakyat Merdeka (25 Maret 2013) pada http://www.rmol. co/read/2013/03/25/103603/SuapSulit-Dibabat-Habis-Meski-Gaji-HakimTinggi- (Diakses pada 27 Juli 2013).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, peranan dalam menjaga kehormatan dari Peradilan Indonesia tidak saja bergantung kepada hakim itu sendiri dan KY, melainkan juga berbagai pihak baik eksekutif maupun regulator di daerah. Khusus mengenai pemerintah daerah sebagai wujud implementasi dari hubungan kerja yang luas dan terbuka dan perwakilan pemerintah pusat, interaksi dari pemerintah daerah dan KY sebagai bentuk kerjasama antar lembaga dan institusi atau dapat berbentuk inter-agensi juga merupakan suatu langkah atau agenda penting yang patut diperhitungkan dalam pengawasan dan peningkatan kewibawaan peradilan. Bentuk kerjasama ini juga akan membantu mekanisme eksternal kontrol kepada hakim atau peradilan yang tentu merupakan harapan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dan berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah, merupakan satuan pelaksana yang bersifat teknis untuk pelayanan masyarakat, yang juga dapat memberikan peningkatan terhadap pelayanan masyarakat, khususnya di bidang hukum. Oleh karena itu dengan melihat daripada strategi inovatif tersebut, maka dalam presentasi ini akan membicarakan secara eksploratif dan deskriptif mengenai bentuk daripada kerjasama tersebut terutama


17

PERSPEKTIF dari sudut pandang pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan mengkaji terhadap implementasi langkah tersebut dari segi efisiensi dan efektivitasnya terhadap tujuan reformasi penegakan peradilan di Indonesia.

II. Tugas, Peranan, dan Kewenangan KY dan Pemerintah Daerah dalam Himpunan Kontrol terhadap Peradilan. A. Komisi Yudisial Framework regulasi KY tentu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2011. KY berdiri sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19457 yang bersifat mandiri dan bebas campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya8. Tugas dan kewenangan KY secara umum diatur dalam Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011. Selain kewenagan untuk pengusulan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR, tugas dan kewenangan KY adalah 7 8

18

Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011. Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011.


juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Pasal 13 huruf b); Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung (Pasal 13 huruf c); dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim tersebut (Pasal 13 huruf d jo. Pasal 19A). Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, maka KY memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim (Pasal 20 ayat (1) huruf a), yang dalam pelaksanaannya dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim (Pasal 22 ayat (2)) dan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan (Pasal 20 ayat (3)) yang sifatnya wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (Pasal 20 ayat (4)); menerima pengaduan masyarakan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 20 ayat (1) huruf b); yang mana dari laporan tersebut, dilakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi secara tertutup (huruf c) dan memutuskan benar atau tidaknya laporan dugaan tersebut (huruf d). Dalam pelaksanaan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi tersebut, KY juga berhak melakukan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan

Pemerintah Daerah sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dan berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah, merupakan satuan pelaksana yang bersifat teknis untuk pelayanan masyarakat, yang juga dapat memberikan peningkatan terhadap pelayanan masyarakat, khususnya di bidang hukum. meminta keterangan dari hakim yang bersangkutan dan/atau saksi (Pasal 22A ayat (1))), bahkan pemanggilan paksa terhadap saksi (Pasal 22A ayat (2)). Dalam Pasal 22D, KY pun kemudian dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar. Selanjutnya, KY juga bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (huruf e). Selain daripada tugas dan kewenangan di atas, KY juga memiliki tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Tugas

ini dirasa penting pula dalam meminimalisasi kekurangan personal pada hakim yang menyebabkan kemungkinan penyelewengan kekuasaan yang berujung pada gangguan terhadap kehormatan profesi hakim. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KY berkedudukan di ibukota Negara RI, namun KY diberi kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan yang tata cara dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah. Dalam menjalankan tugas, KY dapat dibantu oleh Penghubung KY di daerah. Dalam Peraturan KY No. 1 Tahun 2012, Penghubung KY bertugas membantu dan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam penyampaian laporan, peningkatan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.9 B. Pemerintah Daerah dalam Dukungan terhadap Penyelenggaraan Hukum Secara eksplisit, memang tidak diatur kewenangan pemerintah daerah secara langsung untuk pengawasan terhadap peradilan, yang mana memang menjadi 9

Pasal 2 Peraturan KY RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah.

kebijakan trias politica di dalam sistem negara, dengan memisahkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bahkan dalam regulasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, jelas kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah termasuk juga di bidang yustisi.10 Akan tetapi, dukungan atau bantuan terhadap penyelenggaran sistem pengawasan terhadap peradilan, khususnya peradilan yang ada di daerah terkait. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah misalnya dapat memberi bantuan dalam hal komitmen terhadap fasilitasi pelaksanaan dari sistem pengawasan bersama Penghubung KY di daerah terkait dengan keterbukaan dan dukungan pelaksanaan kesejahteraan hakim. Apapun bentuknya sepanjang bukan sebuah intervensi terhadap badan peradilan dan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, tentu dapat dipertimbangkan sebagai dukungan pengelolaan program peningkatan martabat hakim, khususnya di daerah.

III. Pembangunan Arsitektur Design dan Analisa Manfaat dari Kerjasama KY dan Pemerintah Daerah 10

Pasal 10 ayat (1) dan (3) huruf d UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Mengetahui ruang lingkup dari tugas, kewenangan, dan peranan dari KY dan Penghubungnya di daerah dan Pemerintah Daerah, maka kemudian seperti apakah bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dengan batasan lingkup tugas dan kewenangan dalam regulasi dan tanpa intervensi terhadap badan peradilan tentu menjadi hal yang menarik dan inovatif untuk disimak. Hubungan kerjasama eksternal ini ironisnya dari permukaan dapat dilihat sebagai sebuah hubungan yang berpotensi untuk saling mempengaruhi atau keluar dari lingkup regulasi, namun permasalahan tersebut bukanlah sesuatu yang pasti, jikalau kerjasama keduanya dilakukan dengan memperhatikan koridor dan tujuan spesifik daripada pelaksanaannya. Pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada badan peradilan yang dimiliki oleh KY tersebut sebenarnya dapat dikatakan bersifat “extraordinary”. Maka dari itu KY pun memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang terdapat dalam Konstitusi UUD 1945. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa fungsi yudisial seharusnya memiliki kemerdekaan yang tidak terbatas dan bebas dari pengaruh manapun atau dengan kata lain tidak dapat diawasi. Produk yudisial hanya dapat diubah dengan produk dari


19

PERSPEKTIF fungsi yudisial yang lebih tinggi namun terbatas. Namun dalam hal ini, KY ataupun mekanisme pembangunan sistem pengawasan yang dibicarakan dalam paparan ini bukanlah mengawasi para hakim sebagai penjaga yudisial, melainkan mengawasi dari sisi eksternal seperti etika dan perilaku yang berkaitan dengan moral dan martabat. Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, kedua bentuk pengawasan tersebut sering disalahartikan oleh masyarakat secara sempit.

tugas pemeriksaan oleh KY, dan dukungan-dukungan sarana dan prasarana lain bagi penghubung di daerah, selain dari apa yang telah diberikan oleh KY di pusat dalam pelaksanaan tugas.

Untuk itu dibutuhkan suatu dukungan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bentuk agenda pertama yang dapat dilakukan dalam hubungan sinergis KY dan daerah adalah bagaimana sosialiasi pentingnya pengawasan KY dan masyarakat di daerah dalam menutup kelemahan sistem manajemen personal yang ada pada badan peradilan, namun dilakukan dengan cara yang tepat berdasarkan asas profesionalisme dan mengutamakan kepentingan umum.

Sebaliknya, secara mutual, KY juga dapat mengajak para stakeholders di daerah untuk mengerti pentingnya pelaksanaan tugas dan peran KY di daerah yang dapat terbantu dengan dukungan dari pihak lain. Maka fungsi edukasi dari KY akan dapat membantu para stakeholders di daerah dalam menciptakan sistem manajemen peradilan yang lebih bersih, akurat, dan efisien.

Dukungan kedua yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah tentunya adalah dalam hal pemberian fasilitas sarana dan prasarana atau kemudahan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas KY di daerah. Misalnya, pemberian izin yang mudah dan tidak berbelit kepada pembangunan kantor perwakilan di daerah, dukungan alat-alat teknis yang dapat berguna bagi

20


Dukungan dalam pemberian training dan edukasi secara eksternal juga menjadi salah satu contoh untuk pengembangan dan update dari ilmu pengetahuan daripada para hakim, misalnya dengan undangan seminar atau workshop.

Selain itu dapat digunakan KY dalam menyerap persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai yang dapat digunakan dalam perumusan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Fungsi ini sebagai contoh dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan mediasi mengenai pokok-pokok yang telah atau perlu diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KY, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat tentu tidak dapat melakukan pengawasan dalam

Komisi Yudisial, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat tentu tidak dapat melakukan pengawasan dalam hal substansi hukum yang ada pada produk peradilan. Akan tetapi dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, hal substansi hukum yang ada pada produk peradilan. Akan tetapi dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY bersama Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Pusat di daerah maupun aparat penegak hukum yang ada di daerah, dapat melakukan upaya kerja sama dalam hal integrasi terhadap pelayanan pengaduan masyarakat. Laporan atau keluhan dari masyarakat terhadap situasi atau perilaku hakim pada saat peradilan atau di luar pengadilan dapat dialamatkan kepada para stakeholders tersebut di atas. Hal ini dapat berbentuk sebuah dukungan teknis data (data center atau penerimaan pengaduan masyarakat) yang dapat dibagikan kepada para stakeholders.

Tentunya pembangunan pelayanan data dan informasi masyarakat yang terbuka dapat menjadi sarana untuk memberi dukungan fasilitas ini. Bukan tidak mungkin sebuah Memori of Understanding (MoU) dapat dilakukan antara kedua sisi pihak, sekalipun hal ini memang perlu kembali ditinjau lebih dalam dari sudut regulasi dan konstitusi, terutama terhadap tujuan spesifik daripada pelaksanaan materi dari MoU ini jikalau terjadi. Pengawasan terhadap hakim di peradilan mungkin hanya terbatas bagi para pihak, namun peningkatan kapasitas dari pendidikan hakim dan bantuan pelayanan masyarakat dalam hal pengaduan tentu masih dapat terjadi. Disini bukan berarti penyediaan dukungan teknis pendidikan pada para hakim yang telah melekat pada Mahkamah Agung, tetapi lebih kepada pemberian pendidikan hukum secara eksternal kepada masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan menghargai supremasi hukum. Dengan sendirinya, maka kewibawaan peradilan dan prosesnya akan lebih dihargai, seperti misalnya dalam hal keamanan dalam proses di pengadilan atau terjaminnya akses produk-produk peradilan yang diharapkan akan lebih terbuka dan menjangkau, yang terjadi karena masyarakat itu sendiri berhasil menciptakan

lingkungan yang patuh hukum, saling menghargai, dan professional.

Kesimpulan Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahu bahwa pentingnya pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam meningkatkan kehormatan dan keluhuran martabat serta kewibawaan hakim dan badan peradilan. Mekanisme ini tentunya telah berjalan dan masih memerlukan banyak penyempurnaan dan dukungan. KY sebagai main actor daripada sistem pengawasan terhadap badan peradilan, tentunya memerlukan dukungan terhadap pelaksanaan kinerja. Salah satu dukungan tentu dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan para pihak di daerah dalam menutup keterbatasan KY di daerah untuk melakukan pengawasan. Seperti halnya lembaga lain yang berfungsi sebagai pengawas, maka KY pun masih memerlukan bantuan dari pihak luar, dengan ketentuan bahwa tidak akan mencampuri dan mengganggu dari pelaksanaan tugas dari KY terhadap badan peradilan terkait. Hubungan kerjasama yang sinergis antara KY dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan koridor masing-masing, yang telah diatur dalam regulasi yang

berlaku. Dukungan resiprokal ataupun dalam bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas KY tentu dapat dilakukan untuk menjamin terlaksananya pengawasan yang efektif dan efisien terhadap badan peradilan di daerah. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan teknis sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas KY dan penghubungnya di daerah, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Hubungan kerjasama yang mutual juga dapat terjadi dalam hal peningkatan kapasitas masing-masing dalam pendidikan dan penegakan prinsip akuntabilitas dan profesionalitas di lingkungan masing-masing dan masyarakat. Terpenting tentunya bagaimana memilki tujuan yang sama untuk membantu masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan tugas di lingkungan peradilan di daerah tersebut. Manifestasi dari bentuk-bentuk kerjasama yang sinergis tersebut diharapkan kemudian dapat mendorong terbentuknya sebuah sistem monitoring dan kontrol yang baik terutama dalam tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri dan profesional, yang kemudian dapat mendukung pengawasan di lingkungan peradilan secara lebih efektif dan efisien. Sebagai target hasil akhir tentunya, hal kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran martabat pada peradilan akan menjadi lebih tinggi.


21

PERSPEKTIF

FUNGSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Lilik Mulyadi

Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara dan Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta) dan Universitas Merdeka (Malang)

A. Sekapur Sirih

P

ada dasarnya, istilah Hukum Pidana Internasional atau Internationale Strafprocessrecht semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti: Friederich Meili pada tahun 1910 (Swiss); Georg Schwarzenberger pada tahun 1950 (Jerman); Gerhard Mueller pada tahun 1965 (Jerman); J.P. Francois pada tahun 1967; Rolling pada tahun 1979 (Belanda); Van Bemmelen pada tahun 1979 (Belanda), kemudian diikuti oleh para pakar hukum dari Amerika Serikat seperti: Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986 (Amerika Serikat). (Romli Atmasasmita: 2003, hlm. 19) Ditinjau substansinya hukum pidana internasional (selanjutnya disingkat HPI) menunjukkan adanya sekumpulan

22


kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional (I Wayan Parthiana: 2006, hlm. 31). Akan tetapi, sebenarnya pengertian HPI tidaklah sesederhana itu. Ruang lingkup dan dimensi dari HPI teramat luas dan bahkan mempunyai 6 (enam) pengertian yang menurut Romli Atmasasmita mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 1. Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial pidana nasional (internasional criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law) ; 2. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana internasional (international criminal law in the meaning of internationally priscribel municipal criminal law);

3. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional (international criminal law in the meaning of internationally authorised municipal criminal law); 4. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (international criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilised nations); 5. Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (international criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice);

peradilan pidana nasional serta HPI dalam arti materil. Secara universal dan kasuistik ada hubungan erat antara HPI dengan kejahatan transnasional. Tegasnya, karena ada hubungan sedemikian erat antara HPI dengan kejahatan transnasional yang demikian kompleks baik mengenai cara melakukannya (modus operandi), bentuk dan jenisnya, serta locus dan tempus delicti yang lazimnya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum pelbagai negara. Kejahatan transnasional merupakan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya adalah nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara.

6. Hukum Pidana International dalam arti materiil (international criminal law in the material sense of the word).(Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm 21)

Jadi, terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) akan tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Dalam praktiknya, tentu ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan.

Asumsi di atas menegaskan bahwa HPI teramat luas bukan saja dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional, akan tetapi juga meliputi aspek internasional baik dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional, mekanisme administrasi

Tegasnya, kejahatannya sendiri adalah nasional, tetapi kemudian terkait kepentingan negara atau negara lainnya, maka nampaknya sifatnya yang transnasional. Misalnya, khusus tindak pidana korupsi, dimana pelaku (offender) maupun aset hasil korupsi tersebut

kemudian disimpan di negara lain sehingga sehingga tidak saja meliputi batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga memasuki wilayah negara lain.

B. Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi HPI atau international criminal law atau internationale strafprocessrecht merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru. Romli Atmasasmita menyebutkan pengembangan HPI sebagai salah satu cabang ilmu hukum dimulai oleh pekerjaan Gerhard O.W. Mueller dan Edmund M. Wise yang telah menyusun suatu karya tulis International Criminal Law dalam rangka proyek penulisan di bawah judul Comparative Criminal Law Project dari Universitas New York. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Bassiouni dan V. Nada (1986), yang telah menulis sebuah karya tulis A Treatise on International Criminal Law (1973). Apabila dijabarkan lebih lanjut pada pokoknya sebenarnya ada 4 (empat) fungsi dari HPI. Adapun keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum EDISI JULI - AGUSTUS 2013

23

PERSPEKTIF pidana internasional sama derajatnya. Dari aspek ini, maka menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, maka hukum masing-masing diantara negara-negara mempunyai kedudukan yang sama. 2. Agar tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain. Tegasnya, agar negara besar tidak melakukan intervensi hukum terhadap negara yang lebih kecil. Apabila dijabarkan lebih jauh maka fungsi kedua dari Hukum Pidana Internasional ini merupakan penjabaran dari asas non-intervensi. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, kecuali negara itu sendiri menyetujui secara tegas. Jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi. 3. Hukum Pidana Internasional juga mempunyai fungsi sebagai “jembatan” atau “jalan keluar” bagi

24


negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak yang memutus serta mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh negara-negara yang berkonflik. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Internasional inilah yang merupakan “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik. 4. Hukum Pidana Internasional juga berfungsi untuk dijadikan landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik. Dari perspektif Hukum Pidana Internasional maka asas ini lazim disebut sebagai Asas “penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia”. Asas ini membebani kewajiban kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi apapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atas seseorang atau lebih dalam status apapun juga, tindakannya ini tidak boleh melanggar ataupun

bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, suatu negara membuat peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang hukum pidana seperti undang-undang tidak pidana korupsi, terorisme, money loundering, dan lain sebagainya tidak boleh ada ketentuannya yang bertentang dengan hak asasi manusia. Keempat fungsi HPI tersebut merupakan fungsi yang bersifat elementer dan krusial. Apabila dijabarkan, maka keempat fungsi tersebut berhubungan erat dan dapat diaplikasikan terhadap kejahatan transnasional khususnya seperti tindak pidana korupsi. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan

keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.

relatif sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan kultur orang Indonesia.

Selain itu, dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional sebagaima Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai “Prevention of Crime and Treatment of Offenders” yang mengesahkan resolusi “Corruption in Goverment” di Havana tahun 1990.

Oleh karena korupsi kejahatan yang bersifat transnasional maka HPI merupakan jembatan yang mempunyai fungsi untuk adanya interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam praktik hal ini telah dilaksanakan misalnya seperti apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura yang salah satu kesepakatannya adalah dalam rangka memulangkan koruptor yang bersembunyi di negara tersebut.

Asumsi di atas menyebutkan tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya. Dikaji dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (extra ordinary measures). Dari dimensi ini maka fungsi HPI adalah sangat penting. Sebagai kejahatan yang bersifat transnasional maka kebijakan legislasi di Indonesia haruslah mengacu kepada tindak pidana korupsi yang terdapat di negara lain sepanjang hal tersebut

Selain itu, dengan dilakukannya perjanjian ekstradiksi tersebut membawa dampak terhadap fungsi HPI yang kedua yaitu tidak adanya intervensi hukum antara satu negara dengan negara lainnya. Aspek ini disebabkan, oleh karena antara negara satu dan negara lainnya telah melakukan perjanjian yang dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Negara pihak atau negara korban korupsi dapat meminta secara baik-baik dengan melalui saluran hukum ekstradiksi kepada negara ketempatan tempat koruptor maupun asetnya disembunyikan. Oleh karena itu, melalui saluran ekstradiksi ini relatif dapat lebih memulangkan koruptor maupun asetnya kembali kepada negara korban.

Para negara korban melalui jalur hukum internasional dapat meminta kepada Mahkamah Internasional untuk mengadili negara yang bersangkutan agar dapat memberi jalan keluar baik kepada negara korban maupun kepada negara ketempatan agar memutus secara adil perkara yang bersangkutan. Kebalikan dari apa yang telah diuraikan di atas maka apabila negara korban maupun negara ketempatan tidak ada penjanjian ekstradiksi maka para koruptor maupun aset relatif tidak dapat dilakukan negosiasi untuk memulangkan koruptor beserta asetnya. Atau dapat juga apabila negara korban maupun negara ketempatan terjadi konflik terhadap para koruptor maupun asetnya. Maka terhadap aspek ini, fungsi HPI sangat berperan di dalamnya. Para negara korban melalui jalur hukum internasional dapat meminta kepada Mahkamah Internasional untuk mengadili negara yang bersangkutan agar dapat memberi jalan keluar baik kepada negara korban maupun


25

PERSPEKTIF

Secara global HAM terdiri dari tiga generasi, yaitu generasi pertama (Sipil dan Politik), generasi kedua (Ekonomi, Sosial dan Budaya), generasi ketiga (Hak Kelompok) yang kesemuanya itu sesungguhnya merupakan hak individu (Paul Sieghart: 1986, hlm. 107). kepada negara ketempatan agar memutus secara adil perkara yang bersangkutan. Oleh karena yang memutus adalah Mahkamah Internasional yang bersifat independen maka diharapkan konflik yang terjadi diharapkan selesai serta diputus berdasarkan asas keadilan yang relatif dapat diterima baik oleh negara korban maupun negara ketempatan. Berhubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas yaitu fungsi HPI sebagai jembatan agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut HPI sama derajatnya, kemudian fungsi kedua sebagai mencegah tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain (asas non-intervensi), dan fungsi ketiga yaitu HPI juga mempunyai fungsi sebagai “jembatan”

26


atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar maka semua itu bermuara kepada fungsi keempat yaitu HPI juga berfungsi untuk dijadikan landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik. Fungsi keempat ini merupakan “kunci” bagi penegakan hukum khususnya terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pada asasnya, Hak Asasi Manusia menurut Bab I Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu maka pada dasarnya menurut Paul Sieghart secara global HAM terdiri dari tiga generasi, yaitu generasi pertama (Sipil dan Politik), generasi kedua (Ekonomi, Sosial dan Budaya), generasi ketiga (Hak Kelompok) yang kesemuanya itu sesungguhnya merupakan hak individu (Paul Sieghart: 1986, hlm. 107). Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat extra ordinary crimes sehingga

diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (extra ordinary measures) maka HPI merupakan katalisator dan pengaman yang dapat berfungsi agar penindakan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan koridor hukum dan dengan demikian diharapkan penegakan Hak Asasi Manusia Internasional relatif menjadi lebih baik sebagaimana fungsi keempat dari HPI.

C. Konklusi Keempat fungsi HPI yaitu sebagai jembatan agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut HPI sama derajatnya, sebagai pencegah tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain (asas non-intervensi), sebagai “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar dan landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik berkorelasi dengan kejahatan transnasional khususnya terhadap kejahatan korupsi. Oleh karena itu, diharapkan nantinya keempat fungsi HPI tersebut relatif dapat lebih berperan maksimal bagi negara-negara di dunia untuk dapat menindaklanjuti kejahatan korupsi.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ ARIF

POTRET

Pengadilan Negeri Sukoharjo

Pimpinan Adalah Panutan Arif Budiman

Ketika pertama kali menginjakan kaki di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, kesan yang tertangkap adalah bersih,rapi dan sangat well organized (tertata rapi). Mungkin kita seperti pertama kali menjejakkan kaki di area sebuah rumah sakit, bukan pengadilan.

Memang setelah dilihat seluruh ruangan pengadilan terlihat sangat bersih dan rapi, bahkan ruangan kosong di lantai 2 yang nantinya diperuntukkan untuk wakil ketua (di PN Sukoharjo masih belum ada Waka PN) juga terlihat tertata rapi.

“P

Semua berawal ketika di awal 2010 Pengadilan Tinggi Semarang yang kala itu dipimpin oleh Sareh Wiyono, mengadakan pemeringkatan pengadilan se-Karasidenan Surakarta, dari tujuh pengadilan yang ada, PN Sukoharjo

egawai di sini terbiasa datang jam setengah tujuh pagi, apalagi yang menangani kebersihan kantor, mereka mungkin bisa datang jam 6 pagi untuk membersihkan kantor,di samping

itu mereka juga menjadi petugas penyeberang bagi pegawai disini, karena lalu lintas di depan kantor pengadilan cukup ramai” ungkap Dwi Tomo, SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo mengawali cerita.


27

POTRET

Semua harus diawali dari kita pimpinannya, karena para pegawai disini melihat bagaimana pimpinannya.”Saya ingat satu ketika saya mengecek absensi bulanan pegawai, disitu ada pegawai yang seringkali telat, lalu saya panggil dia, saya tanya kenapa dia selalu telat, pegawai tersebut beralasan, dia seringkali tidak bisa bangun, saya katakan kepada pegawai tersebut, bagaimana kalau setiap pagi saya telpon kamu supaya bangun tidak telat, dia merasa tertantang, dan sejak itu dia tidak pernah telat lagi,” kenang Dwi Tomo. “Alhamdulillah, berkat kerja keras semua personil pengadilan pada tahun 2011 kita mendapatkan peringkat pertama dengan kategori memuaskan, dalam bidang kebersihan kantor,administrasi teknis dan non teknis,pelayanan publik dan catur tertib,” tambah Mulyanto.

28


“Itu sangat membantu loh mas,beberapa pengunjung yang menyambangi sanak famili di ruang tahanan misalnya, sangat terbantu dengan adanya depot minum kejujuran ini,namun kita juga menyediakan minuman gratis bagi para penjenguk yang tidak mampu membeli minuman, jadi seimbang juga,” kata Dwi Tomo. “Modalnya pun awalnya kita patungan dengan semua staf di kantor, alhamdulillah ketika kita ungkapkan ide tersebut mereka apreciate, saya bilang ke mereka, kalau bukan kita yang merasa memiliki kantor ini lalu siapa lagi,dari modal awal yang hanya 300 ribu, depot minum kejujuran sekarang bisa berkembang dan jalan,dari keuntungan depot minum kejujuran kita bisa subsidikan untuk kegiatan-kegiatan bersama yang ada di PN, misalnya kita setiap jumat mengadakan olahraga bersama, setelah olahraga biasanya kita sediakan minuman kacang hijau dan makanan

L/ ARIF YUDISIA MISI LAH KO

Hal ini memacu awak pengadilan untuk berkomitmen berbenah. “Saya ingat sekali waktu itu,kita memacu diri kita dalam waktu enam bulan untuk membenahi semua hal-hal yang kurang di PN,” kata Mulyanto,Pansek PN Sukoharjo. Mulailah pembenahan di semua aspek, para pegawai ditanamkan mindset bahwa bekerja adalah ibadah, dengan begitu semua yang dikerjakan adalah untuk kemaslahatan bersama.

Beberapa terobosan inovatif dilakukan untuk terus meningkatkan pelayanan PN Sukoharjo,diantaranya dengan mendirikan kantin kejujuran di depan resepsionis. Memang itu hanya sebuah cooler yang berisi minuman ringan berbagai merek, di atas cooler ada sebuah papan bertuliskan “Depot Minum Kejujuran”, mungkin terlihat sepele, namun terobosan seperti ini terbukti bisa mendidik masyarakat luas tentang pentingnya kejujuran.

MAJA

menempati urutan terakhir dalam hal,kebersihan,administrasi serta catur tertib.

Depot minum kejujuran PN Sukoharjo.

kecil, snack dan minuman itulah hasil dari keuntungan depot minum kejujuran, jadi istilahnya dari mereka,untuk mereka,” tambahnya. Jika ditilik dari sejarahnya PN Sukoharjo pada masa awal berdirinya, ketika dipimpin oleh Bapak Sarwoko,SH masih meminjam gedung dan perlengkapannya dari pemerintah daerah Surakarta, sedang administrasi perkantoran masih menjadi satu dengan PN Surakarta. Pada tahun 1966 Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah mulai melakukan pemeriksaan perkara atas pelimpahan berkas dari Pengadilan Negeri Surakarta yang domisili para pihak ada di wilayah Sukoharjo.

Pada tahun 1966 PN Sukoharjo mendapat pinjaman rumah dari Kodim 0726 Sukoharjo untuk keperluan sidang dan untuk kegiatan kantor yang terletak di desa Gayam kecamatan Sukoharjo, baru pada tahun 1967 Pengadilan Negeri Sukoharjo diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang waktu itu, Bapak Hapsoro,SH. Sekedar informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo cakupan wilayah hukumnya meliputi daerah tingkat II kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 150 (seratus lima puluh) desa dan 17 (tujuh belas) kelurahan. Terobosan lain yang sudah dicapai oleh PN Sukoharjo adalah

dan putusan perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo.

pelayanan publik yang berbasis IT. Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai salah satu ujung tombak terdepan Mahkamah Agung telah siap memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

Dengan sistem IT yang terintegrasi seperti ini bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.” Hal-hal yang bisa menjadi lubang kesalahan sebisa mungkin kita tutup,walaupun dengan dana yang minim, kita berusaha untuk memaksimalkan tenaga para awak di pengadilan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa budaya organisasi di PN Sukoharjo telah terbentuk dan mengkristal di benak setiap pegawai di sini, jadi pekerjaan apapun kalau dikerjakan bersama dan dengan ikhlas Insya Allah hasilnya akan baik,” jelas Dwi Tomo.

Reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan di Lembaga Mahkamah Agung juga menuntut institusi pengadilan untuk berbenah diri dengan meminimalisir pertemuan dengan para pihak yang berperkara, dan salah satunya dengan media website. Melalui media website ini para pihak berperkara antara lain dapat mengetahui informasi tentang profile Pengadilan Negeri Sukoharjo, perkembangan perkara yang sedang dihadapi

Dwi Tomo : Sempat Dipanggil KY, karena kasus Yamani

S

“Saya memang dipanggil oleh KY, namun saya berkeyakinan kalau memang kita tidak salah mengapa harus takut,terbukti setelah diperiksa oleh KY memang saya tidak terbukti terlibat dalam skandal tersebut,” kata

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ ARIF

kandal pembatalan vonis mati gembong narkoba Hengky Gunawan tidak hanya sampai pada pemecatan hakim agung Ahmad Yamani. Kasus ini juga sempat menyeret Dwi Tomo yang waktu itu menjadi Panitera Pengganti. Dwi Tomo

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo

beliau. “Kasus itu memberikan hikmah yang besar bagi saya, karena setelah itu malah saya diangkat menjadi Wakil Ketua PN Sukoharjo,” ungkap Dwi Tomo.

Kasus ini bermula, saat PN Surabaya memvonis terpidana kepemilikan pabrik narkoba Hengky Gunawan dengan 17 tahun penjara. Di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, Hengky dihukum 18 tahun penjara dan dalam tingkat kasasi MA mengubah hukuman Hengky menjadi hukuman mati. Namun oleh Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani, hukuman Hengky menjadi 15 tahun penjara. Dua bulan setelah vonis Hengky Gunawan, Dwi Tomo naik pangkat menjadi Wakil Ketua PN Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelantikan pada 14 Oktober 2011 dihadiri Hakim Agung Imron Anwari serta petinggi pengadilan di seputaran Surakarta.


29

LAPORAN KHUSUS

Meretas Asa Menggapai Mimpi Arif Budiman

L

andasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut: 1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). 2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Besar kemungkinan pemakaian istilah rechtsstaat dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini kedalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. 30


Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Dasar lain yang menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut; 1. Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif


Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Hukum akan dapat ditegakkan ketika hakim memiliki ‘kebebasan’ tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Diskusi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diselenggarakan KY di Pengadilan Tinggi Manado.

dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

(independent and impartial judiciary).

2. Pada bagian Penjelasan Umum tentang Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.

Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Hukum akan dapat ditegakkan ketika hakim memiliki ‘kebebasan’ tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional, Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan (welfare state). Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara negara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor untuk menjamin kesejahteraan rakyat adalah melalui kepastian hukum. Oleh karena itu maka untuk menjamin kepastian hukum diperlukan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak

Saat seorang hakim memberikan keputusan tidak boleh memihak kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada kebenaran dan nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena hal tersebut maka untuk dapat menjalankan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan pada akhirnya memberikan keadilan, seorang hakim harus memiliki kemampuan tertentu sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan hakim

harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertaqwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Sementara Beijing Statement of Principles of the Indpendence of Judiciary in the Law Asia Region yang kemudian diubah di Manila pada tahun 1997 menetapkan bahwa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, hakim harus memiliki kapasitas yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu nilai-nilai kecakapan (competence), kejujuran (integrity), dan kemerdekaan (independence). Sedangkan MA menyatakan bahwa untuk dapat melakukan tugas fungsionalnya (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), setidaknya hakim harus menguasai beberapa aspek utama dan aspek pendukung. Aspek utama yang harus dimiliki hakim adalah penguasaan ilmu hukum


31


LAPORAN KHUSUS

Suasana diskusi kelompok saat kegiatan diskusi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

serta nalar hukum, penguasaan hukum materiil dan formil, dan penguasaan teknis persidangan termasuk di dalamnya teknis pembuktian, manajemen persidangan, dan lain-lain. Sedangkan aspek penunjang yang diperlukan bagi seorang hakim adalah bertanggung-jawab, sikap kepemimpinan, dan kemampuan bekerjasama. Sejalan dengan pandangan sebelumnya, Komisi Hukum Nasional (KHN) memberikan kriteria kapasitas hakim yang dilihat dari aspek penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik (penerapan hukum), serta kesadaran dan komitmen profesional. Dari pandangan-pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas hakim secara garis besar mengandung dua aspek yaitu aspek kemampuan pengetahuan hukum dan aspek

32


komitmen terhadap etika dan pedoman perilaku. Aspek kemampuan pengetahuan hukum meliputi penguasaan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional; penguasaan terhadap bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan masyarakat; penguasaan terhadap metode penerapan dan penemuan hukum. Sedangkan aspek komitmen terhadap etika dan perilaku hakim meliputi komitmen untuk mengetahui, memahami, menerapkan, dan menegakkan KEPPH. Kedudukan hakim sebagai jabatan yang mulia menuntut setiap orang yang menjadi hakim memiliki kompetensi tertentu untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsionalnya. Kompetensi sebagai hakim pada dasarnya sudah menjadi perhatian serius Mahkamah Agung sejak proses seleksi calon hakim. Melihat masih

ada pelanggaran yang dilakukan oleh hakim akibat tidak menguasai hukum acara serta pelanggaran KEPPH di berbagai daerah dapat dinilai bahwa program peningkatan kapasitas hakim yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung belum maksimal dan optimal. Oleh karena hal tersebut sejak berdirinya, Komisi Yudisial telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas hakim, antara lain dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah dirintis sejak tahun 2011 ; (lihat tabel) Ternyata semua upaya yang dilakukan oleh KY untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas hakim tidaklah sia-sia karena seperti gayung bersambut, ternyata para pemimpin di negeri ini memberi tugas baru melalui Undang-Undang No. 18 Tahun

PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM Tahun 2011 – 2012 No.

INSTANSI

JUMLAH PESERTA

1.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung

75 (tujuh puluh lima) orang

2.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

80 (delapan puluh) orang

3.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

46 (empat puluh enam) orang

4.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

45 (empat puluh lima) orang

5.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

48 (empat puluh delapan) orang

6.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Padang

71 (tujuh puluh satu) orang

7.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Makasar

34 (tiga puluh empat) orang

8.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang

63 (enam puluh tiga) orang

9.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Denpasar

48 (empat puluh delapan) orang

10.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

41 (empat puluh satu) orang

11.

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

64(enam puluh empat) orang

12

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Syariah Aceh

80 (delapan puluh) orang 695 (enam ratus sembilan puluh lima) orang

Jumlah Keseluruhan

2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disisipkan tugas tambahan yaitu untuk “mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”. Dari kalimat yang tertera pada pasal tersebut secara tegas dapat dimaknai bahwa KY mendapat 2 (dua) tambahan tugas baru, yaitu: 1. Peningkatan Kapasitas Hakim dan 2. Peningkatan Kesejahteraan Hakim.Berkaitan dengan

wewenang untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Maka perlu dilihat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim. Ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan hakim, Pertama yaitu pelanggaran kode etik yang menyangkut perilaku hakim. Kedua adalah pelanggaran saat proses pemeriksaan perkara, seperti manipulasi fakta, pelanggaran hukum acara dan bahkan tidak menutup kemungkinan karena

ketidak-tahuan hakim itu sendiri. Sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilaksanakan kepada kalangan hakim sebenarnya bukan satu jawaban atas maraknya pelanggaran kode etik yang selama ini terjadi di kalangan hakim, namun setidaknya usaha preventif yang dilakukan KY bisa memberikan pengertian secara kontinu dan terus menerus kepada kalangan hakim tentang pentingnya kode etik sebagai satu “kitab suci” yang menjadi pegangan para hakim. EDISI JULI - AGUSTUS 2013

33

LEBIH DEKAT

Suparman Marzuki

Biaya Membangun Hukum Masih Ngadat Arif Budiman

Tugas mulia Komisi Yudisial untuk mewujudkan dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, tampaknya tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi biaya membangun hukum pun, dipangkas.

34


M

enjadikan hukum sebagai panglima di negeri tercinta ini, tampaknya masih menjadi angan-angan. Lihat saja dunia peradilan kita, akuntabilitasnya sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan. Buktinya, banyak pihak mengeluhkan kualitas, kuantitas maupun moralitas hakim yang ada. Bahkan saking sulitnya mencari hakim yang benar-benar

baik, Suparman Marzuki yang baru dilantik sebagai Ketua Komisi Yudisial (KY), pada Juni lalu menggambarkannya, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Menurutnya, itu karena proses rekrutmen hakim tidak pernah disiapkan sungguh-sungguh seperti di Jepang dan Jerman. “Kalau di sana, itu sejak masih mahasiswa telah dididik 10 orang terbaik untuk disiapkan menjadi calon-calon hakim,” katanya

dalam dalam sebuah workshop yang digelar di Yogyakarta, awal Juli silam. Sayangnya, lanjut Suparman, ia belum pernah mendengar fakultas hukum di Indonesia memikirkan hal ini. “Ini sudah banyak saya kemukakan, tapi belum mendapat respon positif,” ujarnya. Karena itu, Suparman kembali berharap, agar dunia pendidikan hukum mempersiapkan mahasiswanya secara serius, dijaga kebersihan, dibiasakan bekerja secara transparan, objektivitas, serta ditanamkan rasa cinta pada keadilan di dalam diri. Permasalahan lain, volume perkara di Indonesia menurut mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi D.I Yogyakarta ini, sangat tinggi dan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang ada. Hal ini terjadi karena semua masalah dapat masuk berperkara di pengadilan. “Contohnya perceraian, apa perlu masuk ke pengadilan hingga ke tingkat kasasi? Belum lagi permasalahan kurangnya hakim yang ada. Seperti ada kasus berat, itu terpaksa diperiksa oleh hakim tunggal, jadi tidak bisa oleh majelis hakim. Padahal jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum kenyataan diundang bersidang jam 9 pagi, tapi sidangnya baru mulai pukul 15.00,” ujarnya. Menghadapi kondisi ini, Suparman menilai, tanpa proses

rekrutmen dan fasilitas yang memadai, maka prinsip peradilan yang jujur masih sangat sulit untuk dapat dicapai. Karena itulah, KY semakin intensif membangun hubungan dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut Suparman, hubungan KY dan MA makin produktif. “Kami telah menandatangani beberapa peraturan bersama yang memuat beberapa kesepakatan penting dalam menjalankan kewenangan masing-masing yang terkait pengawasan; mulai intensif bekerja bersama pelatihan-pelatihan hakim, dan melakukan investigasi calon hakim ad hoc,” katanya. Bahkan dalam jangka pendek, lanjut Suparman, pihaknya menyusun langkah-langkah bersama menentukan mekanisme rekrutmen hakim tingkat pertama menyusul ditegaskannya bahwa hakim sebagai pejabat negara. “Dalam jangka panjang, kami ingin MA fokus dan profesional sebagai pengadil dan melepaskan urusan-urusan administratif, seperti antara lain rekrutmen hakim dan promosi mutasi hakim,” tuturnya.

KY Bukan Tuhan Terkait kewenangannya merekrut hakim agung, KY memang bukan Tuhan yang dapat membentuk ciptaannya sesuai yang dikehendaki. Menurut Suparman, rekrutmen yang dilakukan KY semata-mata merupakan cita-cita, harapan dan mekanisme rekrutmen untuk mencari,

memilih dan menempatkan hakim agung yang memiliki keagungan jiwa dan akal sehat. “Bahwa apakah mereka akan mewujud menjadi Pengadil yang terhormat, bermartabat dan dicatat sejarah sepanjang massa sebagai hakim yang patut dikenang “kemuliaannya”, 90 persen tergantung diri mereka sendiri. Institusi KY, MA dan masyarakat hanya punya 10% untuk membuatnya mulia,” ungkapnya. Kendati begitu bukan berarti KY masih belum siap untuk merekrut hakim agung atau meningkatkan kinerjanya dengan tugas merekrut hakim di pengadilan tingkat pertama yang hingga kini masih diurusi MA. “Untuk hal itu KY siap. Karena di beberapa negara, perekrutan hakim agung diserahkan kepada lembaga KY-nya. Dari segi moral, agar tidak ada prasangka buruk kepada MA, sehingga kami jaga kemurniannya, keluhurannya, kesuciannya sebagai wakil Tuhan. Tidak boleh ada tindakan atau kegiatan yang mendatangkan fitnah,” tutur Suparman. Jika di negara lain, seperti Amerika, Suparman mencontohkan, di sana hanya ada 9 hakim agung, namun mind set masyarakat terhadap hakim agung adalah hakim yang bersih, jujur, berkeadilan, bahkan mereka dipanggil Mr.Judge saking tinggi dan sucinya tugas mereka. “Berbeda dengan hakim di Indonesia, jika bertanya bagaimana penilaian


35

LEBIH DEKAT kita atas hakim atau mungkin polisi di Indonesia, langsung saja pemikiran negative yang muncul,” ungkapnya. Dengan beban tugas yang cukup berat itu, ironisnya pemerintah saat ini justru memangkas anggaran yang ada, hanya untuk mendanai pelaksanaan Pemilu 2014. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, karena paling tidak menunjukkan kekurangperhatian pemerintah yang seharusnya berupaya semaksimal mungkin menyokong keberadaan lembaga-lembaga hukum yang ada. “Kalau untuk biaya politik, itu tidak terbatas. Tapi biaya untuk membangun hukum di negara ini masih ngadat. Dana untuk Komisi Yudisial (KY) saja dipotong untuk mendanai pemilu, ini naif,” ujarnya. Kalaupun Suparman merasa tidak etis menyebutkan besarnya anggaran KY yang dipotong, paling tidak anggaran KY itu memang kecil sekali. Dalam lima tahun terakhir anggaran yang diterima KY, tidak lebih dari Rp500 miliar. “Jadi setiap tahun KY hanya menerima Rp100 miliar. Itu untuk semuanya mulai dari belanja barang hingga honor staf-staf yang ada,” ujarnya. Akibat kondisi ini, ungkap Suparman, KY sampai saat ini masih sangat sulit menjalankan tugas secara maksimal. Sebagai contoh terkait kebutuhan tim investigasi, KY baru memiliki 13 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan ribuan pengaduan yang diterima setiap tahunnya.

36


Menurut Suparman, KY merupakan bagian penting dari upaya reformasi kekuasaan kehakiman. “Berupaya untuk membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka, profesional, dan akuntabel, sehingga KY dipercaya rakyat. Di situlah bingkai besar berpikir saya soal KY sekarang,” tuturnya. Seperti diketahui, kedudukan dan peran KY itu besar, karena dalam konstitusi sejajar dengan kekuasaan kehakiman. Menurut Suparman, KY merupakan bagian penting dari upaya reformasi kekuasaan kehakiman. “Berupaya untuk membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka, profesional, dan akuntabel, sehingga KY dipercaya rakyat. Di situlah bingkai besar berpikir saya soal KY sekarang,” tuturnya. Lihat saja, wewenang KY yang meliputi; Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan MA; Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Sedangkan tugas KY di antaranya adalah, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA. Hal itu dilakukan KY dengan : Membuka pendaftaran calon hakim agung; Menyeleksi calon hakim agung; Menetapkan calon hakim agung; Dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Selain itu, tugas KY di antaranya adalah, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas itu dilakukan; Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH; Dan melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KPPH. Sebagai interprestasi atas wewenang menseleksi calon hakim agung, adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Menurut Suparman, tantangan dalam kontek itu adalah meyakinkan pemerintah dan DPR. “Terkait kebutuhan program, SDM dan anggaran yang besar,” katanya.

RESENSI

MEMOAR “DAPUR ISTANA” Afifi

A

dvokat Senior Adnan Buyung Nasution (ABN) menuliskan pengalamannya selama menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum ke dalam buku “Nasihat Untuk SBY”. Buku yang ditulis sebagai memoar tersebut melukiskan kegalauan ABN selama menjadi penasihat sang Presiden. “Pengalaman saya selama hampir tiga tahun menjadi anggota Wantimpres, terus terang tidak memuaskan. Wantimpres merupakan salah satu produk lembaga negara yang dihasilkan melalui Amandemen Keempat UUD 1945. Wantimpres merupakan bagian dari lembaga kepresidenan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Wantimpres merupakan metamorfosis dari lembaga Dewan Pertimbanga Agung (DPA) yang telah dilikuidasi karena nyaris keberadaannya hanya sebagai aksesoris lembaga negara dalam ketatanegaraan di Indonesia. Aksesoris kelembagaan Presiden tersebut tampak tatkala DPA beranggotakan kolega Presiden yang sudah pensiun selama kepemimpinan Soeharto dulu. Para loyalis Soeharto dalam lingkaran Orde Baru yang sudah

Judul Penulis Jumlah Halaman Penerbit ISBN

: : : : :

Nasihat Untuk SBY Adnan Buyung Nasution 312 + xxiv PT Kompas Media Nusantara PT Kompas Media Nusantara

Wantimpres. Pria kelahiran 20 Juli 1934 tersebut sempat ‘memaksa’ bertemu Presiden SBY terlebih dahulu sebelum namanya diumumkan sebagai anggota Wantimpres waktu itu. Alasannya, dia tidak mau terjebak pada fait a compli terkait penunjukkan dirinya sebagai anggota Wantimpres tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan Presiden SBY untuk menyamakan persepsi visi dan misi kelembagaan Wantimpres.

Kegalauan ABN sepuh dan memasuki masa pensiun diparkir Presiden Soeharto sebagai anggota DPA yang nyaris tanpa suara beda dalam memberikan nasihat kepada Presiden. Melalui reformasi konstitusilah, DPA bertransformasi menjadi Wantimpres. Karakter keras dan berontak ABN terlihat sejak awal direkrut menjadi anggota

Sikap ABN yang cenderung independen dan egaliter terlihat sejak awal, saat mantan Anggota DPR/MPR periode 1966-1968 tersebut mengeluarkan pernyataan di program Kick Andy di Metro TV yang membuat gerah istana. ABN diawawancarai dalam talk show tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan terkait ukuran keberhasilan sebagai anggota Wantimpres. Secara lugas ABN menjawab, ”Kalau sembilan dari sepuluh nasihat saya


37

RESENSI diterima, berarti berhasil nasihat saya itu. Tetapi kalau dari sepuluh nasihat nasihat saya hanya satu yang diterima, berarti gagal, tidak ada gunanya saya kasih nasihat, lebih baik saya keluar, saya cabut saja dari situ, buat apa saya ada di situ.” Yang membuat geram istana adalah pernyataan tersebut disampaikannya saat dirinya belum dilantik sehingga menimbulkan kesan adanya ancaman ingin keluar dari Wantimpres di saat pelantikan belum dilakukan. Buku “Nasihat Untuk SBY” ini lebih mengisahkan pada curahan hati ABN berkaitan dengan mekanisme komunikasi Wantimpres dengan Presiden SBY sebagai pengguna nasehat Wantimpres. Kekesalan kebekuan komunikasi Wantimpres ditumpahkannya ke dalam bagian buku tersebut. Yang membuat ABN gusar adalah rekomendasi yang sudah dibuat Wantimpres tidak pernah sampai kepada Presiden SBY. Selama tiga bulan, rekomendasi tersebut tidak ada tanggapan dari Presiden SBY. Masalah tersebut terdeteksi saat rapat Wantimpres dengan Presiden SBY. “Ternyata Presiden tidak pernah menerima rekomendasi tersebut. Presiden menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, jawabannya tidak tahu menahu. Ketika Sudi Silalahi sebagai Menseskab ditanya juga oleh Presiden, jawabannya pun tidak tahu menahu. Berarti surat rekomendasi itu tidak pernah sampai ke tangan Presiden”, sebagaimana cerita ABN dengan

38


gamblang dalam bukunya. Setelah diusut, oleh Sekjen Wantimpres, rekomendasi tersebut dikirim kepada Presiden SBY melalui jalur birokrasi.

Antifeodalistis Birokrasi ABN yang merupakan Profesor di The University of Melbourne, Australia menegaskan tiadanya komunikasi rutin antara Wantimpres dengan Presiden SBY dan acapkali tiadanya respons yang jelas dari Presiden terhadap nasihat dan pertimbangan Wantimpres menjadi penyebab lemahnya hubungan Wantimpres dengan Presiden yang berimplikasi pada kurang efektifnya kerja Wantimpres. Di sisi lain, ABN juga mengkritik kebekuan birokrasi yang menghambat kinerja Wantimpres baik secara internal. maupun dalam hubungannya dengan Presiden.

lain: sikap Presiden SBY yang menandatangai UU Pornografi, terlambatnya pembentukan Komisi Ombudsman RI, tidak diratifikasinya Konvensi Buruh Migran, serta Presiden SBY tidak mengambil keputusan dalam rekomendasi Tim 8 terkait kasus Bibit-Chandra dan malah melempar bolanya kepada Jaksa Agung dan Kapolri. Di sisi lain, ABN juga bangga dengan rekomendasinya sebagai anggota Wantimpres yang diterima Presiden. Berkaitan dengan rekomendasi yang berkaitan dengan Amandemen Kelima UUD 1945, seleksi calon hakim konstitusi, pengajuan calon tunggal Gubernur Bank Indonesia ke DPR, tidak dibubarkannya Ahmadiyah, menunda pembahasan RUU Rahasia Negara, tidak memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, dan Pemilihan Plt. Pimpinan KPK dengan membentuk Tim 5.

ABN merasa tidak berkeberatan dengan santun ala orang Jawa, tetapi dirinya tidak setuju dengan sikap ewuh pakewuh atau sumonggo kerso terhadap atasan yang dapat menimbulkan sikap hipokrit yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan sikap bawahan yang selalu patuh kepada atasan tanpa menyisakan sikap kritis (halaman 54-55).

Buku “Nasihat Untuk SBY” ini menjadi kontroversi di saat diterbitkan saat sang Presiden masih menjabat dan adanya aturan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden bersifat rahasia. Namun, ABN hanya menanggapinya bahwa tidak ada kerahasiaan yang mutlak dan semuanya dirahasiakan.

Selama mengabdi sebagai anggota Wantimpres, ada suka duka terhadap pertimbangan ABN yang diterima maupun ditolak oleh Presiden. Perbedaan pendapat antara ABN dengan SBY, antara

Pada intinya, buku ini adalah pembongkaran terhadap hubungan Presiden dan para penasehatnya yang secara tidak langsung juga menyentuh ‘dapur istana’.

TEKNOLOGI

Sistem Informasi Manajemen Seleksi Calon Hakim Agung

Akuntabilitas dalam Menjaga Amanah Konstitusi Heri Sanjaya

Pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi maupun individu yang terlibat di dalamnya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja serta membantu dalam penentuan kebijakan organisasi baik internal maupun ekternal.

P

emanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Salah satu manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja organisasi.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Lahirnya Komisi Yudisial adalah sebagai wujud keprihatinan


39

TEKNOLOGI

SIM CHA adalah aplikasi dibalik layar (back end ) yang dioperasikan oleh administrator sistem yang dapat diakses melalui alamat http://scha.portal-kyri.com. mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Dalam mengemban amanah konstitusi Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang yang begitu besar terus dioptimalkan Komisi Yudisial dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang paling penting adalah pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung yang transparansi, akuntabel dan profesional. Proses seleksi yang dikemas lebih terbuka dengan sentuhan Teknologi Informasi dapat menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan terintegrasi dalam sebuah sistem informasi online yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat dari berbagai pelosok dengan

40


menggunakan internet. Konsistensi mutu keseluruhan proses dan output rekrutmen terus dipertahankan Komisi Yudisial melalui pembakuan sistem Seleksi serta dengan sentuhan teknologi informasi yang diformat dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen Seleksi Calon Hakim Agung (SIM SCHA). Dengan SIM SCHA ini berbagai kemudahan dalam proses seleksi calon hakim agung dapat terpenuhi, mulai dari rekapitulasi yang terkomputerisasi sampai dengan rincian detail masing-masing tahap seleksi yang dikemas dalam sebuah database. Sehingga sewaktu-waktu membutuhkan data terkait dengan seleksi calon hakim agung dengan cepat dapat tersaji. SIM CHA adalah aplikasi dibalik layar (back end) yang dioperasikan oleh administrator sistem yang dapat diakses melalui alamat http://scha. portal-kyri.com. Untuk masuk dalam aplikasi ini hanya

orang yang ditunjuk sebagai administrator yang dapat mengakses beragam fitur yang ada di dalamnya. Pada menu Home disajikan pengantar terkait kegunaan dan fungsi dari sistem informasi ini. Melalui SIM SCHA ini disediakan informasi data hakim yang diharapkan dapat mempermudah untuk memperoleh informasi tentang hakim yang berpotensi sebagai bahan pertimbangan dalam Seleksi Calon Hakim Agung. Melalui menu Data Hakim dapat diakses database hakim yang ada pada Komisi Yudisial yang dapat menjadi rujukan untuk melihat refensi tentang calon atau profil dari hakim. Pada halaman ini terdapat profil hakim mulai dari data pribadi sapai dengan riwayat pekerjaan hakim yang telah dimutasi atau promosi. Untuk melihat data seleksi dari periode ke periode dapat melihat pada menu Data Seleksi CHA, pada menu ini dapat dilihat jumlah pelamar calon hakim

agung dari tahun ke tahun berdasarkan No Registrasi atau jalur yang dipilih baik Karir atau Non Karir. Ketika mengklik salah satu calon maka akan ditampilkan detail profile lengkap calon yang bersangkutan mulai dari data hakim, riwayat pekerjaan, pendidikan formal, data kekayaan, data keluarga sampai tahapan seleksi calon hakim agung yang pernah diikuti sebelumnya.

kepada calon selama menjadi hakim.

Pada sub menu Detail SCHA ada beberapa menu yang menyajikan data diantaranya, menu Tahap Seleksi yang berisi detail seleksi yang pernah diikuti berdasarkan periode pelaksaan seleksi mulai dari tahap I sampai terpilih menjadi Hakim Agung. Menu Karya Profesi berisikan tentang karya profesi yang pernah dibuat oleh calon yang bersangkutan. Menu Tindakan disiplin memuat tentang hukuman atau tindakan disiplin yang pernah diberikan

yang bersangkutan mengikuti tes.

Untuk mengakomodir data per tahapan seleksi dapat dilihat pada menu Tahapan Seleksi, pada menu ini disajikan data berdasarkan perioderisasi pada masing-masing tahun pengadaan Seleksi Calon Hakim Agung. Pada menu ini dapat dilihat histori pelamar yang telah mengikuti tes seleksi sampai tahap mana calon

Pada menu Laporan dapat diakses rekapitulasi jumlah pelamar yang telah mendaftar serta rekapitulasi masing-masing tahapan seleksi yang telah dilaksanakan. Melalui menu ini juga disajikan data yang berkaitan dengan tabulasi pelamar berdasarkan periode pengadaan dan tahapan seleksi serta total jumlah pelamar pada masing-masing periode ataupun tahapan.

Namun demikian, dengan beragam manfaat yang didapat dari aplikasi ini, pembakuan SIM SCHA tidak menutup upaya-upaya penyempurnaan terutama dalam pelaksanaan proses. Sejak tahun 2010 dirintis berbagai pembaruan terus dilakukan untuk menuju kesempurnaan. Kedepannya perlu pengembangan ke arah yang

lebih baik lagi, seperti perlunya layanan pendafaran online yang dapat membantu mengurangi interaksi antara calon dengan panitia seleksi, nantinya setelah melakukan pendaftaran online masing-masing calon akan diberikan akun untuk mengakses halaman masing-masing serta pelamar juga dapat memperoleh informasi kelulusan dalam setiap tahapan serta perkembangan terbaru dari proses Seleksi Calon Hakim Agung.


41

KATA YUSTISIA

KY dan MA Gelar MKH, Hakim A Menggugat Rabu, 3 Juli 2013 Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan hakim terlapor ASM, hakim adhoc pada Pengadilan Negeri Palu (dahulu hakim adhoc tipikor Pengadilan Negeri semarang), dan dilanjutkan dengan hakim AS, hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang. Keduanya direkomendasikan dengan pemberhentian tidak dengan hormat oleh Komisi Yudisial.

S

idang ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) UU nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1996 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 23 ayat (4) UU no.22 Tahun 2004 tentang Komisi

42



Festy Rahma H.

Suasana sidang Majelis Kehormatan Hakim dengan hakim terlapor ASM.

Yudisial, menentukan bahwa sebelum Mahkamah Agung dan/ atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

“Majelis Kehormatan Hakim telah bermusyawarah dan mencapai mufakat menjatuhi hukuman disiplin. Menyatakan terlapor terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim, melakukan pemberhentian tetap dengan

hak pensiun, dan pemberhentian dilakukan dengan hormat,” tambah Suparman Marzuki ketika membacakan vonis bagi AS. Vonis ini setapak lebih ringan dari ancaman terberat yaitu diberhentikan secara tidak hormat dari profesinya. Tapi melalui pembelaannya terhadap laporan selingkuhi 4 wanita,

AS sendiri sdah menunjuk Ike Florensia Soraya sebagai penasehat hukum untuk membela hak-haknya. Menurut Ike, terjadi pelanggaran peraturan bersama mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan sidang MKH. Kesempatan terlapor, kata Ike untuk membela diri dan mengajukan saksi-saksi seluas-luasnya dibungkam dan tidak dipenuhi sesuai Peraturan Bersama MA dan KY no.04/PB/ MA/IX/2012, Pasal 7 ayat (3). Ditambahkan Ike, Majelis Kehormatan Hakim harus memberikan kesempatan yang cukup pada terlapor untuk membela diri, baik secara lisan maupun tertulis. Ayat (4), kata Ike mengutip peraturan, terlapor dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti lain untuk pembelaan diri. “Pasal-pasal tersebut sudah jelas dilanggar oleh MKH dalam mengadili saudara AS’’, kata Ike. Pengacara wanita ini menjelaskan, dari empat orang saksi yang diajukan hanya satu saja yang diperkenankan dihadirkan pada saat sidang yang lain ditolak mentah-mentah. Satu saksi yang dihadirkan pun sangat dibatasi kesaksiannya,” kata dia.

majelis kehormatan hakim memberikan vonis lebih ringan. Namun AS menggugat keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang memberhentikannya. AS melalui pengacaranya menyatakan siap membawa perkara pemecatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Ike, KY sampai sidang berakhir tidak dapat menyebutkan keempat wanita yang dikatakan diselingkuhi AS. “Putusan MKH hanya didasarkan kepada keterangan saksi yang sudah dicabut keterangannya dan tidak didukung bukti yang cukup,

“Majelis Kehormatan Hakim telah bermusyawarah dan mencapai mufakat menjatuhi hukuman disiplin. Menyatakan terlapor terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim, melakukan pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian dilakukan dengan hormat,” MKH tidak berhak menyatakan ada atau tidak adanya aborsi. Itu harus dibuktikan melalui pengadilan umum. Kepastian adanya aborsi harus dengan putusan peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap. MKH sebagai lembaga etik tidak berhak menyatakan adanya aborsi. Sebab, harus dibuktikan dulu ke peradilan umum. Banyak peraturan yang telah dilanggar oleh KY dan juga forum MKH,” tambah Ike. Karena hak-hak kliennya terzolimi,Ike bersiap mendaftarkan gugatannya ke PTUN. “Hal ini dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap hasil MKH itu. Kita akan


43

KATA YUSTISIA

Selain AS, ada juga Hakim ASM yang saat bertugas di Pengadilan Negeri Semarang dan secara bersama-sama dengan Hakim KM serta Hakim HS telah terlibat kasus suap saat menangani kasus dugaan korupsi pemeliharaan mobil dinas DPRD Grobogan yang menjerat Ketua DPRD Grobogan MY, akhirnya dipecat Majelis Kehormatan Hakim (MKH). mendaftarkan gugatan ketika kita sudah memperoleh putusan itu secara resmi,” kata Ike. Masih menurut Ike, sebenarnya dia adalah kuasa hukum AS ketika awal permasalahan ini muncul dan mendampingi kasusnya ketika masih di KY. “Namun ketika sidang MKH ternyata saudara AS disediakan pendamping pengacara oleh Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) sehingga posisi saya di MKH adalah saksi yang meringankan. Dari kasus ini masih dalam pemeriksaan Komisi Yudisial saudara AS sudah diperlakukan semena-mena dalam hal pemeriksaan. Bisa kita lihat di media online bagaimana dia diberitakan dengan gaya pembunuhan karakter dengan mengumbar hasil pemeriksaan yang belum diuji kebenarannya yang dilakukan oleh Wakil Ketua KY saat itu. Padahal, jelas menurut UU KY sendiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang cara pengawasan hakim,pada Bab IV Pasal 8 ayat (1) disebutkan, pemeriksaan

44


dilakukan tertutup untuk umum oleh pemeriksa,” kata dia. Ike melanjutkan, ayat (4) berita acara pemeriksaan harus bersifat rahasia. “Dengan berita yang bombardir seperti itu, KY telah melanggar peraturannya sendiri. Dengan demikian,KY telah menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Terlihat jelas, AS, klien saya ini sudah diperlakukan dengan semena mena oleh KY. Kami, juga akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya. Selain AS, ada juga Hakim ASM yang saat bertugas di Pengadilan Negeri Semarang dan secara bersama-sama dengan hakim KM serta Hakim HS telah terlibat kasus suap saat menangani kasus dugaan korupsi pemeliharaan mobil dinas DPRD Grobogan yang menjerat Ketua DPRD Grobogan MY, akhirnya dipecat Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memberhentikan

dengan tidak hormat tanpa menerima hak pensiun terhadap hakim adhoc tersebut. Dia kini bertugas di pengadilan negeri tindak pidana korupsi Palu, Sulawesi Tengah. “Menjatuhkan hukuman disiplin berat dengan pemberhentian tidak dengan hormat,” kata ketua majelis MKH I Made Tara saat membacakan putusan di gedung MA Rabu (3/7) lalu. I Made mengatakan Hakim ASM terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berupa penerimaan suap terkait dengan perkara yang ditanganinya. Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan bahwa pembelaan Hakim ASM dalam persidangan tidak mampu mematahkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas (Bawas) MA sehingga majelis menyatakan menolak keseluruhan pembelaannya. “Menolak pembelaan diri hakim terlapor,” kata Tara. Hakim KM dan P telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tersebut. ASM diadili oleh hakim agung I Made Tara,Hakim agung Salman Luthan, Hakim Agung H Julius, Ketua KY Suparman Marzuki, Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri, Komisioner KY Ibrahim, dan Komisioner KY Jaja Ahmad Jajus.

SUDUT HUKUM

A.J. Day, S.H. Tenaga Ahli Komisi Yudisial

Perintah Jabatan Pertanyaan: Paman saya adalah kepala suatu instansi tingkat kabupaten. Atas perintah atasannya Paman saya membuat pertanggungan jawab tentang pelaksanaan suatu proyek yang memang tidak pernah dilaksanakan dan semua berjalan dengan mulus. Paman saya melakukan demikian karena diperintah oleh atasannya yaitu KAKANWIL setempat. Berdasarkan atas

perintah ini juga Kepala Instansi tingkat Kabupaten yang lain juga melakukan hal yang sama. Ternyata kemudian Paman saya dan beberapa temannya yang melakukan hal yang sama dijerat oleh penyidik dengan dakwaan korupsi, ketika perkara mulai disidik oleh aparat penegak hukum, Paman saya bersama-sama dengan

teman-temannya memberi alasan yang sama yaitu apa yang mereka lakukan itu adalah benar-benar atas perintah pejabat atasannya, apalagi sebagian besar dari hasil perbuatan mereka telah diminta oleh atasan yang memberi perintah tersebut. Hal itu juga diakui oleh atasan yang bersangkutan yaitu KAKANWIL, bahwa beliau lah yang meminta untuk melakukan hal tersebut. EDISI JULI - AGUSTUS 2013

45

SUDUT HUKUM Pertanyaan saya ialah mengapa paman saya dan temannya sebagai bawahan yang mendapat perintah dari pejabat atasan dijatuhi pidana. Bukankah orang yang menjalankan perintah dari pejabat yang sah tidak boleh dipidana? Apakah tidak atasan yang memerintah yang justru adalah pejabat atasan yang dipidana atau catatan dengan rasa mengenal kami kepada KAKANWIL ketika penyidik melakukan penyidikan atas perkara tersebut telah jatuh sakit dan meninggal dunia. Pengirim Wim-Sulut

Jawaban : Pertanyaan saudara ada mengandung kebenaran, namun harus saya jawab Paman dan teman-temannya tetap harus dijatuhi pidana mengapa ? Benar bahwa Pasal 51 KUHP ayat (1) mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwewenang tidak dipidana. Jadi dasar pemikiran saudara adalah benar, karena melakukan suatu perintah jabatan termasuk salah satu alasan penghapusan pidana yang disebut alasan umum, karena berlaku untuk semua tindak pidana. Ada pula alasan khusus yang termuat dalam pasal-pasal tertentu seperti Pasal 221 KUHP, (Strafuits Luitings Grond).

46


Sama halnya dengan melaksanakan suatu ketentuan undang-undang yang juga tidak dipidana. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai alasan penghapusan pidana, karena melakukan suatu perintah jabatan, maka perintah jabatan tersebut harus diberikan oleh, penguasa yang berwenang (Bevoegd Gezag). Pertanyaannya adalah apakah Paman saudara mendapat perintah dari pejabat yang berwewenang, jawabannya

Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan tindak pidana korupsi. tentu saja karena Paman saudara adalah pejabat tingkat Kabupaten sedang yang member perintah adalah KAKANWIL, yang benar-benar adalah atas Paman saudara yang berwenang. Di sini antara Paman saudara bersama kawan-kawannya ada hubungan dengan si pemberi perintah sebagai hubungan hukum publik (Publiek Rechtelijk).

Pada hubungan atasan bawahan yang bersifat hubungan keperdataan Pasal 51 KUHP tidak berlaku. Jadi setiap perintah dari atasan dalam suatu hubungan hukum publik, akan menghapus sifat dapat dihukumnya pidana, apa yang Paman saudara dan teman-temannya lakukan adalah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001). Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 3 setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi. Jadi jelas Paman saudara dan teman-temannya yang telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, karena membuat pertanggungan jawab secara tidak benar karena proyek tidak dilakukan atau tidak dilakukan secara benar, atau pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali adalah perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dilakukan karena dengan salah menggunakan jabatan mereka, dan jelas perbuatan

tersebut merugikan keuangan negara. Ancaman pidana juga dikenakan terhadap orang yang perbuatannya mungkin saja tidak merugikan keuangan negara tetapi berpotensi merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Jadi tidak perlu sudah terjadi adanya kerugian, karena ketentuan tindak pidana korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 21 Tahun 2001, telah dirumuskan kembali, di mana semula pada UU No 3 Tahun 1971 tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, telah diubah menjadi tindak pidana formil. Pada kasus Paman saudara jelas telah terjadi kerugian keuangan negara dan bukan lagi berpotensi kerugiannya di mana tidak perlu dibuktikan tentang kerugian keuangan yang terjadi. -

Ada sejumlah alasan penghapusan pidana, pidana yang diatur dalam Pasal 44, karena perkembangan cacat perkembangan atau sakit akalnya (Gebrekkige Ontwikkeling Of Ziekelijk Stroring der verstandelijke vermorgens).

-

Pasal 48 daya paksa (Overmacht)

-

Pasal 49 pembelaan darurat (Noodweer)

-

Pasal 50 melaksanakan perintah Undang-undang (Wet Voorschrift)

Bagi bawahan syaratnya bahwa perintah atasan tersebut haruslah termasuk lingkup tugasnya. Seandainnya, apa yang diperintahkan termasuk lingkup tugasnya maka dia tidak akan dipidana dengan syarat adanya itikad baik pada pelaku bahwa perintah jabatan itu sah. -

-

Pasal 51 (1) melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwewenang Pasal 52 (2) ini bahwa pelaku tetap dipidana apabila perintah jabatan tanpa wewenang.

Jadi Paman sudara dan teman-temannya itu tetap tidak dapat dihapus tindak pidananya yang telah dilakukannya, karena perintah jabatan itu tidak sah, karena bukan termasuk wewenang atasan untuk memerintahkan hal-hal yang melawan hukum. Bagi bawahan syaratnya bahwa perintah atasan tersebut haruslah termasuk lingkup tugasnya. Seandainnya, apa yang diperintahkan termasuk lingkup tugasnya maka dia tidak akan dipidana dengan syarat adanya itikad baik pada pelaku bahwa perintah jabatan itu sah. Pada kasus demikian maka sifat melawan hukum perbuatan tidak hilang dengan kata lain, pelakunya tidak dipidana karena perbuatannya dibenarkan

tetapi termasuk alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgrond). Tentang KAKANWIL yaitu atasan dari Paman saudara, seharusnya juga dapat dipidana jika dipersidangan terbukti bahwa apa yang Paman saudara dan teman-temannya lakukan adalah atas perintah beliau. Namun ini tidak berarti Paman saudara tidak dipidana karena apa yang diperintahkan adalah melawan hukum. Pasal 55 (2) KUHP mengklasifikasi perbuatan KAKANWIL tersebut sebagai orang yang menganjurkan (uitlokker) dan untuk itu dipidana sama dengan yang melakukan tindak pidana yaitu Paman saudara. Namun karena penganjurnya sudah meninggal dunia maka dia tidak dapat lagi dituntut sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP, karena kewenangan PU menjadi terhapus. Demikianlah jawaban kami kiranya dapat memuaskan saudara.


47

SELINTAS

Pemilihan Ketua KY

Terpilih Jadi Ketua KY, Suparman Akan Memperkuat Hubungan Internal dan Sinergi dengan MA


Setelah melakukan pemilihan terbuka akhirnya Suparman Marzuki yang sebelumnya menjabat Ketua Bidang Investigasi dan Pengawasan Hakim terpilih menjadi Ketua KY untuk dua tahun setengah ke depan dengan mengantongi empat suara. Sedangkan untuk posisi Wakil Ketua KY terpilih mantan Hakim Agung Abbas Said yang juga mengantongi empat dukungan suara. Suasana akrab setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013-Des 2015..

Komisi Yudisial pada hari Selasa (18/6) menggelar pemilihan ketua dan wakil ketua untuk periode Juli 2013 hingga Desember 2015. Pemilihan ketua ini untuk menggantikan posisi Ketua KY Eman Suparman dan Wakil Ketua Imam Anshori Saleh yang mengakhiri masa kepemimpinannya pada 30 Juni dan telah memimpin selama dua setengah tahun sejak terpilih pada 30 Desember 2010 lalu.

S

ebelum dilakukan pemilihan, Eman yang memimpin proses pemilihan meminta kepada enam komisioner untuk menyampaikan sikap apakah bersedia atau tidak untuk dipilih menjadi ketua. Dua orang komisioner

48


menolak untuk dicalonkan, yaitu Eman Suparman dan Ibrahim. Sedangkan lima Komisioner lainnya yaitu Imam Anshori Saleh, Suparman Marzuki, Abbas Said, Taufiqurrohman Syahuri, dan Jaja Ahmad Jayus bersedia dicalonkan.

Ketua KY terpilih Suparman Marzuki saat ditemui seusai pemilihan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin lembaga pengawas hakim tersebut. Suparman menegaskan dirinya akan memperkuat SDM di KY selain memperkuat internal, dirinya juga akan memperkuat koordinasi dengan Mahkamah Agung yang selama ini dinilainya kurang maksimal. "Internal kita diperkuat, juga sinergi level nasional dengan kementerian dan lembaga terutama dengan MA, saya akui dengan MA kurang maksimal," katanya singkat. (Kus/Titik)

Penghargaan

Ketua Komisi Yudisial (Des 2010-Juli 2013) Eman Suparman menerima penyampaian opini hasil pemeriksaan laporan keuangan 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin, (24/6) di Ruang Auditorium Kantor BPK RI. BPK RI memberikan penyampaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

P

enyampaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan lembaga negara tahun 2012 diberikan langsung Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi oleh Anggota BPK Agung Firman Sampurna kepada 8 Lembaga Negara lainnya yaitu, DPR RI, DPD RI, MA RI, MK RI, BPK RI, MPR RI dan Sekretaris Sekretariat Negara dan Wakil Sekretaris Kabinet. Pada kesempatan tersebut, Hadi Poernomo mengungkapkan kegembiraannya karena berdasarkan hasil audit, semua lembaga negara mendapatkan opini WTP. “Acara penyerahan opini ini merupakan acara yang


KY Menerima Opini WTP Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan 2012

Ketua Komisi Yudisial (Des 2010-Juli 2013) Eman Suparman menerima penyampaian opini hasil pemeriksaan laporan keuangan 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

menggembirakan, karena seluruh lembaga negara berdasar hasil audit laporan keuangan 2012 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP”, ungkap Hadi dalam sambutannya. Di kesempatan yang sama Marzuki Alie selaku ketua DPR mewakili seluruh lembaga negara yang hadir, menyampaikan bahwa opini WTP bukan jaminan bahwa lembaga-lembaga negara terbebas dari kemungkinan dari penyimpangan-penyimpangan yang merugikan keuangan negara, untuk itu dirinya menghimbau agar para pimpinan negara untuk terus mempertahankan opini WTP

yang diberikan BPK sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pembinaan aktifitas di tiap satuan kerja lembaga masing-masing. Sekadar informasi, penerimaan opini WTP yang diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan keuangan lembaga KY tahun 2012, merupakan yang ke-6 kalinya atas laporan keuangan, sejak tahun 2007 berturut-turut. Hal tersebut menandakan bahwa lembaga KY telah berupaya melaksanakan aktifitas finansialnya dengan melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur dan norma-norma yang berlaku.(Adnan/Festy) EDISI JULI - AGUSTUS 2013

49

SELINTAS

Komposisi Ketua Bidang KY Berubah Setelah menggelar acara serah terima jabatan, tujuh Komisioner Komisi Yudisial langsung mengadakan rapat pleno untuk membahas pembagian Ketua Bidang. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB itu berjalan dengan lancar dan dihadiri semua komisioner hingga berakhir pukul 15.00 WIB.

Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi sebelumnya bernama Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga. "Semua keputusan dihasilkan secara musyawarah mufakat setelah mempertimbangkan berbagai kepentingan lembaga. Perubahan nomenklatur ketua bidang nantinya akan diatur dengan peraturan KY," tegas Asep.


Sementara itu Ketua KY yang baru, Suparman Marzuki menegaskan jika KY bersifat kolektif kolegial. Sehingga dalam menentukan suatu perkara dibicarakan bersama-sama Menurut Suparman semua Komisioner KY mempunyai kemampuan sama dan bisa duduk di bidang apa pun.

Lobby Gedung Komisi Yudisial.

M

enurut Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar rapat pleno memutuskan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi dipegang oleh Eman Suparman.Sementara Ketua Bidang Rekrutmen Hakim tetap dipercayakan kepada Taufiqurrahman Syahuri.Begitu pun dengan Ketua Bidang SDM, Litbang, dan Advokasi tetap dipercayakan kepada Jaja Ahmad Jayus.Selanjutnya, Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim dipercayakan

50


kepada Ibrahim. Sedangkan Imam Anshori Saleh menduduki posisi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi. Hasil rapat pleno mengenai pembagian ketua bidang ini juga menghasilkan nomenklatur baru. Ketua Bidang SDM, Litbang dan Advokasi sebelumnya bernama Ketua Bidang SDM dan Litbang. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebelumnya bernama

“Semua Komisioner KY ini memiliki kemampuan yang sama yang bisa duduk di manapun. Pembidangan itu hanya untuk mengkoordinasikan saja, karena substansinya kita kerjakan sama-sama,” tuturnya. Suparman juga membantah ada perpecahan di tubuh KY. Menurut Suparman dirinya bersama dengan Komisioner KY yang lain akan fokus kepada tugas yang sudah diberikan oleh konstitusi. (Kus/Dinal)

Memotret beberapa proses kerja penanganan laporan masyarakat yang belum sempurna di Komisi Yudisial, UNODC bekerjasama dengan KY menyelenggarakan kegiatan pelatihan peningkatan kualitas individu dalam pelayanan penerimaan laporan masyarakat di Hotel Royal Bogor, Jumat (14/6).

P

ada tahun 2013 ini KY telah menetapkan Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat.Dalam peraturan tersebut diatur mengenai alur dan jangka waktu penyelesaian laporan dan keterbukaan informasi kepada publik atas pelaksanaan pengolahan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik hakim. “Pelatihan ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia di Biro Pengawasan

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ ANDRI

Pelatihan Penanganan Laporan Masyarakat: Membentuk Jiwa Melayani dan Profesional

Pelatihan Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat.

Perilaku Hakim mampu untuk menghadapi dan beradaptasi dengan peraturan-peraturan terkait tugas dan fungsi masing-masing unit kerja,“ kata Onni selaku Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim saat pembukaan pelatihan.

Sesuai keahliannya Reza memaparkan materi psikologi untuk menghadapi beraneka ragam sifat pelapor. Ia menjelaskan bagaimana mengatur emosi saat menghadapi pelapor yang marah hingga trik dan tips cara mengatasi masalahnya.

Narasumber yang diundang dalam pelatihan ini berasal dari internal KY di antaranya Suparman Marzuki serta Jaja Ahmad Jayus.Sementara dari eksternal KY bertindak sebagai narasumber diantaranya Reza Indragiri Amriel pakar psikologi forensik.

Di akhir kegiatan, Onni menyampaikan harapannya agar pelatihan ini mampu memberikan pemahaman kembali atas tugas, proses kerja, dan berdampak pada hasil yang maksimal untuk setiap individu dan kelompok kerja di Biro Pengawasan Perilaku Hakim. (Andry/Dinal) EDISI JULI - AGUSTUS 2013

51

SELINTAS

KY Diusulkan Mengawasi Perilaku Panitera


tapi panitera. Kami rasa itu lebih on the track," simpulnya

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi saat berkunjung ke Gorontalo Post.

Direktur Utama (Dirut) Gorontalo Post, Muhammad Sirham menyatakan, keberadaan KY selama ini sangat membantu dalam membongkar perilaku hakim yang keluar dari rambu-rambu etika profesinya sebagai penegak hukum.

“S

Sejauh ini, KY sangat berperan penting dalam membongkar kasus tak terpuji yang dilakukan hakim.Termasuk yang terakhir tentang pemecatan hakim terima suap dan selingkuh, itu sangat mendukung pembenahan birokrasi peradilan," kata Sirham. Namun, lanjut Sirham, peran KY yang hanya berwenang mengawasi para hakim di bawah naungan MA itu dinilai masih terkesan kurang maksimal.Sebab, terjadinya kesalahan putusan

52


tidak selalu karena kecerobohan seorang hakim."Panitera juga berperan penting dalam penyusunan putusan.Bahkan, seringkali panitera yang 'bermain mata' dengan pihak berperkara," terangnya. "Oleh karena itu, sebaiknya ke depan KY juga memiliki kewenangan untuk mengawasi panitera, biar satu paket dengan hakim. Jadi, kalau ada kesalahan yang ternyata karena salah ketik, bukan hakimnya yang disanksi

Sementara itu Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Imam Anshori Saleh mengatakan hingga tahun ini KY telah menerima sekitar 6000 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun tidak semua laporan tersebut bisa ditindaklanjuti karena minimnya data pendukung. “Setiap tahun laporan yang kita terima semakin meningkat. Ini tentu bukan prestasi karena yang kita harapkan semakin menurun,” ujar Imam saat melakukan kunjungan ke kantor redaksi Gorontalo Pos, Jumat (5/7). Imam mengakui, sebenarnya jumlah pengaduan ditaksir lebih dari jumlah tersebut. Tetapi, sejauh ini masih ada masyarakat yang belum mengetahui cara melaporkan hakim di daerah yang diduga melanggar kode etik hakim. "Kadang, ada juga yang masih belum tahu alamat tujuan untuk mengirim laporan pengaduan via pos," katanya. "Karena itu, kami pikir sangat penting membangun komunikasi dengan media massa, dalam rangka menyebarluaskan informasi seputar pengawasan terhadap hakim, agar semakin banyak lagi masyarakat yang memahami peran KY," tambahnya. (RIS/WEP/Dinal)

Calon hakim agung (CHA) dari Pengadilan Tinggi Jakarta M. Jusran Thawab menyatakan akan mencabut hak terdakwa untuk berkomunikasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Pernyataan itu terlontar saat ia diminta tanggapannya tentang kasus terpidana mati Freddy Budiman, gembong narkoba pemilik 1,4 juta pil ekstasi yang kedapatan mempunyai 40 telepon seluler di LP tempat dia ditahan.

“D

i LP banyak terjadi komunikasi antara narapidana dengan anak buahnya di luar LP. Kalau Bapak jadi hakimnya apa yang akan Bapak lakukan agar komunikasi tidak bisa dijalankan di LP?," tanya Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Taufiqurrohman Syahuri kepada Jusran saat wawancara terbuka seleksi CHA di kantor KY, Kamis (25/7). Menjawab pertanyaan tersebut, Jusran menegaskan jika dirinya menjadi hakim dalam perkara itu akan mencabut


CHA Setuju Vonis Tambahan Mencabut Hak Komunikasi

Suasana wawancara terbuka Calon Hakim Agung periode I 2013.

hak terdakwa untuk bisa berkomunikasi. "Mungkin bisa mencabut hak-haknya untuk bisa berkomunikasi," jawab Jusran singkat. Sementara itu jawaban berbeda didapat Taufiq ketika menanyakan kepada calon hakim agung yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Maruap Dohmatiga Pasaribu. Pasaribu mengatakan tidak berani memberikan terobosan putusan dengan menambahkan pidana mencabut hak melakukan komunikasi selain pidana mati. Padahal terobosan itu baru-baru ini dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani perkara tindak pidana narkotika oleh Freddy. "Bapak tidak berani menerobos

putusan.Barusan ada hakim yang berani menambahkan pidana hukuman mati dengan mencabut hak melakukan komunikasi," kata Taufiq ketika mencecar Pasaribu. Sekadar diketahui pidana tambahan berupa mencabut tujuh hak asasi sebagai warga negara dijatuhkan oleh Pengadikan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) terhadap gembong narkoba pemilik 1,4 juta pil ekstasi, Freddy Budiman. Pidana tambahan itu dijatuhkan lantaran Freddy mengendalikan bisnis narkobanya dari dalam penjara. Bahkan ia kedapatan mempunyai 40 telepon seluler di lembaga pemasyarakatan di mana dia ditahan sehingga hakim mencabut salah satu hak asasinya untuk berkomunikasi hingga dieksekusi mati. (Kus/Dinal)


53

SELINTAS

Tak Mau Pertaruhkan Nasib Bangsa, KY Berkomitmen Luluskan CHA Berintegritas

Kendati demikian, pihaknya tidak akan menargetkan berapa CHA yang akan diajukan ke DPR. Menurut pria kelahiran Lampung tersebut, KY tidak mengejar kuantitas CHA yang akan dikirimkan, melainkan lebih mementingkan kualitas calon terutama dari aspek integritas. "Kita sejak dulu tidak pernah mengejar sesuai dengan kebutuhan dalam arti kuantitas tetapi kebutuhan dalam artian kualitas. Kalau tidak memenuhi kerangka integritas dia nggak akan bisa masuk," imbuhnya.

54



S

elama lima hari pelaksanaan tes wawancara, Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan pihaknya sudah mendapatkan gambaran siapa saja CHA yang akan dikirimkan ke DPR guna mengikuti fit and proper test untuk dipilih sebagai hakim agung."Secara umum KY sudah mendapatkan bayangan. Paling tidak target untuk melihat calon yang berintegritas tentu sudah ada tanda-tandanya dan sudah kelihatan. Secara intelektual kemampuan calon rata-rata tetapi dari segi integritas memang ada beberapa yang memenuhi kualifikasi untuk terpilih menjadi CHA," kata Suparman saat ditemui di kantor KY, Jumat (26/7).

Salah satu pengumuman seleksi CHA dipasang di Gedung Komisi Yudisial

Komisi Yudisial telah merampungkan tes wawancara terbuka terhadap 23 calon hakim agung (CHA) dalam seleksi CHA Periode I tahun 2013, pada hari Jumat (26/7). Lebih lanjut dia mengatakan KY tidak mau berjudi dengan meluluskan CHA yang berintegritas buruk karena jabatan hakim agung merupakan penentu bagus tidaknya keberlangsungan peradilan di Indonesia. "Jangan bertaruh dengan nasib bangsa ini. Cari guru saja kita perlu hati-hati kok, perlu cermat, perlu kualifikasi tinggi. Apalagi ini julukannya wakil Tuhan yang menentukan nasib orang dan hak milik orang, citra bangsa dan nama baik bangsa," tegasnya

Masih kata Suparman, KY dalam waktu dekat akan mengirimkan hasil wawancara terbuka tersebut ke DPR. Ia juga menjamin kualitas CHA yang nantinya akan diusulkan ke DPR. "Seleksi di KY ini kan sudah mengalami proses panjang, dan butuh biaya yang besar. Kita telusuri rekam jejak dan menginvestigasi mereka. Jadi apa yang dilakukan KY itu sudah sangat valid sehingga teman-teman di DPR itu lebih mudah memilih," pungkasnya. (Kus/Dinal)

Kode Etik Hakim Harus Dihayati Sungguh-Sungguh

K

“Kesejahteraan sudah naik tapi masih saja ada yang tergelincir, melanggar KEPPH. Karena itu KY membawa kita sekali lagi dapat menghayati dan mendalami isi KEPPH ini, agar masa depan cerah atau setidaknya mengurangi pelanggaran itu,” kata Yohannes di hadapan para peserta kegiatan tersebut, Rabu (12/6). Hal senada disampaikan oleh Ketua Bidang Bidang Sumber Daya Manusia dan Litbang KY, Jaja Ahmad Jayus. Menurut mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan tersebut KEPPH merupakan sesuatu yang harus menjadi pegangan oleh hakim ketika beracara di pengadilan.Ia menyayangkan jika ada hakim yang masih melanggar KEPPH padahal kesejahteraan hakim sudah setara dengan pejabat negara. “Masih ada hakim yang umroh dibiayai oleh advokat, padahal

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ DINAL

etua PT Kalimantan Tengah Yohannes E. Binti dalam sambutannya meminta kepada seluruh hakim di wilayah Kalimantan Tengah untuk melakukan penghayatan terhadap KEPPH.Menurut Yohannes hakim adalah profesi pilihan sehingga dia berharap agar tidak tersandung dengan melakukan pelanggaran KEPPH.

Diskusi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Palangkaraya.

Komisi Yudisial bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah mengadakan Diskusi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan peserta para hakim dari lingkungan peradilan se-Kalimantan Tengah. dari gajinya saja bisa.Sekarang sedang diinvestigasi KY.Saya mengajak jangan sampai terjadi pelanggaran.Karena kalau selalu ingin lebih pasti lebih,” katanya. Sementara itu Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat KY Abbas Said dalam pemaparannya meminta para hakim agar berhati-hati ketika sedang mengadili suatu perkara. “Tentang kode etik semua hakim pasti sudah hafal, bahwa hakim

itu jujur, mandiri dan seterusnya. Sehingga kita minta rekan-rekan hakim itu agar berhati-hati dan tidak melanggar KEPPH. KY tidak menilai putusan bapak-bapak, hanya memberikan contoh kalau putusan itu salah. Misalnya ditolaknya PK dengan pertimbangan sudah lewat 14 hari.Padahal berdasarkan hukum acara PK itu tidak ada batasnya, kecuali perkara perdata 180 hari,” tegasnya. (Kus/Dinal)


55

SELINTAS


Gaet Anak-Anak, KY Sampaikan Materi dengan Dongeng

Suasana dongeng sosok hakim bijaksana oleh Kak Sidik saat kunjungan SD Kenari 08 Pagi ke kantor Komisi Yudisial.

K

unjungan ini bisa disebut istimewa karena KY pun menerima tunas-tunas bangsa tersebut dengan istimewa. Murid-murid SD Kenari 08 pagi disuguhkan materi dalam bentuk dongeng. KY mendatangkan Pendongeng Keliling Nusantara Kak Sidik yang menceritakan sosok hakim bijaksana. Dalam dongengnya Kak Sidik menceritakan nasib Pak Amin seorang pedagang cendol yang terpaksa mencuri dua potong roti dari rumah Pak Udin yang pintunya terbuka. Namun Pak Amin yang sudah dua hari tidak makan beserta keluarganya tersebut tertangkap basah oleh warga dan diserahkan ke kantor polisi.

56


Menerima laporan itu, Polisi menghubungi Pak Udin. Namun Pak Udin yang terbilang pelit menegaskan tidak mau berdamai dengan Pak Amin. Dia menginginkan agar kasus itu tetap dibawa ke pengadilan. Bahkan dia meminta ganti rugi uang senilai Rp1 juta. "Siapa pun yang berbuat salah harus tetap diproses hukum," kata Pak Udin yang ditirukan oleh Kak Sidik. Singkat cerita Pak Amin akhirnya harus diadili.Sang hakim yang mengadili kasus itu menanyakan kembali kepada Pak Udin apakah Pak Amin bisa dimaafkan.Namun Pak Udin tetap kukuh tidak mau memaafkan Pak Amin.Menurut

Suasana berbeda terlihat di lobby kantor Komisi Yudisial pada Rabu (19/6). Pagi itu puluhan pelajar Sekolah Dasar Negeri Kenari 08 Pagi Jakarta Pusat mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya, Jakarta. Para siswa kelas IV SD tersebut ingin mengetahui lebih dalam tentang profil kelembagaan KY. Pak Udin perbuatan Pak Amin merupakan kesalahan, oleh karena itu harus dihukum agar bisa menimbulkan efek jera Plt. Kasubag TU Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Dinal Fedrian mengatakan KY sengaja mendatangkan pendongeng untuk memberikan perspektif yang berbeda dari profesi hakim kepada anak-anak.Sehingga diharapkan dengan materi dongeng tersebut anak-anak menjadi lebih mudah untuk memahami hukum. "Untuk masuk sama segmen anak-anak saja. Jadi tidak kaku cara penyampaian pesannya," katanya. (Kus/Titik/Dinal)

RELUNG

Kisah Sumpit Sepanjang Meja Di jaman kerajaan Dinasti Ming masih berkuasa hiduplah seorang saudagar kaya pemilik restoran Hong Liong di daerah Tiongkok sebelah selatan. Restoran “Burung Hong” itu sangat terkenal karena makanannya sangat khas dan rasanya yang luar biasa. saudagar pemilik restoran tersebut juga sangat dihormati di daerah tersebut karena sering menyumbangkan harta kekayaannya untuk kaum papa.

N

amun sangatlah disayangkan saudagar itu tidak diberkahi oleh keturunan seorangpun. Menjelang usianya memasuki tahun ke-80, saudagar tersebut hendak menyerahkan restorannya kepada orang yang dipercayanya mampu mengelola restoran tersebut dengan baik. Tapi sebagai syaratnya mereka

harus menyumbangkan setengah dari pendapatan restoran itu untuk kaum papa. Setelah itu diundanglah seluruh pedagang di daerah tersebut untuk datang ke jamuan makan malam yang diselenggarakannya. Terdapat dua puluh meja bundar yang diatasnya sudah terhidang bermacam sayuran yang sangat

menarik. Tiap meja ada 4 buah kursi dan 4 buah peralatan makan berupa sumpit. Namun anehnya ke – 4 sumpit tersebut mempunyai panjang sama dengan lebar mejanya. Duduklah ke – 80 pedagang tersebut dengan air liur yang mulai menetes mencium aroma masakan yang selangit tersebut. EDISI JULI - AGUSTUS 2013

57

RELUNG Sesaat sebelum makan saudagar tersebut memberikan kata sambutan yang isinya kurang lebih menyatakan bahwa dia akan memilih 4 dari ke – 80 pedagang tersebut sebagai penerus restorannya setelah jamuan berakhir. Maka dimulailah jamuan makan tersebut. Masing – masing pedagang tersebut telah memegang sumpit* mereka dan menjepit sayuran yang diinginkannya. Sementara sang saudagar tersebut berjalan mengelilingi meja-meja tersebut. Muka sang saudagar tersebut terlihat sangat sedih setelah melewati meja ke – 12 dan belum ada satupun pedagang yang mampu memasukkan sayuran yang dijepit sumpit tersebut ke dalam mulut. Masing – masing pedagang tersebut mencoba cara – cara aneh agar mampu memasukkan makanan yang dijepit sumpit* masing – masing ke dalam mulut masing – masing dan tentu saja itu tidak akan berhasil karena panjang sumpit* tersebut selebar meja. Saat sang saudagar melewati meja ke – 19 dia mulai kehilangan harapannya untuk mendapatkan penerus restorannya karena yang dia lihat hanyalah sekumpulan orang– orang serakah yang hanya mementingkan keinginan masing– masing. Saat menuju meja ke – 20 tersenyumlah saudagar tersebut seraya berkata pada dirinya sendiri bahwa ke – 4 orang

58


Pesan moral dari cerita ini adalah agar jadi orang jangan terlalu serakah, karena dengan tidak mau berbagi keuntungan dengan orang lain maka orang lain juga tidak akan mau berbagi dengan Anda. Bila tiap orang hanya memikirkan dirinya masing – masing maka tidak akan pernah mencapai kemajuan team. inilah yang akan meneruskan restorannya. Rupanya ke – 4 orang yang berada di mej ke – 20 saling menyuapi lawan di seberangnya karena panjang sumpit* tersebut memang cukup untuk sampai ke seberang mejanya. Akhirnya saat jamuan makan selesai hanya ke – 4 orang inilah yang kenyang perutnya sedang yang lain sibuk menggerutu karena tidak ada secuilpun makanan yang masuk dalam mulut mereka. Sang saudagar pergi meninggalkan restorannya dengan hati gembira karena tahu bahwa restorannya akan dikelola oleh 4 orang yang bijaksana. Pesan moral dari cerita ini adalah agar jadi orang jangan terlalu serakah, karena dengan tidak mau berbagi keuntungan dengan orang lain maka orang lain juga tidak akan mau berbagi dengan Anda. Bila tiap orang hanya memikirkan dirinya masing – masing maka tidak akan pernah mencapai kemajuan team. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa 4 kaki akan lebih baik daripada 2 kaki ; atau bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Pepatah – pepatah yang dibuat orang – orang bijak jaman

dahulu kala bukanlah sekadar penghias omong kosong, mereka mampu membuat pepatah tersebut karena sudah ada kejadiannya dan hasilnya. Buktikanlah sendiri, bila Anda mau memberi maka Anda akan menerima kembali lebih baik, mungkin bukan dalam bentuk yang sama ketika Anda berikan, tapi pasti sesuatu tersebut Anda dapatkan saat Anda memang membutuhkannya. Sesungguhnya apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu petik. Penabur kebaikan akan menuai berkah, sedangkan penabur kejahatan akan menuai petaka. Taburkanlah olehmu benih-benih kebaikan dan kebenaran, sehingga kelak dapat memanen berkah berlimpah. (Disarikan dari berbagai sumber).

SINERGITAS KEWENANGAN MEMPERKOKOH. Sewindu KY Berkiprah MENGUKUHKAN MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN LAPORAN KHUSUS MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI

Recommend Documents