PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SKRIPSI
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
LAURENCIUS HB NABABAN NIM : 090200474 DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
1 Universitas Sumatera Utara
2
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Oleh
LAURENCIUS HB NABABAN NIM : 090200474
Disetujui Oleh Departemen Hukum Administrasi Negara
SURIA NINGSIH, SH., M.Hum NIP. 196002141987032002
Pembimbing I
Pembimbing II
Suria Ningsih, SH., M.Hum NIP. 196002141987032002
Afrita, SH, M. Hum NIP. 197104301997022001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
3
ABSTRAK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 31 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Laurencius HB Nababan * Suria Ningsih ** Afrita *** Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di Kota Medan maka semakin bertambah pula dana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama antara pemerintah daerah dengan perangkat daerah untuk bisa menambah sumber pendapatan daerah. Kerjasama ini pun dilakukan agar daerah dapat tumbuh serasi dan mampu memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah dan daerah secara bersama-sama. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana izin dalam perspektif Hukum Administrasi Negara?Bagaimana Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga?Bagaimana Gambaran Umum Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Medan? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Perda Kota Medan No. 31 Tahun 2002 tentang Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Terbatasnya sumber dana, kurang lancarnya komunikasi yang terjalin antara aparat dengan masyarakat dan sikap aparat yang kurang memenuhi komitmennya dalam memberikan pelayanan yang mudah, murah dan memuaskan.Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan daerah ini adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas personil pihak pelaksana, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tempat rekreasi dan olah raga, kurangnya promosi dan pemasaran obyek-obyek wisata, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah, kurangnya kerjasama pihak pelaksana dengan instansi-instansi terkait, kurangnya tindakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang retribusi daerah. Upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah penggalian potensi retribusi daerah melalui pembangunan fisik tempat rekreasi dan olah raga, peningkatan profesionalisme petugas pihak pelaksana, melakukan usaha promosi dan pemasaran obyek-obyek wisata, mengadakan pengawasan intensif dalam pemungutan retribusi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, kerapian dari obyek-obyek wisata, pihak pelaksana melakukan kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi. Kata Kunci : Tempat, Rekreasi, Olahraga. *Mahasiswa ** Dosen Pembimbing I, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara **Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum USU
Universitas Sumatera Utara
4
KATA PENGANTAR
Tiada ada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara.
Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. DR. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin, SH, MH, DFM selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak M. Husni, SH, MH selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Ibu Suria Ningsih, SH, M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran dan petunjuk dalam pengerjaan skripsi ini. 6. Ibu Afrita SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan pengarahan dalam proses pengerjaaan skripsi ini. 7. Seluruh staf dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu khususnya dalam bidang hukum. 8. Kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material sehingga terselesaikanya skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
5
9. Teman-Teman stambuk 2009 yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekeliruan. Oleh karena itu penulis meminta maaf kepada pembaca skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dari penulis. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kita semua dan semoga doa yang telah diberikan mendapatkan berkah dari Tuhan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan hukum di negara Republik Indonesia.
Medan, Desember 2013 Hormat Saya
Laurencius HB Nababan NIM : 090200474
Universitas Sumatera Utara
6
DAFTAR ISI ABSTRAK
............................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................... ii DAFTAR ISI
............................................................................................... v
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................. 1 B. Perumusan Masalah ......................................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................... 5 D. Keaslian Penulisan ........................................................... 6 E. Tinjauan Kepustakaan ....................................................... 6 F. Metode Penelitian ............................................................ 12 G. Sistematika Penulisan ....................................................... 14
BAB II
IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ................................................................................. 16 A. Pengertian Izin .................................................................... 16 B. Proses Mendapatkan Izin..................................................... 21 C. Fungsi Pemberian Izin......................................................... 22
BAB III
GAMBARAN UMUM TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KOTA MEDAN ............................................ 26 A. Profil Kota Medan .............................................................. 26 B. Pengertian Tempat Rekreasi dan Olahraga .......................... 28 C. Peraturan Daerah Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga .. 29 D. Penegakan Hukum Terhadap Tempat Rekreasi dan Olahraga ............................................................................. 37
BAB IV
KENDALA-KENDALA YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA ............................. 45 A. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 31 Tahun 2002 Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga ....................................................................... 45
Universitas Sumatera Utara
7
B. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ........................................................................... 52 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ................................................. 56 A. Kesimpulan ........................................................................ 56 B. Saran................................................................................... 56
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
