SALINAN
P
U
T
U
S
A
N
NOMOR 07/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut: Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Perum Raffles Hills Blok F2 No. 3, Kelurahan Harja mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2011 diwakili oleh kuasa hukumnya: Agus Cholik, S.H., Sholikhah, S.H., dan Nina Kasih Puspita, S.H., M.Kn., para advokat pada Kantor Advokat-Pengacara “AGUS CHOLIK & ASSOCIATES” semula Tergugat, sekarang Pembanding; . melawan: Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Raffles Hills Blok F2 No. 3, Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, semula Penggugat
sekarang
Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan
dan
menerima
keadaan-keadaan
mengenai
duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor:
1552/Pdt.G/2010/PA.Dpk.
bertepatan dengan tanggal
tanggal 6 Oktober
2011 Masehi
7 Dzulqa’dah 1432 Hijriyah yang amarnya
sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; Hal 1 dari 8 hal PTS No.07/Pdt.G/2012/PT Bdg
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,00 (limaratus enam ribu rupiah). Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1552/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 10 Oktober 2011, Pembanding pada tanggal 10 Oktober
2011 mengajukan permohonan banding terhadap
Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1552/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 6 Oktober 2011. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2011. Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Oktober 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2011. Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2011 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Nopember 2011. Menimbang,
bahwa
sebagaimana
Surat
Keterangan
Tidak
Melakukan Inzage Nomor: 1552/Pdt.G/PA.Dpk. tanggal 9 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Pembanding tidak memeriksa berkas banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa
berkas
perkara
banding,
sedangkan
Terbanding
telah
memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 6 Desember 2011. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1552/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 6 Oktober 2011, berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori Hal 2 dari 8 hal PTS No.07/Pdt.G/2012/PT Bdg
banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini akan memberikan
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di
bawah ini. Menimbang, bahwa apa yang diuraikan Pembanding dalam memori bandingnya
dapat
disimpulkan
yang
pada
pokoknya
keberatan
Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok yang telah mengabulkan gugatan Terbanding adalah karena gugatan cerai dari Terbanding berdasarkan alasan antara Terbanding dengan Pembanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti karena saksi-saksi yang diajukan di persidangan semuanya tidak mengetahui sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Disamping itu Pembanding masih menyintai Terbanding dan akan membinanya demi keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu Pembanding mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dan kemudian mengadili sendiri, menolak gugatan Terbanding. Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menegaskan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga secara kronologis sehingga tetap konsisten dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding. Karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar putusan Pengadilan Agama Depok dikuatkan. Menimbang, bahwa menurut Majelis, pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Akan tetapi
Majelis
perlu
menambahkan
pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana terurai di bawah ini. Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga dapat dikatakan ada atau terjadi jika terdapat indikasiindikasi yang menunjukkan ke arah itu, antara lain: tidak saling bertegur sapa, berpisah meja dan ranjang, terganggunya hubungan komunikasi, sikap acuh tak acuh, tidak lagi adanya kepercayaan satu pihak kepada pihak yang lain, kecemburuan yang berkepanjangan dan lain sebagainya yang hal itu tidak akan terjadi pada rumah tangga yang hidup rukun, tenteram dan damai serta harmonis. Perselisihan dan pertengkaran itu dapat dikatakan terus-menerus jika hal itu seringkali terjadi, atau bisa juga
Hal 3 dari 8 hal PTS No.07/Pdt.G/2012/PT Bdg
terjadi sekali dua kali saja tetapi berakibat yang berkepanjangan tanpa akhir. Menimbang, bahwa di dalam persidangan (vide: Berita Acara Persidanga tanggal 17-2-2011, 7-4-2011, 21-4-2011, 16-6-2011, 23-62011, 7-7-2011, dan 28-7-2011), dari keterangan Tergugat dan ketengan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bernama: Ike Martini binti Kosim Adiwilaga (ibu Penggugat), Ir. Andriani binti Sunandar Kartohamijoyo (adik kandung Penggugat), Sumiati binti Hamin (pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat) dan saksi dari Tergugat yang bernama: Muhammad Tamin bin Muhammad Mahfud (paman Tergugat), Muslimin bin Abdul Wahid (paman Tergugat), dan Roni Susetio bin Wasrap Hadi (kakak kandung Tergugat) telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut: - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, sejak Desember 2008 sudah tidak rukun lagi dan sejak Desember 2009 terjadi perpisahan tempat tidur, Penggugat tidur di kamar lantai bawah dan Tergugat tidur di kamar lantai atas; - Bahwa selama berpisah Penggugat dan
Tergugat sudah tidak
melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri yang baik karena Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat; - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa, komunikasi sebatas keperluan, itupun melalui blackberry/SMS; - Bahwa Tergugat beranggapan hambatan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena ada pihak ketiga yang bernama Eko (kawan guru) yang sering pulang bersama dan SMSan; - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah makan bersama, Penggugat kalau makan di dalam kamar; - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah nonton tv bersama, nonton tv terpisah sendiri-sendiri; - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi duduk bersama ngobrol-ngobrol, Tergugat mendekat saja Penggugat sudah menghindar; - Bahwa Penggugat beranggapan Tergugat tidak jujur karena tidak menjelaskan kepada Penggugat mengenai perkembangan investasi dalam bidang properti pada bulan Juli 2008 dan realisasi hasil penjualan tanah pada tanggal 5 Desember 2009; - Bahwa pada tanggal 13-3-2011 Penggugat merasa harga dirinya terlukai oleh Tergugat karena waktu menandatangani Akta Jual Beli tanah di Notaris Penggugat mengusulkan agar hasil penjualan itu dibagi dua Hal 4 dari 8 hal PTS No.07/Pdt.G/2012/PT Bdg
antara Penggugat dan Tergugat, tetapi respon Tergugat lain, bahwa Penggugat minta cerai hanya ingin mendapatkan bagian harta bersama; - Bahwa Tergugat pernah mengajak pergi hajji tahun 2008 Penggugat tidak mau, pada tanggal 11 April 2011 Tergugat mengajak Penggugat umroh agar keluarga kembali harmonis juga tidak mau; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Demikian pula dengan telah terjadinya perpisahan meja dan ranjang selama lebih dari satu tahun dan selama itu tidak pernah lagi berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, dapat disimpulkan pula bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat terus-menerus dalam keadaan berselisih. Oleh karena itu alasan cerai dari Penggugat karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti. Menimbang, bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut: - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sekurangkurangnya selama satu tahun; - Bahwa saksi Tergugat yang bernama Muhammad Tamin bin Mahfud (paman Tergugat) pernah berusaha
mengakurkan Penggugat dan
Tergugat kembali, hasilnya hanya saling memaafkan; - Bahwa saksi Tergugat yang bernama Rono Susetio bin Wasrap Hadi (kakak kandung Tergugat) sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Penggugan dan Tergugat untuk berusaha merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil; - Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat; - Bahwa Penggugat sejak awal sampai akhir persidangan bersikeras tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga; Menimbang, bahwa menurut akal sehat sesuatu yang bertolak belakang tidak mungkin dapat disatukan. Faktanya Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, upaya ke arah perdamaian semuanya tidak
berhasil.
Hal ini
bertolak
belakang
dengan
Tergugat
yang
menghendaki untuk tetap utuhnya rumah tangga. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat yang faktanya bertolak belakang, tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah Hal 5 dari 8 hal PTS No.07/Pdt.G/2012/PT Bdg
terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawadah dan rahmah dan sudah tidak mungkin dapat diwujudkan karena pendirian kedua belah pihak yang bertolak belakang. Mempertahankan rumah
tangga
yang
sudah
demikian
keadaannya
hanyalah
akan
menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak. Untuk itu tiada pilihan yang paling tepat kecuali mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai seorang muslim yang taat menjalankan hukum agamanya sudah seharusnya memperhatikan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 229:
اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﺎن ﻓﺈﻣﺴﺎك ﺑﻤﻌﺮوف أو ﺗﺴﺮﯾﺢ ﺑﺈﺣﺴﺎن Artinya, “. . . Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik . . .”. Meskipun khitab ayat tersebut ditujukan kepada para suami yang akan menalak isterinya, akan tetapi terkandung maksud bahwa dalam suatu perkawinan
hanya
ada
dua
pilihan,
yaitu
tetap
mempertahankan
perkawinan dengan cara yang ma’ruf jika hal itu masih mungkin, atau cerai jika perkawinan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Oleh karena dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka tiada alternatif lain melainkan mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Depok a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989
yang telah dirubah, pertama
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-
Hal 6 dari 8 hal PTS No.07/Pdt.G/2012/PT Bdg
undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding. Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; . MENGADILI Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima. Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Depok
Nomor:
1552/Pdt.G/2010/PA.Dpk. tanggal 6 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa’dah 1432 Hijriyah. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1433 Hijriyah, dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Undang Efendi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara. KETUA MAJELIS, Ttd. DRS. H. MUHTADIN, S.H., HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
Ttd.
Ttd.
Drs. H.MUH. SHALEH , S.H., M.Hum.
Drs. H. SYAMSUDIN, S.H.,
PANITERA PENGGANTI, Ttd. Hal 7 dari 8 hal PTS No.07/Pdt.G/2012/PT Bdg
UNDANG EFENDI, S.Ag., Perincian biaya perkara: 1. ATK, Pemberkasan dll
Rp. 139.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Meterai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
s Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA,
H. TRI HARYONO, SH.
Hal 8 dari 8 hal PTS No.07/Pdt.G/2012/PT Bdg
