KEADILAN. Kesejahteraan Hakim DEMI TEGAKNYA MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN LAPORAN KHUSUS JEJAK LANGKAH MEMILIH WAKIL TUHAN

LAPORAN KHUSUS | JEJAK LANGKAH MEMILIH WAKIL TUHAN

MAJALAH

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat Telp : 021 390 6215, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685 e-mail : [email protected] website : www.komisiyudisial.go.id

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

EDISI JANUARI - FEBRUARI 2013

Kesejahteraan Hakim DEMI TEGAKNYA

KEADILAN

DAFTAR ISI EDISI JANUARI - FEBRUARI 2013

LAPORAN KHUSUS JEJAK LANGKAH MEMILIH “WAKIL TUHAN” Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang salah satu kewenangannya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR. Selama kurun waktu 2012, Komisi Yudisial dua kali melakukan seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan mengajukannya ke DPR.

03 LAPORAN UTAMA KESEJAHTERAAN HAKIM DEMI TEGAKNYA KEADILAN Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan payung hukum guna meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Menyusul kemudian fasilitas untuk hakim ad hoc. Kenaikan ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan tegaknya keadilan.

24

16 | GAGASAN Mengadili Hakim Sekelumit Refleksi tentang Kinerja Hakim

20

Ketika Sains Masuk ke Kognisi Hakim

20 | POTRET

35 | LEBIH DEKAT

Pengadilan Negeri Kota Madiun Merawat Kebersihan Demi Kenyamanan

H. Muzani Zahri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi MENGHARAP HARMONI DAN SINERGI KY-MA

35

38 | TEKNOLOGI

46 | SELINTAS

57 | GALERI

Laman Perpustakaan Komisi Yudisial

Ragam kegiatan internal maupun eksternal Komisi Yudisial. Sosialisasi, seminar, audiensi dan lain-lain.

Armida S Alisjahbana Perencanaan Matang itu Mutlak

41 | RESENSI

43 | SUDUT HUKUM

Kisah Hakim Melawan Lupa

PENCUCIAN UANG (Money Laundering)

Hatta Ali Sanksi Naik, Laporan Turun

58 | RELUNG Cangkir dan Kopi


1

DARI REDAKSI

LAPORAN UTAMA

Hari Baru yang Membahagiakan Pembina Anggota Komisi Yudisial Penanggung Jawab Muzayyin Mahbub Redaktur Patmoko Editor M. Yasin Titik Ariyati Winahyu Dewan Redaksi & Sekretariat Arif Budiman Adnan Faisal Panji A.J Day Afifi Arnis Duwita Festy Rahma Hery Sanjaya M. Ilham M. Purwadi Nur Agus Susanto Sri Djuwati Yuli Lestari Desain Grafis & Ilustrasi Ahmad Wahyudi Dinal Fedrian Widya Eka Putra Sirkulasi & Distribusi Biro Umum

Assalamualaikum. wr.wb

H

ari baru yang membahagiakan pantas disematkan ke korps jubah hitam di negeri ini. Mereka yang profesinya mulia dan mendapat julukan “Wakil Tuhan” ini bisa tersenyum girang karena kesejahteraannya meningkat.

tipikor, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Sebelumnya, hak dan fasilitas hakim ad hoc itu diatur terpisah. Kisah di balik terbitnya kedua peraturan ini menjadi ulasan utama yang redaksi pilih pada terbitan kali ini.

Hak-hak mereka sebagai pejabat negara diatur dengan gamblang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (PP 94/2012) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Momen penting lainnya yang diangkat dalam terbitan kali ini adalah rekaman proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan Komisi Yudisial selama 2012. Tak sekadar menceritakan kronologis proses seleksi, liputan khusus ini juga membeberkan profil singkat para hakim agung terpilih dan harapan yang dikirimkan untuk mereka.

Peraturan ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Oktober 2012 dan diundangkan sehari setelahnya. Tak perlu lama menunggu, para hakim itu sudah mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan yang naik signifikan per November 2012. Artinya, PP 94/2012 berlaku dalam hitungan hari meski baru sebatas gaji dan tunjangan, belum seluruh fasilitas lain yang berhak dimiliki hakim. Tak hanya hakim karier, hakim ad hoc pun kebagian ‘kado’ yang sama. Pada 10 Januari 2013 Presiden meneken Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 (Perpres 5/2013) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Perpres ini menjadi kabar baik bagi hakim ad hoc

Edisi kali ini juga terasa spesial, karena sekarang nama Buletin disepakati berganti menjadi Majalah. Ini merupakan amanat Rapat Kerja Komisi Yudisial awal tahun ini. Redaksi pun menyepakati usul itu dan berusaha menyambut dengan perubahan tata letak yang diharapkan membuat betah mata membaca majalah ini sekaligus diikuti perubahan beberapa nama rubrik agar lebih pas dengan materinya. Selamat Membaca.

Alamat Redaksi : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 6215, Fax: (021) 390 6215 E-mail: buletin@komisiyudisial. go.id, Website: www.komisiyudisial. go.id

2


Kesejahteraan Hakim Demi Tegaknya Keadilan Muhammad Ilham

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan payung hukum guna meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Menyusul kemudian fasilitas untuk hakim ad hoc. Kenaikan ini diharapkan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan tegaknya keadilan. EDISI JANUARI - FEBRUARI 2013

3

LAPORAN UTAMA 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung. Sehari kemudian, Ketua Mahkamah Agung H.M Hatta Ali langsung mengumumkan ke pers terbitnya beleid yang membahagiakan warga pengadilan itu. “Alhamdulillah, gaji, tunjangan, dan fasilitas semua hakim akan tersejahterakan. Kesabaran kita berbuah hasil,” ujarnya, Kamis, 1 November 2012 lalu.

Sambutan antusias terhadap PP tersebut tak hanya datang dari Ketua Mahkamah Agung.Sejumlah hakim di daerah juga meluapkan kegembiraan. Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi Majalah Komisi Yudisial, sejumlah hakim sampai menggelar potong nasi tumpeng sebagai tanda syukur atas kenaikan gaji dan fasilitas yang akan mereka terima.

“Sejak awal KY lebih menitikberatkan pada besaran angka minimum. Sebab, keatasnya akan menyesuaikan dengan pangkat, golongan, masa kerja, dan sebagainya”

PP No. 94 Tahun 2012 mengatur gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, fasilitas

beritadaerah.com

T

anda tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di atas beleid (kebijaksanaan) sepuluh halaman itu dibubuhkan pada 29 Oktober 2012, disusul tanda tangan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin sehari kemudian. Beleid ini sudah bertahun-tahun ditunggu warga pengadilan, khususnya hakim.Sebab, isinya menyangkut peningkatan kesejahteraan hakim. Beleid dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun

Daftar Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dalam PP No. 94/2012 No.

Jabatan

Pengadilan Tinggi,Dilmiltama, Dilmilti

A

HAKIM TINGKAT BANDING

1

Ketua/Kepala

40.200.000

2

Wakil Ketua/Wakil Kepala

36.500.000

3

Hakim Utama/Mayjen/Laksda/ Marsda TNI

33.300.000

4

Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI

31.100.000

5

Hakim Madya Utama/Kolonel

29.100.000

6

Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel

27.200.000 Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)

4

Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika bertemu membahas soal kesejahteraan hakim di kantor Komisi Yudisial.

rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan dan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain bagi hakim.

Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Dilmil tipe A

Pengadilan Kelas IB, Dilmil tipe B

Pengadilan Kelas II

B

HAKIM TINGKAT PERTAMA

1

Ketua/Kepala

27.000.000

23.400.000

20.200.000

17.500.000

2

Wakil Ketua/Wakil Kepala

24.500.000

21.300.000

18.400.000

15.900.000

3

Hakim Utama

24.000.000

20.300.000

17.200.000

14.600.000

4

Hakim Utama Muda

22.400.000

19.000.000

16.100.000

13.600.000

5

Hakim Madya Utama/Kolonel

21.000.000

17.800.000

15.100.000

12.800.000

6

Hakim MadyaMuda/Letnan Kolonel

19.600.000

16.600.000

14.100.000

11.900.000

7

Hakim Madya Pratama/Mayor

18.300.000

15.500.000

13.100.000

11.100.000

8

Hakim Pratama Utama

17.100.000

14.500.000

12.300.000

10.400.000

9

Hakim Pratama Madya/ Kapten

16.000.000

13.500.000

11.500.000

9.700.000

10

Hakim Pratama Muda

14.900.000

12.700.000

10.700.000

9.100.000

11

Hakim Pratama

14.000.000

11.800.000

10.030.000

8.500.000


Berdasarkan kebijakan baru, gaji pokok seorang hakim golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun mencapai Rp2.064.100 per bulan. Begitu memiliki masa kerja 3-4 tahun dan golongannya sudah berubah menjadi III/b, maka seorang hakim yang memiliki gaji pokok Rp2.281.800 per bulan. Gaji pokok hakim golongan IV/e dengan masa kerja 20 tahun mencapai Rp3.858.700 per bulan. Angka-angka ini baru gaji pokok. Nilai tunjangan para ‘wakil Tuhan’ jauh lebih besar. Seorang hakim pratama yang –katakanlah—bertugas di Pengadilan Kelas II, sudah mendapatkan tunjangan sebesar

Rp8.500.000 per bulan (lihat tabel). Lain lagi pengadilan IA khusus seperti PN Jakarta Pusat. Hakim pratama di sini mendapat tunjangan per bulan Rp14 juta. Bahkan jika menjabat ketua, seorang hakim mendapat tunjangan Rp27 juta per bulan. Besaran tunjangan masing-masing akan ditentukan oleh jenjang karier (golongan), wilayah, dan kelas pengadilan. Apakah jumlah itu cukup ideal dan sesuai harapan hakim? Sunoto AM, salah seorang hakim yang ikut memperjuangkan kenaikan kesejahteraan hakim sejak April tahun lalu, mengatakan kenaikan tunjangan sudah cukup membantu ekonomi keluarga para hakim. Sedangkan gaji sebenarnya ada tuntutan dua kali lipat gaji pokok pegawai negeri sipil.“Alhamdulillah sudah mendekati,” ujarnya.

Sunoto mengapresiasi langkah Komisi Yudisial yang telah mendampingi para hakim untuk beraudiensi dengan Komisi III DPR dan sebagai inisiator terbentuknya tim kecil. Pendampingan Komisi Yudisial, sikap responsif pimpinan Mahkamah Agung, kesiapanJimly Asshiddiqie menjadi penghubung para hakim dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, back up media, dan keteguhan sejumlah hakim dalam tim audiensi menjadi faktor yang saling mendukung selama proses sebelum lahirnya PP 94/2012. Salah satu hasil kerjasama para pemangku kepentingan itu adalah besaran angka yang kemudian muncul dalam Lampiran PP 94/2012. Komisioner Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus bercerita awalnya perhitungan


5

LAPORAN UTAMA

“Gaji pokok, tunjangan hakim, dan tunjangan kemahalan dibayarkan mulai November 2012. Itu berarti PP 94/2012 langsung berlaku dan diterapkan dalam hitungan hari” Secara spesifik Komisi Yudisial sejak semula mengusulkan angka sekitar Rp 10,6 juta. Ini tidak jauh berbeda dari angka yang tertera pada PP 94/2012, dimana gaji ditambah tunjangan hakim yang mempunyai masa kerja 0 tahun mencapai Rp 10.564.100 per bulan.

Sebaliknya, surat Sekretaris Mahkamah Agung ditujukan kepada para pejabat eselon I dan ketua pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia. Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi juga mengingatkan bahwa dengan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, maka hakim tidak lagi menerima remunerasi mulai November 2012. Butuh perjuangan

Ditegaskan Jaja, sejak awal Komisi Yudisial lebih fokus pada angka minimal. “Sedari awal KY memang lebih menitikberatkan pada besaran angka minimum. Sebab, ke atasnya akan menyesuaikan dengan pangkat, golongan, masa kerja, dan sebagainya,” jelas Ketua Bidang SDM, Penelitian, dan Pengembangan Komisi Yudisial itu.

Peningkatan kesejahteraan hakim tidak datang begitu saja. Butuh perjuangan panjang dan melibatkan banyak pihak. Lahirnya PP 94/2012 tak bisa dilepaskan dari gerakan sejumlah hakim pada April 2012. Mereka mengancam melakukan mogok nasional jika pemerintah tak mempedulikan nasib para hakim.

Namun sebenarnya bukan hanya kenaikan tunjangan tersebut yang membuat para hakim pantas

Tuntutan segelintir hakim muda itu bukan tanpa dasar sebab kesejahteraan hakim dijamin

6


perjuangkan adalah nasib hakim, bukan kepentingan pribadi,” jelas Jaja Ahmad Jayus.

bersyukur. Sesuai Surat Edaran (SE) Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan No.SE-38/PB/2012, disusul Surat Sekretaris Mahkamah Agung tertanggal 4 November 2012, gaji pokok, tunjangan hakim dan tunjangan kemahalan dibayarkan mulai November 2012. Itu berarti PP 94/2012 langsung berlaku dan diterapkan dalam hitungan hari. SE Dirjen Perbendaharaan ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka pembayaran atas penyesuaian gaji pokok, tunjangan, dan tunjangan kemahalan.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ DINAL

angka gaji pokok dan tunjangan datang dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Tentu saja, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memperhatikan masukan para hakim (Sunoto dan kawan-kawan).

Penelitian Problematika Hakim sebagai basis data Komisi Yudisial dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim.

dan dilindungi Undang-Undang. “Tuntutan gerakan hakim April 2012 adalah pemenuhan hak konstitusional hakim,” kata Sunoto. Ia menunjuk antara lain Pasal 48 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

atas Undang-Undang yang menghambat peningkatan kesejahteraan hakim. Keempat, melakukan audiensi ke berbagai lembaga seperti Komisi Yudisial dan Komisi III DPR sebagai mitra kerja Mahkamah Agung.

Ada sejumlah cara yang ditempuh kelompok hakim penggagas peningkatan kesejahteraan. Pertama, membuka jaringan dengan media untuk publikasi pandangan, kegiatan, serta tuntutan. Kedua, memanfaatkan momentum kenaikan gaji PNS untuk mendorong kenaikan gaji hakim disertai ‘ancaman’ melakukan mogok sidang. Ketiga, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

Juru Bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, menjelaskan perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, khususnya di Komisi Yudisial, sudah lama berlangsung. Sejak 2006, Komisi Yudisial sudah mengidentifikasi masalah-masalah kebutuhan kesejahteraan hakim. Saat itu dibentuk sebuah tim kecil untuk melakukan kajian. Hasil kajian tim inilah yang kemudian disampaikan Komisi Yudisial kepada Presiden

Soesilo Bambang Yudhoyono pada Januari 2007. Ketika komisioner Komisi Yudisial periode 2010-2015 beraudiensi dengan Presiden, rekomendasi serupa disampaikan. Dua kali menerima masukan Komisi Yudisial, Presiden memberikan sambutan positif. Menurut Presiden, dua profesi yang kesejahteraannya harus ditingkatkan adalah hakim dan peneliti. Hal ini menunjukkan komitmen Komisi Yudisial terhadap peningkatan kesejahteraan hakim. “Dalam memperjuangkan seluruh isu terkait gaji para hakim, KY benar-benar all out dan tidak punya beban karena yang KY

Pada Maret 2012, puluhan hakim memenuhi undangan Komisi Yudisial. Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Komisi Yudisial Prof. Eman Suparman, komisioner Jaja Ahmad Jayus, dan Taufiqurrahman Syahuri, para hakim meminta agar hak-hak konstitusional mereka dipenuhi. Bukan hanya menyangkut kesejahteraan tetapi juga status sebagai pejabat negara, jaminan keamanan, dan fasilitas. Menyadari pentingnya gagasan para hakim, Komisi Yudisial mendampingi mereka menemui Komisi III DPR. Bahkan Komisi Yudisial berinisiatif mengumpulkan lembaga-lembaga negara terkait kesejahteraan hakim seperti Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan Sekretariat Negara. Dalam pertemuan ini Menteri Keuangan Agus Martowardojo memberikan respon positif dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pertemuan dua jam di Komisi Yudisial itu pula yang akhirnya menyepakati pembentukan Tim Kecil, dimana Mahkamah Agung sebagai host-nya. Tim Kecil ini harus berhadapan dengan waktu.Namun berkat kerja keras semua pihak, akhirnya Tim Kecil berhasil mendapatkan kesepakatan-kesepakatan.


7

LAPORAN UTAMA

Pekerjaan rumah Kini, PP yang dinanti-nantikan itu sudah terbit, bahkan sudah diimplementasikan.Tetapi peningkatan kesejahteraan bukan titik akhir. Perbaikan keamanan dan kesejahteraan hakim haruslah dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kinerja. Pasti ada tantangan yang akan dihadapi. Ketua Mahkamah Agung, H.M Hatta Ali, saat berbicara di depan forum Rapat Kerja Komisi Yudisial 19 Januari lalu, menyinggung korelasi antara kesejahteraan hakim yang meningkat dengan hukuman disiplin. Belum jelas bentuk pemotongan tunjangan kalau seorang hakim dijatuhkan hukuman disiplin. Pada masa sistem remunerasi, remunerasi bisa langsung dipotong oleh Kementerian Keuangan begitu hakim dijatuhi sanksi. Karena remunerasi merupakan tunjangan kinerja. Sedangkan tunjangan yang diberikan kepada hakim sesuai PP 94/2012 sifatnya tunjangan jabatan sehingga melekat secara fungsional kepada hakim. “Kemenkeu tidak mau mengurangi karena itu bukan tunjangan kinerja,” kata Hatta.

8


Hal ini menurutnya menjadi dilema bagi Mahkamah Agung. Ia khawatir hal ini menimbulkan penurunan disiplin para hakim. “Yang dulu saja masih ada yang bolos apalagi sudah jelas-jelas tidak ada pemotongan, nanti malah amburadul,” ungkap Hatta. Selain itu, Hatta khawatir ada kecemburuan dari insan pengadilan non-hakim. Mereka masih mendapatkan remunerasi, sehingga sewaktu-waktu bisa dipotong remunerasinya jika kena sanksi

disiplin.“Namun demikian dalam rangka penegakan disiplin kita akan mencari cara yang terbaik sehingga tetap kita tegakkan disiplin,” ujar Hatta Ali. Apapun hambatan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik jika semua pihak duduk bersama.Paling tidak, dengan terbitnya PP 94/2012, salah satu masalah mendasar yang dihadapi hakim yaitu pemenuhan hak-hak konstitusionalnya dalam menjalankan tugas bisa diantisipasi.

Peningkatan Kesejahteraan untuk Hakim Ad hoc

R

upanya, Pemerintah tak hanya memperhatikan kesejahteraan hakim karier. Mereka yang berstatus sebagai hakim ad hoc juga mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad hoc. Tentu saja, beleid ini menjadi kabar baik bagi hakim ad hoc yang bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Pengadilan Perikanan. Sebelumnya, hak dan fasilitas hakim ad hoc diatur secara terpisah. Perpres No. 86 Tahun 2010 mengatur hakim ad hoc Pengadilan Tipikor, Perpres No. 20 Tahun 2011 mengatur hakim ad hoc PHI, dan Perpres No. 87 Tahun 2010 untuk hakim ad hoc Pengadilan Perikanan. Setelah beleid tertanggal 10 Januari 2013 ini terbit, maka hak dan fasilitas hakim ad hoc disatukan ke dalam satu kebijakan. Dengan demikian aturan terdahulu dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan beleid terbaru, tunjangan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor tingkat pertama mencapai Rp20.500.000, tingkat banding sebesar Rp25 juta, dan tingkat kasasi Rp40 juta. Hakim ad hoc PHI tingkat pertama mendapat tunjangan sebesar Rp17.500.000, dan tingkat kasasi sebesar Rp32.500.000. Hakim ad hoc Pengadilan Perikanan memperoleh jumlah yang sama dengan perolehan hakim ad hoc PHI tingkat pertama.

Agar Hakim Merasa Nyaman

pn-bandaaceh.go.id

Dijelaskan Asep, ada 14 sampai 15 kali pertemuan Tim Kecil dalam kurun waktu April sampai Oktober 2012, dihadiri para pejabat terkait. “Disepakatilah draft PP tersebut untuk ditandatangani Presiden pada 2012,” jelas Asep Rahmat Fajar.

Dalam empat bulan terakhir pemerintah menerbitkan dua kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Hakim-hakim di wilayah yang sulit ditempuh mendapat perhatian khusus. Inilah poin-poin penting dua kebijakan tersebut. Muhammad Ilham

K

omisi Yudisial termasuk pihak yang antusias dan senang atas terbitnya Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP 94/2012), dan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad hoc (Perpres 5/2013). Tanpa banyak diketahui publik, selama ini Komisi Yudisial telah melakukan berbagai

upaya agar kesejahteraan hakim di seluruh Indonesia bisa ditingkatkan. Selain berperan dalam Tim Kecil bersama Mahkamah Agung dan sejumlah Kementerian, Komisi Yudisial langsung terjun ke pengadilan-pengadilan di daerah-daerah perbatasan dan terpencil guna mendapatkan informasi masalah-masalah yang dihadapi hakim selama bertugas. Hasil pantauan langsung

Komisi Yudisial menunjukkan masih banyak hakim hidup pas-pasan dan kondisi mereka tak mendukung kualitas pekerjaan. Berdasarkan realita itu pula selama ini Komisi Yudisial terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Menurut Jaja Ahmad Jayus, komisioner Komisi Yudisial yang menjadi anggota Tim Kecil, Komisi Yudisial bekerja all out. EDISI JANUARI - FEBRUARI 2013

9

LAPORAN UTAMA Jaminan Kesehatan

Selain upaya formal seperti pertemuan-pertemuan Tim Kecil, Komisi Yudisial juga melakukan berbagai upaya informal.

Hakim karier mendapatkan 10 jenis hak keuangan dan fasilitas. Sedangkan hakim ad hoc mendapatkan tujuh jenis hak keuangan dan fasilitas, yaitu tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan uang penghargaan. Jika dicermati lebih jauh, PP 94/2012 dan Perpres 5/2013 mengatur beberapa poin penting yang perlu dicermati. Gaji Pokok Adalah hak keuangan hakim karier yang diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karier dan masa jabatan. Besaran gaji pokok hakim sama dengan PNS. Jika ada

10


Jaminan Keamanan Dalam menjalankan tugas, keamanan adalah aspek penting bagi hakim. PP 94/2012 dan Perpres 5/2013 memberikan garansi keamanan dalam menjalankan tugas. Jaminan keamanan itu dapat berupa tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga. Petugas keamanan bukan hanya polisi tetapi juga petugas lain, yang teknisnya akan diatur Mahkamah Agung.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ ADNAN

Kerjasama Komisi Yudisial, MahkamahAgung, dan sejumlah pihak lain kini telah membuahkan hasil. Setidaknya, PP 94/2012 dan Perpres 5/2013 telah memberikan garansi lebih jelas tentang peningkatan hak keuangan dan fasilitas baik kepada hakim karier maupun hakim ad hoc. Hak keuangan tersebut pun sudah bisa dinikmati para hakim saat ini. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan No.SE-38/PB/2012 memberikan petunjuk pembayaran gaji pokok, tunjangan hakim dan tunjangan kemahalan bagi hakim karier di bawah Mahkamah Agung dihitung mulai 1 November 2012.

Baik hakim karier maupun hakim ad hoc mendapatkan jaminan kesehatan dari negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PN Nunukan termasuk salah satu wilayah pengadilan yang sulit ditempuh.

Biaya Perjalanan Dinas hakim yang gaji pokoknya lebih besar dari PNS, maka akan ada penyesuaian dalam arti tidak akan dinaikkan sampai setara dengan besaran gaji pokok PNS. Tunjangan Hakim karier mendapatkan tunjangan jabatan, hakim ad hoc mendapatkan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan. Seorang Ketua PN Kelas II mendapat tunjangan Rp17.500.000. Jumlah yang sama diterima hakim ad hoc tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Perikanan. Tunjangan tertinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi, yakni Rp40.200.000. Hakim ad hoc tingkat banding Pengadilan Tipikor memperoleh

sedikit lebih rendah, yakni 40 juta rupiah per bulan. Rumah Negara Baik hakim karier maupun hakim ad hoc sama-sama berhak menempati rumah negara. Dalam hal belum tersedia rumah negara, hakim dapat diberikan tunjangan perumahan. Fasilitas Transportasi Seperti halnya rumah negara, kepada hakim juga diberikan sarana transportasi sesuai kemampuan negara. Jika belum tersedia, maka hakim berhak mendapatkan tunjangan transportasi.

Hakim karier dan ad hoc yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas. Biaya yang ditanggung negara adalah biaya transportasi dari dan ke tempat tujuan/tugas; serta biaya penginapan, uang representasi, dan uang harian. Jenis transportasi disesuaikan dengan kondisi wilayah. Tetapi hanya biaya pengeluaran riil disertai bukti sah yang akan ditanggung negara. Kedudukan Protokol Hak ini hanya dimiliki hakim karier. Hakim karier berhak memperoleh kedudukan protokol dalam acara-acara kenegaraan dan

acara resmi, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

minimal 5 tahun, ia tidak berhak mendapatkan uang penghargaan.

Penghasilan Pensiun

Tunjangan Lain

Hakim ad hoc tidak berhak atas penghasilan pensiun. Hakim karier berhak mendapatkan pensiun, meskipun mekanismenya disesuaikan dengan aturan mengenai pensiun PNS.

Hakim karier berhak mendapatkan tunjangan lain berupa tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan ini akan sangat membantu hakim-hakim yang bertugas jauh.

Uang Penghargaan Hakim ad hoc mendapatkan hak atas uang penghargaan pada masa akhir jabatan. Nilainya dua kali besaran tunjangan. Dalam hal hakim ad hoc tidak dapat menyelesaikan masa jabatan, maka uang penghargaan diberikan berdasarkan hitungan masa kerja. Namun jika hakim ad hoc terkena sanksi administratif berat atau sanksi pidana yang diancam dengan hukuman

Berdasarkan PP 94/2012, tunjangan kemahalan didasarkan pada Zona-1, Zona-2, Zona-3, dan Zona-3 Khusus. Yang paling tinggi besaran tunjangan kemahalannya adalah Zona-3 Khusus, yakni 10 juta rupiah. Zona ini meliputi Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), dan Tahuna (Sulawesi Utara). Hakim yang bertugas di DKI Jakarta tak mendapatkan tunjangan kemahalan.

Hak keuangan dan fasilitas bagi hakim karier

Gaji Pokok Tunjangan Jabatan

Tunjangan Lain

Penghasilan Pensiun

Rumah Negara

HAKIM Kedudukan Protokol

Fasilitas Transportasi

Biaya Perjalanan Dinas

Jaminan Kesehatan Jaminan Keamanan


11

LAPORAN UTAMA

Jaja Ahmad Jayus (Ketua Bidang SDM dan Litbang KY)

Argumentasi Komisi Yudisial Berdasarkan Riset Muhammad Ilham Bagaimana detil kronologi dari mulai demo hakim hingga proses terbitnya PP No. 94/2012? Terkait dengan tuntutan yang berasal dari gerakan hakim menggugat presiden dan DPR, sebenarnya mereka sudah pernah menyampaikan keluhan terutama soal kesejahteraannya kepada Komisi Yudisial. Saat itu langsung kita respon, sekalipun respon pada momen itu berdimensi jangka panjang. Pada saat bersamaan, timbul demo hakim ke Jakarta, dengan tuntutan untuk mempercepat proses. Saya minta agar mereka sowan dulu ke Mahkamah Agung. Setelah itu para hakim ke KeMenPAN dan RB, Kemenkeu, juga DPR. Prof. Jimly Asshiddiqie juga mau ikut ke dalam pertemuan dengan agenda yang sama. Beliau minta juga didampingi Komisi Yudisial bersama teman-teman hakim. Pak Jimly membuka dan menyampaikan pandangannya, lalu beliau mempersilakan perwakilan hakim dan juga dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menyampaikan pandangan kepada KeMenPAN dan RB dengan menyatakan bahwa tuntutan para hakim mengenai pengakuan status mereka sebagai pejabat negara yang berkonsekuensi pada kesejahteraan hakim adalah hal yang perlu diperhatikan. Komisi Yudisial memiliki kewajiban selain melakukan pengawasan terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik tetapi juga mendorong mereka untuk tidak melakukan pelanggaran. Akhirnya Pak Menteri paham mengenai hal ini, sekaligus memberikan respon yang baik. Begitu juga halnya waktu ke DPR, sama-sama mendapatkan respon yang positif.

12


“Komisi Yudisial menyampaikan pandangan kepada Men-PAN dan RB dengan menyatakan bahwa tuntutan para hakim mengenai pengakuan status mereka sebagai pejabat negara yang berkonsekuensi pada kesejahteraan hakim adalah hal yang perlu diperhatikan”

Proses terus berlanjut, hingga akhirnya diadakan rapat pleno internal Komisi Yudisial, yang memutuskan bahwa Komisi Yudisial perlu mengambil inisiatif untuk mengumpulkan lembaga-lembaga terkait (MenPAN dan RB, Menkeu, Setneg, dan MA). Selanjutnya pada April 2012 berkumpullah seluruh lembaga tersebut di Komisi Yudisial, dari Kemenkeu dihadiri langsung Menteri Keuangan Agus Martowadojo, Sekretariat Negara diwakili oleh Sekretaris Menteri, dan beberapa pejabat penting lainnya dari masing-masing instansi. Setelah berdiskusi dihasilkan kesepakatan bahwa gaji hakim patut ditingkatkan, sekalipun pada awalnya terdapat perbedaan persepsi tentang

kinerja, seperti misalnya MenPAN dan RB yang menitikberatkan perhitungannya pada beban kinerja, namun setelah diberikan masukan dan pertimbangan dari berbagai sisi, MenPAN dan RB akhirnya menyadari bahwa remunerasi hakim yang disamakan dengan pegawai negeri saat ini tidak tepat. Pertemuan tersebut juga menyepakati dibentuk tim teknis untuk merumuskan formula mengatasi persoalan mengenai gaji hakim itu. Apa benar pertemuan awal berbagai instansi di Komisi Yudisial merupakan titik awal yang punya dampak besar? Pertemuan pada April 2012 di Komisi Yudisial merupakan titik awal dan momen paling penting dalam perjuangan mewujudkan PP No. 94 Tahun 2012. Sebab dari situlah pertemuan-pertemuan lanjutan mulai diadakan tim teknis untuk sesegera mungkin menyelesaikan rumusannya. Berbagai permasalahan dibahas di dalam tim teknis, termasuk soal status hakim sebagai pejabat negara, persoalan besaran gaji yang akan diterima, tunjangan kemahalan di beberapa daerah tertentu, hingga kesanggupan keuangan negara. Padahal pada awalnya saya pribadi tidak merasa akan berdampak besar seperti itu. Sebab apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah langkah yang wajar untuk dilakukan dalam merespon tuntutan para hakim. Namun setelah pertemuan

tersebut, tanggapan dari pusat kekuasaan yang selama ini dirasa pasif menjadi jauh lebih responsif, bahkan termasuk Mahkamah Agung sendiri. Siapa saja yang Bapak desak dalam upaya-upaya informal memperjuangkan isu ini? Pada satu pertemuan dengan beberapa menteri di Mahkamah Agung, saya sempat mendesak Menteri Keuangan untuk setidak-tidaknya mengucapkan angka yang pasti terkait kenaikan gaji hakim. Hal itu untuk menunjukkan komitmen yang kuat tentu saja. Saya bilang “coba Pak, tolong disebutkan angkanya”. Akhirnya Menkeu menyebutkan angka pastinya, sekalipun sebelumnya juga sempat menegur saya untuk tidak mendahului kewenangan Kementerian Keuangan. Biarlah, ditegur sekalipun itu bagian dari risiko perjuangan. Saya pribadi juga selalu berkomunikasi dengan orang-orang di Kemenkeu terutama Ibu Mariatul Aini (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan) dan Pak Widayatno (Tuada Pembinaan MA). Beberapa momen dimana Komisi Yudisial bisa dikatakan cukup “ngotot” untuk meloloskan kebijakan ini diantaranya pada saat memasukkan informasi soal kenaikan gaji hakim dalam pidato tahunan presiden. Kami mendesak Kemenkeu, pada saat penetapan angka minimum gaji hakim di pertemuan-pertemuan


13

LAPORAN UTAMA tim teknis, pada saat momen penyerahan draft ke presiden dan penandatanganannya kami terus menghubungi pihak setneg.Hingga pada proses pencairannya pada 2013 terus kami monitor pelaksanaannya dengan mengkontak Kepala Badan Urusan Administrasi MA. Terus terang dalam memperjuangkan seluruh isu terkait gaji para hakim tersebut Komisi Yudisial benar-benar all out dan tidak punya beban, karena yang diperjuangkan adalah nasib orang lain bukan kepentingan pribadi. Benarkah bahwa batasan angka minimum dalam skema kenaikan gaji hakim berasal dari usulan Komisi Yudisial? Dapat juga diinformasikan bahwa awalnya besaran angka maksimum dan minimum di dalam PP 94/2012 itu tidak muncul dari kementerian keuangan. Perhitungan tersebut justru muncul dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, hingga dilakukan rasionalitas diantara keduanya dan dicapailah besaran angka minimum yang mendekati besaran yang diajukan Komisi Yudisial yakni kurang lebih sebesar Rp 10,6 juta. Akhirnya realisasi di dalam PP 94/2012, untuk hakim pratama dengan masa kerja 0 tahun di Pengadilan kelas II menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp10.564.100. Sedari awal

14


Komisi Yudisial memang lebih menitikberatkan pada besaran angka minimum, sebab untuk ke atasnya akan menyesuaikan dengan pangkat, golongan, masa kerja, dan sebagainya.

“Komisi Yudisial meyakini untuk mengurangi tindak pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, salah satu solusinya adalah memperbaiki kesejahteraan” Apakah Komisi Yudisial benar-benar all out dan tidak punya beban pada waktu “teriak” soal angka? Komisi Yudisial meyakini untuk mengurangi tindak pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, salah satu solusinya adalah memperbaiki kesejahteraan.Sekalipun ada pihak yang beranggapan bahwa itu tidak berkorelasi, Komisi Yudisial tetap yakin bahwa perbaikan kesejahteraan setidak-tidaknya memiliki pengaruh yang signifikan. Sebab antara kinerja yang baik dengan kebutuhan punya hubungan linier. Kebutuhan yang telah tercukupi dengan baik akan berdampak peningkatan

kinerja. Maka jika sudah dipenuhi kebutuhannya, kita bisa menuntut para hakim untuk bekerja lebih baik. Selain itu Komisi Yudisial bisa berbicara banyak mengenai persoalan gaji hakim ini karena kita juga telah siap dengan beberapa modal yang ada. Komisi Yudisial mendasarkan argumentasinya berdasarkan riset dan data. Seperti misalnya pada saat diminta menjadi saksi di judicial review UU Kekuasaan Kehakiman di MK, saya menggunakan hasil penelitian problematika hakim dan peradilan yang dilakukan Komisi Yudisial sebagai bahan utama argumentasi saya.

Sunoto (Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang)

Harus Disyukuri dengan Menjadi Hakim yang Lebih Profesional, Jujur dan Adil Dinal Fedrian

Apa dasar penamaan PP tentang hak keuangan dan fasilitas hakim? Alasan diberikannya nama peraturan pemerintah tentang hak keuangan dan fasilitas hakim terhadap PP 94/2012, hal itu karena masalah utama yang ada bukan soal tidak diakuinya hakim sebagai pejabat negara. Pengakuan hakim sebagai pejabat negara sudah ada di beberapa Undang-Undang, sementara yang belum ada adalah operasionalisasi dari status tersebut. Sehingga PP 94/2012 mengatur hal yang lebih teknis yakni terkait dengan keuangan dan fasilitas yang akan diterima hakim layaknya sebagai pejabat negara.

Sunoto (Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang)

Bisa diceritakan kembali Pak tuntutan para hakim tahun lalu itu secara spesifik apa saja? Tuntutan gerakan hakim pada April 2012 adalah pemenuhan hak-hak konstitusional hakim meliputi kedudukan protokoler hakim, gaji pokok dan tunjangan hakim yang layak, rumah jabatan, jaminan kesehatan, sarana transportasi, jaminan keamanan, biaya dinas , dan uang pensiun

Usaha apa saja yang dilakukan untuk mengawal tuntutan ini betul-betul dibahas?

Siapa yang patut diapresiasi setelah terbitnya PP No 94 Tahun 2012?

Para hakim membuka link dengan rekan-rekan media, melalui artikel-artikel, pengiriman foto, membuka komunikasi melalui jejaring sosial, menceritakan tentang kondisi dan keadaan hakim di lapangan yang memprihatinkan. Hakim juga melakukan judicial review terhadap UU yang mengatur hak-hak konstitusional hakim ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga melakukan langkah elegan dengan beraudiensi ke beberapa lembaga terkait yaitu MA, KY, Komisi III DPR, MenPAN & RB.

Pendapat saya pribadi, yang patut diapresiasi adalah Komisi Yudisial karena telah mendampingi para hakim beraudiensi ke Komisi III DPR dan sebagai inisiator terbentuknya tim kecil. Kedua, pimpinan MA karena sebagai koordinator tim kecil. Ketiga, Prof. Jimly Asshiddiqie karena sebagai penghubung para hakim tim audiensi dengan pihak eksekutif (pertemuan audiensi di Kementerian PAN & RB). Keempat, rekan-rekan media dan kelima para hakim tim audiensi 9 dan 10 April 2012.

Selain langkah-langkah formal, langkah informal yang dilakukan apa saja? Terutama saat tim kecil mulai bekerja?

Ada hal kecil dan unik yang dilakukan sebagai wujud syukur?

Setelah terbentuknya tim kecil para hakim hanya menunggu, karena segala bentuk usaha pemenuhan hak-hak konstitusional hakim telah di upayakan oleh tim kecil.

Ada acara pemotongan tumpeng dan makan bersama, memberikan santunan pada anak yatim, dan lain sebagainya. Yang lebih penting adalah bersyukur dengan menjadi hakim yang lebih profesional, jujur dan adil.


15

GAGASAN

Mengadili Hakim

Sekelumit Refleksi tentang Kinerja Hakim

S

yang dilakukan oleh pengadilan). Berbicara pengadilan, maka maksudnya adalah hakim.

alah satu doktrin yang berlaku di peradilan adalah putusan hakim dianggap tidak berbeda dengan putusan Tuhan (Judicium dei). Hal ini disebabkan realita bahwa putusan hakim pada skala tertentu juga mengandung penyiksaan, merampas kebebasan seseorang, dan bahkan merampas jiwa. Padahal, hakikatnya tindakan tersebut adalah kompetensi Tuhan. Doktrin ini telah diakomodasi dalam tradisi dunia peradilan kita dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dicantumkan pada setiap kepala putusan hakim. Mengingat realitas kedudukan hakim tersebut itulah mengapa dimanapun di dunia ini, tidak ada aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang memberikan peluang untuk mengadili hakim ketika menjalankan fungsi peradilan. Di Pakistan terdapat penegasan yang menyatakan no judge is liable in civil action for anything done in good faith (tidak seorang pun hakim dapat dituntut pertanggungjawaban perdata atas tindakan yang dilakukannya dengan iktikad baik).

16


H. Asmu’i Syarkowi (Hakim PA Banyuwangi) Di Amerika Serikat sebuah negara yang penegakan hukumnya menjadi kiblat dunia, hakim juga memiliki kekebalan terhadap tuntutan ganti rugi. Bahkan, terhadap iktikad tidak baik (bad faith) sekalipun. Di negeri yang berjuluk The Uncle Sam itu hakim mempunyai kedudukan sangat kuat. Dia tidak hanya berwenang menyensor undang-undang di negara-negara bagian, tetapi juga bebas (namun teratur dan terukur), untuk melakukan interpretasi-interpretasi. Maka tidak heran jika di negara, yang juga berjuluk polisi dunia ini, terdapat pameo law is what the court do (hukum adalah apa

Bagaimana di negara kita? Setidaknya sampai awal reformasi hakim juga diberikan kedudukan yang luar biasa terhormat. Secara konstitusional, hakim bukan hanya diberi kebebasan bertindak tidak demokratis, tetapi juga memiliki hak imunitas yang total (total personal immunity right). Hak imunitas tersebut merupakan konsekuensi dari eksistensi kebebasan kekuasaan kehakiman itu. Penjabarannya antara lain sebagai berikut: a. Salah atau benar suatu putusan yang dijatuhkan hakim, harus dianggap benar dan adil apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. Hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan. Secara gamblang imunitas hakim tersebut telah dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1976. Dalam SEMA ini dinyatakan,

pertanggungjawaban berdasar Pasal 1365 KUH Perdata atas kesalahan hakim melaksanakan peradilan, tidak dapat dituntut secara perdata. Meskipun hal itu tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dari pendekatan ilmu hukum, pada dasarnya dan pada umumnya, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tidak dapat diterapkan terhadap hakim walaupun ia salah melaksanakan tugas peradilan. Ketentuan dalam SEMA tersebut, sekali lagi, perlu mendapat tambahan penjelasan, yaitu: “selama hakim mengadili menurut hukum” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 dan/ atau dengan iktikad baik, steril dari motif-motif yang bersifat pragmatis, seperti tindakan memperkaya diri dengan mempermainkan kasus. Dalam rangka menghormati kedudukan penting dan kehormatan hakim, undang-undang memberikan juga keistimewaan yuridis. Semua hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, atau c. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan

terhadap keamanan negara. (Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009) Persoalannya, apakah dengan demikian masyarakat lantas dikesampingkan hak-haknya untuk tetap memperoleh keadilan? Atau, bagaimana cara ‘melawan putusan’ hakim yang dianggap tidak adil atau bahkan sewenang-wenang?

“Ternyata, ada hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk ditempuh oleh siapapun yang merasa dianiaya oleh putusan hakim” Ternyata, ada hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk ditempuh oleh siapapun yang merasa dianiaya oleh putusan hakim. Hak tersebut adalah menempuh upaya hukum. Ada cara lain sebenarnya yang lebih bisa dimanfaatkan masyarakat yaitu melaporkan oknum hakim tertentu kepada atasannya. Pimpinan akan menindaklanjuti dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Pengawasan yang oleh Mahkamah Agung telah dicanangkan penggalakannya sejak tahun 2006 itu, sebenarnya

kini semakin memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kontrol. Tidak hanya kepada kinerja hakim, tetapi juga kinerja peradilan secara menyeluruh. Malahan saat ini pengawasan itu berlapis. Tidak hanya oleh institusi yang mengindukinya (baca: Mahkamah Agung), tetapi juga Komisi Yudisial (KY ), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat luas, termasuk media dapat melaporkan apapun yang dirasa menyimpang kepada institusi-institusi tersebut. Kalau dulu dengan alasan independensi dan imunitas, bisa saja sang pengadil ini tetap tidur nyenyak. Tetapi, sekarang hakim harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara sosial maupun secara institusional. Apabila ada hakim yang melakukan pelanggaran pedoman perilaku hakim atau bahkan perbuatan pidana, sang ‘Wakil Tuhan’ ini mestinya mendapat hukuman lebih dibanding warga negara biasa. ‘Ganjaran istimewa’ tersebut memang perlu diberikan mengingat hakim adalah sosok manusia yang dianggap tahu tentang hukum. Seorang yang tahu hukum sangat tidak pantas melanggar hukum. Tuhan pun lebih marah apabila ada orang alim melakukan dosa ketimbang orang awam. Ibnu Ruslan, dalam Al-Zubad, mengatakan: “Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa lebih dulu sebelum para penyembah berhala”. Bukankah begitu?


17

GAGASAN

Ketika Sains Masuk Ke Kognisi Hakim P

enolakan Mahkamah Agung terhadap rekomendasi Komisi Yudisial agar hakim kasus Antasari Azhar dijatuhi sanksi non-palu selama enam bulan, merupakan jalan buntu yang nyata dalam relasi antarkedua lembaga. Dalam penilaian Komisi Yudisial, hakim yang menyidangkan kasus Antasari telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim butir 10.4 yakni mengabaikan fakta penting di persidangan. Barang bukti vital dimaksud adalah pertimbangan ahli forensik, dr. Mun’im Idries, dan baju korban yang tidak bisa dihadirkan ke persidangan. Bagi saya, ketegangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam kasus di atas berkutat pada seberapa jauh hakim siap dan mampu menerima masuknya ilmu pengetahuan non-hukum ke dalam persidangan. Begitu pentingnya justifikasi sains bagi keputusan yang hakim hasilkan, sehingga Mitchell (2010) mengajukan efficacy norm sebagai salah satu pendekatan untuk menakar mutu putusan hakim.

18


Reza Indragiri Amriel (Dosen Psikologi Forensik) Dengan efficacy norm, pertimbangan-pertimbangan hakim diukur kesesuaiannya dengan temuan ilmuwan. Semakin banyak hasil kajian sains yang dipakai sebagai penopang putusan, betapapun hakim tidak mencantumkan nama si ilmuwan dalam naskah putusannya, semakin berkualitas pula keputusan hakim. Anggapan bahwa hakim cenderung resisten terhadap bukti-bukti yang bersumber dari kajian ilmu pengetahuan non-hukum, sebenarnya juga menjadi temuan banyak riset. Sejak di bangku kuliah, fakultas hukum belum secara proporsional memasukkan studi non-hukum

ke dalam kurikulumnya. Ini membuat para mahasiswa hukum kurang terlatih untuk merespons temuan-temuan sains secara tepat. Akibatnya, saat berhadapan dengan bukti ilmiah non-hukum yang dihadirkan di persidangan, dapat terjadi bias dalam respons hakim. Hakim tidak mencermati aspek substansi dan metodologi bukti ilmiah non-hukum tersebut, melainkan menyikapinya sesuai dengan kesan hakim terhadap saksi ahli itu sendiri. Kurang memadainya muatan sains terlihat kian nyata pada pendidikan calon hakim dan jenjang pendidikan kehakiman lanjutan. Lembaga diklat kehakiman lebih menekankan siswa didik menguasai norma-norma legal terkini daripada memutakhirkan perbendaharaan pengetahuan dengan hasil-hasil penelitian dari dunia sains. Berlanjut ke masa kerja, lingkungan yudisial memberikan pengaruh khas terhadap individu-individu yang bekerja sebagai hakim. Keputusan yudisial bersifat tunggal, mutlak, dan menetap, sebelum bisa saja dianulir oleh hakim pada jenjang peradilan yang lebih tinggi.

“Semakin banyak hasil kajian sains yang dipakai sebagai penopang putusan, semakin berkualitas pula keputusan hakim” Kontras, dalam sains, kebenaran bersifat relatif dan sementara. Meskipun hakim diperkenankan memiliki pendapat yang berbeda dengan anggota-anggota majelis hakim lainnya, namun apresiasi lembaga yudisial dan masyarakat terhadap putusan yang memuat dissenting opinion akan berbeda dengan respons terhadap beberapa ilmuwan yang berbeda pendapat satu sama lain. Perbedaan pendapat antarhakim justru ditafsirkan sebagai wujud tidak bulat utuhnya putusan. Karena ‘tidak sempurna’, derajat kepercayaan publik terhadap hakim akan menurun. Ketika hakim mempersilakan para pihak memasukkan sains sebagai materi perdebatan (dengan menghadirkan hasil pemeriksaan ahli, misalnya), maka hakim harus memasukkan muatan-muatan non-hukum ke dalam kognisinya. Persoalannya, karena muatan-muatan sains tersebut menambah kerja kognitif hakim, padahal kapasitas kognitif hakim terbatas, maka hakim berpeluang mengalami keletihan kognitif yang bermuara pada gagalnya proses pembuatan keputusan secara tepat (decision fatigue).

Sebaliknya, andaikan tidak ada satu pihak pun yang mengajukan sains ke muka persidangan, atau apabila hakim menolak kontribusi sains terhadap persidangan, maka hampir dapat dipastikan bahwa proses pembuatan keputusan akan semata-mata berlandaskan pada struktur pengetahuan yang telah hakim miliki sebelumnya serta teori awam (commonsense background theory) yang dominan pada masanya (Ellsworth, 2005). Dengan pola kerja seperti itu, Ellsworth (2005) memandang lumrah apabila hakim menjadi cenderung menghasilkan keputusan yang konvensional ataupun ortodoks atas perkara yang disidangkannya. Kendala berikutnya muncul ketika hakim akan mengintegrasikan hasil-hasil kajian sains ke dalam putusannya. Karena uji ulang atas temuan empiris merupakan kelaziman di lingkungan sains, maka simpulan empiris yang diperoleh pada waktu tertentu dapat terevisi oleh kebenaran empiris yang didapat pada waktu berikutnya. Modifikasi ilmiah sedemikian rupa, jika dibawa ke lingkungan yudisial, akan menciptakan prakondisi bagi hakim untuk lebih mempraktikkan rule making ketimbang rule following. Dengan ‘berani’ melakukan rule making, itu artinya hakim dituntut memiliki pemahaman dan kemampuan ‘setara ilmuwan’ untuk menjustifikasi putusannya dengan bukti-bukti sains pula.

Dibutuhkan studi sistematis guna menjawab seberapa jauh kesiapan dan kemampuan hakim-hakim di Indonesia dalam menyikapi sumbangan sains (disiplin non-hukum) terhadap proses persidangan. Pastinya, semakin kuat watak para hakim sebagai individu pembelajar, semakin tinggi pula penerimaan dan apresiasi mereka terhadap peran positif yang dapat sains berikan bagi keputusan yudisial. Untuk merealisasikan sosok hakim sebagai individu pembelajar, kurikulum sarjana hukum dan program pendidikan hakim perlu lebih intensif mempertajam daya nalar para peserta didik dengan mata pelajaran statistika, metode penelitian sains, dan filsafat. Di samping memperkenalkan mereka dengan dunia sains non-hukum, tentunya. Dalam perkara apapun, hakim-hakim yang tidak berwawasan serta tidak hirau pada keberadaan berbagai disiplin ilmu non-hukum, jelas tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai jubah “kewenangan yang tidak boleh diintervensi siapapun” dikenakan sebagai selubung atas keengganan hakim untuk terus-menerus belajar serta tanggap terhadap bersandingnya sains dan hukum. Dengan kata lain, perlu ada penindakan serius bagi hakim siapapun dia dan apapun kasusnya yang tidak menunjukkan kesungguhan untuk terus menerapkan temuan-temuan sains sebagai dasar keputusannya.


19

POTRET

Pengadilan Negeri Kota Madiun

Merawat Kebersihan Demi Kenyamanan Dinal Fedrian

Citra gedung pengadilan yang angkuh, kurang terawat, kurang bersih, dan menakutkan tak ingin dilekatkan pada Pengadilan Negeri Kota Madiun (PN Kota Madiun). Oleh sebab itu PN Kota Madiun berusaha menciptakan suasana yang bersih dan nyaman bagi pihak yang berperkara maupun para pengunjung. 20


“Ketika saya diamanati jabatan menjadi Ketua PN di sini, saya memegang prinsip bahwa pengadilan bukan tempat untuk ditakuti,” ujarnya saat diwawancarai pada September 2012. Prinsip yang dipegang alumnus S1 FHUI tahun 1984 itu dilandasi pemikiran bahwa sesama manusia harus saling menghormati. Walaupun pengadilan identik dengan proses hukum terhadap orang-orang yang berbuat kriminal, Sutriadi berpandangan mereka tetap harus dihormati. “Terdakwa kan belum tentu salah”, ujarnya. Selain urusan menyapu dan mengepel, menjaga kebersihan di PN Kota Madiun diterapkan dengan melaksanakan aturan area bebas rokok. Aturan ini berlaku bagi siapa saja termasuk para hakim dan pegawai pengadilan. Sutriadi mengaku sudah mengeluarkan instruksi untuk berani menegur siapa saja yang ketahuan merokok di area gedung pengadilan. “Ini

kan untuk kesehatan. Kalau mau merokok di luar saja, tidak di dalam area gedung ini,” tuturnya. Selain kebersihan, usaha untuk membuat masyarakat nyaman berurusan di PN Kota Madiun adalah keramahan dalam memberikan pelayanan. Sebagai ketua, Sutriadi menghimbau kepada seluruh jajaran pengadilan untuk memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Tekad Sutriadi sebenarnya sederhana. “Jangan sampai nanti yang mengunjungi tahanan atau mengunjungi sidang itu tidak betah,” ucapnya.

pecelnya ini mempunyai wilayah hukum terdiri dari tiga kecamatan yaitu Taman, Kartoharjo, dan Manguharjo. Jumlah total penduduk di tiga kecamatan ini sebesar 202.812 orang. Jumlah penduduk yang masuk wilayah hukum PN Kota Madiun tergolong sedikit. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah perkara yang masuk dan ditangani PN Kota Madiun. Di tahun 2012 secara total PN Kota Madiun menerima 299 perkara pidana, 30 perkara perdata gugatan, dan 254 perkara perdata permohonan. Untuk

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ IDINAL


L

angkah yang dilakukan guna menjaga citra positif pengadilan itu dimulai dengan kebersihan. Sutriadi Yahya, Ketua PN, sangat perhatian terhadap masalah ini. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, demikian menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Ia berusaha mewanti-wanti semua jajaran di PN Kota Madiun untuk menjaga kebersihan. Ia meyakini dengan kebersihan yang terjaga, masyarakat akan merasa nyaman berurusan di pengadilan.

PN Kota Madiun melarang keras siapapun termasuk hakim dan pegawai pengadilan merokok di areal kantor PN.

Pengadilan Negeri Kota Madiun berstatus kelas IB. Jumlah hakim seluruhnya tujuh orang termasuk dengan ketua dan wakil ketua. Adapun jumlah keseluruhan pegawai ditambah jumlah hakim adalah 54 orang. Pengadilan di kota yang terkenal dengan

perkara pidana, jenis perkara yang menonjol adalah judi togel. Dengan perbandingan antara luas wilayah hukum, jumlah perkara yang masuk dan personel hakim serta pegawai yang dimiliki, Sutriadi mengakui beban


21

POTRET

Tabel Penanganan Perkara di PN Kota Madiun Tahun 2012

teknologi informasi.

Jenis Perkara

1

Pidana

46

299

321

24

93,04

2

Perdata Gugatan

17

30

39

8

82,97

3

Perdata Permohonan

2

254

243

12

94,92

kerja di PN Kota Madiun tidak berat. Hal ini dapat terlihat dari tingkat penyelesaian perkara yang masuk. Sebagai contoh, sebanyak 299 perkara pidana yang masuk di 2012, termasuk di dalamnya 46 perkara sisa 2011, berhasil diputus sebanyak 321 perkara (93,04%). Dalam proses penanganan perkara jumlah hakim yang ada dibagi ke dalam tiga majelis. Kapasitas hakim Berdasarkan latar belakang pendidikannya, baru dua hakim di PN Kota Madiun yang tamat S2. Salah satunya, sang ketua, Sutriadi Yahya yang lulusan magister hukum Universitas Negeri Surakarta. Seorang hakim lain yang telah tamat S2 bernama Agus Akhyudi. Sisa lima orang hakim sampai saat ini masih bergelar sarjana hukum. Namun demikian, mereka tengah berusaha menempuh pendidikan magister. Arif Budi Cahyono contohnya. Hakim kelahiran tahun 1970 ini sedang menyelesaikan tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pendidikan

22


Perkara Masuk

Perkara Putus

Sisa Perkara 2012

Persentase penanganan perkara

pascasarjana telah ditempuh Arif seIama dua tahun dengan konsentrasi di bidang hukum bisnis. “Biasanya kalau hakim bertugas di Jawa mesti akan menempuh pendidikan lagi. Karena kalau bertugas di luar Jawa akan susah,” demikian ucapan lirih yang dilontarkan Sutriadi. Menempuh pendidikan lanjutan bagi seorang hakim memang bukan hal mudah. Beban biaya dan jarak dari tempat kerja ke kampus terutama bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil menjadi hambatan utama. Guna meningkatkan kapasitas hakim, pendidikan formal lanjutan memang bukan satu-satunya jalan. Ada kegiatan lain semisal bimbingan teknis. Menurut Sutriadi bimbingan semacam itu merupakan program dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Dalam kegiatan itu para hakim diberikan berbagai macam materi termasuk sosialisasi kasus-kasus hukum terbaru. Komisi Yudisial juga punya program yang ditujukan untuk meningkatkan

kapasitas hakim bernama lokakarya peningkatan kapasitas hakim. Sayangnya, menurut pengakuan Sutriadi, para hakim di pengadilannya belum pernah ada yang berkesempatan mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap Komisi Yudisial dapat mengikutsertakan korps hakim kota Madiun dalam program peningkatan kapasitas hakim itu. Kelemahan teknologi informasi Apabila urusan kebersihan dapat digadang sebagai keunggulan PN Kota Madiun, tidak demikian dengan aspek teknologi informasi. Bidang ini masih menjadi kelemahan. Arif Budi Cahyono menuturkan, PN Kota Madiun tidak mempunyai tenaga yang ahli di bidang itu. “Kita hanya mengandalkan dari teman-teman yang bisa. Tetapi itu belum maksimal. Dananya juga tidak ada untuk IT. Sebenarnya kalau ada dananya kita bisa mengundang ahli IT ke sini,” kata Arif. Ucapan itu juga diamini Sutriadi. Ia berharap pengadilannya mendapatkan perlengkapan dan tenaga ahli untuk mengembangkan aspek

Akibat dari kelemahan ini, layanan layar informasi dan situs resmi PN Kota Madiun seperti hampa informasi. Wakil Ketua PN, Bhaskara Praba secara jujur mengakui layar informasi pengadilannya kurang optimal beroperasi. Sutriadi mencontohkan ketika ada pihak yang membutuhkan tampilan di layar informasi, terpaksa harus memanggil pegawai yang dapat mengoperasikannya. Kekurangan sarana teknologi informasi juga dirasakan dari jumlah komputer maupun laptop yang dimiliki. PN Kota Madiun sesungguhnya membutuhkan 30 unit komputer dan masing-masing 1 laptop untuk panitera pengganti yang berjumlah 14 orang. Kondisi saat ini, komputer yang tersedia baru 14 unit ditambah 2 unit laptop. Keterbatasan peralatan ini disebutkan dengan jelas dalam dokumen Peta Daerah Hukum PN Kota Madiun. Masalah teknologi informasi bukan satu-satunya yang dirasakan. Persoalan klasik seperti kurang layaknya kondisi rumah dinas juga masih mencantol. Namun jumlahnya tidak banyak. Dari dokumen Peta Daerah Hukum PN Kota Madiun, disebutkan terdapat 13 rumah dinas yang dimiliki pengadilan ini. Hampir semua bangunan tersebut dilaporkan dalam kondisi baik, hanya tiga rumah yang kondisinya rusak berat. “Rumah dinas sebenarnya


No

Sisa Perkara 2011

Suasana persidangan di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

memang sudah cukup. Hanya saja sudah dua tahun ini belum ada anggaran untuk memperbaiki rumah dinas,” kata Ketua PN. Rumah dinas yang layak kondisinya pun tidak lepas dari jasa para hakim di sana. Menurut pengakuan, rata-rata seorang hakim mengeluarkan biaya 10 juta rupiah untuk proses renovasi rumah dinas yang ditempatinya. “Rata-rata perbaiki dulu baru masuk. Karena kan anggaran tidak ada,” timpal Sutriadi lagi.

penjajahan Belanda.

Secara umum untuk kondisi fisik, bangunan pengadilan ini memang cukup layak. PN Kota Madiun memiliki empat ruang sidang, satu diantaranya ruang sidang anak. Ruang tahanan terdapat tiga, untuk pria, perempuan, dan anak. Kantor PN Kota Madiun mulai dibangun pada tahun 1920 di zaman

Per 10 Desember 2012, Sutriadi telah dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Pontianak. Posisinya sekarang digantikan oleh Bhaskara. Namun semangat yang dia usung selama ini untuk merawat kebersihan gedung PN Kota Madiun semoga selalu terjaga.

Bangunan tersebut telah mengalami empat kali renovasi masing-masing pada tahun 1973, 1984, 1991, dan 2009. Menilik sejarahnya, wilayah hukum PN Kota Madiun dahulunya meliputi Kota dan Kabupaten Madiun. Seiring pemekaran wilayah pada 1985, wilayah hukum PN Kota Madiun akhirnya hanya untuk Kota Madiun yang terdiri dari tiga kecamatan.


23

LAPORAN KHUSUS

“WAKIL TUHAN” Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang salah satu kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR. Selama 2012 Komisi Yudisial dua kali melakukan seleksi calon hakim agung (seleksi CHA) dan mengajukannya ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan

Pada seleksi periode I 2012, sebanyak 111 CHA mendaftarkan diri. Dari jumlah itu, Komisi Yudisial meloloskan 86 CHA dalam tahap verifikasi administrasi, dengan perincian 62 calon dari jalur karier dan 24 non karier. Dalam perkembangannya, lima orang calon kemudian mengundurkan diri.

Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan Mahkamah Agung yang meminta dua hakim pidana, dua hakim perdata, dan satu hakim militer pada SCHA periode I 2012. Selanjutnya, mereka mengikuti tahapan rangkaian seleksi lanjutan yang terdiri dari investigasi rekam jejak, klarifikasi, tes kepribadian, pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara terakhir.

M. Purwadi

Sosialisasi dan penjaringan seleksi Calon Hakim Agung 2012.

Mereka yang lolos verifikasi administrasi kemudian mengikuti tahap II SCHA, yakni penulisan karya ilmiah di tempat dan tes penyelesaian kasus hukum. Dari 86 kandidat, hanya 45 calon yang berhasil lolos dengan perincian, 35 orang dari hakim karier dan 10 lainnya non karier. Jika ditelisik lebih dalam, 45 calon yang lolos, sebanyak 20 orang berlatar

24


Namun, Komisi III DPR yang berwenang melakukan uji kepatutan dan kelayakan menolak memulai proses itu. Mereka berpendapat 12 CHA hasil seleksi Komisi Yudisial dianggap tidak memenuhi kuota, yakni 15 calon yang kemudian dipilih 5 orang untuk menjadi hakim agung. Komisi III DPR meminta kuota yang dibutuhkan terpenuhi.

belakang pidana dan 25 orang ahli perdata.

Selanjutnya, pada semester kedua 2012 Komisi Yudisial kembali melakukan proses seleksi CHA. Seleksi pada periode ini dilakukan guna memenuhi kekosongan empat hakim agung, ditambah untuk menambah kekurangan satu CHA pada seleksi sebelumnya. Pada tahap pendaftaran, Komisi Yudisial berhasil menjaring 119 calon. Selanjutnya, sebanyak 81 kandidat diyatakan lolos seleksi administratif. MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ DINAL

Jejak Langkah Memilih

S

elama dua kali melakukan pendaftaran seleksi CHA, Komisi Yudisial telah mendapatkan 111 pendaftar dalam seleksi periode I 2012 dan 119 pendaftar di periode II 2012.

Akhirnya usai SCHA periode I 2012 digelar, Komisi Yudisial hanya meloloskan 12 nama yang selanjutnya diserahkan ke DPR. SCHA pada periode I 2012 diselenggarakan untuk menggantikan lima hakim agung yang memasuki masa pensiun, yakni Harifin A Tumpa, Mieke Komar, Atja Sondjaja, R. Imam Harjadi, dan Dirwoto.

Dari 81 CHA yang lolos ini, 59 berasal dari hakim karier dan 22 lainnya non karier. Calon yang memiliki kualifikasi perdata sebanyak 26 orang, perinciannya dari karier 19 orang dan 7 non karier, pidana sebanyak 44 orang yang berasal dari karier 32 orang dan 12 non karier, sedangkan dari TUN (Tata Usaha Negara) berjumlah 11 yakni 8 orang dari karier dan 3 non karier. Selanjutnya, mereka harus menjalani seleksi kualitas, yang terdiri dari penilaian karya profesi, pembuatan makalah di tempat dan penyelesaian kasus hukum. Pada tahap ini terdapat 3 CHA yang mengundurkan diri


25

LAPORAN KHUSUS sehingga jumlah total CHA yang ikut tes tahap II ini 78 orang. Setelah dilakukan penilaian, 42 orang dinyatakan lulus. Selanjutnya, pada tahap III, Komisi Yudisial hanya meloloskan 19 calon dari rangkaian tes berupa klarifikasi rekam jejak, pemeriksaan kesehatan, profile assessment dan pembekalan. Mereka yang lulus kemudian mengikuti tahap akhir seleksi yaitu wawancara terbuka. Hasilnya, Komisi Yudisial hanya meloloskan 12 nama, yang dianggap layak mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada seleksi CHA periode II 2012.

memungkinkan dari segi kualitas dan integritas. “Jadi katakanlah, kalau kualitasnya di bawah standar dan kita paksakan masuk, nanti akan merusak negara dan itu tanggung jawab Komisi Yudisial,” papar Taufiq.

Perbedaan lainnya, dalam seleksi tahap I dan II, sudah ada sistem spesialisasi. “Kalau dia spesialisasi pidana akan dikelompokkan pidana. Dia akan diberi soal-soal pidana. Ada dua soal untuk dipilih,” Kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri.

Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman mengaku tidak ingin kecolongan meloloskan calon hakim agung yang tidak berintegritas. “Dalam memutuskan mereka lulus atau tidak faktor integritas jadi pertimbangan utama agar kami jangan sampai kecolongan dan tertipu,” ungkap Eman.

Dalam dua kali pelaksanaan seleksi CHA di tahun 2012, Komisi Yudisial tidak memaksakan kuota jika memang tidak

penilaian. Tim Komisi Yudisial sudah melakukan investigasi dengan mendatangi kota-kota asal para calon hakim agung. Mereka mengumpulkan informasi dari masyarakat, media, atau sumber lainnya tentang calon hakim agung tersebut. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 nama CHA yang diusulkan Komisi Yudisial selama 2012, dilakukan Komisi III DPR pada Rabu (23/01) dan terpilihlah delapan orang menjadi hakim agung melalui mekanisme pemilihan (voting). Sebanyak 56 anggota komisi hukum DPR itu memberikan hak suaranya. Seperti sudah diduga sebelumnya, salah satu CHA, Daming Sunusi akhirnya tidak terpilih. Dia bahkan tidak memperoleh satu suara pun. Saat uji kepatutan dan kelayakan ia mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Komisi Yudisial sebelumnya mengantongi data-data calon hakim agung untuk dijadikan

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ JAYA

Dalam seleksi CHA periode I dan II 2012, ada beberapa perbedaan

dengan seleksi sebelumnya. Seleksi kali ini, para kandidat dituntut menulis karya ilmiah di tempat yang bertujuan mengukur pemikirannya. Ada empat tema yang diberikan Komisi Yudisial dan sifatnya rahasia.

Soal ujian penulisan makalah di tempat seleksi Calon Hakim Agung 2012.

26


Dimintai tanggapannya mengenai hukuman mati untuk pemerkosa, ia menjawab sambil bercanda bahwa hal itu perlu dipikirkan karena yang memperkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Candaan itu ternyata membuat geram masyarakat. Desakan yang begitu kuat dari masyarakat akhirnya berpengaruh terhadap perolehan suaranya saat pemilihan. Delapan hakim agung terpilih berdasarkan suara terbanyak adalah Hamdi (Hakim Tinggi PT Yogyakarta) mendapatkan 54 Suara, H. M. Syarifuddin (Kepala Badan Pengawasan MA)

mendapatkan 54 Suara, I Gusti Agung Sumanatha (Kapusdiklat Teknis Peradilan MA) 52 Suara, dan Irfan Fachruddin (Hakim Tinggi PT TUN Jakarta) 48 Suara. Selanjutnya, Margono (Hakim Tinggi PT Makassar) mendapatkan 47 Suara, Mayjen TNI Burhan Dahlan (Ketua Pengadilan Tinggi Militer Utama) 43 suara, Desnayeti (Hakim Tinggi PT Padang) 25 suara, dan Yakup Ginting (Hakim Tinggi PT Makassar) mendapatkan 23 suara. Calon hakim agung didominasi wajah lama Mayoritas pendaftar seleksi CHA baik pada periode I maupun II 2012, didominasi wajah-wajah lama. “Alasan kami terima yang itu-itu saja karena memang mereka yang mendaftar itu dicalonkan oleh Mahkamah Agung. Bukan Komisi Yudisial yang menunjuk orang-orang itu. Entah mereka yang mencalonkan diri ke MA atau MA sendiri yang mencalonkan,”ujar Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman. Taufiqurrahman Syahuri mengaku sudah menetapkan persyaratan baru seperti tertuang dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung. Persyaratan yang dimaksud menyangkut keikutsertaan seleksi calon hakim agung dibatasi maksimal dua kali

berturut-turut. Artinya, jika peserta pernah dua kali gagal berturut-turut dalam seleksi sebelumya tidak diperkenankan mendaftar kembali. Tetapi, diperbolehkan mendaftar dalam seleksi periode berikutnya dan seterusnya. “Untuk seleksi kali ini (semester I 2013-red), peserta yang boleh mendaftar tidak pernah dua kali gagal berturut-turut, tetapi masih diberi kesempatan ikut seleksi pada periode kedua 2013 sebagai masa jeda untuk menata diri. Kalau dibatasi mutlak kita khawatir melanggar HAM,” kata Taufiq. Kendati ada persyaratan baru, pihaknya optimis seleksi calon hakim agung yang terdiri dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian, kesehatan, dan wawancara ini dapat menjaring lebih banyak calon hakim agung dibandingkan seleksi sebelumnya. Kendati optimis, dia justru khawatir dengan pencalonan dari hakim karier. Pasalnya, hakim karier yang sudah memenuhi kriteria sebagai CHA, sudah menikmati kesejahteraan tinggi sebagai hakim atau pejabat di lingkungan pengadilan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, gaji ditambah tunjangan ketua pengadilan tingkat banding sebesar Rp40.200.000, sedangkan gaji hakim agung hanya sekitar Rp30 juta.


27

LAPORAN KHUSUS

Harapan Untuk Hakim Agung Terpilih M. Purwadi

Jabatan hakim agung merupakan jabatan strategis di lembaga peradilan negeri ini karena ia merupakan pengadil tertinggi. Jabatan ini luhur dan mulia karena hanya orang yang memiliki kriteria-kriteria tertentu dan lolos seleksi ketat saja yang bisa mengemban amanah ini.

“Menurut Pasek, tantangan terberat mereka di Mahkamah Agung bukan saat berhadapan dengan tumpukan puluhan ribu perkara, tapi saat berhadapan dengan senioritas dan birokrasi”

Suardika mengharapkan, delapan hakim agung terpilih dapat menjalankan amanah dan keadilan sesuai harapan masyarakat. Keberadaan mereka di Mahkamah Agung, diharapkan bisa mengubah kultur lembaga hukum tersebut menjadi lebih baik. “Mereka sudah melewati tahapan yang panjang di KY dan proses fit

Wawancara terbuka seleksi Calon Hakim Agung 2012.

K

Jabatan hakim agung dikatakan strategis dan sebagai ujung tombak keadilan karena dia bisa mengoreksi dan mengubah hasil putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama atau banding melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK). Kenyataan inilah yang membuat jabatan hakim agung sangat strategis dan dominan di lembaga peradilan. Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek

28


MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ IDEN

arena itu, hakim agung senantiasa diwajibkan menjaga integritas, moralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan.

and proper test di DPR. Itu bukan panggung hiburan, tapi seleksi yang serius untuk menjadikan hakim agung. Makanya, kita sangat berharap, mereka bisa memegang amanah ini,” katanya. Menurut Pasek, tantangan terberat mereka di Mahkamah Agung bukan saat berhadapan dengan tumpukan puluhan ribu perkara, tapi saat berhadapan dengan senioritas dan birokrasi. Harapannya cuma tiga, mereka bisa melakukan perubahan positif di Mahkamah Agung, stagnan, atau terkontaminasi dengan yang bobrok. “Semuanya ada pada mereka, mau mencari nama baik atau sebaliknya. Yang mulia di tempat yang agung,” tegasnya. Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari juga sangat berharap, hakim agung baru ini dapat memberikan atmosfer yang baik di dunia kehakiman. Sebagai anak baru di dunia hakim, mereka harus dikelola baik oleh Ketua Mahkamah Agung. Menurutnya, kekuatan delapan hakim agung baru ini ada pada Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung.

Selain itu, mereka harus beradaptasi pada kultur-kultur kaku yang selama ini ada pada dunia kehakiman. “Senioritas akan sangat tercemin, maka mereka harus bisa membawa diri dan beradaptasi. Tentunya pengawasan ada pada Hatta Ali,” tegas Eva yang berasal dari Fraksi PDIP. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Kansil Chaniago berharap, para hakim agung tersebut bisa memegang amanah sesuai ucapanya selama mengikuti proses fit and proper test di DPR. “Sekarang mereka bukan lagi menjadi tanggung jawab kita, tetapi bisakah mereka memegang amanah yang mereka ucapkan dan mereka yakini itu. Diharapkan peran Komisi Yudisial untuk menjaga para hakim-hakim ini, dalam hal menegakkan integritas, kode etik dan memproses hakim yang bermasalah. Anggota Komisi III DPR lainnya Indra sangat sependapat dengan kolega-koleganya. Harapannya sederhana, hakim agung terpilih benar-benar dapat berkomitmen merealisasikan perubahan


29

LAPORAN KHUSUS

sindonews.com

harapan besar kepada kedelapan hakim agung yang baru terpilih. Keberadaan mereka di Mahkamah Agung, diharapkan memiliki pemikiran pembaharuan hukum atau condong pada hukum progresif. Mereka juga diharapkan berani menabrak kepastian hukum dengan tujuan demi keadilan, bukan karena sponsor. “Mereka harus mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian tapi meninggalkan kemanfaatan dan keadilan itu,” kata dia.

mempunyai perspektif gender dan penghargaan terhadap perempuan. “KY dalam seleksi berikutnya, harus didorong untuk membuat terobosan guna merespon kebutuhan MA yang makin mendisposisi calon hakim agung perempuan,” harapnya. Anggota Komisi III DPR lainnya, Aboe Bakar Al Habsyi mengusulkan seleksi hakim agung nanti menggunakan sistem gugur. Jika ada calon hakim yang tidak lolos pada

yang berkualitas,” ujarnya. Kolega Aboe Bakar di Komisi III DPR, Syarifudin Sudding sangat sependapat dengan wacana pembatasan seleksi CHA ini. Menurutnya, pembatasan membuat Komisi Yudisial bisa meloloskan calon hakim agung yang benar-benar terseleksi. “Itu juga memberi ruang yang lebih bagi calon hakim agung lain yang memiliki integritas dan kapabilitas lebih baik,”ujarnya.

Daming Sunusi menjadi kontroversi dalam seleksi Calon Hakim Agung 2012.

“Yang paling utama, harapan kita semoga keberadaan delapan hakim agung yang baru ini tidak larut dan menjadi bagian dari pusaran mafia peradilan”

menuju Mahkamah Agung yang lebih baik dan menuju Mahkamah Agung yang benar-benar agung. Harapan yang paling utama, kedelapan hakim agung baru tersebut tidak terjelembab dan masuk pusaran mafia peradilan di Mahkamah Agung. “Yang paling utama, harapan kita semoga keberadaan delapan hakim agung yang baru ini nanti tidak larut dan menjadi bagian dari pusaran mafia peradilan,” harapnya. Mereka harus bisa menjadi tambahan angin segar bagi hakim agung lainnya, dalam rangka mendorong Mahkamah Agung agar lebih transparan, lebih akuntabel, lebih kredibel, dan bisa membuat putusan yang lebih memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman sangat menaruh

30


Sejumlah anggota komisi III DPR mengusulkan agar pola rekrutmen calon hakim agung dievaluasi. Selama ini Komisi Yudisial hanya memasukan kriteria kecakapan hukum dan integritas moral hakim. Namun, Komisi Yudisial justru melupakan persoalan mendasar yang harus dimiliki calon hakim agung, yakni sensitivitas gender. “Kewajiban KY adalah membatasi, agar hanya calon hakim agung yang berintegritas, jujur, sensitif gender, pro hukum progresif yang tersaring untuk mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR,” kata Eva Kusuma Sundari. Menurutnya, ungkapan kontroversial yang dilontarkan oleh calon hakim agung Daming Sunusi menunjukan Komisi Yudisial masih kecolongan terhadap hakim yang tidak


Pola rekrutmen hakim agung perlu dievaluasi

Suasana uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung di DPR.

tes uji kepatutan dan kelayakan tahun ini tidak diperkenankan maju lagi. Berkali-kali mengikuti seleksi di DPR, tidak menjamin kualitas hakim. “Jika nama yang telah mengikuti seleksi di DPR sebelumnya disodorkan kembali, akan menyulitkan mendapatkan CHA terbaik. Sistem gugur akan lebih membuka peluang hakim agung

Sementara, anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago justru mengusulkan wacana baru. Jika sebelumnya Komisi Yudisial hanya mengadakan seleksi secara periodik berdasarkan permintaan Mahkamah Agung, kini Komisi Yudisial diminta membuka terus proses seleksi, sehingga sewaktu-waktu ada kekurangan langsung bisa mengajukan nama

ke DPR. “Bagaimana agar KY segera melakukan seleksi terus menerus. Tugas KY itu kan seleksi hakim, jadi sepanjang tahun, kalau ada kekurangan tinggal pilih saja, KY sudah punya stok, langsung serahkan namanya pada DPR,”ujar Taslim. Wacana percepatan rekrutmen hakim agung mengemuka seiring keluhan Mahkamah Agung tentang kurangnya hakim yang bisa mengadili perkara-perkara di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Jumlahnya makin menipis, sementara rekrutmen hakim agung yang diharapkan bisa menutup kekurangan tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat dan serampangan. Menurut Taslim, Komisi Yudisial tidak perlu membentuk kepanitiaan setiap kali mengadakan seleksi CHA. Cukup tentukan saja panitia tetap untuk menangani rekrutmen sepanjang tahun, bukan hanya saat ada permintaan dari Mahkamah Agung. Selanjutnya Komisi Yudisial menyusun daftar urutan nama calon-calon hakim agung yang memenuhi kualifikasi tertentu. Nama-nama dalam daftar itulah yang nanti diajukan ke DPR jika ada kekosongan hakim agung karena pensiun, meninggal dunia atau dipecat. “Kalau kekurangan hakim ini diatasi dengan menurunkan kualitas calon itu jangan. Tidak perlu ada terobosan, jangan sampai justru memperparah kualitas hakimnya,”ujarnya.


31

LAPORAN KHUSUS

Yang Terpilih Yang Diharapkan

Hamdi

M. Syarifuddin

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 2 Oktober 1957

Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 17 Oktober 1954

Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

Universitas Gadjah Mada, 2006 Jabatan Sebelumnya : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Dinal Fedrian

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon hakim agung yang dilakukan Komisi III DPR berakhir sudah pada Rabu (23/01). Hasilnya, delapan orang terpilih menjadi hakim agung melalui mekanisme pemilihan (voting) pada hari yang sama.

S

ebanyak 56 anggota komisi hukum memberikan hak suaranya. Uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung dilakukan dua tahap. Tahap pertama dimulai tanggal 14-16 Januari 2013. Sementara tahap kedua dimulai sejak 21-23 Januari 2013. Berikut ini daftar nama-nama delapan hakim agung yang telah terpilih berdasarkan suara terbanyak : 1. Hamdi 54 Suara (Hakim Tinggi PT Yogyakarta) 2. H. M. Syarifuddin 54 Suara (Kepala Badan Pengawasan MA) 3. I Gusti Agung Sumanatha 52 Suara (Kapusdiklat Teknis Peradilan MA) 4. Irfan Fachruddin 48 Suara (Hakim Tinggi PT TUN Jakarta) 5. Margono 47 Suara (Hakim Tinggi PT Makassar) 6. Mayjen TNI Burhan Dahlan 43 Suara (Ketua Pengadilan Tinggi Militer Utama) 7. Desnayeti 25 Suara (Hakim Tinggi PT Padang) 8. Yakup Ginting 23 Suara (Hakim Tinggi PT Jambi)

32


: Magister Hukum Bisnis

: Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan, 2009

Jabatan Sebelumnya : Kepala Badan Pengawasan

Yogyakarta

Mahkamah Agung

Pria yang tinggal di Yogyakarta

Sebagai Kepala Badan

ini berpandangan seperti

Pengawasan Mahkamah Agung

umumnya para hakim bahwa

Syarifuddin mempunyai ide

mahkota seorang hakim terletak

untuk mensinergikan fungsi

pada putusannya. Sehingga

pengawasan hakim Komisi

seandainya putusan itu dapat

Yudisial dan Mahkamah Agung.

diterima atau dipahami oleh

Ia mengusulkan bentuk aplikasi

masyarakat, baik itu masalah

IT yang saling menghubungkan

perdata atau pidana maka

pengaduan yang diterima Komisi

kepercayaan masyarakat akan

Yudisial maupun Mahkamah

tumbuh kepada pengadilan. Hal

Agung beserta tindak lanjutnya.

inilah yang menurutnya letak dari keagungan Mahkamah Agung.

I Gusti Agung Sumanatha

Irfan Fachruddin

Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 22 Maret 1956

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 22 April 1957

Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

: Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011

Jabatan Sebelumnya : Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan

: Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2003

Jabatan Sebelumnya : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Mahkamah Agung

Tata Usaha Negara Jakarta

Kecakapan hakim dari segi

Menurut Irfan Fachruddin jabatan

teknis peradilan tentunya harus

hakim agung adalah strategis. Ia

tercermin dalam putusannya.

merasa mendapat amunisi lebih

Agung mengungkapkan

untuk menegakkan kebenaran

ciri-ciri putusan hakim yang

dan keadilan dibandingkan

baik. Pertama, memberikan

hakim pengadilan tingkat

hak-hak kepada para pihak.

pertama maupun banding. “Kita

Kedua, mengkomunikasikan

agak kokoh berjuang tidak ada

dalam pertimbangan hukumnya,

ragu-ragu menyuarakan suara

“kenapa saya kalah, kenapa

hati kita dengan lantang,” ujarnya.

saya menang”. Ketiga, putusan

Namun ia sadar bahwa hakim

hakim merupakan cerminan

tidak bisa sebebas-bebasnya.

kemampuan dari hakim yang

Hakim terikat dengan etik, moral,

bersangkutan.

dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. EDISI JANUARI - FEBRUARI 2013

33

LAPORAN KHUSUS

LEBIH DEKAT

Margono

Mayjen TNI Burhan Dahlan

Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 10 Januari 1951

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 1 Januari 1955

Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

: Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2005


: Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2008

Jabatan Sebelumnya : Kepala Pengadilan Militer Utama

Makassar Dahulu ia pernah berprofesi

Kariernya dalam lingkup

sebagai polisi. Namun sewaktu

pengadilan militer telah

Benny Murdani menjadi panglima

dirintis sejak tahun 1980. Dua

TNI/Polri mewacanakan

kesempatan sebelumnya ia gagal

percepatan pensiun bintara

terpilih menjadi hakim agung di

tamtama, ia memutuskan beralih

DPR. Ia berpendapat ada tiga hal

profesi. Alasannya bila wacana

yang harus diperhatikan dalam

itu terjadi saat pensiun anaknya

proses penjatuhan pidana oleh

baru berusia 13 tahun. Margono

mejelis hakim pidana militer.

berjanji tidak akan menjadi duri

Pertama, persoalan pembinaan

dalam tubuh Mahkamah Agung.

satuan. Kedua, pembinaan

Salah satu tekad pembaruannya

disiplin prajurit lainnya. Dan

mempercepat publikasi putusan

terakhir pembinaan keluarga

ke situs resmi Mahkamah Agung.

prajurit pada umumnya.

Desnayeti

Pentingnya hubungan Komisi Yudisial-Mahkamah Agung yang harmonis dan sinergis diharapkan betul Muzani Zahri. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Jambi ini menilai keberadaan badan pengawas internal di lingkungan Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal merupakan kekuatan penyeimbang. Katakanlah laksana check and balances dalam rangka pengawasan hakim.

Yakup Ginting

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 30 Desember 1954

Tempat/Tanggal Lahir : Regaji, 5 Juni 1954

Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

: Magister Hukum Bisnis, Universitas Andalas, 2008


: Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2011

H. Muzani Zahri KPTA Jambi


Padang

Makassar

Lulusan sarjana hukum dari

Putusan pengadilan harus

Universitas Andalas tahun 1981

memuat pertimbangan hukum

ini pada awal menjadi hakim dan

yang disusun dengan baik.

menyidangkan kasus pidana anak

Prosesnya yaitu hakim melakukan

mengaku sangat berat ketika

konstatir (menemukan fakta

melihat ibu si anak menjerit di

kasusnya), mengkualifikasir,

persidangan. Tetapi setelah

melihat titik sengketa,

berkali-kali menyidangkan kasus

mencarikan hukumnya dan

anak ia tak lagi terpengaruh

kemudian memformulasi menjadi

dalam situasi itu. Untuk perkara

putusan. Dari pertimbangan

anak ia menyatakan kepentingan

hukum yang jelas itu Yakup yakin

anak lebih penting Prinsipnya

para hakim akan berhati-hati

membuat anak jera tapi bukan

untuk menyimpang karena sudah

pembalasan.

terpublikasi semua pertimbangan

Mengharap Harmoni dan Sinergi KY-MA W. Eka Putra

hukumnya.

34



35

H

ubungan yang harmonis antara pengawas dan lembaga yang diawasi adalah impian setiap orang. Tak terkecuali sistem pengawasan di dunia peradilan. Kehadiran Komisi Yudisial (KY) merupakan amanat konstitusi, yang bertujuan mulia untuk menciptakan peradilan bersih. Melalui fungsi pengawasan eksternal, KY harus membangun harmoni dan sinergi dengan Mahkamah Agung (MA). Pentingnya hubungan KY-MA yang harmonis dan sinergis diharapkan betul Muzani Zahri. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Jambi ini menilai keberadaan badan pengawas internal di lingkungan Mahkamah Agung, dan KY selaku pengawas eksternal merupakan kekuatan yang satu sama lain saling melengkapi. Ibaratnya check and balances dalam rangka pengawasan hakim. Membangun hubungan semacam itu belum tentu mudah. Begitu pula awal-awal KY berdiri. Muzani melihat potensi gesekan kedua lembaga pada tahun-tahun awal karena masing-masing berpegang pada tugas dan wewenang. Syukurlah, semakin lama, kualitas hubungan KY-MA semakin baik. Salah satu kunci keberhasilan itu, kata Muzani, adalah komunikasi. KY dan MA sering duduk bersama membahas berbagai hal, bahkan pertemuan rutin tetap digelar melalui tim penghubung. Dengan komunikasi yang intensif, perbedaan pandangan bisa

36


dijembatani. Semua pandangan disampaikan terbuka dalam pertemuan, untuk kemudian dicarikan solusinya. Seleksi calon hakim agung Salah satu titik singgung tugas KY dengan MA adalah seleksi Calon Hakim Agung (CHA). Menjadi hakim agung adalah impian para hakim tinggi seperti Muzani. Seperti halnya peluang hakim-hakim tingkat banding lainnya. Muzani melihat masih ada yang perlu diperbaiki dalam proses rekrutmen CHA. Terutama

“Lulusan cakim tahun 1975 ini sangat mendukung upaya Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim seperti diadakannya diskusi kode etik dan pedoman perilaku hakim” komposisi hakim karier dan non-karier. Bagaimanapun, hakim karier lebih diandalkan dalam hal pengalaman menangani dan memutus perkara, sedangkan hakim non karier dibutuhkan untuk keilmuannya. Menurut Muzani, seleksi CHA hendaknya juga dapat mendorong persamaan gender dan mendukung kaum perempuan untuk dapat menjadi calon hakim agung asal telah

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Cuma ia berharap proses seleksi berakhir di KY, dan tidak usah lagi ke DPR. Sebagian calon mengkhawatirkan dominasi pertimbangan politis saat meloloskan CHA. Menurut lulusan IAIN tahun 1973 ini, KY cukup melaporkan ke DPR bahwa KY telah menyelesaikan seleksi calon hakim agung. Untuk itu dirinya mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak agar seleksi calon hakim agung hanya sampai di KY saja. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Lulusan cakim tahun 1975 ini sangat mendukung upaya KY dalam meningkatkan kapasitas hakim. Seperti dengan diadakannya diskusi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dirasakan sangat bermanfaat bagi para hakim untuk dapat berbagi cerita dan pengalaman. Kalau hanya dikeluarkan peraturan saja, hakim ada yang membaca ada yang tidak, tapi dengan diadakannya diskusi ini, para hakim dapat terpanggil untuk dapat membaca peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan KY dan MA. “Saat diskusi hakim dapat berbagi cerita dan pengalaman dengan hakim lainnya. Para hakim dapat mengetahui contoh dan praktek dan tergugah hatinya untuk dapat mentaati peraturan-peraturan yang ada,” demikian ungkap bapak yang juga beristrikan hakim ini.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ EKA PUTRA

LEBIH DEKAT

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Upaya KY dalam meningkatkan kesejahteraan hakim juga dinilai Muzani sangat besar dan bermanfaat bagi para hakim terutama dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2012. Hendaknya PP tersebut dapat segera diimplementasikan. Jangan sampai PP tersebut kosong dan hendaknya KY ikut mendorong. Contohnya biaya untuk sewa rumah bagi para hakim, pengawal bagi hakim dan lain sebagainya sesuai dengan amanat PP tersebut. Muzani juga mengharapkan agar jangan ada lagi diskriminasi antara pengadilan agama dan pengadilan negeri/umum dalam pengadaan rumah dinas. Kalau membangun baru belum boleh maka hendaknya dapat diadakan biaya perawatan bagi rumah yang telah ada atau biaya untuk sewa rumah bagi para hakim. Ada tiga jenis pelayanan penting yang dimiliki oleh Pengadilan

Agama (PA) di lingkungan PTA Jambi, yaitu posko bantuan hukum (posbakum), sidang keliling, dan prodeo. Hal itu sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat ekonomi lemah dalam berperkara. Posbakum hanya terdapat di PA kelas I Jambi. Namun tahun 2013 ini akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya Posbakum diharapkan pegawai pengadilan tidak sampai menjadi calo bagi pihak-pihak berperkara. Dengan jumlah hakim tinggi 19 yang terdapat di PTA ini, Muzani membagi majelis hakim ke dalam 10 majelis. Muzani juga menerapkan pembagian wilayah pengawasan bagi hakim tinggi. Masing-masing dua orang hakim tinggi memiliki pengawasan untuk 1 PA dan itu akan dirotasi tiap 6 bulan sekali dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perjanjian atau pelanggaran. Kalau ada

laporan dari masyarakat, hakim pengawas yang ditunjuk dapat menyelesaikannya. Semua hakim tinggi tersebut di bawah arahan Wakil Ketua PTA Jambi yang juga pelatih nasional tingkat bimbingan teknis. Untuk membina hubungan dengan para pegawai, Muzani selalu mengadakan pertemuan rutin tiap bulan untuk membahas semua permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan dan diharapkan dalam pertemuan tersebut dapat ditemukan solusi untuk mengatasi setiap permasalahan. Selain itu, tiap hari Jum’at selalu diadakan olahraga dan para pegawai boleh membawa keluarga untuk mengikuti olahraga tersebut. Sedangkan dalam setiap hari kerja, Muzani selalu menerapkan apel di pagi hari setiap akan masuk kerja. “Ketua harus menjadi contoh yang pertama kali,”ungkap Muzani.


37

TEKNOLOGI Untuk melihat jumlah koleksi pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan KY saat ini dapat dilihat pada kolom informasi Koleksi Perpustakaan. Tercatat sebanyak 2335 total judul, atau 5205 eksemplar buku yang dimiliki oleh perpustakaan, koleksi yang dimiliki saat ini memang tergolong tidak banyak mengingat perpustakaan KY adalah perpustakaan yang baru dibangun dan dikembangkan selama tujuh tahun terakhir sejalan dengan berkembangnya lembaga ini.

Laman Perpustakaan Komisi Yudisial Adnan Faisal Panji

Dewasa ini perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan koleksi pustaka fisik saja, lebih jauh dari itu seiring dengan berkembangnya tekhnologi infomasi, perpustakaan telah bermetamorphosis menjadi perpustakaan digital yang isinya dapat dimanfaatkan dimana pun dan kapan pun pemustaka (pengguna pustaka) berada.

M

engingat dari jenis koleksi yang beragam dewasa ini tidak hanya berupa tulis atau cetak saja, maka perpustakaan modern kerap dituntut untuk menyediakan koleksi pustaka yang berupa rekam, video, data digital, sampai koleksi pustaka yang berupa film (film dokumenter). Perpustakaan Komisi Yudisial berjenis perpustakaan khusus yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga negara dengan bidang keilmuan tertentu. Mengacu pada itu perpustakaan KY lebih menitik beratkan koleksinya dengan subyek keilmuan hukum, sesuai bidang kerja lembaga ini. Pustaka-pustaka yang berada dalam perpustakaan KY disusun dalam sebuah katalog on-line berjenis Open Access Catalogue (OPAC) yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan internet.

38


dengan nama domain http:// perpustakaan.portal-kyri.com. Pada tampilan depan laman perpustakaan on-line terpampang semua informasi mengenai pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan KY. Terdapat dua pilihan bahasa Inggris dan Indonesia, yang dapat diganti sesuai kebutuhan pemustaka, adapun pencarian cepat yang merupakan kolom search (Search Engine) berfungsi untuk mencari pustaka yang diperlukan dengan cara memasukan kata kunci yang kita cari. Sebagai contoh kita masukan kata kunci “Komisi Yudisial” maka akan ditemukan 20 judul buku yang berfrase tentang Komisi Yudisial. Kolom sebelah kanan situs terdapat Pencarian Spesifik,

pencarian ini memungkinkan pemustaka mencari pustaka berdasarkan Judul, Pengarang, Subyek buku, ISBN buku, juga dari bentuk pustakanya apakah itu text, cakram, grafik dan juga tipe dan lokasi pustaka itu berada. Bila kita masukan kata kunci dalam kolom subyek kata “hukum perdata”, maka akan segera ditemukan 134 pustaka yang memiliki subyek hukum perdata. Masih pada kolom sebelah kanan ada tautan e-book, bila kita klik tautan ini maka akan segera tampil seluruh pustaka digital yang dimiliki oleh perpustakaan KY. Dengan adanya tautan ini maka semua data PDF agar bisa diunduh dan dibuka secara real time dimana pun pemustaka berada.

Lebih jauh mengenai koleksi perpustakaan, berdasarkan hasil rekap klasifikasi (penomoran buku) yang berada didalam sistem aplikasi perpustakaan on-line saat ini, ilmu sosial yang terdiri dari sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya menduduki peringkat terbanyak jumlahnya di perpustakaan. 1. Penomoran 0 (Ilmu Pengetahuan Umum) memiliki 63 judul, 112 eksemplar. 2. Penomoran 1 (Ilmu Filsafat, Psikologi) memiliki 103 judul, 222 eksemplar, 3. Penomoran 2 (Ilmu Agama) memiliki 40 judul, 106 eksemplar, 4. Penomoran 3 (Ilmu Sosial) memiliki 1815 judul, 4088 eksemplar, 5. Penomoran 5 (Ilmu Pasti/ Alam) memiliki 2 judul, 5 eksemplar, 6. Penomoran 6 (Ilmu Praktis) memiliki 199 judul, 432 eksemplar,


39

TEKNOLOGI

RESENSI Untuk mencari lokasi buku yang berada dalam perpustakaan dapat melihatnya pada No. Panggil buku, karena penyusunan pada rak buku perpustakaan berdasarkan pada subyek dan nomor klasifikasi dari bukunya.

7. Penomoran 7 (Kesenian & Olah Raga) memiliki 9 judul, 20 eksemplar, 8. Penomoran 8 (Bahasa & Kesusasteraan) memiliki 39 judul, 85 eksemplar, dan 9. Penomoran 9 (Geografi, Bibliografi & Sejarah) memiliki 56 judul, 116 eksemplar Penomoran tersebut menganut asas UDC (Universal Decimal Classifcation) yang berpedoman pada buku Klasifikasi Desimal Universal dan Indeks Relatif, terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2007. Namun sejalan dengan pengembangannya dari beberapa aspek dari subyek keilmuan khusus, dikembangkan sendiri oleh pustakawan KY. Beberapa koleksi yang merupakan koleksi digital dapat dibaca dimana pun pemustaka berada. Dengan demikian setiap pemustaka tidak mesti datang langsung ke Perpustakaan, cukup membuka laman katalog perpustakaan on-line dengan mengetik nama domainnya di Internet, maka pemustaka telah dapat menikmati isi dari pustaka yang dimaksud. Yang perlu diketahui bahwa tidak semua katalog pustaka memiliki isi digital, hal ini berkaitan dengan hak cipta yang dimiliki oleh masing-masing penulis buku.

40


Penyusunan itu berurut seperti penomoran yang disebutkan di atas, seluruhnya telah terkoneksi antara sistem aplikasi perpustakaan on-line dengan rak buku perpustakaan, yang memungkinkan pemustaka dalam memanfaatkan pencarian cepat bilamana pemustaka itu datang langsung ke Perpustakaan KY. Untuk membuka isi digital dari katalog perpustakaan on-line, sebelumnya pastikan pemustaka memiliki perangkat lunak yang memungkinkan membuka isi digital tersebut, sebut saja acrobat reader, google chrome, nitro reader, PDF-Xchange viewer, dan lain sebagainya. Katalog pustaka yang ditampilkan dalam laman ini meliputi judul, edisi, nomor panggil, nomor induk, nomor ISBN, pengarang, subyek, klasifikasi / penomoran, judul seri, bentuk media, bahasa, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, kolasi, catatan / abstraksi, detil spesifik, gambar sampul / cover, lampiran (format PDF, isi digital), dan ketersediaan buku.

Terakhir yang terdapat dalam laman perpustakaan on-line ini adalah perangkat Buku Tamu, pada perangkat tersebut pemustaka dapat mengisi daftar kunjungan laman situs perpustakaan dengan mengisi nama, nomor anggota (diisi khusus anggota), jenis kelamin, asal, pendidikan, umur, informasi yang dicari, saran dan masukan. Laman ini berguna bagi pustakawan KY untuk mendapatkan umpan balik dari pemustaka yang mengalami kesulitan dalam mencari pustaka yang diinginkannya, atau sekedar saran bagi pustakawan terkait judul buku yang kurang lengkap atau wajib dibeli.

KISAH HAKIM MELAWAN LUPA Afifi

Judul Buku Hakim; Menjaga Kehormatan di Tengah Cercaan Penulis Muhammad Nazarudin Latief dkk Tebal Halaman xiii + 193 Penerbit Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun terbit 2013

Integritas menjadi kata kunci dalam buku “Hakim; Menjaga Kehormatan di Tengah Cercaan”. Hakim mungkin sering mendapat ujian integritas dalam bentuk segepok uang, intervensi, atau bentuk lain yang bisa melemahkan independensinya. Buku ini menyajikan kisah inspiratif perjuangan hakim melawan godaan materi yang memperlemah integritas.

L

embaran buku ini diawali kisah Sunoto yang menjadi hakim di Pengadilan Negeri Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hakim muda ini sempat mengemuka namanya saat ikut serta mengadvokasi meningkatnya kesejahteraan hakim. Dilema hakim dalam hal kesejahteraan yang minim juga dibarengi dengan keterbatasan sarana maupun prasarana saat ditempatkan di daerah. Masalah kesejahteraan hakim juga mencakup kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran. Itulah yang dikeluhkan Sunoto dalam buku ini. Dalam kondisi dilema keterbatasan fasilitas dan minimnya kesejahteraan tersebut, hakim yang awalnya membangun idealisme, kejujuran, disiplin, dan profesionalisme acapkali dihadapkan

pada tantangan kebutuhan hidup yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Atas dasar integritas pula, Sunoto pernah mengembalikan uang sebagai biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp1.200.000. Alasannya, uang sejumlah itu merupakan kelebihan dana yang dibayarkan oleh para pihak dalam suatu perkara perdata. Bagi Sunoto, hal itu adalah peraturan abu-abu untuk mendapatkan uang tambahan dalam biaya pemeriksaan setempat. Profil hakim yang berintegritas dan berani juga ada pada diri Lilik Mulyadi. Saat bertugas di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Jakarta Pusat, Lilik pernah hampir diserang ribuan orang pada 2006. Saat itu Lilik Mulyadi memberikan putusan sela terhadap


41

RESENSI gugatan para buruh yang menuntut uang pesangon PHK yang tidak dapat diterima di PHI Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan para buruh tersebut ada yang bekerja di Bogor dan Tangerang. Oleh karena itu, gugatan yang dilayangkan buruh tersebut tidak masuk dalam kewenangan relatif PHI Jakarta Pusat. Putusan sela tersebut membuat panas para buruh yang masif berada di PHI Jakarta Pusat. Massa buruh pun kemudian mengejar Lilik Mulyadi. Keadaan emosional para buruh itu yang membuat Lilik melarikan diri dan bersembunyi di atas genteng salah satu ruangan di kantor PHI tersebut. Selama sejam di bersembunyi di bubungan kantor pengadilan, Lilik berada pada rasa kekhawatiran yang luar biasa. Atas bantuan seorang petugas kebersihan ia berhasil lolos dengan loncat dari atap gedung untuk mendapati taksi yang mengantarnya menuju PN Jakarta Pusat. Kedua cerita itu merupakan salah satu mozaik kisah hakim dalam mengarungi perjuangan menegakkan benang basah keadilan. Secara umum, buku ini merupakan kumpulan cerita beberapa hakim yang dinilai dapat dijadikan inspirasi melawan lupa atas ingatan hakim yang independen dan berintegritas

42


SUDUT HUKUM saat memutus perkara. Kompetensi dan integritas disertai keberanian membuat terobosan dalam membuat putusan demi keadilan substantif menjadi salah satu ukuran penulis dalam membedah profil para hakim inspiratif itu. Keterbatasan fasilitas dan ekonomi sebagai sandaran kesejahteraan tidak mengurungkan niat untuk tetap berintegritas dan mempertahankan kualitas dalam memutus.

Buku ini hadir tidak hanya untuk mengulas kondisi keprihatinan hakim di tengah himpitan kesejahteraan, akan tetapi juga menjadi bahan kritik MA dalam memperlakukan hakim sebagai pejabat negara. Kisah hakim inspiratif itu bisa jadi bahan hipotesa terkait rantai mafia peradilan. Mungkin ada

benarnya terkait koruptifnya hakim dalam jual beli perkara di pengadilan disebabkan minimnya pendapatan hakim. Solusi untuk masalah terakhir ini antara lain adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung. Tantangan ke depan adalah kecukupan kesejahteraan hakim sudah dapat membuat para hakim insyaf dan berani keluar dari “zona nyaman” dari “intervensi” pihak yang berperkara. Tentunya kisah hakim inspiratif ini dapat menjadi introspeksi bahwa keterbatasan kesejahteraan tidak mengganggu integritas mereka. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan untuk memberikan akses keadilan, buku ini bisa memberikan secercah harapan akan masa depan lembaga peradilan yang bersih dan akuntabel. Namun demikan, jalan hakim inspiratif masih panjang dan tidak sebatas pada untaian cerita positif dalam buku ini. Konsistensi menjadi tantangan sebenarnya bagi para hakim berintegritas itu di masa depan. Tentunya kita berharap konsistensi itu terus digenggam para hakim inspiratif itu. Kekhawatiran Milan Kundera bahwa manusia harus selalu melawan lupa jika tidak ingin dikuasai oleh “penguasa”, itulah ikhtiar konsistensi para hakim inspiratif dalam mengawal perbaikan MA menjawab kerinduan masyarakat akan kekokohan institusi peradilan.

PENCUCIAN UANG A.J. Day, S.H

(Money Laundering)

Tenaga Ahli Komisi Yudisial

Pertanyaan:

D

i harian KOMPAS tanggal 27 Desember 2012 memuat dua berita, yaitu “Kasus Korupsi: Kejaksaan Proaktif Pakai Pencucian Uang (hal. 4)” dan “Rekening Gendut DPR: PPATK Telah Melaporkan 18 Anggota BANGGAR ke KPK (hal. 64)”. Dalam berita tersebut terdapat keterangan dari Juru Bicara KPK terkait pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Banggar DPR, Waode Nurhayati. Mohon dijelaskan tentang masalah pencucian uang, keterkaitannya dengan dengan tugas Kejaksaan, KPK dan PPATK.

Jawab: Pencucian uang atau money laundering memang terbilang baru di Indonesia. Istilah money laundering baru dikenal di Indonesia, tepatnya saat diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.


43

SUDUT HUKUM Istilah money laundering berasal dari kisah penjahat legendaris di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, Al-Capone. Hasil kejahatannya yang disebut dirty money, disalurkan melalui bisnis resmi Laundromats, yaitu usaha pencucian pakaian secara otomatis. Namun istilah money laundering baru secara resmi dikenal dengan lahirnya Money Laundering Control pada Oktober 1986 di Amerika Serikat, yang kemudian disusul oleh sejumlah negara di dunia. Sebelumnya, istilah tersebut belum merupakan tindak pidana. Al-Capone justru hanya dihukum karena tax evasion (pengelakan pajak). Kejahatan awal, seperti perdagangan obat bius, pemerasan dan lain-lain, sebagai sumber dananya tidak disinggung sama sekali; yang kemudian dikriminalisasi -predicate crime -- tidak disentuh sama sekali.

dan perekonomian, karena akan mempengaruhi hubungan dengan mitra dagang di luar negeri.

Untuk menekan negara-negara agar ikut membasmi money laundering, FATF menentukan 25 kriteria pengukur tingkat kepatuhan negara-negara atas standard yang digariskan oleh FATF. Bagi negara yang tidak

Pada 2005, Indonesia baru lepas dari daftar tersebut setelah melakukan upaya-upaya: menerbitkan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; disusul UU No.25 Tahun 2003 yang merupakan Perubahan UU No.15 Tahun 2002; dan terakhir UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut kedua UU terdahulu.

b. Pasif Pasal 6 yaitu menerima penempatan dan seterusnya dari keuangan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Tahapan pencucian uang

“Istilah money laundering berasal dari kisah penjahat legendaris di Amerika Serikat pada tahun 1930-an, Al Capone. Hasil kejahatannya yang disebut dirty money disalurkan melalui bisnis resmi laundromats yaitu usaha pencucian pakaian secara otomatis “

Money Laundering di Indonesia Pada 1998, negara-negara G7 telah mendirikan The Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) yaitu suatu badan kerjasama antar pemerintah yang bertujuan memberantas money laundering dengan mengkriminalisasinya, sehingga dapat mencegah dan memberantas perdagangan narkotika, psikotropika, dan kejahatan serius lainnya seperti terorisme dan korupsi yang disebut sebagai Predicate

44


tindak pidana dengan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyakinkan harta kekayaan diketahuinya atau patut diduga, merupakan hasil kejahatan.

Crimes. FATF lalu menerbitkan Forty Reccomendations yang menjadi standar internasional maupun nasional.

memenuhi kriteria tersebut, dimasukkan dalam daftar No Cooperative Countries and Territories (NCCT). Indonesia termasuk salah satu negara yang dimasukkan dalam daftar NCCT tersebut, karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Risiko ditempatkannya sebuah negara dalam daftar NCCT adalah di bidang keuangan, perbankan,

Ada tiga tahapan tindak pidana pencucian uang: 1. Dirty money (uang kotor) yang dihasilkan dari Predicate Crime ditempatkan (placement) dalam sistem keuangan yang ada, yaitu perbankan dalam bentuk deposito, tabungan, transfer dan lain-lain. Dengan demikian uang tersebut telah masuk dalam sistem keuangan, kemudian dipindahkan ke bank lain, terutama ke bank-bank di negara lain. Cara lain ialah melalui lembaga keuangan non-bank, seperti money changer, perusahaan asuransi, dan juga lembaga non keuangan. Placement ini, oleh UU Pencucian Uang dalam bentuk : a. Aktif Pasal 3 dijadikan

Pasal 2 mengatur tentang Predicate Crime semula sebanyak 15 buah dengan korupsi sebagai yang pertama, sedangkan narkotika dan psikotropika pada urut 7(g) dan 8(h), serta terorisme pada urutan 12(l) −yang pada beberapa negara lain ditempatkan urutan tertinggi. Namun dalam UU No.8 Tahun 2010 Predicate Crime ditambah menjadi 26, termasuk tindak pidana lain, dengan ancaman pidana 4 tahun atau lebih yang dilakukan di Indonesia atau di luar negeri dengan syarat juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2. Layering (pelapisan), yaitu upaya pemutusan hubungan dirty money dengan sumbernya. Dirty money dipecah-pecah dan

dipindahkan dari bank ke bank lain agar sulit terlacak.

yang diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

3. Integration yaitu proses lanjut setelah proses placement dan layering dalam bentuk penyatuan kembali.

Menjawab pertanyaan saudara, mengapa Kejaksaan dan KPK terkait dengan laporan hasil analisis PPATK, karena penyidik untuk tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan dan KPK. Kemudian, sejak berlakunya UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR, Pasal 6 huruf b menentukan tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya adalah korupsi, maka diadili oleh pengadilan TIPIKOR. Sehingga tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi dapat disidik oleh KPK maupun Kejaksaan. Hal tersebut sejalan dengan art 23 U.N Convention Against Corruption Tahun 2002 mengenai Laundering of Process of Crime.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) PPATK mempunyai fungsi utama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui pengelolaan data dan informasi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana yang merupakan Predicate Crime (yang jumlahnya menurut UU No 8 Tahun 2010 telah menjadi 26 jenis). Kemudian hasil analis PPATK tersebut diserahkan ke penyidik. Data dan Informasi tersebut diperoleh PPATK dari pelapor yaitu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang atau jasa lain,

A

da beberapa hal yang perlu mendapat perhatian menyangkut tindak pidana pencucian uang;

a. Tindak pidana ini dapat dengan sengaja maupun karena kelalaian yang ditandai dengan kata diketahuinya (Wetende) atau patut diduganya (redelijkerwijs moet vermoeden (pro parte dolus pro parte culpa). b. Korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana pencucian uang. c. Percobaan, perbantuan atau permufakatan, jahat dipidana sama dengan tindak pidana yang selesai dilakukan. d. Dapat diputus secara in absentia setelah terdakwa dipanggil secara sah dan patut tidak hadir disidang. e. Terdakwa wajib membuktikan disidang bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang dengan alat bukti yang cukup. Inilah yang disebut Omkering Van Bewijslast atau pembalikan beban pembuktian.


45

SELINTAS

D

ibuka oleh Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, rapat kerja Komisi Yudisial 2013 dilaksanakan pada 17 – 20 Januari 2013 di Hotel Horison Bandung diikuti oleh para pejabat struktural, tenaga ahli dan seluruh staf. Rapat ini mempunyai empat agenda pokok. Pertama, mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012. Kedua, merumuskan program dan kegiatan tahun 2013. Ketiga, merumuskan rencana program dan kegiatan tahun 2014. Keempat, merumuskan langkah-langkah strategis lainnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial.

Menjadikan Komisi Yudisial Bermakna untuk Bangsa 46


Awal tahun menjadi waktu tepat untuk melakukan evaluasi, sekaligus pemantapan rencana kegiatan. Komisi Yudisial menggelar Rapat Kerja tahun 2013 untuk membahas evaluasi kegiatan tahun 2012 dan pemantapan kegiatan tahun 2013. Hasil rapat kerja memunculkan satu agenda penting yaitu menjadikan Komisi Yudisial lebih bermakna bagi bangsa Indonesia melalui program dan kegiatan yang dilakukannya.

Hal ini, tambahnya, tidak terlepas dari sikap kooperatif Mahkamah Agung (MA). “Saya menghargai MA yang sekarang lebih bersinergi dengan KY,” kata Eman di hadapan peserta rapat kerja pada Kamis (17/1). Sinergitas dengan MA, timpal Eman, juga ditunjukkan dengan undangan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses investigasi seleksi calon hakim ad hoc Tipikor.

kesejahteraan hakim. “Ini betul-betul luar biasa. Walaupun bukan kita yang menandatangani peraturan pemerintahnya, tetapi ini monumental bagi Komisi Yudisial,” tutur Imam. Selain itu, tahun lalu Komisi Yudisial berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kelima kali berturut-turut. Predikat itu diberikan kepada lembaga/kementerian dengan penyajian laporan keuangan terbaik. Tak ketinggalan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan juga memberikan Barang Milik Negara (BMN) Awards. Kategori penilaian yang dimenangkan adalah utilisasi barang milik negara kelompok kementerian/ lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang sampai dengan 10 unit kerja. “Semua prestasi itu tidak lepas dari kinerja semua elemen di Komisi Yudisial. Prestasi-prestasi yang diraih adalah hasil kerja kolektif kita,”kata Imam.


Rapat Kerja Komisi Yudisial 2013

Bagi Ketua Komisi Yudisial, salah satu momentum bersejarah yang terjadi tahun lalu adalah pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim agung Achmad Yamanie.

Evaluasi kinerja 2012 Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali turut menjadi narasumber dalam rapat kerja Komisi Yudisial tahun 2013.

Pada pembukaan rapat, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial menyampaikan apresiasi terhadap kinerja di tahun 2012 yang membawa beberapa catatan penting.

Sementara Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh menambahkan, momentum bersejarah Komisi Yudisial tahun lalu juga ditandai dengan berhasilnya upaya perbaikan

Rapat kerja juga dijadikan sarana evaluasi atas kinerja di tahun 2012. Dalam evaluasinya, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Suparman Marzuki meminta seluruh jajaran Komisi Yudisial menjaga kedisiplinan dalam menggunakan


47

SELINTAS

Sementara Ketua Bidang SDM dan Litbang Jaja Ahmad Jayus meminta agar ke depannya program dan kegiatan direncanakan dengan berbasis outcome. Ciri utama kegiatan berbasis outcome adalah adanya perubahan kualitas hasil kerja. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ibrahim menambahkan, kemitraan yang dibangun oleh Komisi Yudisial sudah cukup dari segi kuantitas. Yang paling penting saat ini, menurutnya, adalah mengisi kerja sama yang telah terbangun. Ia memberikan perhatian khusus mengenai kerjasama Komisi Yudisial dengan perguruan tinggi. “Kita bisa melakukan riset yang sifatnya tematik. Misalnya tentang eksekusi, karena masalah ini banyak laporannya ke Komisi Yudisial,” jelasnya. Tak ketinggalan, Ketua bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri angkat suara. Ia mengatakan akan membuat peraturan tentang mekanisme seleksi calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang merupakan kewenangan baru Komisi Yudisial. Ia juga akan mengevaluasi mekanisme seleksi calon hakim agung yang selama ini sudah dijalankan. Tujuannya agar Komisi Yudisial dapat menghasilkan calon hakim agung yang lebih baik lagi untuk diserahkan ke DPR.

48


Anggaran Komisi Yudisial terserap optimal

prioritas di awal tahun,” kata pria asal Brebes itu.

Saat memberikan laporannya di pembukaan rapat kerja, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Muzayyin Mahbub mengungkapkan soal realisasi anggaran tahun 2012. Penyerapan anggaran Komisi Yudisial di tahun 2012 mencapai 97,86%. Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah yaitu 92%. Tahun lalu Komisi Yudisial mendapatkan anggaran sebesar 77,49 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut 1,6 miliar rupiah tidak dapat terserap karena beberapa alasan.

PR besar menanti

Menurut Muzayyin beberapa kelemahan terkait penggunaan anggaran tahun lalu adalah kekurangcermatan pencatatan penggunaan anggaran dan adanya program-program baru di luar perencanaan namun memiliki urgensi tinggi. Ia mencontohkan keterlibatan Komisi Yudisial dalam investigasi calon hakim ad hoc Tipikor. “Hal tersebut di luar perencanaan kita. Namun, karena Mahkamah Agung meminta bantuan kita dan urgensinya tinggi, maka kita laksanakan,” ujarnya. Guna mengatasi kelemahan yang terjadi tahun lalu, ia menekankan pentingnya kecermatan perencanaan dan disiplin dalam pencatatan penggunaan anggaran tahun ini. “Ideal sekali kalau kita bisa merancang kegiatan berdasarkan skala

Setelah selama empat hari dilaksanakan, rapat kerja Komisi Yudisial 2013 ini membawa satu agenda besar yang diharapkan untuk terwujud. Wakil Ketua Komisi Yudisial mengatakan, program dan kegiatan yang telah disepakati dalam rapat jangan berhenti sebagai sebuah teks. Program dan kegiatan itu harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. “Jadikan Komisi Yudisial menjadi bermakna dibentuk bangsa ini,” ucap Imam saat penutupan rapat Sabtu (19/1). Pesan ini menjadi PR besar yang harus dilaksanakan seluruh jajaran Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, Imam berharap seluruh bagian di Komisi Yudisial dapat bersinergi, saling menghormati, dan saling menghargai. “Jaga kondisi kerja supaya apa yang sudah diprogramkan bisa dikerjakan dengan baik,”ujarnya. Dari rapat kerja ini berhasil dirumuskan kesepakatan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan akan disempurnakan. Penyempurnaan dilakukan dengan mempertajam outcome, menjaga kedisiplinan penggunaan anggaran, mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan koordinasi antar biro dari segi jadwal pelaksanaan kegiatan. (Dinal & Festy)

Penandatanganan MoU

Makin Akrab dengan KPK Berantas Judicial Corruption KY dan KPK menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas peradilan tidak hanya menjadi tanggung jawab kedua lembaga. Tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk mengawasinya,

BULETIN KOMISI YUDISIAL/ IDEN

anggaran dan menjalankan program-program. “Oleh karena itu pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus optimal,” tegasnya.

Ketua Komsisi Yudisial (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (kanan) seusai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

D

alam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif dan efisien, Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). MoU ini dilakukan di Gedung Komisi Yudisial, Jl. Kramat Raya No 57, Jakarta, Rabu (16/01). Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman dalam sambutanya mengatakan, MoU ini sangat penting dan strategis karena KY sendiri bukanlah lembaga penegak hukum yang bisa

memberikan sanksi pidana terhadap para hakim yang menerima suap. KY hanya berwenang untuk memberikan sanksi etik saja. Maka dari itu, KY membutuhkan bantuan dari lembaga negara lain untuk mengusut praktek korupsi yang melibatkan hakim (judicial corruption).

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengapresiasi penandatanganan MoU ini. “KY dan KPK menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas peradilan tidak hanya tanggung jawab kedua lembaga. Tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama untuk mengawasinya,” ujar Samad.

“Sesuai dengan kewenangan, KY dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk membantu melakukan perekaman atau penyadapan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana korupsi,” ungkap Guru Besar UNPAD ini.

MoU yang berlaku lima tahun ini meliputi pertukaran data dan tata kelola yang baik, pendidikan atau pelatihan, kajian penelitian serta narasumber dan tenaga ahli, serta kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. (Jaya)


49

SELINTAS

Penandatanganan MoU Komisi Yudisial - Justice Academy of Turkey

Perpustakaan Komisi Yudisial

Diharapkan Menjadi Sumber Riset Peradilan

Penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan Justice Academy of Turkey memberi kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi para hakim Indonesia.

S

tudi banding yang dilakukan Komisi Yudisial ke Turki tahun lalu ternyata berbuah manfaat. Tak hanya sekadar mendapatkan kunjungan balasan, Justice Academy of Turkey malah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang membuka peluang bagi para hakim Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelatihan di

lembaga itu. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman dan Presiden Justice Academy of Turkey Huseyin Yildirim bertempat di auditorium Komisi Yudisial, Senin (28/01). Pasal 1 MoU ini menjelaskan maksud diadakannya kerjasama kedua lembaga. Komisi Yudisial

dan Justice Academy of Turkey bermaksud memajukan pengembangan profesi hukum dan pelatihan bidang yudisial melalui saling tukar pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing dan kepentingan bersama para pihak. Ia melanjutkan, setelah ini akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung sebagai langkah konkrit tindak lanjut MoU. Mengingat, pendidikan dan pelatihan hakim anggarannya dimiliki Mahkamah Agung.


“Kita lihat nanti tindak lanjut dari MoU ini, siapa yang membiayai. Namun yang jelas dengan MoU ini kita sudah punya payung hukum apabila ingin mengrimkan hakim-hakim untuk mendapatkan pendidikan di Turki,”imbuhnya.

Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman dan Presiden Justice Academy of Turkey Huseyin Yildirim berjabat tangan seusai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

50


Sementara Huseyin Yildirim berharap kerjasama ini dapat membawa manfaat dan hasil positif. Justice Academy of Turkey merupakan lembaga independen untuk mendidik dan melatih para hakim dan jaksa, termasuk para calon hakim dan calon jaksa. (Dinal)

pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Maka tidak berlebihan apabila perpustakaan telah lama ada sejak Komisi Yudisial awal berkiprah, meski dengan segala keterbatasan. Kala itu perpustakaan menempati salah satu ruangan di lantai IV di gedung ITC, jalan Abdul Muis No.8, Jakarta, kantor lama Komisi Yudisial, tepatnya pada tahun 2006-2009.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ EMRY

Terbukanya Peluang Meningkatkan Kapasitas Hakim di Turki

S

Seiring selesainya pembangunan Gedung Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta, perpustakaan menempati ruangan di lantai I, bersebelahan dengan masjid. Namun, dalam perjalanannya ruangan tersebut dinilai kurang memadai sebagai perpustakaan.

Muzayyin menyatakan perpustakaan memiliki makna penting untuk mendukung

“Untuk itu dilakukan relokasi perpustakaan yang lebih representatif,” terang Muzayyin, dalam laporan dan sekaligus sambutan acara peresmian perpustakaan dan bedah buku hakim inspiratif di Gedung Komisi Yudisial yang menghadirkan narasumber Ketua Bidang SDM dan Litbang Jaja Ahmad Jayus, Ahmad Sobari dan mantan hakim Asep Irawan (Agus)

Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman berkeliling perpustakaan bersama tamu undangan seusai peresmian perpustakaan baru Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial resmi memiliki perpustakaan baru yang lebih memadai dan representatif. Peresmian perpustakaan dilaksanakan oleh Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman yang disaksikan pimpinan dan pejabat Komisi Yudisial serta tamu undangan, Selasa (29/01).

ekretaris Jenderal Komisi Yudisial Muzayyin Mahbub menegaskan keberadaan perpustakaan Komisi Yudisial sangat penting untuk mendukung riset bidang peradilan. Berpijak dari pandangan itu, Komisi Yudisial melakukan relokasi, perubahan desain dan tata letak perpustakaan sehingga menempati lantai II atau tepat di atas lobby Gedung Komisi Yudisial.


51

SELINTAS

Workshop Media

Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Media massa memiliki andil besar mengikis mafia peradilan. Martabat peradilan dapat tetap terjaga apabila media massa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Sebelum Komisi Yudisial mengajak para hakim untuk hidup bebas narkoba, maka jajaran Komisi Yudisial harus terlebih dahulu bebas dari narkoba.

Dalam kerangka kekuasaan yudikatif, media massa memiliki andil besar mengikis mafia peradilan. Martabat peradilan dapat tetap terjaga apabila media massa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman menegaskan peran media massa sangat penting untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim sebagaimana

52


Suasana ruangan saat acara Workshop media antara KY dan Media massa yang digelar di Purwokerto.

visi dan misi Komisi Yudisial. “Kesamaan visi ini perlu dijaga oleh kita semua agar pada masa mendatang kondisi peradilan di Indonesia semakin lebih baik,” papar Eman dalam sambutan pembukaan pada kegiatan workshop media, Kamis (24/01). Eman juga menyatakan di tengah derasnya arus informasi membuat para awak media dalam memberitakan berbagai hal dituntut untuk senantiasa memilih dan memilah informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Workshop media ini digelar di Purwokerto dihadiri 60 perwakilan media cetak dan elektronik dari Jakarta.

Eman juga mengharapkan sinergisitas antara Komisi Yudisial dengan para awak media massa dapat berjalan jauh lebih baik pada masa mendatang. “Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa tentang Komisi Yudisial juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas,” ujarnya dalam workshop yang bertemakan “Mendorong Keterbukaan Pengambilan Putusan di Mahkamah Agung” yang menghadirkan narasumber Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KY Ibrahim, Hakim Agung Soepandi dan Guru Besar UGM Sudjito (Agus)

Komitmen Komisi Yudisial Mendukung P4GN hilangnya generasi muda yang berkualitas. “Ibarat meja yang ‘growak’ akibat rayap, maka sama halnya dengan otak yang terkena narkoba, akan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi” demikian disampaikan Victor.

S

BNN menyampaikan sosialisasi dengan cara unik. Mengusung tema education and entertainment (edutainment), pesan-pesan tentang bahaya narkoba dapat tersampaikan dengan baik melalui hiburan-hiburan yang segar, baik itu lewat aksi sulap, musik, dan pantomim. Sekretaris Jenderal

pirit pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan Komisi Yudisial diwujudkan dengan mengadakan sosialisasi tentang hal tersebut, Selasa (22/1) di auditorium Komisi Yudisial. Hadir sebagai narasumber adalah Victor Pudjiadi, Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN). Victor mengajak seluruh jajaran Komisi Yudisial menyatukan tekad dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Usaha pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba penting terus dikampanyekan guna melindungi masyarakat serta generasi muda dari ancaman keterpurukan atau

Komisi Yudisial Muzayyin Mahbub menyampaikan terimakasih kepada BNN atas terselenggaranya sosialisasi tersebut. “Ini saya kira awal yang baik, dan langkah tindak lanjut kerjasama BNN dan Komisi Yudisial”. Muzayyin juga mengutarakan bahwa sebelum Komisi Yudisial mengajak para hakim untuk hidup bebas narkoba, maka jajaran Komisi Yudisial harus terlebih dahulu bebas dari narkoba. Untuk itu setelah sosialisasi dilanjutkan dengan tes urin bagi seluruh pejabat dan staf Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. (Iden)


M

edia massa sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, harus menjalankan fungsi pengawasan dan mengontrol, serta check and balances terhadap pilar demokrasi lain yang dilandasi semangat penyampaian informasi secara jujur, berimbang dan obyektif.


Mengajak Media Massa Menegakkan Kehormatan Peradilan

Sekjen Komisi Yudisial Muzayyin Mahbub (duduk kedua dari kiri) didampingi pejabat struktural berfoto bersama pejabat BNN seusai acara Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.


53

SELINTAS

Gratifikasi

Muzayyin Mahbub

Wakil Ketua KY Melaporkan Gratifikasi ke KPK

Berharap Gerakan Masyarakat Pangkas Mafia Peradilan Meluas Gerakan masyarakat yang mendengungkan anti korupsi telah meluas. Komisi Yudisial berharap pula ada gerakan serupa, terlebih melalui pesan kreatif, untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya mafia peradilan.

Sampai saat ini KPK belum pernah menerima laporan gratifikasi berupa keris.

Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh (kanan) bersama Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono (kiri) saat melaporkan pemberian keris ke KPK sebagai gratifikasi.

Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh melaporkan pemberian keris ke KPK sebagai gratifikasi. Diharapkan, hal seperti ini merupakan budaya di Komisi Yudisial. Keris pemberian itu kini menetap di Rasuna Said.

54


R

uang penyimpanan gratifikasi KPK mungkin akan diisi satu koleksi unik, yaitu keris yang katanya berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Nama keris itu Kiai Sengkelat. Senjata khas suku Jawa itu dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh. Datang ke KPK sekitar pukul 10.00 WIB, Imam diterima oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Penyerahan keris dilakukan di ruang gratifikasi KPK.

Ketika ditanyakan motivasinya, Imam mengatakan memang sudah diniatkan olehnya untuk melaporkan pemberian keris itu ke KPK sebagai gratifikasi. “Apapun bentuknya pemberian kan harus dilaporkan. Kalau harga keris itu di atas Rp1 Juta, nanti saya malah salah karena tidak melaporkan. Gratifikasi kelihatannya sepele namun sebenarnya punya muatan. Walaupun waktu memberikan tidak ada apa-apa. Tetapi orang kan jadi terikat. Ini memang budaya yang perlu ditegakkan di Komisi Yudisial ,” tuturnya. (Dinal)



Keris tersebut didapatkan Imam setelah menjadi pembicara di Universitas Jember, Senin (17/12). Lima orang yang menyebut dirinya perwakilan koalisi pesantren di Jember menyerahkan keris itu kepadanya di ruang dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sekjen Komisi Yudisial Muzayyin Mahbub (kanan) dan Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Patmoko (tengah) saat menerima keset slogan anti korupsi dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) di ruang Media Gedung KY.

S

ekretaris Jendral Komisi Yudisial Muzayyin Mahbub dan Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Patmoko menerima kunjungan dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) di Ruang Media Gedung KY (7/12/2012). TII memberikan alas

kaki (keset) yang bertuliskan slogan-slogan anti korupsi dengan harapan setiap elemen masyarakat mengetahui bahaya dan menghindari praktik korupsi. Pada kesempatan itu Muzayyin memberikan pandangan bahwa gerakan anti korupsi telah

menjadi gerakan masyarakat luas, tetapi tidak banyak gerakan yang membawa pesan tentang bahaya mafia peradilan. “Saya melihat bahwa gerakan anti korupsi telah menjadi gerakan masyarakat luas, namun tidak banyak juga masyarakat yang mengetahui bahaya tentang mafia peradilan, padahal aspek dari bahaya yang ditimbulkannya sangat merugikan masyarakat, terutama yang tengah berperkara di pengadilan,” terang Muzayyin. Pada masa mendatang Muzayyin mengharapkan gerakan seperti ini untuk terus dilakukan, dengan menambah pesan tentang bahaya dari mafia peradilan. “Kalau bisa kami mengharapkan untuk slogan-slogan yang mengingatkan tentang bahaya mafia peradilan, karena bahaya mafia peradilan ini bisa sama atau lebih buruk dampaknya dari bahaya yang ditimbulkan oleh praktik korupsi”, pesannya. Agus Sarwono selaku Humas dari TII mengapresiasikan gagasan tersebut karena sejalan dengan misi dari organisasi ini. (Adnan)


55

SELINTAS

GALERI

Audiensi

Ketika Siswa Jurusan IPA Mengunjungi Komisi Yudisial

R

Suasana audiensi Siswa jurusan IPA SMA Kanisius Jakarta saat berkunjung ke Komisi Yudisial.

K

omisi Yudisial biasanya menerima kunjungan dari pihak-pihak dengan latar belakang disiplin ilmu hukum atau sosial. Maklumlah, lembaga ini walaupun bukan penegak hukum, tetapi mempunyai tugas sangat penting bagi salah satu penegak hukum yaitu hakim. Namun, pada Kamis (13/12), Komisi Yudisial justru kedatangan tamu yang berbeda dari biasanya. Sekitar 40 siswa SMA Kanisius Jakarta datang ke Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta, kantor Komisi Yudisial. Uniknya, mereka justru berasal dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolahnya. Mereka datang

56


Perencanaan Matang itu Mutlak

apat Kerja Komisi Yudisial tahun 2013, pertengahan Januari, mendatangkan tamu istimewa. Dia adalah Armida S Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Sesuai bidang kerjanya dalam kesempatan itu ia mengingatkan pentingnya membuat perencanaan program kerja dan kegiatan sematang mungkin di lembaga dan kementerian.


Berbeda dari biasanya, kali ini Komisi Yudisial kedatangan 40 siswa jurusan IPA SMA Kanisius Jakarta. Mereka ingin kenal lebih dekat dengan Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang bersih.

Armida S Alisjahbana

ditemani guru pendamping, ingin mengenal lebih dekat Komisi Yudisial. Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi Titik Ariyati didampingi Muhammad Ilham, staf Bidang Analisis, Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Dalam paparannya Ilham menjelaskan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. “Salah satu tugas Komisi Yudisial adalah mengawasi perilaku hakim untuk mewujudkan peradilan yang bersih. “KY ditugaskan untuk mengawasi hakim-hakim yang nakal,” sebut Ilham.

Ia menambahkan, untuk mewujudkan peradilan bersih tidak mungkin hanya lewat pengawasan terhadap hakim saja, tetapi perlu pembersihan dari segala lini. “Misalnya dalam proses rekrutmen hakim dipilih dari bibit-bibit yang benar,” ungkap alumni FH UI ini. Selesai mendengarkan penjelasan dan berdiskusi para siswa juga mengunjungi ruangan baru Perpustakaan Komisi Yudisial. Mereka antusias melihat dan membaca koleksi pustaka yang dimiliki, walaupun sebagian besar koleksi tentang hukum bahkan nihil koleksi tentang Kimia, Fisika maupun Biologi. (Jaya)

Menurut Armida perencanaan sangat penting dalam mendukung program kerja di lembaga dan kementerian. Tanpa perencanaan yang matang mustahil apa yang sudah ditargetkan dapat terwujud dengan baik. Terkait bidang hukum, Armida mengemukakan ada empat isu pembangunan hukum di Rencana Kerja Pemerintah 2013 yaitu reformasi peraturan perundang-undangan, pemberantasan korupsi (pelatihan aparat penegak hukum dalam penanganan korupsi), dan reformasi peradilan (pembaruan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung). “Terakhir adalah akses masyarakat terhadap keadilan (pemenuhan hak masyarakat terpinggirkan untuk memperoleh keadilan), “ujar Armida. (Nas)

Hatta Ali

Sanksi Naik, Laporan Turun

R

apat Kerja Komisi Yudisial tahun 2013 juga menghadirkan satu lagi tamu istimewa yaitu Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Pada forum itu ia mengatakan bahwa Mahkamah Agung mencatat jumlah kenaikan sanksi bagi hakim pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya. “Tercatat 160 hakim yang dikenakan sanksi di tahun 2012 sementara pada tahun 2011 tercatat sebanyak 130 hakim yang dikenai sanksi,” kata Hatta Alidi Bandung, (19/01). Menariknya, meski terdapat kenaikan sanksi, justru jumlah pengaduan yang masuk ke Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan mengalami penurunan. Jika pada tahun 2011 berkisar 3.200 laporan, maka pada tahun 2012 tercatat berkisar 2.376 laporan. Hatta menyimpulkan bahwa jumlah pengaduan tidak linier dengan jumlah sanksi yang dikenakan kepada hakim. “Ini menunjukkan kualitas laporan pengaduan justru mengalami peningkatan di tahun 2012,”imbuhnya. (Nas) EDISI JANUARI - FEBRUARI 2013

57

RELUNG

Cangkir dan Kopi

B

eberapa orang alumni sebuah universitas yang telah mapan dalam karier dan kehidupannya berkumpul dalam suatu reuni. Mereka memutuskan untuk mengunjungi salah satu dosen “tua” yang pernah menjadi pengajarnya. Percakapan yang terjadi begitu seru dan menyenangkan sampai kemudian berlanjut pada masalah tekanan dalam pekerjaan mereka dan hidup mereka. Agar tidak larut dalam stres, sang dosen bermaksud menawari bekas mahasiswanya tersebut untuk minum kopi. Sang dosen pun pergi ke belakang dan membawa kembali seteko besar kopi dengan banyak cangkir. Cangkir dan gelas yang dibawa sang dosen tersebut mulai dari cangkir porselen, plastik, gelas dari yang paling murah sampai peralatan minum yang paling mahal. Sang

58


dosen pun mempersilahkan mantan mahasiswanya untuk mengambil sendiri kopi yang ingin diminumnya. Setelah semua memegang kopinya masing masing, sang dosen berkata, “Saya lihat Anda semua mengambil gelas-gelas terbaik bahkan gelas dan cangkir termahal serta meninggalkan gelas dan cangkir yang biasa dan murah. Normal bagi kalian, karena memang kalian hanya menginginkan yang terbaik untuk kalian dan keluarga kalian. Padahal yang kalian akan minum adalah kopi, bukan cangkir atau gelasnya. Tapi dengan sadar atau tidak kalian lebih memilih gelas

atau cangkir yang lebih baik, bahkan tampak dari masing-masing kalian saling melihat cangkir teman-teman kalian.” “Sekarang akan saya jelaskan, Hidup adalah kopi, dan pekerjaan, uang serta posisi dalam masyarakat adalah gelas. Mereka hanyalah alat untuk membawa dan mewadahi hidup, sementara hidup sendiri tidak berubah,” jelas sang dosen. “Terkadang dengan hanya berkonsentrasi pada cangkir atau gelas, kita gagal menikmati kopi di dalamnya.” “Janganlah gelas atau cangkir mempengaruhi Anda… nikmati saja kopinya.”

Dr. JAJA AHMAD JAYUS, S.H., M.HUM. Ketua Bidang SDM, Penelitian dan Pengembangan

H. ABBAS SAID, S.H., M.H. Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat

Dr. SUPARMAN MARZUKI, S.H., M.Si. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

PROF. Dr. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H Ketua Komisi Yudisial

H. IMAM ANSHORI SALEH, S.H., M.HUM. Wakil Ketua Komisi Yudisial

Dr. TAUFIQURROHMAN SYAHURI, S.H., M.H. Ketua Bidang Rekruitmen Hakim

Dr. IBRAHIM, S.H., M.H., L.LM. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga

DASAR HUKUM Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

WEWENANG Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG Komisi Yudisial Mempunyai Tugas : Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung Menetapkan Calon Hakim Agung Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM Komisi Yudisial Mempunyai Tugas : Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

KEADILAN. Kesejahteraan Hakim DEMI TEGAKNYA MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN LAPORAN KHUSUS JEJAK LANGKAH MEMILIH WAKIL TUHAN

Recommend Documents