RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2011 – 2016

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PACITAN Jl. Dr. Soetomo No. 37 Telp. (0357) 881 140, Fax. (0357) 881557

PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dapat tersusun sebagai salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Pacitan. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan yang selalu berkembang dalam kehidupan organisasi dan masyarakat. Tuntutan masyarakat agar setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan oleh masyarakat, maka perencanaan strategis ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh segenap unsur pelaksana pembangunan di bidang pertambangan, bidang inventarisasi dan pemetaan, bidang energi dan air tanah. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan dan kemampuan aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa semoga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan dapat melaksanakan tugas pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral. Pacitan, -

- 2014

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PACITAN

Ir. SAR SETYO UTOMO Pembina Utama Muda NIP. 19601203 199003 1 002

ii Renstra Distamben 2011-2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan

keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-

banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usahausaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrumen

pertanggungjawaban,

perencanaan

strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen strategis. Menurut Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun

2004

tentang

Pemerintah

Daerah,

mengamanatkan

adanya

penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses dan mekanismenya maupun jenis dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. Dokumen Perencanaan dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan. Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang harus disusun adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat Renstra – SKPD disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra-SKPD disusun berdasarkan pada RPJMD dan sebaliknya RPJMD 1 Renstra Distamben 2011-2016

disusun dengan memperhatikan aspirasi yang tertuang dalam Renstra SKPD. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan program dan kegiatan yang realistis

dengan

mengantisipasi

perubahan

dan

perkembangan

-

perkembangan masa depan. Melalui Perencanaan strategis, visi, misi yang jelas dan realistis diharapkan Dinas Pertambangan dan Energi serta berbagai pihak terkait akan dapat menyelaraskan dengan berbagai potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi. Kabupaten Pacitan memiliki potensi Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) yang sangat besar. Potensi energi tersebut antara lain : surya/matahari, micro hidro, bayu, biogas, biofuel dan biomass, sedangkan untuk potensi sumberdaya mineral dari hasil inventarisasi terdapat 35 jenis mineral tambang, baik komoditas logam, non logam, batuan dan batubara. Potensi ESDM tersebut yang sampai saat ini kondisinya belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Agar pengelolaan dan pengembangan potensi ESDM dapat optimal maka diperlukan suatu Rencana Strategis yang konseptual, realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan formal baik tingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional. Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah

strategis

untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui standar pelayanan yang jelas serta berorientasi terwujudnya suatu pelayanan yang prima.

2 Renstra Distamben 2011-2016

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing kegiatan. Selanjutnya

melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

pemerintah, pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) akan dapat mengukur dan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam mengemban visi misinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 1.2

Landasan Hukum Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9.

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 3 Renstra Distamben 2011-2016

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Daerah; 14. Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Pertambangan 15. Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pengelolaan

Usaha

Pertambangan

Mineral dan Batubara; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; 18. Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2005

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009; 19. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; 4 Renstra Distamben 2011-2016

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Pacitan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2011 – 2016; 29. Peraturan Bupati Pacitan No 53 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan; 1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan khususnya bidang Pertambangan dan Energi, sekaligus sebagai pedoman dalam penyelengaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat pada kurun waktu tertentu. Tujuan Disusunnya Renstra - SKPD

dan Renstra (matrik tahunan SKPD) ini

adalah: 1. Merencanakan perubahan - perubahan strategis sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang semakin kompleks. Era reformasi dan transparansi yang disusul pelaksanaan otonomi daerah seperti sekarang ini, membawa konsekuensi terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat yang mengarah pada demokrasi yang lebih luas, sehingga tuntutan kebutuhan dan pelayanan masyarakat semakin 5 Renstra Distamben 2011-2016

meningkat. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan perubahanperubahan mendasar melalui penyusunan Renstra dan Renja agar kinerjanya selaras dengan tuntutan masyarakat yang selalu dinamis. 2. Berorientasi Masa Depan Perencanaan komitmen

strategis pada

penyusunannya

memungkinkan

kegiatan

di

memerlukan

masa

organisasi mendatang

pengumpulan

memberikan yang

informasi

dalam secara

komprehensif dan dianalisis dengan berbagai alternatif dan implikasi yang diorientasikan pada masa depan. 3.

Memudahkan para pelaku (Stake Holder) Melakukan adaptasi terhadap perubahan. Dalam Perencanaan strategis harus memiliki sifat fleksibel agar penyesuaian terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dapat diantisipasi, sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada melalui koordinasi yang sinergi dan komunikasi secara intensif. Dalam perencanaan strategis capaian indikator kinerja yang pengukuran kemajuannya menjadi fokus utama.

4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Dalam era keterbukaan dan demokrasi yang luas, masyarakat menuntut setiap Instansi Pemerintah dan Aparat Birokrasi dapat memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan masyarakat pada pelayanan yang diterima merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi untuk eksis dan akuntabel. 5. Pengelolaan Keberhasilan Perencanaan Strategis memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan semua sumberdaya, yang difokuskan pada optimalisasi sumberdaya yang ada untuk mencapai hasil yang diinginkan.


6.

Meningkatkan komunikasi. Implementasi

perencanaan

strategis

akan

dapat

memfasilitasi

komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, serta dapat mendorong proses pengambilan keputusan dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan implementasi perencanaan strategis organisasi dapat meningkatkan komunikasi secara intensif baik vertikal maupun horizontal. 7. Menjamin efektifitas penggunaan sumber-sumber daya organisasi. Berbagai sumber daya yang ada dapat dipergunakan melalui pengalokasian secara proporsional yang berfokus pada prioritasprioritas kunci. 8. Meningkatkan kinerja produktivitas organisasi. Peningkatan efektivitas dan efesiensi penggunaan sumberdaya, dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. 1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra. Bab II Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.


Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian ESDM dan telaahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur; telaahan dokumen RTRW Pacitan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang pertambangan dan energi. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pertambangan dan Energi yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan. Bab VII Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ..............................................................................................

v

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... vi BAB I

BAB II

PENDAHULUAN .............................................................................

1

1.1 Latar Belakang ............................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................

3

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................

5

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................

7

TUGAS DAN FUNGSI SKPD .........................................................

9

2.1 Tugas dan Fungsi Standar SKPD ...............................................

9

2.2 Sumber Daya SKPD ................................................................... 24 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 26 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........ 33 BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 35 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD ......................................................................... 35 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............................................................................ 40 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur ................... 42 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ....................................................... 45 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ....................................................... 49 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................. 51 4.1 Visi dan Misi ............................................................................. 51 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ........................... 52 4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................... 59

iii Renstra Distamben 2011-2016

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................................... 68

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................ 84 BAB VII PENTUTUP ....................................................................................... 87

iv Renstra Distamben 2011-2016

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kendaraan ........................................................................... 25 Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kerja Elektronika ......................................... 25 Tabel 2.3 Mesin Manual .................................................................................. 26 Table 2.4 Perlengkapan Kantor ....................................................................... 26 Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan ...................... 30 Tabel 4.1 Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2011 – 2016 Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pacitan ........................................................................ 56

Tabel 5.1 Tujuan 1 Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik ........................................... 70 Tabel 5.2 Tujuan 2 Meningkatkan kegiatan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja ......................... 72 Tabel 5.3 Tujuan 3 Mewujudkan peningkatan pengembangan Ketenagalistrikan ............................................................................. 80 Tabel 6.1 Target indikator % rumah tangga pengguna listrik ......................... 85 Tabel 6.2 Indikator produksi sektor pertambangan ......................................... 85 Tabel 6.3 Target indikator persentase luas penambangan liar yang ditertibkan 86

v Renstra Distamben 2011-2016

DAFTAR GAMBAR

Gb.1 Struktur Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pacitan .................................................................................. 23

vi Renstra Distamben 2011-2016

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Standar Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi 2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No 53 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi. Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;

2.

Penyelenggaraan urusan pertambangan dan energi serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertambangan dan Energi;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 20 Tahun 2007

tentang

Organisasi

Dinas

Daerah

Kabupaten

Pacitan

yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan, tugas pokok dan fungsi pada masing – masing jenjang organisasi tersebut adalah sebagai berikut : 2.1.1.1 Kepala Dinas. Kepala Dinas, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi orgsanisasi Dinas Pertambangan dan Energi yang berada di bawah dan bertanggungg jawab langsung kepada Kepala Daerah/ 9 Renstra Distamben 2011-2016

Bupati

sedangkan

pertanggungjawaban

administrasi

melalui

Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas kepala dinas harus menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugasnya masing - masing. Disamping itu Kepala Dinas berkewajiban

memberi

bimbingan

atau

pembinaan

kepada

Sekretaris, Kasubag, Kepala Bidang, Kepala Seksi serta para staf di bawahnya. 2.1.1.2 Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi, dan pelaporan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas dan fungsi : -

Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan;

-

Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

-

Pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

-

Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;

-

Penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian;

Sekretaris membawahi : 

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;



Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan;



Sub Bagian Keuangan.


2.1.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian; b. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan; c. Melaksanakan tugas–tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; d. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang – barang; e. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang

inventaris;

f. Melaksanakan adminstrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi,

kenaikan

pembinaan

pangkat,

karier,

kenaikan

pengurusan

gaji

berkala,

penghargaan

dan

kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai; g. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai,

menyusun

administrasi

dan

evaluasi

kepegawaian serta penyiapan bahan pembinaan pegawai; h. Menyiapkan

dan

mengusahakan

peningkatan

pengetahuan, ketrampilan dan disiplin pegawai; i. Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan; j. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan,

rumah

tangga,

pengadaan

dan

kepegawaian; dan


k. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.2.2 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. a. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di Bidang Pertambangan dan Energi; b. Melaksanakan

tatalaksana

program,

evaluasi

dan

pelaporan; c. Mengadakan

evaluasi

dan

pengendalian

terhadap

pelaksanaan program dan anggaran; d. Menyusun laporan kegiatan Bidang Pertambangan dan Energi; e. Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi Bidang Pertambangan dan Energi; f. Melaksanakan

pengelolaan

data

statistik

Bidang

Pertambangan dan Energi; g. Melaksanakan

koordinasi

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan dengan instansi pelaksanana penelitian dan pengembangan; dan h. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.2.3 Sub Bagian Keuangan. a. Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas; b. Meleksanakan pengelolaan anggaran; c. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;


d. Menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan biaya–biaya lain sebagai pengeluaran dinas; e. Melaksanakan

evaluasi,

menyusun

laporan

dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; dan f. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.3 Bidang Inventarisasi dan Pemetaan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di Bidang inventarisasi, informasi dan pemetaan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas dan fungsi : a. Pelaksanaan penelitian, survey, inventarisasi, dan pemetaan potensi Pertambangan dan Energi; b. Penetapan kawasan/ pencadangan wilayah pertambangan; c. Pelaksanaan pemetaan geologi untuk menentukan kawasan rawan bencana geologi; d. Penyusunan laporan serta publikasi bahan pengembangan bidang Pertambangan dan Energi; e. Penyusunan kebutuhan dan peningkatan sumberdaya manusia sektor inventarisasi dan pemetaan bidang Pertambangan dan Energi; dan f. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan inventarisasi dan pemetaan Pertambangan dan Energi. Bidang Inventarisasi dan Pemetaan membawahi :  Seksi Inventarisasi dan informasi.  Seksi Pemetaan. Masing–masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :


2.1.1.3.1 Seksi Inventarisasi dan Informasi. a. Menginventarisasi data potensi Pertambangan dan Energi; b. Mengumpulkan

dan

menyajikan

informasi

potensi

Pertambangan dan Energi; c. Mengelola data dan informasi Pertambangan, Energi dan Air Tanah serta pengusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan; d. Memberikan informasi dalam rangka perumusan dan penyusunan program kegiatan di Bidang Pertambangan dan Energi; e. Melaksanakan Informasi lingkungan geologi , geologi teknik dan daerah rawan bencana geologi; f. Memelihara dan menyajikan data di bidang pertambangan dan energi; g. Mengelola informasi bencana geologi; h. Melaksanakan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi; i. Menetapkan potensi panas bumi, air tanah, neraca sumber daya, cadangan mineral dan batubara; dan j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Inventarisasi dan Pemetaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.2 Seksi Pemetaan. a. Melaksanakan penelitian dan pemetaan sebaran cadangan sumberdaya mineral serta air tanah; b. Melaksanakan survey dasar geologi dan pemetaan geologi teknik serta kerentanan gerakan tanah;


c. Melaksanakan penelitian sumberdaya mineral dalam rangka

pengembangan

pemanfaatan,

pengembangan

teknologi, pengolahan dan pemurnian bahan galian; d. Menginventarisasi bahan untuk menyusun standard teknik pertambangan; e. Menetapkan zona pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi; f. Menetapkan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi; g. Melaksanakan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi; h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Inventarsasi dan Pemetaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2.1.1.4 Bidang Pertambangan. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang bina usaha, konservasi dan pengawasan Pertambangan dan Energi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sesuai

dengan tugas dan fungsi : a. Penyusunan petunjuk teknis di Bidang Pertambangan; b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan Bidang Pertambangan; c. Pelaksanaan

pembinaan

dan

pelatihan

teknis

Bidang

Pertambangan; d. Penyususnan kebutuhan dan peningkatan sumber daya manusia Pertambangan; e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di Bidang Pertambangan; 15 Renstra Distamben 2011-2016

Bidang Pertambangan membawahi :  Seksi Bina Usaha  Seksi Konservasi dan Pengawasan. 2.1.1.4.1 Seksi Bina Usaha. a. Memberikan pelayanan konsultasi usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi; b. Melaksanakan upaya pengembangan, pemanfaatan dan teknik pengolahan sumber daya mineral; c. Melaksanakan

pembinaan

dan

pengendalian

izin

pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi; d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian rekomendasi teknik terhadap kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi; e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri; f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian rekomendasi dan

izin

pembelian,

pengangkutan,

penyimpanan/

penimbunan dan pemakaian bahan peledak; dan g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.4.2 Seksi Konservasi dan Pengawasan. a. Melaksanakan upaya pengembangan, pemanfaatan dan teknik pengolahan sumberdaya mineral; b. Menyiapkan tata cara proses jaminan reklamasi pada usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi; 16 Renstra Distamben 2011-2016

c. Materi, mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi; d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelasksanaan teknik pertambangan serta kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan mineral, batubara dan panas bumi; e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap dampak lingkungan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi; f.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengusahaan Kuasa Pertambangan ( KP );

g. Menetapkan nilai perolehan hasil produksi bahan galian di wilayah kabupaten; h. Menyiapkan saran pertimbangan penggunaan bahan peledak; i. Melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI); dan j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.5 Bidang Energi dan Air Tanah Bidang Energi dan Air Tanah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang energi dan air tanah serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas dan fungsinya. a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang energi air tanah, minyak dan gas bumi; b. Penetapan potensi, neraca sumberdaya, cadangan energi dan air tanah; 17 Renstra Distamben 2011-2016

c. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaat energi alternatif dan teknologi ketenagalistrikan; d. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan minyak dan gas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten; e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan bidang energi, air tanah, minyak dan gas bumi; f. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan teknis bidang energi, air tanah, minyak dan gas bumi; g. Penyusunan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang energi, air tanah, minyak dan gas bumi; dan h. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang energi, air tanah, minyak dan gas bumi. Bidang Energi dan Air Tanah membawahi : 

Seksi Energi dan Kelistrikan



Seksi Air Tanah

Adapun tupoksi dari masing – masing seksi sebagai berikut; 2.1.1.5.1

Seksi Energi dan Kelistrikan

a. Menginventarisasi

dan

menganalisa

data

potensi

kebutuhan energi dan kelistrikan; b. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten Pacitan; c. Menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD); d. Memberikan rekomendasi teknik izin usaha inti listrik yang tidak disambung ke GRID (Jaringan transmisi) Nasional; e. Memberikan rekomendasi teknik izin usaha penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; 18 Renstra Distamben 2011-2016

f. Memberikan rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) baik sarana dan energi listriknya; g. Mengatur harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang

Izin

Usaha

Ketenagalistrikan

untuk

Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh Bupati; h. Memberikan rekomendasi Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam Kabupaten Pacitan; i. Memberikan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik

oleh pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga

listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) pemegang

Izin

Usaha

Ketenagalistrikan

kepada untuk

Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh Bupati; j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh Bupati; k. Mengupayakan

pengembangan

teknologi

energi

alternatif; l. Memberikan rekomendasi izin usaha non inti/ jasa penunjang minyak dan gas bumi; m. Mengawasi pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten; n. Memantau dan menginventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas, harga BBM serta melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM di wilayah Kabupaten;


o. Memberikan rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan gas; p. Memberikan rekomendasi teknis izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU); q. Memberikan rekomendasi

pendirian

gudang bahan

peledak dalam rangka kegiatan usaha migas; r. Menghitung produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama Pemerintah; s. Memberikan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas; t. Memberikan

izin

pembukaan

kantor

perwakilan

perusahaan di sub sektor migas; dan u. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Air Tanah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.5.2 Seksi Air Tanah. a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian kelayakan pemanfaatan air tanah; b. Melaksanakan

pembinaan

dan

pelatihan

teknis

pengelolaan air tanah; c. Memberikan

rekomendasi

teknik

izin

penelitian,

penyelidikan dan eksplorasi air tanah; d. Memberikan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, penggalian, penurapan mata air pada cekungan air tanah; e. Memberikan rekomendasi teknik izin pengelolaan dan pemanfaatan air tanah; f. Menetapkan wilayah konservasi air tanah; g. Menetapkan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah; dan 20 Renstra Distamben 2011-2016

h. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Air Tanah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang–undangan; b. Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku; dan e. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan peruindang–undangan yang berlaku. 2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan No 53 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahi : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 21 Renstra Distamben 2011-2016

- Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Inventarisasi dan Pemetaan - Seksi Inventarisasi dan Informasi - Seksi Pemetaan 4. Bidang Pertambangan - Seksi Bina Usaha - Seksi Konservasi dan Pengawasan 5. Bidang Energi dan Air Tanah - Seksi Energi dan Kelistrikan - Seksi Air Tanah 6. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan mempunyai unsurunsur sebagai berikut : 1. Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas

2. Unsur Pembantu Pimpinan

: Sekretaris

3. Unsur Pelaksana

: Bidang-bidang

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacita dapat dilihat sebagai berikut :


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PACITAN LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 20 TAHUN 2007, TANGGAL 10 DESEMBER 2007 KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG INVENTARISASI DAN PEMETAAN

SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG ENERGI DAN AIR TANAH

BIDANG PERTAMBANGAN

SEKSI INVENTARISASI DAN INFORMASI

SEKSI BINA USAHA

SEKSI ENERGI DAN KELISTRIKAN

SEKSI PEMETAAN

SEKSI KONSERVASI DAN PENGAWASAN

SEKSI AIR TANAH

Gb. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PACITAN


2.2 Sumber Daya SKPD 2.2.1 Susunan Kepegawaian dan perlengkapan 1.

Susunan Kepegawaian Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya

Dinas

Pertambangan dan Energi didukung oleh pegawai dengan jumlah personil 35 orang. a. Berdasarkan Status Pegawai : 

Pegawai Negeri Sipil

:

35

orang



Tenaga Kontrak

:

1

orang

b. Berdasarkan Jenis Kelamin : 

Laki – laki

:

30

orang



Perempuan

:

5

orang

c. Berdasarkan Pendidikan : 

Pasca Sarjana ( S2 )

:

4

orang



Sarjana ( S1) teknik

:

10

orang



Sarjana ( S1 ) Non teknik

:

6

orang



Sarjana Muda / D3

:

3

orang



SLTA umum

:

5

orang



SLTA Kejuruan

:

5

orang



SLTP

:

0

orang



SD

:

1

orang

d. Berdasarkan Golongan Kepangkatan : 

Golongan

IV

:

5

orang



Golongan

III

:

21

orang



Golongan

II

:

7

orang



Golongan

I

:

1

orang



Kontrak/ Honorer

:

1

orang


e. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

2.



Diklat Pim

II / SPAMEN

:

1

orang



Diklat Pim

III / SPAMA

:

4

orang



Diklat Pim

IV / ADUM

:

9

orang

Data Perlengkapan Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga)

Bidang.

Dalam

melaksanakan

kegiatannya

Dinas

Pertambangan dan Energi terdapat beberapa kendala, diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Secara lebih lengkap akan diuraikan data perlengkapan yang ada, yaitu sebagai berikut : Tabel 2.1. Jumlah Kendaraan No

Jenis kendaraan

1.

Kendaraan roda dua

2.

Kendaraan roda empat

Jumlah

Satuan

11

Buah

1

Buah

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Kerja Elektronika No

Jenis Barang

Jumlah

Satuan

1.

Komputer

14

Buah

2.

Lap top

7

Buah

3.

Camera

3

Buah

4.

GPS

4

Buah

5.

Printer

14

Buah

6.

Scanner

1

Buah

7.

Altimater

2

Buah

8.

Kompas

2

Buah

9.

Microphone

2

Buah

10. Proyektor

2

Buah

11 Handycam

1

Buah


Tabel 2.3. Mesin Manual No 1.

Jenis Barang Mesin ketik

Jumlah

Satuan

3

Buah

Tabel 2.4. Perlengkapan Kantor No.

Jenis Barang

Jumlah

Satuan

1.

Meja Rapat

8

Buah

2.

Meja Kerja Eselon II

1

Buah

3.

Meja Kerja Eselon III

4

Buah

4.

Meja Kerja Eselon IV

9

Buah

5.

Meja Kerja Staf

27

Buah

6.

Kursi Kayu

8

Buah

7.

Kursi Besi

88

Buah

8.

Kursi Kerja Eselon II

1

Buah

9.

Kursi Kerja Eselon III

4

Buah

10. Kursi Kerja Eselon IV

9

Buah

11. Kursi Tamu/ Sofa

2

Set

12. Almari Kayu

6

Buah

13. Almari Kaca/ Etalase

4

Buah

14. Almari Besi/ Filling

3

Buah

15. Brankas

3

Buah

16. Meja komputer

2

Buah

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan pada dasarnya merupakan tugas pelayanan kepada masyarkat di Kabupten Pacitan dalam pemgelolaan sektor ESDM. Untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan sektor ESDM di Kabupaten Pacitan telah 26 Renstra Distamben 2011-2016

disusun standar pelayan publik dan SOP Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan sesuai dengan kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan No 53 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan. Pelayanan yang dilaksanakan yaitu pelayan dalam pengelolaan pertambangan umum, kegeologian, air tanah, energi, ketenagalistrikan, migas dan kesekretariatan. Adapun jenis pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan meliputi: 1. Sub Sektor Kesekretariatan - Pelayanan Surat Masuk; - Pelayanan Surat Keluar; - Pelayanan Kehumasan; - Pelayanan dalam sektor ESDM. 2. Sub Sektor Bidang Inventarisasi dan Pemetaan - penyediaan data bidang pertambangan; - penyediaan data bidang energi; - penyediaan data bidang air tanah; - Penyediaan data bidang kegeologian. - Pelayanan Peta Teknis ESDM 3. Sub Sektor Bidang Pertambangan - Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP); - Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR); - Pelayanan Rekomendasi Teknis Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak (HANDAK); - Pelayanan Rekomendasi Penyimpanan dan penimbunan bahan peledak; - Pelayanan Izin Kepala Teknik Tambang atau wakil Kepala Teknik Tambang. 27 Renstra Distamben 2011-2016

4. Sub Sektor Bidang Air Tanah - Pelayanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah; - Pelayanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Izin Penurapan Mata Air; - Pelayanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah untuk Sumur Bor ; - Pelayanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Permohonan Izin Pemanfaatan Air Tanah untuk Sumur Gali/ Pasak; - Pelayanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk Sumur Bor; - Pelayanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk Sumur Gali/ Pasak; - Pelayanan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Permohonan Izin Pengambilan Mata Air. - Pelayanan Rekomendasi Teknis Surat Izin Penelitian, penyelidikan dan eksplorasi air tanah; - Pelayanan Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengeboran (SIP), penggalian, penurapan mata air pada cekungan air tanah; - Pelayanan

Rekomendasi

Teknis

Surat

Izin

Pengelolaan

dan

Pemanfaatan Air tanah (SIPPA) Baru; - Pelayanan Rekomendasi Teknis SIPPA/ SIP Perpanjangan. 5. Pelayanan Sub Sektor Energi dan Ketenagalistrikan - Memberikan Pelayanan Ketenagalistrikan jangkauan Operasi maupun penggunaan Energi. - Memberikan pelayanan non Inti usah Jasa Minyakdan gas Bumi - Pelayanan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Energi, Migas dan Ketenagalistrikan.


6. Pelayanan Sub Sektor Kegeologian : - Melaksanakan zonasi kerentanan gerakan tanah; - Melaksanakan penelitian dan penetapan kawasan karst lintas kabupaten/ kota - Pelayanan data dan informasi daerah rawan bencana geologi teknik dan tata lingkungan.

Disamping memberikan pelayanan masyarakat sebagaimana telah disebutkan di atas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk bantuanbantuan. Pemberian bantuan kepada masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mendukung Visi misi dan Agenda pembangunan Kabupaten Pacitan khususnya

terwujudnya pembangunan bidang ESDM yang

berwawasan lingkungan yang antara lain berupa mengusulkan bantuan ke tingkat Pusat dan Provinsi, penyediaan jaringan listrik perdesaan, peralatan tambang bagi penambang skala kecil, sumur bor pada daerah sulit air serta penyediaan energi yang murah dan ramah lingkungan.


Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan Uraian

No.

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pad

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2

3

4

5

6

7

8

9

1 I.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

160.000.000,00

164.000.000,00

170.000.000

178.500.000

187.425.000

196.796.250

159.080.000

189.839.4

II.

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

160.000.000,00

164.000.000,00

160.000.000

168.000.000

176.400.000

185.220.000

83.458.500

101.129.0

225.000.000,00

530.625.000,00

1.060.000.000

1.113.000.000

1.168.650.000

1.227.082.500

2.662.163.200

799.563.8

III.

INDIKATOR DAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANA Kondisi Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan

KODE

Indikator Kinerja Program (outcome)

2

(Tahun

3

Tahun 2011

Awal RPJM

Dasar) 1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

4

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Realis asi

Rp

Realisa si

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 2

3

2

3

Energi dan Sumberdaya Mineral 1

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Produksi sektor pertambangan :

- pertambangan (ton)

159.080.000

1.279.387 3.816.187

189.839.400

1.711.975

170.000.000

2.250.000

178.500.000

2.500.000

187.425.000

2.750.000

196.796

3.000.000

Realisasi Anggaran pada Tahun

No.

Uraian 1

I.

6

7

437.650.126,00

539.754.083,00

487.816.450,00

-

-

19.041.500,00 178.500.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

42.480.000,00

39.775.000,00

39.620.000,00

Updating Data Sistem Informasi Geografis (SIG) Pertambangan dan Energi Sosialisasi Penggunaan Air Bawah Tanah

34.715.000,00

34.250.000,00

-

9.895.000,00

29.998.900,00

-

Penyusunan Raperda Pertambangan Mineral dan Batubara Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan ESDM

21.990.000,00

-

-

50.000.000,00

46.167.500,00

38.461.900,00

-

-

28.250.000,00

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

168.000.000

Penyusunan Peta Wilayah Pertambangan Rakyat

-

39.648.000,00

-

Penyusunan Pemetaan Kawasan Karst

-

-

56.732.400,00

64.588.500,00

47.599.000,00

-

-

-

32.987.500,00

18.870.000,00

24.480.000,00

59.415.250,00

-

29.050.000,00

39.946.000,00

-

-

19.920.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Pembinaan Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan Pemantauan Reklamasi Daerah Pertambangan V.

5

2014

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN

Profil ESDM dalam Angka IV.

2013

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Monitoring Pelaporan LAKIP dan Penilaian Mandiri

III.

2012

PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkartoran

II.

2011

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

1.113.000.000

Pengawasan dan Pengendalian Distribusi BBM dan LPG

-

55.000.000,00

-

Perencanaan dan Pendataan Bidang Energi

-

-

49.548.000,00

Evaluasi Hemat Energi

-

34.628.100,00

18.099.500,00

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan No

Indikator

Tahun Dasar 2010

1

2

4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2011

2012

2013

Target

Capaian

Target

Capaian

Target

Capaian

5

6

7

8

9

10

Jumlah Pertambangan tanpa izin 26 22 21 18 17 14 9 % Luas penambangan liar yang 32,5 27,5 26,25 22,5 21,25 17,5 11,25 di tertibkan % Pemakai air tanah yang 52,48 57,43 63,36 62,38 67,32 67,32 76,24 berijin Kontribusi sektor pertambangan 70.170,70 74.026,48 65.877,32 77.882,26 69.294,95 81.738,04 73.618,96 terhadap PDRB % Penurunan perusak lingkungan oleh penambang 100 100 100 100 100 100 100 rakyat % Panjang Jaringan listrik yang 0,64 0,09 1,45 0,23 0,32 0,29 0,5 di bangun Jumlah Rumah tangga 82.615 87.027 84.067 90.877 93.073 94.427 101.458 pengguna Listrik

32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi, meliputi: 1.

Kondisi geologis dan topografi Kabupaten Pacitan yang rawan akan bencana alam geologi, seperti tanah longsor dan gerakan tanah;

2.

Potensi cadangan tambang di Kabupaten Pacitan yang masih belum teridentifikasi secara detil;

3.

Potensi air tanah pada Cekungan Air Tanah Wonosari di daerah Pacitan bagian barat yang belum maksimal untuk dimanfaatkan;

4.

Pelayanan listrik yang belum seluruhnya dinikmati oleh penduduk Pacitan;

5.

Potensi EBT (tenaga bayu, mikro hidro, tenaga surya, biomass, dan biogas) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pemenuhan sumber energi alternatif;

6.

Banyaknya permohonan pengusahaan pertambangan;

7.

Makin meningkatnya penggunaan/ pengusahaan air tanah;

8.

Pengusahaan pertambangan yang belum dilakukan secara baik dan benar serta berwawasan lingkungan;

9.

Pengusahaan pertambangan belum banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Pacitan dan pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah);

10. Laporan produksi hasil tambang dan laporan pemanfaatan air tanah belum optimal; 11. Banyak pertambangan tanpa izin.


2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi, meliputi: 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong

untuk

meningkatkan

profesionalisme

aparatur

dan

melakukan inovasi pelayanan; 2. Tingginya minat masyarakat (penduduk Pacitan atau luar Pacitan) untuk melakukan usaha pertambangan di Pacitan dapat dipergunakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD; 3. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, ataupun Provinsi untuk memaksimalkan potensi air tanah dalam atau cekungan air tanah guna pemenuhan kebutuhan air; 4. Mengembangkan jaringan listrik perdesaan untuk meningkatkan pemerataan energi listrik. 5. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk memanfaatkan potensi EBT yang ada dalam pemenuhan energi di wilayah yang masih sulit dijangkau jaringan listrik. 6. Mendorong

terbentuknya

Desa

Mandiri

Energi

(DME)

baik

menggunakan energi surya (PLTS) atau tenaga mikrohidro (PLTMH) untuk daerah-daerah yang punya potensi dan masih sulit terjangkau oleh jaringan listrik PLN; 7. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan; 8. Pengelolaan ESDM yang berwawasan lingkungan.


BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan No 53 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi, dibagi menjadi 4 sub sektor yang mempunyai permasalalahan masing-masing yaitu : 1.

Sekertariat : 1) Peningkatan sumberdaya aparatur dalam bidang pertambangan dan energi; 2) Peningkatan pelayanan masyarakat bidang ESDM.

2.

Bidang Energi dan Air tanah 1) Masih banyaknya daerah yang belum terjangkau jaringan listrik ; - Dari data terkini, terdapat 312 (tiga ratus dua belas) dusun di 99 (sembilan puluh sembilan) desa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan belum terjangkau jaringan listrik grid PLN. Untuk menjangkau

dusun-dusun

tersebut

diperkirakan

dibutuhkan

jaringan sepanjang + 858 Km. Sebagai solusi Dinas Pertambangan dan Energi telah membangun Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) mulai tahun 2008 s/d 2013 dengan dana APBD Kabupaten dan dana bantuan Pemerintah (DPID) sepanjang 24,99 km (2,91%), mengusulkan ke Pemerintah/ Kementrian ESDM serta berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) Rayon Pacitan dan Rayon


Balong Kab. Ponorogo untuk meningkatkan elektrifikasi di Kabupaten Pacitan. - Dalam rangka peningkatan pengembangan ketenagalistrikan juga dilaksanakan pembangunan jaringan listrik penerangan kawasan wisata, sepanjang 1,2 km. 2) Masih banyaknya penggunaan listrik dengan sistem Curah; Masyarakat di daerah terpencil yang belum terjangkau Grid PLN banyak menggunakan listrik sistem curah atau mengolor kabel yang tidak standar sehingga membahayakan; 3) Masih banyaknya daerah yang sulit air; Sesuai data, terdapat 295 dusun sulit air, sedangkan Pembangunan Sumur Bor untuk daerah sulit air mulai tahun 2008 s/d 2013 adalah : -

Pembangunan Sumur bor dengan dana APBD Kab. : 1 unit

-

Pembangunan Sumur bor bantuan Badan Geologi Bandung : 14 unit.

4) Masih kurangnya kesadaran pengguna air tanah memiliki surat izin; Data pembayar pajak air pada tahun 2010 sebanyak 101, namun yang memiliki surat izin berjumlah 53, ditargetkan ada peningkatan jumlah pemilik Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) setiap tahunnya. Data terbaru sampai dengan tahun 2013 menunjukkan ada 91 pembayar pajak air (pengusaha), namun yang memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) sejumlah 77 (terjadi peningkatan SIPA). 5) Belum adanya laporan perolehan air secara tertib; Belum semua Pengguna air tanah memasang meter air termasuk yang telah memiliki SIPA, sehingga laporan penggunaan air belum dapat terdata dengan baik. 6) Belum adanya kegiatan konservasi air tanah; 7) Kestabilan pasokan energi (BBM) dan LPG tabung 3 kg;


Ketersediaan BBM dan LPG tabung 3 kg perlu dipantau, agar permasalahan yang terjadi segera dapat diatasi sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM dan LPG tabung 3 kg yang berkepanjangan. 8) Kurangnya Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan). Potensi EBT di Kab. Pacitan cukup besar yang terdiri : Energi matahari, mikro hidro, bayu, biogas, biofuel dan biomass. Potensi EBT yang telah dimanfaatkan : -

Dalam rangka pelayanan darah terpencil yang belum terjangkau grid PLN diupayakan pemenuhan kebutuhan listrik

melalui

pemanfaatan EBT dengan :  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) : Sampai dengan tahun 2013, PLTS Terpusat bantuan Pemerintah sejumlah 2 lokasi, PLTS Tersebar bantuan Pemerintah dan Provinsi : 721 Unit, PLTS Tersebar dana APBD Kab. Sejumlah 6 unit.  Lampu tenaga surya dana APBD Kab. sejumlah 30 unit pada tahun 2012.  Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) : Data sampai dengan tahun 2013 : PLTMH swadaya murni masyarakat : 1 unit, untuk 8 KK dan 2 (dua) tempat ibadah; PLTMH bantuan provinsi : 1 unit, untuk 90 KK, PLTMH swadaya yang mendapat bantuan Rehabilitasi Dana APBD Kabupaten, 2 (dua) unit masing – masing 22 KK dan 57 KK. -

Biogas : Sampai dengan tahun 2013 Biogas yang dibangun oleh Dinas Pertambangan dan Energi dari dana APBD Kab. sejumlah 3 unit, Biogas yang dibangun oleh pihak lain sejumlah 17 unit

9) Pelaksanaan Program Hemat Energi dan Air. -

Pembinaan dan sosialisasi Program hemat energi dan air.

-

Sistem pelaporan Program hemat energi dan air pada masing – masing gugus tugas;


3.

Bidang Inventarisasi dan Pemetaan 1) Kurangnya informasi,

data potensi dan data kegiatan bidang

pertambangan; 2) Kurangnya informasi, data potensi dan data kegiatan bidang Energi; 3) Kurangnya informasi, data potensi dan data kegiatan bidang Air tanah; 4) Kurangnya informasi dan data-data tentang daerah rawan bencana Geologi. 5) Perlunya penataan pendataan dan pemetaan wilayah izin usaha pertambangan. Data-data yang ada masih sangat kurang dan belum tersusun secara teratur dan up to date. 4.

Bidang pertambangan 1) Masih banyaknya Pertambangan Tanpa Izin ( PETI); Data tahun 2010, adalah sebagai berikut : Jumlah seluruh penambangan baik yang berizin maupun PETI adalah 80 lokasi. Dengan perincian jumlah PETI 26 lokasi yang merupakan sisa dari data sasaran tahun sebelumnya yaitu 8 lokasi dan adanya PETI baru sejumlah 18 lokasi, sedangkan pertambangan yang berizin berjumlah 54, serta diperkirakan munculnya PETI baru yang perlu mendapatkan penanganan. Data akhir tahun 2013 menunjukkan sebagai berikut : Jumlah PETI yang menjadi sasaran dapat diturunkan menjadi tinggal 9 PETI, sedangkan jumlah penambangan yang berizin sebanyak 42. Penurunan yang berizin disebabkan adanya penambangan yang tidak memperpanjang izin/berhenti, sedangkan perkiraan penambahan permohonan izin baru masih belum terbit/dalam proses. Perlu adanya pemantauan PETI, karena dapat muncul setiap saat dan perlu penanganan agar tidak menjadi permasalahan di masyarakat.


2) Belum melaksanakan pertambangan dengan baik dan benar; Masih adanya pengaduan masyarakat akibat penambangan yang menimbulkan dampak lingkungan dan meresahkan masyarakat serta adanya perselisihan antar penambang. 3) Adanya Perubahan peraturan Perundang-undangan; Adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan juklak dan juknis yang kurang lengkap

menyebabkan pelayanan kurang

optimal, sehingga perlu sosialisasi yang terus menerus. 4) Peningkatan pemahaman pengusaha tambang akan kewajiban dan haknya. Masih banyaknya pengusaha tambang yang belum memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. 5) Adanya Kerusakan lingkungan akibat penambangan; Perlunya pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan keresahan masyarakat. 6) Belum dirasakannya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan; Perlunya terus mendorong pengusaha pertambangan agar melibatkan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan kontribusi terhadap PAD, serta memperhatikan K3. 7) Laporan produksi belum tertib; Banyak pengusaha pertambangan tidak terib dalam laporan produksi sehingga menyulitkan dalam mengontrol dan pembuatan laporan perkembangan jumlah produksi untuk data berbagai pihak. 8) Peningkatan kesejahteraan penambang rakyat (skala kecil). Penambang rakyat skala kecil perlu perhatian yang serius agar dapat meninghkatkan kesejahteraannya.


3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas

Pertambangan dan Energi

sejalan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016. Visi Kabupaten Pacitan: ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA” Misi Kabupaten Pacitan: Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut : Misi 1 :

Profesionalisme

birokrasi

dalam

rangka

meningkatkan

pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Misi 2 :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Misi 3 :

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.

Misi 4 :

Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan.

Misi 5 :

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.

Misi 6 :

Pengembangan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.


Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pertambangan dan Energi. Hal ini ditunjukkan melalui: a. Pernyataan misi ke-1 : Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pada misi pertama ini, Dinas Pertambangan dan Energi berperan dalam peningkatan pelayanan prima dalam bidang teknis untuk perizinan bidang pertambangan dan air tanah. Untuk mewujudkan hal ini Dinas Pertambangan dan Energi berupaya meningkatkan profesionalisme birokrasi dengan cara mengikutsertakan karyawan/karyawati dalam berbagai diklat, baik teknis maupun struktural yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dan memantau kualitas pelayanan dengan meminta pendapat masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang disusun dalam dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). b. Pernyataan misi ke 2: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada misi kedua ini, Dinas Pertambangan dan Energi berperan dalam penyediaan kebutuhan air dengan mengadakan pengeboran air tanah dalam di daerah-daerah sulit air, Pengembangan jaringan listrik di dusun dan daerah terpencil dalam bentuk pengembangan jaringan listrik PLN yang sesuai standard, pengembangan EBT baik PLTS, PLTMH, Biogas maupun yang lain, hal ini

secara tidak langsung juga berpengaruh

terhadap kesehatan masyarakat. c. Pernyataan misi ke 4: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan. Pada misi keempat ini Dinas Pertambangan dan Energi berperan dalam membuat rekomendasi teknis, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan

dalam

rangka

peningkatan

ekonomi

dengan

mengoptimalkan potensi pertambangan , pembinaan pada penambang


rakyat baik perseorangan, kelompok atau koperasi dan mendorong pengusaha tambang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi tambang. d. Pernyataan misi ke 5:

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. 1) Pada misi ini peran serta Dinas Pertambangan dan Energi dalam memberikan

pemenuhan

kebutuhan

dasar

berupa

kegiatan

pengembangan jaringan listrik di dusun dan daerah terpencil atau listrik perdesaan, untuk memenuhi kebutuhan dasar kelistrikan. 2) Mendorong pengusaha tambang membangun infrastruktur dasar di sekitar lokasi tambang.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur 3.3.1. Renstra Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka visi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2010 – 2014 adalah : “Terwujudnya Ketahanan Dan Kemandirian Energi Serta Peningkatan

Nilai

Tambah

Energi

Dan

Mineral

Yang

Berwawasan Lingkungan Untuk Memberikan Manfaat Yang Sebesar-Besarnya Bagi Kemakmuran Rakyat” Untuk mewujudkan visi ini, KESDM melaksanakan melalui misi : 1.

Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri;

2.

Meningkatkan aksesbilitas masyarakat pada energi, mineral dan informasi geologi;

3.

Mendorong keekonomian harga energi dan mineral;


4.

Meningkatkan kemampuan dalam negeri mengelola energi, mineral, dan geologi;

5.

Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral;

6.

Meningkatkan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian usaha energi dan mineral;

7.

Meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM;

8.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor ESDM;

9.

Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

Pernyataan visi dan misi Kementrian Energi Sumber Daya Mineral memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang energi sumber daya mineral. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan, yaitu: 1.

Meningkatkan aksesbilitas masyarakat pada energi, mineral dan informasi geologi;

2.

Meningkatkan kemampuan dalam negeri untuk mengelola energi, mineral, dan geologi;

3.

Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian usaha energi dan mineral;

4.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor ESDM;

5.

Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

3.3.2. Renstra Dinas Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur tahun 2009 - 2014 adalah:


“TERPENUHINYA KEBUTUHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BAGI MASYARAKAT” Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 1.

Mengembangkan tenaga listrik untuk memenuhi listrik pedesaan dan kepulauan;

2.

Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat pedesaan, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan sebagai pembangkit tenaga listrik;

3.

Mengembangkan

data

potensi

sumber

daya

mineral,

deversifikasi hasil tambang dan meningkatkan kegiatan pertambangan rakyat; 4.

Menjaga kelestarian air tanah dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan imbuhan airtanah;

5.

Mengurangi

resiko

bencana

kegeologian

dengan

upaya

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana kegeologian; 6.

Mengembangkan energi, listrik, mineral dan air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Pacitan

menetapkan

beberapa

hal

yang

harus

diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut: a. Mengembangkan jaringan listrik perdesaan.


b. Mengembangkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendorong kegiatan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM), pemenuhan energi listrik di daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. c. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada penambangan agar melaksanakan penambangan yang baik dan benar dan menjaga kelestarian lingkungan dan Pembinaan dan pengawasan usaha sektor ESDM. d. Mengidentifikasi dan mengawasi penggunaan air tanah dalam rangka pelaksanaan konservasi air tanah. e. Mengidentifikasi

daerah

rawan

bencana

geologi

untuk

mengurangi resiko bencana geologi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan

Hidup Strategis 3.4.1. Telahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan memiliki rencana fungsi wilayah sebagai

pemerintahan,

pertanian,

perkebunan,

perikanan,

pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Berdasarkan

pola

pengelompokan

perekonomian

dan

dominasi kegiatannya, dalam sistem perwilayahan Jawa Timur, terjadi pemusatan kota-kota yang terlalu ke Utara. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan mengembangkan wilayah Selatan Jawa Timur. Kabupaten Pacitan

merupakan

wilayah

yang

harus

diprioritaskan

pengembangannya melalui Konsep Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Pacitan – Trenggalek – Tulungagung - Banyuwangi.


Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam konstelasi wilayah Koridor pantai selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada. Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Pacitan menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai selatan Jawa. Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur yang mengatur arahan pengembangan Pacitan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Pacitan. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah.

3.4.2 Telahaan terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuantujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan.


Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengembangan kegiatan/ekonomi di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus mempertimbangkan: 1.

Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas;

2.

Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya;

3.

Kondisi lahan di wilayah Tengah yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah.

4.

Wilayah Kars Pacitan Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan kawasan Kars kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan;

5.

Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor-sektor primer untuk berkembang (mis: perikanan laut, lobster, melinjo, janggelan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah);

6.

Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan

7.

Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten

Pacitan

adalah:

wilayah

berkembang

sesuai


kecenderungan

perkembangan

wilayah

saat

ini.

Struktur

perwilayahan dilakukan dengan asumsi sebagai berikut: 1.

Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi;

2.

Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari empat wilayah administrasi Kecamatan;

3.

Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah-tengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota

Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu: 1. Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan. 2. Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia. 3. Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/ multiplier effect yang tinggi. 4. Harapan

perkembangan

tercapai

melalui

akselerasi

pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu hasil pembangunan

sektor

lain

terlebih

dahulu,

sehingga

perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama.


5. Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi tiap-tiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi

Perwilayahan

Pembangunan

Kabupaten

Pacitan

dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Pacitan. Visi,

misi,

tujuan

dan

strategi

disusun

dengan

mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal Pengembangan Wilayah Kabupaten Pacitan. 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Beberapa isu startegis dibidang Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan sebagai berikut : 1. Peningkatan sumberdaya aparatur dalam bidang pertambangan dan energi; 2. Kondisi topografi Kabupaten Pacitan yang bergunung menyebabkan masih banyaknya dusun/daerah terpencil yang belum teraliri jaringan listrik; 3. Masih banyaknya daerah yang sulit mendapatkan air bersih; 4. Masih kurangnya kesadaran pengguna air tanah untuk mengurus izin dan belum adanya laporan perolehan air secara tertib; 5. Kurangnya Pengembangan dan Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan). 6. Kurangnya informasi dan data-data ESDM yang valid dan terinci serta up to date. 7. Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih banyak pertambangan tanpa izin ( PETI); 8. Belum dilaksanakannya pertambangan yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan sehingga lingkungan

akibat

penambangan,

banyak terjadi kerusakan

memerlukan

pembinaan

dan

pengawasan;


9. Adanya Perubahan peraturan Perundang - undangan dan belum adanya penetapan Wilayah Pertambangan atau juklak dan juknis lainnya, sehingga memerlukan Sosialisasi kepada masyarakat. 10. Pengusahaan

pertambangan

belum

dirasakan

dampaknya

pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan; 11. Penambang rakyat (skala kecil) perlu adanya perhatian dan peningkatan kesejahteraan


BAB IV VISI , MISI , TUJUAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi 4.1.1 VISI Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dari suatu lembaga / institusi yang harus dibawa agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif dalam menghadapi perubahan global. Visi juga merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Pacitan tersebut maka Visi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan adalah : ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA MELALUI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN BIDANG ENERGI DAN

SUMBER

DAYA

MINERAL

YANG

DINAMIS

DAN

Visi

Dinas

BERWAWASAN LINGKUNGAN” Diharapkan

dengan

terumuskannya

Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat

menjadi

motivasi

seluruh

elemen

dinas

untuk

mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 4.1.2 MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan Visi dapat terlaksana. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang merupakan penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Pertambangan dan Energi sebagai berikut : 51 Renstra Distamben 2011-2016

1.

Meningkatkan

kualitas

manajemen

dan

penyelenggaraan

pelayanan publik. 2.

Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi bidang ESDM dan berwawasan lingkungan.

3.

Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2.1 Tujuan Tujuan

merupakan

sesuatu

yang

akan

dicapai

atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi. Untuk merealisasikan misi maka Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Mewujudkan

peningkatan

kualitas

manajemen

dan

penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Meningkatkan kualitas aparatur di bidang pertambangan dan energi 3. Meningkatkan kontribusi pertambangan dan air tanah bagi penerimaan daerah. 4. Meningkatkan kegiatan pertambangan dan air tanah yang berwawasan

lingkungan,

berkelanjutan

dengan

menjaga

keselamatan dan kesehatan kerja. 5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan energi


4.2.2 Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, teratur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikatornya, merupakan tingkat capaian yang diwujudkan pada tahun bersangkutan. Masing-masing sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai

dalam

berkesinambungan.

kurun

Sasaran

waktu

yang

akan

Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan

tertentu dicapai

secara Dinas

ditunjukkan pada

tabel 4.1. dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas aparatur di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Terpenuhinya

kualitas pelayanan

aparatur di bidang ESDM. Diukur dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Meningkatnya kontribusi bidang ESDM bagi pendapatan asli daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Produksi sektor pertambangan : - pertambangan (ton) - air tanah (m3) - % luas penambangan liar yang yang ditertibkan. Jumlah seluruh penambang sampai akhir 2010 tercatat 80, penambang yang tidak berizin (PETI) sebanyak 26 yang ditetapkan sebagai sasaran. Dari jumlah PETI tersebut di tahun 2016 ditargetkan berkurang menjadi tinggal 2, dengan penurunan PETI rata-rata pertahun sebesar 5 %.


- Persentase pemakai air tanah yang berizin. Jumlah seluruh pembayar pajak air tanah pada tahun 2010 sebanyak 101 pengusaha, jumlah pemegang Surat Izin Pemanfaatan

Air (SIPA) sebanyak 53 orang.

Jumlah

pemegang SIPA di tahun 2016 ditargetkan sebanyak 83 orang, dengan kenaikan pemilik SIPA sebesar 4,95 % pertahun. 3. Meningkatnya kegiatan pertambangan dan air tanah yang berwawasan

lingkungan,

berkelanjutan

dengan

menjaga

keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : - % Penambangan yang berizin - Jumlah pertambangan tanpa izin - Penurunan perusak lingkungan oleh penambang rakyat. 4. Mewujudkan peningkatan pengembangan ketenagalistrikan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : - % Rumah tangga pengguna listrik - % panjang jaringan listrik yang dibangun. Data Dusun belum terjangkau grid PLN sejumlah 312 (tiga ratus dua belas) dusun di 99 (sembilan puluh sembilan) desa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Perkiraan panjang jaringan listrik yang dibutuhkan 858 km. Panjang jaringan listrik yang dapat dibangun Dinas Pertambangan dan Energi sampai dengan tahun 2013 adalah 24,99 km (2,91 %). Berdasarkan Pendanaan Indikatif ditargetkan pembangunan jaringan listrik mulai tahun 2011 - 2016 sepanjang 20 km (2,33%) dengan rata-rata pertahun 0,39 %. 5. Mewujudkan peningkatan pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan dan energi alternatif. 54 Renstra Distamben 2011-2016

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : Terciptanya sumber energi baru terbarukan sebagai pengganti energi fosil.


TABEL 4.1 KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2016 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PACITAN VISI

: TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA MELALUI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

MISI I : Meningkatkan kualitas manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik. Tahun Dasar TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan Meningkatnya kualitas aparatur kualitas aparatur di bidang di bidang ESDM pertambangan dan energi

INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

INDIKATOR

REALISASI

Terpenuhinya kualitas pelayanan aparatur di bidang ESDM (IKM)

TARGET

2010

1

2

3

4

62,27

62,55

64,75

64,87

5

68,50 70,50

6 72,50


MISI II : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi bidang ESDM yang berwawasan lingkungan. TUJUAN

Meningkatkan kontribusi pertambangan dan air tanah bagi penerimaan daerah.

SASARAN

Meningkatnya kontribusi air tanah, pertambangan dan energi bagi penerimaan daerah

Tahun Dasar

INDIKATOR

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2010

1

2

3

% Luas penambangan liar yang yang ditertibkan

32,5

27,5

22,5

17,5

% pemakai air tanah yang berizin

52,48

57,43

62,38

67,33

4

2.500.000 2.750.000 3.000.000

Air Tanah (M3) Meningkatnya kegiatan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

6

Produksi Sektor Pertambangan Pertambangan (ton)

Meningkatkan kegiatan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

5

% penurunan perusak lingkungan oleh penambang rakyat % Penambangan yang berijin

100

100

100

617.034

647.885

680.279

88,00

91,14

93,83

100


MISI III

:

Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi energi

TUJUAN

Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan energi

SASARAN

Tahun Dasar

INDIKATOR

Mewujudkan % Panjang Jaringan Listrik peningkatan Yang Dibangun pengembangan ketenagalistrikan. % Rumah tangga pengguna listrik Mewujudkan peningkatan Pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan dan energi alternatif.

Terwujudnya sumber energi baru terbarukan sebagai pengganti energi fosil.

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

2010

1

2

3

0,64

0.09

0,23

0,40

1

1

1

1

4

5

6

68,61

71,07

73,49

1

1

1


4.3 Strategi dan Kebijakan 4.3.1. Strategi Dalam mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkahlangkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan potensi yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang

ada.

Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan

yang

menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil

sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka

mengatur,

mendorong

dan

memfasilitasi

kegiatan

masyarakat. 4.3.1.1 Analisis Lingkungan Potensi Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah, maka Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan

dituntut

untuk

mampu

mengoptimalkan

potensi

sumberdaya mineral dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Potensi

sumber daya mineral yang ada di sektor

pertambangan dan energi mempunyai peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Pacitan serta nilai strategis dalam peningkatan

Pendapatan

Asli

Daerah

dan

kesejahteraan

masyarakat apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. 59 Renstra Distamben 2011-2016

Arah kebijakan pembangunan sektor pertambangan dan energi untuk ke depan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi pertambangan dan energi maupun sumber daya manusia dengan menekankan pada pelayanan prima yang didukung sistem pelayanan terpadu dalam mendukung terwujudnya produk unggulan yang dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Produk unggulan di sektor pertambangan

berdasarkan

jumlah deposit dan nilai ekonomis yang dapat dikelola antara lain: tembaga, emas besi, bentonit, feldspar, kaolin, zeolit, pirofilit, marmer, dan andesit. Sedangkan di sektor energi yang dapat dikembangkan antara lain: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),

Pembangkit

Listrik

Tenaga

Mikro

Hidro

(PLTMH),

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Biomass, Bio Gas, Biofuel, dan Panas Bumi. Untuk

mewujudkan

produk

unggulan

dengan

sistem

pemasaran yang efisien dan efektif, tidak kalah penting kebijakan pembangunannya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia, baik menyangkut

penguasaan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

ketrampilan dan profesionalisme serta kualitas dan kuantitas. Disamping itu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dan dukungan keuangan yang memadai. 4.3.1.2 Analisis SWOT a. Kekuatan (Strength) 1) Adanya Kewenangan yang dilimpahkan. 2) Tersedianya Energi dan Sumber Daya Mineral yang berpotensi untuk dikembangkan. 3) Adanya motivasi dan semangat dalam mengembangkan potensi yang ada.


4) Banyaknya minat Investor 5) Tersedianya potesi Daerah yang banyak. b. Kelemahan (Weakness) 1) Tingkat koordinasi dengan Instansi terkait belum optimal. 2) Tingkat Profesionalisme aparatur, SDM kuantitas dan kualitas terbatas. 3) Terbatasnya kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Pacitan. 4) Belum adanya perda migas dan kelistrikan serta belum lengkapnya juklak dan juknis pengelolaan pertambangan dan air bawah tanah. c. Peluang (Opportunity) 1) Tersedianya peluang pasar yang sangat luas. 2) Adanya motivasi dan semangat dalam mengembangkan potensi dan Investasi yang ada. 3) Dukungan dari Pemerintah untuk mengembangkan Potensi. d. Ancaman (Threats) 1) Meningkatnya isu lingkungan. 2) Banyaknya kegiatan tanpa ijin Pertambangan. 3) Kegiatan pertambangan tanpa memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan sekitarnya.


1. Analisa lingkungan. Matrik SWOT Analisa Lingkungan Internal

Analisa Lingkungan Eksternal

Peluang (Faktor Peluang Eksternal)

Ancaman (Faktor Ancaman Eketernal)

Kekuatan ( Faktor Kekuatan Internal)

Kelemahan (Faktor Kelemahan Internal )

Strategi Kekuatan – Peluang  Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Strategi Peluang – Kelemahan  Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan.

Strategi Kekuatan – Ancaman

Strategi Ancaman - Kelemahan





Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

a. Analisa Strategi Kekuatan – Peluang.

Kekuatan 1. Adanya Kewenangan yang dilimpahkan. 2. Tersedianya energi dan sumber daya mineral yang berpotensi untuk dikembangkan. 3. Tersedianya produk unggulan yang berpotensi ekspor Strategi Kekuatan – Peluang

Peluang 1. Tersedianyanya peluang pasar yang sangat luas. 2. Adanya motivasi dan semangat dalam mengembangan potensi yang ada. 3. Adanya dukungan dana / anggaran

Mengoptimalkan kewenangan dan potensi yang ada dengan memanfaatkan peluang pasar, motivasi dan dukungan dana yang ada.


b. Analisa Strategi Kekuatan – Ancaman Kekuatan 1. Adanya Kewenangan yang dilimpahkan. 2. Tersedianya energi dan sumber daya mineral yang berpotensi untuk dikembangkan. 3. Tersedianya produk unggulan yang berpotensi ekspor Strategi Kekuatan – Ancaman

Ancaman 1. Meningkatnya isu lingkungan

Mengoptimalkan kewenanangan dan potensi yang ada dengan 2. Banyaknya kegiatan tanpa ijin menyusun peraturan perda dan 3. Kegiatan pertambangan tanpa petunjuk teknisnya untuk mengatasi memperhatikan K3 dan lingkungan isu lingkungan, kegiatan tanpa ijin dan kecelakaan kerja.


c. Analisa Strategi Peluang – Kelemahan Kelemahan 1. Belum terpadunya pelaksanaan tugas antar bidang. 2. Tingkat koordinasi dengan Instansi terkait maupun optimal. 3. Tingkat Profesionalisme aparatur masih terbatas. 4. Terbatasnya kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Pacitan. 5. Belum adanya perda migas dan kelistrikan serta belum lengkapnya juklak dan juknis pengelolaan pertambangan dan air bawah tanah. Strategi Peluang – Kelemahan

Peluang

1. Tersedianya peluang pasar yang Mengoptimalkan peluang pasar, sangat luas. motivasi dan dana untuk 2. Adanya motivasi dan semangat mengatasi belum terpadunya dalam mengembangkan potensi pelaksanaan tugas, tingkat profesionalisme dan terbatasnya yang ada. sarana dan prasarana. 3. Adanya dukungan dana / anggaran.


d. Analisa Strategi Kelemahan -Ancaman Kelemahan 1. Belum terpadunya pelaksanaan tugas antar bidang 2. Tingkat koordinasi dengan Instansi terkait belum optimal. 3. Tingkat Profesionalisme aparatur masih terbatas. 4. Terbatasnya kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Pacitan. 5. Belum adanya perda migas dan kelistrikan serta belum lengkapnya juklak dan juknis pengelolaan pertambangan dan air bawah tanah. Strategi Kelemahan – Ancaman.

Ancaman 1) Meningkatnya isu lingkungan.

Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tugas, profesional2) Banyaknya kegiatan tanpa ijin isme, sarana dan prasarana untuk 3) Kegiatan pertambangan tanpa mengatasi belum adanya perda, isu memperhatikan Keselamatan dan lingkungan, kegiatan tanpa ijin dan Kesehatan Kerja (K3) serta K3. lingkungan.

Dari hasil analisa SWOT sebagaimana matrik di atas, maka strategi

pengembangan,

penyelenggaraan

tugas

Rutin

dan

pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Membuat kebijakan / regulasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

2.

Meningkatkan penataan, pemanfaatan dan pengendaliannya di sektor pertambangan dan energy;


3.

Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pelayanan publik.

4.

Meningkatkan pelatihan teknis bagi aparatur;

5.

Meningkatkan produk unggulan untuk peningkatan pendapatan asli daerah;

6.

Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan;

7.

Menetapkan daerah rawan bencana;

8.

Meningkatkan penelitian energi baru terbarukan dan energi alternative;

9.

Memperluas jaringan kelistrikan;

10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2. Kebijakan Dalam perencanaan strategis memuat garis besar atau dasar-dasar pokok pedoman tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran itu perencanaan strategis memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk arah kebijakan. Menurut targetnya kebijakan terdiri dari : Kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan dan Kebijakan eksternal yaitu rangka

mengatur,

kebijakan yang diterbitkan dalam

mendorong,

dan

memfasilitasi

kegiatan

masyarakat. Secara

umum,

kebijakan

yang

diambil

oleh

Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan adalah : Kebijakan Internal 1. Peningkatan profesionalisme kinerja layanan publik. 2. Pembentukan Tim Perangkat Regulasi 66 Renstra Distamben 2011-2016

3. Peningkatan kualitas aparatur di bidang pertambangan dan energi

Kebijakan Eksternal 1. Peningkatan pendapatan daerah 2. Peningkatan

kegiatan

berwawasan

lingkungan

dan

berkelanjutan 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 4. Pengembangan wilayah berbasis geologi 5. Pengembangan energi baru terbarukan dan energi alternatif 6. Penanggulangan ketenagalistrikan 7. Peningkatan kualitas masyarakat di bidang pertambangan dan energi


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran Indikator hasil

:

- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD - Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan kepegawaian. Kelompok sasaran : SDM aparatur dan yang dilayani. Kegiatan

: Peningkatan dan Pengelolaan Admintrasi Perkantoran

Output

: Terpenuhinya belanja barang, jasa kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, HR dan Upah.

2. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Indikator kinerja (outcome) : Produksi sektor pertambangan : - pertambangan (ton) - air tanah (m3) Kelompok Sasaran : a. Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pemilik

Izin

Pertambangan

Rakyat

(IPR)

Penambangan Tanpa Izin (PETI)


b. Pemilik Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA). Kegiatan : a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta uji laboratorium b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ESDM c. Updating

data

Sistem

Informasi

Geografi

(SIG)

Pertambangan dan Energi. d. Pembinaan teknis kegiatan usaha pertambangan rakyat e. Sosialisasi Penggunaan Air Bawah Tanah. 3. Program pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan Indikator kinerja (outcome) : % Penambangan yang berizin Kelompok sasaran : Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan Pemanfaat air tanah tanpa izin (Non SIPA). Kegiatan : a. Pengawasan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan b. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah c. Pemetaan kawasan karst 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga listrikan Indikator kinerja (Outcome) : % Rumah tangga pengguna listrik Output

: Jaringan listrik yang terbangun

Kegiatan : a. Pengembangan jaringan listrik di dusun dan daerah terpencil b. Pengembangan listrik perdesaan c. Pengembangan energi baru terbarukan d. Evaluasi hemat energi


Tabel 5.1 Tujuan 1 Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran (1) Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik

Indikator Sasaran (2) Terlaksananya program kerja secara terpadu dalam rangka pelayanan pada masyarakat

Kode (3) 2 3

Program dan Kegiatan (4) Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan dan Pengelolaan Admintrasi Perkantoran

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5)

Output : Terpenuhinya belanja barang, jasa kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, HR dan Upah. Outcome : - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD - Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan kepegawaian.

Output : Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan. Outcome : Terpenuhinya dokumen perencanaan dan pelaporan.

Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Awal Rp Realisasi Rp Realisasi Rp Perencanaan Realisasi (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

100

100

-

-

437.650.126

-

100

-

539.754.083

-

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

(21)

(22)

100

487.816.450

Sekretariat DPE

Kab. Pacitan

5

19.041.500

Sekretariat DPE

Kab. Pacitan


Sasaran

(1) Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik

Indikator Sasaran

(2) Terlaksananya program kerja secara terpadu dalam rangka pelayanan pada masyarakat

Kode

(3) 2 3

Program dan Kegiatan (4)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

100

100

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Lokasi

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

(14)

(15)

(16)

Sekretariat DPE

Kab. Pacitan

Sekre-tariat DPE

Kab. Pacitan

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJM

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan dan Pengelolaan Admintrasi Perkantoran

517.500.000

100

559.305.600

100

573.288.240

100

3.115314.499

Output : Terpenuhinya belanja barang, jasa kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, HR dan Upah. Outcome : - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD; - Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan kepegawaian

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri

Output : Terlaksananya penyusunanperencanaan dan pelaporan

-

9

21.000.000

9

22.050.000

9

23.152.500

9

85.244.000

Outcome : Terpenuhinya dokumen perencanaan dan pelaporan.


Tabel 5.2 Tujuan 2 Meningkatkan kegiatan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja Sasaran (1) Meningkatkan kegiatan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Indikator Sasaran

Kode

(2) (3) Meningkatnya kegiatan 2 3 1 pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Program dan Kegiatan


(4) Pembinaan dan Pengawasan 1. % penambangan Bidang liar yang ditertibkan Pertambangan 2. % Pemakai Air Tanah Yang Berijin 3. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sosialisasi Output : Penggunaan Air Terlaksananya Bawah Tanah sosialisasi air bawah tanah Outcome : Meningkatnya pengetahuan, kesadaran masyarakat penguna air bawah tanah Output : Monitoring Terlaksananya Evaluasi dan monitoring evaluasi Pelaporan dan pelaporan Outcome : Data-data kegiatan bidang ESDM Updating Data Output : Sistem Informasi Tersusunnya SIG Geografis (SIG) Outcome : Tersedianya data SIG Pertambangan dan Energi Penyusunan Output : Raperda Penyusunan raperda Pertambangan Outcome : Mineral dan Batu Perda pengelolaan Bara pertambangan mineral dan batu bara Sosialisasi Output : Peraturan Terlaksananya Perundangsosialisasi undangundangan ESDM undang bidang ESDM Outcome :

Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja/ SKPD pada Tahun Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Awal Penanggungjawab Rp Realisasi Rp Realisasi Rp Perencanaan Realisasi (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (21) 159.080.000 189.839.400 163.064.300 32,50 27,50 22,50 17,50 Bidang Pertambangan 52,48 57,43 62,38 67,33 Bidang Energi dan Air Tanah

9.895.000

29.998.900

Lokasi (22)

Kab. Pacitan

42.480.000

39.775.000

39.620.000 Kab. Pacitan

34.715.000

21.990.000

50.000.000

34.250.000

-

46.167.500

-

-

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan



Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


(1)

(2)

(3)

(4)

Penyusunan Peta Wilayah Pertambangan Rakyat Profil ESDM dalam Angka


Indikator Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja/ SKPD Kinerja Program pada Tahun Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (outcome) dan Awal Penanggungjawab Rp Realisasi Rp Realisasi Rp Kegiatan (output) Perencanaan Realisasi (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (21) Meningkatnya pengetahuan pengusaha pertambangan Output : 39.648.000 Terlaksananya Penyusunan WPR Outcome : Dokumen WPR Output : 28.250.000 Terlaksananya pendataan ESDM dalam angka Outcome : Tersedianya buku data ESDM dalam angka Kabupaten Pacitan Output : 56.732.400 Terlaksananya pendataan dan pemetaan kawasan karst Outcome : Tersedianya peta wilayah dan data kawasan karst

Lokasi (22)

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan


Sasaran (1) Meningkatkan kegiatan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Indikator Sasaran

Kode

(2) (3) 2 3 1 Meningkatnya kegiatan pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.



(4) Pembinaan dan Pengawasan 1. jml produksi Bidang pertambangan ( ton ) Pertambangan 2. jml produksi air 3 tanah ( M )

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

(7)

(8) 178.500.000

(9)

(10) 187.425.000

(11)

(12) 196.796.250

(13)

2.500.000

2.750.000

3.000.000

3.000.000

617.034

647.885

680.279

680.279

Rp (20) 1.074.704.950,00

Unit Kerja/ SKPD Penanggungjawab

Lokasi

(21)

(22)

Sosialisasi Output : Penggunaan Air Terlaksananya Bawah Tanah sosialisasi air bawah tanah Outcome : Meningkatnya pengetahuan, kesadaran masyarakat penguna air bawah tanah Monitoring Output : Evaluasi dan Terlaksananya Pelaporan monitoring evaluasi dan pelaporan Outcome : Data-data kegiatan bidang ESDM Updating Data Output : Sistem Informasi Tersusunnya SIG Geografis (SIG) Outcome : Tersedianya data SIG Pertambangan dan Energi Sosialisasi Output : Peraturan Terlaksananya Perundangsosialisasi undangundangan ESDM undang bidang ESDM Outcome : Meningkatnya pengetahuan pengusaha pertambangan Penyusunan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Output :

Kab. Pacitan


Sasaran (1)

Indikator Sasaran

Kode

(2)

(3)

Program dan Kegiatan (4) Peta Wilayah Pertambangan Rakyat Profil ESDM dalam Angka


Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) Terlaksananya Penyusunan WPR Outcome : Dokumen WPR Output : Terlaksananya pendataan ESDM dalam angka Outcome : Tersedianya buku data ESDM dalam angka Kabupaten Pacitan Output : Terlaksananya pendataan dan pemetaan kawasan karst Outcome : Tersedianya peta wilayah dan data kawasan karst


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(20)


Lokasi

(21)

(22)

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan


Sasaran (1) Meningkatnya kegiatan pertambangan, energi, dan air tanah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Indikator Sasaran (2) Terlaksananya pengawasan dan penertiban kegiatan ESDM

Indikator Kinerja Program Kode (outcome) dan Kegiatan (output) (3) (4) (5) % penurunan 2 3 2 Program perusak lingkungan pengawasan dan penertiban oleh penambang kegiatan rakyat rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pembinaan dan Output : Pengawasan Terlaksananya Kegiatan Usaha pembinaan dan Pertambangan Pengawasan kegiatan usaha pertambangan rakyat Outcome : Terbinanya pelaku kegiatan usaha pertambangan Pembinaan dan Output : Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Air pengawasan pemanfatan air tanah Tanah Outcome : Menurunnya jumlah Pengguna Air Tanah tanpa ijin Pengawasan dan Output : Penertiban Terlaksananya Kegiatan Usaha pengawasan dan Pertambangan penertiban usaha pertambangan Outcome : Terwujudnya kelestarian lingkungan Pembinaan Output : Teknis Kegiatan Terlaksananya Usaha pembinaan dan Pertambangan pengawasan kegiatan Rakyat usaha pertambangan rakyat Outcome : Terbinanya pelaku kegiatan usaha pertambangan Program dan Kegiatan

Pemantauan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6) 100

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi (7) 100

Rp (8) 83.458.500

Realisasi (9)

Rp

(10) 100 101.129.000

Realisasi

Rp

(11) (12) 100 152.268.750


Lokasi

(21)

(22)

Bidang Pertambangan

64.588.500

47.599.000

Kab. Pacitan

18.870.000

24.480.000


-

29.050.000


-

-


Output :

-

-

19.920.000

Kab. Pacitan


Sasaran (1)

Indikator Sasaran (2)

Kode (3)

Program dan Kegiatan (4) Reklamasi Daerah Pertambangan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) Terlaksananya pemantauan wilayah penambangan Outcome : Data reklamasi pertambangan


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi

Rp

Realisasi

Rp

Realisasi

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)


Lokasi

(21)

(22)


Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

Kode

2

(3) 3 2

Program dan Kegiatan (4) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan

Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan

Pembinaan Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat

Pemantauan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) % Penambangan yang berizin

Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja/ SKPD pada Tahun periode Renstra SKPD Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Awal Penanggungjawab Rp Target Rp Target Rp Target Rp Perencanaan Target (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (20) (21) 88,00 168.000.000 91,14 176.400.000 93,83 185.220.000 866.476.250,00

Lokasi (22)

Bidang Pertambangan

Output : Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan kegiatan usaha pertambangan rakyat Outcome : Terbinanya pelaku kegiatan usaha pertambangan Output : Terlaksananya pengawasan pemanfatan air tanah Outcome : Menurunnya jumlah Pengguna Air Tanah tanpa ijin Output : Terlaksananya pengawasan dan penertiban usaha pertambangan Outcome : Terwujudnya kelestarian lingkungan Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan rakyat Outcome : Terbinanya pelaku kegiatan usaha pertambangan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Output :

Kab. Pacitan


Sasaran (1)

Indikator Sasaran

Kode

(2)

(3)

Program dan Kegiatan (4) Reklamasi Daerah Pertambangan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) Terlaksananya pemantauan wilayah penambangan Outcome : Data reklamasi pertambangan

Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Awal Rp Target Rp Target Rp Perencanaan Target (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target

Rp

(13)

(20)


Lokasi

(21)

(22)


Tabel 5.3 Tujuan 3 Mewujudkan peningkatan pengembangan ketenagalistrikan Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian Unit Kerja/ SKPD Kinerja Program Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Sasaran Indikator Sasaran Kode pada Tahun Awal (outcome) dan Penanggungjawab Perencanaan Realisasi Rp Realisasi Rp Realisasi Rp Kegiatan (output) (1) (2) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 0,64 0,09 2.662.163.200 0,23 799.563.800 0,40 1.040.751.000 Terpenuhinya 2 3 3 Pembinaan dan % panjang jaringan Meningkatnya kebutuhan energi Pengembang- listrik yang kegiatan Bidang Energi dibangun an Bidang Pengembangan listrik di tingkat dan Air Tanah Ketenagalistrikketenagalistrik- pedesaan dan dusun an an Pengembangan Output : 25.000.000 149.500.000 113.731.000 Energi Baru Terlaksananya Terbarukan pengembangan energi baru terbarukan Outcome : Tercukupinya pasokan energi melalui sumber energi alternatif 198.800.000 560.435.700 735.427.500 Pengembangan Output : jaringan listrik di Jaringan listrik yang terbangun dusun dan daerah terpencil Outcome : Dibangunnya Jaringan listrik JTR/JTM 2.438.363.200 Pengembangan Output : Jaringan Listrik Jaringan listrik yang terbangun Pedesaan (DPID) Outcome : Terpenuhinya jaringan listrik rumah tangga Evaluasi Hemat Output : 34.628.100 18.099.500 Energi Terlaksananya evaluasi program hemat energi dan air serta pengelolaan lingkungan Outcome : Terwujudnya rakor dan evaluasi tim hemat energi tingkat kabupaten Pengawasan Output : 55.000.000 dan Terlaksanya Pengendalian pengawasan Distribusi BBM Program dan Kegiatan

Lokasi (14)

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan


Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(2)

Program dan Kegiatan (4) dan LPG


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 pada Tahun Awal Perencanaan Realisasi Rp Realisasi Rp Realisasi Rp (6)

(7)

Outcome : Tercukupinya distribusi BBM dan LPG Perencanaan Output : Pendataan Terlaksananya Bidang Energi perencanan dan pendataan bidang energi Outcome : Tercukupinya data energi Pemeliharaan Output : dan Operasional Terlaksananya Perangkat Pemeliharaan dan PLTS, PLTMH, operasionalisasi PLTD perangkat (PLTS, PLTMH,dan PLTD) Outcome : Tersedianya pasokan energi untuk kegiatan ekonomi produktif masyarakat

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)


Lokasi

(13)

(14)

49.548.000 -

Kab. Pacitan

-

123.945.000 -

-

Kab. Pacitan


Sasaran

(1) Meningkatnya kegiatan Pengembangan ketenagalistrikan

Indikator Sasaran

Kode



(2) (3) (4) (5) Terpenuhi- 2 3 3 Pembinaan dan % rumah tangga Pengembang- pengguna listrik nya an Bidang kebutuhan Ketenagalistrikenergi listrik an di tingkat pedesaan dan dusun Pengembangan Output : Energi Baru Terlaksananya Terbarukan pengembangan energi baru terbarukan Outcome : Tercukupinya pasokan energi melalui sumber energi alternatif Pengembangan Output : jaringan listrik di Jaringan listrik yang dusun dan terbangun daerah terpencil Outcome : Dibangunnya Jaringan listrik JTR/JTM Pengembangan Output : Jaringan Listrik Jaringan listrik yang Pedesaan terbangun (DPID) Outcome : Terpenuhinya jaringan listrik rumah tangga Evaluasi Hemat Output : Energi Terlaksananya evaluasi program hemat energi dan air serta pengelolaan lingkungan Outcome : Terwujudnya rakor dan evaluasi tim hemat energi tingkat kabupaten Pengawasan Output :

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada Tahun Awal Rp Target Rp Target Rp Perenca Target naan (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 60,13 68,61 1.113.000.000,00 71,07 1.168.650.000,00 73,49 1.227.082.500,00

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target


Lokasi

(15)

(16)

Rp

(13) (14) 73,49 5.597.687.300,00

Bidang Energi dan Air Tanah

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan


Sasaran

(1)

Indikator Sasaran

(2)

Kode

(3)



(4) (5) dan Pengendali Terlaksanya an Distribusi pengawasan BBM dan LPG Outcome : Tercukupinya distribusi BBM dan LPG Perencanaan Output : Pendataan Terlaksananya Bidang Energi perencanan dan pendataan bidang energi Outcome : Tercukupinya data energi Pemeliharaan Output : dan Operasional Terlaksananya Perangkat Pemeliharaan dan PLTS, PLTMH, operasionalisasi PLTD perangkat (PLTS, PLTMH,dan PLTD) Outcome : Tersedianya pasokan energi untuk kegiatan ekonomi produktif masyarakat

Data Capaian Tahun 2014 pada Tahun Awal Rp Perenca Target naan (6) (7) (8)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)


Lokasi

(15)

(16)

Kab. Pacitan

Kab. Pacitan


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1. Pernyataan Misi ke V : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar. Sasaran 1 : Terwujudnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu: Indikator 5 : Penyebaran jaringan listrik. Topografi

Kabupaten

Pacitan

yang

didominasi

perbukitan

dan

pegunungan menyebabkan pola persebaran pemukiman yang tidak merata, adanya kantong-kantong/daerah terpencil yang sulit jangkauan aksesibilitas, termasuk belum terjangkaunya jaringan listrik grid PLN atau penyebaran jaringan listrik yang kurang merata. Data Dusun belum terjangkau grid PLN sejumlah 305 dusun (kemungkinan lebih, karena pendataan belum maksimal). Perkiraan Panjang jaringan yang dibutuhkan 858 km. Untuk menjangkau dusun dan daerah terpencil, panjang jaringan listrik yang telah dibangun Dinas Pertambangan dan Energi dengan dana APBD Kab. mulai tahun

2008 s/d 2010 adalah 5,5 km (0,64 %).

Berdasakan Pendanaan Indikatif ditargetkan panjang jaringan listrik PLN yang dibangun mulai tahun 2011 - 2016 sepanjang 20 km (2,33%). Pada akhir tahun 2010, rumah tangga pengguna listrik/ sambungan rumah sebanyak 82.615 KK, dan capaian di akhir tahun 2016 ditargetkan sebanyak 109.850 KK dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 4.539,17 KK. Jumlah capaian target tersebut, sesuai hasil koordinasi dengan PT. PLN (persero) UPJ Pacitan sebagai instansi yang mempunyai kewenangan 84 Renstra Distamben 2011-2016

melaksanakan pelayanan sambungan listrik. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

Tabel 6.1 Target indikator : % Rumah tangga pengguna listrik

No

Kondisi Kinerja Realisasi Capaian pada awal Setiap Tahun periode RPJMD

Indikator

2010 1

2011

Target Capaian Setiap Tahun

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016

Jumlah rumah tangga pengguna listrik

82.615

84.067 94.050 94.427 98.557 104.327 109.850

% Rumah tangga pengguna listrik

60,13

61,30

63,63

66,13

68,61

71,07

73,49

2. Misi IV : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan Tujuan 1 : Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah. Sasaran 1 : Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah. Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu: Tabel 6.2 Indikator produksi sektor pertambangan

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Realisasi Capaian Setiap Tahun


2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.279.387

3.816.187

1.711.975

2.250.000

2.500.000

2.750.000

3.000.000

429.890

470.446

559.669

587.652

617.034

647.885

680.279

2010 1

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Produksi sektor Pertambangan Pertambangan (ton) Air Tanah (m3)


2. Pertambangan tanpa izin. Indikator Pertambangan tanpa izin ini muncul di Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah tetapi tidak muncul pada Tabel Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pacitan. Jumlah seluruh usaha penambagan sampai akhir 2010 tercatat 80. Penambang yang tidak berizin (PETI) sebanyak 26.

Dari jumlah PETI

tersebut di akhir tahun 2016 ditargetkan berkurang menjadi tinggal 2, dengan penurunan PETI rata-rata pertahun sebesar 4 peti. Adapun target indikator per tahun sebagai berikut:

Tabel 6.3 Target indikator persentase luas penambangan liar yang ditertibkan

No

1

Indikator

Pertambangan tanpa izin

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Realisasi Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

26

21

17

14

10

6

2

Jumlah Penambangan tanpa izin (PETI) sebagaimana data diatas adalah jumlah saat ini (tahun 2011) yang ditargetkan menjadi sasaran. Dalam tahun berjalan jumlah tersebut dapat bertambah, yang berarti tidak masuk dalam daftar sasaran. Dengan dukungan kegiatan yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi PETI yang di luar sasaran akan tetap diusahakan diadakan Pembinaan dan pengawasan agar tidak ada PETI baru, akan tetapi focus Pembinaan dan pengawasan adalah pada PETI yang tetah terdata dan menjadi sasaran. Oleh karena itu jumlah PETI di tahun 2016 dapat saja lebih dari 2 karena adanya PETI baru di luar sasaran.


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 2011-2016: ”Terciptanya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera”.


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Recommend Documents