SALINAN P U T U S A N Nomor 1/Pdt.G/2014/PTA AB
الرحِيم َّ من َّ ِِب ْس ِم هللا ِ الر ْح DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara : PEMBANDING, umur 27 tahun Agama Islam, terakhir
Strata
bertempat
satu
tinggal
(S1), di
pekerjaan
pendidikan HOHORER,
KABUPATEN
MALUKU
TENGGARA, yang diwakili oleh kuasanya MIKY H, IHALAUW, SH Advokat yang beralamat di Perumda Ohoijang Jl.Kenanga nomor 17 Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara berdasar surat kuasa khusus tertanggal 21 januari 2014, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai PEMBANDING; Melawan TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI,bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai TERBANDING; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.
TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimna termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Tual Nomor 37/Pdt.G/2013/PA Tl tanggal 25 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1435 H yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; Halaman 1 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMBANDING ) untuk menjatuhakn talak satu roj’I terhadap Termohon (TERBANDING ) di depan sidang Pengadilan Agama Tual; 3. Menetapkan hak asuh ( hadhanah ) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki umur tujuh tahun berada dalam asuhan Pemohon sebagai ayahnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; 4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, laki-laki umur tujuh tahun kepada Pemohon; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kei Kecil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000.00,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan Pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 dan juga berdasar penjelasan dari majelis tingkat pertama dalam persidangan majelis tingkat banding pada tanggal 18 Juni 2014 dimana pada saat putusan dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Termohon dan isi putusan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 27 Maret 2014; Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tual yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 April 2014;
Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tual Nomor 37/Pdt.G/2013/PA Tl tanggal 2 Mei 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;
Membaca pemberitahuan inzage yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Agama Tual bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu empat
Halaman 2 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
belas hari sejak pemeritahuan tersebut, namun ternyata para pihak tidak ada yang datang untuk keperluan itu;
Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tual nomor 37/Pdt.G/2013/PA Tl tanggal 2 April 2014 yang menerangkan bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;
Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: W24-A/607/HK.05/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Ambon dalam register perkara banding nomor 1/Pdt.G/2014/PTA AB tanggal 2 Juni 2014. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, maka permohonan banding harus dinyatakan formil dapat diterima;
Menimbang, bahwa oleh sebab itu majelis hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;
Menimbang, bahwa oleh sebab ada hukum acara yang belum dilakukan pada tingkat pertama yaitu antara Pemohon dan Termohon belum menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 padahal para pihak telah bersama-sama hadir dalam sidang lanjutan ke tiga dan ke empat, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tangga 18 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya’ban 1435 H telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut:
-
Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
-
Sebelum menjatuhkan putusan dalam pokok perkara
memerintahkan
Pengadilan Agama Tual untuk membuka kembali persidangan guna memerintahkan
kepada
Pemohon/Terbanding
dan
Termohon/Pembanding untuk menempuh mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008; Halaman 3 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
-
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tual untuk segera mengirim berita acara hasil mediasi tersebut setelah selesai pemeriksaan;
-
Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;
Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tual telah melaksanakan isi perintah putusan sela tersebut yang hasilnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang telah diterima Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 11 Agustus 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
juru sita
Pengadilan Agama Tual berdasarkan relaas panggilan nomor : 37/Pdt.G/2013/PA Tl tanggal 27 Juni 2014; 2. Termohon/Kuasanya tidak datang menghadap dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Pengadilan
Agama
Tual
berdasarkan
relaas
panggilan
Nomor :37/Pdt.G/2013/PA Tl tanggal 27 Juni 2014; 3. Oleh
karena
baik
Pemohon/Terbanding
maupun
Termohon/Pembanding tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.
Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya hasil pemeriksaan tambahan tersebut maka majelis hakim tingkat banding akan melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini.
DALAM UPAYA DAMAI Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak secara langsung tidak berhasil, sedang upaya mendamaikan melalui proses mediasi untuk memenuhi perintah majlis tingkat banding dalam putusan sela tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak hadir dalam persidangan meskipun
telah dipanggil
secara resmi dan patut, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpen dapat bahwa upaya damai tersebut menurut hukum telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan. DALAM POKOK PERKARA
Halaman 4 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dan surat-surat bukti dan kesaksian para saksi dibawah sumpahnya di depan persidangan baik saksi saksi dari Pemohon yang terdiri dari BUDAYA KAJA bin MASLAN, MARI AELISABET WELIKIN binti FREDINANDUS WELIKIN, TETI HENDRA SONGYANAN binti SOLEMAN SONGYANAN, maupun saksi-saksi dari Termohon MASNI RUMADA binti LAMIR RUMADA, dan AHMAD HAMZA WAJO bin MUHAMAD HASIM OHOIRAT, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa berdasar bukti P1 berupa buku kutipan akta nikah Nomor : 154/17/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan
Agama
Kecamatan
Kei
Kecil
Kabupaten Maluku Tenggara; 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TETI HENDRA SONGYANAN dan saksi AHMAD HAMZAH WAJO, bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Watdek; 3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ,ANAK umur 7 tahun dan SAKILA M.SARIF binti SARIF, umur 10 bulan dan berdasar keterangan saksi LAMIR RUMADA kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon; 4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari saksi Pemohon maupun dari saksi Termohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
Termohon
telah
berselingkuh
dan
puncaknya
terjadi
perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak 1 Desember 2013 yang mana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat tinggal bersama sampai sekarang. Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon: 1. Agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 2. Agar hak asuh anak yang bernama ANAK umur 7 tahun diberikan kepada Pemohon.
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’I terhadap Termohon, majelis hakim tingkat pertama telah memeriksa dan memberi pertimbangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi Halaman 5 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Haliadin, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 Desember 2013 hingga sekarang hal mana menunjukkan sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur’an dalam surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama, namun tidak sependapat dengan dasar hukum yang diterapkan dalam perkara ini yaitu tentang penerapan alasan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena tidak ada bukti saksi-saksi yang secara spesifik dan secara langsung mengetahui adanya peristiwa ini. Dan oleh karenanya penerapan pasal ini harus diperbaiki;
Menimbang, bahwa
dengan mempertimbangkan apa yang telah
dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding berpendapat
bahwa
alasan
Permohonan
Pemohon
sepanjang
permohonannya untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon telah mempunyai cukup alasan, telah memenuhi pasal 39 ayat ( 2 ) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
Jo. pasa 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah pula mempetimbangkan secara ex officio bahwa berdasar ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
kedua
dengan
Undang-undang
Nomor
50
tahun
2009
perlu
diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan penetapan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Halaman 6 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dan majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dan oleh sebab itu harus dikuatkan;
Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, dan sebagai konsekwensi dari permohonannya untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon maka ia mempunyai kewajiban untuk membayar mut’ah kepada Termohon hal mana diatur dalam pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :
ا َو َو ٌع و ا ِل ْلا َو ْل ُم ِل َو اِل ْل ُم َو َّل َو ِل Artinya : dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf; Karena itu majelis hakim tingkat banding perlu menetapkan sebagai hukum mewajibkan kepada Pemohon yang mempunyai penghasilan tetap sebagai anggota polri untuk memberikan mut’ah kepada Termohon dengan alasan “Istibra” sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, majelis berpendapat bahwa, kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual; Tentang hak asuh anak Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Termohon adalah seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut, tidak dapat menjadi sosok teladan bagi anaknya;
Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak
sependapat
dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama karena berdasar keterangan saksi Masri Ramadan dan Ahmad Hamza, serta bukti surat T1, dapat diambil sebagai petunjuk tentang moralitas Pemohon yang tidak lebih baik dari Termohon, lagi pula dalam hal tuntutan hadanah ini majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan berdasarkan kepentinagn terbaik untuk anak sebagai berikut :
1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara pisik, mental kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab Halaman 7 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
kedua orang tua, sesuai pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; 2. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis : Pertama kebutuhan pemeliharaan secara utuh yang meliputi kebutuhan penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya, hal mana pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; Kedua kebutuhan pemeliharaan anak secara pisikkarena belum mampu merawat diri sendiri secara baik seperti kebutuhan mandi, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan,
pelayanan makan
minum, belajar berkomunikasi, menyusui pada ibu, dan hal ini pada umumnya diperoleh dari ibunya; 3. Bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan oleh Pemohon dalam permohonannya, sejak 1 Desember 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termhon, maka anak tersebut tetap diasuh pihak Termohon dan dipelihara oleh pihak Termohon dan selama dalam pemeliharaannya, tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa
anak
mengalami
tersebut
mengalami
keterbelakangan
pisik
penderitaan maupun
lahir
mental,
batin, hal
ini
menunjukan bahwa anak tersebut tetap tumbuh sehat dan menjalani perkembangan yang baik, dan juga belum tentu ada jaminan
yang lebih baik apabila diasuh oleh Pemohon sebagai
ayahnya; 4. Bahwa pemeliharaan anak yang terpenting adalah kasih sayang seorang ibu, terlebih lebih jika anak tersebut belum mumayyiz. Sedangkan masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan umum menjadi tanggung jawab Pemohon selaku ayahnya, dan apabila hak asuh anak ditetapkan ada dalam asuhan ibunya, maka ayahnya dibebani untuk membayar nafkahnya; 5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasar fakta hukum yang menunjukan bahwa
anak tersebut tetap dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan belum mumayyiz demi kepentingan anak sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan di tolak; Menimbang, bahwa berdasar permohonan pemohon dan juga keterangan saksi-saksi bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon Halaman 8 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut belum mumayyiz dan sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Termohon sebagai ibu kandungnya, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas anak pertama telah ditetapkan berada dalam tanggung jawab
pemeliharaan Termohon
demikian juga karena anak yang kedua yang bernama Sakila M. Sarif Binti Sarif yang masih umur 10 bulan, maka secara ex officio majelis tingkat banding menetapkan anak yang kedua tetap dalam tanggung jawab pemeliharaan Termohon sebagai ibunya;
Menimbang, bahwa oleh kerena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak telah ditetapkan berada pada Termohon, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai anggota Polri yang berpenghasilan tetap, sementara dipandang layak dan patut dan dapat memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon diwajibkan untuk memberi biaya pemeliharaan bagi kedua anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas , majelis tingkat banding mewajibkan kepada Pemohon untuk memberi biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa; Kesimpulan majelis hakim tingkat banding Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Tual Nomor 37/Pdt.G/2013/PA Tl tanggal 25 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1435 H tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 sebaimana telah diubah
pertama
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama Halaman 9 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
dibebankan kepada
Pemohon/Terbanding dan
pada tingkat banding
dibebankan kepada Termohon/Pembanding;
Mengingat, segala peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI Menyatakan permohonan Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding formal dapat diterima; Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tual
Nomor
37/Pdt.G/2013/PA Tl tanggal 25 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 H dengan mengadili sendiri sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ( TERBANDING ) didepan sidang Pengadilan Agama Tual; 3. Menghukum kepada Pemohon
( PEMBANDING ) untuk memberi
mut’ah kepada Termohon ( TERBANDING ) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Tual; 4. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak masing-masing bernama ANAK dan Sakila M. Sarif binti Sarif berada pada Termohon (TERBANDING) selaku ibu kandungnya; 5. Menghukum kepada Pemohon ( PEMBANDING ) menanggung biaya penghidupan bagi 2 (dua ) orang anaknya tersebut sekurangkurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan kepada Termohon (TERBANDING ) sampai anak tersebut dewasa; 6. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 7. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp541.000,00(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan
kepada Termohon/Pembanding
Halaman 10 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah
Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H, oleh kami Drs. Mahmudi, MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Ketua majelis, H. Basuni, SH., MH dan Drs. H. Abdullah Tsanie, SH., M. Hum masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dengan dihadiri
oleh hakim-hakim anggota tersebut dan
dengan dibantu oleh Drs.La Suriadi selaku Panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.
Hakim Anggota
Ketua Majelis
TTD
TTD
H. Basuni, SH., MH
Drs. Mahmudi, MH
TTD
Drs. H. Abdullah Tsanie, SH., M. Hum Panitera Pengganti TTD
Drs. La Suriadi Perincian Biaya Perkara 1. Biaya redaksi-----------------------Rp
5.000,00
2. Biaya materai-----------------------Rp
6.000,00
3. Biaya pemberkasan---------------Rp139.000,00 Jumlah------------------------Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Disalin Sesuai Aslinya Ambon, 27 Agustus 2014 Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon ttd Drs. H. Husein Kumkello, MH Halaman 11 dari 11 halaman putusan No 1/Pdt.G/2014/PTA AB
