RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA TUAL

TUAL, PEBRUARI 2012

Halaman 1 dari 14 halaman Renstra PA. Tual | P a g e

KATA PENGANTAR Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama (PA) merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) bersama badan peradilan lainnya. PA merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Tual adalah salah satu pengadilan tingkat pertama dalam tahapan proses peradilan yang merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan kehakiman tertinggi atau Mahkamah Agung. Dalam menindaklanjuti perjalanan proses reformasi peradilan dan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Tual diharapkan dapat mempercepat proses pembentukan peradilan yang ideal. Sebagai wujud komitmen terhadap upaya reformasi peradilan dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, Pengadilan Agama Tual berkewajiban mewujudkan rencana-rencana kegiatan dalam bentuk dokumen rencana strategis tahun 2012- 2014 Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Agama Tual pada periode 2012 – 2014 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Pengadilan Agama Tual untuk periode 2012 – 2014.


DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR...................................................................................................2 BAB I -

BAB II -

BAB III -

PENDAHULUAN......................................................................................4 1.

KONDISI UMUM........................................................................4

2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN.................................................5

VISI, MISI DAN TUJUAN...........................................................................7 1.

VISI DAN MISI............................................................................7

2.

TUJUAN DAN SASARAN..............................................................7

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA TUAL........................................................................................9

BAB IV - PENUTUP...............................................................................................14


BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Pengadilan Agama Tual merupakan salah satu pengadilan yang berada dalam lingkup Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung secara organisasi, administrasi dan financial yang

membawahi 4

lingkungan peradilan, yakni : 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peradilan Militer Selain itu, Pengadilan Agama Tual adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang wilayah hukumnya meliputi; - Kota tual - Kabupaten Maluku Tenggara - Kabupaten Kepulauan Aru - Kabupaten Maluku Tenggara Barat - Kabupaten Maluku Barat Daya yang berkedudukan di Kota Tual, Maluku Tenggara yang bertugas meyelenggarakan peradilan yang bersih dan berwibawa serta merdeka dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legeslatif (pasal 24,25 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tual tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam Halaman 4 dari 14 halaman Renstra PA. Tual | P a g e

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program nasional termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga terwujud pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai Organisasi Peradilan, Pengadilan Agama Tual mempunyai visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Tual yang bersih dan berwibawa dalam penegakan hukum sehingga terwujud Pengadilan Agama Tual Yang Agung” Sebagai organisasi peradilan, Pengadilan Agama Tual harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik. Untuk itulah Pengadilan Agama Tual dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan, sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir. Program-Program yang ada di Pengadilan Agama Tual diprioritaskan yang terkait dengan akses publik sehingga dengan program-program tersebut dapat tercipta: 1. Transparansi pengadilan dan akuntabelnya Pejabat Peradilan 2. Peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 3. Perbaikan tata kerja dan pengembangan Sumber Daya Aparatur Peradilan

B. Potensi Dan Permasalahan 1. Potensi Kekuasaan Pengadilan Agama Tual yang merupakan potensi atau keunggulan dalam menghadapi tantangan kedepan mencakup hal-hal yang secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan potensi yang dikembangkan mencakup : Halaman 5 dari 14 halaman Renstra PA. Tual | P a g e

1. Pelaksana kekuasaan kehakiman (Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam) 2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain 3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam rencana strategis lima tahunan 4. Memiliki pedoman perilaku hakim 5. Secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik 6. Memiliki hubungan baik dengan instansi lain

2. Permasalahan Tinjauan obyektif terhadap kelemahan-kelemahan dari Pengadilan Agama Tual dapat dikelompokkan dalam area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi internal maupun eksternal. Berikut adalah kelemahan-kelamahan yang menjadi permasalahan dan harus menjadi fokus perbaikan : a. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia b. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok yang masih belum memadai c. Sebagian besar masyarakat belum memahami proses berperkara di pengadilan, karena kurangnya informasi, atau kurangnya penyuluhan hukum. d. Rentang kendali yang jauh karena luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, menyebabkan masyarakat yang jauh dari pengadilan masih kesulitan untuk berperkara.


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN A. VISI DAN MISI

Pengadilan

Agama

Tual

sebagai

lembaga

peradilan

yang

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya dapat menetapkan Visi dan Misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah di wilayah hukumnya. Adapun Visi dan Misi dapat disimpulkan sebagai berikut; 1. Visi Pengadilan Agama Tual adalah ”Terwujudnya Pengadilan Agama Tual Yang Agung” 2. Misi Pengadilan Agama Tual adalah; a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tual; b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan; c. Meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan Agama Tual; d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tual; B. TUJUAN DAN SASARAN Dari Visi dan Misi tersebut di atas maka Pengadilan Agama Tual menetapkan tujuan sebagai berikut; 1. Memberikan pelayanan perkara kepada pencari keadilan dengan proses yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 2. Memberikan rasa kepuasan bagi pencari keadilan; 3. Meningkatkan sistem manajemen terpadu; 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai;

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama Tual adalah sebagai berikut ; Halaman 7 dari 14 halaman Renstra PA. Tual | P a g e

1. Terpenuhinya kebutuhan hukum melalui pelayanan prima; 2. Tersedianya tenaga administrasi dan teknis yustisial yang profesional; 3. Terpenuhinya sistem administrasi yang memenuhi standar akuntabilitas; 4. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar Pengadilan Agama; Untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti yang tercantum di atas, Pengadilan Agama Tual merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga Peradilan Agama.


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. ARAH KBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA TUAL

Sasaran pembangunan

bidang hukum dan aparatur sebagaimana

ditetapkan dalam kebijakan tingkat atas adalah terciptanya tata kelola pengadilan yang baik, yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang

bersih, berwibawa,

bertanggung jawab serta profesional melalui ; a. Terwujudnya

tertib

peraturan

perundang-undangan

di

lingkungan

Pengadilan Agama. b. Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa yang ditandai dengan adanya peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara. c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM khususnya berkaitan dengan perdata agama. d. Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. f. Terwujud dan meningkatnya sarana dan prasarana kantor dan akuntabilitas birokrasi Pengadilan Agama Tual. Sebagai dasar rencana pembangunan ke depan dalam bidang hukum dan kinerja aparatur diperkuat dengan Program

Kerja Pengadilan Agama Tual. Dari sisi

pembangunan aparatur negara khususnya para pegawai Pengadilan Agama Tual, tata pengelolaan Pengadilan yang baik adalah suatu kondisi yang mana aturan main dalam birokrasi tertata dan dilaksanakan dengan baik, tidak terjadi penyimpangan dari prosedur yang mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok, melayani masyarakat dan demokratis.


Berpijak dari hal-hal di atas, maka prioritas bidang hukum dan kinerja aparatur yaitu tata kelola kepemimpinan yang baik, akan ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut; 1. Peningkatan efektifitas pemahaman peraturan perundang-undangan. 2. Peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tual Kinerja lembaga penegak hukum sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum serta terpenuhinya prinsip proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Akuntabilitas penegakan hukum harus didukung oleh profesionalisme aparat penegak hukum khususnya bagian kepaniteraan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya tinggi dan rumit. Disamping itu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dimaksudkan untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan adanya pengawasan eksternal dan internal dari kegiatan penegak hukum. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Begitu juga dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengadilan merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

3. Peningkatan penghormatan dan penegakan terhadap HAM Dalam rangka melaksanakan pembangunan hukum perlu ditingkatkan pembaharuan pemahaman dan materi hukum dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan prinsip-perinsip Hak


Asasi Manusia dan berkeadilan dalam semua bentuk pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan rencana dan kegiatan di semua bidang pembangunan juga perlu ditekankan kepada aspek pemberian advokasi dan akses hukum terhadap masyarakat miskin sebagai upaya untuk melakukan pembenahan dan melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan sehingga diharapkan tidak terjadi diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat. 4. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan persyaratan utama bagi terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik. Tanpa adanya pemeritahan yang bersih akan sulit menjaga sumber daya pembangunan yang berharga. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diperlukan upayaupaya penegakan hukum yang kuat dan dipercaya. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan dan aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil dan tanpa pandang bulu, maka kepastian hukum akan menurun dan selanjutnya menciptakan permasalahan lain yang sulit terselesaikan. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pembentukan pemerintahan yang bersih adalah adanya partisipasi dari masyarakat dalam bentuk pengawasan dan mengaduan bila terjadi penyalahgunaan kewenangan serta membantu pemerintah dalam upaya-upaya pembenahan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Partisipasi masyarakat merupakan sine quo non atau prakondisi dari suatu kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi karakteristik penting dari adanya good governance.


5. Peningkatan pelayanan publik Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara nyata. Hal ini telah ditetapkan dalam UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dapat dilaksanankan dengan efektif. Di dalamnya telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara palayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan. Di dalamnya juga diatur mekanisme penanganan pengaduan oleh penerima layanan bila yang bersangkutan merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada. Apabila kebijakan operasional itu terlaksana dengan baik, maka harapan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara bertahap dapat segera diwujudkan.

6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Pengadilan Agama Tual Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Tual akan terus ditingkatkan hingga mencapai sasaran kebijakan pusat yang diharapakan. Upaya ini meliputi penataan bagian kepaniteraan dan kesekretariatan agar lebih efektif dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, hal ini akan meningkatkan akuntabilitas, koordinasi dan efisiensi. Kualitas aparatur juga merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Tual. Untik itu,

dalam rangka mencapai kualitas aparatur, akan didorong penerapan

sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Untuk menunjang pelaksanaan manajemen kepegawaian berbasis merit, akan dilanjutkan upaya pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional untuk menghasilkan data kepegawaian yang lengkap, cepat dan akurat. Selain itu berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan akan terus diikutsertakan yang disesuaikan dengan perkembangan pemerintahan dan manajemen birokrasi. Halaman 12 dari 14 halaman Renstra PA. Tual | P a g e

Aspek lain yang dibutuhkan dalam pembenahan birokrasi adalah diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Tual.

Akuntabilitas

kinerja

merupakan

faktor

penting

sebagai

pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh instansi, baik dari sisi kinerja maupun keuangan.


BAB IV PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Agama Tual tahun 2012 – 2014 disusun dengan mengacu rencana pembangunan hukum Pengadilan Agama Tual. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat mengantisipasi dinamikan hukum, politik dan sosial yang berkembang di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual. Dokumen rencana strategis Pengadilan Agama Tual ini akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Pengadilan Agama Tual ke depan. Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Agama Tual pada periode 2012 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Pengadilan Agama Tual untuk periode 2012 – 2014. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan ke depan dapat dilihat dalam matriks program kerja dan pendanaan (terlampir).


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents