Renstra Kecamatan Sumbersuko

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN SUMBERSUKO Jl. Raya Labruk Kidul No. 90 Telp. ( 0334 ) 892772

SUMBERSUKO Renstra Kecamatan Sumbersuko 2015-2019

1

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji syukur Kehadirat Allah SWT dan Atas Ridho ALLAH SWT Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang selesai disusun sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD

Kabupaten

Lumajang,penyusunan

Renstra

SKPD

Kecamatan

Sumbersuko telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa Internal) , maupun analisa di luar lingkungan organisasi (Analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehinga ditemukan strategi pencapain tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai kabupaten sesuai RPJMD 2015-2019. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa dalam peyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharap kritik atau saran perbaikan demi kesempurnaan Renstra ini kedepan.

Sumbersuko, Juni 2013 CAMAT SUMBERSUKO

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos Penata Tingkat I NIP. 19670916 198809 1 001

Renstra Kecamatan Sumbersuko 2015-2019

2

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................ ii BAB I Pendahuluan .............................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 1 1.3 Landasan Hukum ..................................................................................... 2 1.4 Sistematika penulisan .............................................................................. 3 BAB II Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Sumbersuko.............. 4 2.1 Gambaran Umum Kecamatan Sumbersuko................................................. 4 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ...................................................... 4 2.3 Sumber Daya Kantor Kecamatan Sumbersuko ........................................... 9 2.4 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sumbersuko ..................................... 11 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .................................... 21 BAB III Analisis Isu-Isu Strategis ........................................................ 22 3.1 Indentifikasi Isu Strategis ........................................................................ 22 3.2 Analisa SWOT ......................................................................................... 22 BAB IV Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran .................................................... 25 4.1 Visi ......................................................................................................... 25 4.2 Misi ........................................................................................................ 26 4.3 Tujuan dan Sasaran ................................................................................ 26 BAB V Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran .................................. 27 BAB VI Kegiatan Indikatif ................................................................... 29 Lampiran-lampiran


3

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Derah harus membuat

sebuah

dokumen

perencanaan

strategis

dalam

menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan kurun waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD memuat Visi, Misi,Tujuan, Strategi, kebijakan, program,dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dalam hal penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Sumbersuko yang tentu saja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Sumbersuko, hal ini bisa digolongkan sebagai sebuah tindakan manajemen dalam arti memanajemen pelaksanaan pemerintahan secara umum di wilayah Kecamatan Sumbersuko dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat Sumbersuko. mewujudkan

Good

Penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah awal

Governance

karena,

pertama

Renstra

berfungsi

menerjemahkan sebuah misi SKPD yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur (Visi strategis, prinsip dasar pertama Good Governance), kedua, Renstra adalah pedoman bagi SKPD dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun (akuntabilitas, prinsip dasar kedua dari Good Governance). 1.2

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) adalah pelaksanaan

memberikan arah

pembangunan

dan

penyelenggaraan

pelayanan

publik

pemerintahan,

serta

pembinaan

kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sumbersuko atau dengan kata lain sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Sumbersuko, selanjutnya dapat dijabarkan lagi dalam rencana kerja SKPD


4

Kecamatan Sumbersuko. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan visi SKPD Kecamatan Sumbersuko dalam waktu lima tahun mendatang. 1.3

Landasan Hukum Rencana

Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(Renstra

SKPD)

Kecamatan Sumbersuko disusun atas dasar: 1. Landasaan Idiil

: Pancasila

2. Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Landasan Operasional

:

-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

-

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasii

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah -

Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional


5

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.

-

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.35-638 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus

2008

tentang

Pengesahan Pemberhentian

Dan

Pengesahan

Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur. -

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor ..... Tahun 20... tentang RPJMD Kecamatan Sumbersuko Tahun 2015-2019.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana

Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(Renstra

SKPD)

Kecamatan Sumbersuko disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN, Berisi latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK Berisi dasar hukum penetapan SKPD, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, Prasarana dan Sarana SKPD, serta Sumber daya manusia

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Berisi kebijakan umum dan program satker sesuai RPJM.

BAB VI KEGIATAN INDIKATIF LAMPIRAN: Matrik Renstra Matrik Sasaran dan Target Kinerja sasaran Rincian Pagu Anggaran Indikatif per Program Rincian Pagu Anggaran Belanja Indikatif


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SUMBERSUKO

2.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUMBERSUKO Kecamatan Sumbersuko adalah salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian Selatan Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan Empat Kecamatan. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Tekung. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Senduro dan Kecamatan Pasrujambe. Sebelah utara, berbatasan dengan

Kecamatan

Lumajang

dan

sebelah

Selatan

berbatasan

dengan

Kecamatan Tempeh. Untuk mencapai Kecamatan Sumbersuko dapat ditempuh melalui empat pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Senduro dan Pasrujambe (dari sebelah barat), Kecamatan Tempeh (dari sebelah selatan) dan Kecamatan Tekung (dari sebelah Timur) dan KecamatanLumajang ( dari sebelah Utara ). Posisi koordinat Kecamatan Sumbersuko terletak antara 11402’0,39” BT dan 800’26,7” LS dengan luas wilayah sebesar 24,54 Km2, yang terbagi menjadi 8 Desa, 27 Dusun, 55 RW dan 279 RT. TABEL 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang No

Desa

Jumlah Dusun

RW

RT

1.

Sumbersuko

3

10

42

2.

Kebonsari

3

7

45

3.

Labruk Kidul

3

8

59

4.

Grati

2

6

22

5.

Mojosari

6

7

40

6.

Purwosono

4

4

32

7.

Petahunan

2

3

15

8.

Sentul

4

10

24

27

55

279

JUMLAH

Sumber : Validasi data Kecamatan Sumbersuko, 2014 2.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SUMBERSUKO Dengan dibelakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang


7

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota / Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningakatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :  Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;  Kepala Kecamatan disebut Camat;  Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten / Kota dari PNS yang memenuhi syarat;  Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati / Walikota;  Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga

kinerja

/

penataan

adminstrasi

dan

pengelolaan

manajemen

pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga. Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukanlagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati. Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sumbersuko menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2008 yang terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretaris Camat, yang membawahi : a. Subbag Umum b. Subbag Keuangan c. Subbag Renbang 3. Seksi Pemerintahan 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 6. Kasi Pelayanan Umum Renstra Kecamatan Sumbersuko 2015-2019

8

7. Kasi Ekbang Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Sumbersuko adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Sumbersuko (Berdasarkan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan) CAMAT Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Kecamatan

Kasubag Keuangan

Kasi Pemerintahan

Kasi PMD

Kasubag Umum

Kasi Ekbang

Kasubag Renbang

Kasi Pelayanan Umum

DESA

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi : 1. penyusunan program, pembinaan administrasi, kesekretariatan dan rumah tangga; 2. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masayarakat; 3. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta sosial dan politik; 4. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan; 5. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;


9

6. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; 7. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanaan pemerintahan desa atau kelurahan; 8. pembinaan

pembangunan

yang

meliputi

pembangunan

perekonomian,

produksi dan distribusi serta pembianaan sosial; 9. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; Sekretariat

Kecamatan

mempunyai

tugas

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan dan mengelola administrasi keuangan, umum

dan

kepegawaian.

Untuk

menyelenggarakan

tugasnya,

Sekretariat

mempunyai fungsi : 1. perumusan perencanaan dan program di lingkungan kecamatan; 2. pemberian pelayanan adminstratif kepada masyrakat, pemerintahan desa / kelurahan dan instansi pemerintah lainnya; 3. penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan; 4. pengelolaan urusan adminstrasi kepegawaian; 5. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 1. menghimpun, menyusun, rencana kegiatan dan anggaran pembangunan; 2. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan; 3. menyusun

laporan

pertanggungjawaban

realisasi

serta

penghitungan

anggaran kecamatan; 4. melakukan pembayaran kepegawaian dan pembayaran keuangan lainnya; 5. menyusun laporan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; 6. melakukan evaluasi pelaporan; 7. melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas : 1. melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;


10

2. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan ketata usahaan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; 3. mengurus keprotokolan, hukum dan perjalanan dinas; 4. membantu

dan

menyelenggarakan

penyempurnaan

administrasi

Kecamatan; 5. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi tata laksana dan adminstrasi kepegawaian; 6. melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa / kelurahan serta membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan evaluasi dan secara teknis operasional atau struktural bertanggung jawab kepada Camat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan; 2. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi instansi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan; 3. pembinaan dan pengadministrasian kependudukan; 4. pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum; 2. penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya di wilayah Kecamatan; 3. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional; 4. pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat; 5. pengamanan kegiatan bantuan dan akibat kejadian bencana alam; 6. pembiaan Satuan Polisi Pamong Praja. Renstra Kecamatan Sumbersuko 2015-2019

11

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan peningkatan sumber

daya

manusia,

melakukan

perencanaan

dan

melaksanakan

pembangunan fisik, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyekenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : 1. penyusunan

program

dan

pembinaan

dalam

rangka

meningkatkan

pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi; 2. penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup serta kebersihan; 3. pengawasan pelaksanaan proyek di lingkungan wilayah kecamatan; 4. peningkatan sumber daya manusia. 2.3 SUMBER DAYA KANTOR KECAMATAN SUMBERSUKO 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia pada kantor – kantor Kecamatan Sumbersuko adalah sebagai berikut : 1) Berdasarkan Jabatan Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Sumbersuko ada 6 telah terisi, dengan rincian sebagai berikut : TABEL 2.2 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sumbersuko Berdasarkan Jabatan Tahun 2014 No.

Nama

Jabatan

1.

ISOM PARIKESIT

Camat

2.

SOEPRAPMANTO, SH

Sekretaris Kecamatan

3.

SUBANJAR, SH

Kasi. Tata Pemerintahan

4.

ABDUL RACHMAN

Kasi. Pemberdayaan Masyarakat

5.

ARISONAH, SH

Kasi Ekbang

6.

TIEN MUDJIASTUTI

Kasi Pelayanan Umum

7.

-

Kasi. Trantib

8.

AFUA, SH

Kasubag. Keuangan

9.

MOCH. SIRIN

Kasubag. Umum

10.

HARTINI

Kasubag. Renbang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sumbersuko, data diolah 2014.


12

2) Berdasarkan Jabatan Dari 16 ( Enam Belas ) orang pegawai di Kantor Kecamatan Sumbersuko dengan komposisi berdasarkan pangkat / golongan ruang sebagai berikut :

TABEL 2.3 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sumbersuko Berdasarkan Pangkat / Gol. Ruang Tahun 2014 No.

Nama

Jumlah

1.

Pembina ( IV/a )

1 orang

2.

Penata Tk. I (III/d)

5 orang

3.

Penata (III/c)

1 orang

4.

Penata Muda Tk. I ( III/b )

1 orang

5.

Penata Muda (III/a)

2 orang

6.

Pengatur (II/c)

2 orang

7.

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

1 orang

8.

Pengatur Muda (II/a)

3 orang

Jumlah

16 orang


3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan TABEL 2.4 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sumbersuko Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 No.

Nama

Jumlah

1.

Pasca Sarjana (S-II)

-

2.

Sarjana (S-I / D-IV)

4 orang

3.

Sarjana Muda (DIII)

-

4.

D-I / D-II

-

5.

SLTA / MA / Sederajat

9 orang

6.

SLTP / MTs. / Sederajat

2 orang

7.

SD / MI / Sederajat

1 orang

Jumlah

16 orang



13

4) Berdasarkan Diklat Penjejangan TABEL 2.5 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sumbersuko Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2011 No.

Nama

Jumlah

1.

DIKLAT PIM III

1 orang

2.

DIKLAT PIM IV

4 orang

Jumlah

5 orang


2. Perlengkapan Kantor Kecamatan Sumbersuko memiliki kekayaan / aset peralatan, sarana dan prasarana

sebagai

pendukung

pelaksanaan

tugas,

dengan

rincian

sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi : TABEL 2.6 Inventaris Barang Kantor Kecamatan Sumbersuko Tahun 2013 No.

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp)

1.

Tanah

53077300

2.

Bangunan dan Gedung

342.030.600

3.

Alat – alat Angkutan

190.796.000

4.

Alat Kantor dan Rumah Tangga

197.786.400

5.

Alat Studio dan Alat komunikasi

16.150.000

Jumlah

799.840.300

Sumber : SIMBADA Kecamatan Sumbersuko, data diolah 2013.

2.4 KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SUMBERSUKO Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Sumbersuko berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator


14

kinerja sesuai Kepmenpan Nomor 009 Tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang – kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan / program tahun 2013 – 2019 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sumbersuko, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Sumbersuko tahun 2012. Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan

Sumbersuko

masyarakat

atau

lebih

menyelenggarakan dikenal

dengan

pelayanan

pelayanan

langsung

publik,

kepada

dalam

setiap

penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dilakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan. Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi : a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan; b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan; c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan

sesuatu

jenis

pelayanan,

baik

persyaratan

teknis

maupun

administratif; d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan; e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; f. Biaya Pelayanan, besar biaya / tarif pelayanan harus dibayarkan oleh penerima pelayanan; g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; h. Sarana dan Prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat; i. Mekanisme Penanganan Pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


15

Adapun Identifikasi, prosedur serta proses pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Sumbersuko dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.7 Identifikasi Analisis Proses Dan Prosedur, Persyaratan, Sarana Dan Prasarana Waktu Dan Biaya Pelayanan

No

1

Jenis Pelayanan Pelayanan Kartu Penduduk

Prosedur

Persyaratan

 Akta Kelahiran

Pelayanan Dari Kades

Waktu Penyelesa ian  eKTP

Biaya

Sarana

(Rp)

Prasarana  Ruang

yang

baru 6bln

Tunggu

 Ijazah

bersangkutan

(sebagai

 Surat pindah

dibuat formulir

KTP

menetap

permohonan

sementar

 Ruang

bagi

model FS 03,

a adalah

Cetak

penduduk

ditandatanga

surat

 Komputer

pendatang

ni / Cap

keterang

 Printer

baru

jempol

an

 Scanner

pemohon dan

domisili)

 Ruang Foto

ditandatanga ni Kades Ybs 2

Pelayanan Kartu Keluarga

 Akta Kelahiran

Dari Kades

 KK

yang

baru/

bersangkutan

Peruba

Keterangan

diberi formulir

han

Kematian

permohonan

Keluar

 Surat Nikah /

KK baru atau

ga 2 hr

 Surat

Cerai

dan

 KK

 Ijazah

Perubahan

Peruba

 Surat Pindah

Kepala

han 2

menetap

Keluarga /

hr

bagi

Perubahan

penduduk

Anggota

baru

Keluarga (Model FS 01) beserta


16

Biodata Pemohon (Model FS 02) 3

Pelayanan

 Buku / Blanko

Akte Tanah

Akta Tanah

Keterangan

dari

Jual Beli,

Status

harga

Hibah atau

Tanah dari

/

Proses

Pembagian

Kades

transa

Pendaftar

ksi

an

Hak Bersama

 Surat

 2 hari

 Surat Pernyataan

 1%

tanah

Waris dari

 Ruang Tunggu  Ruang

 Ruang PPAT

Pemohon

 Mesin

diketahui

Ketik /

Kades dan

Komputer

2 orang saksi  Surat Pernyataan Pemindaha n Hak atas Tanah

4

Pengesaha 1. Foto copy

1. Pemohon

15 menit

Tidak

1. Meja

n

KTP

mendaftar

dipungut

pelayana

permohon

pemohon

ke petugas

biaya

n

an Surat

yang berlaku 2. Petugas

Keteranga

2. Surat

mengecek

2. Buku register

n Catatan

Keterangan

kelengkapa

3. Pulpen

Kepolisian

dari Desa /

n dan

4. Stempel

(SKCK)

Kelurahan

kebenaran

5. Tinta

persyaratan berkas 3. Bila berkas lengkap, Petugas


17

memproses dan bila kurang lengkap dikembalika n kepada pemohon untuk dilengkapi 4. Petugas meminta paraf Kasi Pemerintah an 5. Petugas mengajuka n tanda tangan ke Camat 6. Camat menyerahk an ke petugas 7. Petugas meregister 8. Petugas menyerahk an persetujuan permohona n SKCK ke pemohon 9. Pemohon menerima persetujuan


18

permohona n SKCK 5

Legalisasi

1. Dokumen asli 1. Petugas

Umum

2. Foto copy

sesuai

15 menit

Tidak

1. Meja

mengecek

dipungut

pelayana

dokumen

kelengkapa

biaya

n

dengan

yang akan

n dan

kewenang

dilegalisir

kebenaran

an

2. Buku register

persyaratan

3. Pulpen

berkas

4. Stempel

2. Bila berkas

5. Tinta

lengkap, Petugas memproses dan bila kurang lengkap dikembalika n kepada pemohon untuk dilengkapi 3. Petugas meminta tanda tangan ke Camat / Sekcam / Kasi sesuai kewenanga nnya 4. Petugas meregister 5. Petugas menyerahk an


19

dokumen yang dilegalisir ke pemohon 6

Rekomend 1. Foto copy

1. Pemohon

1 jam

Tidak

1. Meja

asi izin

KTP

mendaftar

dipungut

pelayana

kegiatan /

pemohon

ke petugas

biaya

n

keramaian

yang masih

2. Petugas

2. Buku

berlaku

mengecek

2. Izin tempat

kelengkapa

3. Pulpen

penyelengga

n dan

4. Stempel

raan

kebenaran

5. Tinta

3. Surat

register

persyaratan

permohonan

berkas

ke kepolisian

3. Bila berkas

yang

lengkap,

diketahui

Petugas

Lurah /

memproses

Kades

dan bila kurang lengkap dikembalika n kepada pemohon untuk dilengkapi 4. Petugas meminta paraf Kasi Trantib 5. Petugas mengajuka n tanda tangan ke Camat


20

6. Camat menyerahk an ke petugas 7. Petugas meregister 8. Petugas menyerahk an persetujuan permohona n ke pemohon 7

Pengesaha 1. Foto copy

1. Pemohon

30 menit

Tidak

1. Meja

n Surat

KTP

mendaftar

dipungut

pelayana

Keteranga

pemohon

ke petugas

biaya

n

n Tidak

yang berlaku 2. Petugas

Mampu

dengan

mengecek

menunjukkan

kelengkapa

3. Pulpen

aslinya

n dan

4. Stempel

kebenaran

5. Tinta

Keterangan

persyaratan

6. Ruang

dari Desa /

berkas

Kelurahan

3. Bila berkas

2. Surat

2. Buku register

tunggu 7. Stafmap

lengkap,

8. Listrik

Petugas

9. Komputer

memproses

/ mesin

dan bila

ketik

kurang lengkap dikembalika n kepada pemohon untuk dilengkapi


21

4. Petugas meminta paraf Pemberday aan Masyarakat 5. Petugas mengajuka n tanda tangan ke Camat 6. Camat menyerahk an ke petugas 7. Petugas meregister 8. Petugas menyerahk an pengesaha n surat keterangan tidak mampu ke pemohon

8

Rekomend 1. Surat

1. Pemohon

1 jam

Tidak

1. Meja

asi

Permohonan

mendaftar

dipungut

pelayana

permohon

yang

ke petugas

biaya

n

an izin

diketahui

gangguan

Desa /

mengecek

(HO)

Kelurahan

kelengkapa

3. Pulpen

n dan

4. Stempel

berkas

5. Tinta

2. Petugas

2. Foto copy KTP


2. Buku register

22

pemohon yang masih

persyaratan 3. Bila berkas

berlaku bagi

lengkap,

pemohon

Petugas

perorangan

memproses

dan akta

dan bila

pendirian

kurang

perusahaan

lengkap

bagi badan

dikembalika

usaha serta

n kepada

anggaran

pemohon

dasar bagi

untuk

koperasi

dilengkapi

3. Foto copy

4. Petugas

sertifikat

meminta

4. Persetujuan

paraf

tertulis dari

Pemberday

tetangga

aan

5. Foto copy surat

Masyarakat 5. Petugas

pernyataan

mengajuka

tidak

n tanda

keberatan

tangan ke

dari pemilik

Camat

tanah (bagi

6. Camat

pemohon

menyerahk

yang

an ke

menggunaka

petugas

n tanah

7. Petugas

orang lain)

meregister

6. HO lama (Bagi 8. Petugas ijin

menyerahk

Perpanjangan)

an ke

7. Tanda Lunas

pemohon

PBB tahun


23

terakhir 8. Amdal / UPL / UKL sesuai ketentuan yang berlaku

2.5 TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN

KANTOR

KECAMATAN SUMBERSUKO Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Sumbersuko, serta analisis terhadap LAKIP 2013, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Sumbersuko sebagai berikut : 1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan; 2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku; 3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu; 4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.


24

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS Dalam merumuskan suatu kebijakan atau perencanaan sebuah organisasi,

bisa dilakukan melalui 3 (tiga ) tahap, tahap pertama adalah mengidentifikasi isuisu strategis yang ada sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran, Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis wilayah Kecamatan Sumbersuko dapat ditinjau dari dua faktor yaitu internal dan eksternal sebagai berikut: A. Faktor Internal 1. Terpenuhinya pejabat eselon dan aparatur di kecamatan; 2. Rata-rata domisili pegawai kecamatan tidak jauh; 3. Adanya

keinginan/kemauan

baik

dari

perangkat

kecamatan

untuk

meningkatkan kinerjanya; 4. Kurangnya tenaga staf sebagai unsur pelaksana di kecamatan; 5. Kurangnya

sarana

dan

prasarana

sebagai

penunjang

pelaksanaan

tugas/pekerjaan; 6. Terbatasnya pegawai kecamatan yang mengikuti diklat penyelenggaraan pemerintahan. B. Faktor Ekstenal 1. Adanya Perda/Perbup tentang organisasi pemerintah kecamatan; 2. Sesuai Tupoksi kecamatan, kecamatan berwenang melaksanakan/ memfasilitasi pembinaan

terhadap

aparatur

pemerintah

desa

maupun

pada

masyarakatnya; 3. Berubahnya kecamatan menjadi SKPD. 3.2

Analisis SWOT Tahap kedua adalah mengelompokkan faktor-faktor atau isu-isu strategis

tersebut sesuai sifatnya yaitui Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/ hambatan (Threats) sebagai berikut : 1.

Kekuatan (Strenght)  Terpenuhinya pejabat eselon dan aparatur dikecamatan;  Rata-rata domisili pegawai kecamatan tidak jauh;  Adanya

keinginan/kemauan

baik

dari

perangkat

kecamatan

untuk

meningkatkan kinerjanya. Renstra Kecamatan Sumbersuko 2015-2019

25

2.

Kelemahan (Weaknes)  Kurangnya tenaga staf sebagai unsur pelaksana di kecamatan;  Kurangnya

sarana

dan

prasarana

sebagai

penunjang

pelaksanaan

tugas/pekerjaan;  Terbatasnya pegawai kecamatan yang mengikuti diklat penyelenggaraan pemerintahan. 3.

Peluang (Opportunities)  Adanya Perda/Perbup tentang organisasi pemerintah kecamatan;  Sesuai

Tupoksi

kecamatan,

kecamatan

berwenang

melaksanakan/

memfasilitasi pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa maupun pada masyarakatnya;  Berubahnya kecamatan menjadi SKPD. 4.

Ancaman/ hambatan (Threats)  Kondisi geografis yang mengakibatkan Kecamatan Sumbersuko menjadi daerah rawan bencana (banjir, tanah longsor dan angin puyuh/putting beliung);  Peraturan sering berubah/mengalami revisi;  Terbatasnya/minimnya dana untuk SKPD kecamatan.


26

Langkah ketiga adalah menysun isu-isu strategis tersebut dalam matriks analisis SWOT sebagai berikut:

MATRIKS ANALISIS SWOT

Peluang (Opportunities)  Adanya Perda/Perbup EKSTERNAL tentang organisasi pemerintah kecamatan;  Sesuai Tupoksi kecamatan, kecamatan berwenang melaksanakan/ memfasilitasi pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa maupun pada masyarakatnya;  Berubahnya kecamatan menjadi INTERNAL SKPD. Kekuatan (Strenght) Strategi Kekuatan-Peluang  Terpenuhinya pejabat  Meningkatkan eselon dan aparatur pelayanan pada dikecamatan; masyarakat pada  Rata-rata domisili bidang-bidang yang pegawai kecamatan yang telah dilimpahkan tidak jauh;  Pengkoordinasian  Adanya kegiatan-kegiatan keinginan/kemauan pembangunan di baik dari perangkat wilayah kecamatan kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya. Kelemahan (Weaknes) Strategi Kelemahan Kurangnya tenaga staf peluang sebagai unsur  Meningkatkan kinerja pelaksana di pemerintah desa kecamatan; dengan peningkatan  Kurangnya sarana dan kualitas SDM aparatur prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas/pekerjaan;  Terbatasnya pegawai kecamatan yang mengikuti diklat penyelenggaraan pemerintahan.


Ancaman/ hambatan (Threats)  Kondisi geografis yang mengakibatkan Kecamatan Sumbersuko menjadi daerah rawan bencana (banjir, tanah longsor dan angin puyuh/putting beliung);  Peraturan sering berubah/mengalami revisi;  Terbatasnya/minimnya dana untuk SKPD kecamatan. Strategi KekuatanAncaman  Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan

Strategi KelemahanAncaman  Peningkatan pemahaman terhadap penanggulangan bencana dan keamanan

27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1

Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana

Kecamatan Sumbersuko harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s. Pernyataan Visi Kecamatan Sumbersuko adalah :

”TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DAN BERKUALITAS DI KECAMATAN SUMBERSUKO” Kecamatan Sumbersuko sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang yang melaksanakan tugas teknis kewilayahan, tentunya di samping dituntut menjadi lembaga pelayanan public yang ada juga harus mampu memberdayakan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangan yang dimilki. Sesuai dengan visi tersebut, Kecamatan Sumbersuko berupaya untuk menciptakan dan merefleksikan diri sesuai dengan 3 (tiga) dimensi kepemimpinan yaitu : 

Dimensi Ketuhanan



Dimensi Kepemimpinan



Dimensi Kedisiplinan Berlandaskan 3 (tiga) dimensi tersebut, dan diselaraskan dengan visi

dan misi Kabupaten Lumajang diharapkan Kecamatan Sumbersuko selain menjadi

lembaga

pelayanan

publik

yang

memiliki

aparatur

yang

bermartabat juga menciptakan aparatur yang mempunyai kepekaan, kreatifitas, dan inovasi untuk mensejahterakan masyarakat.


28

4.2

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan SKPD Kecamatan Sumbersuko untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki adalah : 1.

Meningkatkan

pelayanan

publik

secara

optimal

dengan

memberdayakan potenti SDM yang ada; 2.

Meningkatkan

kesejahteraan

lahir

dan

batin

yang

demokratis,

berpartisipatif, berdasarkan Iman dan Taqwa; 3.

Mewujudkan

aparatur

pemerintah

yang

bermartabat

dengan

berdasarkan 3 (tiga) dimensi (ketuhanan, kepemimpinan, kedisiplinan).

4.3

Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan

dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realististis dan terukur. Tujuan dari SKPD Kecamatan Sumbersuko sesuai dengan misinya adalah : 1.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat;

2.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan sasarannya dalah: 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dan kelancaran adm. perkantoran

2.

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

3.

Meningkatnya kinerja dan SDM aparatur

4.

Meningkatnya keberdayaan seluruh elemen masyarakat


29

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, SKPD Kecamatan Sumbersuko mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di SKPD ini yaitu : 1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan;

2.

Meningkatkan

kinerja

pemerintah

melalui

peningkatan

SDM/profesionalisme aparatur pemerintah; 3.

Mengkoordinasikan seluruh kegiatan di wilayah kecamatan Sumbersuko melalui inventarisir usulan program/ kegiatan;

4.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana alam. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program

SKPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah : 1.

Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

5.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

7.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa;

8.

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;

9.

. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 13. Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah; Renstra Kecamatan Sumbersuko 2015-2019

30

14. Program Peningkatan Kebersamaan Masyarakat Pedesaan.

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Sumbersuko ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang secara rutin dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Sumbersuko.


31

BAB VI KEGIATAN INDIKATIF

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan- kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD 1.

Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan);

2.

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan;

3.

Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran;

4.

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

5.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;

6.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

7.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

8.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

9.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

10. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; 11. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran; 12. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 13. Kegiatan Monitoring & Pembinaan Posyandu Gerbangmas; 14. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);


32

Renstra Kecamatan Sumbersuko

Recommend Documents