Menggapai Asa Bersama Tentara

Bulletin PSP

Dewan Redaksi Pembina : DR. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, MS.DAA

Media Informasi Kegiatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Penasehat : Ir. Abdul Madjid Ir. Prasetyo Nuchsin, MM Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc Ir. Suprapti Ir. Bambang Santosa, MSc. Ir. Mulyadi Hendiawan, MM

Edisi : No. IV Tahun 2013

Kerjasama Kementerian Pertanian dan TNI di Kabupaten OKI

Menggapai Asa Bersama Tentara

Penanggung Jawab : Uray Suhartono, SE. Ak. Redaktur : Drs. Sutrisno Nugroho, MM Sri Rahayu, SP, MSc Corryati Wardani, SE. MSc Koordinator Liputan : Dadang Werdaya Anggota : Prof. Sania Saenong DR. Adhisa Putra Novie Dhanarti, SP Windiya KP, S.Kom, Andri Sonjaya, SP Rori Setiawan, ST, Dwi A Rohmatillah, S.Si, Sumadi ST, Cindi F. Saragih, SP, Andy Arsalan, STP, Sekretariat : Suhartati Indra Bayu

Daftar Isi Menggapai Asa Bersama Tentara.......................................1 Provinsi Agar Sungguh-sungguh Mengawal di Lapangan............ 3 Rumusan Sementara Hasil Konsolidasi Hasil Pembangunan PSP............................................4 Dirjen PSP Akan Mengawal Dana PUAP ........................................5 Workshop Penyusunan Laporan Online Mendukung Simonev.....6 Gapoktan Kuat Kabupaten Banjarnegara............................. 7 Kebijakan PUAP Berkelanjutan....8 Meraih Manfaat Dari Optimasi Lahan Pekarangan ..................10 Realisasi Keuangan Ditjen PSP...11 Sukses SRI di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah .....................13 Predisk dan Antisipasi Kekeringan Tahun 2013 ..............................13 Laboratorium Basis Data Lahan..15 Uji Coba Validasi Pupuk bersubsi di Tahun 2013 .........................19 Panen Perdana Jeruk Siam .........22 Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Petrorganik ....................23 Wamen Lakukan Panen Sorgum di lahan Optimasi ........................24 Berkat Pupuk Organik, Panen Padi Capai 11-12 Ton Per Hektar.....26 Pengembangan Irigasi Secara Partisifatif di Indonesia............27 Pupuk Organik Campur Limbah Tembakau Ampuh Pencegah Hama Penyakit Tanaman ........29 Wajah dan Dinamika Baru Website Ditjen PSP ...............................30

Redaksi menerima tulisan yang berkenaan dengan prasarana dan sarana pertanian. Tulisan bisa dikirim melalui e-mail : [email protected].

H

ari itu, Senin 17 September 2013, sebuah desa terpencil di pelosok Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tepatnya di Desa Tanjung Aur Kecamatan Jejawi, ratusan tentara berpakaian seragam berbaur dengan masyarakat sekitar desa itu. Pesawat Heli TNI pun berputar dan mendarat di sebuah lapangan dengan sambutan masyarakat yang penuh kehangatan. Truktruk pengangkut tentara hilir mudik di sekitar jalan desa. Mau perang ?. Oh tidak !. Ternyata hari itu adalah hari dilaksanakannya tanam perdana kegiatan cetak sawah baru di tanah rawa yang telah disulap menjadi lahan sawah. Menteri Pertanian DR. Ir. Suswono MMA bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan didampingi Dirjen PSP DR. Ir. Sumardjo Gatot Irianto serta Kasad Jenderal TNI Budiman menancapkan beberapa bibit padi pada lahan sawah yang baru dicetak itu sebagai awal dari kemakmuran di wilayah tersebut. Kegiatan tanam perdana di areal cetak sawah Kabupaten OKI sebagai realisasi dari Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor

SALURAN IRIGASI - Pembuatan saluran irigasi pada lahan cetak sawah terus dilakukan untuk menyalurkan air dari lahan rawa, sehingga pirit pada tanah ikut terbuang.

TANAM PERDANA -Menteri Pertanian Dr. Ir. Suswono, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto dan Kasad Jenderal TNI Budiman melakukan tanam perdana kegiatan cetak sawah di Kabupaten OKI.

03/MoU/PP.310/M/4/2012 dan nomor NK/9/IV/2012 tanggal 13 April 2013. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat nomor 8 3 6 / R C . 1 2 0 / G / 11 / 2 0 1 2 d a n n o m o r KERMA/9/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Program Kerjasama Dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan. Menteri Pertanian optimis bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir akan menjadi salah satu penyokong lumbung pangan nasional seiring dengan potensi lahan yang luas dan produktifitas padi yang terus meningkat. Menurutnya, dengan produktifitas padi yang terus meningkat ditambah dengan luasnya lahan cetak sawah yang baru saja kita tanam tadi, Kabupaten Ogan Komering Ilir akan menjadi salah satu penopang lumbung pangan nasional. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa prajurit TNI selalu siap membantu masyarakat dalam meningkatkan 1

ketahanan pangan. Ia yakin bahwa dengan memiliki tenaga yang kuat, sumber daya manusia yang cukup, jajaran TNI akan bekerja keras memberi konstribusi kepada masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun demikian, menurutnya bahwa untuk mewujudkan itu perlu didukung oleh mekanisasi pertanian supaya biaya produksi menjadi murah. Lebih lanjut Panglima TNI menuturkan bahwa ketidakseimbangan yang terjadi antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan kapasitas produksi nasional, mengakibatkan adanya kecenderungan penyediaan pangan nasional melalui impor dari negara lain yang menyebabkan menurunnya permintaan bahan pangan dari dalam negeri. TNI menyambut baik upaya yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani di Kabupaten OKI, yang saat ini telah mampu mencetak sawah baru seluas 100 hektar selama 3 bulan, atau lebih cepat dari target waktu yang direncanakan yaitu 4 hingga 6 bulan. Hal ini dapat diwujudkan berkat dukungan dan kerjasama dari Kementan RI dan TNI berupa pendampingan secara ketat kepada para kelompok tani yang mendapat alokasi cetak sawah tersebut, ungkap Panglima TNI. Cetak Sawah ditujukan agar di masa mendatang pemerintah tidak mengalami krisis pangan. Selain itu, Cetak Sawah merupakan salah satu cara untuk menyiasati menyusutnya lahan pertanian yang diakibatkan dari banyaknya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi perkebunan sawit ataupun karet sehingga pemanfaatan lokasi tidak optimal sebagaimana peruntukkannya. Selain kegiatan Tanam Padi Perdana pada areal cetak sawah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), juga dilaksanakan acara temu wicara dengan kelompok Tani Sinar Ladang, bhakti sosial berupa pengobatan gratis, KB-Kes, sunatan massal dan donor darah di Desa

PEMBONGKARAN DAN PERATAAN - Proses pembongkaran dan perataan tanah di lokasi cetak sawah dengan menggunakan alat berat agar tanah siap ditanami padi.

Bulletin PSP


MENUJU LOKASI KEGIATAN- Mentan dan Panglima TNI menuju lokasi kegiatan cetak sawah menggunakan perahu boat miliki TNI. Irigasi yang dibuat cukup dalam serta air yang cukup, sehinggas saluran tersebut memadai untuk transportasi.

Tanjung Aur dan pemberian bantuan dari Mentan antara lain; bantuan cetak sawah seluas 100 ha, Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebanyak 7 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penyerahan Hand Tractor 50 unit, pemasangan fiber 135.000 m, dan pembagian sembako sebanyak 1.800 paket. Untuk mencapai asa dalam meningkatkan ketahanan pangan, TNI siap membantu memberikan konstribusi dalam mendongkrak ketahanan pangan tersebut. Pada Tahun Anggaran 2013 telah disepakati bahwa kegiatan cetak sawah kerjasama dengan TNI seluas 1000 ha, sampai saat ini sudah terealisasi 100 ha di Kabupaten OKI, 200 ha di Kabupaten Sambas, 200 ha di Kabupaten Kapuas Hulu, 100 ha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 100 ha di Kabupaten Batanghari. Sedangkan untuk kegiatan optimasi lahan seluas 5000 ha tersebar di 11 provinsi, diantaranya telah terealisasi di Kabupaten Lahat, Jayapura dan Subang. Tidak hanya dalam kegiatan cetak sawah, TNI pun siap untuk bersama-sama Kementan melaksanakan kegiatan Optimasi Lahan di lahan TNI AD, kegiatan Perluasan Sawah di lahan petani penerima manfaat, kegiatan Pipanisasi, kegiatan SRI, dan kegiatan Pengembangan Sumber Air dan Pompanisasi. (DW)

2

Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013

Provinsi Agar Sungguh-sungguh Mengawal Kegiatan Di Lapangan

D

irjen Prasarana dan Sarana Pertanian DR. Ir. Sumardjo Gatot Irianto berharap agar Dinas Provinsi dapat melaksanakan pengawalan kegiatan di kabupaten masing-masing. Hal ini didasarkan pada serapan dana dekon yang dikelola provinsi bulan Nopember 2013 ini masih rendah yaitu baru mencapai 56 persen. Sehingga diharapkan dapat mengejar capaian seperti anggaran pusat yang telah mencapai 82 persen dan dana TP yang telah terealisasi sebesar 90 persen. Hal ini diungkap Dirjen PSP pada acara Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi NTB (27/11/2013). Hadir pada acara tersebut 151 peserta yang berasal dari dinas lingkup pertanian seluruh Indonesia, para pejabat dan staf lingkup Ditjen PSP. "Provinsi belum sungguh-sungguh dalam melakukan pengawalan lapangan di kabupaten masing-masing. Banyak kabupaten melempar handuk. Ini akibat provinsi belum sungguh-sungguh melaksanakan pemantauan di lapangan", papar Dirjen PSP. Lebih lanjut Dirjen PSP mengungkapkan bahwa ada 8 kegiatan yang merupakan "fardu ain" yang masuk dalam program UKP4, yaitu Perluasan Sawah, Optimasi Lahan, Perluasan Areal Horbunak, Pengembangan SRI, Pengembangan Jaringan Irigasi, PUAP, Subsidi Pupuk, dan LKMA. Delapan kegiatan ini tidak boleh tidak dilaksanakan.

Menurutnya, salah satu kunci sukses dalam pembangunan pertanian adalah adanya peran serta Sekjen dan Itjen dalam menerapkan SPIP sejak dari perencanaan. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengakibatkan : 1) serapan anggaran rendah; 2) tindak lanjut hasil pemeriksaan/ audit tidak tuntas; 3) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bermasalah; 4) pelayanan publik kurang prima (rapor merah); 5) target swasembada kedele, gula dan daging sapi belum tercapai, 6) opini laporan keuangan dari BPK-RI belum Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan 7) kepercayaan publik yang menurun. Sistem Pengendalian Intern (SPIP) harus melekat pada masing-masing kegiatan PSP dengan mengacu kepada kerangka pengendalian yang mencakup 5 (lima) pisau analisis yaitu : 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Resiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; dan 5)

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Ir. R. Azis Hidayat, MM mengatakan bahwa peran serta sektor pertanian sangat strategis, yaitu : 1) Penyedia pangan bagi 245 juta penduduk Indonesia; 2) Penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah; 3) Penyumbang 14,72% PDB; 4) Penghasil devisa negara US $ 43,37 Milyar; 5 ) M e n y e r a p 33,32% total tenaga kerja; 6) Sumber utama (70%) pendapatan rumah tangga perdesaan; dan 7) Penurunan emisi gas rumah kaca 8 juta ton

Bulletin PSP


3

Rumusan Sementara Konsolidasi Hasil Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013

M

enyamakan persepsi dan menguatkan komitmen antara pusat dan daerah dalam rangka konsolidasi dan pengendalian pembangunan PSP senantiasa diupayakan penyempurnaannya, karena sesungguhnya koreksi dan perbaikan merupakan prinsip dari fungsi pengendalian. Konsolidasi yang dilaksanakan di Mataram sejak tanggal 27 November 2013 ini dengan segala dinamika telah memfasilitasi kesenjangan persepsi dimaksud. Konsolidasi dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian dan menghadirkan Inspektur Jenderal Pertanian yang disertai Inspektur II semakin menajamkan pemahaman kurang lebih 151 peserta dari pejabat eselon III dan atau eselon IV dinas lingkup pertanian seluruh Indonesia maupun petugas Ditjen PSP. Memperhatikan arahan-arahan yang disampaikan oleh masing-masing narasumber dengan gagasan-gagasan yang dimunculkan selama pertemuan konsolidasi ini, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut : 1. Dinas lingkup Pertanian Propinsi maupun Kabupaten /Kota tetap dan senantiasa berkomitmen melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan baik dan berorientasi kepada output dan Outcome. 2. Serapan anggaran program PSP hingga hari ini sudah mendekati 90%, tepatnya yaitu dana satker pusat sudah mencapai 82%, sementara serapan dana dekonsentrasi baru mencapai 56%, namun belum pada aspek eksekusi lapangannya, dan belum pada pencapaian dampaknya yang terukur.

Komunikasi, dan kelima Pemantauan. Oleh karena itu untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian di lapangan, pedoman teknis, Juknis, Juklak pada TA. 2013 harus disertai dengan perangkat pengendalian intern yang jelas. 6. Pelaksanaan SPI yang sudah dimulai sejak tahun 2008 disadari dan diakui belum dapat diterapkan secara baik dan benar, namun tidak dapat pula disangkal dan perlu juga diapresiasi bahwa semua satker berkomitmen terus dalam mengupayakan peyempurnaannya untuk meminimalisir terjadinya temuan. 7. TLHP dan TLHA harus segera diitindaklanjuti, karena mau tidak mau, siap tidak siap, pada saatnya akan dipaksa penyelesaiannya dan menjadi pintu masuk bagi aparatur kejaksaan. 8. Dalam upaya peningkatan kinerja kegiatan kedepan perlu diperhatikan sebagai berikut : a) Meningkatkan penyerapan anggaran (fisik dan keuangan) kegiatan tahun 2014; b)Melakukan evaluasi per output, apa yang menjadi kendala dan upayakan langkah-langkah pemecahannya; c) Mengevaluasi hambatan/masalah dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bahan untuk perencanaan kedepan; d) Menyelesaikan kasus temuan pemeriksa dan bertanggung jawab terhadap kegiatan masing-masing daerah; e)Meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, dan f) Kedepan dapat melaksanakan kegiatan TA. 2014 sebaik mungkin dengan memperhatikan Pedoman Umum, Pedoman Teknis dan peraturan yang berlaku. Konsolidasi menyepakati

3. Upaya akselerasi atau percepatan serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, realisasinya harus mencapai 100% pada 31 Desember 2013 khususnya kegiatan yang dipantau UKP-4 agar tidak berpredikat kinerja buruk (raport merah). 4.Sebagai upaya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas temuan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 apabila tidak ada perkembangan penyelesaian sampai batas waktu tanggal 24 Desember 2013 maka alokasi anggaran TA 2014 pada Kabupaten/Propinsi yang bersangkutan akan diblokir/di *nol* kan. 5. Sistem Pengendalian Intern (SPI) harus melekat pada masing-masing kegiatan PSP dengan mengacu kepada kerangka pengendalian yang mencakup 5 (lima) pisau analisis yaitu, Pertama Lingkungan Pengendalian, kedua Penilaian Resiko, ketiga Kegiatan Pengendalian, keempat Informasi dan

Bulletin PSP


1. Dinas di provinsi akan lebih mengintensifkan pemantauan kegiatan lapangan guna menghindari data-data sekunder. 2. Tahun 2014 adalah eranya SPI di Program PSP 3. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan kegiatan FGD dengan menghadirkan unsur dari BPK, BPKP, Irwas, dan atau Biro Hukum sebagai nara sumber sebagai solusi keragu-raguan dalam mengeksekusi kegiatan. 4.Siap melakukan terobosan dan mengembangkan kreativitas agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan. 5. Laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir kegiatan mutlak dibuat dan diserahkan berjenjang ke provinsi maupun ke pusat. 6. Segera menyelesaikan dengan tuntas berbagai temuan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. (Tim Perumus)

4

Kunjungan Dirjen PSP ke Gapoktan Sri Tani Kabupaten Karawang

Dirjen PSP Akan Mengawal Dana PUAP

D

irjen Prasarana dan Sarana Pertanian DR. Ir. Sumardjo Gatot Irianto dalam wawancara dengan TVOne di hadapan pengurus dan anggota Gabungan Kelompok Tani Sri Tani, di pesawahan desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang (27/9/13) mengungkapkan bahwa ia akan ikut mengawal dana PUAP yang diserahkan ke Gapoktan-Gapoktan. “Uang yang disalurkan tidak saja uang masyarakat yang diminta pertanggungjawaban di dunia tetapi juga akan diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar, dan saya akan ikut mengawal dana PUAP ini sampai kemanapun dana PUAP digunakan", demikian tegas beliau.

BINCANG DENGAN KETUA GAPOKTAN - Dirjen PSP Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto berbincang dengan Ketua Gapoktan Sri Tani, Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Karawang.

SHOOTING UNTUK TAYANGAN TVONE - Dirjen PSP Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto melakukan shooting untuk tayangan TVOne dengan thema kegiatan PUAP.

Menurutnya, PUAP bertujuan memberikan pinjaman permodalan kepada petani yang selama ini terjerat dengan rentenir yang suku bunga pinjaman mencapai sepuluh kali lipat. PUAP adalah pinjaman tanpa bunga. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. PUAP mulai digulirkan tahun 2008/2009 dan hingga kini telah mencapai 4.700 Gapoktan. Sasaran dari PUAP adalah untuk memberikan pinjaman permodalan bagi usaha tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura. PUAP diperuntukan untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mendapatkan nilai tambah dari usaha yang dilakukannya. Dirjen PSP menambahkan bahwa target dari PUAP adalah petani bisa mandiri dan lebih sejahtera serta menjadi tuan rumah di sawahnya sendiri. Seperti pada Gapoktan Sri Tani pimpinan Imron Rosadi, yang

Bulletin PSP


PANEN SRI - Dirjen PSP Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto bersama Eselon II lingkup Ditjen PSP melaksanakan panen kegiatan SRI di lahan Gapoktan Sri Tani, Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Karawang.

awalnya hanya diberi bantuan 100 juta rupiah pada tahun 2008, sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari 500 juta rupiah. Ia berharap kepada tokoh masyarakat, aparat desa, dinas pertanian, penyuluh, tokoh agama ikut mengawasi penggunaan dana PUAP. Ada beberapa PUAP yang dananya berkurang akibat dari pengelolaan pengurus yang kurang profesional. Ditjen PSP pun telah mengaudit seluruh PUAP di Indonesia, mana yang sakit, setengah sakit dan yang sehat. Dan sudah memetakan datanya. Diharapkan kedepannya bahwa PUAP yang sudah ada didorong lebih produktif lagi. (DW)***

5

Workshop Penyusunan Laporan Online Mendukung Simonev

eketaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian - Ir. Abdul Madjid berharap kepada Dinas yang ada di Provinsi dapat memberikan contoh kepada Dinas Kabupaten dalam mengupdate laporan kegiatan. " Dapatkan data realisasi keuangan maupun fisik melalui petugas teknis, kemudian meng-update melalui MPO. Diharapkan provinsi dapat memberikan contoh pada kabupaten", ujar Abdul Madjid dalam sambutannya pada acara Workshop Penyusunan Laporan Online Mendukung Simonev di ruang rapat Lamunti, jalan Margasatwa no 3, Jakarta Selatan. (25/9/13).

S

wilayah Sumatera, Sulawesi dan Jawa dan sesi kedua tanggal 27-28 September 2013 diikuti oleh wilayah Kalimantan, Maluku, NTT, Bangka Belitung, DI. Yogyakarta, Gorontalo dan Bali.

Menurutnya, dinas provinsi maupun kabupaten belum lancar dalam mengupdate laporan kegiatan melalui MPO. Dikatakan bahwa Ditjen PSP memiliki 941 Satker namun yang updating baru 555 Satker. Untuk itu diharapkan Satker-Satker yang belum melaksanakan updating dapat melaksanakan updating data realisasi kegiatan baik keuangan maupun fisik. Abdul Madjid menambahkan bahwa realisasi kegiatan Ditjen PSP baru mencapai 78 persen, dan itupun baru dalam transfer dana. Padahal dari laporan realisasi kegiatan ini bakal dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan sebagai bahan untuk mendukung Simonev. Workshop dibagi dua wilayah, yaitu wilayah pertama tanggal 25-26 September 2013 diiikuti peserta dari

Bulletin PSP


6

Cerita Sukses Gapoktan “Kuat” Kabupaten Banjarnegara abungan Kelompok Tani Usaha Agribisnis Terpadu atau disingkat Gapoktan Kuat berdiri pada tanggal 15 Februari 2006. Gapoktan ini beralamat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Usaha yang dikelola oleh anggota Gapoktan ini terdiri dari berbagai macam komoditas yang berintegrasi antar satu dengan lainnya.

G

Gapoktan yang terdiri dari 4 (empat) kelompok tani ini merupakan salah satu Gapoktan pelaksana program Prima Tani Badan Litbang Kementerian Pertanian di Propinsi Jawa Tengah. Komoditas unggulan yang diusahakan oleh Gapoktan ini adalah jambu biji merah, pisang, dan ternak kambing. Gapoktan yang terdiri dari 4 (empat) kelompok tani ini merupakan salah satu Gapoktan pelaksana program Prima Tani Badan Litbang Kementerian Pertanian di P r o p i n s i J a w a Te n g a h . Komoditas unggulan yang diusahakan oleh Gapoktan ini adalah jambu biji merah, pisang, dan ternak kambing. Pada tahun 2008, untuk memperkuat aspek permodalannya, Gapoktan ini diusulkan menjadi Gapoktan penerima BLM-PUAP. Sampai dengan 31 November 2012, akumulasi jumlah dana PUAP yang telah digulirkan kepada anggota mencapai Rp. 253.300.000,dengan jumlah anggota penerima sebanyak 204 orang. Dana PUAP yang disalurkan Gapoktan dikelola melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) (sebelum PUAP unit usaha simpan pinjam-Red). Untuk kepastian pemasaran produk-produk Gapoktan (hasil dari unit usaha), maupun hasil dari anggota kelompok, Gapoktan ini telah menjalin kerjasama dengan No.

Lokasi Kantor Gapoktan Kuat, sekaligus sebagai kantor LKM Kuat. Gapoktan ini selain memberikan pelayanan pembiayaan bagi usaha tani anggotanya juga memberikan jasa pelayanan pembayaran tagihan listrik dan telepon.

beberapa badan hukum maupun perorangan antara lain : Kerjasama dengan Asosiasi Koperasi UPPKS K a b u p a t e n Banjarnegara untuk pemasaran dan distribusi sari buah jambu biji merah, puree jambu biji merah, keripik pisang raja lawe, dan kerupuk jagung; Kerjasama UD Mitra Mandiri Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tentang pemasaran dan distribusi sari buah jambu biji merah, puree jambu biji merah, keripik pisang raja lawe, dan kerupuk jagung serta kerjasama lainnya. Selain itu, Gapoktan ini juga mengelola jasa pembayaran tagihan rekening telpon dan rekening listrik (Farida I/ BPTP Provinsi Jawa Tengah)

Periode Penyaluran Jumlah Penyaluran % Akumulasi Dana PUAP Jumlah Anggota Penerima

Kenaikan

1

Oktober 2008

100.000.000

-

102 anggota

2

Mei 2009

142.900.000

42,9 %

136 anggota

34 anggota

3

November 2013

203.300.000

153,3%

204 anggota

102 anggota

Bulletin PSP


-

7

Opini

Kebijakan PUAP Berkelanjutan Oleh : Dit. Pembiayaan Pertanian

P

rogram Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang telah berjalan 3 (tiga) tahun oleh Kementerian Pertanian dilatarbelakangi (salah satunya) oleh rendah dan terbatasnya kemampuan keuangan petani. Permasalahan keterbatasan kemampuan keuangan petani tersebut juga ditunjukan oleh laporan Bank Indonesia tahun 2009 yang menyebutkan bahwa dari total Rp. 1.400 Triliun kredit yang disalurkan oleh perbankan, hanya sebesar 5,2% atau Rp. 72,1 triliun yang disalurkan kepada sektor pertanian. Keterbatasan kemampuan keuangan yang dialami petani tersebut berimbas pada masalah kemiskinan di perdesaan. Pada awal pengembangan program PUAP di tahun 2007 lalu, data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa, dan sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Tidak pelak lagi, kemiskinan merupakan hal yang melekat pada petani di perdesaan tersebut, mengingat hampir 80% petani berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Dari sini terlihat jelas ketidakmungkinan bagi perbankan komersial menyalurkan kredit/pinjaman ke sektor pertanian. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Kementerian Pertanian meluncurkan program PUAP dibawah format program pemberdayaan masyarakat tani di perdesaan, yang pelaksanaannya terintegrasi dibawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMMandiri). Sebagai program pemberdayaan, PUAP dirancang sebagai program yang berkelanjutan, sehingga sumber dana dan sumber daya manusia (SDM) PUAP dapat menjaga dan meningkatkan aset yang dikelola untuk kepentingan petani.

PUAP yang dikoordinasikan oleh Gapoktan, telah dilaksanakan selama lebih kurang 2 (dua) tahun atau tepatnya sejak tahun 2008. Total Gapoktan yang sudah melaksanakan program PUAP sebanyak 20.426 Gapoktan terdiri dari 10.542 Gapoktan penerima PUAP tahun 2008 dan 9.884 Gapoktan di tahun 2009, dengan total anggaran sebesar Rp. 2,041 triliun. Sebagai sebuah program terobosan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, PUAP dilaksanakan melalui pendekatan strategi dasar yang terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu : (1) Pemberdayaan masyarakat PUAP; (2) Optimalisasi potensi agribisnis didesa lokasi PUAP; (3) Penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin yang dikoordinasikan oleh Gapoktan; dan (4) Pendampingan bagi Gapoktan yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). PUAP dilaksanakan melalui koordinasi Tim PUAP Pusat dengan dibantu oleh Tim Pembina PUAP Propinsi yang dibentuk oleh Gubernur dan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Sesuai dengan kebijakan exit strategy pelaksanaan PUAP, maka Gapoktan penerima BLM-PUAP tahun 2008 diharapkan dapat tumbuh menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), sedangkan untuk Gapoktan penerima PUAP 2009, 2010, 2011 dan 2012 tumbuhnya LKM-A disesuaikan dengan kematangan organisasi Gapoktan yang diukur dengan metodologi pemeringkatan P(Rating) Gapoktan PUAP menuju LKM-A yang disusun oleh Tim PUAP Pusat. Untuk mempersiapkan organisasi pelaksana pendukung exit strategy PUAP perlu adanya sebuah metode pengelolaan PUAP berkelanjutan untuk menghasilkan :

Sampai dengan saat ini, petani secara individu maupun kelompok mempunyai posisi tawar yang sangat lemah, karenanya Permentan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani merupakan (salah satu) upaya untuk membesarkan posisi petani dan kelompok tani sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dan setara dengan kelembagaan bisnis lainnya, maka solusinya adalah bergabung dalam wadah organisasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Bulletin PSP


8

Opini 1. Pembentukan tata hubungan pola koordinasi baru dalam pelaksanaan dan pembinaan PUAP antara Tim PUAP Pusat; Tim Pembina Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; 2. Pembentukan pola koordinasi dan tata hubungan organisasi pelaksana di Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan bervariasinya kelembagaan pendukung PUAP (Ketua dan keanggotaan) dari Tim Pembina Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; 3. Kesepakatan mekanisme penentuan dan penetapan Gapoktan sebagai penerima dana BLM PUAP ; 4. Formulasi mekanisme dan pola luncuran dana (Bantuan Sosial PUAP dan dana pendukung lainnya); 5. Formulasi pola pembinaan Gapoktan PUAP secara berkelanjutan oleh Tim Pembina PUAP Propinsi dan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota; 6. Pembentukan mekanisme dan pola untuk monitoring, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program PUAP.

Sosok GAPOKTAN

GAPOKTAN GEMPOL SARI merupakan salah satu Gapoktan penerima BLM-PUAP tahun 2008. Gapoktan yang terletak di Kp. Gaga Gede, Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang ini merupakan salah satu model Gapoktan yang berhasil mengembangkan dana PUAP melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Tercatat sampai dengan bulan Januari 2013 aset yang dimiliki LKM-A ini adalah sebesar Rp. 355 juta.***

Dengan metode ini diharapkan dapat tercipta pola pengelolaan PUAP yang terkoordinasi antar pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Selain itu dengan adanya kebijakan ini, kabupaten/kota diminta untuk merumuskan format pembinaan Gapoktan di wilayahnya untuk tumbuh menjadi LKM-A yang dapat membiayai petani secara berkelanjutan serta terciptanya tata hubungan baru antar Tim PUAP Pusat, Tim Pembina Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. (Farida I/YA).*** Mekanisme penyampaian dokumen, verifikasi dokumen dan penyaluran PUAP Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Selaku KPA)

Direktur Pembiayaan Pertanian (selaku PPK pada Ditjen PSP)

SPP + SPM-LS

KPPN Jakarta V SP2D

Rekap dokumen SPPLS BPTP Sekretariat PUAP

Tim Pembina PUAP Provinsi

Ya

Verifikasi Dokumen

Usulan RUB dan dok. pendukung

Bank Operasi

Transfer dana PUAP ke rekening

Tidak

PMT

Penyuluh Pendamping

Pengesahan dokumen

Usulan RUB & dok. pendukung

Bulletin PSP


Tim Teknis Kabupaten/Kota

Gapoktan

GAPOKTAN SRI TANI - Pengurus dan anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sri Tani, di Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Gapoktan Sri Tani pimpinan Imron Rosadi, awalnya hanya diberi bantuan 100 juta rupiah pada tahun 2008, sekarang sudah berkembang menjadi lebih dari 500 juta rupiah.

Unit Bank Terdekat (tempat gapoktan membuka rekening)

9

Responsif Gender

Meraih Manfaat Dari Optimasi Lahan Pekarangan

P

ekarangan selama ini belum banyak dimanfaatkan secara optimal, masih terbatas pada penanaman tanaman hias atau tanaman buah sebagai pelindung. Padahal bila diusahakan dengan tanaman sayuran dan tanaman rempah, akan memberikan manfaat yang besar bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam rangka optimasi lahan pekarangan tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui kegiatan Responsif Gender TA. 2013 telah menyalurkan benih serta tanaman pekarangan dan sarananya di dua lokasi, yaitu Perumahan Atsiri Citayam Bogor dan Perumahan Bermis Serpong, Tangerang. Diantara tanaman yang disalurkan ke rumah warga adalah tanaman sayuran seperti sawi hijau, slada keriting, cabe rawit, tomat, seledri dan zodia dan tanaman rempah seperti kencur dan kunyit. Selain itu disalurkan pot tanaman dan media tanam berupa pupuk organik.

Tujuan optimasi lahan pekarangan adalah: 1) Untuk membantu/mempermudah pemenuhan kebutuhan sayuran dan bumbu-bumbu dapur keluarga karena dapat diperoleh/dipanen di sekitar rumah tempat tinggal (pekarangan rumah), sehingga efisien waktu dan biaya; 2) Dengan menanam tanaman sayursayuran di pekarangan rumah, maka para ibu-ibu rumah tangga juga dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya, tanpa mengorbankan pekerjaan rumah tangga yang lain (memasak,membersihkan rumah, mengurus anak serta pengelolaan rumah tangga lainnya); 3) Menjadikan lingkungan di sekitar rumah lebih bersih, sejuk, nyaman, dan sehat terutama dengan adanya tanaman Zodia (anti nyamuk) dan tanaman obat-obatan (kencur, kunyit, jahe dan temu lawak); 5) Menambah keindahan lingkungan di sekitar rumah sehingga mendorong keluarga terutama anak-anak untuk lebih betah tinggal di rumah.*** (Sania)

Bibit sayuran dan tanaman obat disesuaikan dengan kondisi agroklimat, dan menggunakan bibit yang telah ditumbuhkan pada pot plastik, dengan tinggi tanaman tergantung komoditasnya, misalnya untuk tanaman terung sudah mencapai tinggi sekitar kurang lebih 50 cm, dan tanaman Seledri setinggi 25 cm dan tumbuh kekar dan subur. Demikian pula tanaman sayuran lainnya baik Sawi Hijau, Slada Keriting, Cabe Keriting, Cabe Rawit Tomat, dan Zodia ditentukan berdasarkan vigor tanaman yang telah tumbuh kekar dan sehat, untuk menjamin pertumbuhan normal setelah dipindahkan ke lokasi kegiatan.

Bulletin PSP


10

Realisasi Keuangan Ditjen PSP Tahun Anggaran 2013 Per 09 Nopember 2013 (Setelah Pemotongan)

R

ealisasi keuangan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggara 2013 telah masuk di meja redaksi sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013, realisasi keuangan kegiatan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, yaitu Pengembangan Sumber Air sebesar Rp. 18 milyar terealisasi sebesar 97 persen, kegiatan

WISMP dari total anggaran Rp. 10 milyar sudah terealisasi 14,43 persen, dan kegiatan Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim dari total anngaran Rp. 25,260 milyar sudah terealisasi 94,77 persen. Untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi dari anggaran Rp. 550 milyar sudah terealisasi sebesar 92,97 persen, kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dari total anggaran Rp. 60,080 milyar sudah terealisasi sebesar 78,24 persen.

Tabel 1. Realisasi Keuangan Pengelolaan Air Irigasi TA. 2013 s/d 09 Nopember 2013 (Setelah Pemotongan) SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1 Pengembangan Sumber Air 15 Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) 22 Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 23 Pengembangan Jaringan Irigasi 24 Pemberdayaan Kelembagaan 994 Layanan Perkantoran

2. Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Dari beberapa kegiatan Dit. Perluasan dan Pengelolaan Lahan, realisasi sampai dengan 09 Nopember 2013 cukup mengembirakan. Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dari anggaran Rp. 543 milyar sudah terealisasi 93,54 persen. Demikian juga kegiatan SRI dari anggatan Rp. 434 milyar sudah terealisasi 93,35 persen, kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian dari anggaran Rp. 29,3 milyar sudah terealisasi 98,23 persen. Kegiatan Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian realisasinya masih rendah, dari anggaran Rp.13,040 milyar baru terealisasi 27,80 persen.

18.000.000.000 10.000.000.000 25.260.000.000 550.000.000.000 60.080.000.000 4.338.395.000

REALISASI JUMLAH

17.460.000.000 1.435.346.050 23.939.874.000 511.333.828.400 47.005.574.050 1.550.956.050

%

97,00 14,43 94,77 92,97 78,24 35,75

Kegiatan Perluasan Sawah dan Perluasan Areal Hortikultura/Perkeb unan/Peternakan dari masing-masing anggaran sebesar Rp. 650,320 milyar dan Rp. 112,523 milyar sudah terealisasi sebesar 94,31 persen dan 97,33 persen. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Realisasi Keuangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan SUB KEGIATAN

2 Pengembangan Optimasi Lahan 4 Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) 6 Pengembangan Jalan Pertanian 26 Pra/Pasca Sertifikasi Lahan pertanian 27 Perluasan sawah 28 Perluasan Areal Holtikultura/Perkebunan/Peternakan

Bulletin PSP


ANGGARAN

543.371.000.000 434.700.000.000 29.300.000.000 13.040.000.000 650.320.000.000 112.523.000.000

REALISASI JUMLAH

508.257.096.000 403.459.157.275 28.780.000.000 3.624.696.600 623.070.000.000 109.514.700.000

%

93,54 93,35 98,23 27,80 94,31 97,33

11

3. Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian Kegiatan yang dilaksanan Dit. Alat dan Mesin Pertanian telah berhasil merealisasikan kegiatan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian dengan anggaran Rp. 175,892 milyar sampai 09 Nopember 2013 telah terealisasi 71,95 persen. Selain itu untuk kegiatan Pengembangan UPJA Mandiri dari anggaran Rp. 5,014 milyar telah dapat direalisasikan sebesar 44,87 persen.

Tabel 3. Realisasi Keuangan Alat dan Mesin Pertanian REALISASI JUMLAH

ANGGARAN

SUB KEGIATAN

13 Pengembangan alat dan mesin pertanian 20 Pengembangan UPJA Mandiri 21 Operasional Pengembangan, Pengawasan, dan Kelembagaan Alsintan 25 Fasilitasi penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian

175.892.200.000 5.014.000.000 3.200.000.000 200.000.000

97.442.219.000 2.250.000.000 1.219.174.280 21.630.800

%

71,95 44,87 38,10 10,82

4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida meliputi kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik dengan anggaran Rp. 80,823 milyar sampai tanggal 09 Nopember 2013 sudah terealisasi sebesar 82,91 persen, kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk dari anggaran Rp. 38,576 milyar sudah terealisasi 43,06 persen. Kegiatan lainnya yaitu Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (Kp3) dengan anggaran Rp. 35,298 milyar sudah terealisasi 30,58 persen dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk dari anggaran Rp. 470 juta terealisasi 23,37 persen.*** (Sumber : Evapel PSP)

Tabel 4. Realisasi Keuangan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida ANGGARAN

SUB KEGIATAN

10 Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) 17 Pendampingan Penyaluran Pupuk 18 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) 21 Pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk

80.823.551.000 38.576.000.000 35.298.400.000 470.000.000

REALISASI JUMLAH

%

66.901.642.275 16.612.658.025 10.794.652.936 80.615.600

82,91 43,06 30,58 23,37

Data & Fakta No

KEGIATAN

NO/TGL KONTRAK

NILAI

NO/TGL ADDENDUM

1 Pengadaan Bantuan Traktor Roda 2 sebanyak 3996 unit

92/TU.220/B.6/III/2013, 25 Maret 2013

85.867.168.500 122/KU.340/B.6/IV/2013, 30 April 2013

2 Pengadaan Bantuan Cultivator sebanyak 200 unit

84/TU.210/B.6/III/2013, 18 Maret 2013

2.564.700.000 149/TU.220/B.6/VI/2013, 21 Juni 2013

3 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat)

18.01/PPK.PSP.1/Kontrak/3/2013, 18 Maret 2013

1.269.630.000

4 Pengadaaan Alat Pengolahan Data

25.01/PPK.PSP.1/Kontrak/3/2013, 25 Maret 2013

1.309.847.000 08.03/PPK.PSP.1/Addendum/4/2013, 8 April 2013

5 Pelatihan Penyelia Mitra Tani (PMT)

11-03/PPK.PMT.4/SPK/IV/2013, 11 April 2013

6 Pengadaan Bantuan Chopper sebanyak 154 unit

1694/TU.210/B.6/07/2013, 31 Juli 2013

Bulletin PSP


639.550.000 2.718.100.000

12

Sukses

SRI

Di Sulawesi Selatan & Jawa Tengah

P

rovinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah merupakan sentra produksi padi nasional yang saat ini telah mengembangkan metoda System of Rice Intensification (SRI).

Penanaman padi dengan metode SRI di Sulawesi Selatan salah satunya di Kabupaten Barru, yang sampai saat ini mengalami perkembangan cukup menggembirakan. Produksi Padi SRI di wilayah ini terus meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada panen Musim Gadu yang dilaksanakan di Desa Balusu, Kecamatan Balusu pada hari Sabtu 21 September 2013, dengan mengambil sample areal garapan kelompok tani Mabbolosibattang yang diketuai oleh Syamsuddin dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian (Dr. Ir. Rusman Heriawan), Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ir. Syukur Iwantoro, MS), Gubernur Sulawesi Selatan (diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Propinsi Sulawesi Selatan), Bupati Barru (Ir. H.Andi Idris Syukur,MS) beserta unsur Muspida Kabupaten Barru, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (diwakili oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ir Tunggul Iman Panudju, MSc), dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru. Dari hasil sampling yang juga diukur oleh petugas BPS Kabupaten Barru diperoleh hasil ubinan sebanyak 7,7 kg, provitas 12,32 ton per hektar dan hasil panen sampling seluas 1 ha dengan menggunakan Combine Harvester, provitasnya 10,7 ton GKP per hektar. Varietas yang ditanam adalah Inpari 8. Menurut Kadis Pertanian Kabupaten Barru Ir. Mursalim Abdulah M,Si.Hasil sampling ini menunjukkan trend peningkatan dibandingkan tahun 2012 lalu lebih kurang 2,24 ton per hektar.

Desa Pantianom, Bojong pada tanggal 02 September 2013. Panen raya dihadiri oleh perwakilan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan, dan unsur Muspida Kabupapaten Pekalongan. Dari hasil pengukuran ubinan yang telah dilakukan, diperoleh hasil provitas 6,2 ton/ha. Dengan hasil tersebut maka terdapat peningkatan produktivitas sebesar 1,2 ton/ha dari produktivitas pada penanaman konvensional sebesar 5 ton/ha. Panen raya SRI di Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013 di lokasi Kelompok Tani Adem Ayem I, Desa Karang Tengah, Kecamatan Ampel Gading. Acara panen raya dihadiri oleh Bupati Pemalang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, perwakilan Direktorat Perluasan dan

Untuk wilayah Jawa Tengah, metode SRI ini telah banyak dilaksanakan di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Purbalingga. Panen raya padi SRI di Pekalongan dilaksanakan oleh Bupati Pekalongan di area milik Kelompok Tani Mukti,

Bulletin PSP


13

Pengelolaan Lahan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, dan unsur Muspida Kabupaten Pemalang. Dari hasil ubinan yang telah dilakukan, diperoleh hasil produktivitas sebesar 11,7 ton GKP/ha. Panen raya SRI di Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013 di lokasi Kelompok Tani Adem Ayem I, Desa Karang Tengah, Kecamatan Ampel Gading. Acara panen raya dihadiri oleh Bupati Pemalang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, perwakilan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, dan unsur Muspida Kabupaten Pemalang. Dari hasil ubinan yang telah dilakukan, diperoleh hasil produktivitas sebesar 11,7 ton GKP/ha.

Juga di Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga telah dilakukan panen raya SRI, yang dilakukan oleh Bupati Purbalingga, Direktur Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian (PSP), Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga, serta dihadiri oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktur Pengelolaan Air dan Irigasi, Direktur Pembiayaan Pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal PSP, perwakilan Pusat Penyuluhan Badan SDM Pertanian, Pejabat Sipil dan Militer Kabupaten Purbalingga, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banjarnegara.

diperoleh hasil ubinan 4,2 ton GKP/ha, dengan jumlah anakan rata-rata 27 anakan/rumpun serta jumlah bulir 172 bulir/malai. Dengan hasil ini dapat dilihat bahwa penggunaan metode SRI mampu meningkatkan produktivitas padi mencapai 6 ton/ha. Dirjen PSP dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani pelaku SRI di Kabupaten Purbalingga, namun demikian beliau menyampaikan bahwa hasil ini bisa lebih meningkat bila pengelolaannya lebih baik. Untuk lebih meningkatkan produksi beras di Kabupaten Purbalingga, Dirjen menyarankan agar bantuan kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan yang diterima dilaksanakan dengan metode SRI. Selanjutnya Dirjen PSP menyampaikan kekhawatirannya akan ancaman alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah di Kabupaten Purbalingga. Dirjen PSP menantang para Kepala Desa untuk bisa menetapkan Peraturan Desa yang melarang alih fungsi lahan sawah. Apabila Peraturan Desa tentang larangan alih fungsi lahan sawah ini sudah ditetapkan, maka prioritas bantuan kegiatan dari Ditjen PSP akan dialokasikan pada desa-desa tersebut.*** (Dit. Perluasan dan Pengelolaan Lahan)

Dari hasil ubinan yang dilakukan pada lokasi panen dengan petak ukuran 2,5 m x 2,5 m diperoleh hasil 6,38 kg atau setara 10,2 ton GKP/ha. Jumlah anakan ratarata dalam satu rumpun mencapai 56 anakan, dengan jumlah bulir padi 200 bulir/malai. Pada petak pembanding yang tidak menggunakan metode SRI

Bulletin PSP


14

Prediksi dan Antisipasi Kekeringan Tahun 2013 umber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah air. Keberadaan air di bumi ini relative tetap karena air melakukan perputaran atau biasa disebut siklus hidrologi. Perubahan iklim mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan siklus hidrologi, salah satunya adalah terjadinya kekeringan dibeberapa daerah.

S

Muka Laut Indonesia. Walaupun terjadi kejadian El Nino di Lautan Pasifik tetapi pada saat bersamaan

Dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional maka perlu adanya masukan tentang perkiraan iklim ke depan sehingga tidak menyebabkan terjadinya penurunan produksi bahkan terjadinya puso. Prediksi iklim ke depan didasarkan pada Lembaga Klimatologi dari 4 negara, yaitu : NCEP/NOAA (USA), BoM/POAMA (Australia), Jamstec (Jepang) dan BMKG (Indonesia). Dampak El Nino/La Nina di Indonesia: Anomali curah hujan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor El Nino/La Nina saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pengendali Curah Hujan lainnya, yaitu Indeks Dipole Mode (IDM) dan Suhu

suhu Muka Laut di Perairan Indonesia cukup hangat maka dampak El Nino tersebut tidak terlalu signifikan. Untuk memprakirakan kondisi Curah Huja Bulanan/Musiman, BMKG secara rutin memperhatikan ketiga faktor pengendali Curah Hujan yaitu El Nino/La Nina, Indeks Dipole Mode dan Suhu Permukaan Laut Anomali suhu permukaan laut di Nino34 diprediksi berada pada kondisi normal, sementara prediksi kondisi suhu perairan Indonesia masih relatif hangat, memberikan indikasi bahwa curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan berkisar pada normal hingga atas normalnya pada Musim Kemarau 2013 Antisipasi Kekeringan Antisipadi kekeringan jangka pendek di wilayah Non Waduk dilaksanakan pengamanan Standing Crop melalui mobilisasi pompa-pompa air untuk memanfaatkan sumber-sumber air terdekat. Total

Bulletin PSP


15

pompa air yang telah diadakan dari tahun 2011 - 2013 sebanyak 3.029 unit tersebar di 30 Propinsi, 239 Kabupatem/Kota. Selain itu dilaksanakan juga pembangunan pipanisasi Kerjasama dengan Kostrad : Sumba (NTT), Malang (Jatim), Bantaeng (Sulsel), Sumbawa (NTB). Juga dilaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan pembuangan untuk cadangan air (long storage) : Karawang (Jabar), Subang (Jabar), Ponorogo (Jatim). Juga dilakukan pemanfaatan/pengembangan sumber-sumber air alternatif

Mata Lensa Rangkaian kunjungan kerja Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ir. Tunggul Iman Panudju, Msc. telah dilaksanakan tanggal 2 - 3 Nopember 2013. Salah satunya ke kelompok tani penerima dana bansos pengembangan metoda SRI di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Khusus untuk wilayah D.I Waduk dilakukan pengaturan pemberian air sesuai golongan pengairan serta perbaikan jaringan irigasi. Antisipasi kekeringan jangka menengah dan panjang dilaksanakan gerakan tanam serempak sesuai golongan pengairan pada setiap Daerah Irigasi (DI) dan menggerakkan Brigade Tanam yang telah terbentuk di 16 Propinsi/Kabupaten, dengan total traktor yang telah diadakan sebanyak 800 unit. Disamping itu dilakukan konservasi air melalui pembangunan embung/dam parit. Keadaan kekeringan pda lahan sawah tahun 2013

Luas banjir dan kekeringan pada tanaman padi tahun 2013

Sumber : Dit. Perlindungan, Ditjen Tanaman Pangan

Kondisi ketersediaan waduk-waduk utama

Bulletin PSP


16

Laboratorium Basis Data Lahan Menyajikan Data Skala Besar

D

irektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian saat ini telah memiliki Laboratorium Basis Data Lahan yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi lahan yang akurat, cepat dan terupdate. Dengan menggunakan teknik remote sensing dan aplikasi Sistem Informasi Geografis, laboratorium ini dapat memperoleh banyak informasi baik spasial maupun tematis dari data citra satelit. Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto dalam acara peresmian Laboratorium Basis Data Lahan ini mengungkapkan, peta yang dimiliki Kementerian Pertanian ini memiliki skala terbesar dengan cakupan lahan seluruh Indonesia. Menurutnya, dengan skala 1:10.000 adalah skala paling ideal, paling besar dengan liputan seluruh Indonesia. Pada tahun 2014, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian memprogramkan sudah bisa mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan sistem peta lahan ini. Ia menegaskan bahwa peta ini harus bisa diakses oleh banyak pihak dan untuk berbagai penggunaan. Fasilitas yang ada dalam laboratorium adalah server, plotter, AO, Scabber AO, GPS BAP S852 H, GPS Juno SB, Komputer dan Software serta didukung dengan SDM teknik geodesi, teknik komputer, programming, geografi dan ilmu tanah. Laboratorium ini juga dilengkapi data pendukung berupa data citra satelit resolusi tinggi dengan satelit menengah terdiri dari gaceye0,5 m, worview-2 0,5 m, Quickbird 0,6 m, Ikonos 1 m dan spot 5 2,5 m.

Bulletin PSP


Selain itu dilengkapi juga jejaring ke berbagai daerah melalui peralatan GPS yang tersebar di kabupaten dengan kemampuan : 1) Menerima data realtime dari daerah berupa data spasial (point,line, polygon), data atribut (fiels/form dapat dimodifikasi) dan foto secara langsung melalui jejaring sosial; 2) Mengorganisasi data dan menyajikannya melalui web berbasis GIS; 3) Analisis data berbasis spasial. Dengan ketersedaan Laboratorium Basis Data Lahan ini, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk m e n y e d i a k a n , menyebarkan dan menginformasikan data terkait lahan. Sejak Tahun Anggaran 2011

Diawali dengan diperlukannya data citra satelit resolusi tinggi dan menengah yang dapat digunakan untuk menyusun pemetaan lahan sawah yang lebih akurat dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan teknik pengindraan jauh (remote sensing), maka pada TA 2011 diadakan data citra satelit resolusi tinggi seluas 198.825 km2 untuk wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, sebagian wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Pemetaan Lahan Sawah Pemetaan lahan sawah di luar Pulau Jawa bertujuan untuk memetakan sebaran luas dan jenis lahan sawah berdasarkan mosaik citra yang setara dengan skala 1 : 10.000. Hasil pemetaan lahan sawah ini merupakan basis data spasial sebaran lahan sawah yang dilengkapi dengan informasi intensitas pertanaman, produktivitas dan kondisi jaringan irigasi.

17

Pemetaan lahan sawah dengan memanfaatkan data citra satelit dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan teknik penginderaan jauh (remote sensing) diharapkan dapat memberikan informasi luasan lahan sawah yang akurat, sehingga perhitungan produksi lebih mendekati akurasi yang sebenarnya

Produk Laboratorium Basis Data Lahan Produk yang dihasilkan laboratorium basis data Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu : 1. Peta hasil audit lahan sawah 2. Peta lahan sawah di luar Pulau Jawa, luas, jenis dan database, peta lahan sawah di Indonesia per pulau, per provinsi, per kabupaten dan per kecamatan 3. Album peta lahan sawah di luar Pulau Jawa 4. Album peta lahan sawah per Provinsi ukuran A3 5. Peta kajian hasil inventarisasi LP2B - Kesesuaian data hasil pemetaan lahan sawah Kementan dengan penetapan LP2B dan RTRW 6. Peta potensi pengembangan areal pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) 7. Pemantauan kegiatan PUAP 8. Peta alokasi kebutuhan alsintan 9. Peta sebaran kegiatan Ditjen PSP 10.Penyampaian RDKK secara realtime melalui GPS Daerah ke server Pusat 11.Peta lainnya berdasarkan analisis spasial 12.Peningkatan sumber daya manusia.

Analisis Data Spasial Bagi Kabupaten Selain menyajikan data lahan, laboratorium Basis Data Lahan ini juga melaksanakan analisis data spasial lahan pangan berkelanjutan di empat kabupaten yaitu Majalengka, Purbalingga, gunung Kidul dan Madiun. Hasil audit lahan 2010 di empat kabupaten tersebut diketahui terdapat lahan sawah sekitar 44% yang tidak termasuk dalam areal yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian (area LP2B) dalam RTRW. Sekitar 26 persen berpotensi alih fungsi ke lahan non pertanian dan 21.288 ha (18%) berada pada kawasan lindung (dalam RTRW Kabupaten). Hasil kajian ini telah disampaikan ke kepada daerah bersangkutan agar dapat mempertahankan lahan pangan berkelanjutan. *** (Dit. Pengelolan dan Perluasan Lahan)

Data&&Fakta Fakta Data Data Time Series Target Renstra dan Realisasi Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian T A H U N

TAHUN NO.

2005

KEGIATAN

2006

2007

2008

2009

TAHUN

2010

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target

2011

Capaian

Target

2012

Capaian

Target

2013 *)

Capaian

Target

Capaian

1

Perluasan Sawah (Ha)

50.000

6.744

50.000

15.661

50.000

25.755

50.000

12.822

12.025

9.883

61.950

55.559

100.730

98.432

65.000

56.400

2

Optimasi Lahan (Ha)

15.000

14.036

25.000

24.291

35.000

19.539

18.000

22.591

9.992

15.612

24.738

40.558

209.800

196.694

258.660

253.660

3

Pengembangan SRI (Ha)

7.000

40

7.000

1.140

7.000

920

7.000

2.220

1.240

1.040

11.180

11.980

60.300

60.300

207.000

192.606

4

Perluasan Horti/Bun/Nak (Ha)

40.000

7.630

60.000

18.079

60.000

14.137

40.000

15.184

19.430

17.821

41.029

40.234

16.387

16.085

14.789

13.537

5

Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)

205.352

247.676

121.890

144.083

200.000

157.108

200.000

131.333

102.566

94.087

255.067

255.067

524.600

523.615

550.000

342.047

6

Penyaluran Dana BLM PUAP (Gapoktan)

11.000

10.542

10.000

9.884

10.000

8.587

10.000

9.110

6.000

6.050

3.300

2.540

7

Bantuan Alsintan (Unit)

4.365

1.088

2.131

2.217

18.343

6.525

3.996

8

Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Ton)

165

6.409

12.636

3.895

-

5.607.415 5.695.820 6.000.000 5.674.426 6.500.000 6.353.333 7.569.430 6.921.379 8.973.000 7.873.587 9.480.749 7.358.000 9.730.000 8.398.000 5.810.000 8.914.000 9.250.000 6.389.943

Keterangan 1. *) : Realisasi 2013 s/d September 2. Target adalah target Renstra 3. Capaian adalah Realisasi Fisik sesuai DIPA

Bulletin PSP


18

Uji Coba Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013

P

enyediaan pupuk bersubsidi sektor pertanian oleh pemerintah yang dimula sejak tahun 2003, diharapkan dapat mendukung kebijakan peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan surplus produksi beras 10 juta ton tahun 2014. Untuk tahun 2013, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/12/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2013. Berdasarkan Keputusan tersebut telah dialokasikan volume masing-masing pupuk antara lain pupuk Urea sebanyak 4.100.000 ton, SP-36 = 850.000 ton, ZA = 1.000.000 ton, NPK = 2.400.000 ton dan Pupuk Organik = 900.000 ton. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diserahkan kepada Produsen Pupuk dengan wilayah tanggungjawab masing-masing produsen diatur oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero). Pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi yang dilaksanakan selama ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 94/PMK.02/2011 dimana pembayaran subsidi pupuk kepada produsen berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkan hasil kajian Tim Litbang KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, mekanisme tersebut dinilai kurang valid atas kebenaran data penyaluran dari tingkat Kios Pengecer ke Kelompok Tani. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar penebusan pupuk ke kios pengecer belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan masih adanya kios pengecer yang belum memiliki RDKK pada saat penyaluran pupuk ke Kelompok Tani/Petani, serta

Bulletin PSP


masih lemahnya sistim administrasi penjualan ditingkat kios pengecer, sehingga bisa menimbulkan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu perlu segera dilaksanakan perbaikan sistem pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga lebih akuntabel, diantaranya dengan menerapkan verifikasi penyaluran pupuk secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi bertujuan untuk mengetahui kesiapan teknis, SDM serta dukungan instansi terkait di daerah dalam pelaksanaan verifikasi secara berjenjang, sehingga dapat dirumuskan mekanisme verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih akuntabel, guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyaluran maupun pembayaran subsidi pupuk. Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 dilaksanakan di 5 (lima) Provinsi dan 5 (lima) Kabupaten yakni : 1) P r o v i n s i Sumatera Selatan (Kabupaten Banyuasin); 2) Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Lima Puluh Kota); 3)Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Kuningan); 4) Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Sidoarjo); dan 5) Provinsi Sulawesi Selatan ( Kabupaten Maros ). Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan mulai bulan Juni 2013 s/d Desember 2013 dengan jadual tentatif sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini. Pelaksana Uji Coba Kegiatan Uji Coba Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di laksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta Tim Verifikasi KP3 Provinsi dan KP3 Kabupaten di masing-masing lokasi uji coba.

19

Kegiatan Uji Coba Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan secara bertahap antara lain : 1) Penyusunan Pedoman Uji Coba Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi; 2) Penyempurnaan Lampiran VI Permendag No. 15/2013 oleh Kementerian Perdagangan; 3) Penyempurnaan Struktur Organisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di wilayah lokasi sampel; 4) Sosialisasi dan Koordinasi Uji Coba Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di lokasi uji coba; 5) Pelaksanaan verifikasi dimulai dengan penyaluran pupuk bulan Juli 2013 oleh tim verifikasi masing-masing daerah, dan diakhiri dengan penyaluran bulan November 2013; 6)P e l a k s a n a a n v e r i f i k a s i mengacu kepada Keputusan Direktur Jedneral Prasarana dan Sarana Pertanian No. 367/Kpts/OT.160/B/06/2013 tentang Pedoman Uji Coba Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Verifikasi dan Validasi Tim Verifikasi ditetapkan oleh Ketua KPPP secara berjenjang yakni Tim Verifikasi Kecamatan dan Kabupaten ditetapkan oleh Ketua KPPP Kabupaten dan Tim Verifikasi Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPPP Provinsi. Tim Verifikasi mempunyai tugas : a) Melakukan verifikasi atas penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan; b) Menandatangani hasil verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi; c) M e n y a m p a i k a n laporan hasil verifikasi secara berjenjang; d) Bertanggungjawab atas kebenaran data hasil verifikasi yang dilakukan. Validasi adalah pengesahan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi secara berjenjang. Validasi hasil verifikasi tingkat Provinsi oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi dan tingkat Kabupaten oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten selaku penanggungjawab kegiatn. Validasi ditingkat kecamatan dilaksanakan langsung oleh KCD/Mantri tani yang merupakan Tim Verifikasi tingkat Kecamatan. Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2013 dilaksanakan untuk penyaluran bulan Juli s/d November 2013 secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi yang menjadi lokasi uji coba. Verifikasi penyaluran bulan Juli dilaksanakan pada bulan Agustus 2013 demikian seterusnya penyaluran November di verifikasi bulan Desember 2013.

Bulletin PSP


Ve r i f i k a s i t i n g k a t kecamatan dilakukan untuk mengetahui kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer ke Kelompok Tani/Petani. Penyaluran pupuk bersubsidi di cross chek ke kelompok tani/petani dengan RDKK. Verifikasi dilaksanakan oleh petugas verifikasi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten yang terdiri dari KCD/Mantri Tani dan 2 Orang PPL. Dokumen verifikasi adalah Lampiran VI (yang sudah direvisi) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan di cross chek dengan rekapitulasi penyaluran ke Kelompok Tani. Rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas verifikasi KCD/Mantri Tani dilaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten dan ditembuskan ke Kios Pengecer untuk disampaikan ke Distributor. Adapun verifikasi tingkat Kabupaten merupakan tahap validasi untuk membuktikan kebenaran hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh petugas verifikasi tingkat Kecamatan Petugas Verifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dengan jumlah anggota maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dokumen yang diverifikasi adalah laporan penyaluran pupuk oleh Distributor ke Kios Pengecer sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (lampiran 4) dan di cross chek dengan hasil verifikasi di tingkat Kecamatan (lampiran 3). Rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas verifikasi Kabupaten divalidasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pertanian Provinsi dan ditembuskan ke Ditributor untuk disampaikan ke Produsen Pupuk Perwakilan Provinsi.

20

Verifikasi tingkat Provinsi merupakan tahap validasi untuk membuktikan kebenaran hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh petugas verifikasi tingkat Kabupaten. Petugas Verifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dengan jumlah anggota maksimal 3 (tiga) orang yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Laporan hasil verifikasi tingkat Provinsi yang sudah di cross chek dengan laporan produsen sebagai dasar pembayaran pupuk bersubsidi atas penyaluran yang dilakukan oleh produsen pupuk. VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Dokumen yang diverifikasi adalah laporan hasil verifikasi ditingkat Kabupaten di cross chek dengan penyaluran Produsen ke Distributor. Rekapitulasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas verifikasi dilaporkan ke Dinas Pertanian Provinsi untuk di validasi dan disampaikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta ditembuskan ke Produsen Pupuk Pusat. Pelaksanaan verifikasi ditingkat provinsi maksimal selesai tanggal 15 setiap bulan. Verifikasi tingkat Pusat dilakukan dalam rangka pembayaran tagihan subsidi pupuk atas penyaluran yang telah dilakukan oleh Produsen Pupuk di lokasi sampel uji coba. Verifikasi dilakukan terhadap rekap penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Provinsi yang telah di validasi oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas verifikasi tingkat Provinsi.

Verifikasi

PT. PUPUK INDONSIA (HOLDING COMPANY) PRODUSEN

Verifikasi

DISTRIBUTOR

Verifikasi

KIOS LINI IV

KPA/PPK DITJEN PSP

DISTAN PROVINSI DISTAN KAB/KOTA

Verifikasi

POKTAN GAPOKTAN

KCD/PPL KECAMATAN

Verifikasi

= Penyaluran = Verifikasi

= Pelaporan

Data & Fakta Produktivitas Padi 45 44,5 44 43,5 43

Produktivitas Padi

42,5

Linear (Produktivitas Padi)

42 41,5 41

Verifikasi tingkat Pusat dilakukan oleh petugas Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan Keputusan Nomor 48/KPts/OT.160/ B/4/2013 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Verifikasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013.

40,5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

PRODUKTIVITAS PADI DENGAN SUBSIDI PUPUK TAHUN 2003 - 2012 52

Dokumen yang diverifikasi adalah rekapitulasi hasil verifikasi tingkat Provinsi yang sudah divalidasi oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi di cross chek dengan laporan penyaluran Produsen ke Distributor masing-masing provinsi. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas verifikasi dilaporkan ke Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pupuk Bersubsidi TA 2013 dan ditembuskan ke Direktur Pupuk dan Pestisida serta Pejabat Pembuat Komitmen pupuk bersubsidi TA 2013.

Bulletin PSP


Produktivitas Padi

50 48 46

Produktivitas Padi

44

Linear (Produktivitas Padi)

42 40 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Keterangan: - Data produktivitas bersumber dari BPS - Produktivitas padi tahun 2003 – 2012 berkisar antara 45,36 ku/ha sd 51,36 ku/ha - Subsidi pupuk dimulai tahun 2003 sd saat ini (organik mulai tahun 2008)

Sumber : Bahan Rakor Pangan dengan Presiden/ Data BPS

21

Panen Perdana Jeruk Siam Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

P

anen Perdana Jeruk Siam dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dihadiri oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen PSP, Tunggul Iman Panudju, Perwakilan Direktorat Buah, Direktorat

berlangsung hingga Desember. Hasil panen jeruknya rata-rata 2 ton per hektar per bulan. Harga jual jeruk di kebun Rp. 5-6 ribu per kg. Penghasilan petani bisa mencapai Rp. 10 juta per bulan per hektar.

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Ir. Tunggul Iman Panudju, MSc. sedang melaksanakan panen Jeruk Siam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jenderal Hortikultura, Kepala Dinas Tanaman Pangan Propinsi Jambi, Ir. Amrin Aziz M.Si, Asisten II Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Mukhlis, serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jaenudin, M.Si. Jeruk Siam yang dipanen merupakan kegiatan perluasan areal hortikultura tahun 2010 seluas 50 ha yang dilaksanakan pada lahan pasang surut. Pemanfaatan lahan pasang surut untuk tanaman jeruk meniru teknologi surjan padi - jeruk di Kalimantan. Panen telah dilakukan mulai bulan Juni dan akan terus

Bulletin PSP


Sejak tahun 2006 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengalokasikan anggaran untuk perluasan areal hortikultura. Total luas areal hortikultura yang sudah dikembangkan tahun 20062013 mencapai 36.744 hektar di seluruh Indonesia, di antaranya 1.332 h e k t a r dialokasikan di Propinsi Jambi dan 285 hektar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.***

22

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Ke Petroganik Banyumas

K

unjungan kerja Komisi IV DPR RI pada Reses masa persidangan I yang dipimpin oleh H.M. Romahurmusiy, ST,MT atau biasa dipanggil Gus Rommy di Jawa Tengah difokuskan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara selama 3 hari, dari tanggal 28 s/d 30 Oktober 2003. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kunjungan ke Pabrik Pupuk Petroganik yang ada di Banyumas Jawa Tengah. Pabrik ini merupakan mitra dari pabrik pupuk Petrokimia Gresik untuk menyuplai pupuk organik bagi para petani. Pabrik ini telah menghasilkan pupuk organik dengan bentuk granul dan dikemas dalam karung dengan merk " Pupuk Organik Super Petroganik". Dalam proses pembuatannya, pupuk organik Petroganik ini berasal dari bahan dasar kotoran ayam, kotoran sapi, kapur pertanian atau dolomit. Kemudian bahan tersebut dihaluskan, dicampur dan dibuat butiran (granul). Selanjutnya dikeringkan dan diayak serta didinginkan sebelum dimasukan dalam karung kemasan dengan berat 42 kg.

Bulletin PSP


23

Wamen Lakukan Panen Sorgum Di Lahan Optimasi orgum ternyata telah memberikan harapan baru bagi Kelompok Tani Terpadu "Bimo" yang berada di Kecamatan Srandak, Bantul Yogyakarta. Keunggulan tanaman sorgum yang mampu tumbuh bagus di tanah marginal serta seluruh bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan, membuat sorgum telah memberikan harapan baru bagi masyarakat disana. Selain berpotensi sebagai bahan pangan dan pakan, juga bisa diolah menjadi biofuel.

S

Melalui dana bansos kegiatan optimasi lahan yang disalurkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2013, Kelompok Tani Terpadu Bimo telah mampu mengembangkan tanaman sorgum di tanah marginal seluas 100 hektar dari rencana 400 hektar. Kegiatan tersebut dikelola oleh 19 Kelompok Tani dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul.

PANEN SORGUM - Wakil Menteri Pertanian Dr. Rusman Heriawan melaksanakan panen sorgum di Kecamatan Srandakan Bantul, Yogyakata, didampingi Bupati Bantul dan Direktur Perluasan dan Pengelolaa Lahan. (3/11/2013)

Menurut Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, pemanfaatan lahan optimasi sangat mendukung bila diusahakan dengan tanaman sorgum. Seluruh bagian tanaman bisa dimanfaatkan dan termasuk tanaman bandel. "Bila ada pertanyaan, bagian apa saja yang menguntungkan dari sorgum, maka sulit menjawabnya. Semua bagian tanaman mulai dari akar sampai rambutnya dapat dimanfaatkan. Konsep zero waste sudah masuk. Tanaman sorgum sangat mendukung untuk pemanfaatan lahan optimasi ", ucap Wamen setelah acara panen raya sorgum pada lahan kelompok tani terpadu Bimo, di dusun Talkondo, DesaTrimurti, Kecamatan Srandakan, Minggu (3/11/13). Hadir dalam acara tersebut Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tunggul Iman Panudju dan Bupati Bantul Sri Surya Widati. Lebih lanjut Wamen berharap agar pihak swasta bisa masuk dalam upaya pengembangan sorgum di wilayah Bantul ini. Khususnya di tahapan pascapanennya. Pemerintah Kabupaten Bantul diminta untuk terus mendukung upaya pengembangan sorgum ini, sehingga suatu saat Bantul menjadi kabupaten sorgum. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Sri Surya Widati merasa bangga melihat hamparan sorgum yang berbuah serempak dan siap panen. Ia pun mengagumi kelezatan aneka sajian dari biji sorgum yang disajikan oleh ibu-ibu Kelompok Tani Terpadu Bimo .

BUAH SORGUM - Buah sorgum yang siap dipanen. Hasil panen sorgum bisa mencapai 8 ton per hektar.

Bulletin PSP


"Saya bangga melihat tanaman sorgum yang berbuah serempak. Buahnya dapat dimanfaatkan bermacam

24

HAMPARAN SORGUM - Hamparan tanaman sorgum di lahan Kelompok Tani Terpadu, Bimo. Tanaman ini cocok untuk ditanam di tanah marginal.

olahan, batangnya adalah sumber gula nabati, dan daun dan ampasnya dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Selain itu tidak memerlukan banyak air, memiliki daya saing tinggi untuk pengembangan tanaman di daerah pegunungan" tuturnya.

dan 50 persen sorgum tidak merubah rasa tempe", papar Tunggul. Ia menambahkan bahwa batang sorgum bisa diolah menjadi gula cair untuk bahan biofuel dan pakan ternak yang baik untuk pertumbuhan dan peningkatan berat badan ternak. Hilman Manan dari Pihak PT. Sari yang merupakan tim pengembangan sorgum di Bantul menyatakan siap untuk menampung produksi sorgum petani. "Di gudang saya sampai saat ini masih ada delapan ton sorgum hasil pembelian dari petani", tuturnya. Ia berharap kepada petani, jangan menjual buah dan batang sorgum secara terpisah, karena yang akan dibeli adalah yang buah dan batangnya masih utuh dan bersatu, masih berada dalam satu kesatuan. ***

Di tempat terpisah, Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan - Tunggul Iman Panudju menyatakan bahwa penanaman sorgum di Kabupaten Bantul telah dimulai sejak tahun 2010. Ia berharap bahwa dengan tanaman sorgum bisa memanfaatkan lahan-lahan terlantar di Indonesia. Sorgum adalah tanaman bandel yang bisa tumbuh bagus di tanah-tanah marginal. "Tanaman sorgum merupakan tanaman bandel sehingga cocok ditanam di tanah marginal. Manfaat sorgum sangat beragam. Biji sorgum bisa menjadi bahan substitusi tepung terigu, yaitu dengan mencampur tepung gandum 70 persen dan tepung sorgum 30 persen tidak akan merubah rasa pada olahan makanan. Hal ini akan bisa menekan impor terigu. Selain itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan tempe, dengan 50 persen kedelai

Aneka olahan dari sorgum

Tempe campuran kedele dan sorgum

Bulletin PSP


25

* UPPO Kelompok Tani Makmur Pringgowijayan

Berkat Pupuk Organik, Panen Padi Capai 11 - 12 Ton Per Hektar

K

ebersamaan dan kekompakan diantara anggota Kelompok Tani Makmur yang berada di Desa Pringgowijayan, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo nampak terasa ketika rombongan dari Kementerian Pertanian tiba di lokasi Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang dikelola mereka. UPPO tersebut adalah kegiatan yang disalurkan Kementan berupa dana bansos 3 tahun yang lalu. Tidak heran bila sapi yang ada adalah sapi yang gemuk dan bersih karena jaminan makanan dan perawatan dari anggota kelompok tani. Demikian juga kondisi kandang yang selalu bersih dan terawat, membuat sapi UPPO merasa nyaman. Nun disamping kandang, nampak sebuah bangunan di bawah tanah terbuat dari beton sebagai penampung kotoran sapi yang akan dijadikan pupuk organik. Purwoto, salah seorang anggota Kelompok Tani Makmur menuturkan, kemajuan kelompok tani didukung oleh sumber daya manusia yang rata-rata lulusan SLTA. Bahkan selama dua tahun terakhir ini kelompok tani dengan luas garapan 48 hektar telah mampu menghasilkan produksi 11-12 ton per hektar. Hal ini dikarenakan pupuk yang digunakan adalah pupuk organik.

SAPI UPPO - Sapi UPPO yang dipelihara Kelompok Tani “Tani Makmur” sehat dan gemuk berkat perawatan yang benar

Membuat Pupuk Organik. Kelompok tani "Tani Makmur" saat ini telah sanggup memproduksi pupuk organik sebanyak 48 ton, dari bahan baku sebanyak kurang lebih 150 ton. Rata-rata produksi pupuk organik per bulan sebanyak 4 ton. Proses pembuatan pupuk organik sudah dicoba dengan 8 macam cara agensia, yaitu dengan menggunakan bahan Orgadek, Stardek, EM-4, LB-10, Bio Zara, Urin Sapi, Ragi kompos, dan Biang Kompos. Hasilnya cukup bagus untuk pertumbuhan tanaman. Membuat Pupuk Cair dari Urin Sapi

Ketua Kelompok Tani Makmur H. Masduki menuturkan, anggota kelompoknya telah menggunakan pupuk

KOTORAN SAPI - Kotoran sapi dari UPPO Kelompok Tani “Tani Makmur” siap diolah menjadi pupuk organik.

organik sejak tahun 2003. Petani mengolah bahan baku yaitu berupa kurangnya ketersediaan bahan baku. Menurutnya, jika bahan baku selalu tersedia, Awalnya kelompok tani berjumlah 12 orang, sekarang telah bertambah menjadi 35 orang. Modal awal pendirian Kelompok Tani sebesar Rp 300.000 yang berasal dari 12 orang tersebut. Sampai sekarang ini, aset kelompok tani telah mencapai 1,5 Milyar.

Bulletin PSP


Selain memanfaatkan kotoran sapi, juga kelompok tani "Tanui Makmur" telah menggukana urin sapi untuk pupuk cair. Proses pembuatannya adalah urin sapi yang dicampur dengan biang kompos atau ragi kompos, kemudian ditambahkan buah-buahan yang sudah busuk atau tak dimanfaatkan lagi. Yang pasti buah busuk tersebut tidak pernah disemprot dengan bahan kimia. Diantara buah yang bis adigunakan adalah nanas, papaya, belimbing dan pisang. Manfaat pupuk cair i n i u n t u k menyemprot t a n a m a n peliharaan. Fungsinya sebagai pupuk cair atau pestisida. Selama ini pupuk cair dijual di pasaran dengan harga Rp 20.000,00 per 40 liter atau setara dengan jerigen besar. Dari pengalaman kelompok tani "Tani Makmur", selama penggunaan pupuk cair ini tak ada hama penyakit yang menyerang.*** (DW)

26

Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif di Indonesia Oleh : DR. Respa Fitri

K

etahanan pangan nasional berkelanjutan merupakan tujuan utama pembangunan pertanian di Indonesia, yang menargetkan tercapainya surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan. Untuk meningkatkan produksi beras nasional, peran daerah irigasi sangat signifikan. Menurut data yang diperoleh, sekitar 85% dari produksi beras nasional berasal dari daerah/ sawah beririgasi. Dengan demikian sawah beririgasi merupakan faktor utama dalam peningkatan produksi beras dan pencapaian ketahanan pangan nasional. Untuk menjaga kestabilan produksi beras nasional di lahan beririgasi, maka daerah irigasi perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini peran Perkumpulan Petani Air (P3A) sangat penting karena kelembagaan petani ini merupakan ujung tombak pengelola daerah irigasi di Indonesia. P3A bertindak sebagai motor penggerak dalam mengelola irigasi secara baik dan efisien, sehingga mampu menghasilkan produksi beras yang optimal. Dalam rangka mengoptimalkan peran P3A ini, serta mengatur pelaksanaan pengelolaan irigasi di tingkat usaha tani, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Permentan ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menhukham) pada tanggal 28 Desember 2012. Dengan adanya Permentan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan irigasi ditingkat usaha tani yang akan berdampak langsung pada produksi beras nasional serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Salah satu program yang dirancang sebagai implementasi Permentan No.79/Permentan/OT.140/12/2012 adalah program Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP). PIP dirancang untuk mengoptimalkan peran P3A dalam pengelolaan irigasi di daerahnya masing-masing, dengan mengedepankan peran keswadayaan/ partisipasi, dimana pemerintah hanya menyediakan bantuan dalam bentuk bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur irigasi, sedangkan pelaksanaan nya diserahkan sepenuhnya kepada P3A ybs. Dalam hal ini pemilihan infrastrukturnya bersifat fleksibel, bisa rehabilitasi jaringan irigasi, pembuatan embung, pembangunan sumur pompa, pembangunan bendungan kecil (dam parit), dll. Partisipasi penuh P3A sangat diharapkan dalam hal ini, sehingga terbentuk rasa kepemilikan yang tinggi terhadap prasarana dan sarana irigasi yang terdapat didaerah mereka. Dengan adanya rasa kepemilikan tersebut, maka P3A atau masyarakat yang mengelola daerah irigasi akan menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan untuk Program PIP, dibeberapa daerah, masyarakat yang tergabung dalam P3A atau GP3A sangat antusias dalam melaksanakan program PIP ini. Masyarakat termotivasi, dengan adanya perbaikan atau pembangunan infrastruktur melalui program PIP, sehingga produktifitas lahan mereka akan meningkat. Bagi lahan yang selama ini adalah lahan kering atau tadah hujan, yang biasanya hanya satu kali panen dalam setahun, dengan dibangun dan diperbaiklinya saluran irigasi, air irigasi dapat mengalir secara teratur lagi ke lahan mereka, maka produktifitas akan meningkat, dan panen akan bisa dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun. Untuk itu masyarakat yang tergabung dalam P3A tidak segan-segan berswadaya, yaitu menyumbangkan baik tenaga maupun harta dalam membangun/ memperbaiki infrastruktur irigasi tersebut.

Bulletin PSP


27

Salah satu contoh yang fenomenal dalam pelaksanaan kegiatan PIP di Indonesia adalah kegiatan pembangunan Bendungan dan saluran/pipa air di GP3A Sidemen, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tujuan pembangunan bendungan ini adalah untuk mengalirkan air bagi sekitar 215 hektar sawah didaerah hilir yang selama ini merupakan sawah tadah hujan dengan hanya satu kali panen setiap tahun. Dengan tersedianya air irigasi di daerah ini secara terus menerus maka diharapkan IP meningkat menjadi 300 dan produksi dan produktifitas padi juga akan meningkat. Panjang saluran dalam bentuk pipa dan gorong-gorong yang dibangun adalah 1,7 km, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1800 orang yang dibagi menjadi 200 orang setiap shift. Sedangkan jumlah Rumah Tangga petani yang akan mendapat manfaat dari pembangunan bendungan ini adalah sebanyak 1800 KK. Sekarang pengerjaan pembanguanan bendungan ini sudah selesai sehingga petani didaerah hilir sudah dapat memulai kegiatan usaha tani nya. Sumber biaya dari pembangunan bendungan ini adalah: a)Dana PIP dari Ditjen PSP, Kemtan : Rp 80 Juta; b) Dana bantuan WFP berupa 90 ton beras dan 5 ton minyak goreng; c) Swadaya masyarakat, senilai Rp 450 juta. Dana bantuan PIP dari Ditjen PSP, Kementerian Pertanian tersebut digunakan untuk pembelian bahan-bahan bangunan (Rp 60 juta), dan untuk kegiatan pemberdayaan kelembagaan (Rp 20 juta). Sedangkan bantuan dari World Food Program (FAO) digunakan sebagai insentif bagi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan bendungan. Dana swadaya masyarakat senilai Rp 450 juta terdiri dari sumbangan tenaga, uang dan natura.

Data & Fakta Perbandingan Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Padi MT 2012 dan 2013 *, MH 2012/2013, MK 2012/2013* Tahun 2013 *), Tahun 2012

Periode

Luas Tanam (ha)

Banjir (ha) T

Kekeringan (ha)

Total Banjir dan Kekeringan (ha)

P

T

P

T

P

%T

%P

I Musim Kemarau (April--September) a. MK 2013* b. MK 2012

5.689.652 5.347.010

133.274 41.293

38.112 11.138

18.646 258.675

1.345 46.446

151.920 299.968

39.457 57.584

0,6935% 1,0769%

0,0002% 0,0001%

II. Musim Hujan (Oktober -- Maret) a. MH 2013/2014* b. MH 2012/2013

983.352 8.177.787

1.160 202.684

144 44.754

4.458 16.527

885 933

5.618 219.211

1.029 45.687

0,1046% 0,5587%

0,0472% 0,0002%

III. Periode (Januari -- Oktober) a. Tahun 2013* b. Tahun 2012

8.892.207 8.624.369

296.773 137.519

72.749 30.186

31.177 279.245

1.432 47.542

327.950 416.764

74.181 77.728

0,8342% 0,9013%

0,0002% 0,0002%

Ket. : T = Terkena; P = Puso; * = Data sementara

Bulletin PSP


Jakarta, 7 November 2013 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

28

M

eramu pupuk organik menjadi pembenah tanah yang handal serta ampuh sebagai pencegah serangan hama dan penyakit tanaman, bukanlah pekerjaan gampang. Perlu pengujian selama tiga musim tanam agar keampuhan pupuk organik ini bisa teruji. Seperti yang dilakukan H. Mohammad Soim yang beralamat di Desa Bical, Kecamatan Trowulan, Kabupaten

Mojokerto, Jawa Timur. Sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya yang telah memperoleh bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011, ia merasa bertanggung jawab untuk mengembangkan pupuk organik dari kotoran sapi yang bermanfaat memperbaiki kondisi organik tanah khususnya bagi tanaman anggota kelompoknya, dan diharapkan kedepan dapat terjual di pasaran.

untuk dapat memanfaatkan limbah tembakau yang ada di sekitar pabrik. Lalu ia mencoba mencampur pupuk organik dari kotoran sapi dengan limbah tembakau, dengan perbandingan 20 persen limbah tembakau dan 80 persen kotoran sapi. Bahan tersebut kemudian dikeringkan dan dihaluskan. Ternyata hasilnya cukup menggembirakan. Pupuk organik tersebut telah mampu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman padi budidaya mereka dan hama penyakit pun tidak mau menyerang tanaman. Bahkan hama wereng yang selama ini banyak ditakuti para petani karena dianggap sulit dalam pemberantasannya, ternyata tidak mau menyerang tanaman yang dipupuk dengan pupuk organik campur limbah tembakau ini. Produksi padi organik yang didapat pun sangat menggembirakan, yaitu mencapai 8 - 10 ton per hektar. Dengan telah suksesnya pengujian selama tiga musim tanam, Mohammad Soim dan anggotanya mulai percaya diri dengan produk hasil karya mereka yang bakal laku di pasaran. Bahkan keinginan selanjutnya adalah melakukan pengujian kandungan di lembaga yang selama ini ditunjuk pemerintah. Sehingga nantinya dapat mencantumkan komposisi kandungan yang ada dalam kompos produksi mereka dalam kemasan.*** (DW)

Dengan modal bantu an ternak sapi sebanyak 35 ekor, kandang, pencacah rumput, serta kendaraan roda tiga, ia bersama anggotanya terus berinovasi untuk dapat menghasilkan pupuk organik yang berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, khususnya tanaman padi. Ia berharap dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang tidak mengandalkan bahan-bahan kimia yang selama ini telah marak dipergunakan para petani. Tahun lalu, H. Mohammad Soim bersama anggotanya menghubungi pabrik rokok yang ada di wilayahnya

Bulletin PSP


29

Website Ditjen PSP

Dinamika dan Wajah Baru

D

alam rangka penerapan e-Government sebagai bentuk upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat, website merupakan salah satu media yang diprioritaskan oleh Ditjen PSP. Pengembangan website dilakukan untuk menciptakan media publikasi dan interaksi pembangunan parasarana dan sarana pertanian yang uptodate, independent dan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada publik dan stakeholder yang dapat diakses melalui http://psp.deptan.go.id. Rancangan desain dibuat dengan menggunakan tema dari keseluruhan desain warna hijau dominan dengan bannerbanner memakai warna soft, sehingga tampilan menjadi "eye catching". Filosofis header diadopsi dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sehingga tampilan website terlihat seperti exhibition stand. Sedangkan rancangan Sistem website dibuat sebagai website dinamis, dimana isi tampilan pada website dapat diperbarui secara langsung, kapanpun, dimana/darimanapun dengan mudah melalui halaman administrator. Halaman Administrator dibuat dengan mengacu pada Content Management System (CMS) untuk mempermudah pengelolaan isi website oleh multi level user yaitu dapat diakses oleh pengunjung (user), administrator (pengirim informasi), dan superuser (pengelola web utama) dengan pemberian level hak akses (privilege) yang berbeda untuk tiap jenis user. Berbagai informasi terkait profil Ditjen PSP, Unit kerja lingkup Ditjen PSP, pedoman dan peraturan terkait kegiatan dan tupoksi Ditjen PSP, data dan informasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian terbaru dan menu kontak tersedia dalam website ini. Untuk monitoring evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian oleh seluruh instansi pengelola anggaran Ditjen PSP di daerah disediakan menu pelaporan aplikasi MPO. Untuk memudahkan stakeholder dalam mengakses informasi dan melakukan interaksi disediakan forum dengan banner khusus maupun link dengan berbagai instansi lingkup Kementerian Pertanian serta Kementerian/Lembaga terkait. Dengan demikian diharapkan kemudahan dan keterbukaan informasi bidang prasarana dan sarana pertanian lebih optimal. Optimalisasi kinerja pengelolaan website dilakukan melalui pembentukan Tim Pendayagunaan pengelolaan Website Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai koordinator sekaligus admin yang bertanggungjawab dalam pengelolaan website melalui SK Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor

Bulletin PSP


2.4/Kpts/OT.160/B/01/2013. Tugas Tim Pendayagunaan Pengelolaan Website adalah : 1) mengumpulkan bahan/materi publikasi; 2) melakukan pembahasan dan editing bahan/materi publikasi; 3) melakukan processing publikasi; 4) melakukan updating data dan informasi; 5) melakukan pelayanan interaktif; 6) memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat melalui website. Hasil kerja keras tim dalam melakukan re desain dan peremajaan website selama kurang lebih lima bulan mulai dari perancangan desain sampai dengan pembuatan website baru sebagai pengganti website Ditjen PSP yang lama mendapatkan penghargaan sebagai lima besar website terbaik tingkat Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2013 dalam Lomba Situs Web Unit Eselon I yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementan. Hasil tersebut tentu belum mencapai target yang diharapkan, oleh karena itu perlu kerja keras untuk meningkatkan kinerja website Ditjen PSP sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan prasarana dan sarana pertanian khususnya dan pembangunan pertanian umumnya.** (CW)

30

Ditjen PSP Motor Penggerak Prasarana dan Sarana Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasarminggu Jakarta Selatan 12550 Telpon (021) 7816080; Fax. (021) 7816081

Menggapai Asa Bersama Tentara

Recommend Documents