Membumikan. Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN HAKIM PROGRESIF ANGKAT BICARA

VOL. VII NO. 2. SEPTEMBER - OKTOBER 2012

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

Membumikan

Buletin Sept-Okt 2012_Cover_3.indd 1

HA LAP AN KIM ORA GK P N K AT RO HU BI GR SUS CA ES RA IF

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat Telp : 021 390 6215, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685 e-mail : [email protected] website : www.komisiyudisial.go.id

Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim

10/10/2012 10:59:06 AM

Dr. JAJA AHMAD JAYUS, S.H., M.HUM. Ketua Bidang SDM, Penelitian dan Pengembangan

H. ABBAS SAID, S.H., M.H. Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat

Dr. SUPARMAN MARZUKI, S.H., M.Si. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

PROF. Dr. H. EMAN SUPARMAN, S.H., M.H Ketua Komisi Yudisial

H. IMAM ANSHORI SALEH, S.H., M.HUM. Wakil Ketua Komisi Yudisial

Dr. TAUFIQURROHMAN SYAHURI, S.H., M.H. Ketua Bidang Rekruitmen Hakim

Dr. IBRAHIM, S.H., M.H., L.LM. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga

DASAR HUKUM Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

WEWENANG Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG Komisi Yudisial Mempunyai Tugas : Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung Menetapkan Calon Hakim Agung Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM Komisi Yudisial Mempunyai Tugas : Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

Buletin Sept-Okt 2012_InsideCover.indd 1

JANGAN BIARKAN KEADILAN TERKOYAK 10/10/2012 10:58:20 AM

VOL. VII - NO. 2. SEPTEMBER - OKTOBER 2012

DAFTAR ISI

28 | SELINTAS

Pengadilan Agama Tulungagung Teladan dari Bumi Lawadan

12 | LAPORAN UTAMA

Membumikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Di kiprahnya yang sudah tujuh tahun, Komisi Yudisial terus berusaha memberikan pemahaman menyeluruh kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada para pemangku kepentingan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kuncinya, pemahaman yang sama dan kerjasama yang erat.

3 | AKTUAL

40 | GALERI

Ragam kegiatan internal maupun eksternal Komisi Yudisial. Sosialisasi, seminar, audiensi dan lain-lain.

Pergulatan Independensi dan Akuntabilitas Hakim: Tinjauan Etik dan Hukum

20 | SUDUT HUKUM

49 | INTERNASIONAL

Tindak Pidana Lingkungan dalam Sistem Hukum Lingkungan

Hukuman Berat untuk Pembantai

Harapan Komisi Yudisial Terhadap Masyarakat dan Perguruan Tinggi

50 | KOMPARASI

24 | LEBIH DEKAT Wahyu Widiana Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 2005-2012 Peradilan Agama Jangan Lagi Dipandang Sebelah Mata

Consiglio Superiore Della Magistratura

52 | DOTKOM Pengaduan Online: Optimalisasi Laporan Masyarakat

32 | LAPORAN KHUSUS

Hakim Progresif Angkat Bicara

Komunitas hakim yang mengklaim dirinya beraliran progresif terbentuk pada 2010. berawal dari diskusi-diskusi di jejaring sosial hingga bergerak aktif memperjuangkan status dan kesejahteraan hakim. Ke depan, komunitas ini diharapkan sering menggelar seminar-seminar hukum dengan menggandeng perguruan tinggi.

46 | KATA YUSTISIA 54 | KONSULTASI HUKUM

Kasus SMS Asusila

Perbedaan Justice Collaborator dengan Whistle Blower

Iseng-Iseng Bermalapetaka

56 | KESEHATAN Penyakit Lidah

58 | RELUNG EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2

Buletin Sep-Okt 2012.indd 1

1

10/10/2012 2:49:33 PM

SEKAPUR SIRIH Assalamualaikum. wr.wb

Pembina Anggota Komisi Yudisial Penanggung Jawab Muzayyin Mahbub Redaktur Patmoko Editor Suwantoro M. Yasin Dewan Redaksi & Sekretariat Arif Budiman Adnan Faisal Panji Aran Panji Jaya A.J Day Afifi Arnis Duwita Diah Purwadi M. Ilham M. Purwadi Nur Agus Susanto Prasita Romlah Pelupessy Penasehat Redaksi Andi Djalal Latief Hermansyah Desain Grafis & Fotografer Ahmad Wahyudi Dinal Fedrian Widya Eka Putra Sirkulasi & Distribusi Biro Umum

E

tika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang.Profesi hakim tentu amat penting mempunyai etika yang luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi ini adalah profesi mulia.Oleh sebab itu hakim dalam menjalankan profesinya terikat pada kode etik dan pedoman perilaku. Kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan dalam menjalankan tugas profesinya maupun pergaulan dalam masyarakat untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Usaha menginternalisasikan nilai-nilai kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan sebuah upaya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Inilah yang terus menerus dilakukan Komisi Yudisial. Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim maka Komisi Yudisial sudah sepantasnya menanamkan nilai-nilai kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada korps jubah hitam tersebut. Beragam usaha Komisi Yudisial memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim inilah yang menjadi sajian utama Buletin kali ini. Para pembaca diharapkan mengetahui bahwa Komisi Yudisial selalu aktif mengusahakan kemuliaan profesi hakim melalui kepatuhan pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Buletin kali ini juga mengangkat cerita tentang Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia (FKHPI). Berawal dari diskusi di media sosial, forum ini terlibat aktif memperjuangkan status dan kesejahteraan hakim. Simak kisah lengkap forum ini dalam rubrik Laporan Khusus. Tak ketinggalan, edisi ini kami mengangkat tokoh penting dibalik revolusi sistem teknologi informasi dan pelayanan peradilan agama. Dialah Wahyu Widiana, Dirjen Badilag 2005 – 2012. Bagaimana motivasinya untuk mengubah citra peradilan agama dapat dibaca dalam rubrik Lebih Dekat. Dan, bukti nyata kecanggihan teknologi informasi serta pelayanan peradilan agama dapat diikuti dari penelusuran redaksi ke Pengadilan Agama Tulungagung dalam rubrik Selintas. Kami berharap para pembaca puas terhadap sajian kami di edisi ini.

Selamat Membaca.

Alamat Redaksi Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat PO.BOX 2685 Telp: (021) 390 6215 Fax: (021) 390 6215 e-mail: buletin@komisiyudisial. go.id website: www.komisiyudisial. go.id

2

EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


10/10/2012 2:49:40 PM

BULETIN KOMISI YUDISIAL/JAYA

AKTUAL

Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman, membuka pelaksanaan SCHA tahap II 2012 di Surabaya. 42 CHA lulus dalam tahap ini dan akan mengikuti SCHA tahap III

Seleksi Calon Hakim Agung Tahap III Diikuti 42 Calon Komisi Yudisial memutuskan meluluskan 42 calon hakim agung (CHA) dari 78 CHA yang mengikuti tahap II seleksi calon hakim agung (SCHA) 2012. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pengumuman kelulusan SCHA tahap II, Rabu (15/8) di kantor Komisi Yudisial. Komposisi CHA yang lulus seleksi tahap II ini terdiri dari 33 hakim karier dan 9 non karier.

R

angkaian SCHA tahap II adalah pembuatan karya tulis di tempat, legal case I (kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim), legal case II (membuat contoh putusan hakim), dan penilaian karya profesi masing-masing calon. Berbeda dengan seleksi sebelumnya, pelaksanaan tes legal case kali ini diselenggarakan dua kali dengan tema soal yang berbeda. Seleksi calon hakim agung merupakan wewenang utama Komisi Yudisial yang diberikan oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 disebutkan Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Menurut Kepala Biro Seleksi dan Penghargaan Hakim, Heru Purnomo, SCHA tahap III akan dilaksanakan pada 5-6 November 2012 dibuka dengan pelaksanaan tes kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan tes kepribadian (profile assessment) tanggal 7-8

November 2012. Rangkaian tes SCHA tahap III akan ditutup dengan pembekalan bagi para CHA tanggal 9-10 November 2012. “Penentuan kelulusan akan dilakukan dalam rapat pleno. Konferensi pers dan pengumuman kelulusan seleksi ini kemungkinan akan dilakukan pada 21-22 November 2012,” papar Heru. Seleksi calon hakim agung ini dilakukan guna mengisi kekosongan empat hakim agung yang pensiun pada semester II 2012 terdiri dari satu hakim agung kamar perdata, satu hakim agung kamar tata usaha negara, dan dua hakim agung kamar pidana. Selain empat lowongan tersebut, Komisi Yudisial akan melengkapi kekurangan hasil SCHA sebelumnya di semester I 2012 yaitu satu hakim agung kamar Pidana. Dengan demikian, seleksi kali ini dilakukan untuk mengisi total lima lowongan hakim agung. Dalam sambutan pembukaan seleksi tahap II di Surabaya, Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman, menghimbau agar para CHA ketika nanti menjadi hakim agung senatiasa berani dalam memutus untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. "Jangan pernah tidak berani memutus untuk keadilan demi kepentingan rakyat demi ketuhanan yang maha esa," kata Eman. (Jaya/Kiki/ Dinal) EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


3

10/10/2012 2:49:46 PM

AKTUAL

Komisi Yudisial Bantu Mahkamah Agung Investigasi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

M

di tempat tinggal maupun tempat kerjanya. K o m i s i Yu d i s i a l b e r h a s i l melakukan investigasi terhadap 86 calon hakim ad hoc tipikor dari seharusnya 89. Hal ini disebabkan tiga calon hakim ad hoc tipikor yang berasal dari Nabire dan Fak-Fak tidak berhasil diinvestigasi akibat keterbatasan waktu dan ketiadaan informan di

pn-banjarmasin.go.id

ahkamah Agung melalui surat Nomor 60/Pansel/Ad Hoc TPK/VIII/2012 meminta kepada Komisi Yudisial untuk memberikan informasi/penilaian terhadap 89 calon hakim ad hoc tipikor yang sedang mengikuti seleksi di tahun ini. Menindaklanjuti permintaan itu, Komisi Yudisial kemudian melakukan investigasi terhadap para calon.

Pelantikan hakim ad hoc tipikor di PN Banjarmasin tahun 2012.

Investigasi diarahkan untuk mengetahui kelayakan calon yang berk aitan dengan persyaratan administrasi, kompetensi/kualitas, dan kepribadian/integritas. Metode yang digunakan dalam investigasi ini adalah penelitian terhadap data para calon, penelusuran media dan lapangan, serta wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui informasi mengenai calon

4

tempat itu. Hasil investigasi yang dilakukan Komisi Yudisial mengindikasikan 43 calon hakim ad hoc tipikor yang harus diberi perhatian khusus oleh Mahkamah Agung. Para calon ini dinilai punya catatan-catatan yang cukup penting untuk diwaspadai dalam hal administrasi, kompetensi maupun integritas.

"Dari 43 yang kita minta perhatian khusus itu, 30 calon hakim ad hoc tipikor tingkat pertama dan 13 calon hakim ad hoc tipikor tingkat banding. Dari segi integritas, ada 7 orang dari 43 itu yang kita temukan permisif terhadap tindakan kerabat atau keluarganya yang menjadi makelar kasus. Kedua, ada sekitar 13 calon yang punya tradisi lobby dalam menyelesaikan suatu perkara. Ada 5 calon yang melakukan perbuatan asusila, dan ada 3 orang yang menyalahgunakan kekuasaan," demikian dikatakan Juru Bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat Fajar, Selasa (18/9). Sementara dari segi administrasi ada calon yang pengalaman kerjanya di bidang hukum kurang. Bahkan, ada yang mencoba memanipulasi jangka waktu pengalaman kerja. Sementara menurut kriteria kompetensi/kualitas, hasil investigasi Komisi Yudisial menemukan calon hakim ad hoc tipikor yang mempunyai pengalaman kerja justru lebih banyak di luar bidang hukum. Selain itu terdapat juga calon yang kinerjanya dinilai kurang oleh atasannya. Tapi, lanjut Asep, sisa 43 calon yang tidak perlu diberi perhatian khusus itu bukan berarti dinyatakan layak oleh Komisi Yudisial. Sebab tidak menutup kemungkinan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki Komisi Yudisial dalam melaksanakan investigasi membuat data para calon belum tercover dengan komplet.



10/10/2012 2:49:48 PM

ELSAM Sampaikan Temuan Kasus Sampang

inspirasiislami.com

Oleh sebab itu Komisi Yudisial mengharapkan Mahkamah Agung tetap menggali dan melengkapi data para calon hakim ad hoc tipikor tersebut. “Kita memang mengalami hambatan dalam hal minimnya data awal para calon, karena yang kita terima data awal hanya berupa CV. Kemudian, karena banyak calon tidak terkenal maka informan yang bisa kita akses pun terbatas betul,” ungkap Asep. Pada Senin (17/9) delegasi Komisi Yudisial dipimpin Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Tafiqurrohman Syahuri dan Ketua Bidang SDM dan Litbang Jaja Ahmad Jayus m e ny a m p a i k a n l a p o r a n h a s i l investigasi terhadap para calon hakim ad hoc tipikor. Laporan tersebut diterima oleh Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung yang juga Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Djoko Sarwoko dan hakim agung Komariah E Sapardjadja serta Andi Samsan Nganro. Dalam laporan itu disebutkan Komisi Yudisial meminta Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kelulusan para calon, mengingat pentingnya jabatan hakim ad hoc tipikor sebagai pengemban amanah dalam rangk a pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keprihatinan masyarak at atas penegakan hukum terhadap perkara korupsi perlu dijawab dengan cara memilih hakim-hakim yang mempunyai kompetensi/kualitas dan integritas yang baik. Mahkamah Agung, Kamis (27/9), telah mengumumkan secara resmi hasil seleksi calon hakim ad hoc tipikor. Hanya 4 calon yang berhasil lulus dari 89 calon hakim ad hoc tipikor yang mengikuti seleksi pada tahap ini. (Dinal)

Kerusuhan di Sampang.

K

omisi Yudisial menerima laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tentang persidangan kasus Sampang. Kasus ini melibatkan tokoh Syiah Sampang, Tajul Muluk, sebagai terdakwa dengan dakwaan melakukan penodaan agama. Laporan ini diterima oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri di ruang konferensi pers Komisi Yudisial, Senin (24/9). Andi Muttaqien, Ketua Divisi Advokasi Hukum ELSAM menyampaikan, berdasarkan pantauan aliansi solidaritas kasus Sampang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, menemukan beberapa kejanggalan dalam persidangan tersebut. "Misalnya saksi meringankan yang diajukan penasihat terdakwa tidak dipertimbangkan majelis hakim," kata Andi. Menanggapi laporan ini, Taufiq mengatakan, akan mempelajari dengan seksama adanya dugaan kejanggalan dalam persidangan sebagaimana dilaporkan. Laporan tersebut akan dikaji lebih mendalam. Hal itu menjadi salah satu kewajiban Komisi Yudisial untuk menjaga independensi dan imparsialitas peradilan yang bersih. "Karena kasus ini mendapat perhatian publik, Komisi Yudisial akan menjadikan perkara ini prioritas untuk ditindaklanjuti," tambah Taufiq yang didampingi Juru Bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat Fajar dan Hamka Kapopang serta Sukardi, para Kepala Bagian di Biro Pengawasan Hakim. (Jaya)



5

10/10/2012 2:49:50 PM

AKTUAL

Keniscayaan Harmonisasi Sistem Hukum Secara Transnasional

6

Sistem hukum Indonesia sendiri saat ini, menurut Eman, masih ada yang belum serasi dan selaras dengan kaidah hukum yang berkembang. Ia mencontohkan het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), perangkat hukum acara perdata yang disusun oleh Mr. H.L. Wichers, pada tahun 1846 untuk beracara di depan Landraad. "Sampai sekarang dipertahankan untuk menjawab sejumlah persoalan yang semakin kompleks di abad 21. Sementara sistem hukum di negeri Belanda sendiri dewasa ini sudah berubah sama sekali

secara transnasional merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia. Harmonisasi itu harus menjadi kerangka acuan penyesuaian asas dan sistem hukum pada proses pembentukan perundang-undangan, agar menjadi harmonis, terintegrasi, konsisten, dan taat asas. "Menghadapi berlakunya AFTA mendatang saja, setidaknya di kawasan ASEAN harus terjadi harmonisasi sistem hukum antar masing-masing negara. Jika tidak, kesulitan demi kesulitan akan dihadapi oleh setiap negara, tatkala

BULETIN KOMISI YUDISIAL/DINAL

K

ondisi global saat ini yang menipiskan batas-batas negara bangsa dan terbentuknya institusi global untuk memenuhi hajat hidup di antara anggota masyarakat bangsa-bangsa, menuntut adanya harmonisasi hukum yang bersifat transnasional. Harmonisasi sistem hukum nasional dengan sistem hukum internasional dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi problema transnasional yang timbul disebabkan interaksi antar masyarakat bangsa-bangsa. Langkah yang dapat ditempuh dalam rangka harmonisasi hukum nasional terhadap tatanan hukum antar bangsa adalah melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum nasional yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dengan sistem hukum internasional. "Konsep harmonisasi sistem hukum, yang selama ini dilakukan melalui perencanaan hukum (legislation planning) dan proses pembentukan hukum (law making process), kemudian diubah dengan proses akseptasi dan nasionalisasi sejumlah kaidah hukum transnasional," demikian dikatakan oleh Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman, ketika memberikan kuliah umum bertema "Strategi Harmonisasi dan Pembaharuan Hukum Nasional yang Berjati Diri dan Berwibawa" di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Sabtu (8/9). Diharapkan dengan strategi tersebut akan tercipta peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, dengan kaidah hukum masyarakat bangsa-bangsa lain yang juga melakukan akseptasi atas kaidah yang sejenis.

Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman, memberikan kuliah umum tentang strategi dan harmonisasi pembaruan hukum nasional kepada para mahasiswa magister ilmu hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

dan sudah lama direformasi. Melakukan kesepakatan bilateral atau meratifikasi perjanjian internasional multilateral menyangkut hukum acara perdata pada badan peradilan adalah tindakan yang amat tepat untuk memberikan suplemen terhadap kaidah hukum acara perdata peninggalan kolonial itu," ungkapnya. Dengan contoh di atas, kembali ditegaskan Eman, harmonisasi hukum

tuntutan hak berupa eksekusi putusan hakim yang dijatuhkan di suatu negara tidak dapat dilaksanakan di negara berdaulat lainnya," tegas Eman. Jika harmonisasi hukum dilakukan dengan jalan menciptakan produk hukum melalui penemuan hukum, perancangan hukum, dan menggali nilai-nilai di dalam masyarakat, akan diperlukan waktu yang tidak sedikit hingga akan berjalan



10/10/2012 2:49:53 PM

sangat lambat dengan biaya yang mahal. Walaupun memang langkah tersebut lebih idealis dan nasionalis. Usul Eman, harmonisasi hukum dilakukan dengan cara kontemporer yaitu menjadikan model-model hukum yang dihasilkan organisasi internasional atau model hukum negara-negara maju, baik dalam bentuknya yang asli

dengan diadopsi (adoption), maupun dalam bentuk yang sudah diubah (adaptation). Oleh karena itu, model konvensi yang pernah diupayakan untuk harmonisasi hukum negara-negara di kawasan Eropa, dapat juga dipertimbangkan untuk dijadikan model dalam rangka harmonisasi

hukum negara-negara di kawasan ASEAN menjelang AFTA berlaku. "Harmonisasi hukum dengan cara seperti itu, akan menghasilkan norma hukum yang bersifat transnasional. Di samping itu, secara ekonomis, tidak memerlukan waktu yang terlalu lama dan biaya yang tidak terlalu mahal," imbuh Eman. (Dinal)

Komisi Yudisial Akan Tindaklanjuti Masalah Integritas Hakim Tipikor

J

tribunnews.com

uru Bicara Komisi Yudisial, Asep ini. “Persoalan integritas hakim adalah pemahaman dan penguasaan hukum Rahmat Fajar, mengatakan ranah KY. Kami akan menindaklanjuti formil dan materiil tipikor. pihaknya akan menindaklanjuti laporan ini dengan segera. Idealnya Sementara persoalan permasalahan integritas hakim dalam waktu 90 hari, sesuai ketentuan, administrasi organisasi, dijelaskan pengadilan tipikor yang dianggap kami bisa menghasilkan kesimpulan Emerson, adalah belum fokusnya kurang. Hal tersebut dikatakannya pemeriksaan atas laporan tersebut,” para hakim maupun panitera usai menerima laporan dari ICW ujarnya. untuk betul-betul menangani Dalam laporannya, ICW perkara korupsi. “Masih ada hakim tentang 84 hakim tipikor yang dianggap melanggar Kode Etik dan juga menyampaikan bahwa aspek tipikor yang juga menangani Pedoman Perilaku Hakim, Selasa, kualitas dan kapasitas hakim serta perkara-perkara umum. Begitu pun (28/8), di kantor Komisi Yudisial. administrasi organisasi pengadilan panitera untuk pengadilan tipikor Emerson Yuntho dan Donal tipikor juga masih bermasalah. juga masih merangkap panitera untuk Fariz yang mewakili ICW mengatakan, Menurut Emerson, permasalahan pengadilan umum,” tuturnya. berdasarkan hasil Mengenai masalah kualitas hakim investigasi yang dilakukan ICW didapati tipikor, Asep berjanji beberapa pelanggaran akan memasukkan Kode Etik dan Pedoman hal-hal yang dianggap Perilaku Hakim oleh masih belum hakim di pengadilan maksimal dikuasai tipikor. Bentuk – bentuk hak im ke dalam pelanggaran tersebut materi lokakar ya yaitu masih adanya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan hakim ad hoc tipikor Komisi Yudisial. yang sebelumnya adalah pengacara tetap “Sementara Penangkapan hakim ad hoc tipikor Semarang Kartini Marpaung. membuka praktek mengenai aspek pengacara. Kemudian, organisasi dan terdapat juga hakim tipikor yang terkait aspek kualitas terlihat dari administrasi pengadilan, Komisi bertemu secara sengaja dengan para adanya hakim yang pasif ketika Yudisial akan berkomunikasi dengan pihak di luar persidangan. proses persidangan namun aktif di Mahkamah Agung yang mempunyai Asep sangat menyambut baik luar persidangan. Masalah kualitas, wewenang dalam dua hal itu,” tutup laporan yang disampaikan oleh ICW tambahnya, juga menyangkut Asep. (Dinal)



7

10/10/2012 2:49:54 PM

AKTUAL

Kampanye Peradilan Bersih

Sekjen KY Muzayyin Mahbub.

M

asyarakat belum banyak mengetahui bahaya laten yang disebabkan oleh praktik mafia peradilan. Hal ini disebabkan isu tentang mafia peradilan kurang begitu menggema dibandingkan isu korupsi. Padahal efek yang ditimbulkan praktik mafia peradilan bisa sangat buruk. Untuk itu Komisi Yudisial menggelar acara road show kampanye peradilan bersih guna menyadarkan masyarakat agar mewaspadai praktik mafia peradilan. Bila kita mendengar kata “korupsi”, tentu banyak kalangan yang langsung bereaksi. Hal ini karena

8

korupsi telah menjadi musuh bersama dan terdapat gerakan yang kuat untuk memberantasnya. Bahaya korupsi telah banyak diungkapkan secara luas sehingga korupsi telah menjadi objek yang patut untuk dihindarkan dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Sebenarnya bahaya yang tidak kalah mengancam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga ditimbulkan praktik mafia peradilan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Muzayyin Mahbub, pada road show kampanye peradilan bersih, 6 - 8 September 2012. Menurut dia bahaya yang ditimbulkan praktik mafia peradilan sama atau bisa lebih buruk dari praktik korupsi. “Masyarakat tidak banyak mengetahui tentang bahaya yang ditimbulkan oleh mafia peradilan, karena mungkin bagi mereka yang belum pernah berperkara di pengadilan tidak akan mengetahui apa itu mafia peradilan? Saya katakan bahaya dari mafia peradilan ini dapat jauh lebih buruk dari bahaya korupsi, karena didalamnya ada unsur suap, jual beli perkara, praktik korupsi yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia umumnya pada peradilan kita,” ujar Muzayyin saat menjadi narasumber dalam acara tersebut. Road show kampanye peradilan bersih bertemakan “Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia” mengusung tiga isu utama, yaitu pengenalan kelembagaan Komisi

Yudisial, bahaya mafia peradilan, dan penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial. Road show kampanye peradilan bersih diselenggarakan di empat tempat. Pertama, di Balai Desa Cijengkol, Subang, Jawa Barat, yang dihadiri 94 peserta, terdiri dari para santri dan masyarakat sekitar. Acara yang kedua mengambil tempat di aula Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, dihadiri 91 peserta, terdiri dari guru dan santri pondok pesantren dan mahasiswa dari akademisi keperawatan.

BULETIN KOMISI YUDISIAL/ADNAN


Mengajak Masyarakat Mewaspadai Bahaya Mafia Peradilan

Para peserta kampanye peradilan bersih yang diselenggarakan Komisi Yudisial.



10/10/2012 2:49:55 PM

Komisi Yudisial Tegaskan Menjaga Independensi Peradilan

BULETIN KOMISI YUDISIAL/DINAL

S edangk an acara ketiga berlangsung di kampus Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, yang dipadati mayoritas mahasiswa jurusan syariah berjumlah 215 orang. Tempat terakhir acara ini adalah aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes yang dihadiri 87 guru pendidikan kewarganegaraan (PKN) tingkat sekolah menengah pertama. Keempat tempat itu dipilih berdasarkan alasan filosofis karena tempat pendidikan merupakan wahana pembentukan karakter sumber daya manusia sebuah bangsa. Selain ceramah, para peserta kegiatan ini juga diberikan bahan-bahan publikasi Komisi Yudisial berupa Buletin, Jurnal, Buku Saku, serta buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengenal lebih dalam tentang Komisi Yudisial sekaligus mengajak masyarakat untuk mewaspadai bahaya praktik mafia peradilan. (Adnan)

Hakim dalam melaksanakan tugas sebagai pengadil harus dijamin independensinya.

K

ewenangan pengawasan hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman dan khususnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011, pasal 20A ayat (1) point d yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara." "Independensi hakim merupakan sesuatu yang penting dimiliki hakim dalam menjalankan tugasnya, maka sedikit pun tidak boleh ada satu otoritas yang melakukan intervensi pada hakim saat melakukan tugasnya," ujar anggota Komisi Yudisial yang juga Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ibrahim, pada acara kuliah umum di Aula Fakultas Hukum Universitas Surabaya, (13/9). Ibrahim memaparkan, untuk menciptakan pengadilan yang bersih dan akuntabel maka independensi hakim wajib untuk dijunjung tinggi karena independensi hakim adalah rohnya pelaksanaan tugas hakim, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh KY merupakan mandat konstitusi yang tidak dimaksudkan untuk mencampuri tugas hakim, terutama tugas yudisialnya," ujar akademisi dari Universitas Hasanuddin ini. Kehadiran Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KY di FH Ubaya bermaksud mengajak civietas akademika Universitas Surabaya bersama-sama membangun dunia peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel. Perguruan tinggi memiliki potensi sebagai mitra strategis KY dalam menjaga independensi hakim. Acara yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini, dihadiri oleh 200 orang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan Ketua Program Magister FH Ubaya, Eko Sugitario. (Adnan)



9

10/10/2012 2:50:02 PM

AKTUAL

BULETIN KOMISI YUDISIAL/EMRY

Pelatihan Tematik Tingkatkan Kapasitas Para Hakim Tinggi

Penyelenggaraan pelatihan tematik tindak pidana khusus bagai para hakim tinggi di Medan.

S

ebagai wujud komitmen K o m i s i Yu d i s i a l d a l a m meningkatkan kapasitas hakim, pada awal September 2012 diselenggarakan pelatihan tematik tindak pidana khusus untuk para hakim tinggi. Pelatihan ini diselenggarakan di hotel Aston, Medan. Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh, dalam sambutan pembukaan pelatihan mengatakan penyelenggaraan pelatihan ini merupakan bagian tugas Komisi Yudisial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

10

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas hakim. "Misi Komisi Yudisial sama dengan misi Mahkamah Agung dalam menjaga dan menegakkan peradilan yang bersih," tutur Imam. Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko, dalam sambutannya memberikan apresiasi secara khusus atas terselenggaranya pelatihan tematik ini. "Ini adalah suatu wujud kerjasama atau sinergi antara tugas-tugas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung,” kata Djoko.

Dia menambahkan, langkah Komisi Yudisial mengadakan pelatihan dengan mengedepankan peserta dari hakim tingkat banding mempunyai tujuan yang baik dan strategis yaitu meningkatkan pengetahuan para hakim terkait perkembangan hukum khususnya tindak pidana khusus. Pelatihan tematik tindak pidana khusus ini diikuti 35 hakim tinggi dari Medan, Jakarta, Banda Aceh, Bandung, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Padang, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Tanjung Karang, Yogyakarta dan Semarang. (Emry)



10/10/2012 2:50:07 PM

Kunjungan Kerja Asosiasi Hakim Amerika Latin


A

Pertukaran cendera mata antara Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ibrahim, dengan tamu dari Asosiasi Hakim Amerika Latin.

Menanggapi kunjungan itu, Ibrahim mengemukakan program ini sangat penting bagi Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kapasitas hakim yang merupakan salah satu tugas Komisi Yudisial sebagaimana amanat Undang-Undang. Selain berharap hakim-hakim Indonesia dapat diikutsertakan,

kegiatan ini dapat menjadi ajang saling tukar pikiran dengan hakim-hakim yang ada di Amerika Latin. "Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru memerlukan pertukaran informasi terkait isu-isu internasional sehingga dapat menimba pengalaman untuk peradilan yang lebih baik," ungkap Ibrahim. (Jaya)


sosiasi Hakim Amerika Latin (AHAL) yang berasal dari Argentina melakukan kunjungan kerja ke Komisi Yudisial, Jum'at (14/9). Rombongan AHAL terdiri dari Ketua, Ribchi Rosi, dan Koordinator Program Internasional, Puan Manuel Matera. Mereka diterima oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial, Ibrahim, didampingi Juru Bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar. Rosi menjelaskan, tujuan dari kunjungan ini adalah menjalin kerjasama dengan hakim atau komunitas hukum yang ada di Indonesia untuk berpar tisipasi dalam seminar internasional yang akan diselenggarakan Desember 2012. "Melalui pertemuan ini kami mengundang komunitas hukum di Indonesia untuk berpartisipasi dalam seminar kami," ungkap Rosi yang juga hakim banding tingkat nasional Argentina.

Pertemuan antara Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial, Ibrahim, dengan Asosiasi Hakim Amerika Latin.



11

10/10/2012 2:50:20 PM

LAPORAN UTAMA

Membumikan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim DINAL FEDRIAN

Di kiprahnya yang sudah tujuh tahun, Komisi Yudisial terus berusaha memberikan pemahaman menyeluruh kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada para pemangku kepentingan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kuncinya, pemahaman yang sama dan kerjasama yang erat.

S

esuai amanat Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Amanat konstitusional itu dipertegas lagi dalam peraturan perundang-undangan,

12

terutama Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Baik dalam UU No. 22 Tahun 2004 maupun dalam revisinya yakni UU No. 18 Tahun 2011. Itu sebabnya, bagi Komisi Yudisial, kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi semacam ruh yang harus terus dijaga. Semangat awal pendirian Komisi Yudisial tak akan tercapai jika kode etik

dan pedoman perilaku hakim tak bisa dijalankan dan ditegakkan. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim –selanjutnya disebut KEPPH adalah puncak pencapaian kerjasama Komisi



10/10/2012 2:50:22 PM

Menurut anggota Komisi Yudisial, Abbas Said, sosialisasi dan penegakan KEPPH akan terus dilakukan secara bertahap. Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial ini mengakui hingga kini sosialisasi belum mencapai seluruh provinsi, apalagi kabupaten/kota. Tetapi Komisi Yudisial sudah bertekad merampungkan sosialisasi hingga seluruh hakim mendapatkan pemahaman yang sama tentang KEPPH.

dilakukan tanpa memperkuat sistem di internal. Dalam kaitan itu, Komisi Yudisial melakukan penataan mekanisme pengaduan. Verifikasi atas pengaduan masyarakat merupakan langkah yang selalu ditempuh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial akan lebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas pengaduan. Sejak Januari hingga Juni 2012, Komisi Yudisial telah menerima 731 pengaduan. Dari jumlah tersebut sudah 161 pengaduan yang ditindaklanjuti. Rinciannya sampai pemeriksaan hakim (6), pemeriksaan pelapor/ saksi (39), klarifikasi surat/ diteruskan ke instansi lain (110), investigasi (2), dan permintaan alat bukti (4). Dari laporan itu terungkap 14 hakim direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi. Di internal K o m i s i Yu d i s i a l , pembahasan tentang materi KEPPH terus dilakukan. Mengundang hakim dan ahli-ahli hukum juga dilakukan. Contohnya, sewaktu memperingati milad isi Yudisial, Agung oleh Ketua Kom h ma hka Ma dan l isia Yud ke-8 Komisi Yudisial bersama itu adalah aturan Bersama Komisi Ali. Salah satu peraturan Penandatanganan Per mah Agung, H.M Hatta hka Ma ua 14 Agustus lalu. Saat Ket dan an, Eman Suparm an perilaku hakim. kan kode etik dan pedom ega pen n dua pan g tan itu, Komisi Yudisial ten mengangkat tema khusus tentang Semarang, Yogyakarta, Banjarmasin, Sosialisasi KEPPH diupayakan tidak independensi dan akuntabilitas hakim Jambi, dan Jakarta. searah. Para hakim diminta berpartisipasi dalam memutus perkara dilihat dari Sekadar contoh, pada 12 Juli 2012 aktif dalam kelompok-kelompok perspektif hukum dan etika. lalu Komisi Yudisial menyelenggarakan kecil mendiskusikan potensi-potensi Membumikan KEPPH tidak diskusi KEPPH sekaligus sosialisasi pelanggaran KEPPH. mungkin dilakukan sendiri Komisi kelembagaan di Ternate. Acara ini Yudisial. Oleh karena itu, bersama diikuti 51 hakim dari semua lingkungan Penguatan ke dalam dan ke Mahkamah Agung, telah dibentuk peradilan yang ada di provinsi Maluku luar sebuah tim penghubung yang antara lain Utara. Dalam acara ini sejumlah hakim Komisi Yudisial menyadari betul bertugas membuat aturan lebih teknis masih menanyakan banyak hal teknis bahwa upaya mensosialisasikan KEPPH pelaksanaan KEPPH. Komunikasi dan tentang KEPPH. kepada kalangan hakim tak akan bisa diskusi yang terus menerus dilakukan IAL/D BULETIN KOMISI YUDIS

INAL

Yudisial dan Mahkamah Agung. Selama tiga tahun berjalan sejak 2009, Komisi Yudisial telah melakukan berbagai upaya membumikan KEPPH. Pada tahun 2011, misalnya, tidak kurang dari 13 kali diselenggarakan sosialisasi KEPPH kepada hakim tingkat banding dan tingkat pertama untuk semua lingkungan peradilan. Antara lain di Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, Denpasar, Ambon, Surabaya, Lampung, dan Samarinda. Pada tahun 2012, sesuai rencana, upaya membumikan KEPPH dilaksanakan di Aceh, Pontianak, Ternate,



13

10/10/2012 2:50:30 PM

LAPORAN UTAMA


Kritik tentang usaha menjaga dan menegakkan KEPPH justru datang dari Choky Ramadhan. Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengatakan penegakan KEPPH selama ini masih tebang pilih. Ia mencontohkan laporan MaPPI yang belum membuahkan hasil berupa sanksi kepada hakim yang dilaporkan. Perkembangan terbaru, Komisi Yudisial telah menindaklanjuti laporan MaPPI itu. Komisi Yudisial telah memberikan surat kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat terkait tindaklanjut Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat, Abbas Said, menjadi narasumber diskusi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PT Banjarmasin. laporan MaPPI. MaPPI juga mendapat tembusannya dengan surat No. 97/SET. tim penghubung akhirnya membuahkan acara dan komprehensifnya hakim KY/IV/2012. Namun seringkali persoalan hasil. Pada 27 September lalu, pimpinan melihat fakta persidangan. Mahkamah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Agung berpendapat Komisi Yudisial tidak timbul dari pihak-pihak yang hendak diperiksa. Apalagi, menurut Abbas menandatangani empat peraturan berwenang menilai putusan hakim. bersama. Komisi Yudisial memang tidak Said, pelanggaran KEPPH seringkali Keempat peraturan bersama ini menilai putusan hakim. Putusan hakim melibatkan pihak lain di luar institusi adalah panduan penegakan kode etik hanyalah pintu masuk untuk mendeteksi peradilan. Misalnya, datang dari pengacara tersangka, atau para pihak dan pedoman perilaku hakim; tata cara adanya pelanggaran KEPPH. yang saling bersengketa. pemeriksaan bersama; tata cara I t u p u l a s e b a b nya , pembentukan, tata kerja, dan dalam berbagai kesempatan tata cara pengambilan keputusan Sepuluh Prinsip KEPPH membumikan KEPPH ke daerah, majelis kehormatan hakim; dan Komisi Yudisial selalu menekankan seleksi pengangkatan hakim. kepada hakim agar benar-benar 1. Berperilaku adil Ketua Komisi Yudisial menjaga independensi dan Eman Suparman mengatakan 2. Berperilaku jujur tidak terpengaruh. Komisi tidak peraturan bersama ini menjadi 3. Berperilaku arif dan menutup mata pada potensi panduan bagi Mahkamah Agung pelanggaran. Penangkapan hakim bijaksana dan Komisi Yudisial agar tidak ada ad hoc tipikor, Kartini Marpaung tuduhan saling mengintervensi 4. Bersikap mandiri dan Heru Kusbandono Agustus lalu satu sama lain. Oleh karena itu, 5. Berintegritas tinggi membuktikan proses internalisasi Komisi Yudisial menyambut positif KEPPH di kalangan hakim belum 6. Bertanggung jawab terbitnya keempat peraturan sepenuhnya berjalan. bersama tersebut. 7. Menjunjung tinggi harga diri Membumikan dan Selama ini memang 8. Berdisiplin tinggi menegakkan KEPPH pasti terdapat perbedaan penafsiran m e n g h a d a p i tantangan atas beberapa bagian KEPPH. 9. Berperilaku rendah hati dan hambatan. Upaya Komisi Yudisial menganggap ada 10. Bersikap profesional berkesinambungan dan tiada hubungan kuat antara perilaku henti harus terus dilakukan hingga dengan putusan hakim, utamanya ke daerah-daerah. kepatuhan penerapan hukum 14



10/10/2012 2:50:38 PM

Tantangan Menegakkan Etika Arif Budiman

B

erlangsung sederhana di aula Pengadilan Tinggi Banjarmasin, diskusi kelompok para hakim se-Kalimantan Selatan, 17 Juli 2012 lalu, menumbuhkan kesadaran para hakim bahwa ternyata tidak mudah menegakkan KEPPH. Apalagi dihubungkan dengan kondisi pengambilan keputusan. Tim bersama yang menyusun konsep Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang kemudian dituangkan dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009, sudah menyadari betul masalah-masalah yang mungkin timbul dalam penegakannya. KEPPH 2009 tidak asal jadi. Ada proses pengkajian, pendalaman, dan perenungan yang panjang serta melibatkan pemangku kepentingan yang beragam. Pertama, Mahkamah Agung sendiri telah melakukan kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, praktisi hukum, dan akademisi hukum. Kedua, hasil perenungan kembali kode etik dan pedoman perilaku yang ada sebelumnya seperti Kode Etik Hakim Indonesia 1996, termasuk Munas Ikatan

BULETIN KOMISI YUDISIAL/W. EKA PUTRA

Perjalanan menegakkan KEPPH ternyata tidak mudah. Beberapa pensiunan hakim mempersoalkannya lewat uji materiil. Putusan atas hak uji materiil itu menjadi pelajaran penting bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Diskusi kelompok studi kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim Indonesia di Bandung tahun 2000. Juga, memperhatikan Rakernas Mahkamah Agung 2002 di Surabaya yang menghasilkan sepuluh pedoman perilaku hakim. Ketiga, kajian mendalam terhadap instrumen hukum internasional, seperti prinsip-prinsip yang diatur dalam Bangalore Principle for Judicial Conduct. Keempat, sebelum KEEPH disahkan, Komisi Yudisial pun telah menyelenggarakan konsultasi publik di delapan kota. Selanjutnya, naskah dan hasil masukan para pemangku kepentingan itu dibahas lagi oleh tim bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hingga akhirnya ditandatangani Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa dan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas pada 4 April 2009. I ronisnya, KEPPH justru dipersoalkan oleh pensiunan hakim –yang kini berprofesi advokat-- melalui uji materiil. Pada akhir Agustus 2011, empat

orang yang mengaku sebagai advokat mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap KEPPH 2009 ke Mahkamah Agung dengan dalih bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Para pemohon sebagai advokat dan pribadi merasa dirugikan oleh berlakunya KEPPH 2009. Sejak awal Komisi Yudisial mempertanyakan permohonan uji materiil itu. Bagi Komisi Yudisial para pemohon tidak memiliki legal standing. Orang yang secara langsung mempunyai hubungan dengan KEPPH adalah hakim. Dalam putusannya awal Februari 2012, Mahkamah Agung memutuskan butir 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 serta 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 KEPPH bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Setelah putusan itu menjadi tantangan bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menguraikan kembali makna perilaku Berdisiplin Tinggi dan Bersikap EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


15

10/10/2012 2:50:44 PM

LAPORAN UTAMA Jumlah dan Jenis Pelanggaran Perilaku Hakim Sebelum dan Setelah SKB KEPPH Terbit No.

Jenis Pelanggaran

Jumlah

Sebelum SKB Terbit: 1.

Tidak Profesional

17

2.

Tidak berdisiplin Tinggi

13

3.

Melanggar Sikap Berperilaku Jujur

5

4.

Melanggar Sikap Berperilaku Adil

5

Setelah SKB Terbit:

*

1.

Tidak Berperilaku Adil

23

2.

Tidak Berperilaku Jujur

28

3.

Tidak Berperilaku arif dan Bijaksana

9

4.

Tidak Bersikap Mandiri

-

5.

Tidak Bertintegritas Tinggi

20

6.

Tidak Bertanggung Jawab

6

7.

Tidak Menjunjung Tinggi Harga Diri

8

8.

Tidak Berdisiplin Tinggi

60

9.

Tidak Berperilaku Rendah Hati

1

10.

Tidak Bersikap Profesional

100

catatan: satu orang hakim bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran Sumber: Buku 7 Tahun Kiprah Komisi Yudisial 2005 - 2012

Profesional ke dalam sikap tindak hakim, agar dalam melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi tentang pelanggaran kode etik ada ukuran yang jelas.

Isu kesejahteraan Sepanjang sosialisasi KEPPH yang dilaksanakan Komisi Yudisial , isu yang banyak disinggung hakim adalah kesejahteraan. Beberapa hakim mengaitkan dan berpandangan bahwa kesejahteraan memiliki hubungan erat dengan pemenuhan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung, M Syarifuddin, tak menampik korelasi itu, walaupun banyak faktor lain yang juga mempengaruhi. “Mungkin

ya, karena itu manusiawi. Tetapi tidak berarti itu jaminan satu-satunya. S e s u n g g u h ny a y a n g membuat orang itu menjadi baik adalah imannya,” kata Syarifuddin. Ta nt a n g a n l a i n bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah anggaran sosialisasi. Dalam setiap sosialisasi ke daerah, jumlah hakim yang mengikuti tak sampai seratus. Padahal ada 8000-an hakim di seluruh Indonesia. Tantangan terberat tentu saja mengusahakan zero tolerance terhadap pelanggaran kode etik. Sebuah pekerjaan yang cukup berat dan idealis mengingat jumlah hakim yang terus dijatuhi sanksi. Meskipun ada penurunan setiap tahun.

Pasal Mengganjal Hakim Nakal

K

omisi Yudisial menerima ratusan pengaduan setiap tahun. Sebagian memang terbukti melanggar KEPPH. Yang pelanggarannya berat dibawa ke sidang Majelis Kehormatan Hakim. Setelah KEPPH 2009 berlaku, berdasarkan data yang dihimpun Komisi Yudisial, yang paling sering dilanggar adalah aturan Berdisiplin Tinggi (60), yang diatur dalam poin 8 KEPPH. Disusul kemudian Berperilaku Jujur (28), Berperilaku Adil (23), dan Berintegritas Tinggi (20). Jenis pelanggaran lain berada di bawah angka 10. Banyaknya hakim terjerat aturan Berdisiplin Tinggi diduga menjadi

16

penyebab poin 8 dan poin 10 KEPPH dimohonkan uji materi ke Mahkamah Agung. Ini juga sejalan dengan temuan MaPPI Fakultas Hukum UI. Ketua Harian MaPPI, Choky Ramadhan, menjelaskan dari 309 persidangan yang dipantau selama Oktober-November 2011, ada pelanggaran dalam 307 persidangan. Pelanggaran terbanyak adalah poin 8.1 KEPPH. Meskipun Mahkamah Agung menganulir butir-butir penjabaran poin 8 dan 10, bukan berarti hakim tidak bisa dituduh melanggar aturan KEPPH tersebut. Sebab, menurut M. Syarifuddin, ketentuan umum pada poin 8 dan poin 10 KEPPH masih tetap berlaku.

Salah satu tren yang juga tampak pada penegakan KEPPH adalah banyak tidaknya butir KEPPH yang dilanggar. Pada awal-awal diterapkan dalam sidang MKH, pasal yang diterapkan kepada terlapor hanya satu. Tetapi semakin lama pasal yang dikenakan semakin banyak. Seorang hakim yang dihukum bisa saja dinyatakan melanggar beberapa poin KEPPH sekaligus. Misalnya, ABS. Hakim PN Sleman ini dibawa ke MKH dan dinyatakan melanggar larangan berkomunikasi (1.2.2), kewajiban berperilaku jujur (2.1.1), imparsialitas (2.1.2), menghindari tindakan tercela (3.1.1), larangan konflik kepentingan dan lain-lain.



10/10/2012 2:50:44 PM

“Komisi Yudisial Terus Mengingatkan” Dinal Fedrian

U

ntuk mengetahui upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan KEPPH, redaksi mewawancarai Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Abbas Said di kantornya 13 September lalu. Berikut petikannya. Setelah tiga tahun berjalan, apa catatan dan evaluasi Bapak terhadap KEPPH secara umum? Alhamdulillah pada garis besarnya sudah ada kemajuan, di mana rekan-rekan para hakim sudah berhati-hati, teliti, dan cermat. Mudah-mudahan selangkah-demi selangkah, dan dari KY juga tidak bosan-bosannya menyampaikan penyuluhan atau sosialisasi kepada para hakim. Karena di institusi manapun kesalahan dan kekurangan itu pasti ada. Itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi kita tidak perlu bosan untuk terus mengingatkan para rekan hakim. Masih ada saja hakim yang tertangkap karena pelanggaran hukum, termasuk KEPPH. Apakah KEPPH belum disosialisasikan secara merata ke para hakim? Memang, sampai dengan saat ini belum semua provinsi mendapatkan sosialisasi KEPPH karena adanya keterbatasan waktu. Tapi Insya Allah kita usahakan untuk melakukan sosialisasi ke seluruh provinsi, menjangkau sampai dengan pengadilan tingkat II dan terintegrasi untuk semua jenis lingkungan peradilan yaitu umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

Apa saja yang sudah dilakukan KY selama tiga tahun terakhir agar KEPPH benar-benar dijalankan hakim? Adanya temuan-temuan terhadap pelanggaran KEPPH itu kita sampaikan kepada rekan-rekan hakim sebagai bagian dari saling mengingatkan dan upaya pencegahan. Tetapi kalaupun masih ada yang melakukan pelanggaran akan kita berikan tindakan yang tegas. Apa tantangan dan hambatan menjadikan KEPPH sebagai upaya mencegah perilaku menyimpang hakim? Di samping faktor kesejahteraan, di sini saya juga ingin menghimbau kepada para pihak yang selalu mengiming-imingi para hakim, agar jangan lagi melakukan hal tersebut. Serahkanlah seluruh keputusan kepada hakim sesuai dengan fakta di persidangan. Bagian mana dari KEPPH yang paling sering dilanggar? Ya n g s e r i n g d i l a n g g a r diantaranya masih ada rekan-rekan hakim yang kurang cermat dan kurang teliti dalam memberikan pertimbangan. M asih ada yang memberik an kepercayaan penuh kepada panitera sehingga tidak membaca putusan sebelum menandatangani. Kemudian, ada juga sebagian kecil yang masih mau menerima atau bertemu dengan pengacara di luar persidangan. Kesalahan- kesalahan seperti ini yang senantiasa kita terus ingatkan sebagai bagian dari fungsi pencegahan.

Abbas Said Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Yudisial

KEPPH disusun dengan tujuan baik. Tetapi beberapa mantan hakim justru mempersoalkannya. Bukankah ini juga tantangan yang harus disikapi? Saya kira KEPPH ini sudah baik. Namun namanya manusia pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kelemahan ini yang kita coba untuk mengajak agar menjadi lebih baik, perilaku itu senantiasa kita asah agar menjadi lebih baik lagi Dalam acara HUT KY kemarin, ada kritik terhadap independensi hakim. Psikolog menyebut hakim tak mungkin benar-benar independen. Menurut Bapak? Saya kira tidak ada manusia yang bisa independen secara hakiki, sebagai contoh apabila seseorang hakim ikut pemilu, hakim tersebut berhak untuk memilih salah satu calon. Tetapi dalam memutus perkara ia wajib independen dalam artian tidak memihak, dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta di persidangan. Dan, andaikata di dalam memutus perkara ada conflict of interest maka ia wajib untuk mengundurkan diri. EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


17

10/10/2012 2:50:45 PM

LAPORAN UTAMA

“Masih Banyak Hakim yang Baik” Nur Agus Susanto

K

epala Badan Pengawasan Mahk amah Agung, M. Syarifuddin, adalah salah seorang yang menjadi mitra bidang pengawasan hakim dan investigasi Komisi Yudisial. Beberapa kali ia datang ke Komisi Yudisial untuk membahas implementasi dan penegakan KEPPH. Redaksi mewawancarai Syarifuddin di kantornya, 11 September lalu. Berikut petikannya: Bagaimana Bapak melihat pelaksanaan KEPPH sejak berlaku April 2009 hingga sekarang? Sosialisasi KEPPH kepada seluruh hakim kita sudah lakukan banyak sekali. Setiap kegiatan kita lakukan bahkan bersama-sama KY. Dari MA sendiri ada tim ahli yang bertugas memberikan penjelasan mengenai KEPPH dalam kemasan yang berbeda-beda, misalnya dalam kemasan fragmen. Di samping dalam setiap rakernas juga selalu kita sampaikan mengenai KEPPH. Kalau dari segi pelaksanaan, dilihat dari pengaduan, kelihatannya masih banyak. Masih ribuan. Memang sebagian besar tidak terbukti. Tetapi yang terbukti juga banyak, yang dibawa ke MKH (Majelis Kehormatan Hakim), bersama KY pun sudah ada beberapa. Tetapi kalau dilihat dari segi penjatuhan hukuman disiplin ada penurunan dibandingkan yang lalu. Kita berharap adanya penurunan ini bahwa pelanggaran KEPPH memang berkurang. Kalau betul ada penurunan hukuman disiplin berarti sosialisasi KEPPH cukup efektif?

18

Kalau dilihat dari statistik angka iya. Dan, harapan kita begitu. Bisa juga penurunan itu disebabkan ada pelanggaran namun tidak dilaporkan. Menurut saya, cara efektif memberikan materi tentang KEPPH adalah dengan bentuk-bentuk yang menarik misalnya fragmen-fragmen adegan tentang prinsip-prinsip KEPPH. Apa kendala dalam penerapan KEPPH? Kendala ya keterbatasan anggaran, mengingat jumlah hakim yang mencapai hampir 8000 orang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu kita menyambut gembira sekali kawan-kawan dari KY juga turun melakukan sosialisasi KEPPH. Kalau kendala secara internal, misalnya terjadi resistensi dari hakim apakah ada? Tidak ada. Yang jadi porsi utama sosialisasi itu adanya di Diklat. Soal kesejahteraan hakim apakah menjadi daya dorong pelanggaran KEPPH? Mungk in ya, k arena itu manusiawi. Tetapi tidak berarti itu jaminan satu-satunya. Sesungguhnya yang membuat orang itu menjadi baik adalah imannya. Kalau bicara angka sebetulnya jumlah hakim yang dijatuhi hukuman disiplin sepertinya kan masih lebih kecil dibanding jumlah seluruh hakim? Kita sudah punya kode etik sejak sebelum KEPPH sekarang. Kita punya data sejak 2006. Mula-mula waktu itu

M. Syarifuddin Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung

hanya 14 hakim kemudian terus naik. Baru belakangan terakhir ini kalau saya tidak salah kurang dari 100. Jadi ada penurunan. Memang kalau dilihat dengan keseluruhan jumlah hakim 8000, berapa persen itu ya. Kalau kita lihat kawan-kawan yang kerja di gunung, laut, daerah-daerah terpencil, masih banyak yang bekerja dengan baik walaupun dengan segala macam kesusahan. Hanya kadang-kadang kan yang baik itu bukan berita. Justru yang tidak baik yang menjadi berita sehingga kadang-kadang satu yang berbuat sepertinya semua berbuat. Bagaimana Anda melihat efektivitas KY dalam mengawasi hakim? Saya merasa efektif. Kita sambut baik adanya KY karena sangat membantu. Karena KY khusus mengawasi dan menegakkan KEPPH ini. Makannya saya seringkali datang ke KY ke Biro Waskim, ke Biro Investigasi untuk bekerjasama. Apa masukan dari Bapak dalam konteks pengawasan hakim yang dilakukan KY? Ta d i n y a y a n g t e r j a d i



10/10/2012 2:50:48 PM

“Menegakkan KEPPH Perlu Melihat Kesejahteraan Hakim” Dinal Fedrian

B

agaimana Anda menilai penegakan KEPPH selama ini terhadap para hakim? Penegakan KEPPH masih tebang pilih. Hanya beberapa laporan pelanggaran KEPPH yang berat yang ditindak. Laporan MaPPI misalnya, hingga saat ini hanya diberikan klarifikasi, tidak pernah sampai ada sanksi yang diberikan kepada hakim tersebut. Apa tantangan terberat bagi KY dan MA dalam menjadikan KEPPH sebagai upaya mencegah perilaku menyimpang? Tantangan yang jelas adalah dalam memeriksa laporan-laporan pelanggaran KEPPH. Laporan banyak, dan tersebar di seluruh penjuru daerah. Ada keterbatasan memang dalam memeriksa pelapor, terlapor, dan/atau saksi-saksi. Apakah upaya pencegahan yang dilakukan KY dan MA selama ini sudah memadai? Jika belum, apa yang kurang? Upaya pencegahan baik melakukan sosialisasi ke hakim dan masyarakat agar semakin aware terhadap KEPPH sudah dilakukan dengan cukup baik. Namun, dalam menegakkan KEPPH perlu disadari ada aspek lain seperti kesejahteraan, peningk atan k apasitas dan kemampuan hakim. Hal-hal itu juga sudah dan akan diupayakan oleh KY-MA Bagaimana Anda melihat dan menilai putusan MA yang

inilah.com

ketidaksesuaian adalah soal KY yang melakukan pemeriksaan terhadap teknis peradilan. Tetapi sekarang dengan telah berhasilnya tim penghubung merumuskan draf petunjuk pelaksanaan KEPPH, pemeriksan bersama, dan MKH saya rasa kita sudah sepaham. KEPPH kan telah diputuskan dalam uji materi. Apakah melalui draft-draft yang disusun tim penghubung pasal-pasal dalam KEPPH yang dianulir melalui uji materi kembali dipulihkan? Iya, sudah. Kan, yang kita buat petunjuk pelaksanaan KEPPH. Dari putusan uji materi kemarin, yang tidak mengikat itu kan implementasinya, yaitu butir 8.1-8.4 dan 10.1-10.4. Tetapi ketentuan umum butir 8 dan 10 tetap berlaku. Apakah 10 butir KEPPH yang sekarang ada ini sudah cukup? Saya rasa sudah. K arena Bangalore Principle saja hanya memuat enam prinsip. Memang tuntutan hakim begitu, harus kesepian di tengah keramaian. Dia tidak bisa sembarangan atau dengan bebas bergaul dengan masyarakat. Bisa saja suatu saat kita dekat dengan suatu kelompok masyarakat, kemudian ada perkaranya. Pihak lawan mungkin akan curiga mengenai kedekatan itu. Apa himbauan Bapak kepada hakim-hakim dalam rangka penerapan KEPPH? Mohon kepada rekan-rekan para hakim agar mematuhi KEPPH. Syarat paling utama untuk dapat sungguh-sungguh melaksanakan prinsip -prinsip KEPPH adalah mempunyai kedekatan dengan tuhannya masing-masing. Kalau tidak beriman gampang sekali ia dipengaruhi oleh orang lain. Tetapi beriman saja tidak cukup, dia juga harus berilmu, karena hakim harus juga punya kompetensi. Bagaimana hakim bisa memutus perkara dengan baik kalau tidak berilmu.

Choky Ramadhan (Ketua Harian MaPPI FHUI)

malah membatalkan sebagian isi SKB KEPPH? Menurut saya putusan MA tersebut janggal, karena rawan konflik kepentingan antara MA sebagai pembuat KEPPH yang kalau ingin merevisi sebaiknya duduk bersama dengan KY seperti pada saat pembuatannya dulu. Dan, hakim agung yang memeriksa rawan konflik kepentingan karena termasuk objek yang tunduk terhadap KEPPH tersebut. Adakah hal lain yang perlu dimasukkan ke dalam KEPPH guna mencegah perilaku menyimpang hakim? Beberapa hal yang dibatalkan MA, terkait poin 8 dan 10 sebaiknya perlu dimasukkan lagi ke dalam KEPPH. Bagaimana pengaruh dunia luar terhadap kapasitas hakim mempertahankan KEPPH? Dunia luar sangat berpengaruh dalam kapasitas hakim mempertahankan KEPPH. Godaan untuk menerima suap, bertindak diskriminatif terhadap terdakwa, hingga melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan sebagai hakim Menurut pemantauan MaPPI butir KEPPH apa yang paling sering dilanggar oleh hakim? Pemantauan MaPPI yang sering dilanggar adalah poin 8.1 terkait hakim harus melaksanakan tugas pokok sesuai dengan hukum acara. Pemantauan Oktober-November di pengadilan se-Jakarta, ada 307 persidangan dari 309 persidangan yang dipantau, hakimnya melanggar KUHAP. EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


19

10/10/2012 2:50:48 PM

SUDUT HUKUM

Sistem hukum lingkungan mencakup rezim hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana dan hukum internasional melalui perjanjian internasional yang telah diratifikasi pemerintah dari negara yang bersangkutan.

S

ecara ekologis berdasarkan prinsip-prinsip hukum pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat holistik, dalam praktek tidak dengan mudah memisahkan aspek hukum yang satu dengan aspek hukum lainnya berdasarkan lokasi kejadian yang tunduk pada hukum alam berdasarkan konsep ekoregion yang tidak bertindih secara bersamaan. Oleh karena itu, ukuran secara wajar (reasonable) mengenai lingkup terjadinya dampak lingkungan baik positif maupun negatif sangat tergantung pada peran ilmu sebagai model analisis ilmiah seperti penerapan AMDAL dalam sistem perizinan, penetapan kriteria ilmiah tentang baku kerusakan lingkungan dan baku mutu lingkungan, analisis risiko lingkungan (ecological risk assessment atau ERA). Dampak lingkungan dapat berupa penurunan kualitas lingkungan (mutu lingkungan pada saat terjadinya peristiwa) yang menjadi dasar pembentukan baku mutu lingkungan. Sehingga, dampaknya secara hukum disebut pencemaran lingkungan dan perusakan fungsi lingkungan, atau perusakan lingkungan diukur dari dapat kembali (reversible) atau tidak 20

dapat kembali (irreversible) fungsi lingkungan hidupnya sesuai dengan peruntukkannya. Pada tahap ini dampaknya secara hukum disebut ‘perusakan lingkungan’ atau ‘eco-crime’. Dari sudut pandang keahlian, perusakan fungsi lingkungan yang masih dapat dipulihkan (reversible) seperti: hutan bakau (mangrove) dan terumbu karang (coralreefs) yang tercemar sehingga fungsinya dalam budidaya perikanan terganggu. Bilamana masih dapat dipulihkan masih dikategorikan sebagai pencemaran dan dapat dikenakan hukum perdata. Besarnya pengaruh ilmu dan teknologi disertai dengan makin majunya model analisis risiko lingkungan membawa pengaruh pada peran hakim sebagai pembentuk hukum baru, termasuk pengertian tindak pidana lingkungan dilihat dari makin pentingnya peran ahli untuk memberikan argumentasi kausa yang cermat secara ilmiah untuk mengukur dampak atau perusakan lingkungan di bidang hukum pidana lingkungan. Berdasarkan laporan berbagai lembaga penelitian dan kajian para ahli serta pengalaman para pengusaha di bidang angkutan dan industri, meningkatnya risiko lingkungan

BULETIN KOMISI YUDISIAL/EMRI

Tindak Pidana Lingkungan dalam Sistem Hukum Lingkungan

M. Daud Silalahi Ahli Hukum Lingkungan dan Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Padjadjaran

sebagai ongkos produksi merupakan pengaruh yang sangat signifikan pula dari perubahan iklim terhadap kegiatan usaha dalam pembentukan hukum pidana baru. Atas dasar ini, kesadaran akan pentingnya dipahami implikasi dari perubahan iklim terhadap risiko lingkungan, termasuk pidana lingkungan perlu mendapat perhatian.

Tindak pidana lingkungan dalam sistem hukum lingkungan Uraian tentang tindak pidana lingkungan dilihat dari berbagai sudut pandang ilmu hukum. Pertama dari sudut prinsip hukum, khususnya hukum lingkungan terkait dengan penerapan asas subsidiaritas. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana dalam sengketa lingkungan wajib memberikan yurisdiksi primer (primary jurisdiction) pada hukum administrasi negara, dengan alasan (legal reasoning) bahwa terjadi tidaknya perusakan lingkungan sangat tergantung pada alat ukur teknis dan ilmiah (syarat-syarat), pemberian izin



10/10/2012 2:50:52 PM

kegiatan oleh instansi yang berwenang yang memiliki keahlian menilai secara teknis dan ilmiah kelayakan lingkungan SPLH, pada kegiatan yang berdampak penting didasarkan pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kedua, apakah dampak lingkungan bersifat dapat dipulihkan (reversible) atau tidak dapat dipulihkan (irreversible). Seperti contoh tentang pencemaran hutan bakau dari tumpahan minyak kapal. Bilamana fungsi lingkungan ekosistem mangrove seperti tempat pembiakan ikan tidak dapat lagi berfungsi sebagai lazimnya, maka dapat dikategorikan telah terjadi perusakan (fungsi) lingkungan dan oleh karenannya dapat diartikan sebagai tindak pidana lingkungan (eco-crime). Ketiga, karena tindak pidana umumnya dilakukan oleh perusahaan b e s a r, t e r m a s u k p e r u s a h a a n multinasional, tindak pidana lingkungan dapat mengancam keberlanjutan peran pelaku bisnis dalam pembangunan/ pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, di berbagai negara, terutama negara yang mulai tumbuh menjadi negara maju, sanksi pidana yang maksimum 5 tahun dapat diselesaikan dengan mekanisme negosiasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Atas alasan di atas makin maju suatu negara, dan makin tinggi kesadaran lingkungan masyarakat dan aparat penegak hukum, cenderung mengurangi peran tindak pidana dalam sistem penegakan hukum lingkungan. Keempat, keterlibatan ilmu lingkungan dan teknis lingkungan pada proses pembuktian. Pengetahuan hakim diharapkan tidak terbatas pada ilmu hukum tetapi juga memperhatikan pengertian ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, kimia, dan geologi. Hal ini berguna untuk mengetahui, misalnya, terhadap longsor akibat pembalakan

liar (illegal logging). Rusaknya hutan bakau (mangrove) yang menyebabkan rusaknya fungsi mangrove sebagai tempat budidaya ikan, dan risiko lingkungan karena perubahan iklim, seperti rusaknya produksi pertanian dan sebagainya. Kelima, proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan studi kelayakan serta mutu konstruksi bangunan (engineering design) yang menimbulkan risiko lingkungan pada pihak ketiga, telah membawa perkembangan baru di bidang pidana lingkungan dilihat dari tingkat bahayanya pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Melalui uraian di atas telah dapat diperlihatkan dengan jelas, bahwa dengan meningkatnya peran ilmu dan teknologi dalam pembentukan hukum baru, maka peran undang-undang sebagai sumber hukum utama akan menghadapi tantangan terhadap kebutuhan hukum baru, sehingga pembentukan hukum baru melalui putusan pengadilan (case law), termasuk hukum pidana lingkungan dirasakan makin penting.

Peran hakim dalam pembentukan ketentuan hukum lingkungan baru Implikasi dari pengaruh analisis ilmiah dari sistem perizinan, seperti studi AMDAL dan verifikasi ilmiah dari saksi ahli di pengadilan, terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pada kegiatan pembangunan dan bisnis yang menggunakan teknologi tinggi, pengertian hukum dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya telah dirasakan ketinggalan jauh dari pengertian ilmu pengetahuan baru yang menyertainya. Akibatnya, terdapat jurang yang makin besar di antara pengertian hukum tertulis (UU, PP dan Perda) dengan

pengertian yang berkembang dalam praktik tentang arti dan bentuk hak kebendaan (property rights) terkait dengan desain, standar dan unsur-unsur lainnya dari konstruksi, bangunan, kemasan barang dagang yang dipersoalkan dari peristiwa perbuatan melawan hukum yang terjadi pada kasus lingkungan, seperti pencemaran oleh limbah B3 sebagai hasil proses produksi termasuk angkutan, pengumpulan dan penyimpanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang bersifat toksis dan risiko tinggi, serta penggunaan alat-alat baru yang berkembang di pasar. Oleh karena itu, sesuai dengan klausula dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang memberikan wewenang pada hakim melakukan pembentukan hukum baru (case law) berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi, maka peran hakim dalam pembentukan hukum baru yang paling akseptabel dan sesuai dengan tuntutan pasar dalam perspektif ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan sangat penting. Model kajian ilmiah terhadap hubungan kausal antara tindak pidana lingkungan karena pencemaran dan akibatnya yang menyebabkan bahaya pada pihak lain (korban) hanya dapat dipahami secara ilmiah yang membutuhkan verifikasi ilmiah oleh ahli dihadapan hakim. Hal ini untuk memperkuat ‘legal reasoning’ bagi pertimbangan hakim dengan argumentasi yang meyakinkan. Hal ini membawa kita pada pernyataan Holmes, bahwa “The life of the law has not been logic; it has been experience”. Bagian makalah yang disampaikan pada pelatihan tematik tindak pidana khusus yang diselenggarakan Komisi Yudisial di Medan, 12 – 14 September 2012.



21

10/10/2012 2:50:52 PM

SUDUT HUKUM


Harapan Komisi Yudisial Terhadap Masyarakat dan Perguruan Tinggi

Muzayyin Mahbub Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

P

asal 24B UUD Negara Republik I ndonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum paling kuat yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial. Diakuinya kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011, UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, PP Nomor 62 Tahun 2009 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial beserta Janda/Dudanya. Dalam praktek pertemuan ketua lembaga-lembaga negara pun kedudukan Komisi Yudisial diakui setara. Kewenangan konstitusional Komisi Yudisial seperti disebutkan dalam Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan 22

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara produk reformasi yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan reformasi bidang hukum, khususnya reformasi peradilan. Kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan adalah setara dengan delapan lembaga negara lain yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK yang memperoleh atribusi kewenangannya langsung dari konstitusi. hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain tugas-tugas konstitusional ada beberapa tugas lain yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam UU Nomor 49, 50, 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. Kemudian dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan Komisi Yudisial mempunyai tugas dapat menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka pengusulan/rekomendasi mutasi hakim. Disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menambah deretan tugas baru yang wajib diemban. Tugas-tugas baru Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 meliputi : a. mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung; b. mengupayakan peningkatan kapasitas

dan kesejahteraan hakim; c. melakukan langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Pada dasarnya hal di atas merupakan penguatan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional, terutama terkait dengan fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. UU Nomor 18 Tahun 2011 di samping memberikan beberapa tugas baru, juga memberikan penguatan kewenangan. Kewenangan baru yang memperkuat eksistensi Komisi Yudisial itu meliputi : a. menetapkan Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; b. menjaga dan menegakk an pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; c. melakukan verifikasi, klarifikasi



10/10/2012 2:50:53 PM

d.

e. f.

g.

h.

i.

j.

k.

dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim, dan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial ; melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi; Mahkamah Agung wajib melaksanakan rekomendasi Komisi Yudisial dalam waktu 60 hari sejak rekomendasi Komisi Yudisial disampaikan; jika tidak ada perbedaan pendapat dan dalam waktu 60 hari Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi, maka usulan Komisi Yudisial berlaku otomatis dan wajib dilaksanakan; jika terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai usulan Komisi Yudisial terkait sanksi di luar sanksi pemberhentian tetap, maka dilakukan pemeriksaan bersama, yang ketentuan mengenai tata cara pemeriksaannya diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; jika dalam pemeriksaan bersama terjadi perbedaan pendapat (tidak mencapai kata sepakat), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang terkait dengan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. usulan sanksi pemberhentian tetap diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim yang anggotanya 3 hakim agung dan 4 anggota Komisi Yudisial; Mahkamah Agung wajib

melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 hari. Tak hanya penambahan tugas dan penguatan kewenangan, UU Nomor 18 Tahun 2011 juga memberikan unsur penguatan secara kelembagaan. Sekretariat Jenderal yang semula hanya bertugas memberikan dukungan teknis administrasi, saat ini juga ditugasi memberikan dukungan teknis operasional. Penguatan kelembagaan juga hadir dalam klausul yang menyatakan Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Penambahan tugas baru, penguatan wewenang dan kelembagaan yang diberikan kepada Komisi Yudisial melalui UU Nomor 18 Tahun 2011 tentu memberikan harapan yang cukup besar bagi terwujudnya proses reformasi peradilan. Meski begitu Komisi Yudisial berpendapat bahwa sebesar apa pun kewenangan diberikan kepada lembaga, tanpa dukungan publik/ masyarakat dan kerjasama serta niat baik dari seluruh pemangku kepentingan, tugas-tugas yang sangat mulia tersebut tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Sejak awal berdiri, Komisi Yudisial telah menetapkan garis kebijakan yang menempatkan civil society sebagai mitra stretegis. Dalam kerangka ini maka Komisi Yudisial membentuk jejaring di berbagai daerah, terdiri dari LSM/ormas dan perguruan tinggi (negeri dan swasta). Adalah fakta bahwa perhatian masyarakat dalam pemberantasan mafia peradilan, yang merupakan bagian tugas Komisi Yudisial, saat ini belum seperti/ sekuat perhatian masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Padahal akibat yang ditimbulkan oleh mafia peradilan lebih buruk daripada akibat korupsi. Dalam mafia peradilan ada kerugian ekonomi. Paling dahsyat, mafia peradilan dapat meruntuhkan sendi-sendi/pilar-pilar

kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai negara hukum. Sikap permisif dan karena merasa bukan dirinya yang dirugikan secara langsung menjadi salah satu faktor belum masifnya gerakan pemberantasan mafia peradilan. Oleh karenanya, penting bagi Komisi Yudisial membangun masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak menjadi bagian dari mafia peradilan sehingga membantu proses penjagaan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Komisi Yudisial mengharapkan dan memandang peran serta perguruan tinggi sangat penting dan strategis. Melalui peran akademis, perguruan tinggi dapat melakukan berbagai kegiatan seperti seminar dan lokakarya bersama, kuliah umum, penelitian putusan hakim dan penelitian-penelitian lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas hakim dan peradilan, KKN Tematik bagi mahasiswa fakultas hukum, maupun kegiatan mandiri yang arahnya meningkatkan kapasitas keilmuan dan integritas mahasiswa fakultas hukum sebagai calon penegak hukum diantaranya hakim. Sementara melalui peran kemasyarakatan, perguruan tinggi dapat membantu Komisi Yudisial dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial, edukasi publik, advokasi, pemantauan persidangan /perilaku hakim dan lain-lain. Melalui kerjasama sinergis Komisi Yudisial dengan perguruan tinggi, diharapkan pada saatnya cita-cita membangun peradilan bersih, merdeka dan bertanggung jawab dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud. Tulisan ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 7 Agustus 2012 dan telah disunting seperlunya.



23

10/10/2012 2:50:53 PM

LEBIH DEKAT

Peradilan Agama Jangan Lagi Dipandang Sebelah Mata Wahyu Widiana| Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 2005-2012

BULETIN KOMISI YUDISIAL/ EKA

Dalam buku Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and Justice for the Poor, Cate Sumner dan Tim Lindsey-penulis buku itu-mengatakan, peradilan agama telah membawa tiga perubahan utama dan layak dianggap model pembaruan peradilan di Indonesia. DINAL FEDRIAN, W. EKA PUTRA

K

etiga perubahan itu adalah pelayanan yang diberikan, peningkatan transparansi pengadilan melalui publikasi berita dan informasi terperinci tentang hasil kinerja dan berbagai aspek pengadilan, serta peningkatan akses seluas-luasnya terhadap pencari keadilan yang termarjinalkan seperti wanita, orang miskin dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Peradilan agama menerapkan sistem pelayanan one stop service yang menitikberatkan pada manajemen interaksi dan komunikasi antara hakim dan pegawai pengadilan dengan pihak yang 24

berperkara. Peningkatan transparansi dan penyebaran informasi diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi yaitu pemberdayaan situs resmi pengadilan-pengadilan agama. Dari buku Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and Justice for the Poor diungkapkan, pada 2005 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) dan hampir 372 pengadilan agama di seluruh Indonesia tidak mempunyai situs resmi. Namun saat ini terdapat lebih dari 300 situs resmi milik Ditjen Badilag dan pengadilanpengadilan agama di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, pengakuan atas keunggulan situs-situs itu telah dibuktikan. Penelitian dan penilaian terhadap situs pengadilan di semua lingkungan peradilan yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 2011, menempatkan Pengadilan Agama Mempawah sebagai best of the best untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai best of the best untuk pengadilan tingkat banding. Selanjutnya mengenai kemudahan akses bagi kaum marjinal diwujudkan melalui program justice for



10/10/2012 2:50:57 PM

apa yang sudah dicapai. Kita harus lebih meningkatkan lagi kinerja, integritas, kepercayaan publik. Oleh sebab itu kita membuat galeri (museum kecil) antara lain untuk itu, merawat sejarah lalu melanjutkan komitmen para pendahulu kita yang memang sekarang lebih banyak tantangannya terutama soal integritas dan akhlakul karimah. Kenapa sejarah menjadi fokus perhatian pada peringatan HUT 130 tahun ini? Presiden Soekarno mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah). Kalau tidak melihat sejarah bagaimana kita tahu saat ini lebih maju atau mundur dari sebelumnya. Bapak dianggap sebagai lokomotif peradilan agama oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ahmad Kamil, bagaimana tanggapannya? Kalau ada pujian dari siapa pun saya hanya mengucapkan Alhamdulillah. Saya ini hanya kebetulan saja pas diangkat jadi dirjen yang pertama setelah satu atap. Menurut saya peradilan agama ini diisi oleh orang-orang yang tawadhu, mudah diatur. Jadi, karena faktor itu lebih mudah mewujudkan suatu gagasan. Saya hanya diuntungkan saja, ada pun yang melakukan adalah kawan-kawan.

Motivasi dan cita-cita Bapak pada awalnya menjadi Dirjen Badilag sebenarnya seperti apa? Sederhana saja, inginnya kalau di pengadilan semua orang dilayani dengan bagus tanpa melihat duit. Makannya begitu ada kesempatan program justice for the poor, itu kita perkuat betul. Prinsipnya sederhana, kalau orang miskin berperkara dia membutuhkan kepastian hukum. Tapi,karena perkara di peradilan agama adalah perdata yang membutuhkan uang maka bagi orang miskin kita bayar pakai biaya negara (prodeo). Selain hambatan dari soal uang, orang miskin juga mengalami kesulitan akses ke pengadilan karena faktor jarak yang jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu orang pengadilan yang mendatangi mereka, koordinasi dengan pemerintah setempat. Sebab banyak di tempat-tempat terpencil ada orang nikah tetapi tidak punya surat nikah, jadi harus ada itsbat dari pengadilan. Untuk itu dibuatlah program sidang keliling. Kemudian bagi kaum kurang mampu yang tidak mengerti hukum, pengadilan bekerjasama dengan organisasi advokat menyediakan pos bantuan hukum. Sementara untuk pelayanan secara

BULETIN KOMISI YUDISIAL/EKA

the poor yang terdiri dari sidang keliling, perkara prodeo, dan pos bantuan hukum di setiap pengadilan. Di balik semua perubahan ini terdapat sosok penting yang merintis, melakukan, dan mengawalnya. Ia adalah Wahyu Widiana, Dirjen Peradilan Agama sejak 2 Agustus 2005 hingga pensiun di akhir September 2012. Saat puncak perayaan 130 tahun peradilan agama, pertengahan September lalu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Ahmad Kamil, memujinya sebagai lokomotif peradilan agama. Motivasi Wahyu untuk memajukan peradilan agama sebenarnya sederhana. Ia hanya ingin semua pihak dilayani dengan sebaik-baiknya di pengadilan. Beban sejarah masa lalu juga menjadi cambuk baginya agar peradilan agama tidak terus menerus dianggap sebelah mata. Oleh sebab itu dalam perayaan 130 tahun peradilan agama tahun ini ia memfokuskan konsep perayaan dengan melihat sejarah. Sebuah galeri yang mempertontonkan perjalanan sejarah peradilan agama sejak 1882 ia buat di kantor Ditjen Badilag yang berada di lantai 6 gedung Sekretariat Mahkamah Agung, kawasan Rawasari, Jakarta Pusat. Merawat sejarah adalah hal yang penting menurutnya. Untuk mengetahui sosok dan pemikiran pria kelahiran Tasikmalaya 18 September 1952 ini, redaksi berkesempatan mewawancarainya pada 21 September lalu di ruang kerja beliau. Apa makna hari jadi 130 tahun peradilan agama? Saya merasa momen ini bagus untuk membangun komitmen, membangun soliditas kemudian untuk meningkatkan integritas. Oleh karena itu dalam perayaan HUT kali ini kita bertujuan untuk merawat sejarah supaya orang-orang peradilan agama tahu sejarah. Selain itu momen HUT ini juga dijadikan ajang kontemplasi/tafakkur terhadap apa yang sudah dilakukan,

Galeri yang berisi benda-benda bersejarah peradilan agama di kantor Ditjen Badilag.



25

10/10/2012 2:51:01 PM

LEBIH DEKAT lama. Kedua, pengadilan itu sulit diakses. Masyarakat tidak tahu bagaimana prosedur berperkara, biayanya berapa. Ketiga, pengadilan ini cenderung korup. Semua ini oleh penulis buku itu, Dory Reiling, bisa diatasi dengan teknologi informasi. Kalau memang berperkara terlalu lama atau sulit diakses, sekarang ada website. Harus dimuat informasi di website berapa biaya perkara, bagaimana proses berperkara. Dengan begitu orang pengadilan akan sulit untuk korupsi karena masyarakat sudah mengetahui informasi prosedur dan biaya berperkara melalui website. Kalau berperkara prosesnya lama, maka dengan aplikasi sistem informasi administrasi perkara pengadilan


umum di pengadilan kita kembangkan konsep one stop service. Ada manajemen komunikasi interaksi yang dilakukan sehingga tidak mudah antara pihak yang berperkara dengan hakim atau pegawai pengadilan bertemu. Hanya boleh dalam waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu, tidak boleh sembarangan. Kita sudah menyusun peraturan bekerjasama dengan pengadilan-pengadilan tinggi agama apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan. Kenapa teknologi informasi menjadi prioritas kebijakan Bapak bukan malah memperjuangkan kesejahteraan hakim-hakim dan pegawai pengadilan agama?

Laboratorium sistem informasi administrasi perkara pengadilan agama (SIADPA) di kantor Ditjen Badilag.

Kalau kesejahteraan hakim, Badilag hanya bisa mengusulkan. Bolanya di tangan pemerintah dan DPR. Tetapi teknologi informasi kita bisa gerakkan dan relatif singkat dalam 5-10 tahun dapat betul-betul dilakukan. Apalagi, dalam buku Technology for Justice: How Information Technology can Support Judicial Reform dikatakan, sejak dulu di seluruh dunia bahkan sampai sekarang ada tiga keluhan besar masyarakat di pengadilan. Pertama, perkara selesainya

26

agama (SIADPA) data pihak-pihak yang berperkara ketika diinput sudah otomatis menyebar ke kasir, ke juru sita yang akan memanggil pihak tersebut untuk sidang, ke hakim. Jadi cepat sekali, bahkan untuk panitera pengganti dimudahkan dalam membuat berita acara dengan aplikasi ini. Demikian pula untuk hakim, dimudahkan untuk membuat putusan. Begitu perkara selesai diputus, inkracht, segera dipublikasikan. Jadi itu menurut saya kenapa teknologi informasi lebih

penting, karena melahirkan transparansi. Kalau kesejahteraan, gajinya dinaikkan berapa saja belum tentu menjamin integritasnya. Perkara yang menonjol di pengadilan agama adalah cerai gugat, bagaimana Bapak memandang hal ini dan bagaimana pula peran pengadilan agama sebagai mediator? Memang betul secara kondisi nasional perkara cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak, sekitar 70% berbanding 30%. Pengadilan tidak bisa apa-apa karena pasif. Hal ini mungkin menggambarkan perempuan banyak yang terzalimi atau karena sekarang perempuan sudah peduli tentang haknya dengan adanya peningkatan sensitivitas gender. Kita telah melakukan pelatihan mediasi, mungkin sekitar setengah hakim agama sudah ikut pelatihan ini. Apabila melihat hasilnya kalau untuk memediasi tidak jadi cerai itu sangat sulit, di negara mana pun. Di Indonesia ada semacam persepsi yang dianggap berhasil atau tidaknya itu adalah perceraian itu sendiri. Ada pun akibatnya seperti masalah anak, masalah harta, kalau perkara pokoknya tidak berhasil maka akibat-akibat yang ditimbulkannya itu dianggap tidak ada. Padahal dalam prakteknya hakim itu punya kompetensi dalam hal mediasi akibat dari perceraian. Bagaimana konsep Bapak untuk meningkatkan kapasitas hakim di lingkungan peradilan agama? Kalau dari segi substansi kita memberikan training yang bukan bersifat ceramah tetapi praktek yaitu bedah berkas. Yang mentraining hakim tinggi atau kadang-kadang hakim agung. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan lokasi untuk pelatihan maka kita berlakukan sistem training of trainer. Utamanya para hakim tinggi yang mendapatkan training of trainer ini. Kemudian dari segi pelayanan, integritas, kita mengadakan



10/10/2012 2:51:04 PM

pembekalan-pembekalan tertentu, penilaian-penilaian tertentu. Pimpinan itu harus mengerti program-program. Kadang-kadang pimpinan kan tidak tahu website, SIADPA. Ini tidak boleh. Sebab website itu bukan pekerjaan admin saja tetapi citra kantor, jadi harus diketahui pimpinan. Kita juga mengembangkan sistem fit and proper tes. Saat ini baru Ketua PA tertentu yang mengikutinya, utamanya PA Kelas IA. Diantaranya dalam ujian itu adalah fit and proper test IT.Saya sendiri yang mengujinya. Caranya, saya bertanya kepada mereka tentang website pengadilannya, berita apa yang diupdate terakhir. Tidak ada dalam kamusnya sekarang ini pimpinan gagap teknologi. Saya juga sering melakukan inspeksi mendadak ke pengadilan. Bukan ingin lihat kesalahannya tetapi ingin melihat kenyataan yang ada di pengadilan. Saya datang, ngobrol dengan pihak yang berperkara. Misalnya waktu di Garut saya datang diam-diam, ngobrol dengan pihak berperkara soal biaya perkara. Hasilnya kami beritakan (http://badilag. net/component/content/article/315berita-kegiatan/6880-kunker-dirjenbadilag-ke-garut-3112.html). Selama 16 kali pelaksanaan MKH hanya 3 hakim agama yang sempat disidang dalam forum itu. Apakah memang hakim agama lebih bagus perilakunya atau pengawasan dari Badilag cukup efektif? Sebaik apa pun sistem atau peraturan, manusialah faktor utamanya. Tapi sistem juga penting. Kalau saya lihat sidang MKH yang dijalani para hakim agama, saya melihat faktor integritas pribadi memang lebih dominan. Seperti yang dari Pare-Pare, ia juga sebagai dosen, menggelapkan uang mahasiswanya yang membayar kuliah. Ia juga menikah siri. Kemudian ada juga yang dijatuhi sanksi oleh MKH karena perbuatan asusila. Untuk perbuatan asusila ini memang godaan yang besar

di pengadilan agama. Sebab yang berperkara itu kan calon-calon janda. Bila dikasih hati jangankan oleh hakim atau panitera, oleh pegawai biasa saja mungkin bisa tergoda. Baik-buruknya pengadilan itu tergantung dari pimpinannya. Kalau pimpinannya dapat menjadi teladan, perhatian, Insya Allah pengadilannya juga jadi baik. Akhir September Bapak memasuki masa purnabhakti sudah puaskah dengan hasil kerja yang dilakukan? Saya senang bukan puas. Terus terang banyak yang masih bolong-bolong. Hanya saya senang

kawan-kawan kompak. Di pengadilan agama ini satu iklim, satu musim. Ini perlu dipertahankan dan dasar yang kuat. Ada pun hasil-hasil kerja yang sudah diapresiasi oleh berbagai pihak bagi saya untuk motivasi saja. Saya juga kurang yakin apakah betul hasil kerja yang telah dicapai sesuai apresiasi yang diberikan tersebut. Harapan Bapak kepada Komisi Yudisial untuk kepentingan peradilan agama seperti apa? Kalau saya sudah menganggap Komisi Yudisial bagus. Komisi Yudisial saya kira perlu memberi apresiasi positif kepada hakim atau pengadilan.

Curriculum Vitae Nama : Wahyu Widiana Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 18 September 1952 Jabatan Terakhir : Dirjen Badilag MA (2 Agustus 2005 – 28 September 2012) Pendidikan Terakhir : S2 Near Eastern Studies, University of Michigan Amerika Serikat (1990) Riwayat Karir : StafpadaPengadilan Agama Jakarta Utara (1978-1981) Hakim AnggotaTidakTetap (Hakim Honor) PA Jakarta Utara (1981-1982) Kepala Seksi Hisab Rukyat pada Ditbinpera (1981-1991) Kasubdit PertimbanganHukum Agama &Hisab Rukyat (Agustus 1991 - Mei 1996) Kasubdit enelitian & Pengabdian Masyarakat (Mei 1996 - Desember 1996) Kepala Hubungan & Kerjasama Luar Negeri (Desember 1996 - November 1998) Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (November 1998 - September 1999) Staf Ahli Menteri Bidang Kerukunan Umat Beragama (September 1999 - Mei 2000) Direktur Pembinaan Badan PeradilanAgama (Dirbinbapera) pada Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Mei 2000 - Juni 2001) Direktur Pembinaan Peradilan Agama (Dirbinpera) pada Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (Juni 2001 - 2005)



27

10/10/2012 2:51:05 PM

SELINTAS

Pengadilan Agama Tulungagung

Teladan dari Bumi Lawadan

DOC. PA Tulungagung

Arif Budiman, W. Eka Putra

Gedung Pengadilan Agama Tulungagung

Lembaga peradilan terus bergerak menuju perbaikan. Tidak hanya pada level pusat di Mahkamah Agung, juga termasuk satuan-satuan kerja yang ada di daerah. Salah satunya adalah Pengadilan Agama Tulungagung yang terus berupaya meningkatkan pelayanan untuk para pencari keadilan.

P

erkara semacam cerai,talak dan waris yang dulunya rumit dan bertele-tele di benak sebagian masyarakat kini tidak lagi berkat konsep pelayanan one stop service tadi. Kemudahan itu sudah terasa ketika pertama kali kita menjejakkan kaki ke beranda PA Tulunggagung.Kita seolah berada di hotel atau bank.Gedung megah serta 28

ditunjang dengan fasilitas yang nyaman dan cepat menjadi salah satu kelebihan Pengadilan Agama Tulunggaung.”Model pelayanan kita bahkan dijadikan sebagai bahan studi banding oleh PA maupun PTA di luar Jawa Timur, Alhamdulillah ini merupakan anugerah atas kerja keras yang terus kami kembangkan selama ini,”. Ujar Panitera/Sekretaris PA Tulungagung, Machsun.

Rabu (12/09/2012) pagi, seorang perempuan berniat mendaftarkan gugatan cerai ke PA Tulungagung. Dirinya mengisi blangko khusus yang sebagian berisi uraian dan sebagian lagi hanya berupa check list. “Tidak sulit kok, mas,” jawabnya ketika ditanya salah seorang petugas mengenai kesulitan pengisian blangko tersebut. Perempuan yang menggugat cerai suaminya tersebut merasakan betul manfaat dari sistem pelayanan terpadu yang diterapkan oleh PA Tulungagung. PA Tulungagung menyediakan blangko gugatan cerai untuk para pihak yang hendak beperkara. Selain blangko gugatan cerai, ada pula



10/10/2012 2:51:08 PM

Proses berperkara di PA Tulungagung

Pelayanan publik di PA Tulungagung.

untuk mendapatkan nomor antrian layaknya di bank agar mendapatkan pelayanan dari petugas informasi. Bila saatnya tiba, terdengar suara panggilan dari mesin otomatis, disertai tampilan panggilan di layar LCD yang terpajang di meja informasi. Bagi masyarakat yang hendak beperkara, baginya diberi informasi


Masyarak at yang hendak beperkara dapat menghadap meja informasi/resepsionis. Hampir seluruh pelayanan pengadilan berhulu dan berhilir di sini. “One stop service and education. Itu motto kami,” ujar Machsun. Bagi masyarakat yang baru mendatangi meja informasi dapat langsung menekan tombol khusus

BULETIN KOMISI YUDISIAL/ ARIF BUDIMAN

blangko permohonan cerai talak dan blangko-blangko lain sesuai kompetensi peradilan agama. Di samping itu, untuk orang-orang yang akan menjadi saksi dalam persidangan, pengadilan agama kelas IA ini menyediakan blangko juga. Penyediaan blangko ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan berperkara. Upaya ini ditempuh lantaran secara resmi di PA Tulungagung belum ada Pos Bantuan Hukum yang memberikan jasa pembuatan gugatan bagi orang-orang yang tidak mampu. Pengadilan juga tidak melayani pembuatan gugatan.

Layar informasi hasil perkara, fasilitas yang dimiliki PA Tulungagung.

mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dan prosedur beperkara. Bila dokumen telah lengkap, termasuk surat gugatan, maka berkas itu diterima petugas informasi untuk selanjutnya dokumen itu diteruskan ke meja I. Namun apabila surat gugatan belum siap, pihak yang hendak berperkara akan diberi blangko surat gugatan dengan terlebih dahulu diberi petunjuk mengenai cara mengisinya. Tepat di samping kiri dan kanan meja informasi terdapat meja dan bangku khusus untuk pengisian blangko gugatan, lengkap dengan alat tulis. Petugas pada meja I akan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) termasuk menjelaskan jumlah panjar biaya perkara beserta rinciannya. Proses berikutnya adalah membayar panjar biaya perkara di bank yang terletak di lantai satu gedung PA Tulungagung. “Kami mengadakan kerjasama dengan pihak bank untuk membuka loket di sini, agar memudahkan masyarakat,” ujar Machsun. Terbukti, ketika melongok ke sisi samping pengadilan berdiri konter mini sebuah bank pemerintah EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


29

10/10/2012 2:51:18 PM

Panitera/Sekretaris PA Tulung Agung, Machsun (kanan) dan Wakil Sekretaris, Alwie.

Ketua PA Tulung agung, Hidayat.

Bersamaan dengan pembayaran biaya panjar,petugas meja I akan memasukkan data gugatan ke komputer dengan menggunakan sistem informasi administrasi perkara pengadilan agama (SIADPA). Sekitar 15 menit, seluruh berkas gugatan berhasil dibuat. Petugas meja I kemudian menyerahkannya ke petugas informasi. Panggilan dari mesin otomatis kemudian berkumandang lagi. Berbekal kuitansi dari bank, orang yang hendak berperkara tersebut lantas

menemui petugas meja informasi lagi. Tak lama kemudian, petugas meja informasi menyerahkan berkas gugatan yang sudah disertai nomor register perkara. Dengan demikian, rampunglah proses pendaftaran perkara.

Terobosan pelayanan

BULETIN KOMISI YUDISIAL/ ARIF BUDIMAN

yang melayani pembayaran berkaitan dengan biaya perkara dan juga transaksi perbankan umum lainnya. “Bahkan sudah ada pembicaraan dengan salah satu bank nasional daerah di Jatim untuk kerjasama pendirian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di depan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memudahkan para pencari keadilan, biar mereka kalau butuh uang ga usah jauh-jauh keluar,”. tegas Wakil Sekretaris PA Tulungagung, Alwie.

Posko bantuan hukum PA Tulungagung.

30



SELINTAS

Untuk memperlancar pelayanan, PA Tulungagung menyediakan tiga jenis mesin antrian. Ketiga-tiganya diletakkan di dekat di meja informasi dan disertai petunjuk penggunaannya. Mesin antrian pertama ialah untuk menghadap petugas meja informasi. Mesin antrian kedua untuk menghadap kasir apabila pihak berperkara hendak mengambil sisa panjar biaya perkara. Sementara itu, mesin antrian ketiga fungsinya untuk bersidang. Selain mesin nomor antrian, di ruang tunggu pengadilan disediakan dua layar LCD yang masing-masing berukuran 32 inchi yang diletakkan di atas pintu masuk ruang sidang 1 dan 2. Bila waktu sidang tiba, sebuah panggilan dari mesin bergaung. Bersamaan dengan itu, di layar LCD terpampang informasi mengenai nomor antrian, nomor perkara dan nama para pihak.



10/10/2012 2:51:28 PM

“Mesin antrian ini sangat berguna untuk mengukur kinerja hakim dan pegawai,” tutur Alwie. Dirinya disebut-sebut sebagai pionir prosedur mesin antrian ini. Model antrian seperti ini dirasakan sangat bermanfaat oleh para pengguna jasa pengadilan agama, karena mereka tahu berapa nomor antriannya, terlebih ada juga speakerphone untuk memanggil antrian para pemohon sidang ketika giliran mereka tiba. Jadi para pencari keadilan benar-benar dimanjakan dengan fasilitas dan kemudahan yang disediakan oleh PA Tulungagung. Selain memiliki Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan di pengadilan, PA Tulungagung memang membuat data spesifik berupa track record pelayanan. Data itu menyebutkan siapa melakukan apa dan berapa waktu yang dihabiskan. Data berupa durasi pelayanan tersebut tidak bisa dimanipulasi sebab dihasilkan oleh mesin yang bekerja secara otomatis.”Jadi setiap detil pekerjaan yang dilakukan oleh personel di PA Tulungagung bisa terukur waktunya, itu akan sangat bermanfaat dari segi efektifitas waktu pekerjaan,” ungkap Machsun. Data berupa track record pelayanan itu dipakai untuk melakukan evaluasi kinerja hakim dan pegawai. Evaluasi dilakukan tiap bulan dan tiap triwulan. Evaluasi bulanan terhadap para hakim dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua PA Tulungagung. Sedangkan evaluasi terhadap para pegawai dilakukan oleh panitera/sekretaris. Adapun evaluasi triwulan dilakukan oleh para pimpinan pengadilan. Hal lain yang berbeda dari PA Tulungagung ialah penyerahan salinan putusan sesaat setelah putusan dibacakan. Tiap mengetahui ada perkara yang beragenda pembacaan putusan, panitera pengganti segera membereskan seluruh dokumen yang diperlukan. Karena itu, begitu putusan

ALUR MANAGERIAL SIADPA KLONING PIMPINAN

TIM IT/ TIM SIADPA

PANITERA/SEKRETARIS

MEJA I Pendaftaran Respsionis JURUSITA/JSP Relaas Pertama Relaas Kedua Pemb. Isi Putusan

MEJA 2 Pencatatan Register Antrian Sidang Proses Persidangan Resepsionis

HAKIM/PP BAP Tundaan Sidang Konsep Putusan

MEJA 3 Pelaporan Perkara Akta Cerai Resepsionis

INFO PERKARA.BADILAG.NET Informasi Perkara Rekapitulasi Perkara LIPA-1 LIPA-7 LIPA-8 Jadwal Sidang Faktor Penyebab Cerai Informasi Akta Cerai Statistik Perkara

Alur tata kerja sistem informasi administrasi perkara (SIADPA) di PA Tulungagung.

selesai dibacakan, pihak berperkara dapat keluar sidang dengan membawa salinan putusan.Masyarakat yang ketika pembacaan putusan tidak bisa hadir, namun telah mengambil nomor antrian akan mendapatkan pemberitahuan oleh pihak pengadilan yang disampaikan melalui desa/kecamatan tempat penggugat berdomisili.

Ditemui secara terpisah Ketua PA Tulungagung, Hidayat, mengungkapkan sistem pelayanan terpadu yang ada di PA Tulungagung saat ini menjadi berkah bagi masyarakat sekitar. “Hal semacam ini merupakan terobosan penting dan patut menjadi teladan bagi PA atau PN lain di seluruh Indonesia.



31

10/10/2012 2:51:28 PM

LAPORAN KHUSUS

Hakim Progresif Angkat Bicara NI

M KOMU RU FO

FK - HPI

untuk memperjuangkan kesejahteraan korps mereka. Namun, rencana aksi tersebut akhirnya gagal, karena beberapa inisiatornya sempat ‘diperiksa’ oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Namun, kegagalan itu bukan berarti akhir dari segalanya, para hakim yang mayoritas bertugas di daerah dan mengaku beraliran progresif ini pun terus melanjutkan aksinya dengan cara diskusi-diskusi melalui situs jejaring sosial, facebook. Alasan memiliki tujuan yang sama itulah, akhirnya mereka menciptakan komunitas hakim yang berpikiran progresif yakni Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia. Dari hasil komunikasinya lewat jejaring sosial, komunitas hakim progresif ini akhirnya

A

32

H A K I M

INDONESI

M

enjadi ironi jika hakim yang mendapatkan predikat “yang mulia”, sekaligus wakil Tuhan di muka bumi ini, justru mengeluh soal kesejahteraan kepada negara, termasuk melakukan aksi menuntut kenaikan gaji. Selama ini, tidak ada sejarahnya hakim melakukan unjuk rasa memperjuangkan hak-haknya yang terabaikan oleh pemerintah. Hakim tetaplah manusia biasa yang memiliki keinginan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Akibat dorongan kesejahteraan yang terabaikan oleh pemerintah, alkisah puluhan hakim yang mengaku dirinya beraliran progresif pun menyampaikan aspirasinya kepada Presiden, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, KemenPAN dan RB, serta DPR

SIF

Komunitas hakim yang mengklaim dirinya beraliran progresif terbentuk pada 2010. berawal dari diskusi-diskusi di jejaring sosial hingga bergerak aktif memperjuangkan status dan kesejahteraan hakim. Ke depan, komunitas ini diharapkan sering menggelar seminar-seminar hukum dengan menggandeng perguruan tinggi.

O

RE

KA

KIM P R

G

S

M. Purwadi

HA I

memutuskan untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan yang selama ini terabaikan. Penasihat Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia, Lilik Mulyadi, mengatakan, forum ini terbentuk pada 2010. Sehingga bisa dikatakan masih sangat muda. Meskipun tergolong muda, komunitas hakim progresif ini memiliki cita-cita yang luhur yakni memperjuangkan kesejahteraan para hakim, terutama yang bertugas di daerah. Salah satunya dengan menyampaikan aspirasi langsung ke institusi terkait, seperti Mahkamah Agung, Istana Negara, Komisi Yudisial, MenPAN dan RB, dan DPR. “Cara ini terbilang cukup efektif,” kata Lilik. Faktanya, sebanyak 30 hakim beraliran progresif, perwakilan dari hakim



10/10/2012 2:51:32 PM

BULETIN KOMISI YUDISIAL/ DINAL

Para hakim menyampaikan tuntutan mengenai perbaikan status dan kesejahteraan mereka kepada Komisi Yudisial.

seluruh Indonesia yang mendatangi ibu kota untuk menyampaikan aspirasinya berhasil membawa perubahan bagi kesejahteraan hakim. Tuntutan mereka langsung direspon oleh pemerintah. Pemerintah pun berencana merealisasikan janji memperbaiki status dan kesejahteraan hakim yang mudah-mudahan tercapai pada tahun 2013. Keberhasilan hakim progresif memperjuangkan kesejahteraan hakim tidak lantas berhenti sampai di situ saja. Selain bicara kesejahteraan hakim, harapan Lilik, ke depannya forum komunikasi ini lebih sering lagi melakukan ‘kopi darat’ untuk menggelar diskusi dan seminar-seminar hukum. Salah satunya dengan menggandeng sejumlah universitas dan akademisi. Diskusi semacam itu diharapkan bisa menularkan pemahaman para hakim progresif kepada para mahasiswa. Apalagi, jika ditelisik, selama ini di Indonesia disebut-sebut masih sedikit hakim yang beraliran progresif. Kebanyakan masih beraliran positivis yang hanya mendasarkan kepada teks hukum tertulis atau undang-undang

belaka. Mereka dinilai kurang menggali keadilan yang ada di masyarakat. Lilik yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini pun merujuk pada ‘Bapak Hukum Progresif Indonesia’ Alm Prof. Satjipto Rahardjo. Dalam bukunya disebutkan, hukum progresif merupakan hukum yang tak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi harus menggali keadilan di masyarakat. Jargonnya yang terkenal adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Paham inilah yang coba digali oleh hakim yang tergabung dalam forum komunikasi ini. “Tujuan kami memang ingin menghimpun semua pemikiran-pemikiran terutama hakim-hakim yang progresif, karena kita tahu kebanyakan hakim itu kan berpikir legal formal. Kami ingin mendekatkan nuansa keadilan dalam putusan,” jelas Lilik. Setiap hakim selain harus mampu memahami hukum secara tekstual juga wajib mendalami nilai -nilai hukum yang kontekstual. Hakim dalam memutus suatu perkara jangan hanya terpaku pada teks pasal-pasal dalam UU saja tetapi juga harus menggali nilai-nilai

yang hidup di masyarakat dan mencari substansi keadilan dalam setiap perkara yang ditangani. Dengan begitu, seorang hakim bukan hanya menjadi corong UU, tapi menggunakan nalar hukum dalam mewujudkan keadilan sebagaimana irah-irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” Saat ini, kata Lilik, jumlah hakim yang tergabung dalam forum komunikasi ini sudah mencapai lima ribuan lebih. Namun, jumlahnya bisa naik-turun karena sifat keanggotaan dalam forum ini sengaja dibiarkan cair. Artinya, dirinya tidak menginginkan forum komunikasi ini menjadi organisasi yang formal dan kaku. Lilik mempersilakan siapa saja bisa bergabung, bahkan bukan hanya hakim, melainkan masyarakat lain juga bisa bergabung untuk berbagi perspektif. “Kita tentu harus berbagi perspektif dengan masyarakat, jangan hanya menggunakan perspektif hakim,” ujarnya. Dia mengakui, ada beberapa hakim muda yang menggerakkan forum ini, sedangkan dirinya yang sudah senior didaulat menjadi penasihat. Forum EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


33

10/10/2012 2:51:42 PM

LAPORAN KHUSUS

Apresiasi Datang dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial httpdrlilikmulyadi.blogspot.com20120812.html

M. Purwadi

Penasihat FK-HPI Liliek Mulyadi

komunikasi ini tidak akan pernah berhenti melakukan komunikasi, termasuk diskusi-diskusi. Supaya ke depan, pemahaman hukum progresif bisa lebih dipahami oleh para hakim, termasuk para mahasiswa hukum. Selama ini banyak terdengar, penegakan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Para hakim pada umumnya dinilai hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum atau kepastian hukum dengan mengenyampingkan rasa keadilan. Hakim seperti di atas, tegas dia, justru hanya merusak upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Guna mengantisipasi itu, dibutuhkan hakim yang progresif untuk mengatasi kebuntuan penegakan hukum yang berkeadilan. Di satu sisi hukum harus ditegakkan, tetapi di lain sisi keadilan pun harus ditegakkan. Penegakan hukum merupakan pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan. Jika keadilan sudah ditegakkan lewat koridor hukum dan diterima masyarakat tanpa gejolak, dapat dipastikan penegakan hukum yang berkeadilan telah terwujud. Penegakan hukum tanpa disertai nilai-nilai keadilan hanyalah penegakan hukum semu.

34

Mahkamah Agung menyatakan sangat mengapresiasi keberadaan Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia. Selain memperjuangkan kesejahteraan para hakim khususnya yang bertugas di daerah, juga banyak menelorkan ide-ide baru yang dinilai progresif. Diantaranya menyangkut hukum progresif, dimana hakim bukan corong undang-undang, tapi harus mampu menggali dan menerobos hukum bila teks hukum itu dianggap tak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Gedung Komisi Yudisial.

K

epala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur mengatakan, sepanjang dilakukan dengan elegan, santun, dan tetap dalam koridor pedoman perilaku hakim sebagai kode etik, lembaga peradilan tertinggi tersebut tidak

akan mempersoalkan. Apalagi, wacana yang diusung forum hakim progresif ini cukup menarik yakni, masalah hukum, penguatan institusi, dan memelihara integritas para hakim. Hal ini dianggap sangat positif bagi perkembangan para hakim ke depan. “MA sampai saat ini masih



10/10/2012 2:51:49 PM

Menurut Ridwan, MA sudah terbiasa menerima pendapat, masukan dan berdebat sepanjang positif demi kemajuan lembaga. Keberadaan forum hakim progresif sendiri, lanjut Ridwan, lebih banyak menuangkan ide dan gagasannya lewat jejaring sosial facebook, yang mana itu merupakan

DOC.PRI

pendapat pribadi dan bukan statement institusi. Hakim agung Salman Luthan juga mengapresiasi keberadaan Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia. Meskipun diakuinya, tidak mengenal langsung orang-orangnya, tapi dia mengapresiasi ide-idenya yang memperjuangkan kesejahteraan hakim, di samping soal wacana hukum progresif. “Baik-baik saja ada forum hakim progresif seperti itu, tapi dia harus tetap menginduk pada IKAHI sebagai organisasi resmi hakim,” kata Salman. Juru Bicara Komisi Yudisial Asep Rahmat Fajar juga mengaku sangat mengapresiasi adanya inisiatif sekelompok hakim muda yang menyatakan dirinya hakim progresif. Apalagi label progresif tersebut sudah dikonkretkan dalam berbagai aktivitas, seperti tuntutan kesejahteraan hakim beberapa waktu lalu dan menyelenggarakan diskusi-diskusi dengan sejumlah universitas dan akademisi. “Secara informal KY pun mengikuti perkembangan komunitas tersebut, bahkan cukup intensif berkomunikasi informal dengan beberapa aktornya. Dari persentuhan tersebut, KY melihat bahwa diskusi tentang beberapa gagasan kritis konstruktif dan kedisiplinan untuk menjaga integritas cukup menonjol dalam kelompok ini,” kata Asep. BULETIN KOMISI YUDISIAL/ADNAN

mengamati perjalanan forum ini, mulai dari jejaring sosial facebook, pesan singkat, dan blackberry messenger. Sepanjang dilakukan dengan elegan, santun dan tetap dalam koridor Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak ada masalah. Hal itu juga telah disampaikan pada saat perwakilan hakim-hakim daerah audiensi dengan pimpinan MA dan pengurus pusat IKAHI, sebelum mereka berangkat audiensi ke institusi-institusi lainnya,” kata Ridwan saat dihubungi, Selasa (25/9).

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur

Terkait pemikiran bahwa hakim jangan hanya tekstual dan harus menggali nilai nilai keadilan yang ada di masyarakat, KY melihat bahwa itu cukup positif dan harus dihormati oleh semua pihak. Hal tersebut sebenarnya sudah diatur juga dalam perundang-undangan. Menurut Asep, pemikiran seperti itu bukanlah hal baru dalam dunia akademis, khususnya bidang sosiologi hukum. “Dan itu tidak perlu dilihat dari sisi mana harus berintegritas atau tidak, sebab menggunakan pemikiran manapun, seorang hakim haruslah berintegritas. Ke depan, tentunya KY berharap rekan-rekan hakim akan selalu menjaga integritas dan profesionalitasnya sebagai hakim,” harapnya. K o o rd i n a t o r M a s y a r a k a t Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Choky Risda Ramadhan menilai, hakim memiliki kebebasan untuk berkumpul dalam satu forum yang mereka anggap sepaham. Apalagi, jika forum ataupun perkumpulan tersebut memiliki tujuan yang positif menyangkut institusi dan profesi hakim itu sendiri. Menurut Choky, berdasarkan poin 3.1 butir (8) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


35

10/10/2012 2:52:01 PM

anggota Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia, Maftuh Effendi

boleh menolak suatu perkara dan harus menemukan hukumnya. Proses penemuan hukum ini dilakukan hakim dengan menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk dijadikan dasar putusan. “Pada prinsipnya seperti itu,” paparnya. Salah seorang anggota Forum Komunikasi Hakim Progresif

Indonesia, Maftuh Effendi mengatakan keikutsertaannya bergabung ke forum ini bertujuan untuk membumikan hukum progresif di Indonesia. Dia mengaku gagasan yang dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo ini masih berupa konsep yang belum diterapkan oleh para penegak hukum. Karenanya, harus ada yang memulai membumikan paham ini. “Saya berkeinginan membumikan gagasan hukum progresif itu. Selama ini, belum konkret dijalankan. Orang hanya banyak omong mengenai hukum progresif,” ujar dia. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ini berharap ke depan akan lebih banyak menggali pemikiran progresif ini. Tujuannya, agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam setiap putusan hakim. “Kita tunggu saja. Apakah hakim-hakim yang tergabung dalam forum ini benar-benar beraliran progresif yang bisa dibuktikan dengan putusan-putusan yang dibuatnya. Atau sama dengan orang-orang lain yang hanya banyak omong tentang progresif, tapi tak pernah mau menerapkannya secara riil,” paparnya.

BULETIN KOMISI YUDISIAL/ NURA

diperbolehkan hakim membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim. Choky melihat, keberadaan Forum Komunikasi Hakim Progresif Indonesia menghasilkan dampak yang luar biasa bagi kesejahteraan hakim, khususnya yang bertugas di daerah. “Berkat dorongan dan tek anannya, ak hirnya MA, KY, Kemenkeu, KemenPAN dan RB, serta beberapa instansi terkait lainnya, duduk bersama dan merumuskan Rancangan PP menyangkut kesejahteraan hakim. Selama ini negara telah alpa sejak tahun 2008 untuk menaikkan gaji hakim, berbeda dengan gaji PNS yang tiap tahunnya selalu naik,” kata Choky. Disinggung soal wacana hukum progresif yang dimunculkan kembali oleh para hakim progresif, Choky menyambut baik hal tersebut. Ide -ide hukum progresif harus disosialisasikan kembali kepada para hakim. Hakim bukan sekedar corong undang-undang. Apabila tidak ada hukum yang mengatur, hakim tidak


LAPORAN KHUSUS

Gedung Mahkamah Agung.

36



10/10/2012 2:52:02 PM

Hukum Progresif Tak Selalu Positif M. Purwadi

Para hakim pada umumnya dinilai hanya menginginkan terciptanya penegakan hukum atau kepastian hukum dengan mengenyampingkan rasa keadilan. Dibutuhkan hakim yang progresif untuk mengatasi kebuntuan penegakan hukum yang berkeadilan. Di satu sisi hukum harus ditegakkan, tetapi di lain sisi keadilan pun harus ditegakkan.

Cover buku Penegakan Hukum Progresif karya Satjipto Rahardjo.

P

enegakan hukum merupakan pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan. Jika keadilan sudah ditegakkan lewat koridor hukum dan diterima masyarakat tanpa gejolak, dapat dipastikan penegakan hukum yang berkeadilan telah terwujud. Hakim agung Salman

Luthan berpandangan, jika dalam memutus suatu perkara terganjal atau terhambat aturan formal yang tidak adil, seorang hakim boleh melakukan interpretasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan keadilan. Namun, seorang hakim tidak

boleh menafsirkan hukum secara bebas demi keadilan itu sendiri, dampaknya bisa terjadi perbedaan putusan untuk kasus-kasus yang sama. “Kalau tatanan hukum sudah jelas maksud dan tujuannya, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam payung hukum, menurut saya harus diikuti, tidak EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


37

10/10/2012 2:52:03 PM

BULETIN KOMISI YUDISIAL/ JAYA

LAPORAN KHUSUS

Rasminah, terdakwa kasus pencurian piring sedang berbincang dengan Ketua KY, Eman Suparman. Putusan hakim mengenai kasus ini menjadi perdebatan tentang kepastian hukum dan penegakan keadilan.

boleh ditafsirkan oleh hakim dengan mengatasnamakan hukum progresif. Itu akan sangat membahayakan kepastian hukum,” tegas Salman. Salman mengakui, hukum progresif juga banyak memiliki kelemahan, diantaranya jika hakim m e l a k u k a n p e n a fs i r a n b e b a s terhadap hukum yang ada. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini, sepanjang hukumnya baik dan jelas, maka hakim harus mengikuti aturan-aturan hukum itu. Kecuali aturan hukum itu jelas-jelas menghambat upaya pencapaian keadilan. Dalam konteks itu, kata dia, hakim boleh melakukan penafsiran yang kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat. “Pemahaman orang dengan hukum progresif, seolah-olah, semua aturan formal harus dilanggar. Pemikiran Satjipto saya kira tidak begitu,” ungkapnya. Mengutip pendapat Alm Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Hukum Progresif (Suatu Pengenalan)”, menyatakan bahwa hukum progresif 38

adalah hukum yang membebaskan. “hukum untuk Manusia”, dan oleh karena itu, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktek. Dalam buku tersebut dipapar k an, huk um progresif memberi ruang bagi para penegak hukum untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan yang ada secara proporsional dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakatnya. Namun, dia khawatir dengan paham hukum progresif yang dipahami hakim secara dangkal. Bukan hanya hakim yang bertabiat buruk yang berbahaya, hakim yang bertabiat baik pun tidak kalah berbahaya jika hakim bebas menginterpretasikan aturan hukum yang ada. Hal itu bisa merusak tatanan hukum, khususnya nilai-nilai kepastian di dalam hukum itu. “Bukan hanya untuk hakim-hakim yang buruk tapi juga hakim yang baik. Sudah ada aturan yang jelas, maka akan menjadi persoalan karena bisa menjadikan

putusan yang beda dalam perkara yang sama,” kata dia. Tatanan penegakan hukum, lanjut dia, tetap berpedoman pada aturan yang ada. Kecuali jika aturan yang ada memiliki kekurangankekurangan dan mengahambat tercapainya keadilan. Disitulah hakim diberikan peluang menafsirkan sesuai dengan konteks keadilan. “Intinya, dimensi keadilannya diprioritaskan kalau ada kendala untuk menghambat upaya keadilan. Di samping kepastian hukumnya, tidak ada aturan formal yang membatasi orang memutus, tapi falsafah memidanakan hakim dengan falsafah yang tepat,” harapnya. Hakim konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan hukum progresif bisa mengundang manfaat di satu sisi, dan bisa mengundang malapetaka di sisi lain. Bak pisau bermata dua. Sebab, jika paham ini dipegang oleh hakim yang berintegritas buruk maka bisa menjadi malapetaka. “Hukum progresif itu bisa menjadi cahaya, tapi bisa juga menjadi bahaya,” ujarnya . Hamdan menilai secara umum, hukum progresif adalah hukum yang bijak. Yakni, hukum yang membawa kedamaian bagi masyarakat, bukan hukum yang menimbulkan masalah. Namun, dengan catatan, bila paham ini dipegang oleh hakim yang berintegritas baik. “Kalau dia dipegang oleh hakim yang tak memiliki integritas maka akan menjadi bahaya,” tuturnya. Misalnya, si hakim bisa saja berdalih berpendapat ‘progresif’ yakni keluar dari penafsiran teks hukum, padahal sesungguhnya dia telah melakukan pelanggaran hukum dan keadilan sekaligus. Seorang hakim pasti memahami tiga esensi yang harus dimiliki sebelum terjun ke dunia peradilan yakni, homo ethicus, homo juridicus, homo politicus. Ketiga hal ini secara simultan dan konsisten harus diaplikasikan agar seorang dapat disebut sebagai jurist.



10/10/2012 2:52:10 PM

sumbawanews.com

dan wawasan yang luas. Seorang hakim wajib memiliki kualitas dan kapasitas yang mumpuni dalam bidangnya, yakni ilmu hukum. Harapannya, janganlah protes mengenai gaji sedangkan kualitas tidak dibenahi. Apabila kualitas hakim sudah memenuhi ekspektasi keilmuan dan ekspektasi publik, pasti akan tiba saatnya rakyatlah yang akan berteriak bagi hakim. Rakyat yang kemudian akan memberikan pledoi bagi kondisi hakim yang nestapa. Homo politicus berarti seorang juris harus peka terhadap kondisi sosial. Sudahkah hati dan pikiran hakim sungguh peka terhadap kondisi sosial? Sudahkah hakim sungguh menjadi pengayom dan pelindung keadilan?

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.


Homo ethicus berar ti seorang hakim wajib menjunjung tinggi etika. Etika merupakan dasar dalam menimbang aksi dan reaksi. Mungkin kita perlu mengingat kembali apa yang dikatakan Gerry Spence sebagaimana dikutip oleh Almarhum Satjipto Raharjo, “sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia yang berbudi luhur lebih dahulu.” Keluhuran budi adalah ujung tombak yang menjadikan seorang jurist benar-benar seorang manusia dan bukan sekedar corong undang-undang. Dalam keluhuran budi ini terdapat sikap asketisme, sikap rela menderita, nir-materialisme. Homo juridicus berarti hakim harus harus memiliki logika

Suasana persidangan di salah satu pengadilan negeri.



39

10/10/2012 2:52:11 PM


GALERI

Suasana diskusi publik saat perayaan HUT ke-8 Komisi Yudisial , 14 Agustus 2012, di auditorium Komisi Yudisial.

Pergulatan Independensi dan Akuntabilitas Hakim: Tinjauan Etik dan Hukum DINAL FEDRIAN

Acara puncak peringatan HUT ke-8 Komisi Yudisial diisi dengan diskusi publik bertema “Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Memutus Perkara: Tinjauan Etik dan Hukum”. Diskusi dilaksanakan pada 14 Agustus 2012 di auditorium Komisi Yudisial.

40

A

da lima pembicara dalam diskusi ini. Mewakili unsur hakim dimunculkan hakim agung Salman Luthan dan Surya Jaya. Dari unsur Komisi Yudisial diwakili oleh Jaja Ahmad Jayus, Ketua Bidang SDM dan Litbang. Mewakili unsur akademisi tampil Reza Indragiri Amriel, dosen psikologi forensik Universitas Bina Nusantara. Tak ketinggalan Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama juga ikut berargumen di atas panggung mewakili unsur keagamaan. Diskusi ini dimoderatori Asep Rahmat Fajar, Juru Bicara Komisi Yudisial. Pandangan para narasumber menarik untuk direnungkan. Salman Luthan, Surya Jaya dan Jaja Ahmad Jayus meyakini bahwa independensi

hakim merupakan sesuatu yang mutlak harus dimiliki hakim. Pandangan menggemparkan justru muncul dari Reza Indragiri Amriel. Menurutnya, di kalangan komunitas psikologi telah terbantahkan bahwa independensi hakim adalah mutlak. Nasaruddin Umar ternyata mendukung pernyataan Reza. Ia mengungkapkan hakim tak bisa sepenuhnya independen. Hakim independen di tengah keterbatasan yang ia miliki sebagai seorang manusia. Menurut Nasaruddin hakim yang benar-benar independen hanyalah Allah SWT. Ia kemudian memberikan istilah yang lebih pas menurutnya yaitu otonomi hakim. Pemaparan para narasumber ini dapat disimak lebih lengkap dalam sajian berikut:



10/10/2012 2:52:22 PM

Independensi dan akuntabilitas bermuara pada kekuasaan Salman Luthan

K

alau berbicara mengenai independensi dan akuntabilitas,maka kedua konsep itu bermuara pada satu ide pokok yaitu kekuasaan. Gagasan mengenai akuntabilitas pada dasarnya adalah pemberian kewenangan,pemberian kekuasaan kepada sebuah institusi ataupun kepada seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas publik. Karena dia menjalankan tugas publik dalam bidang tertentu maka dia harus mempunyai pertanggungjawaban terhadap tugas publik yang ia laksanakan. Independensi kekuasaan kehakiman itu meliputi dua hal, yaitu bebas untuk apa dan bebas dari apa. Bebas untuk apa itu melahirkan independensi fungsional. Hakim memiliki kebebasan untuk mengekspresikan idealismenya, ilmu hukumnya, pandangan hukumnya di dalam putusan-putusan yang dia buat. Sedangkan bebas dari apa melahirkan independensi institusional. Artinya lembaga pengadilan dan hakim bebas dari campur tangan kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. Apakah itu kekuasaan eksekutif, legislatif atau institusi lain maupun kekuasaan masyarakat. Gagasan akuntabilitas merupakan bagian dari konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Selain akuntabilitas, unsur lain dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah transparansi, partisipasi publik, juga ada kaitan dengan penegakan HAM. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanat untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang diberikan kepada

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Jadi, akuntabilitas terkait dengan hakim itu adalah akuntabilitas di dalam melaksanakan fungsi,tugas dan wewenang yudisial. Kalau kita terjemahkan dengan konkret maka tugas, fungsi dan wewenang yudisial apabila dikaitkan dengan konsep keadilan akan muncul dua gagasan yaitu keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural dikaitkan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, dan hak-hak hukum para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Misalnya kalau dalam kasus pidana pada tersangka, saksi, korban yang berinteraksi dalam proses peradilan itu. Bagaimana hak asasi manusia melindungi kepentingan para pihak dan bagaimana proses hukum yang berjalan itu bisa menjadi instrumen tercapainya keadilan substantif. Kedua, adalah keadilan substantif yaitu putusan hakim di dalam mengadili, memutus perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, imparsialitas, objektivitas, dan sesuai aturan-aturan. Kalau gagasan keadilan prosedural dikaitkan dengan proses hukum maka dia lebih kepada penegakan prinsip-prinsip hukum acara. Dengan proses hukum yang adil diharapkan akan menghasilkan putusan hakim yang adil secara substantif. Sepanjang hakim jujur, objektif, imparsial dalam memutus meski kemudian misalnya putusannya salah, ia tetap dikatakan sudah berlaku adil. Secara lebih konkrit kalau kita bicara keadilan substansial dalam teknis yudisial yaitu berkaitan dengan:


Hakim Agung

Pertama, apakah hakim sudah memverifikasi fakta-fakta hukum secara tepat dan benar. Kedua, apakah hakim sudah membuat konstruksi hukum yang benar dalam membuat aturan hukum yang digunakan dalam mengadili kasus itu. Ketiga, apakah proses pembuktian terhadap kasus itu dengan aturan hukum yang ada sudah dilakukan secara tepat. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan keadilan substantif apakah hakim sudah menjatuhkan putusan yang tepat dan benar. Kemudian terkait relasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, aspek keadilan substantif Komisi Yudisial tidak memiliki kompetensi. Tetapi aspek keadilan prosedural formal, mungkin bisa. Contohnya, hak para pihak untuk mengajukan saksi. Apakah hakim memberi kesempatan yang sama kepada jaksa dan terdakwa untuk mengajukan saksi. Kalau hakim membatasi atau sangat membatasi hak terdakwa mengajukan saksi maka ini bisa dianggap melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tetapi fakta hukum mana yang digunakan mengenai kesaksian para pihak, itu wilayah independensi hakim. Komisi Yudisial saya niilai tidak berwenang menilai mengenai fakta hukum sebuah kesaksian. EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


41

10/10/2012 2:52:28 PM

GALERI

Hakim tidak boleh berlindung di balik independensinya Jaja Ahmad Jayus

A

pakah hakim boleh diganggu independensinya? Saya katakan tidak bisa diganggu karena itu memang jati dirinya sebagai hakim. Yang tidak boleh itu hakim berlindung di balik independensinya sehingga memutarbalikkan fakta dari yang seharusnya menjadi yang tidak seharusnya. Karena itu visi dan misi Komisi Yudisial adalah mewujudkan hakim yang bersih dan jujur. Karena kalau hakim tidak bersih dan jujur pasti independensinya akan terganggu. Jadi tidak bisa dengan independensi itu tidak dilakukan pengawasan. Oleh karena itu suatu putusan hakim bagi Komisi Yudisial menjadi pintu masuk dalam melakukan pengawasan selain aspek-aspek pengawasan dalam bentuk lain. Putusan hakim itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada suatu teori yang menyatakan bawa kejahatan yang sempurna itu bukan saja kejahatan dalam perilaku koruptif, tetapi kejahatan ketika suatu produk hukum yang dihasilkan didasarkan atas gangguan terhadap independensinya. Jadi apabila DPR akan mengganggu independensi hakim dengan tujuan-tujuan yang keliru maka itu termasuk kualifikasi kejahatan yang sempurna. Begitu juga ketika putusan hakim didasarkan atas gangguan terhadap independensinya maka itu termasuk kualifikasi kejahatan yang sempurna. Oleh karena itu dalam KUHAP ketika hak-hak terdakwa terlanggar sejak proses penyidikan, penuntutan, dan dalam proses pengadilan, seorang 42

pejabat penegak hukum itu bisa dipidanakan kalau ada ketidakjujuran, ketidakbersihan, memanipulasi fakta dalam proses hukum. Tetapi di luar itu tidak bisa dipidanakan. Jadi misalnya ada suatu penafsiran hakim terhadap suatu hukum kemudian ada yang tidak terima, itu tidak bisa dipidanakan. Karena itu merupakan independensinya. Tetapi kalau ada udang di balik batu dari hal itu maka independensi hakim itu sudah terganggu. Kemudian mengenai pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial ada dua hal yang dipersepsikan masyarak at mengenai tingk at profesionalisme dan perilaku hakim. Selama ini ada dua kegiatan yang menjadi ujung tombak Komisi Yudisial yaitu menerima laporan tentang perilaku hakim, selain itu juga mengadakan riset untuk mengetahui tingkat profesionalisme hakim. Yang melakukan riset putusan ini adalah akademisi-akademisi di perguruan tinggi yang mempunyai pengetahuan di bidang hukum acara atau yang setidak-tidaknya bergelut di bantuan-bantuan hukum di perguruan tinggi bersangkutan. Sehingga dia punya pengalaman teoritis dan praktikal. Kalau dilihat dari sisi riset ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan ke depan yaitu aspek formil putusan, aspek materiil putusan, penalaran hukum, dan aspek aksiologi suatu putusan. Dalam persoalan formil putusan, hak terdakwa misalnya, masih ditemukan dalam suatu putusan ada terdakwa yang seharusnya


Ketua Bidang SDM dan Litbang Komisi Yudisial

diwajibkan didampingi oleh penasehat hukum, hakim kadang-kadang tidak mengingatkan apakah terdakwa akan didampingi oleh penasehat hukum. Kemudian, dalam perkara-perkara yang amat susah, antara musyawarah majelis hakim dengan pembacaan putusan seringkali dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan hasil riset, itu termasuk masalah walaupun tidak semuanya salah. Katakanlah musyawarah dilakukan waktu pagi dan putusannya pada waktu sore di hari yang sama. Tetapi menurut perguruan tinggi berdasarkan praktek yang terjadi di pengadilan hal itu bisa menimbulkan tanda tanya. Dari sisi aspek materiil yang seringkali menjadi masalah yaitu konsistensi dasar hukum suatu putusan dengan amar putusan. Atau, dasar menimbang suatu putusan dengan requisitoir. Atau seringkali dilihat dari aspek materiil dengan penalaran hukum, hakim seringkali menjadikan aturan undang-undang sebagai senjata. Jarang menggunakan yurisprudensi, doktrin, atau teori-teori dari pakar hukum. Sehingga para peneliti berkesimpulan dari dasar penalaran dan aksiologi hukum putusan hakim tidak mencermikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Apabila aspek-aspek ini dikuantitatifkan, maka pemenuhan



10/10/2012 2:52:35 PM

asas formil putusan masih mempunyai nilai cukup baik yaitu lebih dari 60 %. Pemenuhan aspek materiil berkisar 32 %. Pemenuhan silogisme berkisar 43 %, dan pemenuhan aksiologis berkisar 42,50 %. Apabila dilihat dari laporan masyarakat khususnya putusan, sampai dengan Juli 2012 jumlahnya mencapai 2022. Yang murni laporan itu sebanyak 753, jadi lebih banyak tembusannya. Yang sampai kepada rapat pleno hanya 93 hakim. Setelah diperiksa, hanya 14 hakim yang akhirnya sampai

direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi. Ini artinya Komisi Yudisial sadar bahwa ketika itu masuk ranah independensi hakim, bukan ranah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial memahami persoalan itu. Dari 14 yang direkomendasikan, 2 orang diantaranya direkomendasikan untuk menjalani sidang Majelis Kehormatan Hakim, karena sanksinya berat. Dan ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung. Artinya apa yang diperiksa oleh Komisi Yudisial berdasarkan laporan masyarakat

adalah murni mengenai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. kalau diidentifikasi laporan-laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial, ada yang belum memahami tugas utama dari hakim. Ada yang belum memahami apa yang seharusnya dilaporkan ke Komisi Yudisial berkaitan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh karena itu menjadi penting bagi Komisi Yudisial untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsinya.

Independensi dan akuntabilitas harus seiring Surya Jaya

M

emang ada kecenderungan penilaian dari publik bahwa independensi hakim ini digunakan secara absolut. Tetapi apakah betul begitu? Saya menyatakan bahwa independensi yang dijalankan oleh lembaga peradilan tetap berada dalam koridor. Independensi peradilan ini digunakan ketika hakim memutus perkara tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga. Dalam pelaksanaan independensi, putusan hakim itu dianggap sah dan benar sepanjang putusan itu belum dibatalkan. Berkaitan dengan hal itu, maka ketika ada orang yang mencoba merendahkan martabat pengadilan, misalnya menghinakan produk-produk pengadilan, maka ini dapat disebut contempt of court dan pelakunya bisa diproses hukum. Dalam perkembangannya, independensi memang harus berjalan

seiring dengan akuntabilitas. Keputusan hakim memang harus disertai dengan akuntabilitas. Dalam blue print Mahkamah Agung disebutkan ada dua jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas personal dan akuntabilitas institusi. Akuntabilitas personal ar tinya ketika seorang hakim memutus, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Di samping bertanggung jawab kepada Tuhan, hakim juga bertanggung jawab kepada dirinya. Ketika seorang hakim bersikap dissenting opinion itulah wujud akuntabilitas personal mereka. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak selamanya yang melakukan dissenting opinion itu pendapatnya benar. Tuntutan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip good governance agar pengadilan bisa dikelola dengan baik. Sepanjang menyangkut putusan, hakim tidak bisa dikriminalisasi. Namun


Hakim Agung

menyangkut perilakunya, hakim dapat dikriminalisasi. Kalau hakim memutus keliru tapi dengan perilaku yang baik maka pertanggungjawabannya bukan pidana. Akuntabilitas putusan yang salah adalah dengan upaya hukum lanjutan yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Untuk mencari hakim yang ideal dibutuhkan dua syarat utama. Pertama, kapabilitas atau intelektualitas seorang hakim. Kedua, dibutuhkan hakim yang punya integritas. Kalau hakim berada pada posisi seperti ini saya kira tidak akan ada lagi tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada pengadilan.



43

10/10/2012 2:52:36 PM

GALERI

Dalam psikologi independensi hakim bukan harga mati Reza Indragiri Amriel

P

sikologi melihat sisi insaniah seorang hakim. Pertanyaan yang diajukan adalah benarkah hakim bekerja untuk membuat putusan yang seadil-adilnya? Jawabannya, tidak, menurut orang psikologi. Teori pertama disebut sebagai legal model. Dalam teori ini memang kerja hakim adalah membuat keputusan seadil mungkin. Tetapi karena hakim adalah manusia, maka muncul teori kedua yaitu perspektif sikap (attitudinal theory). Ilustrasinya bisa dilihat di negara barat, tidak serta merta bisa dianalogikan dengan di Indonesia. Misalnya isu tentang aborsi, rekayasa genetika, perkawinan sejenis, berhasil dikatakan oleh komunitas psikologi bahwa hakim-hakim yang punya afiliasi politik dengan partai Republik di Amerika cenderung resisten. Tetapi hakim-hakim yang punya afiliasi politik dengan partai Demokrat cenderung permisif. Ternyata, hakim yang notabene manusia ini punya sebuah misi yaitu melanggengkan ideologi yang dia punya. Berarti hakim tidak sungguh-sungguh berdiri di posisi yang netral. Teori ketiga yaitu social background model. Ini sangat relevan di Indonesia. Misalnya di pengadilan agama tentang penentuan hak asuh anak. Berhasil dipetakan oleh psikologi, bahwa hakim-hakim yang di usia lanjut cenderung menjatuhkan putusan tentang hak asuh kepada Ibu. Kenapa? Karena mereka dilahirkan, menjalani proses pendidikan, mengalami masa pengukuhan psikologis ketika masa menuntut para lelaki keluar dari rumah

44

dan perempuan tinggal di rumah. Masa perang dunia misalnya. Tetapi hakim-hakim yang lebih muda, lahir ketika mereka mengalami bahwa laki-laki juga bisa mengasuh anak, justru lebih kritis menangani perkara hak asuh anak. Hak asuh anak bisa diserahkan kepada ayah bahkan bisa diserahkan kepada pihak ketiga, seandainya mereka menganggap bahwa ayah dan ibu bukan orang yang sungguh-sungguh mampu memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak. Teori keempat, strategic model. Kenapa perkara korupsi vonisnya relatif sama antara kasus satu dengan kasus yang lain? Hal ini dijelaskan melalui strategic model. Sesama hakim tentu punya jiwa korps. Salah satu usaha untuk mempertegas eksistensi mereka adalah mempertahankan identitas diri. Caranya, dengan memelihara semangat korps. Konkretnya, ketika hakim hendak memutuskan suatu perkara ternyata hakim-hakim ini melihat kanan-kirinya seperti apa. Jiwa korps, identitas hakim, akan terpelihara manakala hakimnya solid. Solidnya hakim itu salah satunya dapat terlihat dari rentang vonis yang tidak berbeda terlalu jauh. Perspektif terakhir yaitu public opinion model. Ditemukan oleh ilmu psikologi bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusan, dia bisa mengalami stress luar biasa. Sumber stress hakim tertinggi menyangkut keselamatan diri dan keluarganya. Cara untuk meningkatkan pertaruhan keselamatan diri adalah di putusan.


Dosen Psikologi Forensik Universitas Bina Nusantara

Keselamatan hakim akan “terjamin” apabila putusannya senada dengan arus utama opini publik. Benarkah ilmu psikologi mengatakan bahwa independensi adalah harga mati? Tampaknya tidak sesederhana yang dikatakan. Dari lima teori, hanya legal model yang selaras mengungkapkan bahwa independensi adalah harga mati. Salah satu norma yang dipakai oleh komunitas psikologi ketika menakar putusan hakim adalah norma pemujaraban (efficacy norm). Dikatakan bahwa putusan hakim bisa ditakar kualitasnya apabila putusan itu mempunyai kesesuaian dengan temuan-temuan empiris di dunia sains. Logika kerjanya, semakin putusan-putusan itu terbenarkan lewat justifikasi sains, maka semakin baik putusan itu. Spirit yang coba diangkat melalui norma ini adalah hakim harus terus-menerus menjadi manusia pembelajar. Tetapi sayang, menurut saya, satu poin yang menekankan bahwa hakim harus terus menerus menjadi manusia pembelajar hilang dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (butir 10.1). Sebagai bagian dari komunitas akademis saya bersedih hati dengan kondisi ini. Apakah tidak penting lagi bahwa hakim harus terus menerus menjadi manusia pembelajar?



10/10/2012 2:52:37 PM

Manusia hanya adil dan independen di atas keterbatasannya Nasaruddin Umar

S

ebuah kisah di dalam Al Quran, surat Lukman, menceritakan kisah Lukman, anaknya dan keledai. Ketika Lukman beserta anaknya melintas di sebuah pasar tradisional, sebagaimana lazimnya hukum adat waktu itu, Lukman naik di atas keledai sementara yang menuntun keledai adalah anaknya. Lalu diteriaki oleh masyarakat, ini orang tua seperti apa? Kok membiarkan anaknya menuntun keledai sementara dia naik di atas keledai. Kemudian, Lukman bertukar posisi dengan anaknya. Tetapi masyarakat mengkritik lagi. Dikatakan hal tersebut merusak hukum adat yang berlaku. Akhirnya dua-duanya hanya menuntun keledai, tidak ada yang menaikinya. Masyarakat mengkritik lagi, keduanya dianggap bodoh. Akhirnya Lukman dan anaknya menaiki keledai itu. Masyarakat masih mengkritik lagi, Lukman dan anaknya dianggap tidak kasihan pada sang keledai kecil itu. Apa yang dialami Lukman mungkin erat kaitannya dengan masalah independensi hakim. Kisah Lukman ini memberikan ilustrasi betapa susahnya untuk menentukan mana yang benar di dalam masyarakat. Tetapi di dalam kaidah hukum, ada hadist yang menyatakan:“Kita hanya menghukum apa yang tampak. Tetapi jangan menghukum apa yang tersembunyi dalam jiwa seseorang”. Asal mula turunnya hadist ini ketika Usamah, panglima perang yang masih muda usia, dipilih menjadi panglima perang. Dia mengejar seorang musuh. Akhirnya musuh itu terjebak. Satu-satunya jalan bagi musuh itu selamat adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Menurut Usamah, musuh itu bersyahadat

hanya ingin mencari selamat. Usamah membunuh orang itu. Perbuatan ini dilihat oleh sahabat dan melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah dan keluarlah hadist itu. Independensi hakim dalam bahasa agama itu tidak ada yang mutlak. Tetapi kita juga harus perlu kepastian hukum. Kalau kita mengakomodasi semua fenomena sosial, kita akan berhadapan dengan tidak adanya kepastian hukum. Tetapi kalau hanya berpatokan pada kepastian hukum tanpa memikirkan tujuan dari pada hukum itu sendiri, juga akan memunculkan kekacauan dalam masyarakat. Kontribusi agama di sini sangat penting. Tidak mungkin kita bisa mengatakan hakim itu akan objektif. Dalam bahasa Arab, lain arti hakim dengan hakiimun. Hakim itu adalah manusia. Kalau hakiimun itu hanya Allah.Yang benar mutlak itu adalah hakiimun. Sehebat apapun manusia kemampuan untuk menciptakan keadilan hanya sebatas haakimun. Jadi kalau kita mengatakan bahwa mutlak independensi itu, tidak mungkin. Manusia itu hanya adil, independen di atas keterbatasan kita sendiri. Paling tidak konsentrasi hakim akan terpengaruh oleh beberapa hal. Hakim akan berpikir apa kata media. Kedua, mungkin hakim juga takut kepada Komisi Yudisial. Hakim juga mungkin akan segan dengan institusi induknya sendiri. Disadari atau tidak, ada intervensi di situ. Seorang hakim sebagai manusia tentu juga berusaha untuk memberikan kepuasan kepada para pihak, mendekatkan keadilan kepada mereka. Bayangkan bila kita menjadi hakim di tempat terpencil yang kondisi sosialnya jauh berbeda dengan di Jakarta.


Wakil Menteri Agama

Apakah acuan hukum nasional yang akan kita berlakukan di dalam masyarakat yang sangat unik itu? Ijtihad hakim dalam kondisi ini sangat penting. Jadi saya dapat mengatakan, lain otonomi hakim, lain independensi hakim. Hakim itu harus otonom, dia tidak terikat oleh siapa pun. Ketika Rasulullah SAW mengutus gubenurnya ke beberapa wilayah. Rasulullah SAW mengetes mereka, nanti kalau kamu bertugas di tempat tugasmu bagaimana kamu menghukum? Ada yang menjawab saya akan menghukum berdasarkan kitab suci Al Quran. Kalau kamu tidak mendapatinya dalam Al Quran? Dijawab, maka saya akan menggunakan referensi hadist. Rasulullah kembali bertanya, kalau tidak ada juga di hadist? Saya akan berijtihad menurut pendapat saya. Jadi, di sini ada otonomi hakim. Independen penting tetapi otonomi hakim jauh lebih penting. Kemudian, integritas pribadi dalam diri hakim itu juga menjadi warna dalam alam bawah sadar seorang hakim. Karena dia adalah wakil Tuhan dalam memutuskan persoalan di muka bumi ini. Jadi dia mempertaruhkan integritasnya kepada Tuhan. Untuk mengintegrasikan ini semua agar terdapat otonomi dalam diri hakim, dari perspektif agama, saya nilai bahwa imannya harus kuat. Kalau iman seorang hakim kuat maka yang lain akan menjadi kecil. EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


45

10/10/2012 2:52:39 PM

rri.co.id

KATA YUSTISIA

Ilustrasi seseorang sedang berkirim sms kepada orang lain.

Kasus SMS Asusila

Iseng-Iseng Bermalapetaka Dinal Fedrian

Iseng mengirimkan sms bermuatan asusila, seorang pemuda di Madiun dijerat UU ITE.

S

ms sejatinya merupakan sarana penyampaian pesan singkat untuk memudahkan komunikasi jarak jauh. Syaratnya, pesan yang disampaikan harus betul-betul berguna dan bermanfaat. Sms iseng tak ada salahnya, apabila jenaka. Namun bila iseng mengirim sms dan isinya asusila maka bersiap-siaplah menerima nasib sial seperti Saiful Dian Efendi di Madiun. Pria kelahiran 1 Desember 1989 ini harus berhadapan dengan proses

46

hukum akibat ulah isengnya mengirim sms asusila. Ia dijerat Pasal 45, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Korban ulah iseng Saiful adalah Adhelian Ayu Septyana, juga dari Madiun dan tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Brawijaya, Malang. Kira-kira di bulan Juni 2010 hingga 1 September 2010, Saiful mengirimkan sms bernada cabul kepada Adhelian. Setidaknya empat kali sms asusila tersebut dilayangkan. Padahal Saiful tidak mengenal Adhelian sama sekali. Ia mendapatkan nomor ponsel Adhelian dari kawan SMA-nya, Bambang Yudha Hariaji.Sebenarnya, Saiful tidak hanya mengirim sms asusila untuk Adhel,

ada empat perempuan lain yang jadi sasarannya. Tapi Saiful kurang teliti memilih sasaran isengnya. Ia tidak tahu kalau Adhelian adalah putri seorang polisi di Madiun. Pertama kali dikirimkan sms asusila, Adhelian sebenarnya tak menghiraukan karena ia memang tidak tahu itu nomor ponsel siapa. “Terus gw mesti bilang wow gitu,” mungkin seperti itu gambaran sikap cuek Adhelian ketika menerima sms asusila perdana dari Saiful. Namun sikap cuek, emang gw pikirin itu, berubah total setelah sms asusila dari Saiful tak berhenti mengunjungi ponselnya, setidaknya hingga empat kali walaupun Adhelian sama sekali tak mengenali nomor ponsel itu. Ia mulai resah dan mengadukan sms tersebut kepada ayahnya, Tri



10/10/2012 2:52:40 PM

pesan elektronik dari satu handphone ke handphone lain adalah distribusi elektronik. Ahli kedua, Drs. Agnes Adhani, M.Hum, dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Widya Mandala, Madiun. Ia menuturkan, kata-kata yang terdapat dalam ponsel Adhelian mengandung arti sebagai kata-kata informasi. Tambahan keterangan lain, menurutnya, kalimat yang melanggar susila adalah yang melanggar privasi seseorang karena tidak pantas untuk diucapkan atau tidak sopan.


Hardjoko. Sebagaimana dikutip dalam dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), putusan nomor 29/Pid.Sus/2011/PN.Kd. ayat (3), atau ayat (4) dipidana Mn, Tri membenarkan bahwa anaknya dengan pidana penjara paling mengadukan perihal sms asusila lama 6 (enam) tahun dan/ tersebut. atau denda paling banyak Tri kemudian menasihati Rp1.000.000.000,00 (satu miliar anaknya. “Dihapus saja,” begitu pesan rupiah). Tri. Adhelian menurut. Tetapi sekali lagi, Keisengan Saiful ternyata karena Saiful tak juga menghentikan dijerat pasal yang tidak iseng ancaman terornya, Adhelian kembali mengadu. hukumannya. Persidangan pun digelar. Sang ayah pun tak lagi punya nasihat Terdakwa, korban dan saksi-saksi muncul bijak. Ia berinisiatif melaporkan hal ke hadapan majelis hakim yang diketuai tersebut ke pihak kepolisian. Sang Arif Budi Cahyono dengan anggotanya ayah juga merasa terganggu dan tidak Rustanto dan Eryusman. nyaman. Singkat cerita, proses hukum pun berlangsung. Nomor ponsel yang membuat risih Adhelian dilacak dan terungkap Saifullah sebagai tuannya. Ia diperiksa sebagai tersangka di kepolisian berlanjut diajukan ke persidangan sebagai terdakwa. Jaksa penuntut umum kasus ini, Rini Suwandari, menjerat Saiful dengan Pasal 45, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Larangan yang diatur dengan Pasal 27 ayat 1 UU ITE Gedung Pengadilan Negeri Kota Madiun. berbunyi sebagai berikut: Setiap orang dengan Tak ketinggalan dihadirkan juga sengaja dan tanpa hak dua orang ahli untuk memberikan mendistribusikan dan/atau pengetahuan dan wawasan yang mentransmisikan dan/atau dimilikinya kepada majelis hakim. Ahli membuat dapat diaksesnya pertama, Hamim Tohari, S.T, dosen informasi elektronik dan/atau Komputerisasi Akuntasi Politeknik dokumen elektronik yang Madiun. Ia menerangkan bahwa yang memiliki muatan yang melanggar dimaksud informasi elektronik adalah kesusilaan. data digital berupa teks, audio, dan Ketentuan bagi yang melanggar video. Dokumen elektronik adalah ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU ITE tersebut informasi elektronik baik dalam bentuk diatur dalam Pasal 45 ayat (1) sebagai analog atau digital yang dapat diakses berikut: dan dikirim antar pengguna. Ia juga Setiap orang yang memenuhi memberikan keterangan kepada unsur sebagaimana dimaksud majelis hakim bahwa mengirimkan

Adhelian juga dihadirkan ke persidangan sebagai saksi korban. Ia menyatakan memaafkan Saiful di persidangan. Hal ini diakui oleh JPU dan ketua majelis hakim ketika diwawancarai redaksi Buletin. “Iya memang ada. Secara pribadi saksi korban sudah memaafkan tapi meminta proses hukumnya tetap,” ujar Rini Suwandari.

Vonis hakim dan pertimbangannya Dengan beragam kesaksian termasuk keterangan terdakwa, majelis hakim lalu memutuskan nasib Saiful. EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


47

10/10/2012 2:52:47 PM

Majelis hakim, Arif Budi Cahyono dan Eryusman.

Majelis menjatuhkan pidana 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan dan denda Rp 1 juta rupiah. Artinya, jika Saiful tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum dalam masa 10 bulan, maka ia tidak jadi merasakan hawa penjara selama 5 bulan. Dalam per timbangannya majelis berpendapat akibat hukum dan sosial dari perbuatan Saiful relatif tidak besar. “Sms hanya dapat dibaca oleh yang dikirimi pesan. Tidak seperti facebook atau twitter yang dapat dibaca banyak orang,” ujar Arif Budi Cahyono. Saiful juga masih muda dan berstatus mahasiswa di salah satu sekolah tinggi di Madiun. Sehingga, menurut majelis, Saiful diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dan melanjutkan kuliah. Majelis juga berpendapat dalam pembinaan mental dan perilaku, seminimal mungkin diusahakan tidak ada contoh-contoh yang membuat pelaku berkeinginan untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi. “Lagi pula terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, kooperatif di persidangan dan saksi

48



KATA YUSTISIA

JPU Rini Suwandari.

korban sudah memaafkan,” tambah Eryusman.

JPU banding Hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim PN Madiun ternyata tidak dapat diterima Rini Suwandari. Tuntutan yang ia ajukan untuk Saiful di persidangan tingkat pertama adalah 10 bulan penjara denda Rp 1 juta subsider 3 bulan penjara. Jaksa cantik ini mengajukan banding ke PT Surabaya. Tetapi PT Surabaya malahan menguatkan putusan PN Madiun. Rini tetap gigih, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, ketika redaksi menanyakan alasannya banding dan kasasi, Rini menolak untuk menjawab. Sementara reaksi Adhelian sendiri terhadap putusan PN Madiun dan PT Surabaya tak diketahui secara pasti. “Saya tidak tahu reaksi saksi korban. Saya kan ketemunya waktu pemeriksaan saksi saja, selanjutnya tidak pernah bertemu lagi,”urai Rini. Hakim Agung yang merupakan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko, menjadi ketua majelis hakim perkara ini di tingkat kasasi, anggotanya Komariah E Sapardjadja dan

Surya Jaya Dalam musyawarah majelis hakim agung tanggal 6 Agustus 2012, akhirnya Saiful dijatuhi hukuman 5 bulan penjara tanpa “embel-embel” masa percobaan. “Sms itu secara psikologis termasuk kekerasan terhadap wanita. Di luar negeri itu termasuk sexual harassment,”ujar Djoko tentang vonis kasus ini. Lebih lanjut ia menjelaskan, hukuman ini diharapkan memberi pelajaran bagi oknum yang melakukan kejahatan ataupun penipuan melalui pesan singkat. Apresiasi positif atas vonis hakim agung disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gatot S. Dewa Broto, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo menilai vonis yang dijatuhkan sudah tepat. “Sulit rasanya untuk membebankan pemantauan isi sms kepada operator telekomunikasi. Kalau operator dituntut untuk memelototi miliaran sms yang lalu lalang mana tahan. Lagi pula akan berbenturan dengan hak asasi manusia,”ujar Gatot. Jadi bagi para pengguna ponsel berhati-hatilah dalam mengirim pesan singkat. Jangan coba-coba iseng namun berbuah malapetaka.



10/10/2012 2:52:58 PM

INTERNASIONAL

Hukuman Berat untuk Pembantai Prasita Islam. Ia juga menilai bahwa Partai Buruh, partai yang saat ini berkuasa, telah gagal dan tragedi itu merupakan bayaran yang harus mereka terima.

Persidangan dan vonis Breivik

jihadimalmo.blogspot.com

H

akim memvonis terdakwa pelaku pengeboman dengan hukuman maksimal karena ternyata kejiwaan terdakwa tidak terganggu sama sekali. Terdakwa sendiri menolak disebut orang gila. Ketenangan kota Oslo pada Juli 2011 terusik oleh ledakan bom yang mengguncang pusat kota. Sebuah bom meledak di dekat area kantor pemerintahan yang menyebabkan puing-puing bangunan dan kaca berserakan di jalanan. Tercatat delapan orang tewas dalam tragedi tersebut. Satu jam berselang, seorang berseragam polisi merapat di Pulau Utoeya, 35 km sebelah barat laut Oslo. Alih-alih melakukan penyelidikan seperti yang dikatakannya kepada pengemudi kapal yang ia tumpangi, pria ini malah menembaki dengan brutal orang-orang yang berada di pulau itu. Sejumlah pemuda memang sedang berkumpul di Pulau Utoeya untuk mengikuti summer camp yang diselenggarakan oleh Partai Buruh. Sebanyak 69 orang menjadi korban pembantaian. Belakangan diketahui pelaku serangan di Utoeya adalah orang sama dengan pelaku peledakan bom di Oslo. Pelaku diidentifikasi sebagai Anders Behring Breivik, seorang pria berusia 32 tahun. Ia diketahui sebagai seorang ekstrimis sayap kanan yang melakukan tindakannya atas dasar kekhawatiran akan meluasnya nilai-nilai Islam dan Marxis di wilayah Eropa. Ia mengaku mencoba menyelamatkan Norwegia dari budaya Marxisme dan

Kasus Breivik mulai disidangkan pada pertengahan April tahun ini. Jaksa memanggil lebih dari 90 orang saksi, sementara pengacara Breivik memanggil sekitar 40 saksi. Breivik sendiri mengikuti proses persidangan dengan tenang dan menyatakan tidak menyesali apa yang telah ia perbuat. Ia menggambarkan apa yang ia lakukan sebagai tindakan keji yang sepele untuk mencegah terjadinya tindakan keji yang lebih besar. Ia meminta maaf kepada orang-orang yang tidak bersalah yang ikut menjadi korban pengeboman di Oslo, namun hal itu tidak dilakukannya untuk peristiwa di Utoeya. Dalam persidangan, ia sempat mengakui bahwa target utamanya di Pulau Utoeya adalah mantan Perdana Menteri Gro Harlem Brundtland. Namun ternyata Brundtland telah meninggalkan tampat itu sebelum Breivik tiba. Breivik sempat ditengarai mengalami gangguan kejiwaan oleh psikiatri namun Breivik sendiri menolak disebut gila. Ia bersikeras bahwa tindakan yang dilakukannya berdasarkan atas ideologi politik yang dianutnya. Setelah dua bulan mempertimbangkan kasus ini, majelis hakim membacakan vonis pada sidang yang diselenggarakan akhir Agustus

lalu. Dalam sidang tersebut dibacakan bagaimana Breivik mempersiapkan tindakannya dengan sangat teliti dan sistematis. Juga disebutkan bahwa sebelum penyerangan terjadi, dirinya sangat terobsesi dengan ideologi kanan dan permainan komputer. Majelis hakim juga membacakan secara detail akibat dari perbuatan Breivik, yaitu luka-luka yang dialami oleh 77 orang korban meninggal dan 242 orang korban yang nyawanya terselamatkan. Disebutkan bahwa dalam pembantaian di Pulau Utoeya, Breivik menembakkan 121 tembakan menggunakan pistol dan 136 tembakan dengan senapan semi otomatis. Sebagian besar korban ditembak di kepalanya dalam jarak dekat. Breivik dinyatak an tidak mengalami gangguan kejiwaan saat melakukan tindakan tersebut dan mendapat hukuman 21 tahun penjara, hukuman maksimal yang berlaku di Norwegia. Namun apabila ia masih dianggap membahayakan bagi masyarakat maka masa penahanannya dapat diperpanjang. Ia akan ditahan di penjara Ila yang letaknya tak jauh dari Oslo dengan penjagaan maksimum. Sumber: The New York Times, BBC, The Guardian. EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


49

10/10/2012 2:52:59 PM

KOMPARASI

Consiglio Superiore Della Magistratura:

Memastikan & Menjamin Penegakan Hukum Sesuai Aturan Kunjungan kerja anggota Komisi Yudisial ke Italia yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu selain membuka hubungan kerja sama antar sesama Komisi Yudisial juga untuk mengetahui sejauh mana peranan Komisi Yudisial di Italia dalam pengawasan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (Magistrat).

K

omisi Yudisial di Italia dikenal sebagai Consiglio Superiore Della Magistratura (CSM). CSM merupakan lembaga otonom dan independen beranggotakan Presiden Italia, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, delapan unsur “Laymen” dan 16 unsur “Togati”. Presiden Italia adalah Kepala CSM, tetapi tidak mempunyai hak untuk memutuskan suatu perkara karena Presiden adalah merupakan representasi rakyat Italia berdasarkan sistem parlementer yang dianut Italia. “Laymen” adalah delapan anggota 50

ilfattoquotidiano.it

Patmoko

Gedung Komisi Yudisial Italia

CSM yang ditunjuk/diangkat oleh Parlemen melalui persidangan baik di majelis rendah maupun majelis tinggi. Anggota CSM ini yang berasal dari Profesor Universitas di Bidang Hukum dan Pengacara (Advokat) dengan minimal 15 tahun berpengalaman dalam profesi hukum. “Togati” adalah enam belas anggota CSM yang ditunjuk oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Anggota CSM ini terdiri dari dua terpilih dari hakim agung, empat berasal dari jaksa penuntut umum dari pengadilan, departemen nasional anti narkoba, atau yang ditunjuk sebagai jaksa penuntut umumdi pengadilan banding, dan 10 berasal dari hakim yang menjalankan fungsi hakim dipersidangan atau yang bertugas di pengadilan tingkat banding. Dengan demikian jumlah anggota CSM dengan Komisi Yudisial RI sangat berbeda, di Indonesia jumlah anggota

KY sebanyak tujuh orang. Anggota KY-RI seluruhnya dipilih oleh DPR untuk kemudian di tetapkan oleh Presiden. Anggota KY RI ini sebelumnya di seleksi secara ketat oleh panitia seleksi yang diketuai oleh pejabat di Kementerian Hukum dan Ham, dan komposisinya hampir mirip dengan CSM.Anggota KY RI berasal dari kalangan hakim, akademisi, praktisi hukum. CSM berwenang atas pengangkatan, penugasan, promosi, dan pengenaan disiplin kepada para hakim dan jaksa penuntut umum , ialah memastikan dan menjamin seluruh anggota yudikatif (Hakim dan Jaksa) dalam menjalankan tugas sesuai hukum di Italia. Menyetujui pembentukan organisasi staf dari pengadilan di masing-masing distrik, menyetujui tujuan dan kriteria untuk penunjukan kasus ke masing-masing hakim, yang terlebih dulu mengajukan



10/10/2012 2:53:04 PM

proposal ke Ketua Pengadilan Banding dan berdiskusi dengan badan peradilan di masing-masing daerah.

Komisi di CSM: Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, CSM dibagi ke dalam empat Komisi yaitu : a. Komisi yang menangani seluruh keluhan masyarakat mengenai hakim dan jaksa penuntut (magistrat) b. Komisi yang menilai kinerja para magistrat, setiap 4 tahun sekali mengadakan sidang untuk menilai magistrat. c. Komisi yang berkompeten dalam hal training (diklat) yang terus menerus kepada magistrat d. Komisi disiplin yang mengangani hal-hal yang berkaitan dengan disiplin semua magistrat dalam hal ada keluhan dari masyarakat.

Italia.Fungsi ini tidak lain adalah fungsi pencegahanagar perilaku hakim dan jaksa dalam menjalankan tugas sesuai dengan hukum di Italia. CSM mempunyai kewenangan dalam menilai kinerja hakim dan jaksa penuntut umum sebagai bagian dari fungsi pengawasan, setiap empat tahun sekali mengadakan sidang Dalam hal hasil sidang penilaian hakim dan jaksa, ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di Italia, kinerjanya tidak optimal, maka dicatat dalam buku penilaian kinerja. Catatan tersebut dihapus apabila tiga tahun berikutnya hakim atau jaksa penuntut umum menunjukkan peningkatan kinerja dan tidak menyalahi aturan yang berlakuuntuk menilai hakim dan jaksa.

pelanggaran, sementara hakim atau pengadilan yang diadukan akan segera dibawa ke komite di Corte Supema di Cassasione (Mahkamah Agung) yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap dugaan pelanggaran itu. Dalam hal tidak mendapat dukungan dari pengadilan terkadang CSM memberi sanksi langsung kepada pelanggar. Pelanggaran tingkah laku yang berhubungan dengan hakim dan jaksa penuntut umum akan disidang oleh bagian disiplin CSM. Dengan reformasi di bidang peradilan tahun 2006 parlemen Italia telah menentukan suatu daftar tentang ketentuan di luar disiplin dan sanksi apa yang akan dilakukan. CSM tidak berwenang menangani pelanggaran hukum yang berkaitran

Untuk diangkat untuk menjadi hakim di Italia adalah sarjana hukum,dan pertama-tama seseorang harus diterima dalam seleksi untuk pelatihan hakim. Seperti halnya di Perancis, penerimaan tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Bagi peserta pelatihan hakim yang lolos ujian mereka kemudian diangkat sebagai uditor guidiziaro(semacam calon hakim di pengadilan) dua tahun kemudian kinerjanya dievaluasi dalam hal hasil evaluasinya baik yang bersangkutan dapat diangkat menjadi hakim. Seseorang yang telah diangkat menjadi hakim, kepadanya diberi pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Pencegahan dan Pengawasan Perilaku Hakim CSM mempunyai fungsi menjaga seluruh anggota magistrat (hakim dan Jaksa) agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum di

vimeo.com

Pengangkatan Hakim

Papan nama Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia.

Penegakan disiplin Penegakan disiplin bagi hakim dan jaksa penuntut umum di Italia pada dasarnya sama dengan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jika ada hakim melanggar hukum maka proses pengadilannya sama dengan warga negara yang lain, prosesnya diperlukan jaksa dan pengacara. CSM sangat transparan dan terbuka untuk umum. Berkenaan dengan mengaduan masyarakat yang terbukti kebenarannya, CSM pada dasarnya hanya memberikan dakwaan terhadap adanya dugaan

dengan hukum acara,(misalnya di dalam hukum acara ada kewajiban hakim untuk menyiapkan advokat apabila tindakan terdakwa terancam tuntutan pidana di atas lima tahun, tetapi hal tersebut tidak dilakukan), apabila hal hakim melanggar hukum acara tersebut, CSM hanya mengirimkan laporan tertulis (verbaal) ke Mahkamah Agung oleh karena yang berkepentingan menanganinya adalah Mahkamah Agung. CSM tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan di ranah pelanggaran hukum acara (di Indonesia disebut teknis Yudisial). EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


51

10/10/2012 2:53:04 PM

DOTKOM

Pengaduan Online:

Optimalisasi Laporan Masyarakat

M

unculnya sejumlah masalah besar di lingkungan peradilan merupakan bukti yang cukup bahwa independensi hakim tidak boleh menjelma menjadi kekuasaan yang absolut dan lepas dari kontrol rakyat. Para pencari keadilan sangat menggantungkan harapan kepada hakim. Oleh karena itu, pengawasan hakim berhubungan erat dengan memperkuat akses pada keadilan. Dalam arti luas, ini juga sejalan dengan visi terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional. Untuk mempermudah layanan atas pengaduan masyarakat, Komisi Yudisial menyediakan sebuah sistem informasi laporan dan pengaduan online berbasis web yang dapat diakses dari tempat mana saja dan waktu kapan saja secara online menggunakan fasilitas internet. Sistem informasi laporan dan pengaduan online bertujuan untuk memfasilitasi dan memberikan akses yang lebih luas kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan informasi, laporan dan pengaduan tentang perilaku hakim berkaitan dengan peradilan kepada Komisi Yudisial. Selain itu berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh proses penanganan pengaduan masyarakat ke dalam database, sebagai bahan untuk analisis maupun tindak

52

Komisi Yudisial terus berusaha memaksimalkan sarana dan prasarana untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pengawasan hakim tak mungkin berjalan tanpa dukungan masyarakat. Itu sebabnya, partisipasi publik dalam proses pengawasan hakim diakui dan menjadi salah satu kejamuan yang harus dipertahankan dalam dunia peradilan. Jaminan tersebut juga adalah wujud pemenuhan hak-hak sipil dan politik rakyat yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan.


Heri Sanjaya

Halaman muka sistem pengaduan online Komisi Yudisial.

lanjut dari laporan yang masuk. Untuk mengakses aplikasi tersebut dapat melalui alamat http://pengaduan. portal-kyri.com atau langsung klik pada link yang tersedia di website Komisi Yudisial www.komisiyudisial.

go.id. Sebelum melakukan pengaduan setiap pengguna harus terlebih dahulu melakukan registrasi pada sistem aplikasi pengaduan online. Bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan registrasi di internet untuk registrasi di sistem



10/10/2012 2:53:05 PM


ini tidaklah suatu yang susah, tinggal menyiapkan tanda pengenal dan data diri yang diperlukan. Registrasidilakukan untuk menvalidasi data pelapor yang nantinya akan menjadi acuan bagi Komisi Yudisial dalam tahapan penanganan laporan. Setelah pelapor melakukan registrasi dengan lengkap, maka pelapor akan mendapatkan bukti pendaftaran pengaduan online dan user ID yang nantinya dapat digunakan untuk login di aplikasi. Di halaman utama sistem ini pengguna dipandu halaman ketentuan umum yang berisi tentang langkah-langkah melakukan pengaduan online, tahapan pengaduan online yang memandu pengguna untuk memahami tahapan yang harus dilakukan dalam pengaduan online, serta syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan pengaduan online. Melalui sistem ini setiap pelapor dapat melakukan laporan terkait putusan perkara dan perilaku hakim. Pengaduan putusan perkara adalah pengaduan yang berkaitan dengan putusan atau amar putusan yang dijatuhkan hakim dalam persidangan. Pada menu ini pelapor dapat menguraikan perkembangan pengaduan masyarakat tentang putusan perkara berdasarkan perihal aduan, jenis perkara, jenis aduan dan lokasi aduan. Selain itu, pelapor akan diminta melengkapi data terlapor yang dilaporkan kepada Komisi Yudisial, kuasa hukum (jika ada) serta mengunduh dokumen-dokumen pendukung berupa surat permohonan yang ditandatangani pelapor, copy identitas (KTP) pelapor/ kuasa, copy surat kuasa (jika dengan kuasa), copy salinan sah putusan/ penetapan, nama dan jabatan terlapor serta bukti pendukung lainnya yang relevan dengan pengaduan. Setelah melengkapi data tersebut pelapor akan menerima tanda

Halaman registrasi sistem pengaduan online Komisi Yudisial.

terima permohonan baru yang dapat diprint langsung dari system, dan pada menu status proses, pelapor dapat memantau sudah sejauh mana laporan yang disampaikan ditindaklanjuti atau diproses oleh Komisi Yudisial. Sedangkan pengaduan perilaku hakim adalah pengaduan yang berkaitan dengan perilaku hakim baik di dalam persidangan atau di luar persidangan. Di menu ini pelapor dapat menguraikan secara terperinci jenis perkara dan penyimpangan yang dilakukan hakim saat menyelesaikan dan menangani perkara. Sama halnya dengan pengaduan putusan perkara, dalam pengaduan perilaku hakim pelapor juga perlu melengkapi data pendukung untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Satu hal yang menjadi kelebihan sistem pengaduan ini selain dapat mengontrol langsung sejauh mana laporan yang telah disampaikan, di fitur informasi publik pengguna dapat melihat rekapitulasi kinerja pengaduan masyarakat, kinerja pengaduan online dan offline serta laporan publik.

Pada menu rekapitulasi kinerja pengaduan masyarakat kita dapat melihat jumlah penerimaan pengaduan per tahun. Dengan meng-klik jumlah laporan kita dapat melihat secara terperinci jumlah pengaduan pada masing-masing provinsi berserat kabupaten/kota masing-masing. Bila dijelajahi lebih detail lagi dengan meng-klik jumlah pengaduan pada masing-masing wilayah kita dapat melihat jumlah pengaduan berdasarkan perkara yang ditangani. Kinerja pengaduan online dan offline adalah pengelompokan penerimaan laporan yang masuk dalam sistem ini baik secara online yang dilakukan langsung lewat aplikasi ini atau secara offline yan telah diterima Komisi Yudisial baik yang diserahkan langsung atau yang dikirim via pos. Melalui laporan publik kita dapat mencari dan melihat rekapitulasi penerimaan pengaduan masyarakat berdasarkan kategorisasi yang ada yaitu berupa tahun, bulan, provinsi atau jenis perkara yang ingin dicari. EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


53

10/10/2012 2:53:06 PM

KONSULTASI HUKUM

Perbedaan Justice Collaborator dengan Whistle Blower

A.J. Day, S.H Tenaga Ahli Komisi Yudisial

Pertanyaan: Akhir-akhir ini sering didengar dan disampaikan kepada masyarakat oleh para penegak hukum, khusus oleh petinggi KPK tentang whistle blower dan justice collaborator khususnya dalam kaitan dengan beberapa pelaku pidana korupsi yang dijatuhi pidana ringan. Hal ini sering didengar melalui penjelasan-penjelasan di media massa baik elektronik maupun cetak. Tolong kepada kami diberi penjelasan mengenai dua kata tersebut. Karena ungkapan - ungkapan mengenai dua kata tersebut tidak terlalu jelas, sedang tidak satu pun kamus hukum yang ada, baik itu kamus hukum Belanda maupun Indonesia, apalagi dalam law dictionary pengertian kedua kata tersebut juga tidak kami jumpai. Suharso, Sragen

A

Jawaban: dalah benar bahwa apa yang disebut whistle blower maupun justice collaborator selalu dikaitkan dengan pelaku tindak pidana korupsi. Mengapa demikian? Karena tindak pidana korupsi termasuk salah satu tindak pidana yang ditempatkan sebagai serious crime atau kejahatan luar biasa (extraordinary crime) di samping tindak pidana seperti human trafficking, money laundring, dan Iain-Iain. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran 54

Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 memaknai istilah justice collaborator sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (3) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yaitu granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention. Jadi seseorang yang memberikan kerja sama substansial dalam

pengungkapan suatu tindak pidana korupsi sejak investigasi atau penyidikan (kami menerjemahkan investigasi sama dengan penyidikan) maupun penuntutan. Kalau Ayat (3) ini dikaitkan dengan Pasal 37 Ayat (1) UNCAC (Pasal 37 ini judulnya Cooperation with Law Enforcement Authorities) maka jelas yang dimaksud oleh Mahkamah Agung sebagai justice collaborator adalah persons who participate or have participated in the comission of an offence. Pada hukum kita diatur dalam ketentuan penyertaan (deel neming) yaitu pelaku peserta yang memberi keterangan yang berguna bagi pengungkapan/ pembuktian perkara korupsi. UNCAC sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Selanjutnya tentang whistle blower, Mahkamah Agung mendefinisikannya sebagai peniup peluit, yaitu para pelapor tindak pidana kepada aparat yang berwenang yang bukan merupakan pelaku. Apabila whistle blower ini juga dilaporkan sebagai pelaku, maka yang harus didahulukan penanganan perkaranya adalah pelapor whistle blower, yaitu para pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatanya, namun bukan pelaku utama dan dalam proses peradilan memberi keterangan



10/10/2012 2:53:07 PM

sebagai saksi. Tentunya dalam perkara yang d’isplits dengan keterangan yang menurut JPU signifikan dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Dari penjelasan ini terlihat adanya percampuran pengertian whistle blower dengan justice collaborator. Mengenai justice collaborator menurut SEMA disebut sebagai saksi pelaku tindak pidana yang memberi kesaksian signifikan pada tahap penyidikan dan penuntutan, sehingga tindak pidana tersebut terungkap secara signifikan. Whistle blower akhirnya akan mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau aset-aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan. Terhadap whistle blower ini oleh SEMA disebut sebagai saksi pelaku yang bekerja sama agar dijatuhi pidana percobaan dengan syarat khusus atau pidana yang paling ringan diantara terdakwa lainnya. Kami menarik kesimpulan dari SEMA ini bahwa yang dimaksud whistle blower (secara etimologi artinya peniup peluit) adalah orang-orang yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkualifikasi sebagai serious crime seperti diatur dalam United Nations Convention Against Organized Crime tanggal 15 Desember tahun 2000. Sedangkan yang dimaksud justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang memberi kesaksian signifikan, sehingga terungkap tindak pidana. SEMA menyebutnya sebagai saksi pelaku, tentu dalam perkara yang sama tetapi diajukan secara terpisah (splitsing), dimana justice collaborator walaupun pelaku peserta (deel nemer) namun dijadikan saksi dan baru kemudian dalam pengajuan berkas yang lain adalah terdakwa. Masalah pemisahan (splitsing)

ataupun penggabungan (voeging) berkas perkara memang dimungkinkan oleh KUHAP yaitu pada pasal 141 (voeging) dan 142 (splitising). Urgensi splitsing adalah untuk kepentingan pembuktian karena dengan demikian pelaku peserta yang perkaranya dipisah dapat dijadikan saksi dalam perkara dengan terdakwa sebagai pelaku utama. Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti, namun menurut Pasal 189 Ayat (3) KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian keterangan kawan

terdakwa tidak dapat dijadikan alat bukti untuk pembuktian terdakwa utama yang dlajukan ke persidangan dalam berkas perkara yang sama. Kesulitan dalam pembuktian terjadi apabila terdakwa utamanya menyangkal dakwaan sedangkan alat bukti yang lain termasuk keterangan saksi yang ada tidak memadai. Dengan dijadikanya kawan pelaku sebagai saksi, yang keteranganya di persidangan diberikan atas sumpah, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang memungkinkan terungkapnya atau

terbuktinya dakwaan. Keterangan kawan terdakwa yang telah diubah menjadi saksi dalam perkara yang diajukan secara terpisah dapat menambah alat bukti. Kalau dibaca ketentuan UNCAC seperti diuraikan di atas dapat saja seorang justice collaborator, tentu melalui upaya legislasi, granting immunity from prosecution sesuai Art 37 UNCAC. Hal tersebut menurut Art 37 UNCAC akan memberikan keberanian seseorang yang turut melakukan atau pernah mengambil bagian dalam tindak pidana korupsi memberikan informasi bagi terungkapnya pelaku tindak pidana korupsi. Sementara ini masalah peniadaan pidana bagi seseorang atau strafuitsluitings gronden dalam perundang-undangan kita hanya ada : Alasan pembenar [rechtvaardigings gronden) seperti misalnya pembelaan darurat (noodweer) Pasal 49 Ayat (1) KUHP, dimana sifat melawan hukum perbuatan hapus. Alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) seperti pelampauan pembelaan darurat (noodweerexess), dimana pelaku pidananya yang dimaafkan karena terdapat alasan yang menghapuskan dapat bertanggungjawabnya pelaku (toerekenvatbar). Karena penghapusan pidana terhadap saksi pelaku (justice collaborator) ini belum diatur dalam Undang-Undang kita, maka sebaiknya selekas mungkin melalui legislasi dibuat ketentuan yang memungkinkan justice collaborator diberi immunity terhadap penuntutan seperti yang disarankan oleh UNCAC. Demikianlah penjelasan kami tentang whistle blower dan justice collaborator seperti yang saudara tanyakan. Semoga memuaskan adanya.



55

10/10/2012 2:53:07 PM

KESEHATAN

Penyakit Lidah Pertanyaan : Saya seorang ibu dari bayi berumur 8 bulan, 8 kg. Akhir-akhir ini si kecil sering rewel. Makannya susah tidak seperti sebelumnya makan lahap. Yang membuat saya khawatir si kecil juga malas menyusu. Anak saya sehat, tidak batuk-pilek. Hanya saja saya amati lidahnya putih, gigi juga tidak ada tanda-tanda mau tumbuh. Pertanyaan saya, apakah lapisan susu di lidahnya bisa menurunkan nafsu makan si kecil? Apakah lidah putih itu normal atau penyakit? Saya perhatikan lidah anak-anak yang lain merah, tidak putih seperti anak saya walaupun mereka juga minum susu.

P

Jawaban :

ersoalan yang ibu hadapi itu umum terjadi pada anak- anak terutama pada bayi di bawah 1 tahun. Walaupun, tidak jarang juga terjadi pada orang dewasa. Ada dua kemungkinan penyebab terbentuknya lapisan putih pada lidah . Pertama karena endapan susu, dan kedua karena jamur. Lapisan putih akibat sisa susu yang menempel pada permukaan lidah yang tidak rata (terdiri dari tonjolan jonjot pengecap rasa) berbeda dengan infeksi jamur. Bagaiman cara mengetahui apakah itu lapisan susu atau jamur? Sangat mudah, ibu kerok dengan sendok

dr. Diah Farida

atau dengan kapas yang dibasahi air hangat. Jika lapisan itu bisa dengan mudah terlepas berarti itu endapan susu. Bila dikerok lapisan tersebut susah terlepas dan menimbulkan warna merah dan sakit, berarti itu jamur. Jamur lidah pada anak yang sering terjadi adalah tipe pseudomembranous candidiasis atau oral trush. Jamur ini dapat berupa bercak-bercak putih seperti kepala susu. Makanya orang beranggapan selaput putih susu pada permukaan lidah anak akibat air susu. Untuk lebih pastinya hasil kerokan lidah diperiksa di laboratorium dengan mikroskop, maka dengan jelas dibedakan jamur dan susu.

mouth12.ohost.de

Bunda Zakia, Jakarta

56



10/10/2012 2:53:09 PM

Meskipun jamur candida normal hidup di mulut namun jangan dianggap sepele. Pada anak-anak, candidiasis lidah yang berlangsung lama atau tidak sembuh-sembuh menimbulkan gejala rasa panas terbakar serta gangguan pengecapan rasa pada lidah, mengakibatkan turunnya nafsu makan anak bahkan sampai tidak mau makan sama sekali karena rasa sakit pada lidahnya. Hal ini terjadi karena jamur candida tersebut tumbuh dengan spora dan benang-benang hifa yang menembus permukaan lidah, masuk ke dalam jonjot - jonjot lidah sampai ke saraf pengecap dan mengeluarkan racun tertentu sehingga merusak permukaan lidah. Bila anak k ita terinfeksi jamur lidah sebaiknya kita segera memeriksakan ke dokter. Hilangnya nafsu makan akan mengurangi nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya.

setengahbaya.inf

Sebenarnya jamur candida albicans ini normal hidup di rongga mulut kita dengan jumlah sedikit. Infeksi jamur terjadi apabila kuman di mulut berlebihan sehingga jamur pun tumbuh berlebihan. Candidiasis lidah umumnya terjadi pada anak, namun bukan berarti orang dewasa terbebas. Infeksi jamur lidah ditemukan pada 45% bayi, 65% anak-anak, dan 30% orang dewasa. Berikut beberapa penyebab infeksi jamur pada lidah : 1. Kebersihan mulut yang buruk. 2. Riwayat penyakit sistemik seperti kencing manis, sinusitis, asma, dan HIV-AIDS. 3. Perawatan kemoterapi dan radioterapi. 4. Minum obat-obatan seperti antibiotik dan kortikosteroid jangka lama. 5. Pemakai gigi tiruan dan kawat gigi. 6. Perokok.

Apabila jamur lidah dibiarkan, jamur mudah sekali menyebar ke rongga mulut kemudian ke tenggorokan yang berakibat sulit menelan, dan bisa menyebar sampai ke saluran pencernaan. Jamur mulut tidak dapat sembuh dengan sendirinya, bahkan cenderung kambuhan bila pengobatan tidak tuntas membunuh jamur sampai ke hifa (akarnya). Menghilangkan jamur mulut harus dengan obat anti jamur yang dioles atau diteteskan pada lidah 4 kali sehari selama 2 minggu. Bila jamur sudah meluas ke rongga mulut maka obat anti jamur diteteskan pada lidah dan dikumur kemudian ditelan. Bila jamur sampai di tenggorokan, di samping obat tetes atau salep yang diberikan, kemungkinan dokter akan memberikan obat anti jamur tambahan berupa tablet, tergantung tingkat keparahan penyakit.

Tips agar terhindar dari jamur lidah: 1. Minum air putih setiap sesudah minum susu. 2. Rajin menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi, menggosok lidah dan berkumur dengan obat kumur antiseptik minimal 2x sehari. 3. Penderita kencing manis, sinusitis, asma, dan HIV-AIDS harus rutin memeriksakan penyakitnya agar jamur lidah tidak mudah tumbuh. 4. Pemakai kawat gigi dan gigi tiruan harus lebih sering membersihkan gigi, lidah dan rongga mulut. 5. Hindari merokok dan obat-obatan antibiotik dan steroid jangka lama. 6. Rutin mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B. Demikian penjalasan saya, semoga bermanfaat. EDISI SEPTEMBER - OKTOBER 2012 VOL. VII - NO. 2


57

10/10/2012 2:53:09 PM

RELUNG

Kisah Ayah dan Botol Acar

B

erikut adalah kisah yang sungguh luar biasa yang menggambarkan kasih sayang, cinta dan perjuangan seorang ayah kepada

0 50

0 50

0 50

58

00 10

0 50 50 500 0 500 00

00 10

anaknya.. Setahuku, botol acar besar itu selalu ada di lantai di samping lemari di kamar orangtuaku. Sebelum tidur, Ayah selalu mengosongkan kantong celananya lalu memasukkan semua uang recehnya ke dalam botol itu. Bunyi gemerincingnya nyaring jika botol itu baru terisi sedikit. Nada gemerincingnya menjadi rendah ketika isinya semakin penuh. Jika isinya sudah penuh,Ayah menuangkan koin-koin itu ke meja dapur, menghitung jumlahnya sebelum membawanya ke Bank untuk membayar premi polis asuransi pendidikan. Setiap kali kami pergi ke Bank,Ayah memandangku dengan penuh harap. “Karena koin-koin ini kau kelak tidak perlu bekerja mengayuh becak seperti ayahmu ini. Nasibmu akan lebih baik daripada nasib ayahmu.” Setiap kali menyorongkan kotak kardus berisi koin itu ke kasir Bank,Ayah selalu tersenyum bangga.“Ini uang kuliah anakku. Dia takkan bekerja mengayuh becak seumur hidup seperti aku.” Ayah selalu menyuruhku memasukkan koin-koin pertama ke dalam botol yang masih kosong. Ketika koin-koin itu jatuh bergemerincing nyaring, kami saling berpandangan sambil tersenyum.“Kau akan bisa kuliah dengan koin dua ratus, lima ratus, dan seribu rupiah ini,” katanya.“Kau pasti

bisa kuliah. Insya Allah.” Tahun demi tahun berlalu. Aku akhirnya memang berhasil kuliah dan lulus dari universitas dan mendapat pekerjaan di kota lain. Botol acar itu sudah menyelesaikan tugasnya dan sudah ayah pindahkan entah ke mana. Ayahku bukan orang yang banyak bicara, dia tidak pernah menceramahi aku tentang pentingnya tekad yang kuat,

10

ketekunan, dan keyakinan. Bagiku, botol acar itu telah mengajarkan nilai-nilai itu dengan lebih nyata daripada kata-kata indah. Setelah menikah, kuceritakan kepada Fatimah, istriku, betapa pentingnya peran botol acar yang tampaknya sepele itu dalam hidupku. Bagiku, botol acar itu melambangkan betapa besarnya cinta Ayah padaku. Dalam keadaan keuangan sesulit apa pun, setiap malam Ayah selalu mengisi botol acar itu dengan koin.

Liburan akhir tahun pertama setelah lahirnya putri kami Fitri, kami habiskan di rumah orangtuaku. Setelah makan malam, Ayah dan Ibu duduk berdampingan di sofa, bergantian memandang cucu pertama mereka. Fitri menangis lirih. Kemudian Fatimah mengambilnya dari pelukan Ayah. “Mungkin popoknya basah,” kata Fatimah, lalu di bawanya Fitri ke kamar tidur orangtuaku untuk di ganti popoknya. Fatimah kembali ke ruang keluarga dengan mata berkaca-kaca. Dia meletakkan Fitri ke pangkuan Ayah, lalu menggandeng tanganku dan tanpa berkata apa-apa mengajakku ke kamar.“Lihat,” katanya lembut, matanya memandang lantai di samping lemari. Aku terkejut. Di lantai, seakan tidak pernah disingkirkan, berdiri botol acar yang sudah tua itu. Di dalamnya ada beberapa keping koin.Aku mendekati botol itu, merogoh saku celanaku, dan mengeluarkan segenggam koin. Dengan perasaan haru, kumasukkan koin-koin itu ke dalam botol. Aku mengangkat kepala dan melihat Ayah. Dia menggendong Fitri dan tanpa suara telah masuk ke kamar. Kami berpandangan. Aku tahu,Ayah juga merasakan keharuan yang sama. Segera temui ayahmu, cium tangannya yang mulai keriput dengan penuh kasih sayang, dan peluklah ia seolah tak ingin kau melepaskannya dan katakan dengan sepenuh hati,“Terimakasih wahai ayahku tercinta.” Kita tak akan berada di tempat kita sekarang tanpa bantuan ayah kita.



10/10/2012 2:53:10 PM

Membumikan. Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN HAKIM PROGRESIF ANGKAT BICARA

Recommend Documents