RINGKASAN EKSEKUTIF A PE TAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam rangka mewujudkan Good Govermance, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

karena PENGANTAR itu dalam rangka peningkatan KATA

Oleh

kualitas

penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah dirumuskan perencanaan kinerja mulai perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, yang terlebih dahulu dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada setiap akhir tahun, perjanjian kinerja diukur dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2016 merupakan aktualisasi dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sarana

perwujudan

akuntabilitas

Pemerintah

Kota

Bengkulu

dalam

mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi maupun kewenangan dalam mengelola sumber daya dan dana untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya petunjuk penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara

umum

Pemerintah

Kota

Bengkulu

relatif

telah

berhasil

melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Bengkulu ini dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja. Beberapa kegiatan utama telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan RPJMD Kota Bengkulu tahun 2013-2018,

untuk dapat

mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Bengkulu disusun tujuan dan sasaran. Tujuan dimaksud adalah : 1). Mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

i

2). Peningkatan kemampuan keuangan daerah; 3). Terciptanya sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat; 4). Meningkatnya kapasitas infrastruktur

dasar

dalam menunjang

perekonomian daerah dan memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat; 5). Mewujudkan pendidikan formal dan informal yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien; 6). Mewujudkan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui pendekatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif; 7). Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; 8). Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, anak dan lansia; serta 9). Membangkitkan ekonomi kreatif. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut : 1. Akuntabilitas

Pengelolaan

Kelembagaan

dan

Keuangan

Daerah

melalui

Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan serta Pengembangan SDM Aparatur; 3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 4. Meningkatnya Sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif serta Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah; 5. Meningkatnya Penegakan Hukum dan Keamanan dari tahun ke tahun; 6. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Darat, Laut, Udara sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM); 7. Meningkatnya Akses, Pemerataan serta Kualitas Pendidikan; 8. Meningkatnya Akses, Pemerataan; 9. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya; 10. Meningkatnya Kewirausahaan dan Partisipasi aktif Pemuda dan Olah Raga dalam Pembangunan. 11. Meningkatnya

Pengendalian

Lingkungan

Hidup

yang

berkelanjutan

dan

Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana 12. Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan 13. Meningkatnya Pemerataan dan Kesejahteraan Masyarakat 14. Meningkatnya Eksplorasi dan Produksi hasil-hasil Sumber Daya Alam 15. Meningkatnya Nilai Investasi dan Perdagangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

ii

Namun demikian untuk mencapai kinerja tersebut dihadapkan pada kendala dan keterbatasan antara lain adalah kurang konsistennya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu mulai dari proses perencanaan kinerja, yang belum sepenuhnya terbangun keselarasan antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Kondisi ini mengakibatkan keluarnya jalur pencapaian sasaran yang tidak sinkron dengan program maupun kegiatannya. Terlepas dari kendala dan keterbatasan yang ada, Pemerintah Kota Bengkulu senantiasa berupaya memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja yang ada. Perbaikan dan pembenahan senantiasa terus dilakukan dalam rangka proses pencapaian

sasaran

yang

telah

ditetapkan

sebelumnya,

dengan

melakukan

peningkatan kinerja dalam pencapaian sasaran strategis. Di sisi lain, perbaikan juga terus dilakukan terhadap kelemahan dalam sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016 ini merupakan Perjanjian

upaya Kinerja

maksimal yang

telah

untuk

mempertanggungjawabkan

ditetapkan,

dengan

harapan

pelaksanaan

semoga

dapat

dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Bengkulu,

Maret 2017

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN


iii

KATA PENGANTAR Assallamu’alaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas ridho dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah

KATA PENGANTAR diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah

Kota Bengkulu Tahun 2016 dapat ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah

Kota Bengkulu

tahun 2016 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Bengkulu selama tahun anggaran 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Bengkulu ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, yang mengamatkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah

Kota

Bengkulu tahun 2016 yang merupakan implementasi dari Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih

terdapat kekurangan-kekurangan dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan. Untuk itu koreksi dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhir

kata,

besar

harapan

kami

LKjIP

ini

dapat

dipergunakan

dan

dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kota Bengkulu kedepan Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat Ridho serta petunjuk dari Allah SWT. Amiin. Wassallamu’alaikum Wr. Wb. WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

LKjIP Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016

iv

DAFTAR ISI Hal RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN .................................................................... 1 A.

Latar Belakang ............................................................. 1

B.

Gambaran Umum Kota Bengkulu ..................................... 4

C.

Organisasi Perangkat Daerah .......................................... 8

C.

Aspek Strategis Organisasi.............................................. 12

D.

Permasalahan Pembangunan di Kota Bengkulu.................. 15

E.

Sistematika Penyajian ................................................... 17

PERENCANAAN KINERJA .......................................................

18

A.

Perencanaan Strategis ...................................................

18

B.

Perencanaan Kinerja .....................................................

39

C.

Perjanjian Kinerja .........................................................

40

AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................... 56 A.

Capaian Kinerja Organisasi ............................................. 56

B.

Analisis Capaian Kinerja .................................................

60

B.

Realisasi Anggaran ........................................................

140

PENUTUP ............................................................................

152

4.1. Kesimpulan .................................................................

152

4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja ............................. 154 LAMPIRAN : Perjanjian Kinerja Pernyataan Telah direviu Inspektorat Kota Bengkulu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

v


v

DAFTAR TABEL Tabel

Judul

Halaman

1.1

Jumlah Luas Wilayah Kota Bengkulu

5

1.2

Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di

5

Kota Bengkulu, 2015 1.3

Jumlah Anggota DPRD Kota Bengkulu

6

1.4

Jumlah PNS Kota Bengkulu menurut Golongan Tahun 2016

7

1.5

Banyaknya Penduduk Menurut Kec. Dan Jenis Kelamin

8

1.6

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu

9

1.7

Susunan Organisasi Perangkat Daerah PP 18

11

2.1

Strategi dan Arah Kebijakan

33

2.2

Perjanjian Kinerja

40

3.1

Capaian Kinerja Pemerintah Kota BengkuluTahun 2016

56

3.2

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1

61

3.3


71

3.3.1

Jmlh Penduduk menurut Akta kelahiran Per Nov 2016

75

3.3.2

Jmlh Penduduk menurut wajib KTP Per Nov 2016

76

3.4


79

3.4.1

Target dan capaian pendapatan asli daerah tahun 2016

80

3.5


82

3.6


85

3.6.1

Jmlh Tindak Pidana menurut polsek kota bengkulu

86

3.7


88

3.7.1

Jmlh kasus lalulintas per 100 kendaraan bermotor

94

3.8


95

3.8.1

Perkembangan capaian kinerja meningkatan IPM

97

3.8.2

Indeks pembangunan manusia (IPM)

97

3.8.3

Perkembangan angka putus sekolah dikota bengkulu

101

3.9


103

3.10


109

3.11


111

3.12


114


vi

3.13


119

3.14


124

3.14.1

Indeks Harga Konsumen, Inflasi dan laju inflasi

127

3.15


131

3.15.1

Produktifitas jagung, kedelai kacang tanah

133

3.15.2

Populasi ternak menurut jenis ternak

134

3.15.3

Jumlah nelayan dan petani ikan

135

3.16


136

3.17

Realisasi Anggaran Tahun 2016

141


vi

`````

BAB I PENDAHULUAN

l.,

A. Latar Belakang Salah satu tujuan good governance adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar oleh pemerintah.Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektiff serta sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalahsalah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salahsatu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1(satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusunlangkah-langkah pada tahun berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2016 ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

PemerintahdanPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur danReformasiBirokrasiRepublik

Indonesia

TentangPetunjukTeknisPerjanjianKinerja,

Nomor

Negara 53

PelaporanKinerja,

ReviuAtasLaporanKinerjaInstansiPemerintah.Laporan

Instansi

Tahun dan

kinerja

2014

Tata

Cara

tersebut

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan dokumen perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kota

Bengkulu Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Bengkulu, yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, strategi dan program SKPD dan lintas SKPD LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

1

dengan

rencana-rencana

kerja

dalam

kerangka

regulasi

dan

kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif. Bertitik tolak dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu,penyusunan LKjIP Tahun 2016 berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja

yang

ditetapkan

dalam

rangka

pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan

pembangunan

yang

menggambarkan

baik

tentang

keberhasilan atau kegagalan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

sebagaimana

tertuang

dalam

dokumen

Kota

Bengkulu

Tahun

perencanaan

daerah

(RPJMD). LKjIP

Pemerintah

2016disusun

dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasinya.Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa

LaporanKinerjaInstansi

Kabupaten/Kota Pembangunan

Pemerintah

(LKjIP)

disampikankepadaGubernur, Nasional/KepalaBadanPerencanaan

MenteriPendayagunaanAparatur

Tahunan

dari

setiap

MenteriPerencanaan Pembangunan

Negara

Nasional,

danReformasiBirokrasi,

danMenteriDalamNegeri. B. Dasar Hukum 1. Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

RI

Nomor

XI/MPR/1998

Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi

Bengkulu; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

2

8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53

Tahun

2014

TentangPetunjukTeknisPerjanjianKinerja,

PelaporanKinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor: 08 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013– 2018; 16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Angaran 2015. 17. Peraturan

Daerah

Kota

Bengkulu

Nomor

10

Tahun

2016

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu; 18. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu; 19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu; 20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu; LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

3

21. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu; 22. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu. C. Gambaran Umum Kota Bengkulu 1. Kondisi Geografis Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Kota Kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja meliputi 4 wilayah kedatukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

1967

jo

Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Provinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai ibukotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 Luas Kota Bengkulu adalah 144.52 Km2sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tahun 2008 oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Luas Kota Bengkulu adalah seluas 151.70 Km2 Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan letak geografis berada ditepi pantai Barat Sumatera dengan posisi 10200 12”- 10200 22” Bujur Timur dan 30045’’-3059’’ Lintang Selatan. Kota Bengkulu terletak pada ketinggian antara 0-100 m/dpl, dengan persebaran sporadis pada setiap wilayah kota, sehingga menyebabkan morfologi kota yang bergelombang. Lokasi dengan titik tertinggi (hingga 100m/dpl) berada dibagian Tenggara (Kecamatan Selebar) sementara titik terendah (antara 0-10 m/dpl) dibagian Selatan, Utara dan Timut, sedangkan Pusat Kota Bengkulu sendiri berada pada ketinggian antara 10-25m/dpl. 2. Luas Wilayah Perkecamatan Luas wilayah Kota Bengkulu seluas 151.70Km2dengan rincian Kecamatan Selebar memiliki luas wilayah terluas yaitu 40.890 Km2 atau 27,84 % dan Kampung Melayu seluas 40,091 atau 27,30% dan diikuti LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

4

dengan Kecamatan Muara Bangkahulu seluas 24,357 atau 16,58% dari luas wilayah

Kota

Bengkulu.

Luas

wilayah

menurut

Kecamatan

di Kota

Bengkuludapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut : Tabel 1.1 Jumlah Luas Wilayah Kota Bengkulu No

Kacamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Selebar Kampung Melayu Gading Cempaka Ratu Agung Ratu Samban Singgaran Pati Teluk Segara Sungai Serut Muara Bangkahulu Jumlah

Luas Wilaya (Km2) 40, 890 4,091 9,687 7,840 2,847 10,867 2,558 7,740 24,357 151.70

Persentase 27,84% 27,30% 6,60% 5,34% 1,94% 7,40% 1,74% 5,27% 16,58% 1

Sumber : BPS Kota Bengkulu 2016

3. Kelurahan dan RT/RW Jumlah Kelurahan di Kota Bengkulu sebanyak 67 Kelurahan dengan 287 Rukun Warga/Keluarga dan 1156 Rukun Tetangga yang dapat dijadikan rujukan dalam memperhitungkan besaran beban kerja kecamatan masing-masing. Tabel 1.2 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga/Keluarga dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2015 No

Kecamatan

Kelurahan

RW/RK

RT

1

Selebar

6

45

220

2

Kampung Melayu

6

25

111

3

Gading Cempaka

5

30

125

4

Ratu Agung

8

41

173

5

Ratu Samban

9

28

92

6

Singaran Pati

6

35

121

7

Teluk Segara

13

31

96

8

Sungaoi Serut

7

22

80

9

Muara Bangkahulu

7

30

138

67

287

1156

Jumlah Sumber : BPS Kota Bengkulu 2016

LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

5

4. Pemerintahan Pemerintahan Kota Bengkulu terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah Dinas Daerah sampai dengan Unit Pelaksana Tugas Daerah. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara langsung dari rakyat melalui Pemilihan Umum setiap 5 Tahun sekali melalui Pemilihan Langsung. Pemilihan umum tahun 2014 telah berhasil memilih 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari 12 Partai Politik, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.3 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu 2016 No

Partai Politik

Laki-Laki

Pertempuan Jumlah

Persentase

1

Nasdem

2

3

5

14,29

2

Gerindra

4

1

5

14,29

3

PKS

3

1

4

11,43

4

Golkar

1

2

3

8,57

5

Demokrat

2

1

3

8,57

6

PAN

3

1

4

11,43

7

PKB

2

0

2

5,71

8

PPP

3

0

3

8,57

9

Hanura

3

0

3

8,57

10

PKPI

1

0

1

2,86

11

PBB

1

0

1

2,86

12

PDIP

1

0

1

2,86

Jumlah

26

9

35

1

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2016

5. Pegawai Negeri Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Bengkulu hampir 90% golongan IV dan golongan III, sedangkan golongan II dan golongan I yang berperan sebagai pesuruh tidak lebih dari 1%.


6

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Bengkulu Menurut Golongan Tahun 2016 No

Golongan

2014

2015

2016

1

IV

2.280

2.249

2.225

2

III

3.521

3.581

3.700

3

II

832

824

769

4

I

33

29

29

6.666

6.683

6.723

Jumlah

Sumber : BKD Kota Bengkulu 2016

6. Penduduk Keberadaan pembangunan

jika

penduduk dapat

dalam

suatu

diberdayakan

daerah

dengan

merupakan

baik

dan

aset

optimal.

Berdasarkan data Bengkulu Dalam Angka tahun 2016, penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2014sebanyak 342,876 jiwa naik sebesar 2,50% dibandingkan tahun 2013 dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2014 dengan luas wilayah 151.70bkm2 adalah 2.260 jiwa per km2. Penduduk paling banyak di Kota Bengkulu pada rentang usia 20-24 tahun yakni 41.398 jiwa. Kemudian disusul oleh kelompok umur 1519tahun sebesar 37.459 jiwa. Bila dibandingkan tahun 2013, komposisi penduduk usia 20-24 tahun meningkat sebesar 2,43 persen. Keadaan serupa juga terjadi untuk usia produktif 15-64 tahun yang mengalami peningkatan sebesar 2,50 persen. Rasio jenis kelamin sebagai suatu perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan merupakan salah satu indikator keseimbangan memperlihatkan

gender

dalam

banyaknya

kuantitasnya.

penduduk

laki-laki

Rasio per

jenis 100

kelamin penduduk

perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Bengkulu adalah 100,82 yang berarti bahwa penduduk laki laki hampir sama banyak dengan penduduk perempuan. Rasio jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut.


7

Tabel 1.5 Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Bengkulu Tahun 2016

Selebar

30,4

29,6

59,9

Rasio Jenis Kelamin 102,70

Kampung Melayu

18,1

17,4

35,6

104,02

Gading Cempaka

21,0

21,3

42,3

98,59

Ratu Agung

25,3

25,2

50,5

100,40

Ratu Samban

12,4

12,8

25,2

96.88

Singaran Pati

20,7

20,5

41,2

100,98

Teluk Segara

11,6

12,2

23,8

95,08

Sungai Serut

11,6

11,7

23,3

99,15

Muara Bangkahulu

21,0

20,0

41,0

105,00

172,1

170,8

342,9

100,82

Kecamatan

Jumlah

Penduduk (ribu orang) Laki-laki Perempuan Jumlah

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2016

D. Organisasi Perangkat Daerah Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Sekretarit Daerah, Sekretarit DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Visi Kota Bengkulu memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh masyarakat Kota Bengkulu 5 Tahun yang akan datang serta memberikan arah serta fokus strategi pembangunan. Visi Kota Bengkulu 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut Terwujudnya Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat, APBD untuk rakyat. Misi Pemerintah Kota Bengkulu 2013-2018 diarahkan untuk mewujudkan Kota Bengkulu yang lebih sejahtera dan bermartabat, APBD untuk Rakyat serta pembangunan yang dilakukan diharapakan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.Usahausaha perwujudan Visi Kota Bengkulu tersebut dijabarkan dalam Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance dan clean goverment). 2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan. 3. Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia. LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

8

4. Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalamdinas daerah. Tabel 1.6 Susunan Organisasi Perangkat DaerahKota Bengkulu berdasarkan PP 41 Tahun 2007 No

NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1

Sekretariat Daerah - Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Bagian Administrasi Pemerintahan - Bagian Hukum - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat - Bagian Kerjasama Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Bagian Administrasi Pembangunan - Bagian Perekonomian - Bagian Administrasi Sumber Daya Alam - Bagian Humas Asisten Administrasi Umum - Bagian Umum dan Protokol - Bagian Keuangan - Bagian Organisasi dan Kepegawaian - Bagian Perlengkapan

2

Sekretariat DPRD

3

Dinas Daerah - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga - Dinas Sosial - Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan


9

-

Dinas Dinas Dinas Dinas Dians Dinas Dinas

Kelautan dan Perikanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pertamanan dan Kebersihan Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset

4

A. Lembaga Teknis Daerah - Inspektorat - SatuanPolisiPamongPraja - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana - Badan Lingkungan Hidup - Badan Kepegawaian Daerah - Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal B. Kantor - Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi - Kantor Penghubung - Kantor Pemadam Kebakaran - RSUD Kota Bengkulu

5

Lembaga Lain - Badan Amil Zakat - Badan Narkotika Kota - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Undang-Undang

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

membawa perubahan yang signifikan terhadap Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien. Untuk itulah dengan dasar Pasal 232 UU Nomor 23 Tahun 2014 dilahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Kehadiran PP Nomor 18 Tahun 2016 diharapkan penguatan kebijakan desentralisasi

dalam

rangka

perbaikan

manajemen

pemerintahan

dan

membawa perubahan pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Struktur Organisasi perangkat daerah di Kota Bengkulu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

10

Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu,Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut : Tabel 1.7 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 NO

TIPE

NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1

Sekretariat Daerah

B

2

Sekretariat DPRD

B

3

Inspektorat Daerah

A

4

A.

B.

Dinas Daerah Tipe A 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pangan danPertanian 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Daerah Tipe B 1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Dinas Sosial 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Dinas Kesehatan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


A A A A A

B B B B B B B B B B

11

11. Dinas Pemadaman Kebakaran Penyelamatan 12. Satuan Polisi Pamong Praja C.

5

6

dan B B

Dinas Daerah Tipe C 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Tenaga Kerja 4. Dinas Statistik 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

C C C C C

A.

Badan Daerah Tipe A Badan Perencanaan, Pengembangan

B.

Badan Daerah Tipe B 1. BadanPengelolaan Pendapatan Daerah B 2. BadanPengelolan Keuangan dan Aset B Daerah 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan B Pelatihan

Penelitian

Kecamatan terdiri dari : 1. Kecamatan Teluk Segara 2. Kecamatan Gading Cempaka 3. Kecamatan Selebar dengan 4. Kecamatan Muara Bangkahulu 5. Kecamatan Ratu Samban 6. Kecamatan Ratu Agung 7. Kecamatan Sungai Serut 8. Kecamatan Kampung Melayu 9. Kecamatan Singaran Pati

dan A

A A A A A A A A A

E. Aspek Strategis Organisasi Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bengkulu, disusun tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. Sehubungan dengan aspek strategis organisasi pada tahun 2016, ditentukan dengan penekanan pada 4 prioritas pembangunan dari 10 prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen RPJMD. 1. Infrastruktur dasar perkotaan Penyediaan infrastuktur perkotaan menjadi prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2016 dimana telah dilaksanakan beberapa program/kegiatan antara lain rehabilitasi/peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jalan lingkungan

dalam

kota,

jembatan/gorong-gorong,


penyediaan

dan 12

perbaikan

saluran

perumahan

dan

drainase,

pembangunan/peningkatan

permukiman

bersih.Penyediaan,

serta

perbaikan

pengadaan dan

infrastuktur instalasi

air

pemeliharaan

saranainisangatpentinguntukmendorongpertumbuhanekonomidankemajuan Kota Bengkulu. 2. Reformasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, hukum dan ketertiban umumKegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk mendukung prioritas ini antara lain: 1)

Pemerintah Kota Bengkulu telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi;

2)

Dalamrangkatransparansipenyelenggaranegara,

pejabatEselon

IIdiwajibkanuntukmenyerahkanLaporanHartaKekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK; 3)

Dalamrangkamendorongpeningkatankepatuhanbagipengelolakeuangan negara,

Pemerintah

Kota

Bengkulu

meningkatkanperanaparatpengawasan intern pemerintah (APIP); 4)

Dalamrangkameningkatkankomitmen kuatuntukmenegakkankejujuransemua

yang Pejabat

Struktural

telah

menandatanganiPaktaIntegritas; 5) 6) 7)

Penyusunanlaporankeuangan dilakukan sesuaiStandarAkuntansiPemerintah (SAP); Telah berjalannya Unit LayananPengadaanSecaraElektronik (LPSE) dan Unit LayananPengadaan (ULP); Dilaksanakannya PublikasiRencanaUmumPengadaan (RUP) olehseluruh SKPD;

8)

PengisianjabatanEselon II/JabatanPimpinanTinggiPratamadilaksanakanmelaluiseleksiterbukaol ehPanitiaSeleksi;

9)

DalamkaitandenganpenerapanSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPeme rintah (SAKIP), Pemerintah Kota Bengkulu melaluiInspektorat Kota Bengkulu telahmelakukanEvaluasi SAKIP dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)pada SKPD di lingkunganPemerintah Kota Bengkulu.

3. Pemerataan dan peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan 1)

PenyediaandanpengembanganRumahSakitUmumKota BengkuluPelayanandasarkesehatanbagimasyarakatberupapenyediaana tauperbaikanrumahsakit

umum

yang

sudahada,

menjadibagianharusterusdilakukanolehpemerintahdaerah.Perbaikan LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

13

yang

dilakukansecaraterusmenerus,

disertaidenganpeningkatankualitaspelayanannya

diharapkan

akanmeningkatkankepercayaanmasyarakatkepadapemerintahterutam adalamkaitanpenyediaanlayanandasarkesehatan. 2)

PeningkatanStandarisasiPelayananKesehatan Tujuanpembangunankesehatanadalahuntukmeningkatkankesadaran, kemauandankemampuanuntukhidupsehatbagisetiap terwujudderajatkesehatanmasyarakat

orang

yang

agar optimal.

Dalamperspektifini,pembangunankesehatanmerupakansuatuinvestasiu ntukpeningkatankualitassumberdayamanusia

yang

bertujuanuntukmencapaiderajatkesehatan

yanglebihbaik.

Melaluiberbagaikebijakan, program dankegiatan, pemerintah Kota Bengkulu

berupayameningkatkanmutudanpelayanankesehatan

yang

semakinterjangkauolehseluruhlapisanmasyarakat. 3)

Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakanpelayanankesehatanmelalui program “JemputSakitPulangSehat”;

4)

Pemberianpendidikan

gratis

kepadapenduduk

Kota

Bengkulu

sampaidengantingkat SLTP; 5)

Memberikan reward kepada siswa dan siswi berprestasi baik tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional;

6)

SistemInformasidanPenerimaanSiswaBaru

SMP

dan

SMA

berbasis

online. 4. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan Dalam rangka mewujudkan prioritas peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bengkulu telah melaksanakan beberapa program, antara lain : -

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dengan memberikan bantuan bahan bangunan/material untuk perbaikan rumah tidak layak huni yang memenuhi kriteria sesuai hasil survey;

-

Melaksanakan program pemenuhan kebutuhan pokok (beras) bagi warga kurang mampu di Kota Bengkulu;

-

Penyaluran Raskin bagi warga yang memenuhi kriteria sebagai orang tidak mampu (miskin), yang disalurkan melalui kecamatan dan kelurahan masing-masing;

-

Untuk mendukung program pendidikan, Pemerintah Kota Bengkulu


14

memberikan beasiswa bagi siswa/siswi yang berasal dari keluarga kurang mampu (miskin); -

Untuk pemberdayaan masyarakat, sejak tahun 2014 Pemerintah Kota Bengkulu

meluncurkan

dilaksanakan

proses

Daerah(BLUD)

untuk

program

Samisake,

pembentukan mengubah

pada

Badan

tahun

Layanan

kelembagaan

2016 Umum

sebelumnya

yang

berbentuk UPTD Samisake; -

Pemerintah

Kota

Bengkulu

memfasilitasi

pembangunan

rumah

khusus/Rusunawa yang merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum

dan

Perumahan

Rakyat

RI

yang

diperuntukkan

bagi

masyarakat berpenghasilan rendah, dengan menyediakan tanah/lahan untuk pembangunan rumah khusus dimaksud. F. Permasalahan Pembangunan Kota Bengkulu Guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Pembangunan Kota Bengkulu, diperlukan analisis terhadap isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh pemerintah Kota Bengkulu. Analisis terhadap isuisu

strategis

pembangunan meningkatkan

merupakan

bagian

daerah.Identifikasi akseptabilitas

penting

isu

yang

prioritas

dalam tepat

menyusun

dan

pembangunan

bersifat

rencana strategis

sehingga

dapat

dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Untuk menentukan berbagai isu strategis ini, telah dilakukan analisis terhadap permasalahan pembangunan yang ditinjau dari empat aspek yakni aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan masyarakat dan aspek daya saing.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis

masalah, sinergitas antar masalah, serta dalam rangka terfokusnya intervensi program pembangunan maka dirumuskanlah beberapa isu-isu strategis yang diharapkan mampu menjadi pendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pemberdayaan Ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi ekonomi. Masih tingginya jumlah penduduk miskin, serta masih rendahnya jenis dan nilai investasi yang masuk ke Kota Bengkulu menjadi masukan bagi Pemerintah untuk terus mengarahkan dan menunjang pertumbuhan dan perkembangan industri kerakyatan seperti pabrik-pabrik industri hilir, pengolahan

hasil,

terutama


untuk

perikanan.

Selainitu 15

pembangunanperekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai

dari

sektor

hulu

sampai

hilir.

Perlu

dikembangkan

klaster

industri/roadmap perindustrian di setiap Kecamatan, kelurahan sesuai dengan

potensi

unggulan

masing-masing,

serta

masih

adanya

permasalahan pengelolaan kawasan wisata dan aset wisata antara provinsi dan Kota Bengkulu. 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Rendahnya Sumber Daya manusia (SDM) tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar angkatan kerja serta lemahnya kualitas pelayanan publik dibidang pendidikan, kesehatan, perizinan, kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Tata Kelola Pemerintahan Untuk mengelola pemerintahan yang baik, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

peningkatan

peran

(SPIP)

perlu

inspektorat

terus

dalam

ditingkatkan.

melaksanakan

Kedepannya

monitoring

dan

evaluasi program-program pembangunan daerah hendaknya semakin ditingkatkan.Selain

itu,

implementasi

manajemen

kepemerintahan

dilaksanakan sesuai dengan SPM, dan mekanisme pembangunan mulai dari perencanaan sampai pengawasan, harus sesuai dengan prosedur; serta perlunya

ditingkatkan

transparansi

dan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan daerah agar lebih mudah dalam pertanggungjawabannya. 4. Peningkatan

Daya

Dukung

Infrastruktur

Perkotaan

Dalam

Rangka

Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Saat ini masih terdapat pembangunan sarana dan prasarana publik dan pemerintahan yang belum terselesaikan dan belum berfungsi secara optimal. Selain itu sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal, masih perlu ditingkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. lebih

dipermudah

kesehatan

bagi

dan

semua

Pelayanan yang diberikan harusnya

diperlancar masyarakat

agar bisa

pelayanan diterima

pendidikan secara

adil

dan dan

masyarakat. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar perkotaan yaitu sistem air bersih, sistem drainase dan pembuangan air limbah, sistem energi listrik, sistem komunikasi, sistem persampahan dan sistem jaringan transportasi LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

16

juga masih menjadi masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Bengkulu. Perlunya

peningkatan

kualitas

informasi

bencana

alam

serta

kapasitas adaptasi dan penanggulangan bencana alam. Kedepannya akan ditingkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana seperti sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat dan anak sekolah, pembentukan satgas bencana, penyusunan RT/RW berbasis mitigasi bencana dan gudang penyimpanan makanan (buffer stock); serta melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara tepat. G. Sistematika Penyajian Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu ini terdiri dari : RINGKASAN EKSEKUTIF Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta kendala-kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016. Bab I

:

Menggambarkan latar belakang, tujuan penyusunan LKjIP, dasar hukum, sistematika penyajian serta penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II

:

Menggambarkan perencanaan kinerja yang yang menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, di awali dengan uraian perencanaan strategis dan perencanaan kinerja.

Bab III

:

Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang menyajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran

Bab IV

:

Penutup, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.


17

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja 2. Pernyataan telah direviu Inspektorat Kota Bengkulu


18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis PerencanaanStrategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Rencana Strategis pembangunan Kota Bengkulu

dituangkan

dalam

dokumen

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bengkulu,yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor08 tahun 2013 tanggal 12Desember 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu tahun 2013-2018. RPJMD

Kota

Bengkulu

Tahun

2013-2018

merupakan

dokumen

perencanaan pertama yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, RPJMD Kota Bengkulu tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota/Wakil Walikota terpilih.Dalam penyusunananya RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan beberapa tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.RPJMD

lebih

lanjut

diuraikan

ke

dalam

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat setiap tahunnya, yang dijadikan sebagai

dasar

penyusunan

kegiatan

dan

anggaran

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RPJMD disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kota Bengkulu dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun, tahunan serta sebagai dasar penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintah. RPJMD juga disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif yang digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bengkulu dalam menyusun dan menentukan prioritas program/kegiatan tahunan daerah sesuai dengan Pola Dasar dan Program Pembangunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

18

Daerah sebagaimana sebuah komitmen moral mulai dari tampuk pimpinan tertinggi hingga yang terendah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Disamping itu, RPJMD yang disusun juga ditujukan untuk : a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi perekonomian daerah saat ini dalam konstelasi ekonomi pada tingkat regional maupun nasional yang peka terhadap setiap perubahan paradigma global. b. Mengetahui arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kota dan DPRD dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan

memperhatikan

dan

memperhitungkan

kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan/kendala yang ada di lingkungan internal maupun

eksternal

organisasi

maka

Pemerintah

Kota

Bengkulu

telah

menetapkan visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran dan program yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan secara singkat substansi RPJMD Pemerintah Kota Bengkulu 2013– 2018 tersebut. 1. Visi dan Misi a. Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana organisasi harus

dibawa,

agar

dapat

eksis,

antisipatif

dan

inovatif

serta

merupakan suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa depan yang diinginkan dan ingin dicapai. Rumusan Visi Kota Bengkulu

akan memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh

masyarakat memberikan

Kota arah

Bengkulu serta

5

fokus

(lima)

tahun

strategi

yang

akan

datang,

pembangunan,

sebagai

pemersatu berbagai gagasan strategis, memiliki orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi Pemerintah Kota Bengkulu 5 (lima) tahun kedepan dapat dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Bengkulu yang Sejahtera dan Bermartabat, APBD untuk Rakyat “ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

19

Maksud dan arti dari pada Visi Pemerintah Kota Bengkulu dapat dijelaskan. Masyarakat Bengkulu yang sejahtera di tandai dengan terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan pembangunan

ekonomi,

peningkatan

IPM

dan

penurunan

angka

kemiskinan. Masyarakat yang bermartabat bermakna bahwa masyarakat Kota Bengkulu menjalankan kehidupannya dalam kemuliaan akhlak, keluhuran budi pekerti, iman dan taqwa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tatanan kehidupan kota yang madani. “APBD untuk Rakyat” bermakna Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan lebih ditekankan pada program dan kegiatan yang dirasakan langsung oleh rakyat/masyarakat sehingga pencapaian Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat dapat dicapai serta pembangunan yang dilakukan di harapkan mampu memberikan konstribusi

yang

besar

terhadap

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. b. Misi Misi Adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan

agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil

dengan baik. Penjabaran misi dilakukan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Pernyataan misi dimaksudkan agar di seluruh sistem dalam organisasi, pihak-pihak yang berkepentingan dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan mengerti sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.Visi tersebut akan dapat dicapai dengan merumuskan 4 (empat) Misi yang saling terkait satu dengan lainnya. Perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan kondisi

internal,

eksternal

dan

kepentingan

masyarakat.

Misi

Pemerintah Kota Bengkulu dapat dirumuskan sebagai berikut : Misi Pertama

: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governace dan Clean Goverment).

Misi Kedua

: Mewujudkan

percepatan

pembangunan

insfrastruktur perkotaan Misi Ketiga

: Mewujudkan

Masyarakat

cerdas,

sehat

dan

berakhlak mulia. Misi Keempat

: Membangkitkan ekonomi Kreatif dan iklim usaha yang kondusif.


20

2. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang target pencapaiannya ditentukan setiap tahun, dan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur. Program adalah penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Program dapat pula diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang menjabarkan suatu kebijakan. Misi,

tujuan,

sasaran

dan

program

yang

ingin

dicapai

oleh

Pemerintah Kota Bengkulu selama kurun waktu 2013–2018 adalah sebagai berikut : MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERMENT) Tujuan 1 : Terwujudnya Good Governance dan Clean Goverment Sasaran Indikator Program Strategis Sasaran Sasaran I: 1. Opini 1. Pengendalian dan Evaluasi Akuntabilitas pemeriksaan Perencanaan Pembangunan Pengelolaan atas laporan Daerah Kelembagaan keuangan 2. Program kerjasama informasi dan Keuangan 2. Penetapan dengan mas media Daerah melalui APBD tepat 3. Program kerjasama Pengembangan waktu pembangunan Sistem 3. Nilai SAKIP 4. Program optimalisasi Pengendalian daerah pemanfaatan teknologi Intern 4. % SKPD yang informasi Pemerintah menyusun 5. Program penataan dan (SPIP) LAKIP penyempurnaan kebijakan 5. % SKPD yang sistem dan prosedur memiliki pengawasan akuntabilitas 6. Program Penelitian kinerja baik Pembangunan Daerah 6. Penetapan 7. Program pengembangan RKPD tepat data/informasi waktu 8. Program Pengembangan 7. % SKPD yang Kemitraan menyusun 9. Program Pengembangan Renja SKPD Komunikasi; Informasi dan Media Massa 10. Program Pengembangan Statistik Daerah 11. Program peningkatan pengembangan sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

21

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Program

12.

13. 14.

15. 16. 17. 18.

Sasaran Strategis Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan serta Pengembangan SDM Aparatur

Indikator Sasaran 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap paelayanan publik 2. Kepemilikan akta kelahiran 3. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (E-KTP) (%) 4. Kondisi Sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Publik 5. Jumlah SKPD yang memiliki SPM, SPP dan SOP Pelayanan Publik

pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program perencanaan sosial dan budaya Program

1. 2. 3. 4.

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Peningkatan sumberdaya perangkat kecamatan dan kelurahan Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 7. Program Penataan Administrasi Kependudukan 8. Program peningkatan disiplin aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Program peningkatan kualitas pelayanan


22

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Program 11. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 13. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 14. Program mengintensifikasikan penanganan pengaduan masyarakat

Tujuan 2 : Peningkatan kemampuan keuangan daerah Sasaran Indikator Program Strategis Sasaran Sasaran 3: 1. Pendapatan 1. Program pembinaan dan Meningkatkan Asli Daerah fasilitasi pengelolaan Pendapatan Asli (Rp. M) keuangan daerah Daerah 2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Tujuan 3 :

Terciptanya sistem politik, hukum dan megayomi masyarakat

Sasaran Strategis Sasaran 4: Meningkatnya Sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif serta Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah

Indikator Sasaran 1. Persentase RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA 2. Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah

keamanan yang

Program 1. Program Asosiasi Kota dengan Pemda Seluruh Indonesia 2. Program Forum Dialog Diseminasi Penguatan Wawasan Kebangsaan 3. Program Forum Diseminasi Pengembangan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan 4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5. Program pendidikan politik masyarakat 6. Program peningkatan


23

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Program kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 8. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Sasaran Strategis Sasaran 5: Meningkatnya Penegakan Hukum dan Keamanan dari tahun ke tahun

Indikator Sasaran 1. Jumlah POS Keamanan Lingkungan di masyarakat 2. Persentase temuan BPK yang dapat ditindaklanjut i

Program 1. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 2. Program Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara 3. Program Ketahanan Ideologi Negara 4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan 5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 6. Program Penguatan Pembauran Kebangsaan 7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

MISI 2 : MEWUJUDKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

PEMBANGUNAN

Tujuan 1: Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Sasaran Strategis Sasaran 6: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Darat, Laut, Udara sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Indikator Sasaran 1. Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik 2. Proporsi panjang jaringan jalan lingkungan dalam kondisi

Program 1. 2. 3. 4.


Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Program Pelelangan/Penghapusan Program Pemanfaatan Ruang Program pembangunan jalan dan jembatan

24

baik 3. Proporsi drainase dalam kondisi baik 4. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) 5. Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas (%)

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program pembangunan saluran drainase/goronggorong Program pemberdayaan jasa konstruksi Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan Program Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Program Pemukiman dan Perumahan Program penataan batas wilayah kota/ kecamatan/ kelurahan Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penelitian Pembangunan Daerah Program pengaturan jasa konstruksi Program pengelolaan LPJU, lampu hias, lampu taman, dekorasi dan reklame kota Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program peningkatan 25

kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 26. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan MISI 3 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERAKHLAK MULIA

CERDAS,

SEHAT

DAN

Tujuan 1 : Mewujudkan pendidikan formal dan informal yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien Sasaran Strategis Sasaran 7: Meningkatnya Akses, Pemerataan serta Kualitas Pendidikan

Indikator Sasaran 1. IPM 2. Angka melek huruf (%) 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) -SD/MI Paket A -SMP/MTs Paket B - SMA/MA /SMK Paket C

Program 1.

3.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Menengah

4.

Program Pendidikan Non Formal

5.

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK/MA Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2.

6. 7. 8.

Tujuan 2 : Terwujudnya kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui pendekatan preventf, promotif, kuratif dan rehabilitatif Sasaran Strategis Sasaran 8: Meningkatnya Akses, Pemerataan serta kualitas kesehatan

1. 2. 3. 4.

Indikator Sasaran Meningkatnya usia harapan hidup (Th) Ketersediaan obat dan vaksin(%) % Balita gizi buruk Angka kematian bayi

Program 1. 2.

Program jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional

3.

Program Jemput Sehat Warga

4.

Program Keluarga Berencana

5.

Program Manajemen dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan


26

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Program 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pencegahan Secara Dini di Bidang P4GN Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan 3 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya Sasaran Strategis Sasaran 9: Meningkatnya

Indikator Sasaran 1. jumlah tempat

Program 1. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama


27

Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya

ibadah (unit

Sasaran Strategis Sasaran 10: Meningkatnya Kewirausahaan dan Partisipasi aktif Pemuda dan Olah Raga dalam Pembangunan

Indikator Sasaran 1. Jumlah organisasi pemuda (OKP) 2. Jumlah even olahraga regional/ nasional yang diikuti (even)

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 4. Program Pengembangan Nilai Budaya 5. Program Peningkatan Kehidupan Umat Beragama Program 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 3. Program Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja 4. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Tujuan 4 : Meningkatnya pengendalian penanggulangan bencana Sasaran Strategis Sasaran 11: Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana

Indikator Sasaran 1. % sampah 1. rumah tangga yang terkelola oleh Pemda 2. (perhari) (M3) 2. Ketersediaan buffer stock 3. bencana 4. 5.

6. 7.

8.


lingkungan

hidup

dan

Program Program Pembinaan Administrasi Sumber Daya Alam Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Resiko Bencana Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Kebersihan Permukiman dan Kawasan Wisata Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 28

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Program 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Program peningkatan pengendalian polusi Program Perencanaan Tata Ruang Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Tanggap Darurat Bencana Program pengelolaan areal pemakaman

Tujuan 5 : Meningkatnya kualtas kehidupan perempuan, anak dan lansia Sasaran Indikator Program Strategis Sasaran Sasaran 12: 1. Jumlah 1. Program Keserasian Kebijakan Terbangunnya kematian ibu Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, melahirkan Perempuan Anak dan Lansia 2. Jumlah 2. Program pelayanan kontrasepsi yang berkualitas perempuan 3. Program Penguatan dan berdaya yang Kelembagaan Pengarusutamaan saing dalam menduduki Gender dan Anak pembangunan jabatan 4. Program Peningkatan Kualitas eselonering Hidup dan Perlindungan (orang) Perempuan MISI 4 : Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif Tujuan 1: Membangkitkan ekonomi kreatif Sasaran Strategis Sasaran 13: Meningkatnya Pemerataan dan Kesejahteraan Masyarakat

1. 2. 3. 4. 5.

Indikator Sasaran Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita Laju Inflasi Angka kemiskinan Angka penganggura n terbuka

Program 1. 2. 3.

4.


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 29

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Program Sosial 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

Sasaran Strategis Sasaran 14: Meningkatnya Eksplorasi dan Produksi hasilhasil Sumber Daya Alam

Indikator Sasaran 1. Produksi padi 2. Produksi daging ternak 3. Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Program pengembangan industri kecil dan menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE) Program

1.

Pengembangan Statistik Perikanan 2. Peningkatan Mutu Statistik Pertanian 3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 4. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 5. Program Pembinaan Kelompok Ternak Peternakan 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 7. Program pengembangan budidaya perikanan 8. Program pengembangan perikanan tangkap 9. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


30

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Program 11. Program peningkatan kelembagaan petani 12. Program peningkatan kemampuan penyuluh pendamping 13. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 14. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 15. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 17. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 18. Program peningkatan produksi hasil peternakan 19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Sasaran Strategis Sasaran 15: Meningkatnya Nilai Investasi dan Perdagangan

Indikator sasaran 1. Meningkatnya jumlah Bank 2. Meningkatnya jumlah Koperasi yang aktif 3. Meningkatnya jumlah UKM

Program 1. Pelayanan, fasilitasi dan promosi di Jakarta 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Teknologi Informasi 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

3. Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan daerah Kota Bengkulu dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Infrastruktur dasar perkotaan 2. Pemerataan

dan

peningkatan

pelayanan

bidang

kesehatan

dan

pendidikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

31

3. Perekonomian rakyat dan iklim investasi yang kondusif 4. Reformasi

dan

tata

kelola

pemerintahan

yang

transparan

dan

akuntabel, hukum dan ketertiban umum 5. Sumber daya manusia (agama, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana) 6. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan 7. Revitalisasi dan diversifikasi ketahanan pangan 8. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana 9. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi 10. Peningkatan peran dan perlindungan terhadap perempuan, anak dan lansia. 4. Program Strategis dan Arah Kebijakan Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah dalam pembangunan jangka menengah dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan yang diterapkan pemerintah. Rumusan dari strategi dan arah kebijakan ini nantinya yang akan mengarah dan fokus sebagai dasar perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian

yang

ditetapkan

untuk

mendukung

terjaganya

proses

pembangunan agar menuju pada pencapaian misi, tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Untuk mewujudkan 4 (empat) misi, 10 (sepuluh) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2013-2018, maka disusunlah 27 (dua puluh tujuh) strategi dan 54 (lima puluh empat) arah kebijakan dengan rincian Misi I sebanyak 8 strategi dan 15 arah kebijakan, Misi 2 sebanyak 4 strategi dan 7 arah kebijakan, Misi 3 sebanyak 9 strategi dan 20 arahkebijakan dan Misi 4 sebanyak 6 strategi dan 12 arah kebijakan. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini: Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

32

No

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance dan clean goverment) 1.

Mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment

1.

Akuntabilitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah melalui Pengembanga n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1.

Menyelaraskan dan mensinkron kan dokumen perencanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu

1.

2.

2.

Membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel

1.

2.

3.

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi dan penataan kelembagaan serta pengembanga n SDM Aparatur

3.

Pengawasan kinerja instansi pemerintah

1.

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, akuntabel dan transparan

1.

2.


Menyusun dokumen perencanaan Pemerintah Kota Bengkulu yang relevan dan mengacu pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Meningkat kan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif Membangun kinerja aparatur yang akuntabel

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah Meningkatkan publikasi pengelolaan pemerintahan Meningkatkan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja instansi pemerintah Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan publik

Meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Aparatur petugas pelayanan publik

33

No

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 3.

2.

3.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah

Terciptanya sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat

3.

4.

Meningkatnya pendapatan asli daerah

Meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah

5.

Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah

1.

6.

Pengembangan sistem informasi aset daerah Membangun sistem politik dan kerjasama antar pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah

1.

7.

1.

2.

3.

5.

Meningkatnya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun

8.

Menegakkan supremasi hukum, politik dan keamanan berbasis masyarakat

1.

Melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, dan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman kerja Mengoptimalkan dan memperluas sumber dan jenis pendapatan asli daerah Optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset daerah Mengoptimalkan peran politisi dalam melaksanakan otonomi daerah

Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan Meningkatkan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat

MISI 2 Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan No 1.

TUJUAN Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang

SASARAN 1.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut,

STRATEGI 1.

Pembangunan, pengembangan , pengelolaan dan pemelihara an infrastruktur


ARAH KEBIJAKAN 1.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan, drainase dan irigasi.

34

No

TUJUAN

SASARAN

perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

STRATEGI

udara sesuai standar pelayanan minimum (SPM)

pemukiman dasar berwawasan lingkungan

2.

Pembangunan, pengembangan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan

ARAH KEBIJAKAN 2.

Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan dan limbah, air bersih, kelistrikan

3.

Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan perumahan rakyat yang sesuai standar dan terjangkau Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi, sistem telekomunikasi dan informasi publik

1.

2.

3.

4.

Pembangunan, pengembangan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan strategi perkotaan berwawasan lingkunga Pengawasan dan pengendalian terhadap infrastruktur perkotaan

1.

1.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pasar. Meningkatkan sarana prasarana dan pemeliharaan infrastruktur kawasan strategis ekonomi, sosial budaya dan lingkungan

Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap infrastruktur perkotaan

MISI 3 Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia No 1.

TUJUAN Mewujudkan pendidikan formal dan informal yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efesien

SASARAN 1.

Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan

STRATEGI 1.

Memberikan subsidi pendidikan bagi siswa, sekolah dan tenaga pendidik


ARAH KEBIJAKAN 1.

Memberikan beasiswa/ subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak mampu atau berprestasi dan subsidi pendidikan bagi sekolah dan

35

No

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN tenaga pendidik

2.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan searah dengan nilai-nilai lokal

1.

Meningkatkan kualitas pendidikan

2.

Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan Menurunk an angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular Meningkat kan kualitas kesehatan ibu dan anak Meningkat kan pengembangan pola hidup dan lingkungan yang sehat Meningkat kan standarisasi,sosialisa si, promosi dan kemitraan pelayanan kesehatan Menyiapkan kebutuhan obatobatan dasar masyarakat

3.

2.

Mewujudkan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau melalui pendekatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif

2.

Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas kesehatan

3.

Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat (aspek preventif, promotif dan rehabilitatif kesehatan)

1.

2.

3.

4.

4.

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (aspek kuratif)

1.

2. 3. 3.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya

5.

Mengoptimalisa sikan peran sumber daya manusia, kelembagaan dan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan kualitas kehidupan


1.

Pemenuhan alat kesehatan yang memadai Meningkatkan standar pelayanan kesehatan Meningkatkan peran serta perangkat agama/ lembagalembaga agama, kegiatan keagamaan dan toleransi umat beragama dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama

36

No

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

beragama dan berbudaya

2.

4.

4.

5.

Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup dan penanggulanga n bencana

Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, anak dan lansia

5.

6.

Meningkatkan kewirausahaan dan partisipasi aktif pemuda dan olah raga dalam pembangunan

Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan kawasan rawan bencana

Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan

6.

7.

Memperbanyak dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan adat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan berbudaya dan bernegara

Mengoptimalisasi 1. kan peran pemuda dalam pembangunan

Mengoptimalisasikan peran lembaga kepemudaan dalam pembangunan

2.

Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda

1.

Meningkatkan kebersihan lingkungan

2.

Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penanganan kerusakan lingkungan Membangun dan mengembangkan sistem, sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpadu dan terorganisir Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia

Menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan hijau

8.

Meningkatkan pengelolaan kawasan rawan bencana

1.

9.

Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia

1.

2.


Perlindungan perempuan, anak dan lansia

37

No

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

MISI 4 Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif No 1.

TUJUAN Membangkitkan ekonomi kreatif

SASARAN 1.

Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1.

Meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat

1.

2.

Peningkatan pertumbuhan PDRB

1. 2.

2.

Meningkatnya eksplorasi dan produksi hasilhasil Sumber Daya Alam

3.

Mewujudkan diverifikasi dan ketahanan pangan

1.

2.

3.

3.

Meningkatnya nilai investasi dan perdagangan

4.

Menciptakan inovasi kreatif produk unggulan daerah

5.

Mengembangkan 1. perdagangan, perindustrian, pariwisata dan budaya daerah 2.

6.

Menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha masyarakat


1.

1.

Perlindung an sosial yang berbasis keluarga, masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah Perluasan lapangan kerja dan usaha Mengopti malisasikan UMKM dan koperasi yang ada Meningkat kan ketahanan pangan dan pengembangan pertanian perkotaan Meningkat kan daya saing produk pertanian, perikanan Meningkat kan pendapatan petani dan nelayan Mengoptimalisasikan produk unggulan daerah yang telah ada Promosi produk perdagang an, industri, pariwisata dan budaya daerah Peningkat an dan pengembangan perdagang an produk daerah Melaksana kan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan aturan pemerintah

38

No

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN 2.

3.

Peningkat an kualitas tenaga kerja dan perusahaan Peningkat an perlindung an dan pengawas an tenaga kerja dan perusahaan

B. Perencanaan Kinerja Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD Kota Bengkulu tahun 2013-2018, Pemerintah Kota Bengkulu telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016, yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bengkulu

Nomor 20 tahun 2016. RKPD tahun 2016 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah periode

2013-2018

landasan

dan

yang

pedoman

telah dalam

dijadikan

komitmen

melaksanakan

dan

bersama

sebagai

menyelenggarakan

pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. RKPD tahun 2016 tersebut merupakan acuan dalam penyusunan penetapan/perjanjian kinerja pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun angggaran 2016. RKPD tahun 2016 telah disusun dan telah memuat sasaran tahunan yang direncanakan, indikator kinerja yang digunakan dan target yang akan dilaksanakan melalui program-program dan kegiatan-kegiatan dilaksanakan.Sasaran-sasaran

tersebuttelahmemberikan

yang akan

gambaran

rinci

mengenai sasaran yang ingin dicapai.RKPD Tahun 2016 juga menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bengkulu selama tahun 2016, baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Sedangkan target kinerja pada tingkat kegiatan bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kegiatan.


39

C. Perjanjian Kinerja Tahap selanjutnya pada proses perencanan adalah penyusunan dokumenPerjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja disusunatas sasaran-sasaran strategis yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2016. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertaidengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja berdasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran yang

ditetapkan

dalam

dokumen

pelaksanaan

anggaran

(Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bengkulu. Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2016disajikan per Misi mulai dari Misi Pertama sampai dengan Misi Keempat, yang memuat sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun 2016 beserta indikator kinerjanya. Pada Bab ini, yang disajikan adalah Sasaran-sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target volume atas indikator kinerja tersebut, serta anggaran yang disediakan untuk setiap program yang akan dilaksanakan

dalam

rangka

mewujudkan

sasaran

yang

ditetapkan.

Sedangkan nilai realisasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2016 akan diuraikan pada materi realisasi anggaran Bab III Akuntabilitas Kinerja. Sasaran-sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dalam usaha pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

No

Sasaran Strategis

1.

Akuntabilitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah melalui Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja 1.

Opini pemeriksaan atas laporan keuangan


Target WTP

40

No

2.

Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan serta pengembangan SDM Aparatur

Indikator Kinerja

Target

2.

Penetapan APBD tepat waktu

3.

Nilai SAKIP daerah

4.

% SKPD yang menyusun LAKIP

100

5.

% SKPD yang memiliki akuntabilitas kinerja baik

80

6.

Penetapan RKPD tepat waktu

Tepat Waktu

7.

% SKPD yang menyusun Renja SKPD

90

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap paelayanan publik

Baik

2.

Kepemilikan akta kelahiran

3.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (EKTP) (%)

100

4.

Kondisi Sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Publik

Baik


Tepat Waktu

CC (50-56)

(77,5 %)

41

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

5.

Jumlah SKPD yang memiliki SPM, SPP dan SOP Pelayanan Publik

15

3.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

1.

Pendapatan Asli Daerah (Rp)

93,46 M

4.

Meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah

1.

Persentase RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA

13

2.

Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah

2

1.

Jumlah POS Keamanan Lingkungan di masyarakat

1129

2.

Persentase temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti

75

1.

Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik

5.

6.

Meningkatnya Penegakan Hukum dan Keamanan dari Tahun ke Tahun

Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut, udara, sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)


89,46

42

No

Sasaran Strategis


Proporsi panjang jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik

88,57

3.

Proporsi drainase dalam kondisi baik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas (%)

88,57

4.

5.

7.

Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan

1.

IPM

2.

Angka melek huruf (%) Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) - SD/MI Paket A - SMP/MTs Paket B - SMA/MA/SMK Paket C Meningkatnya usia harapan hidup (Th)

3.

8.

Meningkatnya Akses, pemerataan serta kualitas kesehatan

Target

1.


90

90

79,20-79,40

98,30

101,1 83,09 64,21 71,48-71,62

43

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2.

3.

4. 9.

10.

11.

12.

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan berbudaya Meningkatnya kewirausahaan dan partisipasi aktif pemuda dan olahraga dalam pembangunan

Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan kawasan rawan bencana

Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan

1.

Ketersediaan obat dan vaksin (%) % Balita gizi buruk Angka kematian bayi jumlah tempat ibadah (unit)

Target

100

1,11

11 510

1.

Jumlah organisasi pemuda (OKP)

48

2.

Jumlah even olahraga regional/ nasional yang diikuti (even) % sampah rumah tangga yang terkelola oleh Pemda (perhari) (M3)

6

1.

1890

2.

Ketersediaan buffer stock bencana (Rp)

100 jt

1.

Jumlah kematian ibu melahirkan

6


44

No

13.

Sasaran Strategis

Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat


Jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselonering (orang)

1.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2.

PDRB Perkapita (Rp) Laju Inflasi (%)

77.230.555,0477.568.409 3,44-3,37

4.

Angka kemiskinan (%)

19,30-18,91

5.

Angka pengangguran terbuka (%) Produksi padi (ton)

2,70-2,65

3.

14.

15.

Meningkatnya eksplorasi dan produksi hasil-hasil Sumber Daya Alam

Meningkatnya nilai investasi dan perdagangan

Target

1.

476

6,90-6’93

12.470

2.

Produksi daging ternak (ton)

1.512

3.

Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya (ton) Meningkatnya jumlah Bank

40.058

Meningkatnya jumlah Koperasi yang aktif

829

1.

2.


77

45

No

Sasaran Strategis


Meningkatnya jumlah UKM

Target 3.500

MISI I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sasaran 1 “Akuntabilitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah melalui Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program pengembangan data/informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Program Pengembangan Statistik Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, Monev dan penanganan konflik daerah Program peningkatan dan pengawasan akuntabilitas negara Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Administrasi Ekonomi Program Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program kerjasama informasi dengan mas media Program Kerjasama Pembangunan


ANGGARAN RP.

2.202.560.696,00

RP.

38.325.000,00

RP. RP.

1.240.500.000,00 50.200.000,00

RP. RP.

115.200.000,00 145.315.000,00

RP.

90.000.000,00

RP.

155.120.000,00

RP.

61.600.000,00

RP.

125.000.000,00

RP.

664.800.000,00

RP.

230.600.000,00

RP.

647.458.000,00

RP. RP.

1.153.205.000,00 322.425.000,00

RP. RP.

348.275.000,00 4.640.600.000,00

RP.

37.000.000,00 46

Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan serta pengembangan SDM Aparatur” PROGRAM

ANGGARAN

1. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 2. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 3. Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 8. Program Penataan Administrasi Kependudukan 9. Program peningkatan disiplin aparatur 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11. Program peningkatan kualitas pelayanan 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 14. Program Peningkatan sumberdaya perangkat kecamatan dan kelurahan 15. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

RP. RP.

150.000.000,00 25.000.000,00

RP.

9.977.360.000,00

RP. RP.

93.425.746.773,00 1.103.576.998,00

RP.

3.810.080.000,00

RP.

1.894.518.600,00

RP.

847.284.503,00

RP. RP.

8.206.002.500,00 5.176.357.532,00

RP. RP.

628.143.400,00 47.612.738.524,00

RP.

1.946.500.000,00

RP.

76.536.000,00

RP.

141.500.000,00

Sasaran 3 “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” PROGRAM 1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5. Program penyelamatan dan pelestarian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

ANGGARAN RP.

7.110.150.000,00

RP.

175.700.000,00

RP.

12.896.465.000,00

RP.

138.177.500,00

RP.

27.786.000,00 47

dokumen/arsip daerah 6. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

RP.

10.000.000,00

Sasaran 4 “Meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah” PROGRAM 1. Program Asosiasi Kota dengan Pemda Seluruh Indonesia 2. Program Forum Dialog Diseminasi Penguatan Wawasan Kebangsaan 3. Program Forum Diseminasi Pengembangan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan 4. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 5. Program pendidikan politik masyarakat 6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 8. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

ANGGARAN RP.

790.000.000,00

RP.

31.645.000,00

RP.

34.863.000,00

RP.

1.742.290.000,00

RP. RP.

353.430.000,00 12.830.550.000,00

RP.

513.457.000,00

RP.

8.190.414.000,00

Sasaran 5 “Meningkatnya Penegakan Hukum dan Keamanan dari Tahun ke Tahun” PROGRAM 1. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 2. Program Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara 3. Program Ketahanan Ideologi Negara 4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan 5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 6. Program Penguatan Pembauran Kebangsaan 7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


ANGGARAN RP. RP.

355.000.000,00 107.513.500,00

RP. RP.

53.809.500,00 1.059.566.000,00

RP.

370.000.000,00

RP. RP.

17.639.000,00 130.000.000,00

RP.

221.565.000,00

48

MISI II Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan Sasaran 6 “Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut, udara, sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)” PROGRAM 1. Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Program Pelelangan/Penghapusan 3. Program Pemanfaatan Ruang 4. Program pembangunan jalan dan jembatan 5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 6. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 7. Program pemberdayaan jasa konstruksi 8. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9. Program pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan 10. Program Pemeliharaan Jalan Dalam Kota 11. Program Pemukiman dan Perumahan 12. Program penataan batas wilayah kota/ kecamatan/ kelurahan 13. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 14. Program Penelitian Pembangunan Daerah 15. Program pengaturan jasa konstruksi 16. Program pengelolaan LPJU, lampu hias, lampu taman, dekorasi dan reklame kota 17. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 19. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 20. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 21. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 22. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 23. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 24. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

ANGGARAN RP.

1.374.600.000,00

RP. RP. RP. RP.

165.000.000,00 32.872.000,00 152.047.228.801,00 294.165.000,00

RP.

7.225.831.000,00

RP. RP.

290.035.000,00 147.000.000,00

RP.

7.845.330.000,00

RP. RP. RP.

100.000.000,00 151.000.000,00 200.000.000,00

RP.

5.180.000.000,00

RP. RP. RP.

86.400.000,00 65.500.000,00 1.931.464.200,00

RP.

1.359.445.000,00

RP.

8.028.250.000,16

RP.

8.991.330.000,00

RP.

2.697.600.000,00

RP.

10.938.090.000,00

RP. RP.

225.549.000,00 225.582.000,00

RP.

64.000.000,00 49

sumberdaya laut 25. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 26. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

RP.

163.160.000,00

RP.

3.015.000.000,00

MISI III Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia Sasaran 7 “Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan” PROGRAM

ANGGARAN

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2. Program Pendidikan Anak Usia Dini 3. Program Pendidikan Menengah

RP. RP. RP.

8.591.089.100,00 2.615.585.000,00 1.589.077.900,00

4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK/MA 8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

RP. RP.

293.706.239,00 144.370.000,00

RP.

473.266.600,00

RP.

2.336.986.000,00

RP.

8.010.178.671,45

Sasaran 8 “Meningkatnya Akses, pemerataan serta kualitas kesehatan” PROGRAM

ANGGARAN

1. Program jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 2. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional 3. Program Jemput Sehat Warga

RP.

2.237.068.000,00

RP.

8.600.000.000,00

RP.

120.000.000,00

4. Program Keluarga Berencana 5. Program Manajemen dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 8. Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 9. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

RP. RP.

593.620.000,21 507.132.000,00

RP. RP.

2.445.518.000,00 221.170.000,00

RP.

250.837.000,00

RP.

265.000.000,00


50

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 11. Program Pencegahan Secara Dini di Bidang P4GN 12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 13. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 14. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 15. Program Pengawasan Obat dan Makanan 16. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 18. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 19. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

RP.

547.012.500,00

RP.

455.760.000,00

RP.

7.887.540.000,00

RP.

24.297.290.000,00

RP.

197.696.000,00

RP. RP.

22.220.000,00 14.850.000,00

RP. RP.

588.375.000,00 126.050.000,00

RP.

96.590.000,00

20. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

RP.

4.085.585.800,00

Sasaran 9 “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan berbudaya” PROGRAM 1. Program Fasilitasi Forum dan Monev Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 4. Program Pengembangan Nilai Budaya 5. Program Peningkatan Kehidupan Umat Beragama

ANGGARAN RP.

554.150.000,00

RP. RP.

1.512.366.342,00 194.980.000,00

RP. RP.

65.335.000,00 2.780.276.000,00

Sasaran 10 “Meningkatnya kewirausahaan dan partisipasi aktif pemuda dan olahraga dalam pembangunan” PROGRAM 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2. Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 3. Program Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

ANGGARAN RP.

1.645.224.000,00

RP.

15.415.000,00

RP.

228.668.500,00

51

4. Program pengelolaan areal pemakaman 5. Program peningkatan peran serta kepemudaan

RP. RP.

264.791.000,00 744.600.000,00

Sasaran 11 “Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pengelolaan kawasan rawan bencana” PROGRAM

ANGGARAN

1. Program Pembinaan Administrasi Sumber Daya Alam 2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5. Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Resiko Bencana 6. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 7. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Kebersihan Permukiman dan Kawasan Wisata 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 9. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 10. Program peningkatan pengendalian polusi

RP.

154.180.000,00

RP.

323.600.000,00

RP. RP.

338.625.000,00 1.149.180.000,00

RP.

743.070.000,00

RP.

80.000.000,00

RP.

1.059.280.000,00

RP.

30.000.000,00

RP.

31.800.000,00

RP.

490.300.000,00

11. Program Perencanaan Tata Ruang 12. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 13. Program rehabilitasi hutan dan lahan 14. Program Tanggap Darurat Bencana

RP. RP.

253.000.000,00 200.000.000,00

RP. RP.

252.500.000,00 280.725.000,00

Sasaran 12 “Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan” PROGRAM 1. 2. 3.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Pemberdayaan Dharma Wanita dan GOW Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


ANGGARAN RP.

30.755.000,00

RP.

407.500.000,00

RP.

262.701.000,00 52

4.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

RP.

232.727.000,00

MISI IV Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif Sasaran 13 “Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat” PROGRAM

ANGGARAN

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 6. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 7. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 8. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 9. Program pengembangan industri kecil dan menengah 10. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 13. Program Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)

RP.

869.743.000,00

RP.

48.375.000,00

RP.

72.240.000,00

RP.

380.949.450,00

RP.

307.300.000,00

RP.

67.999.500,00

RP.

50.400.000,00

RP.

45.000.000,00

RP.

99.750.000,00

RP.

1.307.521.250,00

RP.

295.254.900,00

RP.

357.312.500,00

RP.

455.000.000,00

Sasaran 14 “Meningkatnya eksplorasi dan produksi hasil-hasil Sumber Daya Alam” PROGRAM 1. Program DAK Kelautan dan Perikanan 2. Program DAK Sarana Perdagangan 3. Program Optimalisasi pengelolaan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

ANGGARAN RP. RP. RP.

854.700.000,92 1.050.500.000,00 331.100.000,00 53

4.

pemasaran produksi perikanan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program Pembinaan Kelompok Ternak Peternakan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program pengembangan budidaya perikanan

RP.

19.800.000,00

RP.

46.800.000,00

RP.

420.968.000,00

RP.

131.450.000,00

8. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 9. Program pengembangan perikanan tangkap

RP.

28.500.000,00

RP.

234.100.000,00

10. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 11. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 12. Program peningkatan kemampuan penyuluh 13. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 14. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 15. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 17. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 18. Program peningkatan produksi hasil peternakan 19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

RP.

508.475.000,00

RP.

217.490.000,00

RP. RP. RP.

187.351.000,00 215.822.000,00 2.458.658.800,75

RP.

56.790.000,00

RP.

12.000.000,00

RP.

44.650.000,00

RP.

126.450.000,00

RP.

213.250.000,00

5. 6. 7.

Sasaran 15 “Meningkatnya nilai investasi dan perdagangan”

PROGRAM 1. Program Pelayanan, fasilitasi dan promosi di Jakarta 2. Program pengembangan destinasi pariwisata 3. Program pengembangan pemasaran pariwisata 4. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 6. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 7. Program Revitalisasi Sarana Perdagangan Total Anggaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

ANGGARAN RP.

1.400.440.000,00

RP. RP.

1.339.950.000,00 964.000.000,00

RP.

38.225.000,00

RP.

395.006.000,00

RP.

155.726.000,00

RP.

78.200.000,00

Rp.

555.120.551.081,49 54

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 555.120.551.081,49 (Lima ratus lima puluh lima miliyar seratus dua puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan puluh satu koma empat puluh Sembilan rupiah)


55

BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan LaporanKinerjaInstansiPemerintah

(LKjIP)tahun

2016

disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Tahun

2016

merupakan

tahun

kempat

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu. Cukup banyak hasil yang dapat dicapai, namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak pula permasalahan yang masih perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun

dalam

bentuk

komitmen

terhadap

upaya

menata

kehidupan

berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. KinerjaPemerintah

Kota

Bengkulu

selamatahun

2016tercermindariLaporanKinerjaInstansiPemerintah (LKjIP)tahun 2016yang menggambarkankeberhasilanmaupunkegagalanPemerintah dalammelaksanakantugaspokokdanfungsinya

Kota

yang

Bengkulu dapat

dilihatdaricapaiankinerjasasaran yang telahdiraihnya. Dari

berbagaiuraiansertaberdasarkanhasilanalisis

data

danpembahasanpadababbabsebelumnyadapatditarikbeberapakesimpulanutama terkaitdenganKinerjaInstansiPemerintah

Kota

yang Bengkulu

tahun

2016yaknisebagaiberikut: a. Secara umum

pencapaian sasaran dan pelaksanaan program/kegiatan

tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Jikadilihatdarisisi realisasibaik secara fisikmaupunkeuangan secara umum dapat dijelaskan bahwa :


152

1. Realisasi fisik dapat dilihat dari capaian kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013-2018, yang secara tahunan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016yakni sebanyak 15 sasaran dan

47 indikator

sasaran.Pada Tahun 2016, capaian kinerja indikator sasaran secara umum sesuai dengan target yang

telah ditetapkan, beberapa

indikator sasaran sudah menunjukkan capaian yang memuaskan seperti

halnya,

Nilai

telahnaikdarisebelumnya CC,

serta

Opini

SAKIP

Pemerintah

memperoleh

pemeriksaan

predikat

atas

laporan

Kota

Bengkulu

Ctelahnaikmenjadi keuangan

masih

memperoleh predikat WDP. 2. Dari

sisirealisasiSasaranStrategis

yang

berhasiltercapaipadatahun

2016: -

PendapatanAsli Daerah

-

SinergitasataraEksekutifdanLegeslatif

-

PemerataanPendidikan

-

PemerataanKesehatan

-

PartisipasiAktifpemudadanolahragadalampembangunan

-

Terbangunnyaperempuan,

anakdanlansia

yang

berkualitasdanberdayasaingdalampembangunan. 3. Dari

sisi

realisasi

ditetapkan

pada

keuangan,pada APBD

542.210.093.090,76dengan

Tahun

2016anggaran

Perubahan realisasi

yang

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

482.425.307.432,00atau sebesar 89% atau hampir seluruh capaian kinerja

sasaran

telah

memenuhi

target

keuangan

yang

telahditetapkan. Di sisi lain masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, yakni terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program, sinergitas antara program yang satu dengan lainnya serta keterbatasan anggaran dalam menunjang program pembangunan. Disamping itu permasalahan lainnya yaitu masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai SAKIP, kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi SKPD oleh aparatur, kurang tertibnya unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja.


153

Denganadanyalaporankinerjaini,

Pemerintah

Kota

Bengkulu

telahmencobamempertanggungjawabkansegalaupaya

yang

telahdilaksanakandalammencapaiVisidanMisiPemerintah Kota Bengkulu yang tertuangdalam RPJMD 2013-2018. Di sampingitu, terhadapmasalah-masalah yang harusmendapatperhatian, laporaninidiharapkandapatdigunakansebagai motivator

bagiperbaikankinerja

di

masa

yang

akandatangdalamrangkapencapaianvisidanmisi yang telahdisepakatibersama. B.

Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Dalamrangkapemecahanmasalahtersebutdiatasmakalangkahlangkah yang perludilakukanolehPemerintah Kota Bengkulu antara lain: 1. PemantapanpemahamandanImplementasiSAKIPpadasetiapinstansidalamli ngkunganPemerintah Kota Bengkulu salah satunya melalui Bimbingan Teknis LKjIP; 2. Pengembangansistempengumpulan

data

kinerja

yang

diperlukandalampengukurankinerja, dengan melibatkan petugas pada setiap OPD yang bertanggung jawab atas penyajian data OPD; 3. PeningkatanSumberDayaManusiapadasetiapinstansidalamlingkunganPem erintah Kota Bengkulu. Demikianupaya Bengkulu

yang

akandilaksanakanolehPemerintah

Kota

gunatercapainyakeberhasilandalampeningkatankinerjaPemerintah

Kota Bengkulu.


154

RINGKASAN EKSEKUTIF A PE TAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2016

Recommend Documents