SALINAN P U T U S A N Nomor : 128/Pdt.G/2011/PTA.Bdg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:
Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSHWIDA, S.H.,
Advokat pada Kantor LAW FIRM
MUSHWIDA & MARUNE HUTABARAT, yang beralamat di Jl. Radio Dalam Raya No. 29 B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
14 April 2009, semula
Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding; melawan: Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada UNGGUL CAHYAKA, S.H., C.N. dan SUMINTO PUJIRAHARDJO, S.H.,
keduanya
Advokat
pada
Kantor
Hukum
“CAHYAKA,
SUMINTO and PARTNERS”, yang beralamat di Pulogebang Indah Blok J 9/23 RT. 03, RW. 11 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2009 semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi
sekarang
Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 0386/Pdt.G/2009/PA.Dpk tanggal 24 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1432 H. dikutip menjadi uraian duduk perkara dalam putusan ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 119/Pdt.G/2011/PTA. Bdg
1. Menolak eksepsi Termohon tersebut; 2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2.
Memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, jadi selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); b. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); DALAM REKONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; 4. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2010 dalam persidangan yang dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon beserta kuasanya, kemudian terhadapnya dinyatakan banding oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi
pada tanggal 27 Agustus 2010, sebagaimana ternyata dari Akta
Permohonan Banding Nomor: 0386/Pdt.G/2009/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 Agustus 2010, permohonan banding mana kemudian
pada
tanggal
27
September
2010
telah
diberitahukan
kepada
Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding; Menimbang, bahwa permohonan banding yang dinyatakan Pembanding tersebut kemudian disusul dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Oktober 2010, dan terhadap memori
Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 119/Pdt.G/2011/PTA. Bdg
banding tersebut oleh Terbanding kemudian diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 9 Februari 2011; Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Maret 2011, sedangkan kepada Terbanding telah diminta bantuan pemberitahuan melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa berkas, namun tidak ternyata pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tersebut; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut caracara sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
maka oleh
karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diputus kembali dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, bukti surat,
bukti
saksi,
salinan
Putusan
Pengadilan
Agama
Depok
Nomor:
0386/Pdt.G/2009/PA.Dpk, memori banding, dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama yang atas dasar pertimbangan tersebut putusan dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut; DALAM KONVENSI: Dalam Eksepsi: Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan Termohon adalah sudah tepat dan benar,
oleh karena itu
pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya; Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004, ternyata Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon tersebut;
Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 119/Pdt.G/2011/PTA. Bdg
Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya; Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti
seorang saksi
yang bernama DASTIN
SYARIFUDDIN
bin
AJIN,
keterangannya telah didengar oleh majelis hakim dalam persidangan tanggal 23 Maret 2010, ternyata keterangan saksi tersebut tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
tidak berdasarkan atas
pengetahuannya sendiri tetapi atas perberitahuan Pemohon kepada saksi, dan pada persidangan tanggal
20 April 2010 kuasa hukum Pemohon menyatakan telah
mencukupkan saksinya; Menimbang,
bahwa kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai
kesaksian (unus testis nullus testis), artinya seorang saksi yang memberi keterangan meneguhkan dalil permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya dalil tersebut karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 169 HIR/Pasal 1911 KUH Perdata, kecuali apabila ada alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktiannya, sebagaimana ketentuan Pasal 177 HIR/Pasal 1940 KUH Perdata. Sementara dalam perkara a quo Pemohon hanya mengajukan seorang saksi yang keterangannya telah didengar oleh Pengadilan Agama dan ternyata tidak ada alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktian saksi tersebut, maka oleh karena itu kesaksian tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, selain itu kesaksian tersebut bersifat testimonium de auditu. Dengan demikian dalil yang dijadikan Pemohon sebagai alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dianggap tidak terbukti. Kaidah ini sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung, antara lain dengan Putusannya Nomor: 891 K/Sip/1983; Menimbang, bahwa dalam hal dalil permohonan Pemohon tidak terbukti adalah sama dengan alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak ada, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon harus ditolak, maka putusan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan permohonan Pemohon harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; DALAM REKONVENSI: Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 119/Pdt.G/2011/PTA. Bdg
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi ditolak, maka gugatan rekonvensi yang merupakan tuntutan akibat hukum dari gugatan konvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi menjadi gugatan yang tidak pada waktunya atau menjadi gugatan yang prematur, karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon /Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara
dalam
tingkat
banding
dibebankan
kepada
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding; Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; MENGADILI Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding: VINDA LIBRIA PURNAMA binti Drs. H. AGUNG PURNOMO tersebut; Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Depok
Nomor:
0386/Pdt.G/2009/PA.Dpk tanggal 24 Agustus 2010 H, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H; MENGADILI SENDIRI DALAM KONVENSI: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Perkara: - Menolak permohonan Pemohon; DALAM REKONVENSI: - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 119/Pdt.G/2011/PTA. Bdg
- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah); Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding
untuk
membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1432 Hijriah, oleh Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA. Tinggi
yang ditunjuk
sebagai
Ketua
oleh
Majelis,
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Agama
Bandung
Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH.MH,. dan
Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH. M.Hum. masing-masing
sebagai
Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis
Hakim
Hakim
untuk umum
tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta
dibantu oleh UNDANG EFENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Ketua Majelis, Ttd,. Drs. RIDHWAN HAJJAJ, MA. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Ttd.
Ttd.
Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA, SH.
Drs. H. MUH. SHALEH, SH. M.Hum.
Panitera Pengganti, Ttd. Tt UNDANG EFENDI,S.Ag
Perincian biaya proses: 1. Materai
Rp
6.000.-
2. Redaksi
Rp
5.000.-
3. Biaya pemberkasan dll.
Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-NG Untuk salinan yang sama bunyinya oleh PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PANITERA,
H. TRI HARYONO, SH. Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 119/Pdt.G/2011/PTA. Bdg
