RENJA Inspektorat 2012 BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang, sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Pembangunan ; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ; 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara ; 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA Inspektorat 2012 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ; 10. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010. 11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Malang. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2012 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat
ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 1.4 Sistematika Penulisan BAB I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu & Capaian Renstra SKPD (Tabel 2.1) 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD (Tabel 2.2) 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel 2.3) 2.5 Penelaahan usulan program & kegiatan (Tabel 2.4)
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1
Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan & Sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)
BAB IV Penutup Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA Inspektorat 2012 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2010 dan capaian Renstra Inspektorat terdiri dari 6 (enam) Program dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan,
penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan logistik kantor,
penyediaan makanan dan
minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 393.400.060,- terealisasi sebesar Rp. 392.480.400,- sisa sebesar
Rp.
919.660,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional.
Dengan
anggaran
sebesar
Rp.
135.545.000,- terealisasi sebesar Rp. 133.845.000,- sisa sebesar Rp. 1.700.000,3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Dengan anggaran sebesar Rp. 7.062.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.062.000,-. 4.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, inventarisasi temuan pengawasan, tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Dengan anggaran sebesar Rp. 3.424.624.100,- terealisasi sebesar Rp. 3.423.950.450,- sisa sebesar Rp. 673.650,-
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan adalah Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp. 29.176.500,- terealisasi sebesar Rp. 29.176.500,6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan,
dengan anggaran Rp. 87.507.000,- Realisasi
sebesar Rp. 87.502.000,- sisa sebesar Rp. 5.000,(terlampir) Inspektorat Kabupaten Malang
.Penjelasan pada Tabel 2.1
RENJA Inspektorat 2012
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah penunjang yang berfungsi mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu obyek (sasaran utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui antara lain : 1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan ; 2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan programprogram prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah ; 4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil ; 5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penjelasan pada Tabel 2.2 (terlampir) 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malang sebagai berikut : 1. Cepatnya perubahan regulasi . 2. Belum tercukupinya sumber daya yang ada terkait sumber daya manusia. 3. Kurangnya
pemahaman
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
dalam
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 4. Banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk baik melalui pemberitaan media massa, surat pengaduan elektronik maupun pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi. Penangan terhadap hal tersebut di atas didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah secara terbuka (transparan). Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA Inspektorat 2012
5. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Sesuai dengan Surat Edaran Menpan Nomor 03 Tahun 2011 tentang pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diharapkan
Pemerintah Kabupaten dapat
melakukan evaluasi terhadap unit/satuan kerja dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dilaporkan setiap tahun kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan). 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, inventarisasi temuan pengawasan (gelar pengawasan) dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur, pengawas dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apartur pengawasan serta Program Penataan Perundang-undangan dengan kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dan anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Analisis kebutuhan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2012 ada pada Penjelasan pada Tabel 2.3 (terlampir). 2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan masyarakat Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2011 tidak ada usulan dari Inspektorat, namun program yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas
yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2012 disusun dengan menampung usulan program dan kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV kemudian dilakukan penyelarasan pada sekretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Inspektorat. Usulan program dan kegiatan yang telah mendapat usulan kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang. Program dan kegiatan Inspektorat yang ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Malang. Penjelasan pada Tabel 2.4 (terlampir) Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA Inspektorat 2012 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP
Nasional
20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja
Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Malang Tahunan. RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun
Anggaran 2012, sedangkan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Adapun Tujuan Rencana Kerja sesuai dengan tujuan pada Renstra yang telah dibuat Inspektorat Kabupaten Malang : 1. Mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; 2. Meningkatnya kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah;
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA Inspektorat 2012 Sedangkan Sasaran Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Malang sesuai dengan Sasaran pada Restra adalah : 1. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melindungi diri dari kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi; 2. Terwujudnya
aparat
pengawasan
yang
kompeten
dan
profesional.
3.3 Program dan Kegiatan Berpedoman pada Program dan Kegiatan pada Renstra yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang tersebut, maka Tahun 2012 menetapkan Program Utama, sesuai dengan penjelasan Tabel 3.1 (terlampir) yaitu :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut : A. PKPT ( Program Kerja Pemeriksaan Tahunan ) Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2012 merencanakan 40 (empat puluh) obyek pemeriksaan/entitas yang meliputi seluruh wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, UPTD SMP, SMA, dan SMK serta Kecamatan. Pemeriksaan terbagi menjadi 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I ( 10 obyek pemeriksaan) a. Badan Kepegawaian Daerah b. Kantor Penanaman Modal c. Dinas Kesehatan d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan g. Bagian Umum dan Protokol h. UPTD SMPN 1 Sumberpucung i. UPTD SMPN 2 Gedangan j. UPTD SMPN 2 Pujon 2. Inspektur Pembantu Wilayah II ( 10 obyek pemeriksaan) a. Dinas Bina Marga b. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral c. Dinas Pertanian & Perkebunan Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA Inspektorat 2012 d. Dinas Pemuda & Olah Raga e. Dinas Koperasi & UMKM f. Badan Perencanaan Pembangunan g. Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi h. UPTD SMPN 1 Kasembon i. UPTD SMPN 1 Karangploso j. UPTD Puskesmas Pakis 3. Inspektur Pembantu Wilayah III (10 obyek pemeriksaan) : a. Badan Penelitian dan Pengembangan b. Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan c. Badan Pemberdayaan Masyarakat d. Sekretariat Dewan e. Dinas Perindustrian, Perdagangan & Pasar f. Dinas Pendidikan g. Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi h. UPTD Puskesmas Ngantang i. UPTD SMPN 3 (Satu Atap) j. UPTD Puskesmas Wonosari 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV (10 obyek pemeriksaan) : a. Dinas Kelautan dan Perikanan b. Dinas Pengairan c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset d. Dinas Sosial e. UPT Unit Perizinan f. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak g. Bagian Pertanahan h. Bagian Kesejahteraan Rakyat i. UPTD SMK Negeri 1 Turen j. UPTD SMP Negeri 1 Tirtoyudo
B. Pemeriksaan Non Reguler Pemeriksaan Non Reguler merupakan pemeriksaan diluar program pemeriksaan reguler serta pemeriksaan kasus yang berdasarkan tugas khusus atau tugas tambahan yang diperintahkan langsung oleh Bupati antara lain : - Kasus pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi ; - Kasus yang berasal dari pengembangan pemeriksaan regular, serta
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA Inspektorat 2012 - Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat baik melalui media, kotak pos 9000 ataupun surat pengaduan yang telah didisposisi oleh Bupati untuk ditindaklanjuti. Untuk tahun anggaran 2012 direncanakan pemeriksaan non reguler sebanyak 104 kali terdiri dari : - Kasus pengaduan masyarakat - Kasus indisipliner PNS - Kasus pengajuan ijin perceraian - Kasus kehilangan aset daerah - Lain-lain pengaduan C. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, terdiri dari : a. Pemuthakiran Data Adalah
kegiatan
Inspektorat
untuk
melakukan
tindaklanjut
hasil
pemeriksaan/temuan Inspektorat pada Tahun 2011 yang belum ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2012 berjalan. Pemuthakiran data dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2012. b. Kegiatan untuk memuthakirkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik BPK-RI, BPKP, Irjen Departemen, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten Malang.
D. Reviu atas Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER44/PB/2006 ” Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Inspektorat hanya melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah
yang telah disusun oleh DPPKA
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik sebagaimana dilakukan dalam proses audit. Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan dimaksud
mencakup
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
Pelaksanaan
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Inspektorat Kabupaten Malang
Reviu
LKPD
Tahun
Anggaran
2012
RENJA Inspektorat 2012
E. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adalah mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan yang tertuang dalam Renstra SKPD dengan kegiatan yang telah dilaksanakan,
menyangkut
perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta Analisis Akuntabilitas Kinerja. Pada tahun anggaran 2012 Inspektorat Kabupaten Malang mengevaluasi sebanyak 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II, terdiri dari : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I ( 2 SKPD), meliputi : a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Inspektur Pembantu Wilayah II ( 2 SKPD), meliputi : a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 3. Inspektur Pembantu Wilayah III ( 2 SKPD), meliputi : a. Dinas Kehutanan b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV (2 SKPD), meliputi : a. Badan Lingkungan Hidup b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
F. Pelaksanaan KORMONEV (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi) INPRES Nomor 5 Tahun 2004 Merupakan
kegiatan
dalam
rangka
melaksanakan
diktum
kesebelas
angka 4 huruf e Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana salah satu bentuk kegiatannya meliputi 3 obyek : 1. Pelaksanaan 10 (sepuluh) Diktum Instruksi Umum oleh semua Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ; 2. Pelaksanaan 11 (sebelas) Instruksi Khusus oleh beberapa Instansi Pemerintah yang ditugasi secara khusus ; 3. Pelaksanaan butir-butir rencana aksi yang terdapat di Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA Inspektorat 2012 H. Gelar Pengawasan Adalah kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang untuk memaparkan hasil pemeriksaan atas temuan-temuan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012 berjalan yang diharapkan tahun anggaran berikutnya
tidak
terulang kembali dengan temuan yang sama. I.
Pemeriksaan APBDes dan Infrastruktur Perdesaan Merupakan bentuk kegiatan Inspektorat dalam memonitor pelaksanaan kegiatan salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD) pada 33 Kecamatan (180 Desa) di Kabupaten Malang.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Dengan mengirimkan personil pemeriksa untuk mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Dengan memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (regulasi terbaru ).
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA Inspektorat 2012 BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2012 disusun sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari 2012 s/d Desember 2012 meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja
dan rencana
kinerja anggaran. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang. Semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2012 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dibidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan Visi Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP (Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, tertib dan
Malang,
Berdaya Saing).
September 2011
Plt. INSPEKTUR KABUPATEN MALANG
TRIDIYAH MAISTUTI, SH.M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19630518 198303 2 007
Inspektorat Kabupaten Malang
