RENJA (ANNUAL PERFORMANCE PLAN) TAHUN 2015 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

RENJA (ANNUAL PERFORMANCE PLAN) TAHUN 2015

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

KATA PENGANTAR Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2014 adalah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) khususnya Pasal 21 Ayat (3) agar setiap Kepala SKPD menyiapkan Renja SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD. Selain sebagai salah bagian dari SPPN, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2014 juga merupakan instrumen pengintegrasian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Penganggaran, Sistem Perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Selain itu, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2015 juga menjadi acuan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015. Akhirnya tak lupa diucapkan terima kasih kepada tim verifikasi dari Bappeda Kota Bontang atas masukannya guna penyempurnaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2015.

Bontang, Juni 2014 INSPEKTUR

Ir. HARI BAMBANG RIYADI NIP. 19580402 198703 1 004

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................…………………………………………………………..........

i

DAFTAR ISI ......................................................…….……………………………………....................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ............................…….…………………………………………............

1

1.1

LATAR BELAKANG

..............………………………………………………….....

1

1.2

LANDASAN HUKUM .............................……………………………………........

3

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN .......................………………………..........................

6

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................................

6

EVALUSI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU ............

9

BAB II

2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH ..............

9

2.2

ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD ......................................................... 29

2.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH ............................................................................... 31

2.4 BAB III

BAB IV

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD ................................................... 29

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................................. 35 3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI ............... 35

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ......................................................... 38

PENUTUP

.................................................................................................................. 50

ii

RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan agar setiap daerah otonom menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 (lima) tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban menyusun rencana strategis (strategic plan) dan recana kerja tahunan (performance annual plan) mengacu pada perencanaan pembangunan daerah dimaksud. Sebelum diditetapkannya UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang SPPN, Pemerintah telah menerbitkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyelenggarakan SAKIP untuk memenuhi kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inspektorat Daerah Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016. Renstra Inspektorat Daerah menjadi acuan untuk melaksanakan misi pembangunan daerah Kota Bontang kedua yakni “Meningkatkan Kualitas Tata Kepemerintahan Yang baik” dalam rangka pencapaian visi Kota Bontang tahun 2011-2016 untuk “Mewujudkan Masyarakat Bontang Yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera”. Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2011-2016 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berorientasi pada hasil yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam periode 5 (lima) tahun ke depan bersifat

1


indikatif. Perda Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 menetapkan bahwa tugas Inspektorat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendefinisikan arti pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan agenda kerja perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang, Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016 mengalami revisi. Hal ini dikarenakan bahwa perencanaan strategis bukanlah hal yang statis, tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan dievaluasi secara terus-menerus. Penyusunan Revisi (review) Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2011-2016 memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perubahan lingkungan strategis dan kebijakan pengawasan daerah karena fungsi pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan (series of actions and on going basis). Selain itu, review Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016 juga menjadi bagian dari tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bontang dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Review Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016 akan mempengaruhi penetapan target-target kinerja pengawasan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan (Renja). Rencana kerja tahunan (Renja) Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang menguraikan lebih mendetail dari Renstra, berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, kebijakan, progam dan kegiatan beserta kerangka pendanaan Inspektorat Daerah tahun berikutnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun yang berkenaan. Renja Inspektorat Daerah tahun 2015 akan memberikan arah bagi Inspektorat Daerah untuk melakukan fungsi pengawasan secara efektif dan efesien sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) kepada Kepala Daerah bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Kota Bontang telah mempedomani arah kebijakan RPJMD dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance. Rencana Kinerja Tahunan (Renja) akan menjadi dasar ditetapkannya Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) yang setiap akhir tahun anggaran akan diukur capaian kinerjanya (Performance Result) dan diindentifikasi celah kinerja yang terjadi (Performance Gap) untuk perbaikan dimasa mendatang. Oleh karena itu, Renja Inspektorat Daerah menjadi alat ukur yang menentukan keberhasilan pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan. 2


Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam Renja Inspektorat Daerah tahun 2015 menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa APBD menerapkan anggaran berbasis prestasi kerja (performance based budgeting)

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa bahan penyusunan APBD adalah Renja SKPD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Renja memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah daerah karena akan mempengaruhi kebijakan anggaran daerah dan kebijakan pembangunan daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah sebagai

Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Renja Inspektorat Daerah tahun 2015 akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Daerah (RPTD) sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nasional yang terpadu dan sinergis. Hal ini memenuhi amanat Peraturan Menteri PAN dan BR Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang menetapkan bahwa APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi berpedoman pada Renstra. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2013 adalah sbb : 1.

Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000;

2.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3


6.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;

7.

Undang – Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); 16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara; 17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan; 18. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah; 19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 4


Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah; 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dam Pelaporan Tindak Lanjut Hasil pengawasan Fungsional; 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional; 31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; 32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2014; 35. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 36. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016; 37. Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan 5


Fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kota Bontang Tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

Sedangkan tujuan : 1. Acuan Inspektorat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2015 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang. 2. Merumuskan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT Kota Bontang selama tahun 2015. 3. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan. 4. Menyediakan satu pedoman jangka menengah untuk menentukan arah kebijakan pengawasan, dengan berdasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi kemasa yang akan datang. 5. Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan strategi lima tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan. 6. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan. 7. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang . 8. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 6


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu pada tahun 2011 dan perkiraan capaian tahun berjalan, yakni tahun 2012. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan penjelasan serta catatan penting terjadinya perbedaan tersebut.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.. 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta

7


penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, dan pagu indikatif BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

8


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, Inspektorat Daerah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) tahun 2013 berdasarkan Renja Inspektorat Daerah tahun 2013. Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) tahun 2013 telah mengacu pada pencapaian sasaran dalam Review Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2013 beserta perubahannya, Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2013 terdiri dari 11 program dan 43 kegiatan dengan pagu anggaran senilai Rp8.311.763.700,00. Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2013 NO. 1.

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan akuntabilitas atas kinerja a. Meningkatnya fungsi dan pemanfaatan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pengawasan intern pemerintah daerah Kota daerah Kota Bontang Bontang b. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang yang baik c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota Bontang

2.

Mewujudkan tata kelola kepemerintahan a. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan yang baik (prinsip good governance) di penanggulangan dan pencegahan korupsi (PPK) lingkungan pemerintah Kota Bontang Kota Bontang b. Terwujudnya zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang c. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang d. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat yang responsif e. Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang

9


NO. 3.

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan kinerja manajemen a. Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan internal Inspektorat dalam rangka b. Terwujudnya efektivitas perencanaan efektivitas penyelesaian tugas pengawasan dan pengelolaan tugas pengawasan daerah pengawasan daerah

Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2013 diketahui bahwa capaian kinerja fisik sebesar 99% dengan capaian kinerja keuangan senilai Rp6.073.104.278,00 (73,07%) atau terjadi efesiensi anggaran sebesar 26,91%. Dengan demikian pencapaian sasaran (performance result) Renja Inspektorat Daerah tahun 2013 telah memenuhi target kinerja (performnce plan) sehingga tidak terdapat celah kinerja (gap performance). Pencapaian Perjanjian Kinerja yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) Inspektorat Daerah Tahun 2013 NO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BPK

yang

telah

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

Rasio temuan ditindaklanjuti

selesai

80%

71,40%

89,25%

2.

Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP

100%

81,4%

81,4%

3.

Presentase kesesuaian LKPD Kota Bontang terhadap SAP

96%

99,92%

104,08%

4.

Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

35%

83,33%

238%

5.

Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Cukup Baik”

80%

80,95%

101,19%

6.

Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti

100%

100%

100%

7.

Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti

100%

57,14%

57,14%

8.

Persentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2011-2016

90%

84,97%

94,41%

10


Dari tabel tersebut di atas, 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai di atas 80% (sangat baik), sedangkan 1 IKU yakni Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti mencapai dibawah 70% (cukup baik). Dengan menggunakan metode Rata-Rata Kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian Penetapan Kinerja Tahun 2013 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 108% (Berhasil). Salah satu capaian keberhasilan tahun 2013 berdasarkan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim untuk Semester II Tahun 2013 adalah nilai temuan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah Kota Bontang tahun 2013 merupakan nilai yang terendah bila dibandingkan dengan pemerintah kab/kota/prov se-Kaltim. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014 dapat disampaikan pada tabel 2.3. sebagaimana terlampir.

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2014 terdiri dari 10 program dan 40 kegiatan dengan anggaran senilai Rp11.557.904.571,00 (sebelum perubahan). Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2014 akan dievaluasi setiap semesternya yang disampaikan hasilnya dalam Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran 6 Bulan Berikutnya sebagai dasar pengajuan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan TA. 2014. Diproyeksikan bahwa seluruh program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan capaian kinerja fisik 100%. Tujuan dan sasaran strategis Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam lampiran 2.4.

24


Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2014 No. 1.

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatkan akuntabilitas atas kinerja a. Meningkatnya fungsi dan pemanfaatan hasil a.1. Presentase jumlah SKPD yang memiiki tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan pengawasan intern pemerintah daerah Kota penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah daerah Kota Bontang Bontang terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori “Baik” a.2. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti a.3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP b. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan b.1. Persentase kesesuaian LKPD terhadap SAP keuangan daerah kota Bontang yang baik b.2. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya Bontang dengan kategori “Cukup Baik”

2.

Mewujudkan tata kelola kepemerintahan a. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan yang baik (prinsip good governance) di penanggulangan dan pencegahan korupsi lingkungan pemerintah Kota Bontang (PPK) Kota Bontang

Presentase sasaran RAD PPK Kota Bontang yang telah selesai ditindaklanjuti

b. Terwujudnya zona integritas di lingkungan Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI menuju Pemerintah Kota Bontang WBK/WBBM

Target 80%

85% 100% 96,5% 35%

90% 100%

1 SKPD

c. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi Jumlah SKPD yang memiliki profil PMPRB yang Baik birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang

17 SKPD

d. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus Presentase kasus pengaduan masyarakat yang telah pengaduan masyarakat yang responsif selesai ditindaklanjuti

100%

25


No.

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis e. Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang

Indikator Kinerja e.1. Jumlah penyelesaian DA SKPD (kumulatif) e.2. Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan Penilaian Risiko dengan metoda CSA e.3. Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti

3.

Meningkatkan kinerja manajemen internal a. Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan Inspektorat dalam rangka efektivitas penyelesaian tugas pengawasan daerah

Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP

b. Terwujudnya efektivitas perencanaan b.1. Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD pengawasan dan pengelolaan tugas Kota Bontang 2011-2016 pengawasan daerah b.2. Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang secara tepat waktu

Target 6 SKPD 25%

100% 60 Jabfung APIP 95%

100%

26


Berdasarkan hasil y evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang sama pada tahun sebelumnya sebagai berikut : 1.

Ruang lingkup dan peran serta pengawasan dalam PKPT TA. 2013 semakin luas. Sasaran pemeriksaan di tahun 2013 sebanyak 140 Obyek Pemeriksaan (OP) meningkat menjadi 191 OP pada tahun 2014. Ruang lingkup pengawasan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kasus saja, tetapi juga meliputi antara lain kegiatan review penganggaran dan laporan keuangan, evaluasi laporan akuntanbilitas instansi pemerintah dan monitoring pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta kegiatan pengawasan lainnya termasuk di dalamnya kegiatan baru, yakni: a.

Penilaian SKPD menjadi ZI menuju Wliayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta

b.

Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kota Bontang.

c.

Pelaksanaan diagnostic assesment (DA) SPIP SKPD

Kondisi ini dapat mengakibatkan penerapan tugas pengawasan berbasis manajemen resiko belum dapat dilakukan sepenuhnya. 2.

Jumlah SDM aparat pengawasan Inspekorat Daerah yang masih dirasa kurang sedangkan ruang lingkup pengawasan semakin luas. Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Inspektorat Daerah, bahwa jumlah kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah adalah sebanyak 49 orang, sedangkan kondisi existing pegawai adalah sebanyak 29 orang. sehingga masih memerlukan pegawai dalam kondisi ideal sebanyak 20 orang. Kondisi ini akan mempengaruhi pencapaian target kinerja pengawasan tahun 2014 secara tepat waktu.

3.

Masih adanya respon yang kurang positif dan pemahaman yang berbeda atas hasil pengawasan dengan Obyek Pemeriksaan (Obrik) yang dapat mengakibatkan penyelesaian PKPT tahun 2013 tidak tepat waktu dan masih lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP fungsional dan BPK. Dari indentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam

melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bontang, maka 27


peningkatan dan perbaikan kinerja manajemen internal serta manajemen tugas pengawasan menjadi hal mutlak yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di samping itu, koordinasi dengan SKPD Kota Bontang dan koordinasi pengawasan yang komprehensif antara APIP Fungsional serta BPK harus ditingkatkan lagi agar terjadi sinergisitas, sinkronisasi, efesiensi dan efektifitas fungsi pengawasan pada Pemerintah Kota Bontang. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam review Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2011 – 2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Inspektorat Daerah Kota Bontang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Strategi Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai quality assurance, early warning system dan catalyst of change dengan arah kebijakan: a.

2.

Penerapan Sistem Pengawasan Intern berbasis manajemen resiko.

Strategi Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian TLHP, dengan arah kebijakan: a.

3.

Peningkatan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan

Strategi Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemkot Bontang dan menerapkan penyelenggaraan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dengan arah kebijakan: a.

4.

Penerapan Rencana Aksi Menuju Opini WTP (Action Plan to Unqualified Opinion/WTP)

Strategi Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Bontang melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD serta melakukan tindakan perbaikan atas kelemahan pencapaian sasaran, dengan arah kebijakan: a.

5.

Optimalisasi penerapan SAKIP pada SKPD

Strategi Optimalisasi pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) PERPRES Nomor 55 Tahun 2012 dengan arah kebijakan: a.

Peningkatan implementasi PERPRES Nomor 55 Tahun 2012 melalui program Island of Integrity dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)

6.

Strategi Implementasi 9 (sembilan) program area perubahan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan: a.

7.

Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah bersifat living document

Strategi Peningkatan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang responsif dengan arah kebijakan: 28


a. 8.

Peningkatan efektivitas penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat

Strategi Penyelenggaraan SPIP pada Pemkot Bontang dan SKPD secara bertahap (Knowing, Mapping, Norming, Forming, Performing) dengan arah kebijakan: a.

9.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bontang berbasis SPIP

Strategi Pengembangan kapasitas SDM sesuai tantangan dan kebutuhan organisasi dengan arah kebijakan: a.

Penerapan manajemen SDM yang berkualitas

10. Strategi Meningkatkan evaluasi dan pengendalian manajemen kinerja tugas pengawasan daerah dengan arah kebijakan: a.

Penerapan

manajemen

berbasis

resiko

(diagnostic assesment/DA)

kegiatan

pengawasan daerah 2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD Inspektorat Daerah melaksanakan sistem pengawasan intern pemerintahan Kota Bontang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan SKPD di lingkungan pemerintah daerah kota Bontang serta seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Bontang. Ruang lingkup PKPT terdiri pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi, dan review. Selain itu, Inspektorat Daerah juga menetapkan

kegiatan Non PKPT untuk melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan Kota Bontang sesuai amanat PP Nomor 79 Tahun 2005. Kegiatan Non PKPT antara lain terdiri dari kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dan kepatuhan perundang-undangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP Fungsional dan BPK RI, serta koordinasi pengawasan secara komprehensif. Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk fungsi pengawasan sampai saat belum ada ditetapkan dari kementerian/lembaga terkait. Analisa kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Aspek Penilaian pada Tataran Pengambilan Kebijakan untuk Pemerintah Kota yakni “Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti”. Inspektorat Daerah juga telah menyusun indikator kinerja mandiri APIP yang berlaku secara umum merujuk pada Renstra Inspektorat Provinsi Kaltim, Kementerian PAN dan RB, Inspektorat BPKP maupun APIP lainnya. Indikator kinerja mandiri tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah. 29


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang

NO

INDIKATOR

SPM/ STANDAR NASIONAL

(1)

(2)

(3)

1.

Presentase jumlah SKPD yang memiiki tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori “Baik

2.

TARGET RENSTRA SKPD IKK

REALISASI CAPAIAN TAHUN TAHUN 2012 2013 (10) (11)

(4)

TAHUN 2011 (5)

TAHUN 2012 (6)

TAHUN 2013 (7)

TAHUN 2014 (8)

TAHUN 2015 (9)

-

-

-

-

-

80%

80%

-

Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

-

-

70%

75%

80%

85%

95%

3.


-

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Presentase kesesuaian Bontang terhadap SAP

Kota

-

-

95%

95,5%

96%

5.

Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundangundangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

-

-

35%

35%

6.

Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Cukup Baik”

-

-

60%

7.

Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti

-

-

8.

Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti

-

-

LKPD

PROYEKSI

CATATAN ANALISIS

TAHUN 2014 (12)

TAHUN 2015 (13)

-

80%

80%

IKU

71,06%

71,40%

85%

95%

IKU

100%

63,28%

81,4%

100%

100%

IKU

96,5%

97%

96,51%

99,2%

96,5%

97%

IKU

35%

35%

35%

14,7%

83,3%

35%

35%

IKU

70%

80%

90%

100%

53,57%

80,95%

90%

100%

IKU

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

IKU

-

-

100%

100%

100%

-

57,14%

100%

100%

IKU

(15)

30


2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH Perubahan sistem manajemen kepemerintahan daerah dari asas sentralisasi menjadi asas desentralisasi dan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah dari line item budgeting menjadi performance based budgeting memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan arti pentingnya sistem pengawasan intern dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip good governance. Sejalan dengan otonomi daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengamanatkan pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Mengingat pentingnya sistem pengawasan intern sebagai bagian dari fungsi organik manajemen kepemerintahan daerah, maka Inspektorat Daerah harus memiliki tingkat kapabilitas yang baik. Untuk itu, BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim telah melakukan evaluasi mandiri (self assessment) pemetaan APIP pada Inspektorat Daerah kab/kota se-Kaltim termasuk Inspektorat Daerah Kota Bontang menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IA-CM) di tahun tahun 2014. Pemetaan APIP sangat diperlukan untuk membantu menentukan tingkat kapabilitas yang tepat bagi APIP, karena Aktivitas Audit Internal (AI) menjadi bagian integral dari tata kelola yang efektif di sektor publik sehingga dapat memberikan gambaran kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kpta Bontang. Sesuai Laporan hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim atas tata kelola Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2014 Nomor: LEV-325/PW17/3/2014 tanggal 2 Juni 2014 bahwa tata kelola APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bontang berada di level 2 (infrastructure) dari tingkatan 5 level yang ada. Adapun hasil penilaian per elemen tata kelola APIP Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah sbb: 1.

Peran dan Layanan (Service and Role of Internal Auditing) berada pada level 2

2.

Pengelolaan SDM (People Management) berada pada level 1

3.

Praktek Profesional (Professional Practice) berada pada level 1

4.

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability) berada pada level 2

5.

Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationships and Culture) berada pada 31


level 1 6.

Struktur Tata Kelola (Governance Structures) berada pada level 2 Beberapa permasalahan tata kelola APIP dalam meningkatkan kinerja pelayanan

Inspektorat Daerah adalah sbb: 1.

Reiew secara periodik atas pelaskanaan kegiatan pengawasan belum dilaksanakan.

2.

Administrasi hasil pengawasan belum dilakukan secara optimal dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit yang diberikan belum seluruhnya diselesaikan oleh auditi yang bersangkutan.

3.

Inspektorat belum memiliki kualifikasi minimal dan prosedur rekrutmen APIP dil lingkungan pemerintah Kota Bontang.

4.

Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya didukung dengan penerapan standar kendali mutu.

5.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung tugas pengawasan belum optimal. Adapun saran guna meningkatkan kapabilitas Inspektorat Daerah antara lain:

1.

Mengembangkan jasa pelayanan lain selain audit (quality assurance) berupa jasa konsultansi seperti kegiatan sosialisasi, workshop tata kelola, manajemen resiko dan SPIP

2.

Meningkatkan kecermatan profesi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan dilakukan supervisi secara berjenjang.

3.

Melakukan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki oleh APIP untuk melaksanakan tugas pengawasan.

4.

Menyusun PKPT berdasarkan skala prioritas dan mempertimbangkan resiko (audit berpeduli resiko).

5.

Melakukan pemuktahiran data base mitra kerja potensial (audit universe).

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD Perda Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang menetapkan Visi Pemerintahan Daerah Kota Bontang tahun 2011 – 2016 adalah"Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera " yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan daerah. Inspektorat Daerah melaksanakan misi kedua dengan tujuan dan sasaran sbb:

32


Tabel 2.6 Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 oleh Inspektorat Daerah MISI Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Tata Kepemerintahan Yang Baik

TUJUAN

SASARAN

1. Meningkatkan Penyelenggaraan 1.2. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, Pemerintahan yang Bersih dan bebeas korupsi, kolusi dan nepotisme. Bebas Korupsi Kolusi dan 1.3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Nepotisme. penyelenggaraan pemerintahan 1.4. Aparatur Pengawas/pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi mencapai 100%. 1.5. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100% 2. Meningkatkan Kapasitas dan 2.1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Akuntabulitas Kinerja Birokrasi pemerintah

Secara garis besar, prioritas pembangunan daerah tahun 2015 diarahkan pada 4 (empat) hal, yakni (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (3) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan dan (4) Pengembangan Infrastruktur. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga secara signifikan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, partisipatif, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibiltas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi masyarakat; dan berkembangnya budaya dan prilaku aparatur pemerintahan yang mengindahkan nilai dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Fokus prioritas peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan adalah : 1.

Peningkatan kualitas pelayanan publik

2.

Peningkatan PAD

3.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

4.

Menciptakan penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat dan jabatan

5.

Mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Bontang.

33


Rincian prioritas pembangunan daerah, program pembangunan dan indikator kinerja RKPD Kota Bontang tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah disajikan dalam tabel 2.4. Tabel 2.7 Rincian Prioritas Pembangunan Daerah Inspektorat Daerah Kota Bontang NO. 1.

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengram mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Terwujudnya kemampuan aparatur pengawas dalam kegiatan pengawasan tertentu Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi efisien dan efektif Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Program penyelenggaraan SPIP Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Terselenggaranya SPIP di lingkungan pemerintah Kota Bontang Terwujudnya ketatalaksanaan yang modern, efisien, efektif berbasis teknologi informasi

TARGET 100%

Ada

100%

WTP

100%

34


BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi tonggak reformasi kepemerintahan daerah dari asas sentralisasi menjadi asas desentralisasi atau dikenal dengan era otonomi daerah. Sejalan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government), yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kapabilitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah, telah merubah paradigma fungsi pengawasan sebagai salah satu instrumen manajemen birokrasi. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan fungsi pengawasan tidak lagi terkesan hanya mencari kesalahan saja (watchdog). Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran baru (new paradigm) Inspektorat Daerah terbagi atas 2 (dua) peran, yakni: 1.

Melaksanakan pengawasan atas urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk menjamin agar Pernerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat sebagai wujud kontrol sosial. (PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah).

2. Memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengawasan Intern melalui perwujudan peran APIP yang efektif. (PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus: a.

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

b.

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

c.

Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Salah satu agenda nasional dalam RPJMN tahun 2010-2014 adalah Perbaikan Tata

Kelola Pemerintahan yakni Reformasi Birokrasi yang ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan

35


dioperasionalisasikan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014. Sasaran keberhasilan reformasi birokrasi yang berkenaan dengan fungsi pengawasan daerah adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator kinerja Opini WTP daerah tercapai 60% pada tahun 2014. Sasaran dan indikator tersebut dilaksanakan melalui program-program berorientasi hasil (result oriented programs) yakni: 1.

Program

Koordinasi,

Monitoring,

dan

Evaluasi

Bidang

Pengawasan

dan

Pemberantasan Korupsi dengan hasil yang diharapkan adalah Laporan Monitoring TLHP instansi, Laporan penyaluran dan pemantauan pengaduan masyarakat serta laporan kormonev secara periodik. 2.

Program Penguatan Pengawasan terdiri dari Program Penerapan SPIP pada Pemda dengan hasil Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

3.

Program Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting dengan hasil yang diharapkan Peningkatan kualitas pertanggungjawabanpengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah diterbitkan

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014. Sasaran keberhasilan Stranas PPK adalah peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK Indonesia yang pada tahun 2011 adalah sebesar 3,0 dari nilai maksimal 10 (rendah) ditargetkan meningkat pada tahun 2014 menjadi nilai 5,0. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kaltimyang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah: 1.

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP.

2.

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

3.

Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan Dari uraian di atas, maka kebijakan nasional dan kebijakan provinsi Kaltim yang harus

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang pada tahun 2013 dapat dirumuskan sbb:

36


Tabel 3.1. Telaahan kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi, Kebijakan Kota Bontang dan Renstra Inspektorat Daerah NO.

RKP TAHUN 2015

1.

Implementasi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK

2.

Penerapan Sistem Pengawasan Intern sebagai Quality Assurance dan Consulting

3.

Opini Laporan Keuangan WTP

4.

Penguatan pengawasan melalui penerapan SPIP

6.

Penanganan kasus pengaduan masyarakat

7.

Koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pengawasan melalui Penyelesaian TLHP

RENJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALTIM TAHUN 2013 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP.

RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2013

RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2013

Terwujudnya penyelenggaraan Terwujudnya penerapan dan pengawasan intern pemerintah yang peningkatan kualitas hasil pengawasan terintegrasi efisien dan efektif internal Pemerintah Kota Bontang yang efektif dan efisien Terselenggaranya SPIP di lingkungan Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah Kota Bontang daerah Pemerintah Kota Bontang yang baik Meningkatnya implementasi SPIP pada Pemkot Bontang Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan Kota Bontang Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pengawasan yang komprehensif dengan APIP lainnya

Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan 8.

-

-

Terwujudnya kemampuan aparatur pengawas dalam kegiatan pengawasan tertentu

Meningkatnya pengawasan

kapasitas

SDM

9.

-

-

Terwujudnya ketatalaksanaan yang modern, efisien, efektif berbasis teknologi informasi

Meningkatnya kinerja manajemen internal kantor dalam rangka tugas pengawasan

37


3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Memperhatikan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah Kota Bontang tahun 2013 terhadap Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016, maka Inspektorat Daerah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) tahun 2013. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Tahun 2013 sebagaimana terlampir pada lampiran 3.2.

38


Tabel 3.3 Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) Inspektorat Daerah Tahun 2015

No. 1.

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatkan akuntabilitas atas kinerja a. Meningkatnya fungsi dan pemanfaatan hasil a.1. Presentase jumlah SKPD yang memiiki tingkat penyelenggaraan urusan pemerintahan pengawasan intern pemerintah daerah Kota ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi daerah Kota Bontang Bontang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori “Baik” a.2. Rasio temuan ditindaklanjuti

2.

Target

telah

selesai

95%

a.3. Persentase penyelesaian tindak rekomendasi hasil pengawasan APIP

lanjut

100%

b. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan b.1. Persentase kesesuaian LKPD terhadap SAP keuangan daerah kota Bontang yang baik b.2. Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

97%

c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD kota Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya Bontang dengan kategori “Cukup Baik”

90%

Mewujudkan tata kelola kepemerintahan a. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan yang baik (prinsip good governance) di penanggulangan dan pencegahan korupsi lingkungan pemerintah Kota Bontang (PPK) Kota Bontang

BPK

yang

80%


b. Terwujudnya zona integritas di lingkungan Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI menuju Pemerintah Kota Bontang WBK/WBBM c. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi Jumlah SKPD yang memiliki profil PMPRB yang Baik birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang

35%

100%

2 SKPD 22 SKPD

39


No.

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

d. Meningkatnya efektivitas penanganan kasus Presentase kasus pengaduan masyarakat yang telah pengaduan masyarakat yang responsif selesai ditindaklanjuti e. Terwujudnya penerapan SPIP Kota Bontang

3.

Meningkatkan kinerja manajemen internal a. Meningkatnya kapasitas SDM pengawasan Inspektorat dalam rangka efektivitas penyelesaian tugas pengawasan daerah

e.1. Jumlah penyelesaian DA SKPD (kumulatif)

Target 100% 6 SKPD

e.2. Persentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan Penilaian Risiko dengan metoda CSA

50%

e.3. Persentase Grand Design SPIP Kota Bontang yang telah ditindaklanjuti

100%

Jumlah pembentukan jabatan fungsional APIP

24 Jabfung APIP

b. Terwujudnya efektivitas perencanaan b.1. Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan pengawasan dan pengelolaan tugas Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD pengawasan daerah Kota Bontang 2011-2016

100%

b.2. Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang secara tepat waktu

100%

40


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan RKPD Kota Bontang tahun 2013, Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2011-2016, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Inspektorat Daerah di tahun 2013 sbb: Program Penunjang 1.

Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan perkantoran dan kepegawaian dalam rangka tugas pengawasan dengan kegiatan antara lain: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; d. Penyediaan ATK; e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; f.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja; h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; i.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

j.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

k. Penyediaan Makanan dan Minuman; l.

Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka tugas pengawasan, dengan kegiatan antara lain:

3.

a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

b.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan loyalitas pegawai dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan tugas pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang dengan kegiatan antara lain: a.

Pendidikan dan Pelatihan Formal; 41


5.

b.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;

c.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan internal keuangan, penganggaran, perencanaan program dan evaluasi kinerja dalam rangka tugas pengawasan, dengan kegiatan antara lain: a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran;

c.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

d.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Program Urusan Wajib 1.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pengawasan intern dan pemanfaatan hasil pengawasan intern pemerintah Kota Bontang yang terintegrasi, efektif, efesien dan tepat waktu, dengan kegiatan antara lain:

2.

a.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

b.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;

c.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;

d.

Optimalisasi dan Evaluasi LP2P bagi PNS;

e.

Optimalisasi dan Evaluasi LHKPN bagi Penyelenggara Negara Kota Bontang;

f.

Peningkatan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;

g.

Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah;

h.

Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan;

i.

Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;

j.

Monitoring dan Evaluasi Implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004;

k.

Monitoring dan Evaluasi Implementasi RAD-PK Kota Bontang

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas Program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

3.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan sistem informasi pengawasan yang handal berbasis teknologi informasi, dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan serta kegiatan Implementasi SIMWASDA 42


4.

Program Penyelenggaraan SPIP Program ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi SPIP pada Pemerintah Kota Bontang dengan kegiatan: a. Penyusunan Grand Design SPIP b. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Kota Bontang c. Pelaksanaan Infrastruktur SPIP

43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


BAB IV PENUTUP RENJA menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pengawasan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan Good Governance dan meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai tujuan otonomi daerah dalam arti luas. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah Program Tahunan Inspektorat Daerah Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Inspektorat Daerah Kota Bontang. RENJA Inspektorat Daerah Kota Bontang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Inspektorat Daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kota Bontang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Inspektorat Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

54

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 Kota Bontang SKPD : Inpektorat

Kode

1 1 1

20.05

1

20.05 01

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

Target Kinerja Realisasi Target Capaian Kinerja Hasil Program Program dan (Renstra Keluaran Kegiatan SKPD) s/d dengan Tahun Tahun 2016 2012

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2014)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4) 0

Jasa Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai standar dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian pengelolaan keuangan dan aset sesuai kaidah dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kode


1

2










3 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

1

20.05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah kegiatan surat menyurat yang dilaksanakan selama 12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Jumlah pembayaran Daya Air dan Listrik tagihan telepon dan internet secara tepat waktu selama 12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Persentase jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/ perijinan kendaraan Operasional dinas yang diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 20 unit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah kebutuhan ATK yang terpenuhi selama 12 bulan

Kode











1 2 3 20.05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan Penggandaan barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi selama 12 bulan

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

1

20.05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi listrik dan penerangan selama 12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 01 13 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

dan Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan sebesar 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 01 14 Penyediaan Tangga

Rumah Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga kantor yang dipenuhi selama 12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah kebutuhan media Peraturan Perundang-undangan massa yang terpenuhi selama 12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Peralatan

Jumlah pemenuhan bahan kebutuhan dapur selama 12 bulan

Kode

1


1 2 20.05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman


3 Jumlah pemenuhan konsumsi tamu kedinasan selama 12 bulan


4 100%

5 100%





6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%


9 100%



10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

Kode

1

1


1 2 20.05 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah










3 dan Presentase jumlah kegiatan rapat dan koordinasi yang diikuti sesuai kebutuhan selama 12 bulan

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

20.05 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah pegawai Non Administrasi/Teknis Perkantoran PNS yang melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran sebanyak 2 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah penyelesaian penilaian angka kredit jabfung APIP secara tepat waktu sebanyak 12 jabfung APIP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Sarana dan Rasio sarana dan Prasarana Aparatur prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik sebesar 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 02

1

20.05 02 05 Pengadaan Dinas/Operasional

Kendaraan Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang dilaksanakan sebanyak 1 unit

Kode

1

1











1 2 3 20.05 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah perawatan Kantor gedung kantor yang dilaksanakan selama 12 bulan

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

20.05 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat secara rutin selama 12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kode











1 2 3 20.05 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan kantor Peralatan Gedung Kantor yang dirawat selama 12 bulan

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

1

20.05 03

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Presentase Tertentu pengadaan khusus dilaksanakan kebutuhan

jumlah pakaian yang sesuai

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 05

1

20.05 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase pegawai yang mengikuti diklat fungsional, diklat teknis, dan diklat subtantif pengawasan sesuai kebutuhan dan kompetensi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Program Aparatur

Peningkatan

Disiplin Tingkat partisipasi staf Inspektorat dalam mengikuti peringatan hari-hari tertentu dengan kategori "memuaskan"

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kode

1


1 20.05 05 02 Sosialisasi undangan

2 Peraturan


3 Perundang- Persentase aparat pengawas yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan


4 100%

5 100%





6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%


9 100%



10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

Kode

1

1











1 2 3 20.05 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Persentase pejabat Peraturan Perundang-undangan pengelola keuangan SKPD yang mengikuti bimtek

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

20.05 06

Program Peningkatan Tingkat representasi Pengembangan Sistem Pelaporan SAKD dan SAKIP Capaian Kinerja dan Keuangan Inspektorat Daerah dengan kategori "Sangat Baik"

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 20112016

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah penyelesaian penugasan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang secara tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kode











1 2 3 20.05 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan realisasi Semesteran dan Prognosis Realisasi anggaran semesteran Anggaran dan prognosis yang diterbitkan sebanyak 1 laporan

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

1

20.05 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Jumlah laporan Tahun keuangan akhir tahun yang diterbitkan sebanyak 1 laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 06 10 Penyusunan Renja SKPD

jumlah RENJA Inspektorat tahun 2015 yang diterbitkan sebanyak 1 laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Jumlah LAKIP Inspektorat yang diterbitkan sebanyak 1 laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Kode




1

1 2 20.05 06 30 Review Renstra SKPD

3 Jumlah laporan review Renstra SKPD yang disusun sebanyak 1 laporan

4 100%

1

20.05 20

Presentase jumlah SKPD yang tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundangundangan dengan kategori “Baik”

80%

Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

95%


100%

Presentase kesesuaian LKPD Kota Bontang terhadap SAP

97%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

5 100%





6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%


9 100%



10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

Kode


1

2



3 Persentase penurunan jumlah temuan ketidakpatuhan peraturan perundangundangan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya

4 35%

Presentase jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Baik”

70%


100%

Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM

2 SKPD

Jumlah SKPD yang telah memiliki profil PMPRB yang Baik

22 SKPD

5





6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

Kode











1 2 3 20.05 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah penugasan Secara Berkala pengawasan yang telah diselesaikan sesuai PKPT sebanyak 45 SKPD

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

1

20.05 20 02 Pengendalian Manajemen Jumlah LHR RAPBD Pelaksanaan Kebijakan KDH tahun 2015 yang diterbitkan sebanyak 1 laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 20 06 Tindak lanjut Pengawasan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Hasil

Temuan Jumlah laporan pemuktahiran data TLHP PKPT reguler Kota Bontang TA. 2013 yang diterbitkan sebanyak 1 laporan

Kode











1 2 3 20.05 20 09 Optimalisasi dan Evaluasi LP2P bagi Jumlah PNS wajib LP2P PNS yang telah menyampaikan LP2P sebanyak 1869 PNS

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

1

20.05 20 10 Optimalisasi dan Evaluasi LHKPN Jumlah SK PNS Kota bagi Penyelenggara Negara Kota Bontang wajib LHKPN Bontang yang diterbitkan sebanyak 1 SK

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 20 11 Peningkatan Pengawasan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

dan Jumlah LHE SAKIP SKPD yang diterbitkan sebanyak 45 LHE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 20 12 Implementasi Pemerintahan

Akuntansi Jumlah LHR LKPD Kota Bontang Tahun 2013 yang diterbitkan sebanyak 1 laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 20 15 Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Jumlah penyelesaian Pada Peraturan Perundang- pemantauan dan Undangan evaluasi ketaatan pegawai terhadap peraturan perundangundangan keuangan negara/daerah sebanyak 4 peraturan perundang undangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 20 18 Monitoring dan Implementasi Jumlah laporan Rencana Aksi Daerah pemantauan RAD-PPK Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang diterbitkan sebanyak 4 laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Sistem

Kode

1

1


1 20.05 20 19 Rekonsiliasi Pemeriksaan










2 Temuan

3 Hasil Jumlah laporan TLRHP BPK RI yang diterbitkan sebanyak 2 laporan

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

20.05 20 23 Monitoring Penilaian Pelaksanaan Reformasi Kota Bontang

Mandiri Jumlah Laporan Monev Birokrasi implementasi RB Kota Bontang sebanyak 1 laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kode

1

1 20.05 21











2 3 Program Peningkatan Persentase jumlah Profesionalisme Tenaga Pemeriksa aparat pengawasan dan Aparat Pengawas yang mengikuti diklat sebanyak 5% waktu kerja setahun

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

Persentase jumlah aparat pengawasan yang bersertifikat kompetensi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 21 01 Workshop SPIP SKPD

Jumlah SKPD yang mengikuti workshop SPIP SKPD sebanyak 45 SKPPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 21 02 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Jumlah aparat pengawas Penilaian Akuntabilitas Kinerja yang telah mengikuti diklat evaluasi SAKIP sebnayak 38 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 22

Program Penataan dan Persentase Penyempurnaan Kebijakan Sistem pelaksanaan tugas dan dan Prosedur Pengawasan fungsi pengawasan daerah yang telah didukung SOP

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

1

20.05 22 02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Jumlah laporan Prosedur Pengawasan penyelesaian penyusunan sisdur pengawasan sebanyak 1 buah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kode

1


1 2 20.05 22 05 Implementasi SIMWASDA


3 Jumlah pengadaan peralatan Simwasda yang dilaksanakan sebanyak 5 unit


4 100%

5 100%





6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%


9 100%



10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

Kode

1 20.05 23









3 Pengintensifkan Persentase kasus Pengaduan pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 100%

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

1

20.05 23 05 Penanganan Kasus Pengaduan Persentase kasus Masyarakat Kota Bontan pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 34

dan Presentase jumlah usulan penilaian angka kredit jabfung APIP yang telah ditetapkan

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

1

20.05 34 76 Penilaian Angka Fungsional

Jabatan Presentase jumlah usulan penilaian angka kredit jabfung APIP yang telah ditetapkan

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

1

20.05 43

1

2



Program Penanganan Masyarakat

Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

Kredit

Program Penyelenggaraan SPIP

Meningkatnya implementasi SPIP pada Pemerintah Kota Bontang

Kode

1



1 2 3 20.05 43 01 Pelaksanaan Diagnostic Assesment Jumlah laporan DA SKPD SKPD yang diterbitkan sebanyak 6 SKPD


4 100%

5 -





6 -

7 -

8=(7/6) -


9 -



10=(5+7+9) 100%

11=(10/4) 100%

Kode


1

1 2 20.05 43 02 Sosialisasi Petunjuk SPIP di Kota Bontang

1

20.05 43 03 Bimtek Implementasi SPIP


3 Pelaksanaan Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi Manajemen Resiko SPIP sebanyak 45 SKPPD









4 100%

5 -

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 -

10=(5+7+9) -

11=(10/4) -

Jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat DA SKPD sebanyak 37 orang

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

1

20.05 43 04 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Jumlah Laporan Monev SPIP implementasi SPIP yang diterbitkan sebanyak 1 laporan

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20.05 43 05 Penyusunan Grand Design SPIP

100%

-

100%

100%

100%

-

-

-

Jumlah Grad Design SPIP yang diterbitkan sebanyak 1 SK

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Perkiraan Maju Tahun 2014 Kota Bontang SKPD : Inpektorat

Kode

1



Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

2

3

4

5

6

7

1 1

20.05

1

20.05 01

1

20.05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 1

1 1

1

Rencana Tahun 2013

Catatan Penting 8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja


9

10

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jasa Meningkatnya kinerja pengelolaan pelayanan perkantoran dan kepegawaian dalam rangka tugas pengawasan

2.619.818.000,00

2.881.799.000,00

Presentase surat yang dikirim dan diterima oleh stakeholder terkati 20.05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi yang Jumlah tagihan telepon kantor Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan tanpa klaim 20.05 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Persentase jumlah kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas/ dinas yang telah dipenuhi Operasional persyaratan perijinannya

Bontang

100%

5.119.000

100%

5.631.000,00

Bontang

1 Tahun

46.200.000

1 Tahun

50.820.000,00

Bontang

100%

9.300.000

100%

10.230.000,00

20.05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah kebutuhan ATK yang terpenuhi 20.05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan barang Penggandaan cetak dan penggandaan yang terpenuhi

Bontang

1 Tahun

166.494.000

1 Tahun

183.143.000,00

Bontang

1 Tahun

116.763.000

1 Tahun

128.439.000,00

20.05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik yang dipenuhi

Bontang

1 Tahun

4.779.000

1 Tahun

5.257.000,00

Kode

1



1 2 20.05 01 13 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Peralatan

Rencana Tahun 2013 Lokasi


3 dan Persentase pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin kantor yang telah dilaksanakan sesuai RKBU

4 Bontang

5 100%

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6 297.022.000

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja 9 100%

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 326.724.000,00

1

20.05 01 14 Penyediaan Tangga

Rumah Persentase jumlah kebutuhan peralatan dapur yang terpenuhi

Bontang

1 Tahun

3.110.000

1 Tahun

3.421.000,00

1

20.05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah kebutuhan surat Peraturan Perundang-undangan kabar/majalah dan bahan referensi pengawasan yang dipenuhi

Bontang

1 Tahun

21.420.000

1 Tahun

23.562.000,00

1

20.05 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Bontang

1 Tahun

18.311.000

1 Tahun

20.142.000,00

1

20.05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kebutuhan konsumsi rapat, jamuan tamu dan kegiatan rapat yang tersedia

Bontang

1 Tahun

75.650.000

1 Tahun

83.215.000,00

1

20.05 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah

Bontang

100%

1.767.670.000

1 Tahun

1.944.437.000,00

Jumlah ketersediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor

dan Persentase jumlah rapat koodinasi dan konsultasi tugas pengawasan dan lainnya yang diikuti Persentase jumlah diklat yang diikuti oleh pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi Persentase jumlah rapat pemuktahiran dan rekonsiliasi data TLHP yang dipenuhi

1

20.05 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Persentase honorarium Administrasi/Teknis Perkantoran pegawai non PNS yang terpenuhi

Bontang

100%

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 orang

87.980.000

100%

96.778.000,00

Kode

1

1 20.05 02



2 3 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya kualitas Prasarana Aparatur sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka tugas pengawasan



4

5


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9

10 395.293.000,00

1

20.05 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Persentase ruangan gedung Kantor kantor yang dipelihara sesuai standar ruang kerja yang baik selama setahun

Bontang

100%

12.000.000

100%

13.200.000,00

1

20.05 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase kendaraan dinas Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat secara rutin sesuai standar kelayakan yang baik selama setahun

Bontang

100%

307.557.000

100%

338.313.000,00

1

20.05 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase peralatan kantor Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin dan memenuhi standar kerja yang baik selama setahun

Bontang

100%

39.800.000

100%

43.780.000,00

1

20.05 03

1

20.05 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Persentase pengadaan Hari Tertentu pakaian olah raga dan tradisonal sesuai jumlah pegawai 20.05 05 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya pembinaan

1

Program Aparatur

Peningkatan

Disiplin Meningkatnya disiplin dan loyalitas pegawai

Sumber Daya Aparatur

69.522.000,00 Bontang

100%

69.522.000,00

64.350.000,00 100%

584.950.000,00

64.350.000,00

643.445.000,00

penyelenggaraan pemerintahan Kota Bontang

1

20.05 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bontang

100%

490.000.000

100%

539.000.000,00

1

20.05 05 02 Sosialisasi undangan

Bontang

100%

36.350.000

100%

39.985.000,00

Peraturan

Persentase pegawai yang mengikuti diklat fungsional, diklat teknis, dan diklat subtantif pengawasan sesuai kompetensi Perundang- kebutuhan Persentasedan aparat pengawas yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan

Kode

1



1 2 3 20.05 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Persentase pejabat pengelola Peraturan Perundang-undangan keuangan SKPD yang mengikuti bimtek




Sumber Dana

4 Bontang

5 44 SKPD

6

7

Program Peningkatan Terwujudnya peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan kualitas pelayanan internal Capaian Kinerja dan Keuangan keuangan, penganggaran, perencanaan program dan evaluasi kinerja dalam rangka tugas pengawasan

Catatan Penting 8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja 9


58.600.000

10 64.460.000,00

67.100.000,00

73.810.000,00

1

20.05 06

1

20.05 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Persentase realisasi rencana dan ikhtisar kinerja SKPD kerja tahunan Inspektorat sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Bontang

1 Laporan

14.250.000

1 Laporan

15.675.000,00

1

20.05 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Semesteran dan Prognosis 6 Anggaran bulan berikutnya yang disusun secara tepat waktu

Bontang

1 Laporan

12.850.000

1 Laporan

14.135.000,00

1

20.05 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Persentase kesesuaian implementasi sistem akuntansi SKPD Inspektorat terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Bontang

1 Laporan

14.250.000

1 Laporan

15.675.000,00

1

20.05 06 06 Penyusunan Renja SKPD

Dokumen Renja yang disusun

Bontang

1 Laporan

12.000.000

1

20.05 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Persentase implementasi Sistem AKIP atas realisasi pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap Perjanjian Kinerja yang ditetapkan

Bontang

1 Laporan

13.750.000

13.200.000,00

1 Laporan

15.125.000,00

Kode



1

1 2 20.05 06 13 Review Renstra

3 Jumlah draft Renstra yang disusun sesuai acuan RPJMD 2011-2016 secara tepat waktu

1

20.05 20

Meningkatnya peran pengawasan dan pemanfaatan hasil pengawasan intern pemerintah Kota Bontang yang efektif, efesien dan tepat waktu

1

20.05 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Persentase jumlah Obyek Secara Berkala Pemeriiksaan (Obrik) yang telah dilakukan pemeriksaan reguler maupun pengawasan dengan tujuan tertentu

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH



4 Bontang

5 -


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


3.004.350.000,00

Bontang

50 Obrik

1.282.350.000,00


3.304.785.000,00

50 Obrik

Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

100%

100%

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasikan

100%

100%

1.410.585.000,00

1

20.05 20 02 Pengendalian Manajemen Jumlah Laporan Hasil Review Pelaksanaan Kebijakan KDH (LHR) RAPBD yang diterbitkan secara tepat waktu

Bontang

1 Laporan

95.000.000

104.500.000,00

1

20.05 20 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan

Bontang

100%

70.000.000

77.000.000,00

Persentase ditindaklanjutinya laporan hasil pemeriksaan, evaluasi, dan reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Fungsional pada Pemkot Bontang

Kode

1


1 2 20.05 20 06 Tindak lanjut Hasil Pengawasan


3 Temuan Rasio temuan BPK RI yang telah ditindaklanjuti



4 Bontang

5 100%

Persentase jumlah temuan Inspektorat yang telah ditindaklanjuti periode setahun sebelumnya 1

1

Bontang

100%

Persentase kebijakan pengawasan pusat dan provinsi yang diakomodir dalam rencana program pengawasan tahunan Pemerintah Kota Bontang

Bontang

100%

Hasil Laporan Ikhitisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (LHP APIP) semesteran pada Pemerintah Kota Bontang yang diterbitkan secara tepat waktu

Bontang

2 Laporan semester

Persentase rencana pengawasan tahunan Pemerintah Kota Bontang yang terealisasi (PKPT dan Non PKPT)

Bontang

100%

Temuan

6 100.000.000

Sumber Dana 7

8



100%

20.05 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Persentase jumlah rapat-rapat Komprehensif koordinasi bidang pengawasan yang diikuti

20.05 20 08 Evaluasi Berkala Pengawasan


Catatan Penting

300.000.000

330.000.000,00

180.000.000

198.000.000,00

Kode

1

1



Rencana Tahun 2013

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014

Lokasi


4 Bontang

5 100%

6 200.000.000

Bontang

100%

45.000.000

49.500.000,00

dan Persentase Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD yang diterbitkan sesuai ketentuan PERMENPAN sebanyak 50% total SKPD

Bontang

22 SKPD

87.000.000

95.700.000,00

Akuntansi Laporan Hasil Review (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kota Bontang yang diterbitkan secara tepat waktu

Bontang

1 Laporan

50.000.000

55.000.000,00

1 2 3 20.05 20 09 Optimalisasi dan Evaluasi LP2P bagi Persentase PNS wajib lapor PNS LP2P yang telah menyampaikan LP2P tepat 20.05 20 10 Optimalisasi dan Evaluasi LHKPN waktu Persentase Pejabat Negara di


Catatan Penting

Sumber Dana 7

8

Target Capaian Kinerja 9


bagi Penyelenggara Negara Kota lingkungan Pemkot Bontang Bontang yang wajib LHKPN yang telah mengirmkan dokumen LHKPN 1

20.05 20 11 Peningkatan Pengawasan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

1

20.05 20 12 Implementasi Pemerintahan

1

Sistem

Persentase kesesuaian LKP Kota Bontang terhadap SAP 20.05 20 15 Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Jumlah penilaian dan Pada Peraturan Perundang- pemantauan implementasi Undangan peraturan perundangundangan kepatuhan PNS pada Pemkot Bontang yang dilaksanakan Persentase peningkatan kepatuhan PNS atas peraturan perpajakan/keuangan dan kepegawaian

96% Bontang

5 peraturan perundangundangan

100%

97% 280.000.000

308.000.000,00

Kode

1

1





3 Pengaduan Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti Persentase laporan pengaduan masyarakat yang telah ditidaklanjuti

4 Bontang

5 5 kasus

20.05 20 18 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan pemantauan Implementasi INPRES Nomor 5 dan evaluasi implementasi Tahun 2004 INPRES 5/2004 pada Pemerintah Kota Bontang yang disampaikan secara tepat waktu

Bontang

1 20.05 20 16 Penanganan Masyarakat

2 Kasus


100%

Persentase implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004 pada Pemerintah Kota Bontang

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja 9 4 kasus


100%

2 Laporan

90.000.000

99.000.000,00

100%

1

20.05 20 19 Optimalisasi Implementasi SPIP

Jumlah draft Petunjuk Pelaksanaan SPIP Kota Bontang yang diterbitkan

Bontang

-

-

-

-

1

20.05 20 20 Evaluasi Kebijakan Akuntansi Kota Jumlah draft Evaluasi Bontang Kebijakan Akuntansi Kota Bontang yang diterbitkan

Bontang

-

-

-

-

1

20.05 20 21 Evaluasi Kebijakan Keuangan Daerah

draft Evaluasi Pengelolaan Daerah yang

Bontang

-

-

-

-

1

20.05 20 22 Monitoring dan Implementasi Laporan monitoring dan Rencana Aksi Daerah evaluasi implementasi RAD-PK Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) semesteran yang diterbitkan secara tepat waktu

Bontang

2 Laporan

Pengelolaan

Jumlah Kebijakan Keuangan diterbitkan

Persentase implementasi RADPK yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Bontang

100%

100.000.000

2 Laporan

100%

110.000.000,00

Kode



1 20.05 21



4

5

Bontang

100%



1

20.05 22

1

20.05 22 02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Jumlah SOP yang disusun Prosedur Pengawasan 20.05 22 05 Implementasi SIMWASDA Jumlah sistem pengawasan yang dibangun 20.05 43 Program Penyelenggaraan SPIP Meningkatnya implementasi SPIP pada Pemerintah Kota Bontang

Bontang

1 SOP

35.000.000

1 SOP

38.500.000,00

Bontang

1 sistem

150.000.000

1 sistem

165.000.000,00

02 Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Jumlah SKPD yang mengikuti Kota Bontang sosialisasi juklak SPIP Kota Bontang Persentase pembangunan 03 Pelaksanaan Infrastruktur SPIP infrastruktur SPIP Kota Bontang sesuai tahapan

Bontang

100%

100.000.000

100%

110.000.000,00

Bontang

44 SKPD

90.000.000

-

99.000.000,00

1 1

1

20.05 43

1

20.05 43

Program Penataan dan Tersedianya dukungan Penyempurnaan Kebijakan Sistem sistem informasi dan Prosedur Pengawasan pengawasan yang handal berbasis teknologi informasi

8


1

70.000.000

7

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014

2 3 Program Peningkatan Meningkatnya kapasitas SDM Profesionalisme Tenaga Pengawasan Pemeriksa dan Aparat Pengawas 20.05 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Persentase aparat pengawasn Pemeriksa dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pengawasan Kantor Sendiri (PKS) Subtantif Pengawasan

1

6 70.000.000,00

Sumber Dana

Catatan Penting

9

10 77.000.000,00

100%

77.000.000,00

185.000.000,00

203.500.000,00

390.000.000,00

429.000.000,00

Kode

1

1 20.05 43



2

3

04 Penyusunan Grand Design SPIP Kota Jumlah Laporan Grand Design Bontang SPIP Kota Bontang yag disusun

TOTAL



4 Bontang

5 100%


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8



9 100%

7.354.075.000,00

10 220.000.000,00

8.089.482.000,00

Bontang, 27 April 2012 Inspektur,

Ir. Emlizar Muchtar, MM NIP. 19571212198303024

Tabel 2.5 Review RKPD Tahun 2013 Nama SKPD : Inspektorat RKPD Kode 1 3 1

4

1 20

1 20 05

Hasil Analisis Kebutuhan sesuai Rancangan Awal

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan


6

8

7

9

5 Urusan Wajib

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 20 05 01 Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Meningkatnya peran pengawasan dan pemanfaatan hasil pengawasan intern Pemerintah Kota Bontang Bontang Jumlah pemeriksaan reguler terhadap Obyek Pemeriksaan sesuai PKPT TA. 2013

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 10

Kode

11 12 13 14 15 1 Urusan Wajib 1 20 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 05

52 Obrik (100%)


Lokasi



Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Catatan Penting

16

17

18

19

20

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.282.350.000 1 20 05 01 Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Bontang Persentase jumlah Obrik yang telah dilakukan pemeriksaan reguler maupun pengawasan dengan tujuan tertentu

100%

1.282.350.000

telah

100%

203.445.000

Persentase jumlah temuan Inspektorat yang telah ditindaklanjuti periode setahun sebelumnya

100%

Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasikan 1 20 05 06 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1 20 05 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Bontang Laporan Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Bontang Dokumen Laporan

2 Semesteran (100%)

2 Semesteran (100%)

100.000.000 1 20 05 06 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan

180.000.000 1 20 05 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Bontang Rasio temuan ditindaklanjuti

BPK

RI

yang

Bontang Laporan Ikhitisar Laporan Hasil 2 Laporan Pengawasan Aparat Pengawas Intern semester Pemerintah (LHP APIP) semesteran pada Pemerintah Kota Bontang yang diterbitkan secara tepat waktu Persentase Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) Pemerintah Kota Bontang yang terealisasi (PKPT dan Non PKPT)

1 20 05 05 Inventarisasi temuan pengawasan

Bontang Laporan Pemantauan TLHP Fungsional semester yang diterbitkan

2 Laporan (100%)

70.000.000 1 20 05 05 Inventarisasi temuan pengawasan

Bontang Persentase ditindaklanjutinya laporan hasil pemeriksaan, evaluasi, dan reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Fungsional pada Pemkot Bontang

203.445.000

100%

100%

82.200.000

RKPD Kode


1 20 05 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Lokasi


Bontang Dokumen Laporan

Hasil Analisis Kebutuhan sesuai Rancangan Awal Target Capaian Kinerja 1 dokumen (100%)


Kode


95.000.000 1 20 05 03 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Lokasi


Bontang Jumlah Laporan Hasil Review (LHR) RAPBD yang diterbitkan secara tepat waktu Persentase kesesuaian penganggaran (RKA) SKPD terhadap SAP

1 20 05 12 Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan

Bontang Peningkatan Opini LKPD Kota Bontang

1 20 05 11 Peningkatan pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Bontang LHE LAKIP yang diterbitkan

1 20 05 18 Monitoring dan Evaluasi Implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004

Bontang Laporan Monitoring dan Implementasi INPRESNomor 5 Tahun 2004 semesteran pada Pemerintah Kota Bontang

1 WTP (100%)

50.000.000 1 20 05 12 Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan

Bontang Laporan Hasil Review (LHR) Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kota Bontang yang diterbitkan secara tepat waktu

Target Capaian Kinerja 1 Laporan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 145.246.000

96% 1 Laporan

Persentase kesesuaian LKP Kota Bontang terhadap SAP

96%

88.920.000

22 LHE (100%)

87.000.000 1 20 05 11 Peningkatan pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Bontang Persentase Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD yang diterbitkan sesuai ketentuan PERMENPAN sebanyak 50% total SKPD

100%

105.885.000

2 laporan (100%)

90.000.000 1 20 05 18 Monitoring dan Evaluasi INPRES 5/2004

Bontang Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi implementasi INPRES 5/2004 pada Pemerintah Kota Bontang yang disampaikan secara tepat waktu

100%

130.000.000

Bontang Prosentase PNS wajib LP2P yang menyampaikan LP2P tepat waktu

100%

220.320.000

Bontang Persentase Pejabat Negara di lingkungan Pemkot Bontang yang wajib LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN secara tepat waktu

100%

51.000.000

5 peraturan perundangundangan

291.775.000

Persentase implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004 pada Pemerintah Kota Bontang 1 20 05 09 Kegiatan Optimalisasi dan evaluasi LP2P bagi PNS

Bontang Laporan

1 dokumen (100%)

200.000.000 1 20 05 09 Kegiatan Optimalisasi dan evaluasi LP2P bagi PNS

1 20 05 10 Kegiatan Optimalisasi dan evaluasi LHKPN bagi penyelenggara Negara Kota Bontang

Bontang Jumlah SK Penetapan Penyelenggara Negara Kota Bontang yang wajib menyampaikan LHKPN

1 SK (100%)

45.000.000 1 20 05 10 Kegiatan Optimalisasi dan evaluasi LHKPN bagi penyelenggara Negara Kota Bontang

1 20 05 15 Kegiatan Optimalisasi peningkatan kepatuhan pada Peraturan Perundangundangan

Bontang Jumlah pemantauan dan evaluasi optimalisasi kepatuhan PNS Kota Bontang terhadap peraturan perundang-undangan

5 kegatan (100%)

280.000.000 1 20 05 15 Kegiatan Optimalisasi peningkatan kepatuhan pada Peraturan Perundangundangan

Bontang Jumlah penilaian dan pemantauan implementasi peraturan perundangundangan kepatuhan PNS pada Pemkot Bontang yang dilaksanakan Persentase peningkatan kepatuhan PNS atas peraturan perpajakan/keuangan dan kepegawaian

100%

Catatan Penting

RKPD Kode


1 20 05 07 Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1 20 05 16 Penanganan Kasus pengaduan masyarakat

Lokasi


Bontang Laporan Hasil Koordinasi

Bontang Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dan telah diperiksa

Hasil Analisis Kebutuhan sesuai Rancangan Awal Target Capaian Kinerja 7 dokumen (100%)

100%



Kode

300.000.000 1 20 05 07 Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

125.000.000 1 20 05 16 Kegiatan Penanganan Kasus pengaduan masyarakat

Lokasi


Bontang Persentase jumlah rapat-rapat koordinasi bidang pengawasan yang diikuti

100%

Persentase kebijakan pengawasan pusat dan provinsi yang diakomodir dalam rencana program pengawasan tahunan Pemerintah Kota Bontang

100%

Bontang Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti Persentase laporan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti

1 20 05 18 Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)

Bontang Jumlah laporan monev implementasi RAD PK Kota Bontang semesteran yang diterbitkan

2 Laporan (100%)

100.000.000 1 20 05 22 Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)

Bontang

Program Penyelenggaraan SPIP

1 20 43 01 Pelaksanaan SKPD

Diagnostic

1 20 43

Assesment Bontang Jumlah Laporan Diagnostic Assessment SKPD yang diterbitkan

1 Laporan (100%)

1 20 43 02 Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan SPIP Kota Bontang

Bontang Jumlah sosialisasi juknis SPIP yang dilaksanakan

1 sosialisasi (100%)

1 20 43 03 Pelaksanaan Infrastruktur SPIP

Bontang Jumlah infrastruktur yang dibangun

1 paket (100%)

-

-

90.000.000 1 20 43 02 Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan SPIP di Bontang Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi Kota Bontang juklak SPIP Kota Bontang 100.000.000

Program Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur

1 20 43 03 Pelaksanaan Infrastruktur SPIP

1 20 05

1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bontang Presentase jumlah aparat yang mengikuti diklat sesuai kompetensi dan kebutuhan

100%

1 20 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundanganundangan

Bontang Jumlah sosialisasi peraturan perundangundangan yang dilaksanakan

1 sosialisasi (100%)

1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Bontang Jumlah bintek peraturan perundangPerundang-undangan undangan keuangan daerah yang dilaksanakan

1 kegiatan (100%)

418.224.000

180.320.000

100% 130.000.000

100%

Bontang Persentase pembangunan infrastruktur SPIP Kota Bontang sesuai tahapan

-

-

44 SKPD

178.354.000

100%

124.596.000

1 20 43 04 Penyusunan Grand Design SPIP Kota Bontang Jumlah Laporan Grand Design SPIP Kota 1 Laporan Bontang Bontang yag disusun 1 20 05


Program Penyelenggaraan SPIP -

200.000.000

5 kasus

Laporan monitoring dan evaluasi 2 Laporan implementasi RAD-PK semesteran yang diterbitkan secara tepat waktu Persentase implementasi RAD-PK yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Bontang

1 20 43


200.000.000

Program Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur

490.000.000 1 20 05 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

Bontang Persentase pegawai yang mengikuti diklat fungsional, diklat teknis, dan diklat subtantif pengawasan sesuai kebutuhan dan kompetensi

100%

894.320.000

36.350.000 1 20 05 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan

Bontang Persentase aparat pengawas yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan

100%

119.980.000

58.600.000 1 20 05 03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Bontang Persentase pejabat pengelola keuangan SKPD yang mengikuti bimtek

100%

177.986.000

Catatan Penting

RKPD Kode 1 20 05



Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 20 05 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 20 05

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan sesuai Rancangan Awal Target Capaian Kinerja


Kode 1 20 05

Bontang Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang 1 PKS (100%) dilaksanakan

Program Pelayanan jasa administrasi perkantoran





Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

70.000.000 1 20 05 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1 20 05

Lokasi

Bontang Persentase aparat pengawasn yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Subtantif Pengawasan

100%

87.239.000

Bontang Presentase surat yang dikirim dan diterima oleh stakeholder yang terkati

100%

8.298.000

Bontang Persentase tagihan telepon yang dibayarkan tanpa klaim

100%

63.168.000

Bontang Persentase jumlah kendaraan dinas yang telah dipenuhi persyaratan perijinannya

100%

28.820.000

Program Pelayanan jasa administrasi perkantoran

1 20 05 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Bontang Presentase surat yang dikirim dan diterima oleh stakeholder yang terkati

100%

5.119.000 1 20 05 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat

1 20 05 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Bontang Jumlah tagihan telepon kantor bulanan yang dibayarkan sesuai taghan

100%

46.200.000 1 20 05 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1 20 05 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional

Bontang Persentase jumlah kendaraan dinas yang telah dipenuhi persyaratan perijinannya

100%

9.300.000 1 20 05 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional

1 20 05 10 Penyedian alat Tulis Kantor

Bontang Jumlah kebutuhan ATK yang dipenuhi secara bulanan

12 bulan (100%)

166.494.000 1 20 05 10 Penyedian alat Tulis Kantor

Bontang Jumlah kebutuhan ATK yang dipenuhi secara bulanan

100%

210.960.000

1 20 05 11 Penyedianan Barang cetak dan penggandaan

Bontang Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dapat dipenuhi

12 bulan (100%)

116.763.000 1 20 05 11 PenyediananBarang cetak dan penggandaan

Bontang Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi

100%

125.088.000

1 20 05 12 Penyediaan Komponen instlasi listrik / penerangan bangunan kantor

Bontang Jumlah kebutuhan komponen listrik yang dipenuhi

12 bulan (100%)

Bontang Jumlah kebutuhan listrik yang dipenuhi

komponen instalasi

100%

13.500.000

1 20 05 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Bontang Persentase jumlah pengadaan perlengkapan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

100%

Bontang Persentase pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin kantor yang telah dilaksanakan sesuai RKBU

100%

323.139.000

1 20 05 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Bontang Jumlah perlengkapan dapur yang dipenuhi

100%

3.110.000 1 20 05 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Bontang Persentase jumlah kebutuhan peralatan dapur yang terpenuhi

100%

3.110.000

1 20 05 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bontang Jumlah surat kabar/majalah dan buku Perundang-Undangan peraturan perundang-undangan yang dipenuhi

12 bulan (100%)

21.420.000 1 20 05 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bontang Jumlah kebutuhan surat kabar/majalah dan bahan referensi pengawasan yang dipenuhi

100%

25.920.000

1 20 05 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Bontang Jumlah ketersediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor

12 bulan (100%)

18.311.000 1 20 05 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Bontang Jumlah ketersediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor

100%

21.973.000

1 20 05 17 Penyediaan Makan dan Minum

Bontang Jumlah konsumsi tamu, rapat dan diklat yang terpenuhi

12 bulan (100%)

75.650.000 1 20 05 17 Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum

Bontang Persentase jumlah kebutuhan konsumsi rapat, jamuan tamu dan kegiatan rapat yang terpenuhi

100%

90.780.000

1 20 05 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Bontang Jumlah frekuensi koordinasi pelaksanaan kegiatan urusan wajib pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bontang pada Instansi terkait

1 tahun (100%)

Bontang Persentase jumlah rapat koodinasi dan konsultasi tugas pengawasan dan lainnya yang diikuti

100%

2.357.412.000

Persentase jumlah diklat yang diikuti oleh pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi

100%

4.779.000 1 20 05 12 Penyediaan Komponen instlasi listrik / penerangan bangunan kantor 297.022.000 1 20 05 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.767.670.000 1 20 05 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Catatan Penting

RKPD Kode


Lokasi




Kode


Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Persentase jumlah rapat pemuktahiran dan rekonsiliasi data TLHP yang diikuti

1 20 05 20 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1 20 06

Bontang Jumlah honorarium pegawai non PNS yang diberikan

12 bulan (100%)

87.980.000 1 20 05 20 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 20 06



100%

Bontang Persentase honorarium pegawai non PNS yang terpenuhi

100%

124.660.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 20 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

Bontang Jumlah laporan akuntabilitas kinerja tahunan yang disusun

1 laporan (100%)

14.250.000 1 20 06 01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

Bontang Persentase capaian realisasi rencana kerja tahunan Inspektorat sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

100%

20.482.000

1 20 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Bontang Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun

1 laporan (100%)

12.850.000 1 20 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Bontang Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 bulan berikutnya yang disusun secara tepat waktu

100%

22.834.000

1 20 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Bontang Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun

100%

14.250.000 1 20 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Bontang Persentase kesesuaian implementasi sistem akuntansi SKPD Inspektorat terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

100%

18.522.000

1 20 06 10 Penyusunan Renja SKPD

Bontang Dokumen Renja SKPD

1 20 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Bontang Jumlah laporan akuntabilitas kinerja tahunan yang disusun

Bontang Persentase implementasi Sistem AKIP atas realisasi pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap Perjanjian Kinerja yang ditetapkan

100%

18.522.000

1 20 06 32 Review Renstra

Bontang Dokumen Review Renstra

1 20 03

Bontang

100%

69.552.000

100%

19.200.000

Program Peningkatan disiplin aparatur

1 20 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Bontang Persentase pengadaan pakaian olah raga dan tradisonal sesuai jumlah pegawai

Program Peningkatan sarana dan prasarana 1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bontang Jumlah pemeliharaan gedung

1 dokumen (100%)

1 laporan (100%)

1 Dokumen (100%)

12.000.000

13.750.000 1 20 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

15.000.000

1 20 03 100%

1 20 02

Program Peningkatan disiplin aparatur

58.500.000 1 20 03 01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Bontang Bontang Persentase pengadaan pakaian olah raga dan tradisonal sesuai jumlah pegawai

1 20 02

12 bulan (100%)

Program Peningkatan sarana dan prasarana 12.000.000 1 20 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bontang Persentase ruangan gedung kantor yang dipelihara sesuai standar ruang kerja yang baik selama setahun

Catatan Penting

RKPD Kode


Lokasi




Kode


Lokasi




1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Bontang Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional yang dilaksanalan

12 bulan (100%)

307.557.000 1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Bontang Persentase kendaraan dinas yang dirawat secara rutin sesuai standar kelayakan yang baik selama setahun

100%

421.430.000

1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Bontang Persentase jumlah pemeliharaan rutin peralatan kantor yang dilaksanakan

100%

39.800.000 1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Bontang Persentase peralatan kantor yang dipelihara secara rutin dan memenuhi standar kerja yang baik selama setahun

100%

57.312.000

Bontang Persentase jumlah SOP yang telah disusun

100%

43.000.000

Bontang Persentase pengembangan SIMWASDA sesuai tahapan perencanaan

100%

200.000.000

1 20 22

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1 20 22

1 20 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Bontang Jumlah SOP yang telah disusun

1 20 22 03 Implementasi SIMWASDA

Bontang SIMWASDA yang dibangun sesuai tahapan

1 SOP (100%) 100%

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

35.000.000 1 20 22 02 Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 150.000.000 1 20 22 03 Implementasi SIMWASDA

7.354.075.000

9.569.665.000

Catatan Penting

RENJA (ANNUAL PERFORMANCE PLAN) TAHUN 2015 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

Recommend Documents